Upload
others
View
7
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . i
Kata Pengantar
Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi
pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis
instansi. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip utama terwujudnya Good
Governance, oleh karena itu kami sebagai Pimpinan Inspektorat Kabupaten Pulang
Pisau telah menyusun LKIP Tahun Anggaran 2017 dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayangunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah memposisikan diri sebagai bagian
dari perangkat pemerintah daerah dan mitra masyarakat dalam mewujudkan visi
Bupati Pulang Pisau yaitu “Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau yang Damai,
Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera”, sekaligus selaras dengan upaya mewujudkan
pengelolaan pemerintahan secara transparan, professional, dan akuntabel
berdasarkan misi Bupati Pulang Pisau yaitu mewujudkan aparatur pemerintah yang
bersih, berwibawa, professional, dan akuntabel sebagaimana yang diamanatkan
oleh Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 02 Tahun 2014 tentang Rencana Stategis
Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 – 2018.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP ) merupakan upaya
menghindari adanya perbuatan dan atau tindakan KKN yang dapat merugikan
Keuangan Negara/Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Nepotisme, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . ii
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang – Undang Nomor 20 Tahun
1999, tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang
Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.
Instrumen yang digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dengan komponen yang
merupakan satu kesatuan, yaitu penetapan Perjanjian Kinerja Tahunan dan
Pengukuran Kinerja Tahunan ; berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
LKIP ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan, dan oleh sebab itu kami
mengharapkan saran perbaikan untuk penyempurnaannya pada masa yang akan
datang. Akhir kata, kiranya laporan kinerja ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-
pihak yang berkepentingan.
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU
SAPRI JUNJUNG, SE. MA Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19640202 199203 1 016
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar………………………………………………………………..
Daftar Isi………………………………………………………………………..
Ringkasan Eksekutif………………………………………………………....
BAB I PENDAHULUAN …………………………………………………..
1.1 Gambaran Umum……………………………………………...
1.2 Tugas dan Fungsi……………………………………..............
1.3 Struktur Organisasi ……………………………………………
1.4 Sumber Daya Manusia …………………………………….....
1.5 Sistimatika Penulisan …………………………………………
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ....................
2.1 Rencana Strategis……………………………………………..
A. Visi dan Misi………………………………………………..
B. Tujuan dan Sasaran………………………………………
C. Strategi dan Kebijakan…………………………………...
D. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran………………...
2.2 Rencana Kinerja ……………………………………………....
A. Sasaran Strategis…...…………………………………….
B. Indikator Kinerja …………………………………………..
2.3 Perjanjian Kinerja (Target Kinerja Tahun 2017)…………….
A. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2017 ......
B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2017 .......
i
iii
v
1
1
3
4
8
9
11
11
11
12
14
18
19
19
20
21
21
21
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . iv
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA………………………………………
3.1.Metode Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama
Inspektorat …......................................................................
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran …….....….
3.3. Akuntabilitas Capaian Anggaran .…………………………...
3.4. Pelaksanaan Urusan Wajib ……………………………….....
BAB IV P E N U T U P……………………………………………………….
LAMPIRAN …………………………………………………………...………..
I. Bagan Struktur Organisasi
II. Renstra 2014-2018
III. Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan 2018 beserta lampirannya
IV. Rencana Kerja Tahunan (TA. 2018)
V. Indikator Kinerja Utama ( IKU )
VI. Rencana Aksi Tahun 2018
24
26
28
35
39
41
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . v
RINGKASAN EKSEKUTIF
Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
maka Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah membuat Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau.
Akuntabilitas kinerja yang disampaikan, menggambarkan suatu hasil yang
dicapai dengan membandingkan antara target (hasil yang ingin dicapai dalam suatu
periode) dengan realitas capaian kinerja, sebagai sarana evaluasi dan monitoring
setiap pelaksanaan kegiatan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja
ke depan.
Inspektorat sebagai Lembaga Pengawasan Fungsional yang merupakan
bagian dari Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dalam menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Renstra Inspektorat yang mengandung visi,
misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tersebut dalam
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 sehingga diperoleh nilai akhir capaian kinerja yang
baik.
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah menetukan sasaran utama yaitu
terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan
pembangunan, untuk mencapai tersebut beberapa langkah-langkah yang telah
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . vi
dilaksanakan yakni melaksanakan pemeriksaan komprehensip, pemeriksaan khusus
dan pemeriksaan pengaduan masyarakat serta melakukan Reviu Laporan
Keuangan dan Evaluasi AKIP. Selain itu secara rutin telah dilaksanakan
pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang berkelanjutan dan konsisten.
Selanjutnya dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparat pengawas telah
dilakukan bimbingan teknis dan pendidikan dan pelatihan.
Secara garis besar capaian sasaran utama tahun 2017 adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya ketaatan pada peraturan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.
2. Meningkatnya profesionalisma aparatur pengawasan dan efektifitas hasil
pengawasan.
Faktor yang mendukung tercapainya kinerja yang baik tersebut adalah
karena Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sudah terbiasa menyusun rencana
yang realistis, terperinci, jelas dan terukur melalui Program Kerja Pengawasan
Tahunan (PKPT) yang sejalan dengan Renstra.
Untuk mencapai hasil yang lebih baik pada masa yang akan datang, maka
program peningkatan mutu aparatur pengawasan melalui Diklat / Bimtek dan
penambahan sarana pendukung pengawasan perlu terus ditingkatkan.
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai Lembaga Pengawasan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang
Pisau No. 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pulang Pisau dan Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 33 tahun 2016
tentang Uraian Tugas , Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang
Pisau.
Dalam Pasal 218 Undang – Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dijelaskan sebagai berikut :
- ayat (1) Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah yang meliputi :
a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan Pemerintahan di daerah
b. Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- ayat (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan
oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sesuai Peraturan Perundang –
Undangan.
Berdasarkan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
dijelaskan sebagai berikut :
- ayat (1) Pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan oleh
Aparat Pengawas Intern Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- ayat (2) Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah
Non Departemen, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten / Kota.
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu Lembaga Daerah
yang berada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pulang Pisau merupakan sebuah
lembaga teknis yang berperan aktif untuk membantu Bupati Pulang Pisau di bidang
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 2
pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan fungsi utama
yaitu :
-. Fungsi Controlling (Pengawasan) ;
-. Fungsi Quality Insurrance (Pemberi Jaminan) ;
-. Fungsi Consulting (Jasa Konsultansi / Pendampingan)
Salah satu outcome yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah pemerintahan
yang akuntabel sebagai implementasi dari good and clean governance. Outcome
tersebut diwujudkan melalui pembaharuan manajemen pemerintahan dengan cara
“pengawasan yang dilakukan secara prefosional”.
Permasalahan Utama (Strategic issued) pada masa sekarang adalah
terbatasnya jumlah SDM pada Inspektorat baik Tenaga Fungsional Pemeriksa maupun
pegawai struktural / fungsional umum dan terbatasnya Sarana Prasarana pendukung
dalam rangka pemenuhan Tugas Pokok dan Fungsi Utamanya, terlebih lagi dengan
semakin meningkatnya lingkup tugas berupa pengawasan Dana Desa yang bersumber
dari dana APBN dengan jumlah pengaduan yang cukup banyak ; diperlukan strategi dan
kemampuan / kompetensi yang memenuhi syarat untuk itu.
Sebagai bagian yang integral pada Pemerintah Daerah, Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau akan mendukung sepenuhnya Bupati Pulang Pisau dalam menjalankan
peran strategisnya: “mewujudkan kepemerintahan yang baik dan bersih” (clean and good
governance) melalui pengawasan umum terhadap pelaksanaan urusan pemerintah
umum, penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembinaan sosial politik, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten,
Kecamatan dan Kelurahan/ Desa. Pengawasan tersebut diwujudkan dalam bentuk
pengawasan konsultatif yang menjamin dikembangkan dan diterapkannya Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem SAKIP).
Memperhatikan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 1 bahwa Petunjuk Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja
dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja.
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 3
Selanjutnya dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja adalah lembar / dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang labih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator
Kinerja.
Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem AKIP pada seluruh instansi
pemerintah, akuntabilitas kinerja sektor publik dapat ditingkatkan. Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun Anggaran 2017 ini merupakan wujud
pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau dan pihak yang
terkait.
Dalam laporan kinerja ini, dapat diketahui capaian kinerja serta gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program dan kebijakan dalam
mewujudkan visi, misi dan tujuan Instansi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yang
disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau.
1.2 Tugas dan Fungsi
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sesuai pasal 33 Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah merupakan unsur pengawas
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , mempunyai tugas dan fungsi sebagai
berikut:
a. Tugas Pokok
Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat
Daerah.
b. Fungsi
Inspektorat Daerah kabupaten Pulang Pisau dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyelenggarakan fungsi utama yaitu
Controlling (Pengawasan), Quality Insurrance (Pemberi Jaminan), Consulting
(Jasa Konsultansi / Pendampingan), yang diimplementasikan dalam kegiatan :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati ;
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 4
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati, terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dalam rangka untuk mengetahui dan atau mengukur tingkat keberhasilan
maupun kegagalan dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau, maka disusunlah Laporan Kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
Tahun Anggaran 2017. Salah satu faktor yang cukup mendukung penyusunan LKIP ini
adalah karena Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sejak lama sudah membuat Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang terperinci yang merupakan syarat mutlak
dalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) selain Pengawasan atau
pemeriksaan khusus lainnya antara lain :
a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
c. Pengujian terhadap laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari Unit/ Satuan
Organisasi Perangkat Daerah;
d. Pengusutan atas kebenaran laporan / pengaduan mengenai adanya indikasi
terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan
kegiatan;
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan
Pemerintahan Desa.
g. Pemberian jasa konsultansi dan pendampingan terhadap pelaksanaan program /
kegiatan pada SOPD.
1.3 Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau untuk LKIP ini
berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau No. 04 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan
Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Adapun susunan organisasi
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tersebut sebagai berikut:
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 5
A. Inspektur
Inspektur Kabupaten Pulang Pisau mempunyai tugas : membina,
mengkoordinasikan, mengendalikan, merencanakan, menyusun kebijakan serta
mengembangkan semua kegiatan pengawasan serta bertanggung jawab atas
terlaksananya tugas pokok Inspektorat kepada Bupati Pulang Pisau melalui
Sekretaris Daerah.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Inspektur mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
B. Sekretariat
- Sekretaris Inspektorat Kabupaten sebagai pimpinan dalam Sekretariat
mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan
memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di
lingkungan Inspektorat Kabupaten.
- Sekretaris Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
b. penghimpunan, pengelolaan dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional;
c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional; d. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka
penatausahaan proses penanganan pengaduan; e. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, surat menyurat,
perlengkapan dan rumah tangga ; f. Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) pada Inspektorat g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas
pokok dan fungsinya.
- Sekretariat Inspektorat Kabupaten terdiri atas :
a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas
menyiapkan bahan penyusunan pengendalian rencana / program kerja
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 6
pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-
undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan , yang diuraikan
sebagai berikut :
1) Menyusun rencana Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
sesuai dengan rencana kerja Inspektorat;
2) Mengkoordinasikan penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan
fasilitasi;
3) Menyusun anggaran Inspektorat;
4) Menyusun dan menyiapkan laporan dan statistik Inspektorat;
5) Menyiapkan peraturan perundang-undangan dibidang pengawasan;
6) Menyiapkan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
9) Melaksanakan penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut
hasil pengawasan
10) Mengadministrasikan laporan hasil pengawasan ;
11) Melaksanakan evaluasi laporan hasil pengawasan ;
12) Menyelenggarakan kerjasama pengawasan;
13) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ;
14) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;
15) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Inspektorat .
b. Sub Bagian Administrasi dan Umum
Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan
urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan surat menyurat dan rumah
tangga, yang diuraikan sebagai berikut :
1) Menyusun rencana Sub Bagian Administrasi dan Umum sesuai dengan
rencana kerja Inspektorat;
2) Melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan
kearsipan;
3) Melaksanakan pengelolaan administrasi, inventarisasi, pengkajian dan
analisis pelaporan administrasi umum ;
4) Melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian ;
5) Melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
6) Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
7) Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
8) Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 7
9) Melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;
10) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan dan bertanggungjawab
kepada Sekretaris Inspektorat.
C. Inspektur Pembantu
1. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan, uraian
sebagai berikut :
a. menyusun perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis /
pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pemantauan ;
b. mengusulkan program pengawasan di wilayah kerjanya;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
d. melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah di wilayah kerjanya;
e. melakukan penilaian atas pelaksanaan tugas pengawasan di wilayah
kerjanya;
f. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling
mendukung;
g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas
pokok dan fungsinya;
i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas / kegiatan dan bertanggungjawab
kepada Inspektur ;
2. Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
diatas, menyelenggarakan fungsi :
a. Pengusulan program di wilayah kerjanya ;
b. Pengordinasian pelaksanaan pengawasan;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan ;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok
dan fungsinya.
3. Inspektur Pembantu terdiri dari :
a. Inspektur Pembantu Wilayah I
b. Inspektur Pembantu Wilayah II
c. Inspektur Pembantu Wilayah III
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 8
D. Kelompok Jabatan Fungsional
1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud, terdiri atas tenaga
fungsional auditor dan Pengawas Fungsional Pemerintah Daerah (P2UPD)
yang terbagi dalam beberapa kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
bidang keahliannya.
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jumlah, jenis dan jenjang tenaga fungsional akan ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.
Dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang telah
dibebankan, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah didukung oleh sumber
ketenagaan sebagaimana formasi yang dituangkan dalam struktur organisasi
sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran I.
1.4 Sumber Daya Manusia
Untuk mendukung dan memperlancar terhadap seluruh pelaksanaan tugas agar
dapat berjalan dengan baik dan benar, sesuai dengan koridor peraturan perundang-
undangan yang berlaku, maka dalam hal ini Inspektorat didukung dengan ketersediaan
Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan jumlah tenaga sebanyak 21 (dua puluh satu)
orang dengan komposisi sebagai berikut :
1. Menurut Status Kepegawaian
Berdasarkan status kepegawaian terdiri dari 21 (dua puluh satu) orang pada
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan 4
(empat) orang tenaga kontrak.
2. Menurut Golongan
a. Golongan IV = 5 orang
b. Golongan III = 14 orang (termasuk CPNS = 2 orang)
c. Golongan II = 2 orang
d. Golongan I = - orang
e. Non Golongan (Honorer) = 4 orang
3. Menurut Jabatan
a. Eselon II. b = 1 orang
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 9
b. Eselon III.a = 4 orang
c. Eselon IV.a = 2 orang
d. Pelaksana (Non eselon) = 14 orang
- Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) = 4 orang
- Auditor = 3 orang
- Fungsional Umum = 7 orang
4. Menurut Pendidikan
a. Strata II (S-2) = 3 orang
b. Strata I (S-1) = 15 orang
c. Sarjana Muda = 1 orang
d. S L T A = 2 orang
e. S L T P = - orang
Berpedoman pada Peraturan Bupati Pulang Pisau No. 33 Tahun 2016
tanggal Desember 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Pulang Pisau, maka struktur organisasi Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau adalah seperti dalam lampiran I.
1.5 Sistematika Penulisan
Sistimatika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat
Kabupaten Pulang Pisau sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Gambaran Umum
1.2 Tugas Pokok dan Fungsi
1.3 Struktur Organisasi
1.4 Sumber Daya Manusia
1.5 Sistimatika Penulisan
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
A. Visi dan Misi
B. Tujuan dan Sasaran
C. Kebijakan
D. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran.
2.2 Rencana Kinerja
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 10
A. Sasaran Strategis
B. Indikator Kinerja
2.3 Penetapan Kinerja (Target Kinerja Tahun 2017)
A. Sasaran Strategis Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2017
B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Metode Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat
3.2. Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran
3.3. Akuntabilitas Capaian Anggaran.
3.4. Pelaksanaan Urusan Wajib
BAB IV P E N U T U P
LAMPIRAN – LAMPIRAN
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 11
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1 Rencana Strategis
Dalam rangka mengemban tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau, diperlukan perencanaan yang baik dengan didukung oleh aparat
pengawas yang profesional dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau mungkin timbul.
Berdasarkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun
2014 s.d. 2018 , visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Inspektorat Kabupaten Pulang
Pisau akan dijelaskan dalam Bab ini. Kemudian, sasaran yang ingin dicapai dalam tahun
2017 akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja (Performance Plan) 2017.
A. Visi dan Misi
Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, Inspektorat Kabupaten
bertanggungjawab untuk membantu kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas
pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Dalam rangka menunjang dan
membantu dalam menuju kesuksesan pelaksanaan fungsi tersebut, Inspektorat
Kabupaten menyusun visi-nya yaitu : “Terwujudnya Pembaharuan Manajemen
Pemerintahan Melalui Pengawasan Yang Profesional.”
Pernyataan visi Inspektorat Kabupaten sepenuhnya mendukung pernyataan visi
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau yaitu : “ Terwujudnya Masyarakat Pulang Pisau
yang Damai, Maju, Berkeadilan, dan Sejahtera.”. Hal ini dapat dipahami mengingat
Inspektorat Kabupaten merupakan bagian integral dari Pemerintah Kabupaten. Sudah
selayaknya visi Inspektorat Kabupaten sepenuhnya mendukung pemenuhan visi
Pemerintah Kabupaten. Dalam konteks tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten,
‘pembaharuan manajemen pemerintahan’ ini dapat diterangkakan pada diwujudkannya
good governance melalui peningkatan akuntabilitas publik oleh segenap jajaran
manajemen pemerintahan, pusat dan daerah. Sementara itu, ‘pengawasan yang
profesional’ dapat dikerangkakan sebagai visi untuk mewujudkan pengawasan
penyelenggaraan akuntabilitas secara profesional. Dengan demikian, visi Inspektorat
Kabupaten memaklumatkan bahwa Inspektorat Kabupaten akan secara harmonis
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 12
mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau melalui koridor core business-nya,
yakni pengawasan bidang penyelenggaraan akuntabilitas.
Misi Insektorat Kabupaten Pulang Pisau ditetapkan sebagai berikut :
1. Mewujudkan Sumber daya Aparat Pengawas Pemerintah yang handal dan
professional.
2. Mewujudkan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan yang akuntable, bersih, berwibawa dan bebas dari KKN.
Misi tersebut disusun dengan mempertimbangkan adanya kebutuhan ataupun
tuntutan pada masyarakat yang menginginkan adanya akuntabilitas penyelenggara
pemerintahan, adanya aparatur yang bersih, dan terselenggaranya manajemen
pemerintahan yang baik. Pemenuhan kebutuhan publik itu dijadikan misi yang hendak
dicapai oleh Inspektorat Kabupaten, yakni melalui upaya mewujudkan akuntabilitas
publik sebagai salah satu pilar dari good governance, bersama dengan dua pilar lainnya
yaitu transparansi dan partisipasi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten dengan jalan mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah pada segenap jajaran manajemen pemerintahan dan melalui
pemberian layanan akuntabilitas yang prima.
B. Tujuan dan Sasaran
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam
memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu lima tahun dengan mempertimbangkan
sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini
juga akan memungkinkan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau untuk mengukur sejauh
mana visi dan misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan
berdasarkan visi dan misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan
organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan
akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.
Adapun tujuan dari Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan mutu dan kinerja organisasi melalui pembenahan adminsitrasi
perkantoran dan didukung sarana dan prasarana yang memadai
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 13
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM Aparat Pengawas
3. Meningkatkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong
partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive
terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan konsensus
dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan efisiensi,
akuntabel, visioner dan bebas KKN
Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan penjabaran dari misi
dan tujuan yang telah ditetapkan, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara
tahunan melalui serangkaian kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu
Rencana Kinerja (Performance Plan). Penetapan sasaran ini diperlukan untuk
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi
dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima)
tahun.
Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau merupakan bagian integral dalam
proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan
memantau pencapaian kinerja Inspektorat Kabupaten serta lebih menjamin suksesnya
pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh yang berarti
menyangkut keseluruhan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau. Sasaran - sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan
yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai,
maka diharapkan bahwa tujuan terkait juga telah dapat dicapai.
Sasaran Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau yaitu :
1. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan
kinerja dalam pelayanan publik
2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat dan
akuntabel
4. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta
memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip
efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 14
berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan
melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
C. Strategi dan Kebijakan
Dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, perlu adanya strategi untuk
mencapai sasaran tersebut dengan mempertimbangan berbagai elemen-elemen
yang tersedia pada Inspektorat Kabupaten.
Faktor kunci keberhasilan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mencapai
tujuan/ sasaran meliputi :
1. Tersedianya SDM Aparatur pengawasan yang handal dan profesional
2. Tersedianya sarana dan prasarana pengawasan yang memadai
3. Adanya kegiatan pokok berupa Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
dan Non PKPT
4. Adanya komitmen antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat terhadap
pentingnya fungsi Pengawasan (controlling) oleh Inspektorat Kabupaten
5. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang tepat.
Perumusan diatas didasarkan pada analisis lingkungan (SWOT) Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau berupa :
1. Kekuatan (Strength)
a. SDM Aparatur pengawasan yang handal dan profesional, baik dari segi kualitas
maupun kuantitas ;
b. Tersedianya sistem informasi pengawasan yang memadai ;
c. Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang tepat (SOP) ;
d. Adanya kegiatan pokok berupa Program Kegiatan Pemeriksaan Tahunan (PKPT)
dan Non PKPT serta Evaluasi LKIP di lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau
e. Terbentuknya komitmen antara Pemerintah Kabupaten dengan masyarakat
terhadap pentingnya fungsi Pengawasan (controlling) dan akuntabilitas pelayanan
publik pada Instansi Pemerintah
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 15
2. Kelemahan (Weakness)
a. Minimnya jumlah SDM dalam Jabatan Fungsional Pengawasan dibanding dengan
objek pemeriksaan yang semakin bartambah dan semakin kompleks ;
b. Adanya sikap dan prilaku SDM yang resisten terhadap perubahan lingkungan ;
c. Adanya SDM yang masih kurang disiplin ;
d. Beban kerja yang tidak seimbang antar SDM ;
e. Penjatuhan hukuman disiplin yang belum seimbang ;
f. Sarana dan Prasarana yang kurang memadai ;
g. Minimnya pengetahuan teknis terhadap obyek yang diawasi ;
3. Peluang (Opportunities)
a. Tersedianya berbagai Legislasi Peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang pengawasan intern pemerintah sebagai pedoman kerja dan koordinasi
bagi Inspektorat Kabupaten;
b. Tersedianya dana yang memadai untuk melakukan kegiatan pengawasan ;
c. Tersedianya berbagai Diklat / Bimtek untuk peningkatan kapasitas sumber daya
aparatur serta pembentukan SDM pengawasan ;
d. Dukungan dan kepercayaan dari Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati Pulang
Pisau) dalam TUPOKSI Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau sebagai Aparat
Pengawasan terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dan sebagai Aparat
Pengawas Internal Pemerintah (APIP) ;
e. Terjalinnya hubungan baik dengan Aparatur Pengawas Eksternal yaitu dengan
BPK-RI Perwakilan Kalimantan Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah dan Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, serta hubungan baik
dengan Instansi lain yaitu Kejaksaan Negeri Kabupaten Pulang Pisau dan
Kepolisian Resort Kabupaten Pulang Pisau ;
f. Adanya dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap tugas pokok dan fungsi
Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ;
g. Perkembangan teknologi dan informasi dalam pelayanan publik.
4. Ancaman (Threats)
a. Ketidakharmonisan hubungan eksekutif dan legislatif
b. Ego sektoral masing-masing aparat pengawasan dengan aparat penegak hukum.
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 16
Strategi pencapaian diatas dituangkan kedalam beberapa kebijakan. Sama
seperti sasaran terhadap tujuan, kebijakan yang ditetapkan sepenuhnya mendukung
pencapaian sasaran yang terkait. Secara keseluruhan arah kebijakan untuk
mencapai sasaran adalah sebagai berikut :
1. Tersedianya kebutuhan administrasi kantor dalam rangka perbaikan mutu dan
kinerja dalam pelayanan publik
Strategi :
a. Pembenahan dalam pelayanan adminsitrasi perkantoran
Kebijakan : - Menyelenggarakan layanan administrasi perkantoran dan
menyediakan fasilitas kebutuhan kantor
b. Peningkatan pelayanan prima
Kebijakan : - Meningkatkan kedisiplinan aparatur pengawasan
- Memberikan penghargaan kepada PNS yang purna tugas dan
pindah tugas
2. Tersedianya sarana dan prasarana untuk fasilitas aparatur
Strategi :
Penyediaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara
efektif, efisien dan ekonomis
Kebijakan : - Menyediakan dan memanfaatkan sarana dan prasarana kantor
- Memelihara aset-aset yang masih memiliki nilai manfaat
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban dan pencapaian kinerja yang akurat
dan akuntabel
Strategi :
Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja secara periodik
Kebijakan : - Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan
sebagai wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja
orgaisasi kepada masyarakat
- Menyusun laporan pertanggung jawaban keuangan secara
periodik (semesteran dan akhir tahun)
4. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional
serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
Strategi :
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 17
a. Pemberikan kesempatan kepada kepada Aparatur Pengawasan untuk
mengembangkan kompetensi dan keahlian sesuai bidang tugas
Kebijakan : - Mengikutsertakan aparatur untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan sesuai kompetensi dan keahlian dalam menunjang
tugas fungsinya
b. Pengembangan profesi Aparatur Pengawasan Fungsional
Kebijakan : - Mengikutsertakan pejabat fungsional untuk mengembangkan
profesi secara berjenjang
5. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan
menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam
pengawasan pembangunan serta kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum.
Strategi :
a. Peningkatan pengawasan terhadap aparat pemerintahan secara berkala dan
berkesinambungan
Kebijakan : - Melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)
dan Non PKPT (pemeriksaan khusus dan audit untuk tujuan
tertentu) melaui pendampingan dan joint audit dengan Instansi
pengawasan lainnya.
- Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan urusan
Pemerintahan Desa
b. Pengendalian Manajemen Kepala Daerah dalam rangka menuju Opini BPK
Wajar Tanpa Pengecualian
Kebijakan : - Melaksanakan reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
untuk menjamin kehandalan dan keakuratan penyajian data
dalam LKPD
c. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Pengawasan (SIMWAS) melalui
penerapan teknologi informasi, yang berfungsi sebagai sarana koordinasi,
sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan temuan, serta tindak lanjut hasil
pemeriksaan
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 18
Kebijakan : - Menyediakan aplikasi sistem informasi pengawasan untuk
mempermudah inventarisasi hasil temuan pengawasan yang
akurat
d. Pelaksanaan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil pengawasan
Kebijakan : - Melaksanakan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil
pengawasan dengan SOPD terkait dan Instansi pengawasan
lainnya dan berperan sebagai fasilitator penyelesaian tindak
lanjut hasil pengawasan APFP.
e. Pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap temuan hasil pengawasan
secara berkala
Kebijakan : - Melaksanakan pemutakhiran data temuan hasil pengawasan
secara berkala
f. Pelaksanaan sinkronisasi dan rekonsiliasi data temuan hasil pengawasan
Kebijakan : - Menjalin sinergitas program pengawasan Instansi pengawasan
lainnya, baik di tingkat Provinsi dan Pusat
g. Penataan dan penyempurnaan sisdur pengawasan
Kebijakan : - Menyusun naskah akademik dan kebijakan sisdur pengawasan
termasuk Sistim Operasional Prosedur (SOP)
h. Peningkatan peran masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap
kinerja aparat sebagai dampak pembangunan di wilayahnya
Kebijakan : - Membentuk unit-unit khusus pengaduan masyarakat serta
melakukan pengusutan atas kebenaran laporan mengenai
adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan
nepotisme.
i. Peningkatan pencegahan penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi
Kebijakan : - Membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas
Saber Pungli) dan melakukan kerjasama dengan TP4D .
D. Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau menetapkan cara mencapai tujuan dan sasaran
melalui kebijakan dan program yang hendak dilaksanakan pada setiap tahun
anggaran.
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 19
Penyusunan kegiatan Tahun Anggaran 2017 adalah penjabaran dari pada
program Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Program Strategis Inspektorat
Kabupaten Pulang Pisau meliputi :
1. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
2. Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
3. Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
4. Program Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur
pengawasan
5. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program ini adalah penjabaran kebijakan pengawasan yang dilakukan oleh
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau setiap tahunnya yang merupakan Rencana
Strategis 5 (lima) Tahunan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran II.
2.2 Rencana Kinerja
A. Sasaran Strategis
1. Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional
serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
a. Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
b. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
c. Kegiatan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengawasan
2. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur
pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan
pembangunan :
a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
b. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Pulang Pisau ;
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 20
c. Kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
d. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
e. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
f. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
g. Kegiatan Penyusunan Kebijakan sistem dan prosedur Pengawasan meliputi
SPIP dan Manajemen Risiko.
B. Indikator Kinerja
a. Jumlah Pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan sebanyak 7
orang
b. Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundangan Sebanyak 6
Orang.
c. Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek untuk peningkatan kompetensi
aparatur pengawasan sebanyak 14 orang.
d. Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri dengan target 60 OH.
e. Terlaksananya pengawasan Internal secara berkala dengan target dokumen
Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah 56
dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Satuan Organisasi Perangkat Daerah.
f. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah daerah
dengan target penyelesaian sebanyak 4 kasus.
g. Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH dalam
hal pelaksanaan Reviu Keuangan dan evaluasi AKIP sebanyak 2 Laporan.
h. Terlaksananya Penyelesaian TLHP dengan target cakupan 30 SOPD.
i. Terjalinnya sinergisitas, konsultasi dan koordinasi pada setiap Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan target 210 OH.
j. Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan dengan tersedianya
Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan dengan terget 4 kali.
k. Tersusunnya Kebijakan sistem dan Prosedur Pengawasan meliputi SPIP
berupa penyusunan SOP dan Penyusunan SPIP
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 21
2.3 Perjanjian Kinerja (Target Kinerja Tahun 2017)
Berdasarkan Keputusan Bupati Pulang Pisau Nomor 38 Tahun 2017, tanggal 03
Januari 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (DPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017, Inspektorat
Kabupaten Pulang Pisau telah didukung beberapa Program dan Kegiatan yang
selanjutnya dibuat Perjanjian Kinerja pada tahun anggaran 2017 dengan dengan sasaran
strategis dan indikator kinerja serta yang akan dicapai sebagai berikut :
A. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2017
1. Terselenggaranya kegiatan Rutin pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
tahun 2017 ;
2. Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam
pelaksanaan tugas ;
3. Tercapainya jumlah Sumber Daya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas ;
4. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan
peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan ;
5. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang
akuntabel berbasis akrual.
B. Indikator Kinerja dan Target Tahun Anggaran 2017
Untuk mewujudkan sasaran Program / kegiatan diatas, dilaksanakan dengan
Indikator Kinerja dan target yang ingin dicapai yaitu :
1. Terselenggaranya kegiatan Rutin pada Inspektorat Kabupaten Pulang
Pisau tahun 2016.
a. Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan ;
b. Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur ;
c. Meningkatnya Disiplin Aparatur sebanyak 25 orang (21 PNS, dan 4
Honorer).
2. Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional
dalam pelaksanaan tugas :
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 22
a. Meningkatnya Mutu SDM dalam memenuhi persyaratan menduduki
jabatan struktural sebanyak 1 (satu) orang ;
b. Tersosialisasinya peraturan perundangan sebanyak 25 orang ;
c. Meningkatnya pengetahuan Pegawai dalam mengimplementasikan
Peraturan Perundang-undangan sebanyak 40 orang.
3. Tercapainya jumlah Sumber Daya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas :
a. Pembentukan Calon Auditor sebanyak 4 (empat) orang ;
b. Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan (Penjenjangan Ketua
Tim) sebanyak 4 orang.
4. Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan
melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan :
a. Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala melalui
Pelaksanaan PKPT dan Non PKPT (70 LHP) ;
b. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup Pemerintah
Daerah dengan target sebanyak 4 kasus ;
c. Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
dengan target 2 kegiatan berupa Pelaksanaan kegiatan reviu LKPD dan
reviu AKIP ;
d. Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SKPD dengan target 30
SKPD;
e. Terkoordinasinya kegiatan pengawasan antar Aparat Pengawas
Fungsional Pemerintah (APFP) secara komprehensif selama 12 bulan
(210 OH) ;
f. Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala Hasil
temuan selama 2 semester ;
g. Tersosialisasinya kebijakan pengawasan untuk 1 kegiatan ;
h. Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk 1
kegiatan ;
i. Terlaksananya reviu LPPD sebanyak 1 kegiatan ;
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 23
5. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan
yang akuntabel berbasis akrual :
a. Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya
secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang transparan dan
terencana sebanyak 1 kegiatan ;
b. Tersusunnya laporan keuangan secara berkala untuk 2 semester ;
c. Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual sebanyak 1
kegiatan.
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 24
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau nomor 04 tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang
Pisau, serta Peraturan Bupati Pulang Pisau nomor 33 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pulang Pisau ; bahwa tugas pokok
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau adalah melakukan pengawasan atas pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah dan pelaksanaan pembinaan, pelaksanaan urusan
Pemerintahan Desa di daerah Kabupaten.
Agar pelaksanaan tugas pokok ini dapat terwujud, Inspektorat Kabupaten Pulang
Pisau telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti kerja sama dengan lembaga
eksternal meliputi : Inspektorat Jenderal, BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan
Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan Inspektorat Provinsi
Kalimantan Tengah dalam rangka melaksanakan pengawasan umum, selain itu juga ikut
serta dan terlibat aktif dalam Satuan Tugas SABER PUNGLI dan TP4D dengan
keanggotaan berasal dari unsur APIP Kabupaten, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau serta
Kepolisian Resort Pulang Pisau.
Akuntabilitas Kinerja Inspektorat merupakan pertanggungjawaban yang
mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan Tugas dan
Fungsi sesuai dengan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau. Pengukuran
tingkat capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017 dilakukan
dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator
kinerja sasaran. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target
sasaran strategis berikut indikator kinerjanya.
Dalam menentukan keberhasilan akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau mengacu kepada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dengan menggunakan indikator kinerja yang meliputi input, output, outcome.
Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan, walaupun
untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat pencapaiannya
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 25
A. Input :
1. Dana
Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat tahun
anggaran 2017 didukung dengan dana sebesar Rp. 4.818.792.531,20 yang terdiri
dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 1.768.792.531,20
b. Belanja Langsung Rp 3.050.000.000,00
yang dirubah dalam ABT sebesar Rp 4.766.162.531,20 yang terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 1.782.002.531,20
b. Belanja Langsung Rp 2.984.160.000,00
2. SDM yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat sebanyak 21
orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 4 orang pegawai tidak tetap.
3. Sarana yang digunakan dalam menunjang kegiatan Inspektorat adalah komputer,
printer, Laptop, mesin fotocopy dan kendaraan operasional.
4. Obyek Pemeriksaan
Obyek pemeriksaan yang diaudit sebanyak 110 obrik yang terdiri dari :
a. Pemeriksaan Berkala sebanyak 106 Obrik
b. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda 4 Obrik
B. Output
1. Penyerapan dana Tahun Anggaran 2017 baik berupa Belanja Tidak Langsung
maupun Belanja Langsung ;
2. Pelaksanaan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan
pelaksanaan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawas serta jumlah peserta pelatihan yang diikutsertakan selama
tahun 2017;
3. Penambahan sarana dan prasarana Gedung dan Peralatan Kantor baik melalui
Pengadaan Barang / jasa maupun dengan pemeliharaan secara berkala :
4. Jumlah audit yang dilaksanakan, jumlah sosialisasi dan asistensi yang diberikan,
laporan hasil evaluasi dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang diterbitkan .
C. Outcome
Peningkatan Kinerja unit kerja dalam rangka penyelesaian kasus-kasus pengaduan
masyarakat, prosentase cakupan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 26
3.1 Metode Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat
Kelompok indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja input, output
dan outcome. Keseluruhan kelompok indikator kinerja tersebut telah dapat dirumuskan,
walaupun untuk indikator kinerja outcome belum seluruhnya dapat diukur tingkat
pencapaiannya.
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam mengukur keberhasilan kinerjanya,
menetapkan 4 katagori dalam pencapaian kinerja per indikator sasaran yaitu :
Tabel 1. Kategori Penilaian Pencapaian Kinerja
Katagori Rentang Capaian Kinerja (%) Uraian Katagori
I.
II.
III.
IV.
› 85 %
70 % - 85 %
55 % - ‹ 70 %
‹ 55 %
Sangat baik
Baik
Cukup
Kurang
Asumsi : Apabila sasaran mempunyai lebih dari 1 (satu) indikator kinerja sasaran,
maka diambil rata-rata indikator kinerja untuk menyimpulkan keberhasilan/
kegagalan
Pengukuran kinerja Inspektorat dilandasi oleh:
1. Kinerja kegiatan berupa tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok
indikator kegiatan ;
2. Tingkat pencapaian sasaran berupa tingkat pencapaian target yang telah dituangkan
dalam dokumen rencana kinerja.
Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas sekaligus Indikator Kinerja
Utama yang merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang menggambarkan
capaian strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) di Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau diuraikan sebagai berikut:
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 27
Tabel 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2017
Sasaran Strategis Indikator
Sasaran 1 :
Tercapainya jumlah SDM
dan Aparat Pengawas yang
handal dan profesional serta
memiliki kompetensi dalam
pelaksanaan tugas
a. Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan
perundangan
b. Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan
perundangan
c. Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek untuk peningkatan
kompetensi aparatur pengawasan
d. Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri
Sasaran 2 :
Terlaksananya Sistem
Pengendalian Internal
dengan menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi, efektivitas
dan ketaatan terhadap
peraturan perundang-
undangan yang berlaku
dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi unsur
pemerintahan dengan
melibatkan peran serta
masyarakat dalam
pengawasan pembangunan
a. Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala
b. Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau
c. Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan
kebijakan KDH
d. Terlaksananya penyelesaian TLHP
e. Terjalinnya sinergisitas, konsultasi dan koordinasi pada
setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
f. Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan dengan
tersedianya Pemutakhiran data tmuan hasil pngawasan
g. Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 28
Dari Sasaran 1 dan Sasaran 2 beserta dengan Indikator Kinerja Utama masing-
masing sebagai bahan ukuran bagi keberhasilan pelaksanaan Kinerja Inspektorat
Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2017 dan ukuran kesesuaian dengan pelaksanaan
Rencana Strategis (Renstra tahun 2014-2018) yang merupakan bagian dari RPJMD
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsinya
menjabarkan Visi dan Misi Bupati Pulang Pisau dan RPJMD Kabupaten Pulang Pisau
Tahun 2014 - 2018.
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja Capaian Sasaran
3.2.1 Sasaran 1
Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan
profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
Kegiatan Sosialisasi, Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan dan
Bimbingan Teknis untuk peningkatan kompetensi pegawai, serta Pelatihan
Kantor Sendiri dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketaatan pada
peraturan perundang-undangan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, sebagai
penyelenggara pemerintahan sesuai tugas dan fungsi, melalui pendidikan dan
pelatihan baik secara formal maupun teknis fungsional serta untuk peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
Berikut ini adalah data pengukuran IKU untuk sasaran I :
Tabel 3. Pengukuran IKU Sasaran Tercapainya jumlah SDM dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Persentase
(%) Ket.
Tercapainya jumlah
SDM dan Aparat
Pengawas yang
handal dan
profesional serta
memiliki kompetensi
dalam pelaksanaan
tugas
a
b
c
d
Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundangan
Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek peraturan perundangan
Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek untuk peningkatan kompetensi aparatur pengawasan
Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan Kantor Sendiri
7 Orang
6 Orang
5 orang
60 OH 25 g
3 Orang
18 Orang
5 Orang
16 OH
42,86
300,00
100,00
26,67
3 orang pembentukan Calon Auditor dibiayai oleh STAR BPKP
Rata - rata 117,38 Sangat baik
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 29
Penjelasan Tabel 3 :
a. Jumlah pegawai yang mengikuti kegiatan sosialisasi adalah 3 orang dari
target yang ditetapkan yaitu 7 orang atau 42,86% .
b. Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek Peraturan Perundang-undangan
adalah 18 orang sedangkan target 6 orang atau 300 % .
c. Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimtek Peningkatan Kompetensi 5 orang,
sedangkan target yang ditetapkan adalah 5 orang sehingga pencapaian hanya
100 % ;
d. Jumlah pegawai yang mengikuti PKS 16 OH dengan target yang ditetapkan
sebanyak 60 OH atau 26,67 %.
Kesimpulan
Realisasi tahun 2017
a. Kegiatan untuk mengikutsertakan pegawai dalam Sosialisasi Peraturan
Perundang-undangan tidak mencapai target karena anggaran yang tersedia
hanya dialokasikan sebesar Rp. 3.300.000,- hanya untuk 3 orang, dan
kegiatan lebih difokuskan pada sosialisasi kebijakan pengawasan melalui
kegiatan Pameran dan karnaval budaya oleh Inspektorat Kabupaten Pulang
Pisau ;
b. Kegiatan Bimbingan Teknis peraturan perundang-undangan telah
dilaksanakan melampaui target sebesar 300 % dengan kriteria sangat baik ;
c. Indikator kegiatan Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek untuk peningkatan
kompetensi aparatur pengawasan hanya terealisasi sebanyak 5 orang dari 5
orang target, dan penyelenggaraan dibantu dari dana STARS BPKP yaitu 3
orang dengan kegiatan Pembentukan Calon Auditor ;
d. Untuk PKS realisasi 16 OH dari target 60 OH hal ini karena kegiatan PKS
tidak teranggarkan dan hanya swadaya dari Auditor.
Secara keseluruhan bahwa capaian sasaran jumlah SDM dan Aparat Pengawas
yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas
adalah sebesar 117,38 % dengan kriteria sangat baik.
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 30
3.2.2 Sasaran 2
Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Berikut adalah tabel Pengukuran IKU untuk sasaran sistem Pengendalian
Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta
masyarakat dalam pengawasan pembangunan :
Tabel 4. Pengukuran IKU untuk sasaran Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
Sasaran Strategis Indikator Target Realisasi Persentase
(%) Ket.
Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
a. b. c. d. e. f.
Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya penyelesaian TLHP Terjalinnya sinergisitas, konsultasi dan koordinasi pada setiap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil Pengawasan dengan tersedianya Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan
Pelaksanaan
PKPT = 70 LHP
4 Kasus
Pelaksanaan Reviu Keuangan
dan Evaluasi AKIP (2 Laporan)
Cakupan 30
SKPD
210 OH
2 Kali
116 LHP/LHE
4 Kasus
1 Laporan Reviu Keuangan 1 Laporan
Evaluasi AKIP
42 SKPD
270 OH
1 Kali
165.71
100,00
100,00
140,00
128.57
50,00
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 31
g.
Tersusunnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
Penyusunan
SOP Penyusunan
SPIP
Penyusunan
SOP Penyusunan
SPIP
100,00
Rata-rata 88,37 Sangat
Baik
Penjelasan Tabel 4 :
a. Inspektorat Kabupaten Pulang telah melaksanakan kegiatan Pengawasan
Internal secara berkala, dengan tujuan untuk menilai atas pelaksanaan
tugas dan fungsi, yang mencakup aspek tugas pokok, keuangan, sumber
daya manusia, sarana dan prasarana. Audit ini dilaksanakan sesuai dengan
norma pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan
prosedur lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan yang ditemui di
lapangan.
Pada tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan
kegiatan pemeriksaan secara berkala melalui PKPT yaitu sebanyak 116
Obrik dengan penerbitan LHP dan LHE yang dilaksanakan melalui Evaluasi
Program / kegiatan pada SOPD, Pemeriksaan Reguler pada SOPD dan
Kecamatan, serta pelaksanaan Evaluasi Dana Desa / Alokasi Dana Desa.
b. Pada tahun 2017, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah ditugaskan
Bupati untuk menangani sebanyak 4 kasus pengaduan dari masyarakat
terkait permasalahan yang sebagian besar berupa adanya dugaan
penyelewengan Dana Desa / Alokasi Dana Desa pada 4 Desa dan
dilaksanakan melalui Pemeriksaan Khusus (Riksus) sesuai dengan norma
pemeriksaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan prosedur
lain yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan yang ditemui di lapangan.
Hal ini telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebanyak 4 kasus ;
c. Pelaksanaan reviu mencakup kegiatan penelaahan atas penyelenggaraan
akuntansi dan akun LKPD pada unit reviu yaitu 30 SOPD dan 8 Kecamatan
lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau. Reviu mencakup kegiatan
penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR), Ikhtisar hasil Reviu, Laporan Hasil
Reviu (LHR) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Sedangkan untuk
Evaluasi Sistem AKIP tahun 2017 dilaksanakan dengan mengambil sampel
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 32
12 SOPD dari target minimum 4 SOPD untuk Kabupaten dengan katagori
“C”.
d. Rencana tindak lanjut dan monitoring penyelesaian tindak lanjut adalah
mengumpulkan data temuan, mengevaluasi tindak lanjut sesuai rekomendasi
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan, mengelompokan temuan berdasarkan
jenis temuan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membantu menyelesaikan
tunggakan temuan Aparat Pengawasan Fungsional baik internal maupun
eksternal yang terdapat pada SOPD di Kabupaten Pulang Pisau. Sasaran
kegiatan ini untuk tahun 2017 adalah semua temuan yang terdapat dalam
LHP internal dan LHP eksternal yang harus ditindak lanjuti SOPD sesuai
rekomendasi dengan target 30 SKPD. Kegiatan TL terlaksana pada 42
SOPD dengan rincian sebagai berikut :
(1) Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK-RI per Semester II
Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
Penyelesaian Tindak Lanjut
Persentase Tingkat Penyelesaian Kenaikan
(Penurunan) Semester I Tahun
2017 Semester II Tahun
2017
2005-2010
Sesuai Rekomendasi (S) 81,16% 94,20% 13,04%
Belum Sesuai Rekomendasi (BS) 15,36% 4,64% (10,72)%
Belum Ditindaklanjuti (BT) 3,48% 0,29% (3,19)%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan
Alasan yang Sah (TB)
0,00% 0,87% 0,87%
2011-2017
Sesuai Rekomendasi (S) 64,71% 93,77% 29,06%
Belum Sesuai Rekomendasi (BS) 33,22% 4,50% (28,72)%
Belum Ditindaklanjuti (BT) 1,73% 0,00% (1,73)%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan
Alasan yang Sah (TB)
0,35% 1,73% 1,38%
2005-2017
Sesuai Rekomendasi (S) 73,66% 94,01% 20,35%
Belum Sesuai Rekomendasi (BS) 23,50% 4,57% (18,93)%
Belum Ditindaklanjuti (BT) 2,68% 0,16% (2,52)%
Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan
Alasan yang Sah (TB) 0,16% 1,26% 1,10%
Atas rekomendasi yang belum ditindaklanjuti akan segera dibahas dan
ditindaklanjuti
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 33
(2) Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP
Penyelesaian Tindak Lanjut baik terhadap rekomendasi temuan APIP
Inspektorat dan APIP lainnya akan dibahas dan ditindaklanjuti pada
tahun 2018 sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Kabupaten
Pulang Pisau dan DPRD Kabupaten Pulang Pisau yang diselenggarakan
oleh Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau.
e. Terjalinnya sinergisitas, Konsultasi dan kordinasi pada setiap Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dilaksanakan melalui kegiatan
Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif. Tahun 2017 telah
dilaksanakan ke BPKP Provinsi Kalimantan Tengah, Inspektorat Provinsi
Kalimantan Tengah, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan
Inspektorat Jenderal di Jakarta, yaitu sebanyak 270 OH, sedangkan target
yaitu 210 OH.
f. Pemutakhiran data temuan hasil pengawasan ditargetkan 2 kali untuk
memperbarui data temuan setiap semester. Untuk tahun 2017 hanya
terlaksana sebanyak 1 kali mengingat perlunya evaluasi dan monitoring
pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan cakupan wilayah
yang luas pada 95 Desa, sehingga dana yang tersedia tidak mencukupi
untuk pelaksanaan sebanyak 2 kali ;
g. Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan, dilaksanakan
melalui Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada SOPD
lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, yang diperlukan dalam rangka
memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi
melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, dihasilkannya
pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ditaatinya
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk melaksanakan tugas
dan fungsi aparatur pemerintahan (disiplin PNS). Evaluasi SPIP tahun 2017
dilaksanakan pada 8 (delapan) SKPD dengan fokus pada : Pembentukan
Satgas SPIP, Penyelenggaraan SPIP, Pelaksanaan Disiplin ASN dan
Laporan Kinerja SOPD termasuk pada pelaksanaan publikasi program kerja
SOPD melalui web site.
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 34
Sedangkan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), pada
tahun 2017 Inspektorat Pulang Pisau belum melakukan up date SOP
sebelumnya mengingat keterbatasan waktu dan dana yang tersedia.
Kesimpulan
Realisasi tahun 2017
1. Secara umum sasaran pemeriksaan dapat terlaksana secara keseluruhan
berdasarkan PKPT dan Non PKPT yang dituangkan dalam bentuk 116
Laporan Hasil Pemeriksaan dari target sebanyak 70 LHP PKPT. Dengan
demikian telah mencapai sasaran Indikator Kinerja Utama (165,71% ),
dengan Kriteria Sangat Baik ;
2. Penanganan Kasus Pengaduan 4 Obrik dengan penerbitan LHP sebanyak
4 dokumen LHP. Dengan demikian telah melampaui sasaran Indikator
Kinerja Utama (100 %), dengan Kriteria Sangat Baik ;
3. Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau telah melaksanakan reviu laporan
keuangan dalam bentuk 1 dokumen Laporan Hasil Reviu keuangan dan
Evaluasi LAKIP sebanyak 1 kali. Dengan demikian telah mencapai target
pada tahun 2017 yaitu 100%, dengan Kriteria Sangat Baik ;
4. Secara umum Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (PTLHP)
tercapai 140 %, dengan Kriteria Sangat Baik ;
5. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif telah dilaksanakan
sebanyak 270 OH sedangkan sesuai target yaitu 210 OH (128,57%),
dengan Kriteria Sangat Baik ;
6. Evaluasi temuan hasil pengawasan telah dilaksanakan dengan capaian
50 % ;
7. Tersusunnya kebijakan SPIP dan SOP dilaksanakan melalui Evaluasi
pada 8 (delapan) SOPD dan terlaksana 100%.
Secara umum target Sistem Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur
pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan
pembangunan yang dapat dicapai adalah 88,37% dan termasuk dalam kategori
sangat baik (Katagori 85 % keatas).
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 35
3.3. Akuntabilitas Capaian Anggaran
Pada tahun anggaran 2017, Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau didukung
dana sebesar Rp 4.726.515.868,00 dengan realisasi sebesar Rp
4.605.924.488,00 (97,45%) yang terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
- Dana Rp 1.807.515.868,00
- Realisasi Rp 1.699.647.638,00 (94,03%)
b. Belanja Langsung
- Dana Rp 2.919.000.000,00
- Realisasi Rp 2.906.276.850,00 (99,56%).
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 5. Realisasi Keuangan Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017
No. Program/ Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Belanja
(Rp) S i s a
Ket (%)
I.
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1.807.515.868,00
1.699.647.638,00
107.868.230,00
94,03
a. Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.015.563.116,85 952.674.380,00 62.888.736,85 93,81
b. Tunjangan Keluarga 105.579.506,00 102.974.349,00 2.605.157,00 97,53
c. Tunjangan Jabatan 115.590.000,00 112.905.000,00 2.685.000,00 97,68
d. Tunjangan Fungsional 41.300.000,00 38.550.000,00 2.750.000,00 93,34
e. Tunjangan Fungsional Umum 16.100.000,00 15.780.000,00 320.000,00 98,01
f. Tunjangan Beras 66.054.880,00 63.367.500,00 2.687.380,00 95,93
g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.560.616,00 9.256.335,00 2.304.281,00 80,07
h. Pembulatan Gaji 15.848,00 14.225,00 1.623,00 89,76
i. Iuran Asuransi Kesehatan 29.383.138,00 27.274.051,00 2.109.087,00 92,82
j. Tunjangan Daerah 401.235.000,00 372.455.000,00 28.780.000,00 92,83
k. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK)
2.281.672,51 1.954.129,00 327.543,51 85,64
l. Iuran Jaminan Kematian (JKM) 2.852.090,64 2.442.669,00 409.421,64 85,64
II.
BELANJA LANGSUNG
2.919.000.000,00
2.906.276.850,00
12.723.150,00
99,56
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
774.800.000,00 767.641.671,00 7.158.329,00 99,08
a. Penyediaan jasa surat menyurat 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 100,00
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 36
No. Program/ Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Belanja
(Rp) S i s a
Ket (%)
b. Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
75.000.000,00 67.894.141,00 7.105.859,00 90,53
c. Penyediaan jasa jaminan
pemeliharaan kesehatan PNS
0,00 0,00 0,00 0,00
d. Penyediaan jasa kebersihan kantor 20.000.000,00 19.996.000,00 4.000,00 99,98
e. Penyediaan alat tulis kantor 68.000.000,00 67.998.500,00 1.500,00 100,00
f. Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
17.200.000,00 17.190.000,00 10.000,00 99,94
g. Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
20.000.000,00 19.996.000,00 4.000,00 99,98
h. Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan
18.000.000,00 17.975.000,00 25.000,00 99,86
i. Penyediaan makanan dan minuman 135.000.000,00 134.995.000,00 5.000,00 100,00
j. Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
177.600.000,00 177.597.530,00 2.470,00 100,00
k. Rapat-rapat koordinasi dan
monitoring kegiatan dalam daerah
160.000.000,00 159.999.500,00 500,00 100,00
2. Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
335.000.000,00 333.627.900,00 1.372.100,00 99,59
a. pengadaan Kendaraan
dinas/operasional
90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100,00
b. Pengadaan perlengkapan gedung
kantor
15.000.000,00 14.800.500,00 199.500,00 98,67
c. Pengadaan peralatan gedung kantor 36.000.000,00 35.774.200,00 225.800,00 99,37
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor
47.000.000,00 46.992.000,00 8.000,00 99,98
e. Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
42.000.000,00 41.699.200,00 300.800,00 99,28
f. Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
60.000.000,00 59.577.000,00 423.000,00 99,30
g. Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
18.000.000,00 17.800.000,00 200.000,00 98,89
h. Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
27.000.000,00 26.985.000,00 15.000,00 99,94
3. Program peningkatan disiplin
aparatur
25.800.000,00 25.525.706,00 274.294,00 98,94
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 37
No. Program/ Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Belanja
(Rp) S i s a
Ket (%)
a. Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
10.000.000,00 9.900.000,00 100.000,00 99,00
b. Pengadaan pakaian khusus hari-hari
tertentu
15.800.000,00 15.625.706,00 174.294,00 98,90
4. Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
295.000.000,00 294.686.800,00 313.200,00 99,89
a. Pendidikan dan pelatihan formal 30.000.000,00 29.781.400,00 218.600,00 99,27
b. Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
5.000.000,00 4.908.000,00 92.000,00 98,16
c. Bimbingan teknis implementasi
peraturan perundang-undangan
260.000.000,00 259.997.400,00 2.600,00 100,00
5. Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
14.000.000,00 13.564.000,00 436.000,00 96,89
a. Penyusunan laporan capaian kinerja
dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
8.000.000,00 7.716.000,00 284.000,00 96,45
b. Penyusunan pelaporan keuangan
semesteran
3.000.000,00 2.924.000,00 76.000,00 97,47
c. penyusunan pelaporan keuangan
akhir tahun
3.000.000,00 2.924.000,00 76.000,00 97,47
6. Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
1.354.400.000,00 1.351.715.373,00 2.684.627,00 99,80
a. Pelaksanaan pengawasan Internal
secara berkala
604.000.000,00 603.848.300,00 151.700,00 99,97
b. Penanganan kasus pengaduan di
lingkungan pemerintah daerah
50.000.000,00 49.950.000,00 50.000,00 99,90
c. Pengendalian manajemen
pelaksanaan kebijakan KDH
133.400.000,00 132.900.000,00 500.000,00 99,63
d. Tindak lanjut hasil temuan
pengawasan
150.000.000,00 149.680.000,00 320.000,00 99,79
e. Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif
250.000.000,00 249.999.073,00 927,00 100,00
f. Evaluasi berkala temuan hasil
pengawasan
35.000.000,00 34.880.000,00 120.000,00 99,66
g. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan 33.000.000,00 32.938.000,00 62.000,00 99,81
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 38
No. Program/ Kegiatan Pagu Anggaran
(Rp)
Realisasi Belanja
(Rp) S i s a
Ket (%)
h. Pelaksanaan SPIP 19.000.000,00 18.720.000,00 280.000,00 98,53
i. Pelaksanaan Evaluasi LAKIP 48.000.000,00 47.480.000,00 520.000,00 98,92
j. Pelaksanaan Reviu LPPD
32.000.000,00 31.320.000,00 680.000,00 97,88
7. Program peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
120.000.000,00 119.515.400,00 484.600,00 99,60
a. Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
120.000.000,00 119.515.400,00 484.600,00 99,60
b. Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja
0,00 0,00 0,00 0,00
Jumlah 4.726.515.868,00 4.605.924.488,00 120.591.380,00 97,45
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 39
3.4 Pelaksanaan Urusan Wajib.
Pelaksanaan urusan wajib Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau berdasarkan
Peraturan Bupati Pulang Pisau, meliputi beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Surat Menyurat
b. Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan
i. Penyediaan Makanan dan Minuman
j. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
k. Rapat-Rapat Koordinasi dan Monitoring Kegiatan Dalam Daerah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
a. Pembangunan Gedung Kantor
b. Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
d. Penyediaan Peralatan Gedung Kantor
e. Pengadaan Mebeleur
f. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
g. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan
h. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
i. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
j. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
b. Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
b. Sosialisasi Peraturan Perundang undangan
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 40
c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan.
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
b. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran.
c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH.
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala
b. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
c. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
d. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
e. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif
f. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan
g. Sosialisasi Kebijakan Pengawasan
h. Pelaksanaan SPIP
i. Pelaksanaan Evaluasi LKIP
j. Pelaksanaan Reviu LPPD
7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja
c. Pelatihan Kantor Sendiri
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 41
BAB IV
P E N U T U P
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Tahun Anggaran 2017
sebagai wujud pertanggungjawaban untuk disampaikan kepada Bupati Pulang Pisau
sebagai lembaga teknis yang berperan aktif untuk membantu Bupati Pulang Pisau di
bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan outcome
yang hendak dicapai oleh Inspektorat adalah pemerintahan yang akuntabel sebagai
implementasi dari good and clean governance yang diwujudkan melalui pembaharuan
manajemen pemerintahan dengan cara “pengawasan yang dilakukan secara
prefosional”, secara garis besar telah dilaksanakan dengan kriteria sangat baik yaitu :
a. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis : Tercapainya jumlah SDM
dan Aparat Pengawas yang handal dan profesional serta memiliki kompetensi dalam
pelaksanaan tugas, dilaksanakan melalui 4 (empat) kegiatan dan mencapai nilai
rata-rata keseluruhan sebesar 117,38 % ;
b. Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran strategis : Terlaksananya Sistem
Pengendalian Internal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan
ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta
masyarakat dalam pengawasan pembangunan, dilaksanakan melalui 7 (tujuh)
kegiatan dengan rata-rata pencapaian keseluruhan sebesar 88,37%.
Walau demikian masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat
dilaksanakan mengingat prioritas fungsi pengawasan sehingga dana yang tersedia untuk
kegiatan dimaksud digeser peruntukkannya dalam APBD perubahan.
Dengan demikian, ruang lingkup (core area) Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
yaitu terwujudnya Pemerintahan yang efisien, efektif, bersih dan bertanggung jawab
melalui pengawasan dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya
kontribusi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau bagi Pemerintah Kabupaten Pulang
Pisau secara keseluruhan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan yang efisien, efektif, partisipatif, transparan dan akuntabel sebagaimana
yang diamanatkan dalam Perda Kabupaten Pulang Pisau No. 02 Tahun 2014 tentang
Rencana Stategik Pembangunan Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2014 – 2018.
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 42
Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil
maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga
bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai
dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2017 kami merumuskan beberapa
langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan
atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Penetapan Kinerja Tahun 2018,
yaitu sebagai berikut :
1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada
dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, instansi pemerintah mapun
pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan pengawasan.
2. Mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan
dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan.
3. Lebih mengoptimalkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembentukan
komponen-komponen Sistem AKIP pada instansi-instansi pemerintah, baik di tingkat
pusat maupun di daerah.
4. Secara khusus, berkaitan dengan perumusan Penetapan Kinerja Tahun 2017
sebagai bentuk penegasan dari Renstra 2014-2018, perlu dilakukan pengkajian ulang
atas kuantitas target dari indikator kinerja sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan
sehingga dapat menghindarkan adanya capaian kinerja yang sangat ekstrim di masa-
masa mendatang.
Sebagai penutup, Pimpinan beserta segenap aparat Pengawas Inspektorat
Kabupaten Pulang Pisau mengharapkan agar LKIP tahun 2017 ini dapat memenuhi
kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi
penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja, serta dapat dijadikan
salah satu acuan oleh instansi pemerintah lainnya dalam mewujudkan akuntabilitas
kinerja, juga untuk pencapaian target peningkatan Levelling Kapabilitas APIP pada level
2 tahun 2018. Secara spesifik, bagi organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau,
LKIP ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :
1. Rencana Kerja (Operational Plan);
2. Rencana Kinerja (Performance Plan);
3. Rencana Anggaran (Financial Plan);
4. Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 43
Dari kesimpulan tersebut diatas, untuk memperoleh hasil yang lebih meningkat
lagi pada masa yang akan datang, diperlukan:
a. Peningkatan sumber daya aparat pengawasan.
b. Peningkatan mutu pelayanan melalui pemberian kesempatan yang lebih luas dalam
mengikuti Diklat.
c. Sarana dan prasarana yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan pengawasan.
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau Tahun Anggaran 2017 untuk diketahui dan menjadi bahan seperlunya
sebagai kewajiban Organisasi Perangkat Daerah.
Pulang Pisau, 30 Januari 2018
Inspektur Kabupaten Pulang Pisau,
SAPRI JUNJUNG, SE., MA
Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
a. Lampiran I : Struktur Organisasi Inspektorat ;
b. Lampiran II : RENSTRA 2014 – 2018 ;
c. Lampiran III : Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan
2018 beserta lampirannya;
d. Lampiran IV : RKT 2018 ;
e. Lampiran V : IKU 2017 ;
f. Lampiran VI : Rencana Aksi tahun 2018.
LAMPIRAN
LKIP TAHUN 2018
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau .
Lampiran I. Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau
INSPEKTUR
SAPRI JUNJUNG, SE., MA.
PEMBINA TINGKAT I / (IV/b)
NIP. 19640202 199203 1 016
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III
SEKRETARIS
Drs. MARHANEDRA
PEMBINA / (IV/a)
NIP. 19700419 199103 1 004
SUB BAGIAN PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
JUANDI, ST
PENATA MUDA TK.I / (III/b)
NIP. 19860103 201101 1 015
SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
NYAI CANDRA DEWI
PENATA MUDA TK.I / (III/b)
NIP. 19650406 198603 2 016
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
Ir. RASIDI
PEMBINA TINGKAT I / (IV/b)
NIP. 19610816 199303 1 004
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II
ALFONSO ROYAS
PEMBINA / (IV/a)
NIP. 19681122 199806 1 001.
AGUSTINUS, SE., M.Si
PEMBINA TINGKAT I / (IV/b)
NIP.19640830 199603 1 002
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
AUDITOR (3 orang)
DAN P2UPD (4 orang)
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SAPRI JUNJUNG, SE., MA
Jabatan : Inspektur Kabupaten Pulang Pisau
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM
Jabatan : Bupati Pulang Pisau
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
akuntabilitas kinerja terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan
yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pulang Pisau, 09 Januari 2017
Pihak Kedua,
Bupati Pulang Pisau
H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM
Pihak Pertama,
Inspektur Kabupaten Pulang Pisau
SAPRI JUNJUNG, SE., MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
LKIP tahun 2016
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2017
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
1.
Terselenggaranya kegiatan Rutin pada Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau tahun 2017
Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur
12 bulan
12 bulan
26 orang
2.
Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas
Meningkatnya Mutu SDM dalam memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan Meningkatnya pengetahuan Pegawai dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan
1 orang
25 orang
40 orang
3.
Tercapainya jumlah Sumber Daya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas
Terbentuknya jabatan fungsional auditor Peningkatan kompetensi aparatur pengawasan (Penjenjangan Ketua Tim)
pembentukan
auditor sebanyak 4 orang
4 orang
4.
Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SKPD Terkoordinasinya kegiatan pengawasan antar Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah (APFP) secara komprehensif
Pelaksanaan
PKPT dan Non PKPT (70 LHP)
Penanganan
kasus pengaduan (4 kasus)
Pelaksanaan 2 kegiatan reviu
LKPD dan Reviu Lapkin
60 SKPD
12 bulan
LKIP tahun 2016
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala Hasil temuan Tersosialisasinya kebijakan pengawasan Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Terlaksananya Evaluasi AKIP Kabupaten Terlaksananya reviu LPPD
Data TLHP per
semester
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
5. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SKPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang teraran dan terencana Tersusunnya laporan keuangan secara berkala Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual
1 kegiatan
2 semester
1 kegiatan
BUPATI PULANG PISAU,
H. EDY PRATOWO, S. Sos, MM
Pulang Pisau, Januari 2017
JUMLAH ANGGARAN Rp. 4.818.792.531,20,20
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 1.768.792.531,20,20
II. BELANJA LANGSUNG Rp. 3.050.000.000,00,00
1. Program Rutin Rp. 1.224.400.000,00
2. Program Strategis : Rp. 1.825.600.000,00
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 210.000.000,00
b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Rp. 28.600.000,00
c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Rp. 1.362.000.000,00
d. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Rp. 225.000.000,00
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU.
SAPRI JUNJUNG, SE, MA Pembina Tk. I
NIP. 19640202 199203 1 016
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SAPRI JUNJUNG, SE., MA
Jabatan : Inspektur Kabupaten Pulang Pisau
Selanjunya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM
Jabatan : Bupati Pulang Pisau
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak Pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.
Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
Pihak Pertama.
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap Capaian Kinerja dari Perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Pulang Pisau, 04 Januari 2018
Pihak Kedua,
Bupati Pulang Pisau
H. EDY PRATOWO, S.Sos., MM
Pihak Pertama,
Inspektur Kabupaten Pulang Pisau
SAPRI JUNJUNG, SE., MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
LKIP tahun 2017
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2018
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja Target
1.
Tersedianya kebutuhan
administrasi kantor dalam
rangka perbaikan mutu dan
kinerja dalam pelayanan publik
Terlaksananya Program Pelayanan
adminstrasi perkantoran
Terlaksananya Program Peningkatan
sarana dan prasarana aparatur
12 bulan
12 bulan
2. Tersedianya laporan
pertanggung jawaban dan
pencapaian kinerja yang akurat
dan akuntabel
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SOPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana Tersusunnya laporan keuangan secara berkala Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir
tahun berbasis akrual
1 kegiatan
12 bulan
1 kegiatan
3.
Tercapainya jumlah SDM dan
Aparat Pengawas yang handal
dan profesional serta memiliki
kompetensi dalam pelaksanaan
tugas
Terlaksananya Program Peningkatan
profesionalisme tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan
26 Orang
4.
Terlaksananya Sistem
Pengendalian Internal dan
pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah dengan menerapkan
prinsip-prinsip efisiensi,
efektivitas dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku dalam
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi unsur pemerintahan
dengan melibatkan peran serta
masyarakat dalam pengawasan
pembangunan
Terlaksanyanya Program Peningkatan
sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan
KDH
Terlaksanyanya Program Penataan
dan penyempurnaan kebijakan sistem
dan prosedur pengawasan
Terlaksananya Program
Mengintensifkan penanganan
pengaduan masyarakat
3 kegiatan
(PKPT, Evaluasi
Berkala dan
TLHP)
3 kegiatan
(SPIP, Evaluasi
LKIP dan
Sosialisasi)
Penanganan
kasus pengaduan
(4 kasus)
LKIP tahun 2017
JUMLAH ANGGARAN Rp. 5.397.037.475,77
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG Rp. 2.183.736.812,95
II. BELANJA LANGSUNG Rp. 3.213.300.663,82
1. Program Rutin
a. Program pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Rp. 1.685.800.662,82
Rp. 1.099.800.662,82
Rp. 586.000.000,00
2. Program Strategis : Rp. 1.528.100.000,00
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 60.000.000,00
b. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Rp. 35.600.000,00
c. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian
pelaksanaan kebijakan KDH
Rp. 1.080.000.000,00
d. Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan
Rp. 352.500.000,00
BUPATI PULANG PISAU,
H. EDY PRATOWO, S. Sos, MM
Pulang Pisau, 04 Januari 2018
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU.
SAPRI JUNJUNG, SE, MA Pembina Tk. I
NIP. 19640202 199203 1 016
Lampiran LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 1
LAMPIRAN IV
RENCANA KINERJA TAHUN 2018 (RKT)
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Penanggung
Jawab
1.
Mewujudkan sistem pelayanan perkantoran yang memadai
Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Meningkatnya sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatnya Disiplin Aparatur (Pengadaan Mesin Absensi Sidik Jari)
12 bulan
12 bulan
32 orang
Sekretariat
Inspektorat (PPTK : Nyai Chandra Dewi)
2.
Tercapainya jumlah Sumber Daya Aparatur yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam memenuhi persyaratan menduduki jabatan struktural Meningkatnya pengetahuan Pegawai dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan (Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja SKPD)
1 orang
40 orang
Sekretariat
Inspektorat (PPTK : Juandi, ST)
3.
Tercapainya jumlah Sumber Daya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas
Terbentuknya jabatan fungsional auditor Tersedianya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional dan berkompetensi
Pembentukan
auditor sebanyak 4 orang
Diklat
Kompetensi/ Penjenjangan
sebanyak 2 orang
Sekretariat
Inspektorat (PPTK : Juandi, ST)
4.
Terlaksananya Sistem Pengendalian Internal dan pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam
Terlaksananya Pengawasan Internal secara Berkala Terlaksananya Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah Terlaksananya Pengendalian Manajemen Pelaksanaan kebijakan KDH
Pelaksanaan
PKPT dan Non PKPT (70 LHP)
Penanganan
kasus pengaduan (4 kasus)
Pelaksanaan kegiatan reviu
LKPD
Sekretariat
Inspektorat (PPTK : H. Lamsi, SE)
Sekretariat
Inspektorat (PPTK : H. Lamsi, SE)
Sekretariat Inspektorat (PPTK :
H. Lamsi, SE )
Lampiran LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau . 2
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Penanggung
Jawab
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi unsur pemerintahan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pembangunan
Terlaksananya penyelesaian TLHP pada SKPD Terlaksananya Pemutakhiran data TLHP melalui Evaluasi berkala Hasil temuan
Tersosialisasinya kebijakan pengawasan Terlaksananya penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Terlaksananya Evaluasi LAKIP Kabupaten
60 SKPD 12 bulan
Data TLHP per semester
1 Kegiatan
1 Kegiatan
1 Kegiatan
Sekretariat
Inspektorat (PPTK : Juandi, ST)
Sekretariat
Inspektorat (PPTK : Juandi, ST)
Sekretariat Inspektorat (PPTK :
Juandi, ST)
Sekretariat Inspektorat (PPTK :
Juandi, ST)
Sekretariat
Inspektorat (PPTK : Juandi, ST)
5. Terselenggaranya Laporan Kinerja yang terukur dan Laporan Keuangan yang akuntabel berbasis akrual
Tersusunnya laporan capaian kinerja dan SKPD tahun sebelumnya secara terukur dan Penetapan Perjanjian Kinerja yang terarah dan terencana Tersusunnya laporan keuangan secara berkala Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir tahun berbasis akrual
1 kegiatan (Penyusunan
LKIP)
2 semester
1 kegiatan
Sekretariat Inspektorat (PPTK :
Juandi, ST)
Pulang Pisau, Januari 2018
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU.
SAPRI JUNJUNG, SE, MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
LKIP tahun 2017
Inspektorat Kabupaten Pulang Pisau .
LAMPIRAN V : INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU ) INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU Tahun 2017
SASARAN STRATEGI ARAH
KEBIJAKAN PROGRAM
INDIKATOR KINERJA UTAMA
Meningkatnya
kinerja Satuan
Organisasi
Perangkat
Daerah
Penerapan
Reformasi birokrasi
dan Peningkatan
Pelayanan Publik
Peningkatan
Nilai LKIP
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
Program Peningkatan
Sistem Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan
KDH
Persentase temuan
yang ditindaklanjuti
dan kesesuaian kinerja
SKPD dengan Renstra
/ Renja Kabupaten
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Persentase
pelanggaran disiplin
pegawai
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Cakupan pelayanan
sarana dan prasarana
aparatur
Meningkatnya
akuntabilitas
pengelolaan
keuangan
daerah
Penerapan Sistem
Laporan Keuangan
berbasis Akrual
Peningkatan
Opini BPK
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Capaian Kinerja dan
Pelaporan Keuangan
Tingkat ketepatan
waktu penyampaian
laporan keuangan
serta penerapan
system prosedur .
Meningkatnya
kualitas SDM
aparatur
pemerintah
Penerapan
Reformasi birokrasi
dan Peningkatan
PelayananPublik
Pengembang
ansumber
daya
aparatur
pemerintah
Program Peningkatan
ProfesionalismeTenaga
Pemeriksa dan Aparatur
Pengawasan
Persentase tenaga
pemeriksa dan
aparatur pengawasan
yang profesional
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Persentase sumber
daya aparatur yang
memiliki kompetensi
sesuai bidangnya
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU
SAPRI JUNJUNG, SE. MA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19640202 199203 1 016
Tw I Tw II Tw III Tw IV
a.Jumlah pegawai yang mengikuti
sosialisasi peraturan perundanganSangat baik Sosialisasi kebijakan pengawasan v
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah v2. Belanja Kursus-Kursus Singkat /Pelatihan v1 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan v v
2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian
akuntabilitas kinerja v
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah v2. Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan v
a.Terlaksananya Pengawasan Internal
secara BerkalaSangat baik Pelaksanaan PKPT 70 LHP v v v v
b.
Terlaksananya Penanganan Kasus
Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Sangat baik Pemeriksaan Khusus (Riksus) 4 Kasus v v v
c.Terlaksananya Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan kebijakan KDHSangat baik
Pelaksanaan Reviu Keuangan dan Evaluasi
AKIP 2 Laporan v
d. Terlaksananya penyelesaian TLHP Sangat baikKoordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (dalam dan luar daerah)30 OPD v v v v
e.
Terjalinnya sinergisitas, konsultasi dan
koordinasi pada setiap Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Sangat baikKoordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif210 OH v v v
f.
Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil
Pengawasan dengan tersedianya
Pemutakhiran data temuan hasil
pengawasan
Sangat baikSinkronisasi dan Evaluasi berkala temuan
hasil pemeriksaan2 Kali v
Sangat baik 1. Evaluasi pelaksanaan SPIP 10 OPD vSangat baik 2. Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) 1 Dokumen v
Sangat baik 3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen v
Sangat baik 4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen v
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2017
INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
INDIKATOR KINERJA
c.
Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek
untuk peningkatan kompetensi aparatur
pengawasan
Sangat baik
b.Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
peraturan perundanganSangat baik
SASARANNO TARGET WAKTU PELAKSANAAN
RENCANA AKSI
NO URAIAN/KEGIATAN
2. Terlaksananya Sistem
Pengendalian Internal
dengan menerapkan
prinsip-prinsip efisiensi,
efektivitas dan ketaatan
terhadap peraturan
perundang-undangan yang
berlaku dalam
pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi unsur
pemerintahan dengan
melibatkan peran serta
masyarakat dalam
pengawasan
pembangunan
g.Tersusunnya Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Target
Sangat baikJumlah pegawai yang mengikuti Diklat
formal d.
Tercapainya jumlah SDM
dan Aparat Pengawas
yang handal dan
profesional serta memiliki
kompetensi dalam
pelaksanaan tugas
1.
Pulang Pisau, 3 Maret 2017
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU,
SAPRI JUNJUNG, SE., MA
NIP. 19640202 199203 1 016
Keterangan
1 orang Diklat
Kepemimpinan
TargetRealis
asi
Capaian
%Target Realisasi
Capaia
n %
a.
Jumlah pegawai yang
mengikuti sosialisasi peraturan
perundangan
Program peningkatan disiplin
aparaturBelanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20.000.000 1 Kegiatan 1 0 0,00 20.000.000 - 0,00
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah70.000.000 21 orang 21 0 0,00 70.000.000 - 0,00
2. Belanja Kursus-Kursus Singkat
/Pelatihan 80.000.000 21 orang 21 0 0,00 80.000.000 - 0,00
1. Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan 125.000.000 21 orang 21 0 0,00 125.000.000 - 0,00
2. Pelatihan teknis pengawasan dan
penilaian akuntabilitas kinerja 100.000.000 21 orang 21 0 0,00 100.000.000 - 0,00
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 8.000.000 1 0 0,00 8.000.000 - 0,00
2. Belanja Kursus-Kursus Singkat/
Pelatihan32.000.000 1
00,00 32.000.000 - 0,00
a.Terlaksananya Pengawasan
Internal secara Berkala
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Pelaksanaan PKPT 607.000.000 70 LHP 70 13 18,57 607.000.000 143.280.000 23,60
b.
Terlaksananya Penanganan
Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pemerintah
Daerah
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Pemeriksaan Khusus (Riksus) 100.000.000 4 Kasus 4 0 0,00 100.000.000 - 0,00
Pelaksanaan Reviu Keuangan (LKPD) 150.000.000 1 kegiatan 1 1 100,00 150.000.000 149.075.000 99,38
Pelaksanaan Evaluasi LAKIP/AKIP 65.000.000 8 LHP 8 12 150,00 65.000.000 57.200.000 88,00
d.Terlaksananya penyelesaian
TLHP
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan (dalam dan luar
daerah)
100.000.000 30 OPD 30 3 10,00 100.000.000 6.840.000 6,84
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2017 ( TRIWULAN I )INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
d.Jumlah pegawai yang
mengikuti Diklat formal
2. Terlaksananya
Sistem Pengendalian
Internal dengan
menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi,
efektivitas dan
ketaatan terhadap
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku dalam
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
unsur pemerintahan
dengan melibatkan
peran serta
masyarakat dalam
pengawasan
pembangunan
c.
Terlaksananya Pengendalian
Manajemen Pelaksanaan
kebijakan KDH
1. Tercapainya jumlah
SDM dan Aparat
Pengawas yang
handal dan
profesional serta
memiliki kompetensi
dalam pelaksanaan
tugas
b.
1 orang
Ket.
FISIK KeuanganMasal
ah Pemecaha
n Masalah
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
ANGGARAN
(Rp)TARGET SATUAN
Jumlah pegawai yang
mengikuti Bimtek peraturan
perundangan
Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
c.
Jumlah pegawai yang
mengikuti bimtek untuk
peningkatan kompetensi
aparatur pengawasan
Program peningkatan
profesionalisme tenaga
pemeriksa dan aparatur
pengawasan
NO SASARAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM KEGIATAN
e.
Terjalinnya sinergisitas,
konsultasi dan koordinasi pada
setiap Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP)
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Koordinasi pengawasan yang lebih
komprehensif200.000.000 210 OH 210 24 11,43 200.000.000 22.732.000 11,37
f.
Terlaksananya Evaluasi
Temuan Hasil Pengawasan
dengan tersedianya
Pemutakhiran data temuan
hasil pengawasan
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Sinkronisasi dan Evaluasi berkala temuan
hasil pemeriksaan50.000.000 2 Kali 2 0 0,00 50.000.000 - 0,00
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Evaluasi pelaksanaan SPIP 50.000.000 10 OPD 10 0 0,00 50.000.000 - 0,00
Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) 8.800.000 1 Dokumen 1 0 0,00 8.800.000-
0,00
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran8.800.000 2 Dokumen 2 0 0,00 8.800.000
- 0,00
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun11.000.000 1 Dokumen 1 0 0,00 11.000.000
- 0,00
h.
Tersosialisasinya Kebijakan
Pengawasan kepada
masyarakat
Program peningkatan sistem
pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan
kebijakan KDH
Pelaksanaan Sosialisasi Kebijakan
Pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten
Pulang Pisau
40.000.000 1 Kegiatan 1 0 0,00 40.000.000 - 0,00
Pulang Pisau, 13 April 2017
INSPEKTUR KABUPATEN
SAPRI JUNJUNG, SE., MA
2. Terlaksananya
Sistem Pengendalian
Internal dengan
menerapkan prinsip-
prinsip efisiensi,
efektivitas dan
ketaatan terhadap
peraturan perundang-
undangan yang
berlaku dalam
pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi
unsur pemerintahan
dengan melibatkan
peran serta
masyarakat dalam
pengawasan
pembangunan
g.Tersusunnya Kebijakan Sistem
dan Prosedur Pengawasan
NIP. 19640202 199203 1 016
Program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan
capaian kinerja dan keuangan
APBD Kab.APBD
Prov.APBN
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
BELANJA LANGSUNG 3.050.000.000,00 3.859.651.261,73
01 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran670.600.000,00 670.600.000,00
- - - - 676.064.343,03
01 01 Penyediaan jasa surat-menyurat - Honorarium Non PNS 4 Orang/12 Bulan &
Jasa Pengiriman Surat, fax, internetInspektorat
Kabupaten12 bulan 84.000.000,00 84.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
12 bulan 92.400.000,00
01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
- Belanja Telp & Fax 12 Bulan, Belanja Air 12
Bulan, dan Belanja Listrik 12 BulanInspektorat
Kabupaten12 bulan 95.000.000,00 95.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
12 bulan 32.904.343,03
01 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor- Biaya service 7 unit PC, 4 unit note book Inspektorat
Kabupaten1 Tahun 0,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 0,00
01 04 Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan
kesehatan PNS
- Biaya pengobatan dan general check up
untuk 5 PegawaiInspektorat
Kabupaten1 Tahun 5.000.000,00 5.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 20.000.000,00
01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor - Upah kebersihan dan belanja bahan
pembersih selama 12 bulanInspektorat
Kabupaten12 bulan 20.000.000,00 20.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
12 bulan 22.000.000,00
01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor - Belanja Alat Tulis Kantor selama 12 bulan Inspektorat
Kabupaten12 bulan 50.000.000,00 50.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
12 bulan 55.000.000,00
01 11 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
- Belanja barang cetakan dan pengandaan
selama 12 bulanInspektorat
Kabupaten12 bulan 18.000.000,00 18.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
12 bulan 19.800.000,00
01 12Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Belanja pergantian lampu, perbaikan
instalasi listrik selama 12 bulanInspektorat
Kabupaten12 bulan 15.000.000,00 15.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
12 bulan 16.500.000,00
01 15Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
- Belanja langgaran surat kabar harian,
buletin pengawasan selama 12 bulanInspektorat
Kabupaten12 bulan 15.000.000,00 15.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
12 bulan 12.000.000,00
01 17 Penyediaan Makanan dan Minuman - Makanan dan minuman untuk 30 Pegawai,
makan dan minuman tamu dan untuk rapat
selama 12 bulan
Inspektorat
Kabupaten12 bulan 101.200.000,00 101.200.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
12 bulan 111.320.000,00
01 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
- Rapat koordinasi dan konsultasi non
pengawasan ke luar daerah 150 OH
Provinsi,
regional,
pusat
1 Tahun 147.400.000,00 147.400.000,00- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 162.140.000,00
01 19 Rapat-rapat Koordinasi dan Monitoring
Kegiatan Dalam Daerah
- Rapat koordinasi dan konsultasi non
pengawasan ke dalam daerah 150 OH
tersebar 8
Kecamatan 1 Tahun 120.000.000,00 120.000.000,00- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 132.000.000,00
02 Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur543.000.000,00 543.000.000,00
930.252.714,06
02 03 Pembangunan Gedung Kantor Penimbunan, Cor Halaman Kantor dan
Pembuatan Pagar HalamanInspektorat
Kabupaten1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00
- prioritas
hasil analis
kebutuhan
1 Tahun 500.000.000,00
02 05 Pengadaan kendaraan dinas / operasional - Pengadaan 4 unit kendaraan dinas roda 2 Inspektorat
Kabupaten1 Tahun 128.000.000,00 128.000.000,00
- - prioritas
hasil analis
kebutuhan
1 Tahun 100.000.000,00
02 07 Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan perlengkapan ruang aula 2 unit
AC, 1 set sound system, teralis, gorden dllInspektorat
Kabupaten1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00
- - prioritas
hasil analis
kebutuhan
1 Tahun 101.876.357,03
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018
KABUPATEN PULANG PISAU
Catatan
PentingKode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
(1) (3)
Sumber Dana
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
indikatif
Nama SKPD : INSPEKTORAT
RUMUSAN RENCANA KERJA (RENJA ) INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2017
APBD Kab.APBD
Prov.APBN
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Catatan
PentingKode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
(1) (3)
Sumber Dana
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
indikatif
02 09 Pengadaan peralatan gedung kantor - Pengadaan peralatan kerja 3 notebook, 2
PC dan 5 printerInspektorat
Kabupaten1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
- - prioritas
hasil analis
kebutuhan
1 Tahun 101.876.357,03
02 22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor - Pemeliharaan gedung kantor (cat-catan,
perbaikan atap) seluas 200 m2 dan
kebersihan halaman gedung kantor 2500
m2
Inspektorat
Kabupaten1 Tahun 25.000.000,00 25.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 27.500.000,00
02 23 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan - Pemeliharaan 2 unit mobil jabatan selama 1
tahunInspektorat
Kabupaten1 Tahun 40.000.000,00 40.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 44.000.000,00
02 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
- Pemeliharaan 6 unit kendaraan dinas
jabatan selama 1 tahunInspektorat
Kabupaten1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 55.000.000,00
02 26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
- Penggantian spare part perlengkapan
gedung kantor secara rutin / berkala (TV,
parabola dll)
Inspektorat
Kabupaten1 Tahun 15.000.000,00 15.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 0,00
02 28 Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan
Gedung Kantor
- Penggantian spare part peralatan gedung
kantor secara rutin / berkala (6 unit PC, 8
printer, 2 notebook dll)
Inspektorat
Kabupaten1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 0,00
03 Program Peningkatan Disiplin
Aparatur10.800.000,00 10.800.000,00
12.565.610,84
03 02 Pengadaan pakaian dinas beserta
kelengkapannya
- Pengadaan Pakaian Dinas/ batik untuk 25
orang PegawaiInspektorat
Kabupaten1 Tahun 10.800.000,00 10.800.000,00
- - prioritas
hasil analis
kebutuhan
1 Tahun 12.565.610,84
04 Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas
PNS0,00 0,00
25.131.221,68
05 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur210.000.000,00 210.000.000,00
284.312.216,76
05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal - Terlaksananya Pejabat Struktural yang
mengikuti Diklat Kepemimpinan
Luar
daerah1 orang 40.000.000,00 40.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan1 orang
59.656.108,38
02 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Sosialisasi peraturan perundangan 8
Pegawai
Luar
daerah1 Tahun 20.000.000,00 20.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 59.656.108,38
05 03 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan
Perundang-Undangan
- Bimbingan teknis implementasi peraturan
perundang-undangan non pengawasan
sebanyak 10 Pegawai
Luar
daerah1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 165.000.000,00
APBD Kab.APBD
Prov.APBN
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Catatan
PentingKode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
(1) (3)
Sumber Dana
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
indikatif
06 Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
28.600.000,00 28.600.000,0027.331.221,68
06 01Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKIP, LPPD dll)Inspektorat
Kabupaten1 Tahun 8.800.000,00 8.800.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 7.615.610,84
06 02Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/
Laporan Rekonsiliasi Keuangan
- Tersusunnya Pelaporan Keuangan
semesteran (Laporan Realisasi anggaran
per semester)
Inspektorat
Kabupaten1 Tahun 8.800.000,00 8.800.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 7.615.610,84
06 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
- Tersusunnya Pelaporan Keuangan akhir
tahun (LRA, Neraca, CALK)Inspektorat
Kabupaten1 Tahun 11.000.000,00 11.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 12.100.000,00
20 Program Peningkatan Sistem
Pengawasan Internal dan Pelaksanaan
Kebijakan KDH
1.322.000.000,00 1.322.000.000,00
1.439.066.332,67
20 01 Pelaksanaan Pengawasan Internal secara
berkala
- Pelaksanaan PKPT dan Non PKPT (90 LHP),
sinkronisasi PKPT 2015 Provinsi, Regional
dan Pusat (30 OH)
Tersebar 8
Kec. Provinsi,
Regional dan
Pusat
1 Tahun 607.000.000,00 607.000.000,00 - -Kegiatan
Lanjutan1 Tahun 680.000.000,00
20 02 Penanganan kasus pengaduan di Lingkungan
Pemerintah Daerah
- Terlaksananya penanganan kasus
pengaduan (5 kasus)
Tersebar 8
Kec.1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 110.000.000,00
20 03 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan
Kebijakan KDH
- Terlaksananya reviu laporan keuangan
Pemerintah Daerah 2013 dan reviu PPAS /
RKA 2015
Kec. Kah.
Hilir1 Tahun 150.000.000,00 150.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 142.566.332,67
20 04 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
- Terlaksananya Evaluasi AKIP 8 SOPD dan
Reviu AKIP Kabupaten
Dalam dan
Luar
Daerah
1 Tahun 65.000.000,00 65.000.000,00- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 71.500.000,00
20 05 Evaluasi SPIP - Terlaksananya Evaluasi dan monitoring
SPIP pada SOPD
Dalam
Daerah1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 75.000.000,00
20 06 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan - Pelaksanaan Tindak Lanjut 90 LHP Tersebar 8
Kec.1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 75.000.000,00
20 07 Koordinasi Pengawasan yang lebih
Komprehensif
- Terlaksananya koordinasi pengawasan yg
komprehensif sebanyak 100 OH
Luar
daerah1 Tahun 200.000.000,00 200.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 220.000.000,00
20 08 Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan - Terlaksananya evaluasi berkala temuan
hasil pengawasan (2 semester)
Tersebar 8
Kec.
Provinsi,
Regional
dan Pusat
1 Tahun 50.000.000,00 50.000.000,00
- -
Kegiatan
Lanjutan1 Tahun 65.000.000,00
21 Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 225.000.000,00 225.000.000,00 339.271.492,63
21 01 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa
dan Aparatur Pengawasan
- Pembentukan auditor 5 org, penjenjangan
2 org, pembentukan pejabat pengawas 2
org
Luar
daerah1 Tahun 125.000.000,00 125.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 80.000.000,00
21 02 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian
Akuntabilitas Kinerja
- Peningkatan kompetensi aparatur
pengawasan 25 orgLuar
daerah1 Tahun 100.000.000,00 100.000.000,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 134.271.492,63
030,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun
21 04 Pelatihan Kantor Sendiri - Terlaksanya PKS (25 org x 2 kl) Kec. Kah.
Hilir1 Tahun 0,00
- - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 125.000.000,00
APBD Kab.APBD
Prov.APBN
Target Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
Indikatif(2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
Catatan
PentingKode
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
(1) (3)
Sumber Dana
Rencana Tahun 2017Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
Lokasi
Target
Capaian
Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu
indikatif
22 Penataan dan Penyempurnaan
Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan
40.000.000,00 40.000.000,00 125.656.108,38
01 Sosialisasi Kebijakan Pengawasan - Publikasi Kebujakan Pengawasan melalui
Pameran, Karnaval dan Media Sosial
Dalam dan
Luar
daerah
1 Tahun40.000.000,00 40.000.000,00 - - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 62.828.054,19
22 02 Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur
Pengawasan- Penyusunan Buku Pedoman, SOP, Evaluasi
SPIP
Luar
daerah1 Tahun
0,00 - - Kegiatan
Lanjutan
1 Tahun 62.828.054,19
24 Program Mengintensifkan Penanganan
Pengaduan Masyarakat0,00
24 01 Pembentukan Unit Khusus Penanganan
Pengaduan Masyarakat
- Pelaksanaan 11 butir Inpres No. 5 Tahun
2004Luar
daerah1 Tahun
0,00 - - prioritas
hasil analis
kebutuhan
1 Tahun
SAPRI JUNJUNG, SE, MA
Inspektur Kabupaten Pulang Pisau,
NIP. 19640202 199203 1 016
Tw I Tw II Tw III Tw IV
1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40 orang v2. Belanja Kursus-Kursus Singkat /Pelatihan 40 orang v1 Diklat Penjenjangan dan pengembangan
Kompetensi tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan2 orang v v
2 Pembentukan tenaga Calon Auditor 4 orang v v1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 1 orang v2. Belanja Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan 1 orang v
a.Tersosialisasinya Kebijakan Pengawasan
Daerah kepada masyarakatSangat baik
Sosialisasi kebijakan pengawasan melalui
karnaval budaya / pameran pembangunan1 kegiatan v
b.Terlaksananya Pengawasan Internal secara
BerkalaSangat baik Pelaksanaan PKPT 70 LHP v v v v
c.
Terlaksananya Penanganan Kasus
Pengaduan di Lingkungan Pemerintah
Daerah
Sangat baik Pemeriksaan Khusus (Riksus) 4 Kasus v v v
d.Terlaksananya Pengendalian Manajemen
Pelaksanaan kebijakan KDHSangat baik
Pelaksanaan Reviu Keuangan dan Evaluasi
Sistim AKIP 2 Laporan v
e. Terlaksananya penyelesaian TLHP Sangat baikKoordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan (dalam dan luar daerah)30 OPD v v v
f.
Terlaksananya Evaluasi Temuan Hasil
Pengawasan dengan tersedianya
Pemutakhiran data temuan hasil
pengawasan
Sangat baikSinkronisasi dan Evaluasi berkala temuan
hasil pemeriksaan2 Kali v
g. Sangat baik 1. Evaluasi pelaksanaan SPIP 10 OPD vSangat baik 2. Penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) 1 Dokumen v
Sangat baik 3. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 1 Dokumen v
Sangat baik 4. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Dokumen v
RENCANA AKSI
NO URAIAN/KEGIATAN
c.
Tercapainya jumlah SDM
dan Aparat Pengawas
yang handal dan
profesional serta memiliki
kompetensi dalam
pelaksanaan tugas
1.
2.
RENCANA AKSI KINERJA TAHUN 2018INSPEKTORAT KABUPATEN PULANG PISAU
INDIKATOR KINERJA
b.
Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek
untuk peningkatan kompetensi aparatur
pengawasan
Sangat baik
a.Jumlah pegawai yang mengikuti Bimtek
peraturan perundanganSangat baik
SASARANNO TARGETKeterangan
Tersusunnya Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Target
Sangat baikJumlah pegawai yang mengikuti Diklat
formal
WAKTU PELAKSANAAN
Terlaksananya Sistem
Pengendalian Internal
dengan menerapkan
prinsip-prinsip efisiensi,
efektivitas dan ketaatan
terhadap peraturan
perundang-undangan yang
berlaku dalam
pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi unsur
pemerintahan dengan
melibatkan peran serta
masyarakat dalam
pengawasan
pembangunan
Pulang Pisau, 3 Januari 2018
INSPEKTUR KABUPATEN PULANG PISAU,
SAPRI JUNJUNG, SE., MA
NIP. 19640202 199203 1 016