Embed Size (px)
Citation preview
1
KATA PENGANTAR
Dalam rangka mewujudkan rencana pembangunan di sektor Perhubungan yang
efesien dan efektif terdapat berbagai tantangan, peluang dan kendala antara Iain
berupa perubahan Iingkungan strategis yang dinamis seperti perubahan kondisi
sosial politik yang mengarah kepada demokratisasi yang menjujung tinggi hak
asasi manusia; perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mengarah
kepada peningkatan skala usaha dan efisiensi dalam segala bidang usaha,
sehingga rencana pembangunan di sektor Perhubungan perlu terus ditata dan
disempurnakan dengan didukung sumber daya yang handal diharapkan dapat
terwujud pemerataan pembangunan disektor perhubungan di seluruh Kalimantan
Salatan.
Sesuai dangan amanah yang tertuang dalam Undang—Undang Nomor 17 Tahun
2003, tentang Keuangarn Negara, Undang-Undang Nomor 25 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional serta Berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Peraturan
Gubernur Nomor 072 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi,Tugas,Fungsi
dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, bertugas
membantu Gubernur Kalimantan Selatan dalam menyelenggarakan sebagian
urusan pemerintahan dibidang Perhubungan yang telah menyusun Rencana
Kerja (Renja) dengan mengacu kepada Misi dan Visi Gubernur Kalimantan
Selatan tahun 2016-2021.
Secara umum rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2018 dipergunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kerja
Anggaran (RKA) yang akan dibiayai olah Anggaran Pendapatan Belanja
Daearah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018, secara substansi
juga sejalan dengan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan 2016-
2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Drs. H. RUSDIANSYAH, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19651207 198602 1 001
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Darah (RENJA SKPD) untuk periode
jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi RENJA SKPD adalah sebagai
acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam
pembangunan daerah yang merupkan turunan dari Rencana Strategis
Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD). RENJA SKPD
memuat hasil evaluasi renja tahu lalu, dan memuat tujuan dan sasaran
renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan
dengan berpedoman pada RENSTRA SKPD.
Penyusunan RENJA SKPD Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2018 dilaksanakan melalui tahapan kegiatan yang diawali
dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi
evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis kinerja
pelayanan SKPD, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD, penelaahan usulan prgram dan kegiatan masyarakat, dan
penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan
Dinas Pehubungan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu SKPD
di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas untuk membantu Kepala
Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan
pemerintah dalam bidang pelayanan transportasi kepada masyarakat
dalam rangka mewujudkan Visi Kepala Daerah 2016 – 2021 yaitu :
“ Kalsel Mapan (Maju dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan,
Berdikari dan Berdaya Saing “
B. Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2018 berdasarkan ketentuan
antara lain sebagai berikut :
3
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tetang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. PP 18 2016
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
15. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;
16. Permendagri Nomor 6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan, Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan ;
19. Peraturan Gubernur Nomor 072 Tentang Kedudukan Susunan
Organisasi,Tugas,Fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan ;
C. Maksud dan Tujuan
Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2018 ini dimaksudkan sebagai acuan menyusun Rencana
Kerja Anggaran (RKA) pada periode tahun 2018.
Tujuannya adalah untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu turut
mandorong tercapainya sasaran pembangunan Perhubungan yang telah
ditetapkan tahun 2018.
5
D. Tugas Pokok dan Fungsi Instansi
1. Tugas Pokok
Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Selatan mempunyai Tugas sebagai berikut :
a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang
Perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur;
b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Perhubungan;
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengatur, memfasilitasi dan mengordinasikan kegiatan Lalu Lintas
Jalan;
d. Memutuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengatur, memfasilitasi dan mangordinasikan kegiatan Pelayaran;
e. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, membina,
mengatur, memfasilitasi dan mengordinasikan kegiatan Angkutan
Jalan;
f. Membina, mengawasi dan mangendalikan unit pelaksana teknis;
g. Membina dan mangendalikan pengelolaan kegiatan
kesekretariatan; dan
h. Melaksanakan tugas-tugas Iain yang diberikan oleh Gubernur
sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.
2. Fungsi Instansi
Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Selatan mempunyai Fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Perhubungan;
6
c. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan
fasilitasi kegiatan Lalu Lintas Jalan;
d. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan
fasilitasi kegiatan Pelayaran;
e. Perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan dan
fasilitasi kegiatan Angkutan Jalan;
f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian unit pelaksana teknis;
dan
g. Pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
E. Permasalahan
Meskipun telan dicapai kemajuan diberbagai bidang pada pelayanan jasa
sarana dan prasarana transportasi, permasalahan yang dihadapi adalah
bagaimana meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan dalam kondisi
pendanaan pemerintah yang terbatas dan tengah situasi perekonomian
nasional yang berimbas krisis keuangan global termasuk upaya
meningkatkan keselamatan pengguna jasa transportasi. Permasalahan
pelayanan transportasi ini diindikasikan oleh belum memadainya dan belum
dicapainya tingkat kehandalan, keselamatan serta kepuasan pengguna jasa
baik karena faktor perilaku manusia, kelaikan armada, kondisi teknis sarana
dan prasarana, manajemen operasional maupun kualitas penegakan
hukum, adapun permasalahan yang terjadi, adalah :
1 Transportasi Jalan
a. Belum optimalnya kondisi pelayanan prasarana jalan akibat
kerusakan jalan, belum berpadunya pembangunan prasarana jalan
dengan Sistem jaringan transportasi jalan, penataan kelas jalan,
antar kota, perkotaan dan perdesaan.
b. Terjadinya kemacetan di kawasan perkotaan, terjadi pada ruas-
ruas jalan dikawasan perkotaan di Kalimantan Selatan, disebabkan
tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan
perkembangan ruas jalan.
7
c. Masih tingginya dampak lingkungan (polusi udara dan kebisingan)
akibat dominannya pengguna Ialu Iintas kendaraan pribadi di jalan,
rendahnya kualitas dan kuantitas pelayanan angkutan umum.
d. Belum tersedianya sarana dan prasarana angkutan masal (bus
rapit transit) untuk mengurangi kepadatan Ialu lintas angkutan jalan
dan pelayanan jasa transportasi angkutan orang, barang dan jasa
yang murah.
2. Transportasi Sungai dan Penyeberangan
a. Belum optimalnya penyediaan jaringan pelayanan dan jaringan
prasarana serta sarana angkutan sungai danau dan
penyeberangan.
b. Kurangnya fasilitas keselamatan pelayaran, maupun optimasi dan
sinerginya dengan prasarana dermaga Iaut. Serta banyaknya
sarana angkutan yang memiliki umur teknis yang sudah tua
sehingga menyebabkan tingkat pelayanan mengalami penurunan.
3. Transportasi Udara
a. Masih belum terealisasinya fasilitas terminal baru Bandara
Syamsudin Noor, untuk mendukung kenyamanan penumpang dan
semakin tingginya frekuensi penerbangan, sehingga diperlukan
peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas terminal penumpang,
juga tidak diimbangi dengan sistem parkir kendaraan yang baik
sehingga terjadi kepadatan dan kemacetan kendaraan yang akan
keluar masuk bandara.
b. Pada bandara-bandara kecil di Wilayah Kalimantan Selatan seperti
Bandara Warukin - Tanjung dan Bandara Bersujud-Batulicin belum
memiiiki fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sebagai
penunjang keselamatan dan keamanan penerbangan seperti
peralatan Navigasi, Komunikasi dan sisi darat dan minimnya SDM.
8
c. Mahalnya biaya untuk pengembangan dan operasionai sebuah
bandara sehingga bandara yang dikelola oleh pemerintah daerah
sangat sulit untuk berkembang.
4. Transportasi Laut
a. Masih adanya kendala dalam peyelesaian pembangunan beberapa
pelabuhan laut di Provinsi Kalimantan Selatan.
b. Aksesibiltas masyarakat terhadap pelayanan sarana dan prasarana
transporatsi laut dalam daerah belum optimal.
c. Sarana dan prasarana kepelabuhanan belum memadai dan belum
adanya sistem tatanan kepelabuhanan daerah (Rencana Induk
Pelabuhan Daerah) sebagai penunjang rencana induk pelabuhan
nasional.
d. Masih tingginya tingkat kecelakaan kapal pada lokasi tertentu
karena tingkat frekuensi lalu lintas kapal telah meningkat dengan
pesat, sedangkan sarana prasarana serta pengawasan tidak
optimal. Sementara itu belum ada inventarisasi mengenai panjang
jaringan alur pelayaran sebagai bahan untuk memperediksi
kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi laut.
F. Sistem Perencanaan Pembangunan Perhubungan
Terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
2016-2021, Rencana Strategis (RENSTRA) 2016-2021, dan Rencana Kerja
(RENJA) 2018. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dijabarkan menjadi Rencana Strategis Dinas Perhubungan kemudian
dijabarkan Iagi menjadi Rencana Kerja Perhubungan.
9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN LALU
A. Target dan Capaian Kinerja
Secara umum hasil pembangunan Dinas perhubungan provinsi Kalimantan
Selatan tahun anggaran 2016 melalui dana APBD yang dilaksanakan
sampai dengan triwulan IV melalui 11 (sebelas) Program yang terdiri dari :
1. Palayanan Administrasi Parkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
7. Peningkatan Pelayanan Angkutan
8. Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
9. Peningkatan SDM dan Manajemen Pengelolaan Bandara dan Helipad
10. Pengendalian dan Pengamanan Lalu lintas
11. Peningkatan Data Sarana dan Prasarana LLASDP
12. Peningkatan Keselamatan Penerbangan
13. Peningktan Kinerja Operasional LLASDP
14. Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum Sungai di Klasel
15. Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media massa
16. Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
Pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sumber dana barasal dari APBD
(Belanja Langsung) Tahun Anggaran 2016 berjumlah Rp. 33.260.778.035,-
dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 21.891.891.676,- atau sebesar
83,70 % dari pagu anggaran yang tersedia.
10
B. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
Sebagai pembanding triwulan IV kegiatan tahun anggaran 2016 dan
kegiatan tahun anggaran 2014 melalui APBD Kalsel, dapat dijelaskan pada
matrik sebagai berikut
11
Sumber Dana APBD
Program / Kegiatan
2016
Pagu Realisasi
Keuangan %
1 2 3 4 5
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.968.105.000 4.097.772.567 82,48
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.407.288.000 2.264.336.065 94,06
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur
136.900.000 134.380.000 98,16
4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparur
250.000.000 221.930.123 88,77
5 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
406.224.000 332.401.500 81,8
6 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
300.000.000 279.491.000 93,16
7 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
4.994.401.755 4.478.481.134 93,75
8 Program Keselamatan Transportasi Darat
194.642.000 188.638.800 96,92
9 Program Peningkatan SDM dan Manajemen Pengelolaan Bandara dan Heliped
200.000.000 62.17
12
JUMLAH 20.512.608.600 16.822.657.669 82.01
13
BAB III
TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Visi dan Misi
Dinas Perhubungan dibentuk untuk mendukung visi pembangunan
Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2016-2021 “Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih
Sejahtera, Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing”.
Dinas perhubungan secara khusus mendukung misi pembangunan
keempat yaitu “Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang
Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial
Budaya” dengan Prioritas Kalsel Dengan Infrastruktur Yang Berkualitas.
B. Tujuan
Penyelenggaraan kegiatan transportasi, yang efektif berkaitan dengan
keselamatan, kenyamanan dan kanyamanan, ketersediaan aksesibilitas,
maksimalisasi kualitas serta keterjangkauan dalam pelayanan, sedangkan
penyelenggaraan transportasi yang efisien berkaitan dengan kemampuan
pengembangan dan penerapan teknologi yang berdampak kepada
maksimalisasi daya guna dan minimalisi biaya yang menjadi beban
masyarakat.
Berdasarkan Rencana Pembangunan Kalimantan Selatan,Dinas
Perhubungan mempunyai tujuan untuk meningkatkan Penyedian dan
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan keseluruh wilayah
Kalimantan Selatan Sesuai dengan tata ruang.
C. Sasaran
Sasaran pembangunan Dinas Perhubungan pada tahun 2018 yang akan
diformulasikan rencana strategis, untuk menciptakan sistem transportasi
handal, aman, nyaman dan selamat diperlukan komitmen bersama yang
14
kuat oleh Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya, sebagaimana
tabel 3.2. berikut :
Tabel 3.2.
Tujuan dan Sasaran
Tujuan Sasaran
1 Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang
1 Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar
2 Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian
D. Strategi
Kebijakan pengembangan transportasi di Provinsi Kalimantan Selatan
merupakan bagian tak terpisahkan dalam pengembangan wilayah sesuai
dengan struktur tata ruang yang diharapkan. Maka dalam rangka
mencapai sasaran dimaksud, sistem transportasi dikembangkan ke arah
terpadunya
intra dan antar moda transportasi baik darat, Iaut maupun udara, sasaran
dan strategi sebagaimana tabel 3.3. berikut :
Tabel 3.3.
Sasaran Strategi
Strategi Arah Kebijakan
1. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar di daerah
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur perekonomian di daerah
1. Meningkatkan konektivitas antar wilayah baik untuk kawasan produksi dengan kawasan industri dan pelabuhan serta mengatasi peningkatan kuantitas moda lalu lintas
2. Membuat sistem informasi jaringan jalan dan jembatan provinsi yang dapat di akses masyarakat, untuk memberikan masukan terhadap kondisi dan usulan perbaikan jalan, sehingga perbaikan dapat segera ditangani.
3. Mendorong dan mempercepat pembebasan lahan 4. Membangun moda transportasi masal (pembangunan BRT) 5. Mendorong percepatan pembangunan angkutan sistem
jaringan (kereta api) 6. Mendorong/fasilitasi Pengembangan Pelabuhan dan Bandara
udara (Syamsudin Noor, Warukin dan Syamsir Alam) 7. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang
menghubungkan seluruh wilayah 8. Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk
keselamatan berkendara 9. Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk
keselamatan di angkutan sungai danau dan penyeberangan
15
Pengembangan transportasi diarahkan pada pemantapan Sistem
Transportasi Regional dan Nasional yang handal, aman nyaman dan
selamat sesuai dengan perannya sebagai urat nadi kehidupan ekonomi,
sosial, budaya, politik dan pertahanan keamanan serta untuk
memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.
Tujuan pembangunan transportasi adalah untuk mewujudkan transportasi
regional dan nasional yang terpadu, tertib dan Iancar, aman, nyaman,
cepat, terjangkau, efektif dan efisien. Untuk mendukung produksi dan
perdagangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan
kerja dan kesempatan usaha, pengembangan wilayan, peningkatan
dinamika pembangunan serta untuk memperlancar mobilitas manusia,
barang dan jasa agar mampu mengantisipasi perkembangan
perdagangan global dengan melibatkan peran serta masyarakat dan
usaha nasional.
Strategi transportasi saat ini cukup pesat perkembangannya baik di darat,
laut dan maka Strategi dimasing-masing subsektor sebagai berikut :
1. Transportasi Darat
a. Angkutan Jalan
Tujuan pembangunan transportasi jalan adalah untuk
meningkatkan keselamatan Ialu lintas dan angkutan jalan dan
meningkatkan kelancaran/ kemudahan aksesibilitas daerah
terisolir kewilayah berkembang serta mendukung pengembangan
kawasan strategis dengan meningkatkan kondisi jalan dari kelas
III menjadi kelas II, merealisasikan angkutan massal di wilayah
Metropolitan Banjarbakula serta peningkatan pelayanan
transportasi, penataan struktur dan penyederhanaan sistem
perizinan.
b. Angkutan Sungai dan Danau
Pengembangan transportasi sungai dan danau di Kalimantan
Selatan diarahkan pada peningkatan kondisi alur pelayaran, baik
lebar dan kedalamannya dermaga/ pelabuhan maupun fasilitas
keselamatan pelayaran untuk lebih menjamin keselamatan dan
16
kelancaran angkutan, mengupayakan pelayanan angkutan sungai
mendapatkan subsidi pemerintah.
c. Angkutan Penyeberangan
Pengambangan transportasi angkutan penyeberangan pada
daerah-daerah yang belum terjangkau pelayanan angkutan
penyeberangan yang aman, nyaman dan handal.
2. Transportasi Laut
Pengembangan Pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Selatan yang
berperan penting dalam transportasi Iaut adalah :
a. Pelabuhan Trisakti, berfungsi sebagai pelabuhan utama.
b. Pelabuhan Kotabaru, berfungsi sebagai pelabuhan utama.
c. Pelabuhan Mekar Putih, berfungsi sebagai pelabuhan utama.
d. Pelabuhan Tanah Laut/Pelaihari berfungsi sebagai pelabuhan
pengumpul yang mendukung pelabuhan utama.
e. Pelabuhan Simpang Empat Batulicin berfungsi sebagai pelabuhan
pengumpul yang mendukung pelabuhan utama.
f. Pelabuhan Sungai dua,batu ampar.
3. Transportasi Udara
Bandara Umum yang malayani penerbangan regular di Provinsi
Kalimantan Selatan yaitu Bandara Syamsudin Noor dan Bandara ,
diperlukan pengembangan :
a. Mendorong Pemanfaatan ruang Bandara Syamsudin Noor dan
Bandara Gt Sjamsir Alam, dalam rangka pengambangan jaringan
pelayanan dan jaringan prasarana transportasi udara untuk
kebutuhan operasionai;
b. Pemanfaatan ruang Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Gt
Syamsir Alam yang tarpadu dengan sistem jaringan transportasi
darat guna meningkatkan keterkaitan antar wilayah sebagai pintu
gerbang Nasional dan Internasional (terutama di Wilayah Asean)
dalam rangka mendukung kegiatan pariwisata dan industri;
17
c. Pengambangan jaringan pelayanan dan Jaringan Prasarana
Bandara Warukin di Kabupatan Tabalong dan Bandara Barsujud
di Kabupatan tanah Bumbu untuk mendukung pelayanan
angkutan udara komersial dan perintis guna meningkatkan
aksesbilitas di kawasan Pulau Kalimantan;
d. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan udara yang
terkoneksi antar Provinsi di pulau Kalimantan.
e. Pengembangan jaringan pelayanan angkutan udara perintis
Banjarmasin - Pontianak (selama ini ruta tersebut harus melalui
Jakarta atau Surabaya terlebih dahulu);
f. Mempertahankan Bandara Syamsudin Noor sebagai Embarkasi
Haji;
g. Menjadikan bandara Syamsudin Noor menjadi bandara yang
bertaraf internasional dengan mendesak pihak Angkasa Pura
untuk segera mewujudkan pembangunan terminal baru bandara
Syamsudin Noor.
h. Ketersediaan data dan informasi bangunan tumbuh dan
ditumbuhkan pada kawasan KKOP untuk meningkatkan
keselamatan penerbangan.
E. Program Dan Kegiatan
Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan beberapa
program dan beberapa kegiatan pada tahun 2018, antara Iain sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
c. Penyediaan Makanan dan Minuman;
d. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
e. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah;
f. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
g. Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK);
18
h. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional;
i. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
j. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
k. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
l. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
n. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor;
o. Sosialisasi Seleksi SIPENCATAR;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. pengadaan kendaraan dinas / operasional roda 4 sebanyak 6
buah
b. pemeliharaan rutin/berkala peralatan kerja
c. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
d. Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) Perhubungan dan
Atributnya
e. pengadaan kendaraan dinas/operasional roda 2 sebanyak 4 buah
f. pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kursus, Pendidikan, Pelatihan, Sosialisasi, Seminar dan
Bimbingan Teknis;
4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan, Pelaporan,
Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Keuangan;
b. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD;
19
5. Program Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana Prasarana
Perhubungan
a. Pengelolaan Data dan Informasi Dinas Perhubungan
b. pembanguan Angkutan Umum BRT Banjarbakula
c. Revisi DED Angkutan Massal BRT Banjarbakula
d. Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Terminal
Tipe B Dikalsel (5 terminal)
e. Monitoring Terminal Tipe B di Kalimantan Selatan
f. integrasi dan singkronisasi perencanaan strategis dinas
perhubungan
g. Study Penyusunan Dok. UPL/UKL Feeder Banjarmasin,Banjar-
Banjarbaru
h. Relokasi Terminal type B di Kabupaten Tabalong (Studi
FS,DED,AMDAL dan Pembanguan Terminal)
i. Penyelenggaraan keselamatan angkutan lebaran, natal dan tahun
baru
j. Study Kebutuhan Feeder dan kelayakan Banjarmasin –
Banjarbaru
k. Operasional Tim Pembebasan lahan jalur Kereta Api trase Tapin-
Martapura-Banjarmasin
6. Program Peningkatan Pelayanan dan Fasilitas Keselamatan
Perhubungan
1. Operasional Badan Pengelola BRT
2. Pembuatan Sistem Informasi Perlengkapan Keselamatan Jalan
3. Penyelenggaraan Penegakan Hukum Trayek dan Angkutan
Barang
4. Survey Kepuasaan Masyarakat Terhadap Layanan Transportasi
5. Pengadaan dan Pemasangan Patok Jalan (Delineator)
6. Pemeliharaan dan Pengawasan Kinerja Perlengkapan
Keselamatan LLJ
7. Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan
20
8. Koordinasi Forum LLAJ
9. Pengadaan dan Pemasagan Rambu - rambu Lalu lintas Jalan
10. Manajemen Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan
11. pengadaan dan pemasangan cermin tikungan
12. Inspeksi Keselamatan Sarana dan Prasarana Jalan
13. Pengawasan dan pengendalian lalu lintas angkutan tambang dan
perkebunan
14. Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan
15. Pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan
16. Review trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi ,Trayek Angkutan
Pedesaan antar kota Kabupaten Dalam Provinsi dan ijin
penyelenggaraan Angkutan Penumpangan Tidak Dalam
17. Sosialisasi Rencana Penyelenggaraan Angkutan Massal BRT
18. Penyelenggaraan lomba tertib lalu lintas (Penghargaan wahana
tata nugraha)
19. Inventarisasi Data Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di Kalsel
20. Pengadaan dan Pemasangan Rambu Pendahulu Petunjuk
Jurusan
21. Penyelenggaraan Pemilihan Pelajar Pelopor
22. Penyusunan Rencana Induk Lalu Lintas Angkutan Jalan
23. Peningkatan Kinerja Penyelenggaran Penguji Kendaraan
Bermotor
24. Penegakan Hukum Dimensi dan Perizinan Angkutan
25. Pengadaan dan Pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU)
Solarcell
26. Pembentukan Badan Pengelola Angkutan Massal BRT
27. Penyelenggaraan Pemilihan Awak Kendaraan Umum, Teladan
Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan
28. Pengadaan dan Pemasangan Warning Light
29. Study Kebutuhan dan Perencanaan Teknis Perlengkapan
Keselamtan Jalan
21
30. Pengumpulan dan Pengelohan data angkutan jalan di Kalimantan
Selatan (Survei & Pendataan,Pembuatan Database,Pemelihraan
& Pemutakhiran Data)
31. Penyusunan Perda Penyelenggaraan Perhubungan di Kalsel
32. Pengadaan Kendaraan Operasional Pengawasan Keselamatan
Lalu Lintas Jalan
33. Study Pembangunan ATCS
34. Pengelolaan 5 (lima) Terminal Tipe B di kalimantan Selatan
(administrasi Perkantoran,Jasa Kebersihan dan keamanan
,Penyediaan air,Listrik,telephone dan pemeliharaan
35. Penyelenggaraan ANDALALIN
36. Survey Kinerja Ruas Jalan
37. rehabilitasi perlengkapan keselamatan jalan
38. pengumpulan dan penyusunan data angkutan laut kalimantan
selatan
39. Pengadaan Dan Pemasangan Rambu Rambu Lalu Lintas Sungai
40. pengadaan dan pemasangan warning light lalu lintas angkutan
SDP
41. Rehabilitasi dan pemeliharaan fasilitas keselamatan LLASDP
42. Pemantauan Kinerja dan evaluasi sarana dan prasarana
keselamatan Pelayaran di kalsel
43. Pembinaan Teknis kelaikan sarana angkutan SDP
44. Study Kebutuhan Jaringan trayek Angkutan Orang dan barang lalu
Lintas Angkutan SDP di Kalsel
45. Pemantauan Kinerja dan evaluasi kegiatan angkutan laut dalam
daerah/perintis
46. Rakornis bidang pelayaran se Kalsel
47. Pemantauan kinerja dan evaluasi pelabuhan umum, terminal
khusus (TERSUS) dan terminal untuk kepentingan
48. Pengawasan dan Pengendalian ketertiban lalu lintas sungai
49. Monitoring dan updating alur pelayaran sungai barito dan sungai
matapura
22
50. invetarisasi dan kebutuhan fasilitas keselamatan lalu lintas
angkutan sungai
51. pengadaan dan pemasangan lampu sollarcell lalu lintas angkutan
SDP
52. inventarisasi penyelenggaraan usaha jasa logistik dan penunjang
angkutan laut
53. operasional pembersihan alur pelayaran sungai di wilayah
kalimantan selatan
23
BAB IV
INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN
A. Indikator Kinerja
Indikator merupakan alat untuk mengukur pencapaian kinerja (output; dan
outcome). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator
yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (output dan outcome).
Kinerja dalam Arsitektur Program merupakan struktur yang
menghubungkan antara sumberdaya dengan hasil atau sasaran
perencanaan, serta merupakan instrumen untuk merancang, memonitor
dan melaporkan pelaksanaan anggaran. Kerangka penyusunannya
dimulai dari "Apa yang dihasilkan” yang memerlukan indikator “apa yang
akan dicapai” (outcome) guna mewujudkan perubahan yang diinginkan.
Output merupakan keluaran berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
outcome program dan/ atau outcome fokus prioritas.
Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun output
telah berhasil dicapai dengan baik belum tentu secara outcome kegiatan
telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil
lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Dengan
indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil yang telah
diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat.
B. Kelompok Sasaran
Program dan kegiatan pembangunan diharapkan dapat memberikan
manfaat kepada masyarakat dan aparatur seluruh jajaran Dinas
Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan dengan menerapkan prinsip-
prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam
melaksanakan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran program-
program yang tertuang dalam rencana Kerja Dinas Parhubungan Provinsi
24
Kalimantan Selatan, maka program dan kegiatan memberikan pada
kelompok sasaran sebagai berikut :
Tabel IV-I
Tabel Kelompok Sasaran
25
NO.
KINERJA UTAMA
(Tujuan/Sasaran
Strategis)
INDIKATOR KINERJA
UTAMA
PENJELASAN
(Makna Indikator, Alasan Pemilihan
Indikator, Rumus Perhitungan Indikator)
PENANGGUNG
JAWAB
SUMBER DATA
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatkan sarana dan
prasarana angkutan
massal
Persentase prasarana
angkutan massal (halte
BRT) yang tersedia
dikawasan Banjarbakula
Makna Indikator :
Makna dari indikator disini adalah
meningkatkan pelayanan angkutan massal
dengan meningkatkan sarana dan prasarana
pendukung angkutan massal.
Alasan pemilihan :
Dengan adanya indikator tersebut dapat
dijadikan tolak ukur meningkatnya
pelayanan angkutan massal.
Rumus Perhitungan :
Bidang Angkutan
Dishub
26
2. Meningkatnya angka
keselamatan transportasi
Persentase penurunan angka
kecelakaan di ruas jalan
provinsi
Makna Indikator :
Makna dari indikator disini adalah sebagai
upaya untuk meningkatkan keselamatan dan
keamanan bagi pengguna transportasi di
jalan.
Alasan pemilihan :
Dengan adanya indikator tersebut dapat
dijadikan tolak ukur menurunnya angka
kecelakaan transportasi jalan.
Rumus Perhitungan :
Bidang Lalu Lintas
Hasil Survey Dishub
Prov. Kalsel; Polri;
Jasa Raharja
27
Keterangan :
%= persentase angka kecelakaan LLAJ
nx = tahun berjalan
n1 = tahun awal (kondisi awal)
Persentase penurunan
angka kecelakaan angkutan
sungai, danau, dan
penyeberangan
Makna Indikator :
Makna dari indikator disini adalah sebagai
upaya untuk meningkatkan keselamatan dan
keamanan bagi pengguna transportasi di
sungai, danau, dan penyeberangan.
Alasan pemilihan :
Dengan adanya indikator tersebut dapat
dijadikan tolak ukur menurunnya angka
kecelakaan transportasi sungai, danau, dan
penyeberangan.
Rumus Perhitungan :
Bidang Pelayaran Hasil Survey Dishub
Prov. Kalsel; Polri;
Jasa Raharja
28
Keterangan :
%= persentase angka kecelakaan ASDP
nx = tahun berjalan
n1 = tahun awal (kondisi awal)
3. Meningkatkan waktu
tempuh rata-rata
Peningkatan waktu tempuh
rata-rata di ruas jalan
provinsi
Makna Indikator :
Dengan meningkatnya waktu tempuh rata-
rata perjalanan, kita dapat menghemat waktu
perjalanan, menghemat penggunaan bahan
bakar dan mengetahui kinerja suatu ruas
jalan.
Alasan pemilihan :
Dengan adanya indikator tersebut dapat
dijadikan salah satu tolak ukur kinerja suatu
ruas jalan.
Bidang Lalu Lintas
Hasil Survey Dishub
Prov. Kalsel
29
Rumus Perhitungan :
Keterangan :
t = waktu tempuh
s = jarak tempuh
v = kecepatan
4. Tingkat pemanfaatan
terminal penumpang
angkutan umum
Persentase Angkutan
Penumpang Umum Yang
Memanfaatkan Terminal
Makna Indikator :
Makna dari indikator disini adalah sebagai
upaya untuk meningkatkan fungsi dari
terminal angkutan umum
Alasan pemilihan :
Dengan adanya indikator tersebut dapat
dijadikan tolak ukur keberhasilan
pemanfaatan dari fungsi terminal sebagai
tempat menaik turunkan penumpang
Bidang Angkutan Hasil Survey
30
angkutan umum
Rumus Perhitungan :
(Jumlah AU yang memanfaatkan terminal
dibanding dengan Jumlah AU yang
beroperasi) x 100
5. Meningkatnya layanan
ruas jalan provinsi
Persentase ruas jalan
provinsi yang memenuhi
standar keselamatan
Makna Indikator :
Makna dari indikator disini adalah sebagai
upaya untuk meningkatkan layanan ruas
jalan
Alasan pemilihan :
Dengan adanya indikator tersebut dapat
dijadikan tolak ukur tingkat layanan ruas
jalan
Rumus Perhitungan :
(Panjang jalan yang sudah memenuhi
Sekretariat, Bidang
Lalu Lintas,
Bidang Angkutan
Hasil Survey Dishub
Prov. Kalsel; Dinas
PU; Polri; Jasa
Raharja
31
standar keselamatan Bagi panjang jalan
yang ada) x 100
6 Meningkatkan
kelancaran, keamanan
dan kenyamanan alur
pelayaran sungai
Persentase alur pelayaran
yang bebas hambatan
Makna Indikator :
Makna dari indikator disini adalah sebagai
upaya untuk meningkatkan kinerja alur
pelayaran
Alasan pemilihan :
Dengan adanya indikator tersebut dapat
dijadikan tolak ukur pelayanan transportasi
sungai di Kalsel
Rumus Perhitungan :
(luas alur pelayaran yang sudah bebas
hambatan dibagi dengan alur pelayaran yang
tersedia) x 100
Bidang Pelayaran Hasil Survey Dishub
Prov. Kalsel
32
BAB V
SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM
DAN KEGIATAN
Sumber Dana Yang dibutuhkan
Dalam rangka meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan Kebutuhan
anggaran sangat penting dalam melaksanakan program dan kegiatan dan
dapat diusulkan melalui pendanaan anggaran pendapatan belanja daerah
(APBD, adapun kegiatan dan kebutuhan anggaran dan sumber dana tahun
2018 sebagai berikut : (terlampir)
33
BAB VI
PENUTUP
Rencana kerja (Renja) Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
merupakan rencana persiapan pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun
anggaran 2018.
Keberhasilan pelaksanaan rencana kerja Dinas Perhubungan Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 tergantung pada sikap mental, tekad,
semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara satuan kerja perangkat
daerah dan dukungan dari para penyelenggara satuan kerja perangkat daerah
lainnya serta masyarakat secara umum.
Dengan terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pembangunan satuan kerja
perangkat daerah di bidang Perhubungan harus secara bersungguh-sungguh
melaksanakan program-program pembangunn yang tertuang dalam rencana
kerja satuan kerja perangkat daerah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2018 sehingga mampu memberikan hasil pembangunan yang
dapat dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat khususnya
Regional Kalimantan Seiatan dan masyarakat umumnya Nasional.
Demikian rencana kerja ini dibuat untuk dapat menjadi acuan pelaksanaan
pembangunan di tahun - tahun mendatang.
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Drs. H. RUSDIANSYAH, MM Pembina Utama Muda
NIP. 19651207 198602 1 001
