KATA PENGANTAR - cianjurkab.go.id · KATA PENGANTAR Laporan ... Gambar 3.6 Peta Kawasan Kumuh 25 Gambar 3.7 ... Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

=

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 disusun dalam

rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas

sesuai visi dan misi yang dibebankan kepada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2017. Penyusunan LKJiP ini mengacu

pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014dan Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan

Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan sesuai

dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Cianjur serta Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan tahun 2017-2021. Dijelaskan pula upaya mempertanggungjawabkan

keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan pada tahun 2017, Tingkat pencapaian sasaran dan

tujuan serta hasil yang diperoleh pada tahun 2017 yang berorientasi pada pencapaian visi

dan misi Pemerintah Kab. Cianjur. Keberhasilan pada tahun 2017 akan menjadi tolok ukur

untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan di

tahun 2018.

Cianjur, Februari 2018

Kepala Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Cianjur

Ahmad Rifa’I Azhari, S.Sos, M.Si

NIP.19680102 199603 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur sebagai

salah satu Perangkat Daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur mempunyai tugas

pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintah bidang

bidang Pertanahan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cianjur, Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan telah menetapkan tujuan dan sasaran yang harus

dicapai selama 5 tahu dengan mengacu pada RPJMD Kab. Cianjur tahun 2016-2021.

Tujuan yang telah ditetapkan adalah :

1. Terciptanya Lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan

prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik;

2. Tersedianya tanah untuk memenuhi program strategis daerah.

Sedangkan sasaran yang harus dicapai adalah :

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih dan

sanitasi lingkungan permukiman;

2. Berkurangnya kawasan Kumuh;

3. Meningkatnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota yang tertata;

4. Meningkatnya ketersediaan tanah untuk Kegiatan Pembangunan dan Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat.

Sasaran kinerja merupakan penjabaran dari target yang harus dicapai dalam satu tahun

pelaksanaan. Target kinerja menunjukan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator

kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat program/kegiatan.

Sedangkan pengukuran capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara target sasaran

strategis dan capaian kinerja sasaran.

Metode perbandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan capaian tahun sebelumnya.

Rincian capaian indikator sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

pada Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No Indikator Sasaran Target Realisasi

Persentase Tersedianya Air Baku

untuk memenuhi Kebutuhan

Minimal sehari-hari

60.87%

60.38%

Persentase Rumah tangga yang

mendapatkan akses air bersih

71.50% 60.29%

Persentase Rumah tangga

Bersanitasi

63.58% 60.55%

Persentase Penanganan Luasan

Permukiman Kumuh di Kawasan

Perkotaan

37.68% 17.55%

Persentase Rumah Tidak Layak

Huni

100% 100%

Persentse RTH Taman di wilayah

perkotaan

0.90% 5.26%

Persentase Daya Tampung

Pemakaman Umum Wilayah

Perkotaan.

30 % 44%

Persentase Luas Tanah milik pemda

yang tersedia untuk kegiatan

pembangunan.

100% 80%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa dari 6 indikator sasaran hanya indikator yang

realisasinya melibihi target yang ditetapkan .

Hal ini disebabkan oleh kurangnya anggaran yang diperuntukan bagi pencapaian indikator-

indikator sasaran seperti tersebut diatas.

Langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan pada tahun –tahun yang akan datang dalam upaya pencapaian sasaran strategis

adalah :

1. Mengupayakan adanya sumber anggaran lain selain dari APBD Kabupaten Cianjur

untuk melaksanakan kegiatan, seperti dari Bantuan Proinsi maupun DAK dan APBN.

2. Meningkatkan SDM secara erus menerus, baik dari segi kuantitas maupun kualitas

melalui pendidikan pelatihandan kursus yang sesuai dengan kebutuhan daerah guna

meningkatkan profesionalisme.

3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasrana agar kegiatan berjalan dengan baik dan

mengacu pada kegiatan berjalan dengan baik dan mengacu pada standar pelayanan

minimal (SPM).

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF ii

DAFTAR ISI iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Organisasi 3

BAB II PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 8

2.2 Perjanjian Kinerja 11

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 14

3.2 Realisasi Anggaran 34

BAB IV PENUTUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keadaan Pegawai DPKPP 6

Gambar 1.2 Keadaan Pegawai DPKPP 6

Gambar 1.3 Struktur Organisasi DPKPP 7

Gambar 3.1 Pengukuran Capaian IKU 17

Gambar 3.2 Pencapaian Rata – rata Capaian Indikator Sasaran 18




Gambar 3.6 Peta Kawasan Kumuh 25





v

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja 13

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 15

Tabel 3.2 Pencapaian IKU 16

Tabel 3.3 Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 18













vi

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan

program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh para pemangku kepentingan dalam

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penyusunan Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Cianjur disusun guna memberikan gambaran tentang pencapaian

kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan

tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor

76 Tahun 2016Dalam penyusunan SAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja.

Penyusunan SAKIP Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawabkan atas pelaksanaan mandat,

visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun

2017, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan pada tahun mendatang. Laporan kinerja juga dimaksudkan

sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan

pemangku kepentingan lainnya.

2

1.2 Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja LKjIPInstansi Pemerintah adalah perwujudankewajiban

suatu instansi pemerintah untukmempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaanmisi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telahditetapkan

melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik,keberadaan LKjIP tersebut dilandasi

oleh beberapa Peraturan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 08 tahun 2016 tentang pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten

Cianjur Tahun 2016 No 08)

9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 Tata ruang kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas Pokok Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016

Nomor 51)

3

10. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja Unit

Organisasi di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Cianjur.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan LAKIP Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 mencakup hal-hal berikut ini :

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan

LAKIP Tahun 2017 sebagai sarana pertanggung jawaban Dinas Perumahan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur atas capaian kinerja

yang berhasil diperoleh selama Tahun 2017. Esensi capaian kinerja

yangdilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan

sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2017.

2. Aspek Manajemen Kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan

LAKIP Tahun 2017 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh

manajemen Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Cianjur bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk

setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan dapat merumuskan strategi pemecahan masalah

sehingga capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Cianjur dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

1.4 Organisasi

A. Struktur

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Cianjur ditetapakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur

Nomor 08 Tahun 2016, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan

Bupati Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Berdasarkan Peraturan

Bupati tersebut dapat dikemukakan bahwa Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan adalah unsur pelaksana otonomi daerah di bidang

penataan ruang, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, perumahan dan

permukiman, air bersih dan sanitasi yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas,

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

4

B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi

Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan

kawasan pemukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dan

dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan

permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan

tugas dan kewajiban menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan,

pembinaan, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah bidang perumahan dan kawasan pemukiman,

serta urusan pemerintahan bidang pertanahan.

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan

dan kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang

pertanahan.

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan

/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan

ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

b.Sekretaris, membawahkan:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ;

5

c. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan:

1.Seksi Perumahan;

2.Seksi Pemukiman;

3.Seksi Pertamanan dan Pemakaman;

d.Bidang Air Bersih dan Sanitasi, membawahkan:

1.Seksi Bina Air Bersih;

2.Seksi Bina Sanitasi;

3.Seksi Pengendalian Pemanfaatan sarana Air Bersih dan Sanitasi.

e. Bidang Pertanahan membawahkan:

1.Seksi Pengadaan Tanah;

2.Seksi Data, Inventarisasi dan Permasalahan Tanah.

Berikut ini gambaran data kepegawaian per desember 2017 berdasarkan bagian/bidang

struktur organisasi, tingkat golongan, tingkat pendidikan, dan bidang keilmuan.

KEADAAN PEGAWAI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN

PERTANAHAN

PENDIDIKAN

FORMAL

1. IV/c 1IV/b 1IV/a 2

2. III/d 7III/c 15III/b 26III/a 10

3. II/d 1II/c 12

II/b 9II/a 2

4. I/d 2I/c 10I/bI/a

5. TENAGA 64

SUKARELA11 4 40 2 36 7

162

0 36 7

TOTAL PEGAWAI

JUMLAH 98 64 11 4 40

S1 S2

KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017

NO. GOLPEGAWAI

DAERAHTB / TKS

SD SLTP SLTA D III D IV

6

Gambar 1.1

Keadaan Pegawai Dinas Perumahan Kawasan dan Pertanahan

Gambar 1.2

Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

IV/c1%IV/b1%IV/a2%

III/d7% III/c

15%

III/b27%

III/a10%

II/d1%

II/c12%

II/b9%

II/a2%

I/d2%

I/c10%

I/b0%I/a0%TKS0%

KEADAAN PEGAWAI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

IV/c IV/b IV/a III/d III/c III/b III/a II/d

II/c II/b II/a I/d I/c I/b I/a TKS

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

SD SLTP SLTA D III D IV S1 S2

Data Pegawaian Menerut Jenjang Pendidikan

PNS, 98

TKS, 64

7

Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas, PD Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terbagi ke dalam 1 sekretariat, 3

bidang, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.3

GAMBAR 1.3

KEPALA DINAS Ahmad Rifa’I Azhari, S.Sos, Ms.i

NIP. 19680102 199603 1 003

SEKRETARIS KUSNA SUNARYA, ATD

NIP.19600807 198703 1 009

SEKSI PENGADAAN TANAH DUDI HENDRAWAN R , SE, MM

NIP. 19680313200312 1 005

BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN Ir. YEDDI INDRAGUNAWAN NIP. 19630801 198903 1 009

KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

DRS. ERMAWAN

NIP. 196108301989031005

SEKSI DATA, INVENTARISASI & PERMASALAHAN TANAH ERUS RUSMANA, SIP,M.Si NIP. 197208312003121006

BIDANG PERTANAHAN

DENDI KRISTANTO, S.STP NIP. 19790921199711 1 001

SUB. BAGIAN PERENCANAAN & KEUANGAN

DIANA DAMAJANTI, SH NIP. 19710422 199901 2 001

BIDANG AIR BERSIH DAN SANITASI LATIF RIDWAN, S.IP

NIP.19710812200604 1 018

SEKSI PERUMAHAN

YAYAN, SH, MM NIP.19710210 2003 12 1 005

SEKSI SANITASI VERA KANIAWATI SUAIDAH, ST

NIP. 19790426200604 2 015

SEKSI PEMUKIMAN

ASEP SUDRAJAT, SE NIP .19700208 200312 1 002

SEKSI SEKSI AIR BERSIH II IRIANTO, ST

NIP .19630512 199309 1 001

SEKSI PERTAMANAN & PEMKAMAN DHANY SURYA WILANTRAPOERA, ST

NIP .19810307200902 1 001

SEKSI PENGENDALIAN PEMANFAATAN SARANA AIR BERSIH & SANITASI

YATI KARYATI,SH

NIP .19720730 199901 2 001

UPTD

8

BAB II

PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur

2.1.1 Visi

Visi merupakan gambaran mengenai cara yang akan ditempuh sebuah organisasi atau

perusahaan, akan seperti apa dimasa yang akan datang. Visi dapat juga disebut

sebagai pandangan jangka panjang. Perangkat Daerah merupakan penunjang bagi

Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur dalam upaya

mewujudkanVisi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 yaitu“Cianjur

Lebih Sejahtera dan Berakhlakul Karimah” . Memperhatikan Visi tersebut diatas

kata kunci pertama yaitu kalimat sejahtera merefleksikan meningkatnya kehidupan

masyarakat Kabupaten Cianjur di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan

maupunbidang infrastruktur

2.1.2 Misi

Untuk meningkatkan capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada khususnya,

dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada umumnya memerlukan

peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah dengan di tunjang tercapainya

keberhasilan pembangunan secara fisik yang sesuai dengan Tupoksi pada Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan (DPKPP) sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Cianjur

Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan maka untuk mewujudkan Visi pemerintah Kabupaten

Cianjur tersebut di atas, sepertiberkewajiban untuk mewujudkan misi kesatu

pembangunan jangka menengah Kabipaten Cianjur, yaitu : “Meningkatnya

Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan”.

9

2.1.3 Tujuan

Tujuan dari Perjanjian Kinerja tahun 2017 pada Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan merupakan penjabaran atau implementasi dari

pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan yaitu :

1. Terciptanya lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan

prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik.

2. Tersedianya tanah untuk memenuhi program Strategis Daerah.

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau

dihasilkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan melalui

tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran yang akan

dicapai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dari Tujuan 1 yaitu :

1. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih dan

sanitasi lingkungan permukiman.

2. Berkurangnya Kawasan Kumuh

3. Meningkatnya RTH (Ruang Terbuka Hijau ) Kota yang tertata.

Sementara Sasaran yang akan I capai dari Tujuan 2 yaitu :

1. Meningkatnya ketersediaan tanah untuk Kegiatan Pembangunan dan

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.

2.1.5 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi program

dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kabijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan

dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, maupun bersifat

eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi

kagiatan masyarakat.

10

Secara garis besar arah kebijakan Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten

Cianjur adalah:

A. Bidang Air Bersih dan Sanitasi

- Pembangunan sarana dan prasarna air bersih.

- Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi.

- Pembangunan Sarana dan Prasarana ir Baku

B. BidangPerumahan dan Permukiman

- Pembangunan jalan lingkungan/jalan setapak .

- Pembangunan jembatan gantung/plat.

- Peningkatan ketersediaan PSU di perumahan dan permukiman.

- Pemenuhan infrastrukter rumah tidak layak huni.

- Mengurangi luasan permukiman kumuh di perkotaan.

- Pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

C. Bidang Pertanahan

- Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sekabupaten Cianjur.

- Mengurangi Permasalahan Pertanahan.

2.1.6 Program dan Kegiatan

Dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Cianjur tersebut, serta kondisi

daerah pada saat ini maka disusun kembali Program Kerja Dinas untuk tahun

2017 ,agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan, yaitu sebagai berikut :

1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

a) Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku

2. Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah.

a) Pengelolaan Pamsimas

b) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum ( DAK)

c) Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (DAK)

d) Sarana dan Prasarana Sanitasi Dikawasan Gunung Padang Kabupaten

Cianjur (Banprov)

e) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Perdesaan

Wilayah Cianjur IV (Banprov 2018)

f) Pembangunan MCK Wilayah Cianjur I (Banprov 2017)

11

3. Program Lingkungan Sehat dan Perumahan.

a) Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

b) Penyusunan Rencana Pencegahan Peningkatan Kawasan Permukiman

Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) (Banprov)

c) Pembangunan Prasaana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan

d) Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan

e) Pembangunan Jembatan Gantung/Jembatan Plat di Kabupaten Cianjur

(Banprov 2017)

f) Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

4. Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan.

a) Penataan RTH

b) Pemeliharaan RTH

c) Penataan Landmark Alun-alun Kota Cianjur

5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.

a) Pengelolaan Areal Pemakaman

6. Program Administrasi Pertanahan.

a) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sekabupaten Cianjur

b) Penyelesaian Masalah Pertanahan

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategsi,

yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari

kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam

tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan

untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui

penetapan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Peratamanan Kabupaten

Cianjur Tahun 2017.

12

Perjanjian Kinerja berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, Renstra

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten Cianjur Tahun 2016-

2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017 dan Dokumen Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2017.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam

rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja,

yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melukukan monitoring, evaluasi dan

supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.

13

Perjanjian Kinerja Tahun 2017disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014

tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Adapun Perjanjian Kinerja Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2017 disajikan dalam tabel

berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target

1. Meningkatnya Akses

masyarakat terhadap

sarana dan prasarana

air bersih dan sanitasi

lingkungan

permukiman.

Persentase Tersedianya Air

Baku untuk memenuhi

Kebutuhan Minimal sehari-

hari

% 60.87


yang mendapatkan akses air

bersih

% 71.50


Bersanitasi % 63.58

2. Berkurangnya

Kawasan Kumuh

Persentase Penanganan

Luasan Permukiman Kumuh

di Kawasan Perkotaan

% 37.68

Persentase Rumah Tidak

Layak Huni % 100

3.

Meningkatnya RTH

(Ruang Terbuka Hijau

) Kota yang tertata.

Persentse RTH Taman di

wilayah perkotaan % 0.90


Pemakaman Umum Wilayah

Perkotaan.

% 30

4. Meningkatnya

ketersediaan tanah

untuk Kegiatan

Pembangunan dan

Mewujudkan

Kesejahteraan

Masyarakat

Persentase Luas Tanah milik

pemda yang tersedia untuk

kegiatan pembangunan.

% 100

14

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam melakukan pengukuran capaian kinerja, Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan pada Tahun 2017 telah sesuai dengan format pengukuran

kinerja sebagaimana yang termuat dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja

dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertamanan Kabupaten Cianjur Tahun 2017.Evaluasi

terhadap pencapaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian

realisasi, kemajuan dan kendala dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dipelajari guna

perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang.

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja utama dan kinerja sasaran

berdasarkan Dokumen Penetapan Kinerja (Tapkin) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun 2017. Dokumen Penetapan Kinerja digunakan

sebagai dasar pengukuran kinerja karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya

yang dimiliki Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur

tahun 2017 sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

dan Pertanahan Kabupaten Cianjur secara realistis dihubungkan dengan anggaran yang

tersedia.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan

menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ kegiatan. Untuk mengetahui gambaran

mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana

kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

15

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi

indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil

pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan


Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Pemerintah

Kabupaten Cianjur tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada

formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara

Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No Interval Nilai Realisasi

Kinerja

Kriteria Penilaian Realisasi

Kinerja

1. 91 ≥ Sangat Tinggi

2. 76 ≤ 90 Tinggi

3. 66 ≤ 75 Sedang

4. 51 ≤ 65 Rendah

5. ≤ 50 Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat

dimaknai sebagai berikut:

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target

dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

2) Hasil Sedang

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi

persyaratan minimal.

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

16

3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2017 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur

Pencapaian IKU tahun 2017 secara ringkas ditunjukan dalam table berikut :

Tabel 3.2 Pencapaian IKU

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Rumus Perhitungan Target Realisasi Capaian

1 Meningkatnya akses

masyarakat terhadap sarana

dan prasarana air bersih dan

sanitasi lingkungan

permukiman.

Persentase Rumah Tangga

yang Mendapatkan Akses

Air Bersih

Jumlah Rumah Tangga

Pengguna Air Minum / Jumlah

Seluruh Rumah Tangga x 100

%

71.50

%

60.38 % 84.32 %

Persentase Rumah Tangga

bersanitasi

Jumlah Rumah Tinggal

Berakses Sanitasi / Jumlah

Seluruh Rumah Tangga x

100%

63.58% 60.55% 95.23%


Baku untuk memenuhi

Kebutuhan Pokok Minimal

sehari-hari

Jumlah Air Baku Terpelihara /

Jumlah Sumber air Baku x 100

%

60.87% 60.38% 99.19%

2 Meningkatnya ketersediaan

tanah untuk kegiatan

pembangunan dan

mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

Persentase Luas Tanah

milik pemda yang tersedia

untuk kegiatan

pembangunan

Jumlah Luas Lahan

Bersertifikat / Jumlah Luas

Lahan Tersertifikat dalam Satu

Tahun x 100

100 % 80 % 80 %

3 Berkurangnya Kawasan

Kumuh


Luasan Permukiman

Kumuh di Kawasan

Perkotaan

Luas Ligkungan Permukiman

Kumuh yang ditangani/Luas

Permukiman Kumuh Wilayah

Perkotaan x 100 %

37.68% 17.15 % 45.51%

4 Meningkatnya RTH Kota

yang tertata

Persentase RTH Taman di

Wilayah Perkotaan

RTH yang dikelola / Luas

RDTR wilayah perkotaan

0.90 % 5.26 % 584 %

17

Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Cianjur dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang

yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran

yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan

lain sebagainya.

Adapun Tingkat Capaian IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan tergambar dalam gambar Grafik sebagai berikut :

Gambar 3.1

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama DPKPP

Tingkat capaian IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Cianjur yang tergambar dalam gambar dan terukur dalam tabel pengukuran

Capaian IKU dengan rata-rata capaian IKU 164,71 % yang terdiri dari 4 Indikator Kinerja

Utama (IKU) yang targetnya mencapai nilai interval 91 ≥ dengan kriteria sangat tinggi, yang

kriterianya tinggi dengan interval 76 ≤ 90 yaitu 1 indikator persentase rumah tangga yang

mendapatkan akses air bersih dengan capaian IKU 84.32 %, adapun yang berkriteria sangat rendah

hanya 1 indikator yaitu persentase penanganan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan

dengan nilai interval ≤ 50 yaitu 45.51%.

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

SangatTinggi

Tinggi SangatRendah

584.00

99.19 95.23 84.32 80.00 45.51

Capaian IKU DPKPP Th 2017

18

3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2017 Dinas Perumahan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur

Capaian Kinerja Sasaran dihitung menjadi 4 Sasaran dan 8 Indikator Kinerja yaitu 3 Indikator

dari sasaran 1, 2 Indikator Kinerja dari sasaran 2, 2 Indikator Kinerja dari Sasaran 3, dan 1

Indikator Kinerja dari Sasaran 4.

Berikut gambaran rata-rata pencapaian Kinerja Sasaran yang ada pada Dinas Perumahan

Kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Cianjur.

Gambar 3.2

Pencapaian Rata-rata Kinerja Sasaran pada DPKPP

Adapun tingkat Capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan

Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 berdasarkan hasil pengukurannya dalam tabel

sebagai berikut:

Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2017

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisai Capaian

Kinerja

1. Meningkatnya Akses

masyarakat terhadap

sarana dan prasarana air

bersih dan sanitasi

lingkungan permukiman.


Baku untuk memenuhi

Kebutuhan Minimal sehari-

hari

% 60.87

60.38 99.19


yang mendapatkan akses

air bersih

% 71.50 60.29 84.32


Bersanitasi

% 63.58 60.55 95.23

2. Berkurangnya Kawasan

Kumuh


Luasan Permukiman

Kumuh di Kawasan

Perkotaan

% 37.68 17.55 45.51

Sasaran 110%

Sasaran 215%

Sasaran 367%

Sasaran 48%

Pencapaian Rata -rata dari Capaian Persasaran

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4

19

No

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realisai Capaian

Kinerja

Persentase Rumah Tidak

Layak Huni

% 100 100 100

3.

Meningkatnya RTH

(Ruang Terbuka Hijau )

Kota yang tertata.

Persentse RTH Taman di

wilayah perkotaan

% 0.90 5.26 584


Pemakaman Umum

Wilayah Perkotaan.

% 30 44 146

4. Meningkatnya

ketersediaan tanah untuk

Kegiatan Pembangunan

dan Mewujudkan

Kesejahteraan Masyarakat

Persentase Luas Tanah

milik pemda yang tersedia

untuk kegiatan

pembangunan.

% 100 80 80

SASARAN 1

Infrastruktur Pekerjaan Umum mempunyai peran strategis dalam peningkatan

kesejahteraan masyarakat, member kontribusi dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi

peningkatan kualitas Lingkungan Hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi

dan drainase akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. Demikian juga penyediaan

permukiman yang layak huni serta prasarana jalan yang baik akan meningkatkan kualitas

lingkungan.

Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sarana dan prasarana air bersih dan

sanitasi lingkungan permukiman sebagai perwujudan untuk meningkatkan derajat kesehatan

serta membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat.

Sanitasi adalah usaha kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap

berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Sedangkan

sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk menyediakan lingkungan sehat

yang memenuhi syarat kesehatan yang menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor

lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Upaya sanitasi dasar meliputi

penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia (jamban).

20

Sebagai perbandingan Capaian Kinerja pada sasaran 1 dapat di sajikan dalam table sebagai

berikut :

Tabel 3.4 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja Awal

Renstra 2016

Hasil S / d 2016

Target 2017

Realisasi 2017

Tercapai / Tidak

Tercapai

Hasil S / d 2017

Target Akhir

Renstra 2021

Persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi Kebutuhan Minimal sehari-hari

58.87 % 58.87 % 60.87 % 60.38 % X 60.38 % 68.87 %

Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih

59.46 % 59.46 % 71.50 % 60.29 % X 60.29 % 90 %

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

58.76 % 58.76 % 63.58 % 60.55 % x 60.55 % 83.77 %

Sumber : Bidang Air Bersih dan Sanitasi, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.

Sedangkan perbandingan Capaian Kinerja perindikator dapat disajikan pada table dan grafik

sebagai berikut:


Indikator Kinerja Capaian kinerja

tahun 2015


Renstra 2016

Hasil S / d 2016

Target 2017

Realisasi 2017

Tercapai / Tidak

Tercapai

Hasil S / d 2017

Target Akhir

Renstra 2021

Persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi Kebutuhan Minimal sehari-hari

57.87% 58.87 % 58.87 % 60.87 % 60.38 % X 60.38 % 68.87 %


Perhitungan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari

yaitu seperti dibawah ini :

Jumlah Air Baku Terpelihara

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝐴𝑖𝑟 𝐵𝑎𝑘𝑢 𝑥 100% =

29.324

48.562.374 𝑥 100 % = 60.38 %

21

Gambar 3.3

Grafik Pencapaian Sasaran 1



tahun 2015


Renstra 2016

Hasil S / d 2016

Target 2017

Realisasi 2017

Tercapai / Tidak

Tercapai

Hasil S / d 2017

Target Akhir

Renstra 2021

Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih

64.51 % 59.46 % 59.46 % 71.50 % 60.29 % X 60.29 % 90 %


Perhitungan Rumahtangga yang mendapatkan akses air bersih yaitu seperti dibawah ini :

Jumlah Rumahtangga pengguna air minum

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑥 100% =

453.325

751.846 𝑥 100 % = 60.29 %

Gambar 3.4


57.87%

58.87%

60.38%

56.00%

57.00%

58.00%

59.00%

60.00%

61.00%

Realisasi 2015 Realisasi 2016 Realisasi 2017

Grafik Pencapaian Indikator (Persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari)

64.51%

59.46%60.29%

56.00%

57.00%

58.00%

59.00%

60.00%

61.00%

62.00%

63.00%

64.00%

65.00%


Grafik Pencapaian Indikator (Persentase Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih)

Series1

22



tahun 2015


Renstra 2016

Hasil S / d 2016

Target 2017

Realisasi 2017

Tercapai / Tidak

Tercapai

Hasil S / d 2017

Target Akhir

Renstra 2021

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

58.58 % 58.76 % 58.76 % 63.58 % 60.55 % x 60.55 % 83.77 %


Perhitungan rumah tangga bersanitasi yang mendapatkan akses air bersih yaitu seperti

dibawah ini :

Jumlah Rumahtangga berakses sanitasi

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑥 100% =

455.274

751.846 𝑥 100 % = 60.55 %

Gambar 3.5


Persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan Minimal sehari harimerupakan

akses pelayanan bagi masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang bersih, untuk

mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui pembangunan Prasarana Pengambilan dan

Saluran pembawa Air Baku, dengan capaian kegiatan tersebut berupa pembangunan Sumur

dangkal yang tersebar di wilayah Kabupaten Cianjur, upaya tersebut sangat berkontribusi

besar terhadap capaian dan persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan

minimal sehari-hari di Kabupaten Cianjur yang ada pada tahun 2017 terealisasi 60,38 %.

Adapun capaian pada tahun 2017 yaitu 99,19%. Realisasi pada persentse Tersedianya Air

Baku untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari 99% hampir mencapai 100 % target

tidak dapat tercapai dikarenakan :

58.58% 58.76%

60.55%

57.00%

58.00%

59.00%

60.00%

61.00%


Grafik Pencapaian Indikator (Persentase Rumah tangga Bersanitasi)

Series1

23

Permasalahan :

1. Permasalahan/hambatan dengan pertimbangan aspek sosial, rendahnya kesadaran

masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya.

2. Masih banyaknya penduduk yang buang air besar sembarangan tentu menyebabkan

buruknya kualitas air, terutama pada sumbersumber air yang seharusnya menjadi

sumber penghidupan warga. Dengan tingkat populasi yang tinggi, namun kesadaran

lingkungan yang rendah semakin memperparah kondisi tersebut.

3. Permasalahan/hambatan dengan pertimbangan aspek ekonomi, rendahnya alokasi

APBD II yang digunakan untuk memperbaiki layanan air bersih dan sanitasi.

4. Permasalahan/hambatan dengan pertimbangan aspek teknologi, kurangnya teknologi

yang memadai untuk mengatasi permasalahan akses air bersih dan sanitasi. Namun,

perlu kita garis bawai terlebih dahulu. Pengadaan teknologi yang canggih dalam

mengatasi masalah ini tentunya erat kaitannya dengan masyarakatnya sendiri.

Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam mengelola dan merawat sarana dan

fasilitas yang telah disediakan merupakan kunci utama dalam penerapan teknologi

yang digunakan. Oleh karena itu keterlibatan warga masyarakat dalam pengelolaan air

bersih dan sanitasi merupakan titik sentral dalam pemberdayaan.

Solusi :

1. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengadakan sosialisasi guna

membangun pelajaran publik dan informasi lingkungan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat itu sendiri

2. Menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan yang

berwawasan budaya.

3. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan berupaya maksimal untuk

mengusulkan anggaran lain selain dari APBD II dengan harapan bisa mencapai target

sampai dengan masa akhir periode pembangunan daerah.

Persentase Rumah tangga yang mendapatkan air bersih dan Persentase Rumah Tangga yang

Bersanitasimerupakan issue yang sama dengan Persentase Tersedianya Air Baku untuk

memenuhi kebutuhan minimal sehari hari yaitu meningkatkan akses pelayanan bagi

masyarakat dalam memperoleh kehidupan yang bersih, yang diwujudkan oleh pemerintah

melalui beberapa kegiatan diantaranya yaitu :

24

1. Kegiatan Pengelolaan PAMSIMAS.

2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum (DAK).

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Komunal (DAK).

4. Pembangunan Sistem Pengelolaan Airm Minum (SPAM) Perdesaan wilayah Cianjur

IV (Banprov 2017).

5. Pembangunan MCK Wilayah Cianjur I (Banprov 2017)

Realisasi yang dapat di capai pada 2 indikator tersebut terealisasi 60.29% untuk Persentase

Rumah Tangga yang mendapatkan akses air bersih dan Realisasi 60.55 % untuk indicator

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi. Target tidak dapat tercapai 100 %

dikarenakanrendahnya alokasi APBD II yang digunakan untuk memperbaiki layanan air

bersih dan sanitasi. hal itu tentu jauh dari kata layak, karena masyarakat yang sejahtera di

mulai dari pola hidup yang bersih dengan di dukung sarana dan prasarananya.

SASARAN 2

Munculnya permukiman kumuh di Kabupaten Cianjur, disebabkan oleh dua faktor

yaitu faktor fisik dan faktor nonfisik. Faktor fisik lebih cenderung pada tersedianya lahan di

perkotaan yang semakin berkurang menyebabkan para penduduk membuat permukiman di

lahan-lahan yang tidak diperuntukkan, contohnya bantaran sungai, sawah, rawa dan lahan

terbuka lainnya. Sedang faktor nonfisik disebabkan karena tingginya harga lahan untuk

membuat perumahan menjadikan para penduduk, khusunya penduduk dengan tingkat

ekonomi menengah kebawah bermukim di daerah-daerah yang ilegal karena

ketidakmampuan untuk membeli lahan-lahan tersebut. Berikut Gambaran Kawasan Kumuh di

Wilayah Perkotaan Kabupaten Cianjur.

25

GAMBAR 3.6

PETA KAWASAN KUMUH

Sesuai dengan SK Bupati Nomor 648/Kep.196-Tarkim/2014 tentang penetapan lokasi

kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Cianjur Daftar Lokasi Kawasan Permukiman

Kumuh di Kabupaten Cianjur yaitu :

26

No Lokasi Kelurahan/Desa Nama Kawasan Rukun Warga Luas (Ha) Posisi Geografis

1 Kelurahan Muka

Kecamatan Cianjur Cimenteng 10,13,19,20,21 3.2 6048′27,28S-10708'43,53𝐸

2 Kelurahan Sayang

Kecamatan Cianjur

Pabuaran Pasarbeas

Pataruman

Gang Rinjani

05,06,07,18,20

11

14

8,0

4,0

4,3

6049′38,51"𝑆-10708'42,71"𝐸

6049′42,37"S-10708'28,30"𝐸

6049′36,66"S-10708'24,72"𝐸

3 Kelurahan Pamoyanan

Kecamatan Cianjur

Bantaran Sungai

Cianjur Loji

07,09

18

5,0

3,0 6049′18,30"S-10708'12",01𝐸

6049′21,87"S-10708'3,76𝐸

4 Desa Babakan karet

Kecamatan Cianjur Kareo 02,11 4,40 6048′07,96"S-10707'33,18𝐸

5 Desa Sindangjaya

Kecamatan Cipanas Dusun I 01 2,50 6043′27,77"S-10702,5",36𝐸

JUMLAH 18 34,40

Perbandingan Capaian Kinerja pada sasaran 2 dapat di sajikan dalam table sebgai berikut :


Indikator Kinerja

Kondisi Kinerja Awal Renstra

2016

Hasil S / d 2016

Target 2017

Realisasi 2017

Tercapai /

Tidak Tercapai

Hasil S / d 2017

Target Akhir

Renstra 2021

Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

56.7% 17.14 % 37.68 % 17.15 % X 17.15 % 68.87 %

Persentase Rumah Tidak Layak huni

100 % 100 % 100 % 90 %

Sumber : Bidang Perumahan dan Pemukiman, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.

27



tahun 2015


Renstra 2016

Hasil S / d 2016

Target 2017

Realisasi 2017

Tercapai / Tidak

Tercapai

Hasil S / d 2017

Target Akhir

Renstra 2021

Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan

9.3% 17.14 % 17.14 % 17.15 % X 17.15 % 68.87 % 56.7%


Perhitungan penangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yaitu seperti

dibawah ini :

Luas Lingkungan permukiman kumuh yang ditangani

𝐿𝑢𝑎𝑠𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑖𝑚𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑚𝑢ℎ 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑥 100% =

5,9

34.40 𝑥 100 % = 17.15 %

Gambar 3.7


9.30%

17.14% 17.15%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%


Grafik Pencapaian Indikator (Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan)

Series1

28



tahun 2015


Renstra 2016

Hasil S / d 2016

Target 2017

Realisasi 2017

Tercapai / Tidak

Tercapai

Hasil S / d 2017

Target Akhir

Renstra 2021

Persentase Rumah Tidak Layak huni

9.3% 17.14 % 17.14 % 17.15 % X 17.15 % 68.87 % 56.7%


Perhitungan Rumah tidak layak huni yaitu seperti dibawah ini :

Jumlah RUTILAHU yang ditangani dalam 1 tahun

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝑈𝑇𝐼𝐿𝐴𝐻𝑈 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑡𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛𝑖 𝑥 100% =

1

1 𝑥 100 % = 100 %

Gambar 3.8


Sasaran Strategis yang ke 2 Berkurangnya Kawasan Kumuh mempunyai 2 indiktaor kinerja

yaitu Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan dan

Persentase Rumah Tidak Layak Huni, dengan realisasi 17.15% untuk persentase penanganan

luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan dari target 37, 68 %. Dalam hal ini Dinas

Perumahan Kawasan dan Pertanahan telah berupaya secara maksimal untuk mencapai target

dengan melakukan pembangunan untuk penanganan luasan kawasan kumuh di kawasan

perkotaan yaitu kegiatan sebagai berikut :

1. Penanganan Kawasan Kumuh perkotaan

2. Peningkatan Rencana Pencegahan Peningkatan Kawasan Kumuh perkotaan

(RP2KPKP)

112.8%

61.2%

100%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%


Grafik Pencapaian Indikator(Persentase Rumah Layak Huni)

Series1

29

3. Pembangunan Prasrana dan Sarana Umum Perumahan (PSU)

4. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan

5. Pembangunan Jembatan Gantung / Plat (Banprov 2017)

6. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni

Dengan upaya-upaya kegiatan pembangunan di atas Dinas Perumahan Kawasan Permukiman

tidak hanya melakukan penataan di perkotaan saja karena kemunculan kawasan permukiman

kumuh diakibatkan karena adanya daya tarik daerah perkotaan yang memiliki tingkat

pelayanan fasilitas kota yang tinggi, banyaknya lowongan pekerjaan dan kemudahan

jangkauan. Daya tarik tersebut semakin diperkuat oleh adanya pengaruh dari wilayah desa

(non urban) yaitu rendahnya fasilitas tingkat pelayanan, sempitnya lapangan pekerjaan,

sulitnya pengembangan perekonomian dan makin berkurangnya lahan produktif. Kedua

faktor tersebut mempengaruhi keinginan penduduk desa untuk berpindah ke kota yang

menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah, yang berawal dari rendahnya

pengetahuan, keterampilan, modal dan kesadaran yang mereka miliki. Kondisi ini mendorong

timbulnya kawasan permukiman di daerah perkotaan maka di adakannya kegiatan yang

mendukung sasaran 2 ini yaitu pembangunan jembatan dan pembangunan prasarana dan

sarana umum perumahan (PSU) yang sebagian di arahkan ke wilayah selatan hal ini untuk

mencegah terjadinya urbanisasi karena kalau sarana dan prasarana di wilayah pedesaan

terfasilitasi masyarakat pedesaan mampu mengembangkan daerahnhya sendiri untuk peluang

usaha demi kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat itu sendiri yang sesuai dengan Visi

Kabupaten Cianjur.

SASARAN 3

Masalah umum tentang ruang terbuka hijau dalam permasalahan perkotaan adalah kurang

terstrukturnya perkembangan perkotaan dan menurunnya kualitas lingkungan hidup, yang

berakibat pada perubahan perilaku masyarakat yang kontra produktif dan menimbulkan

kerugian/bencana.Penurunan kualitas lingkungan menyebabkan penurunan tingkat

produktifias masyarakat, menurunkan tingkat kesehatan dan angka harapan hidup

masyarakat, bahkan dapat menyebabkan kelainan genetik dan penurunan tingkat kecerdasan

anak-anak. Selain itu, perubahan perilaku masyarakat akibat kurangnya ruang kota yang

dapat menyalurkan kebutuhan interaksi sosial dan pelepas ketegangan yang dialami oleh

masyarakat perkotaan.

30

Isu tentang kurangnya penyelenggaraan "Ruang Terbuka Hijau (RTH)" di perkotaan, baik

secara kualitatif maupun kuantitatif, mendorong terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Kurang proporsionalnya ketersediaan RTH menyebabkan rendahnya tingkat kenyamanan

kota, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat menghilangkan nilai-nilai

budaya lokal.Kurangnya keterlibatan stakeholder dalam penyelenggaraan RTH. Lemahnya

kelembagaan ini disebabkan belum adanya aturan dan pedoman yang jelas tentang

penyelenggaraan RTH. RTH masih dianggap sebagai suatu yang belum penting/marginal.

Pelibatan staholder dan SDM, diharapkan mampu menggalang partisipasi atas

penyelenggaraan RTH. Masalah pembiayaan yang menjadi hambatan bagi pemerintah/pemda

dapat diatasi bersama.Ketersediaan lahan di perkotaan semakin lama semakin terbatas, tetapi

ada lahan di perkotaan yang dibiarkan terlantar dan kurang dimanfaatkan.Perebutan

penggunaan ruang, khususnya pada jalur pedestrian sebagai tempat untuk penghijauan jalan,

seringkali memicu konflik kepentingan. Fungsi jalur pedestrian seringkali dinomorduakan,

pemanfaatan pedestrian jauh dari fungsi utamanya.Permasalahan dan isu penting tentang

penyelenggaraan RTH perlu dicermati untuk mencari pemecahan yang komprehensif, dengan

pendekatan yang holistik maka penyelenggaraan RTH perkotaan akan dapat dijalankan sesuai

dengan maksud dan tujuannya.

Berikut gambaran pencapaian RTH pada sasaran 3


Indikator Kinerja


Renstra 2016

Hasil S / d 2016

Target 2017

Realisasi 2017

Tercapai / Tidak

Tercapai

Hasil S / d 2017

Target Akhir

Renstra 2021

Persentase RTH Taman di wilayah perkotaan

1 % 48.83 % 0.90 % 5.26% 5.26% 0.95 %

Persentase Daya Tampung Pemakaman Umum Wilayah Perkotaan

30 % 44 % 44 % 25 %


31



tahun 2015 Kondisi Kinerja Awal Renstra

2016

Hasil S / d 2016

Target 2017

Realisasi 2017

Tercapai / Tidak

Tercapai

Hasil S / d 2017

Target Akhir Renstra

2021

Persentase RTH Taman di wilayah perkotaan

0 % 0 % 0.123 % 0.90 % √ 5.26 % 5.26 % 0.95%


Perhitungan RTH Taman diwilayah perkotaan yaitu seperti dibawah ini :

Jumlah RTH yang dikelola

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑅𝐷𝑇𝑅 𝑤𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑜𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑥 100% =

430.388

5.700 𝑥 100 % = 5.26 %

Gambar 3.9


0.61%0.12%

5.26%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%


Grafik Pencapaian Indikator (Persentase RTH Taman di wilayah perkotaan)

Series1

32




2016

Hasil S / d 2016

Target 2017

Realisasi 2017

Tercapai / Tidak

Tercapai

Hasil S / d 2017


2021

Persentase Daya Tampung Pemakaman Umum Wilayah Perkotaan

- - - 30 % 44 % 44 % 25 %


Perhitungan Daya Tampung Pemakaman Umum wilayah perkotaan yaitu seperti dibawah ini:

Jumlah Daya tampung TPU

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑊𝑖𝑙𝑎𝑦𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑥 100% =

233.265

533.799 𝑥 100 % = 44 %

Gambar 3.9


Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Permasalah RTH (Ruang

Terbuka Hijau disajikan dalam Sasaran 3 yaitu Meningkatnya RTH(Ruang Terbuka Hijau)

Kota yang tertata dengan 2 indikator Kinerja yaitu Persentase RTH Taman di Wilayah

Perkotaan dan Persentase Daya Tampung Pemakaman Umum Wilayah Perkotaan Indicator

tersebut dapat terealisasi 5.26 % dari indicator Persentase RTH Taman di wilayah Perkotaan

dan 44% dari indicator persentase Pemakaman.

0.00% 0.00%

44.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%


Grafik Pencapaian Indikator (Persentase Daya Tampung Pemakaman Umum Wilayah Perkotaan)

Series1

33

SASARAN 4

Terwujudnya pembangunan berkelanjutan merupakan dambaan tiap kawasan atau kota dalam

melaksanakan pembangunannya sebab dengan terwujudnya pembangunan berkelanjutan

berarti telah menjamin kesejahteraan kehidupan untuk generasi sekarang dan generasi yang

akan datang dalam segala dimensi kehidupan. Dengan melihat kondisi seperti sekarang ini,

dimana ketersediaan lahan semakin terbatas maka dibutuhkan para perencana kota yang dapat

mengatasi masalah kompleks perkotaan yang menghambat terwujudnya pembangunan yang

berkelanjutan.Proses pembangunan terutama bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat

baik secara spiritual maupun material. Definisi ini menunjukan bahwa adanya suatu

pembangunan karena suatu kebutuhan, dan masalah. Adanya keinginan untuk memenuhi

kebutuhan tersebut adalah suatu harapan. Sedangkan jika harapan tersebut tidak tercapai

berarti, hal itu adalah masalah. Dengan demikian pembangunan mempunyai hubungan yang

erat dengan masalah. Karena titik tolak pembangunan dimulai dari tindakan mengurangi

masalah tersebut dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan meningkatkan untuk mencapai

suatu tingkatan yang layak.

Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan issue Pembangunan tidak akan

terselesaikan tanpa adanya penambahan lahan untuk kepentingan pembangunan maka dari itu

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman yaitu melalui Sasaran yang ke-4 ini menjadi salah

satu pemecahan masalah pembangunan yaitu dengan meningkatkan Ketersediaan tanah

untuk Kegiatan Pembangunan dan Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan Indikator

Kinerja Persentase Luasa Tanah milik pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan di

Kabupaten Cianjur.

Berikut gambaran pencapaian pada sasaran 4




2016

Hasil S / d 2016

Target 2017

Realisasi 2017

Tercapai / Tidak

Tercapai

Hasil S / d 2017


2021

Persentase Luas Tanah milik pemda yang tersedia untuk kegiatan pembangunan

- - - 100 % 100 % 8% 80 %

Sumber : Bidang Pertanahan, Ket: *) angka sementara, **) angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.

34

Gambar 4.0


Dengan target 100 % pada tahun 2017 dan dapat di realisasikan juga 80% dari perencanaan

yang telah direncanakan pada tahun 2017. Meskipun sudah mencapai realisasi 80% tetapi

masih banyak lahan yang harus di bebaskan untuk pembangunan Kabupaten Cianjur untuk

tahun tahun berikutnya.

3.3AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun 2017 disajikan

sebagai dasar untuk melakukan evaluasi.

Sasaran 1

Tabel 3.8 Realisai Anggaran

No PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN

(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

(%)

1. Program

Penyediaan dan

Pengelolaan Air

Baku

4.871.234.300,- 4.678.683.935,- 96.05%

1. Pembangunan

Prasarana Pengambilan

dan Saluran Pembawa

Air Baku

4.871.234.300,- 4.678.683.935,- 96.05%

1. Program

Pengembangan

Kinaerja Air

Minum, Sanitasi

dan Air Limbah

11.368.885.000,-

10.810.070.014,- 95%

0.00% 0.00%

80.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%


Grafik Pencapaian Indikator Persentase Luas Tanah milik pemda yang tersedia untuk kegiatan

pembangunan

Series1

35

1. Pengelolaan

PAMSIMAS

635.235.000,- 610.772.400,- 96.15%

2. Pembangunan Sarana

dan Prasarana Air

Minum (DAK)

3.942.067.000,- 3.511.453.689,- 89.08%

3. Pembangunan Sarana

dan Prasarana Sanitasi

Komunal (DAK)

4.901.583.000,- 4.896.583.000,- 99.90%

4. Sarana dan Prasarana

Sanitasi Dikawasan

Gunung Padang

Kabupaten Cianjur

(Banprov 2017)

390.000.000,- 357.153.175,- 91.58%

5. Pembangunan Sistem

Pengelolaan Air Minum

(SPAM) Perdesaan

Wilayah Cianjur IV

(Banprov 2017)

750.000.000,- 723.807.500,- 96.51%

6. Pembangunan MCK

Wilayah Cianjur 1

(Banprov 2017)

750.000.000,- 710.300.250,- 94.71%

Total Anggaran untuk

mencapai Sasaran 1.

16.240.119.300,- 15.488.753.949,- 95.37 %

Sasaran 2

Tabel 3.9 Realisai Anggaran


(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

(%)

1. Program

Lingkungan Sehat

Perumahan

1. Penanganan Kawasan

Kumuh Perkotaan

1.761.802.000,- 1.716.561.200,- 97.43%

2. Penyusunan Rencana

Pencegahan Peningkatan

Kawasan Permukiman

Kumuh Perkotaan

(RP2KPKP)

431.810.000,- 427.400.000,- 98.98%

3. Pembangunan Prasarana

dan Sarana Umum (PSU)

14.255.930.100,- 13.912.264.390,- 97.59%

4. Penataan Lingkungan

Permukiman Penduduk

Perdesaan

572.060.000,- 538.945.450,- 94.21%

5. Pembangunan Jembatan

Gantung/Jembatan Plat di

Kabupaten Cianjur

(Banprov 2017)

15.900.000.000,- 14.718.608.100,- 92.57%

6. Rehabilitasi Rumah Tidak

Layak Huni Banprov 2017

25.000.000,- 23.713.900,- 94.86 %


mencapai Sasaran 2

32.946.602.100,- 31.337.493.040,- 95.11 %

36

Sasaran 3 Tabel 4.0 Realisai Anggaran


(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

(%)

1. Program

Pengelolaan Areal

Pemakaman

384.750.000,- 370.340.000,- 96.25%

1. Pengelolaan Areal

Pemakaman

384.750.000,- 370.340.000,- 96.25%

2. Program

Pengelolaan

Ruang Terbuka

Hijau (RTH)

21.568.412.500,- 20.495.051.012,- 95.11%

1. Penataan RTH 2.819.375.000,- 2.687.553.450,- 95.32%

2. Pemeliharaan RTH 522.615.000,- 505.178.974,- 96.66%

3. Penataan Landmark

Alun-alun Kota Cianjur

18.226.422.500,- 17.302.318.588,- 94.93%


mencapai sasaran

pada Misi I..

21.953.162.500,- 20.865.391.012,- 95.04%

Sasaran 4

Tabel 4.1Realisai Anggaran


(Rp)

Realisasi

(Rp)

Capaian

(%)

1. Program

Administrasi

Pertanahan

68.141.389.100,- 56.304.310.205,- 82.63 %

1. Pengadaan Tanah untuk

Kepentingan Umum

Sekabupaten Cianjur

67.874.589.100,- 56.076.975.205,- 82.62%

2. Penyelesaian Masalah

Pertanahan

266.800.000,- 227.335.000,- 85.21%

3. Pembangunan Sistem

Pengelolaan Air Minum

(SPAM) Perdesaan

Wilayah Cianjur IV

(Banprov 2017)

750.000.000,- 723.807.500,- 96.51%

4. Pembangunan MCK

Wilayah Cianjur 1

(Banprov 2017)

750.000.000,- 710.300.250,- 94.71%


mencapai sasaran 4

68.141.389.100,- 56.304.310.205,- 82.63 %

37

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai penutup dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Dinas

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 2017, dapat

disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Kabupaten Cianjur 2017 telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas

sasaran-sasaran strategisnya. Hasil evaluasi dan analisis pencapaian indikator sasaran

terhadap 4 sasaran yang mencakup 8 indikator kinerja sasaran dengan diketahui bahwa 4

indikator kinerja sasaran mencapai kategori sangat Tinggi atau ≥ 91% 4 indikator kinerja

sasaran mencapai kategori sedang atau rata-rata 50%.Hal tersebut menunjukkan bahwa

perencanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur

perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja

yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan


B. SARAN

Untuk mengoptimalkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan

Pertanahan. ke depan, perlu lebih ditekankan pada pencapaian outcomes dan benefit, serta

langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa yang akan datang antara lain :

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara

proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Perangkat Daerah (Sekretariat

dan Bidang-Bidang), petugas teknis di kecamatan-kecamatan, petugas teknis

Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga

Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam

mendukung pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan Permukiman dan

pertanahan Kabupaten Cianjur.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup

agar penyelenggaraan pemerintahan di bidang Perumahan Permukiman dan

Pertanahan berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh

dukungan dari berbagai pihak.

Documents

KATA PENGANTAR - cianjurkab.go.id · KATA PENGANTAR Laporan ... Gambar 3.6 Peta Kawasan Kumuh 25 Gambar 3.7 ... Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,