KATA PENGANTAR - Kabupaten Banyuwangi · Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang ... hasil analisis pencapaian sasaran terhadap 38 sasaran ... angka kemiskinan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012

Kata Pengantar i

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan

karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 dapat diselesaikan dengan

baik, sebagaimana diamanatkan dalam Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 ini berpedoman

pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang

Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara substantif LAKIP Kabupaten Banyuwangi merupakan sarana

pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah yang menginformasikan tentang penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam

mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Selain itu, LAKIP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 merupakan media

pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015,

hal ini sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan

akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government. Hasil

pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten

Banyuwangi tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni

masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan

kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



Kata Pengantar ii

Akhir kata, semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja ini bermanfaat dan dapat

digunakan sebagai bahan tambahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta

peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan terhadap masyarakat.

Banyuwangi, Maret 2013



Ikhtisar Eksekutif iii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada

pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result

oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen

pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang

memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis

organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat

terukur, dapat diuji dan diandalkan.

Tahun 2012 merupakan tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan

sasaran RPJMD 2010-2015, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-

indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor

7 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tersebut untuk mewujudkan

Visi telah ditetapkan 9 Misi yang diinstisarikan menjadi 5 Misi, 7 Tujuan dan 42

Sasaran. Berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja tahun 2012, telah

ditetapkan 38 (tiga puluh delapan sasaran), dengan indikator sasaran sebanyak 275

(dua ratus tujuh puluh lima) indikator sasaran, dengan rincian sebagai berikut :

Misi I terdiri dari 1 tujuan, 4 sasaran dan 36 indikator sasaran;

Misi II terdiri dari 1 tujuan, 13 sasaran dan 75 indikator sasaran;

Misi III terdiri dari 2 tujuan, 8 sasaran dan 48 indikator sasaran;

Misi IV terdiri dari 2 tujuan, 7 sasaran dan 73 indikator sasaran;

Misi V terdiri dari 1 tujuan, 6 sasaran dan 43 indikator sasaran.

Capaian sasaran pada Misi pertama, sebanyak 34 indikator sasaran atau

94,04 % kategori baik sekali, 1 indikator sasaran atau 2,78 % kategori baik dan 1

indikator sasaran atau 2,78 % masih kurang.



Ikhtisar Eksekutif iv

Capaian Misi kedua, sebanyak 57 indikator sasaran atau 76 % kategori baik

sekali, 17 indikator sasaran atau 22,67 % kategori baik, 1 indikator sasaran atau 1,33

% kategori cukup.

Capaian Misi ketiga sebanyak 43 indikator sasaran atau 89,58 % kategori

baik sekali, 3 indikator sasaran atau 6,25 % kategori baik, 2 indikator sasaran atau

4,17 % masih kurang.

Capaian Misi keempat sebanyak 62 indikator sasaran atau 84,93 % kategori

baik sekali, 6 indikator sasaran atau 8,22 % kategori baik, 1 indikator sasaran atau

1,37 % kategori cukup dan 4 indikator sasaran atau 5,48 % masih kurang.

Sedangkan Misi kelima sebanyak 34 indikator sasaran atau 79,07 %

kategori baik sekali, 3 indikator sasaran atau 6,98 % kategori baik, 2 indikator

sasaran atau 4,65 % kategori cukup dan 4 indikator sasaran atau 9,30 % masih

kurang

Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang

telah ditetapkan diperoleh 91 indikator sasaran atau 33,09 % telah sesuai dengan

target, 63 indikator sasaran atau 22,91 % belum mencapai target dan 121 indikator

sasaran atau 40 % telah melampaui target. Tingkat ketercapaian indikator sasaran

dirinci sebagai berikut :

Misi pertama dengan 36 indikator sasaran diperoleh 20 indikator sasaran atau

55,56 % telah sesuai target, 5 indikator sasaran atau 13,89 % tidak mencapai

target dan 11 indikator sasaran atau 30,56 % telah melampaui target.

Misi kedua dengan 75 indikator sasaran diperoleh 10 indikator sasaran atau

13,33 % telah sesuai dengan target, 24 indikator sasaran atau 32 % tidak

mencapai target dan 41 indikator sasaran atau 54,67 % telah melampaui

target.

Misi ketiga dengan 48 indikator sasaran diperoleh 14 indikator sasaran atau

29,17 % telah sesuai dengan target, 7 indikator sasaran atau 14,58 % tidak


target.

Misi keempat dengan 73 indikator sasaran diperoleh 30 indikator sasaran atau




Ikhtisar Eksekutif v


target.

Misi kelima dengan 43 indikator sasaran diperoleh 17 indikator sasaran atau



target.

Selanjutnya, hasil analisis pencapaian sasaran terhadap 38 sasaran

mencakup 275 indikator sasaran diketahui sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) sasaran

atau sebanyak 97,37 % dikategorikan baik sekali dan 1 (satu) sasaran atau 2,63 %

dikategorikan baik.



Daftar Isi vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................... i-ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................... iii-v

DAFTAR ISI ...................................................................................................... vi

DAFTAR TABEL ............................................................................................... vii-x

DAFTAR GAMBAR .......................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang ...................................................................... 1-5

1.2. Bidang Kewenangan ............................................................. 5-6

1.3. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB ............................................... 6-9

1.4. Aspek Strategis Kabupaten Banyuwangi .............................. 9-16

1.5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah ................................. 16-17

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2010 – 2015 ................................. 18

a. Visi .................................................................................... 18-20

b. Misi .................................................................................... 20-22

c. Tujuan ............................................................................... 22

d. Sasaran ............................................................................ 22-32

e. Indikator Kinerja Utama .................................................... 33-41

f. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2010 – 2015 ......... 41-43

2.2. Rencana Kinerja ................................................................... 43-44

2.3. Penetapan Kinerja ................................................................. 44-55

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja ............................................................... 56-65

3.2. Analisis Capaian Kinerja ........................................................ 65-106

3.3. Akuntabilitas Keuangan ......................................................... 106-116

BAB IV PENUTUP ........................................................................................ 117-121

LAMPIRAN :

1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2012

2. Penetapan Kinerja Tahun 2012

3. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2010-2015



Daftar Tabel vii

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2009 – 2012 ............................................

7

Tabel 1.2. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2012 .......................................................

12

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2012 .......................................................

13

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 .....................................

14

Tabel 1.5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 .....................................

14

Tabel 2.1. Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Daerah Kabupaten Banyuwangi ............................................. 31

Tabel 2.2 Prioritas Pembangunan Daerah .............................................. 42

Tabel 3.1. Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran .............. 59

Tabel 3.2. Ketercapaian Indikator Sasaran terhadap Target .................. 59

Tabel 3.3. Pencapaian Target Misi .......................................................... 65

Tabel 3.4. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Tata

Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih ..........................

65

Tabel 3.5. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya

Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai

oleh Meningkatnya Etos Kerja Dan Budaya Kerja Pegawai .

67

Tabel 3.6. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Menguatnya

Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang

Konprehensif Dan Berkeadilan ............................................

68


kesadaran dan penegakan hukum ........................................

68

Tabel 3.8. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 5 Menurunnya buta

aksara ...................................................................................

69


partisipasi pendidikan ...........................................................

70



Daftar Tabel viii


kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan .............

71


Meningkatnya usia harapan hidup ........................................

73

Tabel 3.12. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 9 Menurunnya angka

kematian bayi .......................................................................

74

Tabel 3.13. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 10 Menurunnya

angka kematian ibu melahirkan .............................................

74

Tabel 3.14. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 11 Menurunnya anak

balita dibawah garis merah ...................................................

75


prevalensi gizi kurang pada balita .........................................

75


peserta KB aktif ....................................................................

76


cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan ...........................

76

Tabel 3.18. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 15 Tersedianya obat

dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan

bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat ......................

77

Tabel 3.19. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 16 Tersedianya

tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional ..

78

Tabel 3.20. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 17

Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam

pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu,

Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren ...........................

81


daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis

pertanian ..............................................................................

81

Tabel 3.22. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 19 Meningkatkan

industri olahan dan kreatif berbasis pertanian ......................

84

Tabel 3.23. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 20

Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan

85


investasi di daerah baik PMA maupun PMDN .......................

85



Daftar Tabel ix


pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai

Plengkung, Sukamade dan lainnya ......................................

86


profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM ................

87


jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring

pelaku ekonomi ...................................................................

88

Tabel 3.28. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 25 Tersusunnya

regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan

ekonomi di daerah ................................................................

88


sarana informasi dan alat transportasi ...................................

90


kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana

yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata .............

91


sarana dan prasarana penunjang pertanian .........................

91


kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana

yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi ..........

93


prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam

jumlah kualitas yang memadai ............................................

94

Tabel 3.34. Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 31 Tersusunnya

dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara

terpadu dan konprehensif ...................................................

97


jumlah jalan poros desa

97


tingkat pengangguran ..........................................................

98


angka kemiskinan ................................................................

99

Tabel 3.38 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 35 Meningkatnya

program-program pembangunan yang berbasis pada



Daftar Tabel x

pengarusutamaan gender .................................................... 100


jaminan dan perlindungan sosial masyarakat ......................

102


peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam

berbagai kegiatan pembangunan .......................................

103


upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal ............

104

Tabel 3.42. Perkembangan PAD Kabupaten Banyuwangi ..................... 109

Tabel 3.43. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2010-2012 ...............................................................

110

Tabel 3.44. Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2010-2012 ...............................................................

111

Tabel 3.45. Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2010-2012 ................................................................

112

Tabel 3.46. Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi Tahun

2010-2012 ...........................................................................

113

Tabel 3.47 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012 .......................... 114

Tabel 3.48 Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012 .................................. 116



Daftar Gambar xi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Luas Kabupaten Banyuwangi Dibedakan Menurut

Penggunaannya ......................................................

10

Gambar 1.2. Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi ............... 11



Bab I Pendahuluan 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Semangat Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan, telah

menumbuhkembangkan perubahan etos kerja yang lebih dinamis dan strategis

menuju kearah yang lebih baik. Semangat reformasi birokrasi telah mewarnai

pendayagunaan aparatur dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan

berdasarkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan

memperhatikan tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih dan optimalisasi

pelayanan publik.

Agar Good Governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan

baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu :

Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Good Governance yang efektif menuntut

adanya koordinasi yang baik, serta integritas, profesional, etos kerja dan moral

yang tinggi, dengan demikian konsep Good Governance dalam penyelenggaraan

pemerintahan merupakan tantangan tersendiri.

Terwujudnya pemerintahan yang baik diera reformasi ini, merupakan

prasyarat bagi setiap instansi pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat

dalam mencapai tujuan serta cita-cita kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, pengembangan dan penetapan sistem pertanggungjawaban yang

tepat, jelas, terukur dan legitimate sangat diperlukan, sehingga penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna,

berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan

nepotisme. Selain itu, diperlukan adanya mekanisme untuk meregulasi

akuntabilitas pada setiap tingkatan instansi pemerintahan.

Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada tingkatan responsibilitas

manajerial pada setiap lingkungan dalam organisasi. Masing-masing individu

pada setiap lingkungan organisasi bertanggungjawab atas kegiatan yang

dilaksanakan di unit kerjanya kepada atasan langsungnya. Konsep inilah yang

membedakan adanya kegiatan yang terkendali (Controllable Activities) dengan

kegiatan yang tidak terkendali (Uncontrollable Activities). Kegiatan yang



Bab I Pendahuluan 2

terkendali merupakan kegiatan yang secara nyata dapat dikendalikan oleh

seseorang atau suatu pihak. Ini berarti, kegiatan tersebut benar-benar

direncanakan, dilaksanakan dan dinilai/dievaluasi hasilnya oleh pihak yang

berwenang.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Perencanaan Strategis

melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam

dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan

kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan

atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan TAP MPR Nomor

XI/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelengaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sebagai tindak lanjut dari 2 (dua) produk hukum tersebut diterbitkan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP).

Sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah

diminta untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(LAKIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi organisasi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan

kebijakan yang percayakan dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang

telah ditetapkan melalui alat pertanggunggunawaban secara periodik setiap akhir

tahun anggaran berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Selain itu, LAKIP berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan

alat pendorong terwujudnya Good Governance. Dalam perspektif yang lebih luas,

maka LAKIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Selanjutnya, bertitik tolak dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 – 2015, Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, Inpres Nomor



Bab I Pendahuluan 3

7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa penyusunan

LAKIP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 berisi ikhtisar pencapaian sasaran

sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja dan dokumen

perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai

pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai

dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi yang menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan

pemerintahan. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil

kegiatan tahun 2012.

a. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LAKIP Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 ini

dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

Pemerintahan Daerah Tahun 2012. Adapun tujuannya adalah untuk :

a. Memberikan informasi mengenai capaian kinerja Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi selama Tahun Anggaran 2012;

b. Bahan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk

perbaikan ditahun-tahun berikutnya.

b. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan LAKIP Kabupaten Banyuwangi Tahun

2012 sebagai berikut :

1. TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelengaraan Negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang - Undang

Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



Bab I Pendahuluan 4

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4844);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang

Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007;

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor

239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan


10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

Kep/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan


11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2009

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi

Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan

Daerah;


Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;


Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;



Bab I Pendahuluan 5


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2010 – 2015;


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun Anggaran 2012;


Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun Anggaran 2012.

1.2. Bidang Kewenangan

Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Pasal 14 bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan

pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota meliputi :

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;

b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

d. penyediaan sarana dan prasarana umum;

e. penanganan bidang kesehatan;

f. penyelenggaraan pendidikan;

g. penanggulangan masalah sosial;

h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;

i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;

j. pengendalian lingkungan hidup;

k. pelayanan pertanahan;

l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;

n. pelayanan administrasi penanaman modal;

o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan

p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sedangkan urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan

meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan

potensi unggulan daerah yang bersangkutan.



Bab I Pendahuluan 6

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintan Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada

Masyarakat, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi,

dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, disebutkan bahwa urusan wajib yang

dilaksanakan meliputi : pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum,

penataan ruang, perencanaan pembangunan, perumahan, kepemudaan dan

olahraga, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil dan menengah,

kependudukan dan catatan sipil, ketenagakerjaan, ketahanan pangan,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan

keluarga sejahtera, perhubungan, komunikasi dan informatika, pertanahan,

kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian,

pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, statistik, kearsipan; dan

perpustakaan.

Sedangkan urusan pilihan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah

berdasarkan Peraturan Pemerintan Nomor 3 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007, meliputi : kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan,

energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan; dan

ketransmigrasian.

1.3. Pertumbuhan Ekonomi / PDRB

Kondisi perekonomian daerah secara makro di Kabupaten Banyuwangi

dari tahun 2009 hingga 2010 menunjukkan pergerakan yang stabil. Hal ini dapat

ditunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun 2009

sebesar 5,39 persen menjadi 6,81 persen tahun 2010. Pertumbuhan ini antara

lain disebabkan intervensi pemulihan ekonomi nasional oleh Pemerintah Pusat,

dengan pengelolaan arus modal (capital inflow), nilai tukar (exchange rate),

menjaga laju inflasi di level regional, serta promosi investasi secara pesat pada

tahun 2010. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi dapat mengalami recovery

sehingga tahun 2010 mencapai sebesar 6,1 persen, lebih tinggi dari sasaran

yang telah ditetapkan sebesar 5,0 persen.



Bab I Pendahuluan 7

Adapun pada tahun 2011, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten

Banyuwangi diprediksi stabil pada posisi 6,08-6,27 persen. Pertumbuhan ini

diprediksi merupakan kondisi stabilitas pergerakan ekonomi yang didukung

dengan peningkatan daya beli masyarakat, perluasan investasi, stimulasi belanja

pemerintah dan surplus perdagangan dalam daerah.

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Banyuwangi dapat

ditunjukkan oleh perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Angka Dasar

Harga Konstan (PDRB ADHK). Sejak tahun 2010, PDRB ADHK Kabupaten

Banyuwangi mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2010 sebesar

Rp 11,082 triliun, meningkat menjadi Rp 11,77 triliun pada tahun 2011 dan

diprediksi pada tahun 2012 meningkat menjadi . Secara rinci dapat dilihat pada

tabel berikut :

Tabel 1.1

PDRB ADHK dan Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2009 - 2012

No

. Sektor

Realisasi Kondisi Prediksi 2012

2009 2010 2011

1 Pertanian 5.134.326,25 5.450.548,92 5.774.827 6.144.416

2 Pertambangan &

Penggalian 426.031,59 452.270,83 482.773 513.670

3 Industri Pengolahan 588.452,20 624.694,90 657.300 699.367

4 Listrik, Gas dan Air

Minum 65.685,97 69.731,56 74.436 79.200

5 Bangunan 33.470,68 35.532,13 37.758 40.175

6 Perdagangan,

Restoran & Hotel 2.511.102,45 2.665.761,00 2.873.804 3.057.728

7 Pengangkutan &

Komunikasi 451.014,23 478.792,15 506.246 538.646

8 Bank dan Lembaga

Keuangan 671.011,14 712.338,65 744.334

791.971

9 Jasa-Jasa 558.234,84 592.616,47 625.667 665.709

Total 10.439.329,31 11.082.286,61 11.777.146 12.530.883

Pertumbuhan Ekonomi 6,04 persen 6,81 persen 6,27 persen 6,20 - 6,40

persen Sumber: RKPD Kabupaten Banyuwangi 2012

Pertumbuhan ekonomi yang stabil tersebut terutama ditopang oleh sektor

perdagangan, hotel dan restoran yang mampu tumbuh rata-rata diatas 7% setiap

tahunnya. Pada tahun 2009, sektor ini memberikan kontribusi pada total PDRB

sebesar 2,5 triliun rupiah, pada tahun 2010 meningkat menjadi sebesar 2,7 triliun



Bab I Pendahuluan 8

rupiah, 2,8 triliun rupiah pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 diprediksi

mencapai 3,0 triliun rupiah.

Sementara sektor paling besar yang menopang tetap pada sektor

pertanian yang mempunyai kontribusi paling besar sejak beberapa tahun terakhir.

Namun demikian sektor ini tumbuh berada dibawah pertumbuhan ekonomi

kabupaten. Meskipun pertumbuhannya tidak signifikan namun sektor ini tetap

menjadi sektor paling dominan dengan angka tiap tahunnya mendekati 50% atau

separo nilai PDRB total Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2010 sektor ini

menyumbang sebesar 5,4 triliun rupiah, pada tahun 2011 sebesar 5,7 triliun

rupiah, pada tahun 2012 diprediksikan sebesar 6,1 triliun rupiah.

Berdasarkan prediksi PDRB di atas maka diperkirakan stabilitas ekonomi

di Kabupaten Banyuwangi dalam tahun 2012 tetap dijaga dan mulai

menunjukkan kondisi peningkatan. Perkembangan diharapkan terjadi dengan

jumlah barang dan jasa yang secara fisik dihasilkan bertambah besar

dibandingkan dengan tahun 2011. Pertumbuhan yang meningkat pada tahun

2012 diharapkan menumbuhkan sektor modern seperti jasa dan manufaktur

namun tetap harus dipastikan pertumbuhan juga terjadi di sektor-sektor dimana

orang miskin bekerja.

Peningkatan PDRB di Kabupaten Banyuwangi disebabkan peningkatan

konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, investasi, dan perdagangan antar

daerah. Di sektor investasi pada tahun 2009 terdapat penurunan modal asing

sebesar US $ 300.000 dan penanaman modal dalam negeri sebesar Rp. 130,38

miliar. Meskipun berbagai kemajuan pembangunan daerah telah dicapai pada

tahun 2010 dan pada tahun 2011 serta diprekdisikan naik pada tahun 2012,

namun masih banyak permasalahan yang harus dipecahkan dalam

pembangunan agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2010-

2015 yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kemajuan perekonomian memang sudah sangat baik. Pertumbuhan

ekonomi yang sudah dicapai terus meningkat dan cukup tinggi. Namun demikian

penyumbang dari pertumbuhan ekonomi masih terpusat pada sektor-sektor dan

wilayah-wilayah tertentu. Manfaat dari pertumbuhan ekonomi masih belum

dinikmati oleh seluruh masyarakat secara merata. Oleh sebab itu, pertumbuhan



Bab I Pendahuluan 9

ekonomi yang berkeadilan merupakan suatu tantangan yang harus dapat

dicarikan jalan keluarnya.

1.4. Aspek Strategis Kabupaten Banyuwangi

1. Kondisi Geografis

Secara geografis, Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur

Pulau Jawa. Wilayah daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan

yang merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah

dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar garis

pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan daerah

penghasil berbagai biota laut.

Topografi wilayah daratan Kabupaten Banyuwangi bagian barat dan

utara pada umumnya merupakan pegunungan dan bagian selatan sebagian

besar merupakan dataran rendah. Tingkat kemiringan rata-rata pada wilayah

bagian barat dan utara 400, dengan rata-rata curah hujan lebih tinggi bila

dibanding dengan bagian wilayah lainnya. Daratan yang datar sebagaian besar

mempunyai tingkat kemiringan kurang dari 150, dengan rata-rata curah hujan

cukup memadai untuk ketersediaan budidaya pertanian.

Kabupaten Banyuwangi merupakan kabupaten paling luas se-Jawa

Timur, dengan luas wilayah 5.782,50 km2. Wilayah Kabupaten Banyuwangi

sebagian besar masih merupakan daerah kawasan hutan, karena besaran

wilayah yang termasuk kawasan hutan lebih banyak kalau dibandingkan

kawasan-kawasan lainnya. Area kawasan hutan mencapai 183.396,34 ha atau

sekitar 31,72 persen; daerah persawahan sekitar 66.152 ha atau 11,44 persen

dan perkebunan dengan luas sekitar 82.143,63 ha atau 14,21 persen;

sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah permukiman mencapai luas

sekitar 127.454,22 ha atau 22,04 persen. Sisanya telah dipergunakan oleh

penduduk Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai manfaat yang ada, seperti

jalan, ladang dan lain-lainnya.

Berdasarkan data statistik, potensi lahan pertanian di Kabupaten

Banyuwangi berada dalam peringkat ketiga setelah Kabupaten Malang dan

Kabupaten Jember. Tidaklah mengherankan kalau Kabupaten Banyuwangi

menjadi salah satu lumbung pangan di Provinsi Jawa Timur. Disamping potensi

di bidang pertanian, Kabupaten Banyuwangi merupakan daerah produksi



Bab I Pendahuluan 10

tanaman perkebunan dan kehutanan, serta memiliki potensi untuk

dikembangkan sebagai daerah penghasil ternak yang merupakan sumber

pertumbuhan baru perekonomian rakyat. Dengan bentangan pantai yang cukup

panjang, dalam perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya kelautan

dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan diversifikasi

pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

Gambar 1.1

Luas Kabupaten Banyuwangi

Dibedakan Menurut Penggunaannya

Sumber : Banyuwangi Dalam Angka 2012

Kabupaten Banyuwangi memiliki panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta

jumlah pulau sebanyak 15 buah. Seluruh wilayah tersebut telah memberikan manfaat

besar bagi kemajuan ekonomi penduduk Kabupaten Banyuwangi. Dataran rendah

yang terbentang luas dari selatan hingga utara di mana di dalamnya terdapat banyak

sungai yang selalu mengalir di sepanjang tahun. Di Kabupaten Banyuwangi tercatat

35 DAS, sehingga disamping dapat mengairi hamparan sawah yang sangat luas juga

berpengaruh positif terhadap tingkat kesuburan tanah.

Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi Kabupaten Banyuwangi terletak

antara 7 o , 43 – 80 o ,46 Lintang Selatan dan 113 o ,53 - 114 o ,38 Bujur Timur.

Hutan (31,72 %) Sawah (11,44 %)

Lain-lain (17,59 %) Ladang (2,80 %)

Perkebunan (14,21 %) Permukiman (22,04 %)

Tambak (0,31 %)




Wilayah Kabupaten Banyuwangi mempunyai ketinggian antara 25 – 100 meter di

atas permukaan air laut. Secara administratif Kabupaten Banyuwangi mempunyai

batas daerah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso.

b. Sebelah Timur : Selat Bali.

c. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

d. Sebelah Barat : Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Gambar 1.2

Peta Administrasi Kabupaten Banyuwangi

Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi terbagi atas 24

Kecamatan, 189 Desa dan 28 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

P. Watupagar

P. KarangbolongP. Lutung

P. Mustika

P. Merah

P. Bedil

P. Kalong

P. Watulayar

P. Mandi




Tabel 1.2

Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan


No. Kecamatan Jumlah

Desa Kelurahan

1. Pesanggaran 5 -

2. Siliragung 5 -

3. Bangorejo 7 -

4. Purwoharjo 8 -

5. Tegaldlimo 9 -

6. Muncar 10 -

7. Cluring 9 -

8. Gambiran 6 -

9. Tegalsari 6 -

10. Glenmore 7 -

11. Kalibaru 6 -

12. Genteng 5 -

13. Srono 10 -

14. Rogojampi 18 -

15. Kabat 16 -

16. Singojuruh 11 -

17. Sempu 7 -

18. Songgon 9 -

19. Glagah 8 2

20. Licin 8 -

21. Banyuwangi - 18

22. Giri 2 4

23. Kalipuro 5 4

24. Wongsorejo 12 -

JUMLAH 189 28

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Banyuwangi




2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2012 mencapai

1.614.416 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki – laki 799.441 jiwa dan

jumlah penduduk perempuan 814.975 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk rata –

rata 279,168 jiwa/km².

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur


No Kelompok Umur / Tahun Jumlah Prosentase

1 0 - 4 103.993 6,44

2 5 - 9 130.447 8,08

3 10 - 14 132.583 8,21

4 15 - 19 144.092 8,93

5 20 - 24 130.801 8,10

6 25 - 29 152.531 9,45

7 30 - 34 150.440 9,32

8 35 - 39 152.781 9,46

9 40 - 44 145.787 9,03

10 45 - 49 140.428 8,70

11 50 - 59 70.122 4,34

12 60 - 64 60.881 3,77

13 65 - 69 54.412 3,37

14 70 - 74 30.110 1,87

15 > 75 15.008 0,93

JUMLAH 1.614.416 100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi

Penduduk Kabupaten Banyuwangi sebagian besar bermata pencaharian

bidang Pertanian / Perkebunan yang mendominasi keseluruhan jumlah

penduduk yaitu mencapai 28,06 %. Secara terperinci jumlah penduduk yang

dikelompokkan berdasarkan mata pencaharian, diuraikan dalam tabel berikut :




Tabel 1.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian


No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase

1. Belum / Tidak Bekerja 275.106 27,02

2. Mengurus Rumah Tangga 122.259 12,01

3. Pelajar / Mahasiswa 234.622 23,04

4. Pensiunan 7.030 0,69

5. Pegawai Negeri Sipil 12.233 1,20

6. TNI 1.306 0,13

7. POLRI 1.200 0,12

8. Perdagangan 44.915 4,41

9. Pertanian / Perkebunan 285.668 28,06

10. Peternakan 607 0,06

11. Nelayan / Perikanan 11.385 1,12

12. Lainya 21.773 2,14

JUMLAH 1.018.104 100

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi

Sedangkan menurut kelompok tingkat pendidikan masih didominasi

oleh kelompok pendidikan tingkat SD / Sederajat yaitu sebesar 493.677 atau

31,29 % dari jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 1.577.823 jiwa, secara rinci

dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.5

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan


No Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase

1. Belum / Tidak Sekolah 309.707 19,63

2. Tidak Tamat SD 282.532 17,91

3. SD / Sederajat 493.677 31,29

4. SLTP / Sederajat 258.551 16,39

5. SLTA / Sederajat 195.787 12,41

6. Diploma I / II 5.736 0,36

7. Diploma III 6.604 0,42

8. Strata I 24.280 1,54

9. Strata II 900 0,06

10. Strata III 49 0,00

Jumlah 1.577.823 100

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Banyuwangi




Potensi penduduk tersebut, diharapkan mampu memiliki daya dukung

terhadap pelaksanaan program dalam pembangunan yang ditujukan dalam

upaya pencapaian visi dan misi Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Banyuwangi, bahwa tujuan utama

dari pembangunan di Kabupaten Banyuwangi adalah untuk meningkatkan

kemakmuran atau kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Tidak hanya

sejahtera melainkan juga mandiri dan berakhlak. Semua itu dilakukan melalui

dua pilar pokok yaitu peningkatan perekonomian dan kualitas sumber daya

manusia. Untuk mencapai kesejahteraan semacam itu, digunakan 4 (empat)

strategi pembangunan secara umum yaitu : pro growth, pro jop dan pro poor, pro

environtment.

1. Pro Growth berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan.

Strategi pertumbuhan tetap digunakan dengan tujuan untuk memperbesar

produk domestik. Namun demikian strategi pertumbuhan dilaksanakan secara

bersamaan dengan strategi pemerataan pembangunan melalui startegi jalur

ganda (dua track strategi). Strategis pertumbuhan dapat dilihat dari

meningkatnya PDRB dan pendapatan per kapita penduduk, namun disisi lain

terjadi ketimpangan antar wilayah dan antar penduduk. Ketimpangan ini terjadi

karena gagalnya asumsi trickle down effect sebagai mekanisme pemerataan

dalam strategi pertumbuhan ekonomi. Strategi pro growth dilaksanakan

dengan tidak mengabaikan aspek keadilan dan pemenuhan hak-hak dasar

rakyat baik dalam bidang soial ekonomi dan politik sehingga dicapai

kesejahteraan yang berkeadilan.Upaya yang dilakukan melalui sejumlah

instrumen yaitu peningkatan investasi, penciptaan iklim usaha yang kondusif,

pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

2. Pro job berarti pembangunan diarahkan untuk mendorong terbukanya peluang

kerja bagi angkatan kerja, khususnya tenaga terdidik (bagi lulusan sekolah

setingkat SLTA dan Perguruan Tinggi) dan tenaga terlatih. Strategi yang

dilakukan meliputi tiga langkah : 1) Perluasan kesempatan kerja berarti

mendorong berkembangnya sektor riil di Kabupaten Banyuwangi terutama

sektor pertanian, perdagangan dan jasa, industri berbasis pertanian dan

pariwisata; 2) Peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja yang

dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi; 3)




Menjaga iklim ketenagakerjaan melalui penataan hubungan industrial dan

perlindungan tenaga kerja.

3. Pro poor berarti pembangunan yang memiliki dimensi keberpihakan kepada

kelompok-kelompok masyarakat yang tidak beruntung atau termarjinalkan.

Strategi yang dilakukan meliputi tiga klaster sesuai dengan tingkat

kemiskinannya, yaitu : 1) Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin,

yang diarahkan pada rumah tangga sangat miskin, miskin, dan hampir miskin;

2) Meningkatkan pendapatan dan taraf hidup kelompok masyarakat melalui

usaha dan bekerja bersama untuk mencapai keberdayaan dan

kemandiriannya; 3) Membuka akses permodalan bagi pelaku usaha mikro

dan kecil.

4. Pro environtment, diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang

mengikuti prisip pengelolaan yang lestari terhadap lingkungan, sehingga tidak

mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah, air, dan udara yang pada

gilirannya mengalami degradasi yang berakibat pada timbulnya bencana.

1.5. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi mengacu

pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, yang telah

ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi

berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah;

2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Dinas Daerah (16 Dinas) : Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olah Raga,

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Peternakan, Dinas

Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan

Umum Pengairan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Perindustrian,




Perdagangan dan Pertambangan, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil,

Menengah, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Sosial,

Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas

Kelautan dan Perikanan, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil dan Dinas Pendapatan.

4. Lembaga Teknis Daerah :

-Inspektorat;

-(8 Badan) : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan

Kepegawaian dan Diklat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan

Pemerintahan Desa, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Berencana, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Badan Lingkungan Hidup;

-Kantor (2 Kantor) : Kantor Ketahanan Pangan, dan Kantor Perpustakaan,

Arsip dan Dokumentasi;

-RSUD (2 RSUD) : RSUD Blambangan dan RSUD Genteng

5. Kecamatan (24 Kecamatan) : Wongsorejo, Kalipuro, Giri, Glagah, Licin,

Banyuwangi, Kabat, Rpgojampi, Songgon, Singojuruh, Sempu, Genteng,

Glenmore, Kalibaru, Tegalsari, Srono, Muncar, Tegaldlimo, Purwoharjo,

Bangorejo, Cluring, Gambiran, Pesanggaran dan Siliragung;

6. Kelurahan (28) : Pakis, Sobo, Kebalenan, Penganjuran, Tukangkayu,

Kertosari, Karangrejo, Kepatihan, Panderejo, Singonegaran, Temenggungan,

Kampungmelayu, Kampungmandar, Lateng, Singotrunan, Pengantigan,

Sumberejo, Tamanbaru, Kalipuro, Klatak, Gombengsari, Bulusan, Banjarsari,

Bakungan, Boyolangu, Mojopanggung, Penataban dan Giri.

Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana

Daerah diatur dalam Perda tersendiri, yaitu :

-Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi;

-Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Banyuwangi.



Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja 18

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2010 - 2015

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),

perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh

instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis baik

lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem

Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan

perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat

menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang

dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 merupakan Dokumen

perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun

(perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan,

sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.

RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan

kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah,

efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara

bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

a. Visi

Visi berkaitan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi

Pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara

konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi merupakan

rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode

perencanaan, untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai dalam jangka

waktu tertentu. Jadi visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa

depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi

Pemerintah.




Berdasarkan kondisi Kabupaten Banyuwangi dewasa ini, serta

peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun

mendatang, pasangan H. ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) – YUSUF

WIDYATMOKO (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Banyuwangi

tahun 2010-2015 sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG MANDIRI,

SEJAHTERA DAN BERAKHLAK MULIA MELALUI PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA”.

Penjelasan dari Visi sebagai berikut:

1) Kemandirian Daerah adalah kemampuan nyata pemerintah daerah dan

masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus kepentingan

daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi

masyarakatnya, termasuk di dalamnya upaya yang sungguh-sungguh

agar secara bertahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-

pihak lain (luar) tanpa kehilangan adanya kerjasama dengan daerah-

daerah lain yang saling menguntungkan.

2) Kesejahteraan Masyarakat yang Berakhlak Mulia, ditandai oleh semakin

meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan

adanya perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar pokok

manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan

lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya

ekonomi yang memadai. Peningkatan kualitas kehidupan ini akan lebih

difokuskan pada upaya pengentasan masyarakat miskin sehingga

secara simultan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara

keseluruhan, serta adanya iklim berusaha dan berkegiatan ekonomi

yang sehat untuk kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

3) Perlu ditekankan disini bahwa kemajuan-kemajuan yang ingin diraih

tidak hanya sekedar kemajuan di bidang fisik dan ekonomi saja.

Kemajuan-kemajuan itu juga berkaitan dengan dimensi mental –

spiritual, keagamaan, kebudayaan dan non fisik, agar kehidupan

masyarakat benar-benar sejahtera lahir dan batin serta berakhlak mulia.

4) Peningkatan perekonomian diarahkan untuk meningkatkan

pertumbuhan perekonomian rakyat dengan mendorong secara

sungguh-sungguh simpul-simpul ekonomi rakyat utamanya pertanian,




industri, perdagangan dan jasa, lembaga keuangan dan koperasi, serta

pariwisata yang didukung oleh infrastruktur fisik dan non-fisik yang

memadai.

5) Untuk mempercepat program-program tersebut perlu ditingkatkan

pelayanan publik melalui optimalisasi kinerja instansi Pemerintah

Daerah yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Visi Kabupaten Banyuwangi tersebut berpedoman pada Visi

Pembangunan Kabupaten Banyuwangi yang termuat dalam Rencana Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2005-2025, yaitu :

“KABUPATEN BANYUWANGI YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN

MANDIRI BERBASIS AGROBISNIS DAN EKOWISATA TERPADU”, dengan

Misinya :

1. Mewujudkan masyarakat Kabupaten Banyuwangi yang religius, dan

menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal;

2. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan SDM berasas

pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan;

4. Mewujudkan peningkatan pembangunan insfrastruktur sosial dan ekonomi

yang berkelanjutan;

5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, profesional, dan

bertanggung jawab;

6. Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang mandiri berbasis agribisnis

terpadu;

7. Mewujudkan Kabupaten Banyuwangi yang mandiri berbasi ekowisata

terpadu.

b. Misi

Misi adalah perwujudan dari keinginan menyatukan langkah dan gerak

dalam mencapai visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi pasangan

H. ABDULLAH AZWAR ANAS (Bupati) – YUSUF WIDYATMOKO (Wakil

Bupati) ditetapkan 9 (sembilan) Misi sebagai berikut :




1) Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih dan demokratis melalui

penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan

transparan.

2) Meningkatkan kebersamaan dan kerjasama antara pemerintah, pelaku

usaha dan kelompok-kelompok masyarakat untuk mempercepat

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3) Membangun kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan

mengoptimalkan sumberdaya daerah yang berpijak pada pemberdayaan

masyarakat, berkelanjutan dan aspek kelestarian lingkungan.

4) Meningkatkan sumber-sumber pendanaan dan ketepatan alokasi investasi

pembangunan melalui penciptaan iklim yang kondusif untuk

pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja.

5) Mengoptimalkan ketepatan alokasi dan distribusi sumber-sumber daerah,

khususnya APBD, untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.

6) Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

7) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan, pendidikan dan

sosial dasar lainnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan

teknologi serta kearifan lokal.

8) Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana publik dengan

memperhatikan kelestarian lingkungan.

9) Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pembuatan peraturan

daerah, penegakan peraturan dan pelaksanaan hukum yang berkeadilan.

Dari sembilan misi diatas dapat diintisarikan menjadi beberapa poin

penting yang saling berkaitan satu sama lain dalam upaya mewujudkan visi

yang telah ditetapkan. Intisari Misi adalah sebagai berikut:

1) Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean

governance).

2) Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan,

kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

3) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi

yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal.

4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik.




5) Mewujudkan kesejahateraan masyarakat melalui optimalisasi

sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat,

pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

c. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang telah

ditentukan. Untuk mencapai visi dan misi telah ditetapkan 7 (tujuh) tujuan,

yaitu sebagai berikut :

1) Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui

harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan.

2) Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas, merata dan terjangkau

bagi seluruh masyarakat.

3) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam

upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat.

4) Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi.

5) Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik.

6) Menurunkan kesenjangan antar wilayah khususnya dalam hal

ketersediaan sarana dan prasarana fisik.

7) Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah

berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan.

d. Sasaran

Sasaran merupakan gambaran yang diinginkan melalui tindakan -

tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran merupakan

penjabaran dari tujuan organisasi.

Berdasarkan tujuan di atas, sasaran-sasaran strategis yang akan

dicapai Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama periode RPJMD disertai

indikator kinerja, dimana indikator kinerja ini sebagai alat ukur keberhasilan

sasaran strategis selama tahun 2010-2015 adalah sebagai berikut :




.

MISI I :

Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance

Tujuan 1 :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih melalui Harmonisasi Kebijakan Yang

Komprehensif dan Berkeadilan

SASARAN INDIKATOR KINERJA

Sasaran Strategis 1 :

Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik dan

bersih

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Pengelolaan arsip secara baku

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Tersimpannya arsip inaktif dan statis

Cakupan patroli petugas Satpol PP

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan

Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang

baik

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Rasio bayi berAkte Kelahiran

Rasio pasangan berAkte Nikah

Kepemilikan KTP

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah ditetapkan

dengan Perda

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan

dengan Perda / Perkada

Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan

dengan Perkada

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

Buku "Kabupaten dalam Angka"

Buku "PDRB Kabupaten"


Meningkatnya kualitas SDM

aparatur pemerintah daerah

yang ditandai oleh

meningkatnya etos kerja dan

budaya kerja pegawai

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat


Menguatnya kapasitas

kelembagaan melalui

regulasi yang konprehensif

dan berkeadilan

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Lahan bersertifikat

Penyelesaian kasus tanah


Meningkatnya kesadaran

dan penegakan hukum

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan pembinaan politik daerah

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

Penegakan PERDA

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan) di Kabupaten

Angka kriminalitas

Jumlah demo

Penyelesaian izin lokasi




MISI II :

Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan

Kebutuhan Dasar Lainnya

Tujuan 2 :

Meningkatkan Pelayanan Publik yang Berkualitas, Merata dan

Terjangkau Bagi Seluruh Masyarakat



Menurunnya angka buta

aksara

Angka melek huruf (AMH)

Angka rata-rata lama sekolah

Angka partisipasi kasar SD/MI

Angka partisipasi kasar SLTP

Angka partisipasi kasar SLTA

Angka Partisipasi Murni :

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C


Meningkatnya angka

partisipasi pendidikan

Pendidikan Dasar :

Angka partisipasi sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio guru/murid

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Pendidikan Menengah Pertama : (SLTP/MTs) :


Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio guru terhadap murid

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata

Pendidikan Menengah Atas : (SMA/SMK/MA) :





Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) :

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Kelulusan :

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV



masyarakat akan pentingnya

pendidikan

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Jumlah perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah



moral peserta didik

-


Menurunnya angka kejahatan

bersumber dekadensi moral

-


Meningkatnya usia harapan

hidup

Angka usia harapan hidup

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan kunjungan bayi

BOR (Bed Occupancy rate )

AVLOS ( Average Length of Stay)




BTO (Bed Turn Over)

TOI ( Turn Over Interval)

Angka Kematian > 48 jam (GDR)

Angka Kematian < 48 jam (NDR)

Sasaran Strategis 10

Menurunnya angka kematian

bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000 kelahiran)


Menurunnya jumlah kematian

maternal

-


Menurunnya angka kematian

ibu melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani


Menurunnya anak balita

dibawah garis merah

Persentase balita gizi buruk

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan


Menurunnya prevalensi gizi

kurang pada balita

Rasio posyandu per satuan balita


Meningkatnya cakupan

persalinan oleh tenaga

kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan


Meningkatnya peserta KB aktif

Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rasio akseptor KB

Cakupan peserta KB aktif

Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I


Tersedianya obat dan

perbekalan kesehatan yang

aman, bermutu dan

bermanfaat serta terjangkau

oleh masyarakat

Cakupan puskesmas

Cakupan pembantu puskesmas

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk


Tersedianya berbagai

kebijakan, pedoman dan

akses sistem informasi

kesehatan (SIK) daerah di

seluruh institusi pelayanan

kesehatan

-


Tersedianya tenaga

kesehatan yang cukup,

berkualitas dan profesional

Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

Jumlah Rumah Sakit

Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling

Jumlah Tenaga Medis

Keperawatan (perawat dan bidan)

Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

Tenaga kesehatan

Sanitarian

Ahli gizi

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk

Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk


Terberdayakannya masyarakat

melalui keterlibatan di dalam

pelayanan kesehatan, seperti

terlibat dalam Posyandu,

Polindes, dan Pos Siaga serta

Poskestren

Posyandu aktif




MISI III :

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi

Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

Tujuan 3 :

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas dan Merata Dalam Upaya Mewujudkan Kemandirian

Eonomi Masyarakat



Meningkatnya daya saing

daerah dan kemandirian

ekonomi berbasis pertanian

Produksi daging (Ton/Th)

Produksi telor (Ton/Th)

Produksi susu (ton/Th)

Mortalitas ternak (angka kematian ternak)

Kejadian penyakit

Jumlah Puskewan

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB

Nilai tukar petani

Gabah

Beras (Ton)

Kesediaan pangan utama

Produksi perikanan

Konsumsi ikan


Meningkatkan industri olahan

dan kreatif berbasis pertanian

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Ekspor bersih perdagangan

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri

Pertumbuhan industri


Termanfaatkannya fungsi

ekologi, ekonomi dan sosial

hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis

Kerusakan kawasan hutan


Meningkatnya investasi di

daerah baik PMA maupun

PMDN

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)

Rasio daya serap tenaga kerja

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)


Meningkatnya pemanfaatan

potensi pariwisata seperti

Kawah Ijen, Pantai

Plengkung, Sukamade dan

lainnya

Kunjungan wisata domistik

Kunjungan wisata mancanegara

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB


Meningkatnya profesionalisme

pengelolaan koperasi dan

UMKM

Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Jumlah BPR / LKM

Usaha Mikro dan Kecil




MISI III :

Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi

Yang Berkualitas dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

Tujuan 4 :

Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Terintegrasi



Meningkatnya jejaring antar

daerah, provinsi dan pusat

serta jejaring pelaku ekonomi

Jenis dan jumlah bank dan cabang

Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang


Tersusunnya regulasi yang

berhubungan dengan

kompetisi kegiatan ekonomi di

daerah

Lama proses perjinan

Penyelesaian ijin lokasi

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi Pemerintah

Pajak daerah (milyar RP)

Retribusi Daerah (milyar RP)

Macam pajak daerah

Macam retribusi daerah

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Perda ekonomi kerakyatan

MISI IV :

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infranstruktur Publik

Tujuan 5 :

Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Publik



Meningkatnya sarana

informasi dan alat transportasi

Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah surat kabar nasional / lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran TV lokal

Web site milik pemerintah daerah

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jumlah arus penumpang angkutan umum

Rasio ijin trayek

Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Angkutan darat

Kepemilikan KIR angkutan umum

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum

Pemasangan Rambu-rambu

Sasaran Strategis 31:

Meningkatnya kualitas dan

kuantitas jalan dan sarana

serta prasarana yang

menghubungkan daerah-

daerah tujuan wisata



Meningkatnya sarana dan

prasarana penunjang

pertanian

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan lain

keperluan

Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau

(degradasi DAS)

Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan

Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai yang

terkenan abrasi

Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis

Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil




Daur ulang sistem irigasi

Rasio Jaringan Irigasi

Persentase penduduk yang memiliki lahan


Meningkatnya kuantitas dan

kualitas jalan dan sarana serta

prasarana yang

menghubungkan pusat-pusat

kegiatan ekonomi

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal per

tahun

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio rumah layak huni

Rasio permukiman layak huni

Panjang jalan dilalui Roda 4

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran

pembuangan air (minimal 1,5 m)

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan

rumah liar

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Lingkungan Pemukiman

Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground

sill

Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara sungai

MISI IV :

Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infranstruktur Publik

Tujuan 6 :

Menurunkan Kesenjangan Antar Wilayah Khususnya Dalam Hal Ketersediaan

Sarana dan Prasarana Fisik



Meningkatnya prasarana dan

sarana pendidikan dan

kesehatan dalam jumlah

kualitas yang memadai

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Jumlah klub olahraga

Jumlah gedung olahraga

Rumah tangga pengguna air bersih

Rumah tangga pengguna listrik

Rumah tangga ber-Sanitasi

Lingkungan pemukiman kumuh

Rumah layak huni

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Persentase penanganan sampah

Persentase luas pemukiman yang tertata

Pencemaran status mutu air

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Penegakan hukum lingkungan

Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil





Tersusunnya dan tertatanya

RTRW Kabupaten

Banyuwangi secara terpadu

dan konprehensif

Ketaatan terhadap RTRW

Luas wilayah produktif

Luas wilayah industri

Luas wilayah kebanjiran

Luas wilayah kekeringan

Luas wilayah perkotaan

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan


Meningkatnya jumlah jalan

poros desa

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman

penduduk (mimal dilalui roda 4)

MISI V :

Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah

Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan

Dan Berwawasan Lingkungan

Tujuan 7 :

Meningkatkan Kesejahteraan melalui Optimalisasi Sumberdaya

Daerah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan

Lingkungan



Menurunnya tingkat

pengangguran

Angka partisipasi angkatan kerja

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Pencari kerja yang ditempatkan

Tingkat pengganguran terbuka

Keselamatan dan perlindungan

Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah

Rasio ketergantungan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM & TU )


Menurunnya angka

kemiskinan

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th)


Meningkatnya program-

program pembangunan yang

berbasis pada

pengarusutamaan gender

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Rasio KDRT

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif)

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif)

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari

tindakan kekerasan


Meningkatnya jaminan dan

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti

rehabilitasi




perlindungan sosial

masyarakat

PMKS yang memperoleh bantuan sosial

Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial


Meningkatnya peranan

kelompok-kelompok dalam

masyarakat di dalam berbagai

kegiatan pembangunan

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan

masyarakat (LPM)

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB

Cakupan bina kelompok petani

Cakupan bina kelompok nelayan

Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun

Produksi perikanan kelompok nelayan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Cakupan bina kelompok pengrajin

Jumlah LSM

LPM Berprestasi

PKK aktif

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat

Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat


Meningkatnya upaya

pelestarian dan

pengembangan budaya lokal

Jumlah group kesenian

Jumlah gedung

Penyelenggaraan festival seni dan budaya

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan




Visi: Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi Tujuan Sasaran

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance)

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui harmonisasi kebijakan yang komprehensif dan berkeadilan

1. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

2. Meningkatnya kualitas SDM aparatur pemerintah daerah yang ditandai oleh meningkatnya etos kerja dan budaya kerja pegawai;

3. Menguatnya kapasitas kelembagaan melalui regulasi yang komprehensif dan berkeadilan

4. Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum

2. Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan bidang Pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya

2. Meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat

5. Menurunnya angka buta aksara; 6. Meningkatnya angka partisipasi

pendidikan; 7. Meningkatnya kesadaran masyarakat

akan pentingnya pendidikan; 8. Meningkatnya kesadaran moral

peserta didik; 9. Menurunnya angka kejahatan

bersumber dekadensi moral; 10. Meningkatnya usia harapan hidup; 11. Menurunnya angka kematian bayi; 12. Menurunnya jumlah kematian

maternal; 13. Menurunnya angka kematian ibu

melahirkan; 14. Menurunnya anak balita di bawah

garis merah; 15. Menurunnya prevalensi gizi kurang

pada balita; 16. Meningkatnya cakupan persalinan

oleh tenaga kesehatan; 17. Meningkatnya peserta KB aktif; 18. Tersedianya obat dan perbekalan

kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh masyarakat;

19. Tersedianya berbagai kebijakan, pedoman dan akses sistem informasi kesehatan (SIK) daerah di seluruh institusi pelayanan kesehatan;

20. Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional; serta

21. Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos-siaga serta Poskestren.

3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan berbasis kearifan lokal

3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan merata dalam upaya mewujudkan kemadirian ekonomi masyarakat

4. Meningkatkan pembangunan ekonomi terintegrasi

22. Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian ekonomi berbasis pertanian;

23. Meningkatkan industri olahan yang inovatif dan kreatif berbasis pertanian;

24. Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan;

25. Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN;

26. Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya;

27. Meningkatnya profesionalisme pengelolaan Koperasi dan UMKM;

28. Meningkatnya jejaring kekuatan ekonomi antar kabupaten, provinsi

Tabel. 2.1.

Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Kabupaten Banyuwangi




dan nasional serta jejaring pelaku ekonomi; serta

29. Tersusunnyaregulasi penguatan ekonomi kerakyatan.

4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur publik

5. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur publik

6. Menurunkan kesenjangan

antar wilayah khususnya dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana fisik

30. Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi;

31. Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata;

32. Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian;

33. Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi;

34. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;

35. Tersusun dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan komprehensif; serta

36. Meningkatnya jumlah jalan poros desa.

5. Mewujudkan kesejahateraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan dan berwawasan lingkungan

7. Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

37. Menurunnya tingkat pengangguran; 38. Menurunnya angka kemiskinan; 39. Meningkatnya program-program

pembangunan yang berbasis pada pengarusutamaan gender;

40. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat;

41. Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan; serta

42. Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal.




e. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan sebagai ukuran keberhasilan

dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. IKU Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi mengacu pada Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja

Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Banyuwangi 2010-2015, sebagai berikut :

NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Terwujudnya tata kelola

pemerintahan yang baik

dan bersih

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan

Pengelolaan arsip secara baku

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Tersimpannya arsip inaktif dan statis

Cakupan patroli petugas Satpol PP

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten


Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa

yang baik

Sistim Informasi Manajemen Pemda

Rasio bayi berAkte Kelahiran

Rasio pasangan berAkte Nikah

Kepemilikan KTP

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi

Penerapan KTP nasional berbasis NIK

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah

ditetapkan dengan Perda

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah

ditetapkan dengan Perda / Perkada

Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah

ditetapkan dengan Perkada

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD

Buku "Kabupaten dalam Angka"


Tingkat efektifitas anggaran *

Tingkat Efisiensi Anggaran *

Jumlah Perda yang diselesaikan *

2. Meningkatnya kualitas

SDM aparatur

pemerintah daerah yang


% Jumlah keluhan masyarakat *




ditandai oleh

meningkatnya etos kerja

dan budaya kerja

pegawai

3. Menguatnya kapasitas

kelembagaan melalui

regulasi yang

konprehensif dan

berkeadilan

Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Lahan bersertifikat


4. Meningkatnya kesadaran

dan penegakan hukum

Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Kegiatan pembinaan politik daerah

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

Penegakan PERDA

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) di Kabupaten

Angka kriminalitas

Jumlah demo

Penyelesaian izin lokasi

5. Menurunnya angka buta

aksara

Angka melek huruf (AMH) *

Angka rata-rata lama sekolah

Angka partisipasi kasar SD/MI

Angka partisipasi kasar SLTP

Angka partisipasi kasar SLTA


Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A *

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B *

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C

6. Meningkatnya angka


Pendidikan Dasar :


Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah

Rasio guru/murid

Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Pendidikan Menengah Pertama : (SLTP/MTs)





Pendidikan Menengah Atas : (SMA/SMK/MA)









Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka Kelulusan :

Angka Kelulusan (AL) SD/MI

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA



masyarakat akan

pentingnya pendidikan

Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta

aksara)

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Jumlah perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

8 Meningkatnya usia

harapan hidup

Angka usia harapan hidup *

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

(UCI) *

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

DBD

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin

Cakupan kunjungan bayi *

BOR (Bed Occupancy rate ) *

AVLOS ( Average Length of Stay)

BTO (Bed Turn Over)


Angka Kematian > 48 jam (GDR)


9 Menurunnya angka

kematian bayi

Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000

kelahiran) *




10 Menurunnya angka

kematian ibu melahirkan

Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran

hidup)

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani *

11 Menurunnya anak balita

dibawah garis merah

Persentase balita gizi buruk *


12 Menurunnya prevalensi

gizi kurang pada balita


13 Meningkatnya cakupan


kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan

14 Meningkatnya peserta

KB aktif

Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rasio akseptor KB

Cakupan peserta KB aktif


15 Tersedianya obat dan

perbekalan kesehatan

yang aman, bermutu dan

bermanfaat serta

terjangkau oleh

masyarakat

Cakupan puskesmas *

Cakupan pembantu puskesmas

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk


16 Tersedianya tenaga


berkualitas dan

profesional

Rasio dokter per satuan penduduk

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk

Jumlah Rumah Sakit

Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling *

Jumlah Poliklinik *

Jumlah Tenaga Medis

Keperawatan (perawat dan bidan)

Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi)

Tenaga kesehatan

Sanitarian

Ahli gizi

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk


17 Terberdayakannya

masyarakat melalui

keterlibatan di dalam

pelayanan kesehatan,

Posyandu aktif




seperti terlibat dalam

Posyandu, Polindes, dan

Pos Siaga serta

Poskestren

18 Meningkatnya daya saing


ekonomi berbasis

pertanian

Produksi daging (Ton/Th) *

Produksi telor (Ton/Th) *

Produksi susu (ton/Th) *

Mortalitas ternak (angka kematian ternak)

Kejadian penyakit

Jumlah Puskewan

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per

hektar

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap

PDRB

Nilai tukar petani *

Gabah

Beras (Ton)

Kesediaan pangan utama

Produksi perikanan *

Konsumsi ikan *

19 Meningkatkan industri

olahan dan kreatif

berbasis pertanian

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Ekspor bersih perdagangan

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor

industri *


20 Termanfaatkannya fungsi

ekologi, ekonomi dan

sosial hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis *


21 Meningkatnya investasi

di daerah baik PMA

maupun PMDN

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) *

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) *

Rasio daya serap tenaga kerja *

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB

Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)*

22 Meningkatnya

pemanfaatan potensi

pariwisata seperti Kawah

Ijen, Pantai Plengkung,

Sukamade dan lainnya

Kunjungan wisata domistik *

Kunjungan wisata mancanegara *

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

23 Meningkatnya

profesionalisme

pengelolaan koperasi

dan UMKM

Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) *

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM 8

Jumlah BPR / LKM


24 Meningkatnya jejaring

antar daerah, provinsi

dan pusat serta jejaring

pelaku ekonomi

Jenis dan jumlah bank dan cabang


Kontribusi (pertumbuhan) sektoral :

Perdagangan, restoran dan hotel *

Ekspor bersih perdagangan *

Cakupan bina kelompok perdagangan / usaha informal *

25 Tersusunnya regulasi

yang berhubungan

dengan kompetisi

kegiatan ekonomi di

daerah

Lama proses perijinan

Penyelesaian ijin lokasi

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi

Pemerintah

Pajak daerah (milyar RP)

Retribusi Daerah (milyar RP)




Macam pajak daerah

Macam retribusi daerah

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Perda ekonomi kerakyatan *

26 Meningkatnya sarana

informasi dan alat

transportasi

Jumlah jaringan komunikasi

Jumlah surat kabar nasional / lokal

Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah penyiaran TV lokal

Web site milik pemerintah daerah

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik *

Jumlah arus penumpang angkutan umum *

Rasio ijin trayek *

Jumlah uji kir angkutan umum *

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis *

Angkutan darat *

Kepemilikan KIR angkutan umum *

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) *

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum *

Pemasangan Rambu-rambu *

27 Meningkatnya kualitas

dan kuantitas jalan dan

sarana serta prasarana

yang menghubungkan

daerah-daerah tujuan

wisata

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik *

28 Meningkatnya sarana

dan prasarana penunjang

pertanian

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan

lain keperluan

Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim

kemarau (degradasi DAS)

Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan

Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai

yang terkenan abrasi

Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis

Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil

Daur ulang sistem irigasi

Rasio Jaringan Irigasi


29 Meningkatnya kuantitas

dan kualitas jalan dan

sarana serta prasarana

yang menghubungkan

pusat-pusat kegiatan

ekonomi

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum

Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal

per tahun

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Persentase rumah tinggal bersanitasi

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

penduduk

Rasio rumah layak huni

Rasio permukiman layak huni

Panjang jalan dilalui Roda 4




Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )


pembuangan air (minimal 1,5 m) *

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau

bangunan rumah liar *

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak

tersumbat *

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik

Lingkungan Pemukiman

Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam,

ground sill

Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara

sungai

30 Meningkatnya prasarana

dan sarana pendidikan

dan kesehatan dalam

jumlah kualitas yang

memadai

Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik

Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

Jumlah klub olahraga

Jumlah gedung olahraga

Rumah tangga pengguna air bersih

Rumah tangga pengguna listrik

Rumah tangga ber-Sanitasi

Lingkungan pemukiman kumuh

Rumah layak huni

Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber

HPL/HGB

Persentase penanganan sampah *

Persentase luas pemukiman yang tertata *

Pencemaran status mutu air *

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber

mata air *

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal *

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk*

Penegakan hukum lingkungan *

Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil*

31 Tersusunnya dan

tertatanya RTRW

Kabupaten Banyuwangi

secara terpadu dan

konprehensif

Ketaatan terhadap RTRW

Luas wilayah produktif

Luas wilayah industri

Luas wilayah kebanjiran

Luas wilayah kekeringan

Luas wilayah perkotaan


HPL/HGB


32 Meningkatnya jumlah

jalan poros desa

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan

pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

33 Menurunnya tingkat

pengangguran

Angka partisipasi angkatan kerja

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun

Tingkat partisipasi angkatan kerja

Pencari kerja yang ditempatkan

Tingkat pengganguran terbuka *

Keselamatan dan perlindungan




Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan

pemerintah

Rasio ketergantungan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia


34 Menurunnya angka

kemiskinan

Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air

bersih


35 Meningkatnya program-

program pembangunan

yang berbasis pada

pengarusutamaan

gender

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Partisipasi perempuan di lembaga swasta

Rasio KDRT *

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur *

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) *

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) *

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak

dari tindakan kekerasan *

36 Meningkatnya jaminan

dan perlindungan sosial

masyarakat


rehabilitasi

PMKS yang memperoleh bantuan sosial


Penurunan PMKS *

Prosentase penduduk mempunyai jaminan sosial *

37 Meningkatnya peranan

kelompok-kelompok

dalam masyarakat di

dalam berbagai kegiatan

pembangunan


masyarakat (LPM) *

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK *

Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB

Cakupan bina kelompok petani

Cakupan bina kelompok nelayan

Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun

Produksi perikanan kelompok nelayan

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

Cakupan bina kelompok pengrajin

Jumlah LSM

LPM Berprestasi

PKK aktif

Posyandu aktif *

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan

masyarakat


38 Meningkatnya upaya

pelestarian dan

pengembangan budaya

lokal

Jumlah group kesenian

Jumlah gedung

Penyelenggaraan festival seni dan budaya *

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya *

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan *




f. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012

Tantangan yang dihadapi pada tahun 2012 adalah terutama

menyangkut peningkatan kesejahtaraan yaitu kemiskinan, pengangguran dan

daerah tertinggal. Untuk mengatasi hal itu perlu dibuka kesempatan kepada

seluruh anggota masyarakat untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam

proses pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan ini perlu disertai dengan

kebijakan yang berpihak pada masyarakat yang lemah dan tertinggal

(affirmative policy) guna mengurangi kesenjangan kesejahteraan di

masyarakat. Sehingga strategi pembangunan yang dipilih adalah

pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dirumuskan dengan tema

“Percepatan Dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan

Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat.”

Adapun di Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil evaluasi, isu

strategis, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan,

serta dalam rangka pencapaian sasaran prioritas pembangunan tahun 2012,

maka telah menetapkan tema “Pemerataan Pembangunan Dan Percepatan

Pertumbuhan Ekonomi Yang Didukung Pemantapan Tata Kelola

Kepemerintahan Dalam Rangka Mewujudkan Kemakmuran Yang Lebih

Baik.”

Berdasarkan tema dan analisis kondisi Kabupaten Banyuwangi pada

tahun-tahun sebelumnya, serta tantangan yang dihadapi pada tahun 2012,

maka ditetapkan tema pembangunan daerah pada RKPD tahun 2012

“Menggerakkan Pembangunan Daerah Untuk Percepatan Pertumbuhan

Ekonomi Dan Pengurangan Disparitas Wilayah.” Maksud dari tema ini

adalah :

1. Peningkatan kesejahteraan yang menjadi tujuan pembangunan daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, dicapai dengan cara menggerakkan

seluruh pelaku pembangunan daerah guna percepatan pertumbuhan

ekonomi dan peningkatan produk domestik regional bruto. Hal ini selaras




dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan Provinsi

Jawa Timur yaitu percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi.

2. Upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, juga dapat memberikan

dampak adanya disparitas atau kesenjangan antar wilayah. Untuk itu

upaya percepatan pertumbuhan ekonomi harus disinergikan dengan

pengurangan kesenjangan antar wilayah, antar kecamatan maupun antar

desa/kelurahan, mengingat setiap warga Kabupaten Banyuwangi

mempunyai hak yang sama untuk menikmati hasil-hasil pembangunan

serta mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses

pembangunan daerah.

Tabel 2.2.

Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas Tahun Rencana (RPJMD)

Tahun 2010-2015

Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2012

1. Pengentasan kemiskinan dan

pengangguran;

2. Peningkatan akses dan kualitas

pendidikan yang bermoral dan berakhlak;


kesehatan;

4. Revitalisasi sektor pertanian;

5. Pengembangan pariwisata berbasis

kearifan lokal;

6. Peningkatan daya saing koperasi, usaha

mikro, kecil dan menengah berbasis

kelompok dan kluster;

7. Pengembangan industri olahan dan kreatif

berbasis pertanian;

8. Peningkatan investasi;

9. Pemberdayaan kelompok masyarakat;

10. Pengembangan perlindungan dan jaminan

sosial;

11. Pengembangan infrastruktur dan tata

ruang;

12. Peningkatan akses transportasi dan

informasi;

13. Rehabilitasi lahan dan hutan;

14. Pelestarian dan pengembangan budaya

lokal;

15. Pengarusutamaan jender dan perlindungan

1. Pengentasan kemiskinan dan

pengangguran;


pendidikan yang bermoral dan berakhlak;


kesehatan;

4. Revitalisasi sektor pertanian;

5. Pengembangan pariwisata berbasis

kearifan lokal;

6. Peningkatan daya saing koperasi, usaha

mikro, kecil dan menengah berbasis

kelompok dan kluster;

7. Pengembangan industri olahan dan

kreatif berbasis pertanian;

8. Peningkatan investasi;

9. Pemberdayaan kelompok masyarakat;

10. Pengembangan perlindungan dan

jaminan sosial;

11. Pengembangan infrastruktur dan tata

ruang;

12. Peningkatan akses transportasi dan

informasi;

13. Rehabilitasi lahan dan hutan;

14. Pelestarian dan pengembangan budaya

lokal;

15. Pengarusutamaan jender dan




anak.

16. Peningkatan kesadaran hukum;

17. Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan;

18. Pengembangan jejaring kekuatan-

kekuatan ekonomi antar daerah, provinsi

dan pusat;

19. Peningkatan kapasitas birokrasi dan

kualitas pelayanan publik;

20. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang

baik dan efektif;

perlindungan anak.

16. Peningkatan kesadaran hukum;

17. Penguatan regulasi ekonomi kerakyatan;

18. Pengembangan jejaring kekuatan-

kekuatan ekonomi antar daerah, provinsi

dan pusat;

19. Peningkatan kapasitas birokrasi dan

kualitas pelayanan publik;

20. Peningkatan tata kelola pemerintahan

yang baik dan efektif;

2.2. Rencana Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja

sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui

berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring

dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan

komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam

Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja Tahunan untuk seluruh

indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan

Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan

Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif

yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Rencana Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012 (ada

dilampiran LAKIP ini).

2.3. Penetapan Kinerja

Penetapan kinerja merupakan amanat Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun

2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri




Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan

sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain

adalah untuk : meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur,

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi

amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan

sanksi.

Adapun Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun

2012 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Indikator Kinerja Utama Satuan Target 2012

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk % 1 : 0,84

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk % 51,24

Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan Buah 80

Pengelolaan arsip secara baku % 40

Peningkatan SDM pengelola kearsipan % 80

Tersimpannya arsip inaktif dan statis % 35

Cakupan patroli petugas Satpol PP Kegiatan 144

Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten % 0,0009


Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) % 80

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa

yang baik % 93

Sistim Informasi Manajemen Pemda Sistim 9

Rasio bayi berAkte Kelahiran % 46




Rasio pasangan berAkte Nikah % 0,164

Kepemilikan KTP % 85,71

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk % 8,03

Ketersediaan database kependudukan skala provinsi Ada / Tidak SIAK 2010

Penerapan KTP nasional berbasis NIK Sudah / Belum Sudah

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJPD yang telah

ditetapkan dengan Perda Dokumen Tersedia

Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah

ditetapkan dengan Perda / Perkada Dokumen Tersedia

Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah

ditetapkan dengan Perkada Dokumen Tersedia

Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Dokumen Tersedia

Buku "Kabupaten dalam Angka" Ada / Tidak Ada

Buku "PDRB Kabupaten" Ada / Tidak Ada

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja

Dan Budaya Kerja Pegawai



% 78

Sasaran Strategis 3

Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan


Jenis, kelas, dan jumlah restoran Restoran 59

Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel Penginapan /

Hotel

62

Lahan bersertifikat % 13


% 100

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum


Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP % 60

Kegiatan pembinaan politik daerah % 60

Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk % 1 : 1,16

Penegakan PERDA % 91

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) di Kabupaten % 87

Angka kriminalitas Kasus 722

Jumlah demo Kali 4

Penyelesaian izin lokasi % 97,7

Sasaran Strategis 5

Menurunnya angka buta aksara


Angka melek huruf (AMH) % 98,45-98,23

Angka rata-rata lama sekolah % 7,25

Angka partisipasi kasar SD/MI % 108,66

Angka partisipasi kasar SLTP % 96,99




Angka partisipasi kasar SLTA % 60,29


Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 97,92

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 73,58

Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C % 44,32

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya angka partisipasi pendidikan


Pendidikan Dasar :

Angka partisipasi sekolah % 100

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah % 96,76

Rasio guru/murid % 15,32

Rasio guru/murid per kelas rata-rata % 23,59

Pendidikan Menengah Pertama : (SLTP/MTs)

Angka partisipasi sekolah % 93,69

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

sekolah

% 96,76

Rasio guru terhadap murid % 15,43


% 38,06

Pendidikan Menengah Atas : (SMA/SMK/MA)


Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia

sekolah

% 52,01



% 38,06


Angka Kelulusan :

Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 99,75

Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 96,18

Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % 95,78

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs % 99,69

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA % 88,74


% 85,92

Sasaran Strategis 7

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan


Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta

aksara)

% 99,86

Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,04

Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0,49

Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA % 1,29

Jumlah perpustakaan % 1

Jumlah pengunjung perpustakaan pertahun % 57.653

Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah % 58.610




Sasaran Strategis 8

Meningkatnya usia harapan hidup


Angka usia harapan hidup Th 67,0-67,50

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization

(UCI)

% 90

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit

DBD

% 100

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat

miskin

% 15

Cakupan kunjungan bayi % 86

BOR (Bed Occupancy rate ) % 60

AVLOS ( Average Length of Stay) Hari 9

BTO (Bed Turn Over) Kali 50

TOI ( Turn Over Interval) hari 4

Angka Kematian > 48 jam (GDR) per mile

(‰)

45


per mile

(‰)

70

Sasaran Strategis 9

Menurunnya angka kematian bayi


Angka kelangsungan hidup bayi (kematian bayi per 1000

kelahiran)

% 30


Menurunnya angka kematian ibu melahirkan


Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran

hidup)

% 70

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

% 81


Menurunnya anak balita dibawah garis merah


Persentase balita gizi buruk % ≤ 5


% 100


Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita



% 1,95


Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan





Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan

yang memiliki kompetensi kebidanan

% 95,4




Rata-rata jumlah anak per keluarga orang 2

Rasio akseptor KB % 0,72

Cakupan peserta KB aktif % 72,8


% 41,6


Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat serta terjangkau oleh

masyarakat


Cakupan puskesmas

%

100

Cakupan pembantu puskesmas % 48,39

Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk % 142,18


% 1:14,53


Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional


Rasio dokter per satuan penduduk % 7,45

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk % 2,19

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk % 2,31

Jumlah Rumah Sakit RS 11

Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling Puskesmas,

Pustu, Pusling

216

Jumlah Tenaga Medis Orang 250

Keperawatan (perawat dan bidan) Orang 1.250

Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi) Orang 37

Tenaga kesehatan Orang 60

Sanitarian Orang 31

Ahli gizi Orang 37

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk % 15,64

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk % 44,05


% 3,75



pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta Poskestren





Posyandu aktif % 100


Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian



Produksi daging (Ton/Th) Ton 5.674

Produksi telor (Ton/Th) Ton 9.389

Produksi susu (ton/Th) Ton 424.706

Mortalitas ternak (angka kematian ternak) % 0,5

Kejadian penyakit % 5,8

Jumlah Puskewan Puskewan\ 8

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB % 7,63

Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB % 1,07

Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya

per hektar Kw/hektar 65,03

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB % 49,27

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap

PDRB % 9,05

Nilai tukar petani % 110,65

Gabah Ton 833.572

Beras (Ton) Ton 502.122

Kesediaan pangan utama % 305,28

Produksi perikanan Ton 60.810

Konsumsi ikan % 29,6


Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian


Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % 23,81

Ekspor bersih perdagangan Rp. 17.162.308

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 5,68

Kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor

industri

% 6,0


% 4,85




Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 1,05


% 0,04


Meningkatnya investasi di daerah baik PMA

maupun PMDN


Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Investor 1

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA) 50

Rasio daya serap tenaga kerja Orang 238

Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB % 4,04

Kenaikan / penurunan nilai realisasi PMDN (milyar rupiah) Rp. 1





Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti

Kawah Ijen, Pantai Plengkung, Sukamade dan lainnya


Kunjungan wisata domistik Orang 786.114

Kunjungan wisata mancanegara Orang 20.437

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % 3,71


Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi

dan UMKM


Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT) % 79,9

Jumlah UKM non BPR/LKM UKM UKM 21.000

Jumlah BPR / LKM BPR/LKM 1.900

Usaha Mikro dan Kecil UMK 36


Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat



Jenis dan jumlah bank dan cabang Bank 43


Perush. Asuransi 4


Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi

kegiatan ekonomi di daerah


Lama proses perijinan % 92,31

Penyelesaian ijin lokasi % 97,7

Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan Adiministrasi

Pemerintah Ada / Tidak ada Ada

Pajak daerah (milyar RP) Rp. 35,611

Retribusi Daerah (milyar RP) Rp. 25,578

Macam pajak daerah Macam 11

Macam retribusi daerah Macam 30

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha Perda 1

Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa % 93

Perda ekonomi kerakyatan

Perda 1


Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi


Jumlah jaringan komunikasi Jaringan 13

Jumlah surat kabar nasional / lokal Jenis 18

Jumlah penyiaran radio/TV lokal Penyiaran /

tayang

49/2

Jumlah penyiaran TV lokal Tayang 1

Web site milik pemerintah daerah Web site 1

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik % 92




Jumlah arus penumpang angkutan umum Orang 1.568.444

Rasio ijin trayek % 0,00032

Jumlah uji kir angkutan umum Angkutan 1.420

Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Pelabuhan 2/1/8

Angkutan darat % 0,001

Kepemilikan KIR angkutan umum % 31,16

Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) Menit 20

Biaya pengujian kelayakan angkutan umum Rp. 37.500


% 0,055


Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan sarana serta prasarana yang

menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata



% 92


Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian


Rasio jaringan irigasi dan luas daerah irigasi % 85

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air untuk irigasi dan

lain keperluan

% 40

Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim


% 85

Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan % 85

Rasio bangunan pengamanan pantai dengan panjang pantai

yang terkenan abrasi

% 40

Rasio jumlah SDM dengan luasan baku sawah irigasi % 80

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi baik dan teknis % 85

Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil % 85

Daur ulang sistem irigasi % 40

Rasio Jaringan Irigasi % 85


% 20


Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana serta prasarana yang

menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi


Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan % 0,005

Jumlah orang / barang yang terangkut angkutan umum Orang 1.568.444

Jumlah orang / barang melalui dermaga / bandara / terminal

per tahun

Orang 1.568.444

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk % 85

Persentase rumah tinggal bersanitasi % 82




Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk % 55

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan

penduduk

% 55

Rasio rumah layak huni % 50

Rasio permukiman layak huni % 50

Panjang jalan dilalui Roda 4 % 0,0002

Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam ) % 92,40


pembuangan air (minimal 1,5 m)

Km 25.500

Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau

bangunan rumah liar

% 30

Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak

tersumbat

% 78

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik % 97

Lingkungan Pemukiman Pemukiman 113.991

Pembangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam,

ground sill

Bangunan 25

Pembangunan infrastruktur pengaman pantai dan muara

sungai

% 80


Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan

dalam jumlah kualitas yang memadai


Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 86,03

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik % 84,56

Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik % 96,86

Jumlah klub olahraga Klub 62

Jumlah gedung olahraga Gedung 2

Rumah tangga pengguna air bersih RT 32.670

Rumah tangga pengguna listrik RT 326.537

Rumah tangga ber-Sanitasi RT 476.227

Lingkungan pemukiman kumuh pemukiman 37.150

Rumah layak huni Rumah 1.296.007


HPL/HGB

% 40

Persentase penanganan sampah % 42,5

Persentase luas pemukiman yang tertata % 37

Pencemaran status mutu air % 90

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber

mata air

% 78

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal % 74,19

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk % 40

Penegakan hukum lingkungan % 85

Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil

% 82


Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi

secara terpadu dan konprehensif





Ketaatan terhadap RTRW Kondisi Baik

Luas wilayah produktif % 82,6

Luas wilayah industri % 2,39

Luas wilayah kebanjiran % 0,09

Luas wilayah kekeringan % 0,09

Luas wilayah perkotaan % 9,7


HPL/HGB % 40


Bangunan 3.555


Meningkatnya jumlah jalan poros desa


Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan

pemukiman penduduk (mimal dilalui roda 4)

%

92


Menurunnya tingkat pengangguran


Angka partisipasi angkatan kerja % 71,6

Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun % 1,72

Tingkat partisipasi angkatan kerja % 71,6

Pencari kerja yang ditempatkan % 20,1

Tingkat pengganguran terbuka % 3,64-4,64

Keselamatan dan perlindungan % 74,57

Perselisian buruh dan pengusaha terhadap kebijakan

pemerintah

% 26,67

Rasio ketergantungan % 32,7

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia % 30


% 17,66


Menurunnya angka kemiskinan


Prosentase penduduk diatas garis kemiskinan % 82,72

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik % 65,27

Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air

bersih % 7,28


% 58,63


Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis

pada pengarusutamaan gender


Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah % 15,5

Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 85,5




Rasio KDRT % 0,007

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur % 0,53

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif) % 16,09

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif) % 38,28

Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan

anak dari tindakan kekerasan

% 85,5


Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat



rehabilitasi

Unit 80

PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 0,034


% 0,034


Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam

masyarakat di dalam berbagai kegiatan pembangunan



masyarakat (LPM)

Kelompok 80

Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK Kelompok 80

Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB % 3,86

Cakupan bina kelompok petani % 26,15

Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok 37

Jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun Nelayan 7

Produksi perikanan kelompok nelayan Ton 137,1

Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal Kelompok 27

Cakupan bina kelompok pengrajin Sentra 16

Jumlah LSM LSM 217

LPM Berprestasi LPM 40

PKK aktif

PKK 100

Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan

masyarakat

% 75


% 60


Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal


Jumlah group kesenian Group 685

Jumlah gedung Gedung 1

Penyelenggaraan festival seni dan budaya kali 5

Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Unit 9

Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan Buah/tempat 25






Bab III Akuntabilitas Kinerja 56

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau

kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selaku pengemban amanah

masyarakat Banyuwangi melaksanakan kewajiban mempertanggungjawabkan

amanah tersebut. Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999

tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan


Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian

target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan

dalam dokumen RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015. Sesuai ketentuan

tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi.




a. Kerangka Pengukuran Kinerja

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Inpres Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala

Lembaga Administrasi Negara Nomor : 589/IX/6/Y/1999 tentang Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan

Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan


Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kinerja Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tingkat pencapaian sasaran dan

indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada

program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian

sasaran dan program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang

dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target

dengan Realisasi Indikator Sasaran melalui media formulir Pengukuran

Kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran

diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut yaitu:

- 85 s.d. 100 = Baik Sekali (BS)

- 70 s.d. <85 = Baik (B)

- 55 s.d. <70 = Cukup (C)

- < 55 = Kurang (K)




Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang

diharapkan.

� Indikator Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang

menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah

ditetapkan.

� Indikator Sasaran

Indikator Sasaran adalah sesuatu yang dapat menunjukkan secara

signifikan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran.

Indikator Sasaran dilengkapi dengan Target Kuantitatif dan satuannya

untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

b. Analisis Pencapaian Sasaran dan Pengukuran Kinerja

Secara umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah dapat

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015. Dalam

RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015 untuk mewujudkan Visi

telah ditetapkan 9 Misi yang diinstisarikan menjadi 5 Misi, 7 Tujuan dan 42

Sasaran. Berdasarkan Rencana Kerja dan Penetapan Kinerja tahun 2012,

telah ditetapkan 38 (tiga puluh delapan sasaran), dengan indikator sasaran

sebanyak 275 (dua ratus tujuah puluh lima) indikator sasaran terdiri dari

1 tujuan dan 36 indikator kinerja untuk Misi I, 1 tujuan dan 75 indikator kinerja

untuk Misi II, 2 tujuan dan 48 indikator kinerja untuk Misi III, 2 tujuan dan 73

indikator kinerja untuk Misi IV, dan 1 tujuan dan 43 indikator kinerja untuk

Misi V.

Dari ketiga puluh delapan sasaran dengan 275 indikator kinerja,

pencapaian indikator sasaran kinerja Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

adalah sebagai berikut :




Tabel 3.1.

Persentase Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No. Kategori Jumlah

Indikator Sasaran Persentase

Misi I (36 Indikator Sasaran)

1 Baik Sekali 34 94,44

2 Baik 1 2,78

3 Cukup - 0,00

4 Kurang 1 2,78

Misi II (75 Indikator Sasaran)


2 Baik 17 22,67

3 Cukup 1 1,33

4 Kurang - 0,00

Misi III (48 Indikator Sasaran)


2 Baik 3 6,25

3 Cukup - 0,00

4 Kurang 2 4,17

Misi IV (73 Indikator Sasaran)


2 Baik 6 8,22

3 Cukup 1 1,37

4 Kurang 4 5,48

Misi V (43 Indikator Sasaran)


2 Baik 3 6,98

3 Cukup 2 4,65

4 Kurang 4 9,30

Adapun ketercapaian kinerja sasaran dirinci dalam matrik sebagai berikut :

Tabel 3.2.

Ketercapaian Indikator Sasaran terhadap Target

No. Sasaran Jumlah

Indikator

Ketercapaian

Target

Keterangan

Misi I : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good and Clean Governance

1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan

yang baik dan bersih

Capaian kinerja sasaran = 102,48 % kategori Baik

Sekali

23 22 Indikator

mencapai

target

1 Indikator tidak

mencapai

target

22 Indikator

mencapai > 100

% = BS

1 Indikator

mencapai <55

% = K

(100 % = 15, lebih 100

% = 6, tdk tercapai = 2)




2 Meningkatnya kualitas SDM aparatur

pemerintah daerah yang ditandai oleh

meningkatnya etos kerja dan budaya kerja

pegawai

Capaian kinerja sasaran = 99,09 % kategori Baik Sekali

1 1 Tidak

mencapai

target

1 Indikator

mencapai 85 - <

100 % = BS (tdk tercapai =1)

3 Menguatnya kapasitas kelembagaan

melalui regulasi yang konprehensif dan

berkeadilan


Sekali

4 4 Indikator

mencapai

taget

4 Indikator

mencapai > 100

% = BS (100% = 3, lebih 100% =

1)

4 Meningkatnya kesadaran dan penegakan

hukum


8 6 Indikator

mencapai

target

2 Indikator tdk

mencapai

target

6 Indikator

mencapai > 100

% = BS

1 Indikator

mencapai 85-<

100 % (BS)

1 Indikator

mencapai 70 -

<85 % = B (100% = 2, lebih 100% =

4, tdk tercapai = 2)

Misi II : Mewujudkan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan

Kebutuhan Dasar Lainnya

5 Menurunnya angka buta aksara


8 7 Indikator

mencapai

target

1 Indikator tidak

mencapai

target

7 Indikator

mencapai > 100

% = BS

1 Indikator

mencapai 85 - <

100 % =BS (100% = 1, lebih 100% =


6 Meningkatnya angka partisipasi pendidikan


19 15 Indikator

mencapai target

4 Indikator tidak

mencapai target

15 Indikator

mencapai > 100

% = BS

2 Indikator

mencapai

mencapai 85 - <

100 % =BS

1 Indikator

mencapai 70-

<85 % = B

1 Indikator

mencapai 55-

<70 % = C. (100% = 1, lebih 100% =


7 Meningkatnya kesadaran masyarakat akan



Sekali

7 5 Indikator

mencapai target

2 Indikator tidak

mencapai target

5 Indikator

mencapai > 100

% = BS

2 Indikator

mencapai 85 - <

100 % =BS (100% = 2, lebih 100% =


8 Meningkatnya usia harapan hidup


11 10 Indikator

mencapai target

1 Indikator tidak

mencapai target

10 Indikator

mencapai > 100

% = BS

1 Indikator

mencapai 70-




<85 % = B (100% = 1, lebih 100% =


9 Menurunnya angka kematian bayi


1 1 Indikator

mencapai terget

1 Indikator

mencapai > 100

% = BS (lebih 100% = 1)

10 Menurunnya angka kematian ibu

melahirkan

Capaian kinerja sasaran = 100.27 % kategori Baik

Sekali

2 1 Indikator

mencapai

target

1 Indikator tidak

mencapai

target

1 Indikator

mencapai > 100

% = BS

1 Indikator

mencapai 70-

<85 % = B (tdk tercapai = 2 )

11 Menurunnya anak balita dibawah garis

merah


2 2 Indikator

mencapai

target

2 Indikator

mencapai > 100

% = BS (100% = 1, lebih 100% =

1)

12 Menurunnya prevalensi gizi kurang pada

balita


1 1 Indikator

mencapai

target

1 Indikator

mencapai > 100

% = BS (lebih 100% = 1)

13 Meningkatnya cakupan persalinan oleh

tenaga kesehatan


1 1 Indikator tidak

mencapai

target

1 Indikator

mencapai 70-

<85 % = B (tdk tercapai = 1)

14 Meningkatnya peserta KB aktif


4 4 Indikator

mencapai

target

4 Indikator

mencapai > 100

% = BS (100% = 1, lebih 100% =

3)

15 Tersedianya obat dan perbekalan

kesehatan yang aman, bermutu dan

bermanfaat serta terjangkau oleh

masyarakat


4 4 Indikator

mencapai

target

4 Indikator

mencapai > 100

% = BS (100% = 2, lebih 100% =

2)

16 Tersedianya tenaga kesehatan yang

cukup, berkualitas dan profesional


14 1 Indikator

mencapai

target

13 Indikator tidak

mencapai

target

1 Indikator

mencapai > 100

% = BS

13 Indikator

mencapai 70-

<85 % = B (lebih 100% = 1, tdk

tercapai = 13)

17 Terberdayakannya masyarakat melalui

keterlibatan di dalam pelayanan

kesehatan, seperti terlibat dalam

Posyandu, Polindes, dan Pos Siaga serta

Poskestren

Capaian kinerja sasaran = 100 % kategori Baik Sekali

1 1 Indikator

mencapai

target

1 Indikator

mencapai > 100

% = BS (100% = 1)




Misi III : Mewujudkan Daya Saing Ekonomi Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas

dan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal

18 Meningkatnya daya saing daerah dan

kemandirian ekonomi berbasis pertanian


Sekali

17 14 Indikator

mencapai

target

3 Indikator tidak

mencapai

target

14 Indikator

mencapai > 100

% = BS

3 Indikator

mencapai 70-

<85 % = B (100% = 5, lebih 100% =


19 Meningkatkan industri olahan dan kreatif

berbasis pertanian


5 5 Indikator

mencapai

target

5 Indikator

mencapai > 100

% = BS (lebih 100% = 5)

20 Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi

dan sosial hutan


2 2 Indikator

mencapai

target

2 Indikator

mencapai > 100

% = BS (100% = 2)

21 Meningkatnya investasi di daerah baik

PMA maupun PMDN


5 5 Indikator

mencapai

target

5 Indikator

mencapai > 100

% = BS (100% = 2, lebih 100% =

3)

22 Meningkatnya pemanfaatan potensi

pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai

Plengkung, Sukamade dan lainnya


3 3 Indikator

mencapai

target

3 Indikator

mencapai > 100

% = BS ( lebih 100% = 3)

23 Meningkatnya profesionalisme pengelolaan

koperasi dan UMKM


4 4 Indikator

mencapai

target

4 Indikator

mencapai > 100

% = BS (100% = 1, lebih 100%

= 3)

24 Meningkatnya jejaring antar daerah,

provinsi dan pusat serta jejaring pelaku

ekonomi


2 2 Indikator

mencapai

target

2 Indikator

mencapai > 100

% = BS ( lebih 100% =2)

25 Tersusunnya regulasi yang berhubungan

dengan kompetisi kegiatan ekonomi di

daerah


10 6 Indikator

mencapai

target

4 Indikator tidak

mencapai

target

6 Indikator

mencapai > 100

% = BS

2 Indikator

mencapai 85 - <

100 % =BS

2 Indikator

mencapai <55

% = K. ( 100% = 4, lebih 100%

=2, tdk tercapai = 4)

Misi IV : Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infranstruktur Publik

26 Meningkatnya sarana informasi dan alat

transportasi Capaian kinerja sasaran = 110,12 % kategori Baik Sekali

15 14 Indikator

mencapai

target

1 Indikator tidak

14 Indikator

mencapai > 100

% = BS

1 Indikator




mencapai

target

mencapai 85 - <

100 % =BS ( 100% = 11, lebih 100%

=3, tdk tercapai =1)

27 Meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan

dan sarana serta prasarana yang

menghubungkan daerah-daerah tujuan

wisata


1 1 Indikator tidak

mencapai

target

1 Indikator

mencapai 70-

<85 % = B ( tdk tercapai =1)

28 Meningkatnya sarana dan prasarana

penunjang pertanian


Sekali

11 8 Indikator

mencapai

target

3 Indikator tidak

mencapai

target

8 Indikator

mencapai > 100

% = BS

3 Indikator

mencapai 85 - <

100 % =BS ( 100% = 6, lebih 100%


29 Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan

dan sarana serta prasarana yang

menghubungkan pusat-pusat kegiatan

ekonomi


18 14 Indikator

mencapai

target

4 Indikator tidak

mencapai

target

14 Indikator

mencapai > 100

% = BS

3 Indikator

mencapai 70 - <

85 % =B

1 Indikator

mencapai 55-

<70% = C. ( 100% = 5, lebih 100%


30 Meningkatnya prasarana dan sarana

pendidikan dan kesehatan dalam jumlah



19 12 Indikator

mencapai

target

7 Indikator tidak

mencapai

target

12 Indikator

mencapai > 100

% = BS

2 Indikator

mencapai 85 - <

100 % =BS

1 Indikator

mencapai 70 - <

85 % =B

4 Indikator

mencapai <55%

= K. ( 100% = 4, lebih 100%


31 Tersusunnya dan tertatanya RTRW

Kabupaten Banyuwangi secara terpadu

dan konprehensif


Sekali

8 6 Indikator

mencapai

target

2 Indikator tidak

mencapai

target

6 Indikator

mencapai > 100

% = BS

1 Indikator

mencapai 85 - <

100 % =BS

1 Indikator

mencapai 70 - <

85 % =B (100% = 4, lebih 100%


32 Meningkatnya jumlah jalan poros desa


1 1 Indikator

mencapai target

1 Indikator

mencapai > 100

% = BS ( lebih 100% =1)




Misi V : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Sumberdaya Daerah Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan, Berkeadilan Dan Berwawasan

Lingkungan

33 Menurunnya tingkat pengangguran


10 8 Indikator

mencapai

target

2 Indikator tidak

mencapai

target

8 Indikator >

100 % = BS

1 Indikator

mencapai 70 - <

85 % =B

I Indikator

mencapai >55 =

K (100% = 3, lebih 100%


34 Menurunnya angka kemiskinan


4 4 Indikator

mencapai target

4 Indikator

mencapai > 100

% = BS (100% = 2, lebih 100%

=2)

35 Meningkatnya program-program

pembangunan yang berbasis pada



7 3 Indikator

mencapai

target

4 Indikator tidak

mencapai

3 Indikator

mencapai > 100

% = BS

2 Indikator

mencapai 70-

<85 % = B

1 Indikator

mencapai 55-

<70 % = C

1 Indikator <55

= K. (100% = 1, lebih 100%


36 Meningkatnya jaminan dan perlindungan

sosial masyarakat


3 2 Indikator

mencapai

target

1 Indikator tidak

mencapai

target

2 Indikator

mencapai > 100

% = BS

1 Indikator

mencapai 55-

<70 % = C ( lebih 100% =2, tdk

tercapai =1)

37 Meningkatnya peranan kelompok-

kelompok dalam masyarakat di dalam

berbagai kegiatan pembangunan


14 12 Indikator

mencapai

target

2 Indikator tidak

mencapai

target

12 Indikator

mencapai > 100

% = BS

2 Indikator

mencapai <55 =

K. (100% = 6, lebih 100%


38 Meningkatnya upaya pelestarian dan

pengembangan budaya lokal


5 5 Indikator

mencapai target

5 Indikator

mencapai > 100

% = BS (100% = 5)

Dari 38 sasaran di atas, pencapaian realisasi terhadap target yang

sudah ditentukan dapat diketahui sebagai berikut :




Tabel 3.3.

Pencapaian Target Misi

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di atas

adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator

sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-masing sasaran

dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

No. Misi

Jumlah

Indikator

Sasaran

Tingkat Pencapaian

Sesuai Target Belum Mencapai Target Melampaui Target

Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Misi 1 36 20 55,56 5 13,89 11 30,56

2 Misi 2 75 10 13,33 24 32,00 41 54,67

3 Misi 3 48 14 29,17 7 14,58 27 56,25

4 Misi 4 73 30 41,10 18 24,66 25 34,25

5 Misi 5 43 17 39,53 9 20,93 17 39,53

Jumlah 275 91 33,09 63 22,91 121 40,00

Tabel 3.4.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Indikator Sasaran Satuan

Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012

(%) Target Realisasi Target Realisasi

1 Rasio jumlah Polisi Pamong Praja

per 10.000 penduduk % 1 : 0,84 0,88 104,76 1 : 0,84 1,09 129,76

2 Jumlah Linmas per Jumlah 10.000

Penduduk % 42,86 42,9 100,9 51,24 51,24 100

3 Rasio Pos Siskamling per jumlah

desa/kelurahan Buah 80 85 106,25 80 85 106,25

4 Pengelolaan arsip secara baku % 40 13,6 34,00 40 40 100

5 Peningkatan SDM pengelola

kearsipan % 50 50 100 80 80 100

6 Tersimpannya arsip inaktif dan statis % 30 30 100 35 35 100

7 Cakupan patroli petugas Satpol PP Kegiatan 96 192 200 144 156 108,33

8 Cakupan pelayanan bencana

kebakaran kabupaten % 0,0006 0,0006 100 0,0009 0,0009 100

9 Tingkat waktu tanggap (response

time rate) daerah layanan Wilayah

Manajemen Kebakaran (WMK)

% 75 75 100 80 80 100

10 Cakupan sarana prasarana

perkantoran pemerintahan desa yang

baik

% 90 90 100 93 93 100

11 Sistim Informasi Manajemen Pemda Sistim 8 8 100 9 15 166,67




Dari tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa dari 23 indikator sasaran yang

ditetapkan, rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik

mencapai 102,48 % atau bermakna Baik Sekali. Apabila dibandingkan dengan

capaian kinerja tahun 2011 yang mencapai rata-rata 104,76 %, maka capaian kinerja

tahun 2012 mengalami penurunan meskipun sama-sama bermakna Baik Sekali.

Penurunan ini disebabkan adanya beberapa indikator kinerja sasaran tidak mencapai

target yang telah ditetapkan.

Beberapa indikator kinerja sasaran yang mengalami penurunan yaitu :

Rasio Pasangan Berakte Nikah, dengan target 0,164 % pada tahun 2012,

terealisasi sebesar 0,021 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar

12,80 %. Hal ini disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

pemahaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan. Solusi permasalahan ini perlu dilaksanakan sosialisasi tentang

pemahaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006, bahwa setiap peristiwa

kependudukan harus dilaporkan kepada instansi terkait, seperti kelahiran anak,

pernikahan, pindah tempat tinggal dan lainnya.

Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk juga mengalami penurunan,

dengan target 8,03 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 7,35 % atau capaian

12 Rasio bayi berAkte Kelahiran % 26,7 30,87 115,62 46 61,35 133,37

13 Rasio pasangan berAkte Nikah % 0,142 0,142 100 0,164 0,021 12,80

14 Kepemilikan KTP % 74,57 77,43 103,84 85,71 92,79 108,26

15 Kepemilikan akta kelahiran per 1000

penduduk % 5,27 2,42 45,92 8,03 7,35 91,53

16 Ketersediaan database

kependudukan skala provinsi Ada /

Tidak

SIAK 2010

SIAK 2010

100 SIAK

2010

SIAK

2010

100

17 Penerapan KTP nasional berbasis

NIK Sudah /

Belum

Sudah Sudah 100 Sudah Sudah 100

18 Tersedianya dokumen perencanaan :

RPJPD yang telah ditetapkan dengan

Perda

Dokumen Tersedia Tersedia 100 Tersedia Tersedia 100


RPJMD yang telah ditetapkan

dengan Perda / Perkada



RKPD yang telah ditetapkan dengan

Perkada


21 Penjabaran program RPJMD

kedalam RKPD Dokumen Tersedia Tersedia 100 Tersedia Tersedia 100

22 Buku "Kabupaten dalam Angka" Ada /

Tidak

Ada Ada 100 Ada Ada 100

23 Buku "PDRB Kabupaten" Ada /

Tidak


Rata-rata capaian kinerja 104,76 102,48




kinerja indikator sasaran sebesar 91,53 %. Penyebab tidak tercapainya indikator

kinerja ini karena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya

pemahaman Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan.

Pengelolaan arsip secara baku atau SKPD yang mengetrapkan pengelolaan

arsip secara baik dan benar pada tahun 2012 mencapai 40 %. Hal ini

mengakibatkan arsip rusak dan hilang.

Peningkatan SDM pengelola arsip belum bisa dilaksanakan pada tahun 2012

karena tidak ada anggaran untuk peningkatan SDM pengelola arsip.

Tersimpannya arsip inaktif dan statis tahun 2012 ditargetkan 40%

sudah dikirim ke Depo Arsip dan sudah ditata serta disimpan dengan baik,

sehingga arsip dapat diselamatkan sewaktu-waktu dibutuhkan akan mudah

untuk menemukannya.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pencapaian sasaran

Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh

Meningkatnya Etos Kerja dan Budaya Kerja Pegawai pada tahun 2012 dari target 78

% hanya terealisasi 77,29 % atau mencapai 99,09 % yang bermakna Baik Sekali.

Pencapaian tahun 2012 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan pencapaian

kinerja tahun 2011 dari target 76 % terealisasi 76 % atau 100 % yang bermakna Baik

Sekali. Tidak tercapainya target pada tahun 2012 disebabkan antara lain belum

meratanya kemampuan petugas pelayanan publik sehingga penyelesaian tugasnya

kurang optimal. Selain itu proses pelayanan dipandang masih terlalu panjang dan

Tabel 3.5.


Meningkatnya Kualitas Sdm Aparatur Pemerintah Daerah Yang Ditandai oleh Meningkatnya Etos Kerja



Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Indeks Kepuasan Layanan

Masyarakat

% 76 76 100 78 77,29 99,09




berbelit. Sehingga langkah kedepan adanya peningkatan kapasitas petugas

pelayanan publik dan pemangkasan proses layanan yang dianggap tidak perlu.

Dari tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran Menguatnya Kapasitas

Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif dan Berkeadilan pada tahun

2012 mengalami peningkatan dibandingkan capaian kinerja tahun 2011. Pada tahun

2012 mencapai 139,96 % sedangkan pada tahun 2011 mencapai 102,35 %. Dari 4

indikator kinerja sasaran tahun 2012 melebihi target atau bermakna Baik Sekali.

Indikator kinerja sasaran yang mengalami kenaikan secara signifikan adalah

indikator lahan bersertifikat. Kenaikan ini seiring dengan semakin meningkatnya

kesadaran masyarakat untuk mengurus sertifikat tanah.

Tabel 3.6.


Menguatnya Kapasitas Kelembagaan Melalui Regulasi Yang Konprehensif Dan Berkeadilan


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Jenis, kelas, dan jumlah restoran Restoran 59 62 105,08 59 59 100

2 Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/

hotel Penginap

an / Hotel

62 65 104,34 62 62 100

3 Lahan bersertifikat % 12 12 100 13 33,78 259,85

4 Penyelesaian kasus tanah

% 100 100 100 100 100 100


Tabel 3.7.


Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Kegiatan pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP % 40 40 100 60 90 150

2 Kegiatan pembinaan politik daerah % 40 40 100 60 95 158,33

3 Rasio penduduk berKTP per satuan

penduduk % 1:1,34 1,13 83,96 1 : 1,16 1 : 1,16 100

4 Penegakan PERDA % 89 9 10,11 91 100 109,89

5 Tingkat penyelesaian pelanggaran

K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan) di Kabupaten

% 82 82 100 87 85 97,70

6 Angka kriminalitas Kasus 683 668 102,25 722 718 100,56

7 Jumlah demo Kali 4 4 100 4 4 100

8 Penyelesaian izin lokasi % 95 93 97,89 97,7 81,18 83,09





Dari tabel di atas, bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya Kesadaran dan

Penegakan Hukum pada tahun 2012 yang mencapai rata-rata 122,44 % mengalami

peningkatan dari tahun 2011 yang hanya mencapai rata-rata 86,78. Dari 8 indikator

kinerja sasaran yang tidak tercapai 2 indikator yaitu Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten yang hanya

mencapai 97,70 % atau bermakna Baik Sekali dan Penyelesaian izin lokasi yang

hanya mencapai 83,09 % atau bermakna Baik, hal ini karena wilayah kerja sangat

luas dan beban tugas yang relative padat, namun belum didukung oleh adanya kendaraan roda dua dan jumlah pegawai yang terbatas untuk survey ke lokasi.

Berdasarkan tabel di atas, dari 8 indikator kinerja sasaran sebanyak 6

indikator yang mencapai lebih 100 %, 1 indikator mencapai 100 % dan Sekali dan 1

indikator mencapai 94,71 dengan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2012 sebesar

108,94 % atau bermakna Baik Sekali. Capaian kinerja sasaran tahun 2012 lebih

meningkat dibandingkatkan capaian kinerja sasaran tahun 2011 yang mencapai

102,96 %. Adapun indikator kinerja sasaran yang tidak mencapai target adalah

Angka Partisipasi Kasar SD/MI, meskipun secara umum kesadaran masyarakat

terhadap pentingnya pendidikan semakin meningkat.

Tabel 3.8.


Menurunnya buta aksara


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Angka melek huruf (AMH) % 98,18-98,06

99,33 101,68 98,45-

98,23

99,86 101,66

2 Angka rata-rata lama sekolah % 6,75 6,79 100,59 7,25 7,25 100

3 Angka partisipasi kasar SD/MI % 108,56 106,56 98,27 108,66 102,91 94,71

4 Angka partisipasi kasar SLTP % 93,99 97,27 103,82 96,99 101,44 104,59

5 Angka partisipasi kasar SLTA % 58,29 59,25 101,65 60,29 76,68 127,19


6 Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A

% 97,4 98,47 101,10 97,92 98,10 100,18

7 Angka Partisipasi Murni (APM)

SMP/MTs/Paket B

% 73,16 80,45 109,98 73,58 84,32 114,60

8 Angka Partisipasi Murni (APM))

SMA/SMK/MA/Paket C

% 42,33 44,89 106,65 44,32 57,02 128,66





Berdasarkan tabel di atas, dari 19 indikator sasaran terdapat 15 indikator

sasaran yang mencapai target bahkan melebihi target yang ditentukan dan hanya 4

indikator sasaran yang tidak mencapai target yaitu Rasio guru/murid per kelas rata-

rata (pendidikan dasar), Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SLTP/MTs),

Angka partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA) dan Rasio guru terhadap murid per kelas

rata- rata (SMA/SMK/MA). Rata-rata capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya

Partisipasi Pendidikan 102,56 % atau bermakna Baik Sekali, capaian ini meningkat

Tabel 3.9.


Meningkatnya partisipasi pendidikan


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


Pendidikan Dasar :

1 Angka partisipasi sekolah % 100 103,14 103,14 100 101,59 101,59

2 Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia sekolah

% 96,61 97,16 100,57 96,76 101,51 104,91

3 Rasio guru/murid % 15,52 16,96 109,28 15,32 16,42 107,18

4 Rasio guru/murid per kelas rata-rata % 23,73 24,08 101,47 23,59 18,92 80,20

Pendidikan Menengah Pertama :

(SLTP/MTs)

5 Angka partisipasi sekolah % 91,57 91,75 100,20 93,69 96,32 102,81

6 Rasio ketersediaan sekolah terhadap

penduduk usia sekolah

% 96,61 106,41 110,14 96,76 96,78 100,02

7 Rasio guru terhadap murid % 15,47 16, 15,43 17,02 110,30

8 Rasio guru terhadap murid per kelas

rata- rata

% 38 37,34 98,26 38,06 25,68 67,47

Pendidikan Menengah Atas :

(SMA/SMK/MA)

9 Angka partisipasi sekolah % 74,49 50,75 68,12 77,04 68,59 89,03

10 Rasio ketersediaan sekolah terhadap


% 49,01 59,52 121,75 52,01 65,60 126,13

11 Rasio guru terhadap murid % 15 14,71 98,07 15,24 15,53 101,90

12 Rasio guru terhadap murid per kelas

rata- rata

% 38 38,97 102,55 38,06 35,23 92,56


13 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 53,3 75,44 141,54 54,39

78,00 143,41

Angka Kelulusan :

14 Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 99,75 99,96 100,21 99,75 99,86 100,11

15 Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 96,17 99,77 100,21 96,18 99,84 103,81

16 Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA % 95,55 97,12 101,64 95,78 99,31 103,69

17 Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI

ke SMP/MTs

% 99,69 99,98 100,29 99,69 101,69 102,01

18 Angka Melanjutkan (AM) dari

SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

% 88,36 88,39 100,03 88,74 89,93 101,34

19 Guru yang memenuhi kualifikasi

S1/D-IV

% 82,38 83,06 100,83 85,92 94,62 110,13





dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja pada sasaran tahun 2011 yang hanya

mencapai 97,81 %.

Adapun 4 indikator sasaran yang belum mencapai target sebagai berikut :

Rasio guru/murid per kelas rata-rata (pendidikan dasar) dengan target 23,59 %

tahun 2012 terealisasi sebesar 18,92 % sehingga capaian kinerja indikator

sasaran ini sebesar 80,20 % hal ini dikarenakan adanya kewajiban jumlah

mengajar sebanyak 24 jam per-Minggu. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu

dilakukan penyesuaian jam mengajar bagi guru.

Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SLTP/MTs) dan Rasio guru

terhadap murid per kelas rata- rata (SMA/SMK/MA) juga mengalami

permasalahan yang sama dengan Rasio guru/murid per kelas rata-rata

(pendidikan dasar) sehingga tidak mencapai target. Dari target yang ditentukan

untuk Rasio guru terhadap murid per kelas rata- rata (SLTP/MTs) 38,06 % tahun

2012 hanya terealisasi 25,68 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini

mencapai 67,47 %. Kemudian untuk Rasio guru terhadap murid per kelas rata-

rata (SMA/SMK/MA) dari target 38,06 % tahun 2012 hanya terealisasi 35,23 %

sehingga capaian kinerja indikator sasarannya hanya mencapai 92,56 %.

Angka partisipasi sekolah (SMA/SMK/MA) dari target yang ditentukan 77,04 %

terealisasi 68,59 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 89,03 %.

kalau dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yang hanya mencapai 68,12 %,

capaian kinerja tahun 2012 lebih meningkat.

Tabel 3.10.


Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Penduduk yang berusia >15 Tahun

melek huruf (tidak buta aksara)

% 99,82 99,83 100,01 99,86 99,81 96,95

2 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0,05 0,04 125,00 0,04 0,04 100

3 Angka Putus Sekolah (APS)

SMP/MTs

% 0,54 0,48 112,50 0,49 0,44 111,36

4 Angka Putus Sekolah (APS)

SMA/SMK/MA

% 1,42 1,01 140,59 1,29 0,94 137,23

5 Jumlah perpustakaan % 1 1 100 1 1 100

6 Jumlah pengunjung perpustakaan orang 52.412 32.909 62,79 57.653 288.000 499,54




Dari tabel di atas, bahwa capaian kinerja tahun 2012 untuk sasaran

Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan rata-rata capaian

kinerja sasaran sebesar 162,98 % lebih meningkat dibandingkan rata-rata capaian

kinerja pada tahun 2011. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan

pentingnya pendidikan semakin meningkat di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut

ditunjukkan oleh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yaitu dari 7

indikator sasaran yang tidak mencapai target 2 indikator sasaran yaitu indikator

sasaran Penduduk yang yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)

dari target yang ditentukan 99,86 % hanya terealisasi 99,81 % sehingga capaian

kinerjanya hanya 96,95 % dan Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

dari target yang ditentukan 58.610 buku terealisasi sebesar 56.112 buku sehingga

capaian kinerjanya hanya mencapai 95,75 %.

Tidak tercapainya indikator sasaran Penduduk yang yang berusia >15

Tahun melek huruf (tidak buta aksara) pada tahun 2012 dikarenakan masih tingginya

angka buta aksara yang ada dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap akses

Pendidikan Dasar dan Menengah (penduduk usia 7-18 tahun). Untuk mengatasi

permasalahan ini dengan mewujudkan penuntasan pendidikan dasar 9 tahun serta

rintisan pendidikan menengah 12 tahun melalui Unit Sekolah alternatif (SD-SMP

Satu Atap) dan pembangunan Unit Sekolah Baru. Sedangkan tidak tercapainya

indikator sasaran Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah pada tahun

2012 dikarenakan banyak buku yang rusak meskipun pada tahun 2012 telah

diadakan penambahan buku.

Sedangkan indikator sasaran yang mengalami kenaikan signifikan pada

tahun 2012 adalah indikator sasaran Jumlah pengunjung pengunjung perpustakaan

per tahun, dari target yang ditentukan 57.653 orang pengunjung realisasi 288.000

orang pengunjung sehingga capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 449,54

%. Peningkatan ini disebabkan adanya Perpustakaan Desa dan Perpustakaan

Khusus di beberapa Kecamatan sebanyak 108 tempat. Upaya-upaya untuk

meningkatkan indikator sasaran ini terus dilakukan yaitu antara lain dengan

menambah jumlah perpustakaan. Pada tahun 2013 yang ditargetkan menambah 2

pertahun

7 Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah

buku 52.681 56.575 107,39 58.610 56.112 95,75





perpustakaan yaitu bertempat di di Kecamatan Genteng dan MOS (Mall of

Sritanjung). Untuk Perpustakan di Kecamatan Genteng direncanakan berbasis IT

dan tahun 2012 sudah dilaksanakan kajian oleh Dinas PU Bina Marga, Cipta Karya

dan Tata Ruang Banyuwangi.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja dari 11 indikator sasaran

terdapat 10 indikator yang telah mencapai target 100 % bahkan lebih yang

mempunyai makna Baik Sekali. Hanya 1 indikator yang belum mencapai target yaitu

Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dari target yang

ditentukan 90 % hanya terealisasi 71,40 %, sehingga capaian kinerjanya 79,33 %,

capaian kinerja tahun 2012 ini menurun dibandingkan capaian kinerja tahun 2011

yang dapat mencapai 91,06 %. Diketahui bahwa Indikator capaian UCI

Desa/Kelurahan harus memenuhi cakupan imunisasi 9 antigen vaksin, apabila salah

satu dari antigen tersebut tidak terpenuhi, maka tidak bisa mencapai Desa/kelurahan

UCI. Pencapaian Cakupan Desa/Kelurahan UCI sangat dipengaruhi oleh

ketersediaan petugas yang dilengkapi dengan kemampuan dalam pelayanan

imunisasi yang baik. Selain itu dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan pengetahuan

masyarakat yang terus dibangun melalui penyuluhan/sosialisasi di posyandu,

Tabel 3.11.


Meningkatnya Meningkatnya usia harapan hidup


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Angka usia harapan hidup Th 66,9-67,20

67,20 100 67,0-

67,50

67,98 100,71

2 Cakupan Desa/Kelurahan Universal

Child Immunization (UCI)

% 85 77,4 91,06 90 71,40 79,33

3 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit DBD

% 100 100 100 100 100 100

4 Cakupan pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat miskin

% 15 54,45 363 15 19 126,67

5 Cakupan kunjungan bayi % 84 94,1 112,02 86 97,50 113,37

6 BOR (Bed Occupancy rate ) % 60 65,75 109,58 60 71,62 119,37

7 AVLOS ( Average Length of Stay) Hari 9 3,78 238,10 9 7,62 118,11

8 BTO (Bed Turn Over) Kali 50 57,34 114,68 50 67,08 134,15

9 TOI ( Turn Over Interval) hari 4 2,15 186,05 4 3,06 130,72

10 Angka Kematian > 48 jam (GDR) per mile

(‰)

50 43,41 115,18 45 36,12 124,58

11 Angka Kematian < 48 jam (NDR)

per mile

(‰)

80 52,93 151,14 70 39,39 177,71





pusling/poliklinik, konseling di rumah sakit atau dokter praktek dan tempat lainnya

yang dapat digunakan untuk penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat terkait

pentingnya imunisasi bagi anak untuk kekebalan tubuhnya dan menjadi anak sehat.

Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat desa saat

ini masih kurang terhadap pentingnya 5 imunisasi dasar lengkap, hal ini disebabkan

karena masyarakat masih melihat akibat atau efek samping dari pemberian imunisasi

tersebut.


Menurunnya angka kematian bayi melebihi target, dari target yang ditentukan 30 %

dapat terealisasi 9,3 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 322,58 %. Capaian ini

tidak lepas dari kerja keras dari insan-insan tenaga kesehatan (bidan) yang

memberikan pelayanan kepada masyarakat saat proses melahirkan, disamping

kesadaran masyarakat untuk menggunakan tenaga-tenaga kesehatan yang sudah

ada.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata pencapaian sasaran

Menurunnya angka kematian ibu melahirkan tahun 2012 sebesar 100,27 %

meningkat dari tahun 2011 yang hanya mencapai 80,41 %. Indikator sasaran yang

Tabel 3.12.


Menurunnya angka kematian bayi


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Angka kelangsungan hidup bayi

(kematian bayi per 1000 kelahiran)

% 35,54 67,1 52,97 30 9,3 322,58

Tabel 3.13.


Menurunnya angka kematian ibu melahirkan


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Angka kematian ibu melahirkan (per

100.000 kelahiran hidup)

% 75 82,7 90,69 70 65,6 106,71

2 Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani

% 80 56,1 70,13 81 76 93,83





melampaui target adalah indikator Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000

kelahiran hidup) dari target 70 % angka kematian ibu melahirkan dapat ditekan

sehingga angka kematian itu melahirkan berkurang dan mencapai 65,6 %. Untuk

indikator Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani meskipun tidak mencapai

target namun ada peningkatan dibandingkan tahun 2011, dimana tahun 2012

mencapai 93,83 % sedangkan tahun 2011 hanya mencapai 70,13 %. Peningkatan

kedua indikator tersebut dikarenakan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan

kesehatan sudah cukup baik.

Dari tabel di atas, diketahui capaian kinerja untuk sasaran Menurunnya

anak balita dibawah garis merah rata-rata pencapaian kinerjanya sebesar 277,28 %.

Capaian kinerja yang cukup signifikat tersebut diperoleh dari ketercapaian kinerja

indikator Persentase balita gizi buruk dari target yang ditentukan lebih kecil sama

dengan 5 % dapat terealisasi 1,1 %, sehingga capaian kinerjanya untuk tahun 2012

sebesar 454,55 %. Ini berarti penanganan balita gizi buruk di Kabupaten Banyuwangi

cukup optimal, baik penanganan melalui pemeriksaan oleh dokter spesialis anak,

pemeriksaan laboratorium dan pemberian tambahan makanan dan vitamin serta

kegiatan lainnya kerkait penanganan balita gizi buruk.

Tabel 3.14.


Menurunnya anak balita dibawah garis merah


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Persentase balita gizi buruk % ≤ 5 5,1 98,04 ≤ 5 1,1 454,55

2 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan

% 100 100 100 100 100 100


Tabel 3.15.


Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Rasio posyandu per satuan balita

% 1,95 1,8 92,38 1,95 2,06 105,64




Berdasarkan tabel di atas, bahwa capaian sasaran Menurunnya prevalensi

gizi kurang pada balita pada tahun 2012 mencapai 105,64 % atau bermakna Baik

Sekali. Capaian ini meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yang hanya

mencapai 92,38 %. Peningkatan ini seiring dengan tingkat pengetahuan /

pendidikan, ekonomi dan pola hidup masyarakat yang semakin baik.

Tabel di atas menunjukkan pencapaian sasaran Meningkatnya cakupan

persalinan oleh tenaga kesehatan belum tercapai. Dimana indikator sasaran

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi

kebidanan dari target yang ditentukan untuk tahun 2012 sebesar 95,4 % terealisasi

94,9 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 99,40 %. Namun dibandingkan tahun

2011 mengalami peningkatan yaitu dari target yang ditentukan sebesar 94,6 %

terealisasi 92,3 dengan capaian kinerja sebesar 97,57 %. Peningkatan ini didukung

oleh tenaga-tenaga kesehatan yang berkompeten dibidangnya meskipun tenaga

tersebut secara kuantitas masih mengalami kekurangan.

Tabel 3.16.


Meningkatnya cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi kebidanan

% 94,6 92,3 97,57 95,4 94,9 99,40

Tabel 3.17.




Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Rata-rata jumlah anak per keluarga orang 2 1,9 105,26 2 2 100

2 Rasio akseptor KB % 0,73 0,73 100 0,72 0,75 104,17

3 Cakupan peserta KB aktif % 72,5 73,3 101,10 72,8 75,2 103,29

4 Keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I

% 41,66 40,6 102,61 41,6 39,7 104,79





Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 4 indikator sasaran atas sasaran

Meningkatnya peserta KB aktif semuanya melebihi target (100% lebih) atau

bermakna Baik Sekali dengan rata-rata capaian kinerja sasaran 103,06 %, capaian

tahun 2012 ini meningkat dibandingkan tahun 2011 yang telah mencapai rata-rata

capaian kinerja sebesar 102,24 %. Capaian sasaran Meningkatnya peserta KB aktif

dipengaruhi oleh :

Kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terutama pasangan Usia Subur

(PUS) dalam rangka mengatur dan mengendalikan jumlah anak dan jarak

kelahiran;

Adanya pembinaan yang teratur dari segenap komponen seperti PLKB, PPKBD,

Sub. PPKBD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa dan lintas

sektor terkait dalam membina dan memotivasi masyarakat untuk mengikuti KB

guna meningkatkan kualitas hidup keluarga dan kesejahteraan masyarakat pada

umumnya.

Adanya dukungan dan kerjasama segenap jajaran Pemkab. Banyuwangi beserta

segenap komponen (swasta, perbankan, koperasi, LSM, lembaga/organisasi

keagamaan dan lintas sektor lainnya.

Berdasarkan tabel di atas, dari 4 indikator sasaran semuanya mencapai

target bahkan melebihi target dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2012 sebesar

152,83 %. Dari 4 indikator sasasaran yang mengalami kenaikan secara signifikan

Tabel 3.18.


Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan yang aman, bermutu dan bermanfaat

serta terjangkau oleh masyarakat


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1

Cakupan puskesmas

% 100 100 100 100 187,5 187,5

2 Cakupan pembantu puskesmas % 48,39 48,39 100 48,39 48,39 100

3 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu

per 30.000 penduduk % 142,18 142,18 100 142,18 318,24 223,83

4 Rasio Rumah Sakit per 10.000

penduduk

% 1 : 14,49 15,5 106,90 1:14,53 1:14,53 100





adalah indikator sasaran Cakupan puskesmas, dan Rasio puskesmas, poliklinik,

pustu per 30.000 penduduk, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk (2 indikator).

Cakupan puskesmas dari target yang ditentukan 100 % dapat terealisasi 187,5 %

sehingga capaian kinerjanya sebesar 187,5 %. Sedangkan indikator sasaran Rasio

puskesmas, poliklinik, pustu per 30.000 penduduk, poliklinik, pustu per 30.000

penduduk dari target yang ditentukan 142,18 % dapat terealisasi 318,24 % sehingga

capaian kinerja tahun 2012 sebesar 223,83 %. Rata-rata capaian kinerja tahun 2012

sebesar 152,83 % meningkat dibandingkan tahun 2011 yang telah mencapai 101,73.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa rata-rata pencapaian sasaran

Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional mencapai

94,68 %. Meskipun tidak mencapai 100 % namun capaian tersebut lebih meningkat

dibandingkan tahun 2011 yang mencapai sebesar 48,18 %. Kalau dilihat dari

indikator sasaran dari 14 indikator sasaran yang mencapai target adalah 1 indikator

Tabel 3.19.


Tersedianya tenaga kesehatan yang cukup, berkualitas dan profesional


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Rasio dokter per satuan penduduk % 7,27 3,45 47,46 7,45 6,88 92,35

2 Rasio tenaga kefarmasian per

100.000 penduduk

% 2,19 0,5 22,83 2,19 2,13 97,26

3 Rasio tenaga ahli gizi per 100.000

penduduk

% 2,19 0,65 29,68 2,31 2,06 89,18

4 Jumlah Rumah Sakit RS 11 11 100 11 14 127,27

5 Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling Puskesm

as, Pustu,

Pusling

216 165 85,65 216 195 90,28

6 Jumlah Tenaga Medis Orang 240 157 65,42 250 239 95,6

7 Keperawatan (perawat dan bidan) Orang 1240 695 56,05 1.250 1.191 95,28

8 Kefarmasian (apoteker dan ahli

farmasi)

Orang 35 16 45,71 37 34 91,89

9 Tenaga kesehatan Orang 50 19 38,00 60 54 90

10 Sanitarian Orang 28 17 60.71 31 27 87,10

11 Ahli gizi Orang 35 18 51,43 37 33 89,19

12 Rasio tenaga medis per 1000

penduduk

% 15,05 7,14 47,44 15,64 14,95 95,59

13 Rasio tenaga keperawatan per

100.000 penduduk

% 43,83 21,57 49,21 44,05 41,61 94,46

14 Rasio tenaga Kesehatan per 1000

penduduk

% 3,14 1,12 35,67 3,75 3,38 90,13





sasaran yaitu Jumlah Rumah Sakit dari target 11 Rumah Sakit terealisasi 14 Rumah

Sakit sehingga capaian kinerjanya 127,89. Sedangkan 13 indikator sasaran lainnya

tidak mencapai target namun capaiannya dapat dikatakan Baik Sekali karena

melebihi nilai 85.

Adapun tidak tercapaianya 13 indikator sasaran tersebut adalah sebagai

berikut :

Rasio dokter per satuan penduduk, dengan target 7,54 % pada tahun 2012,


92,35 %,dikarenakan masih belum ada perekrutan tenaga medis melalui tes

perekrutan PNS di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan tiap tahun ada PNS

tenaga medis yang mengalami purna tugas, sehingga mengurangi tenaga medis

yang ada. Solusinya perlu perekrutan tenaga medis melalui perekrutan tes PNS.

Rasio tenaga kefarmasian per 100.000 penduduk, dengan target 2,19 % pada

tahun 2012, terealisasi sebesar 2,13 %, sehingga capaian kinerja indikator

sasaran sebesar 97,26 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini sama dengan

indikator sasaran Rasio dokter per satuan penduduk.

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000 penduduk, dengan target 2,31 % pada tahun

2012, terealisasi sebesar 2,06 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran

sebesar 89,18 %, penyebabnya masih belum ada perekrutan tenaga medis.

Jumlah Puskemas, Pustu, Pusling, dengan target 216 buah pada tahun 2012,

terealisasi sebesar 195 buah, sehingga capaian kinerja indikator sasaran

sebesar 90,28 %, dikarenakan jumlah Puskesmas Keliling masih belum

memenuhi target yang diharapkan, yaitu masih sekitar 77,78 %.

Jumlah Tenaga Medis (dokter, dokter gigi), dengan target 250 orang pada tahun

2012, terealisasi sebesar 239 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran

sebesar 95,60 %. Tidak tercapainya target dikarenakan masih kurangnya

tenaga medis.

Keperawatan (perawat dan bidan), dengan target 1.250 orang pada tahun 2012,

terealisasi sebesar 1.191 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran

sebesar 95,28 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini, karena keterbatasan

tenaga medis (perawat dan bidan).




Kefarmasian (apoteker dan ahli farmasi), dengan target 37 orang pada tahun

2012, terealisasi sebesar 34 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran

sebesar 91,89 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini, karena keterbatasan

tenaga medis (apoteker dan ahli farmasi).

Tenaga kesehatan, dengan target 60 orang pada tahun 2012, terealisasi

sebesar 54 orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 90,00 %.

Tidak tercapainya indikator sasaran ini, karena keterbatasan tenaga kesehatan.

Sanitarian, dengan target 31 orang pada tahun 2012, terealisasi sebesar 27

orang, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 87,10 %. Tidak

tercapainya indikator sasaran ini dikarenakan masih belum ada perekrutan

tenaga medis melalui tes perekrutan PNS di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan

tiap tahun ada PNS tenaga medis yang mengalami purna tugas, sehingga

mengurangi tenaga medis yang ada.

Ahli Gizi, dengan target 37 orang pada tahun 2012, terealisasi sebesar 33 orang,

sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 89,19 %. Tidak tercapainya

indikator sasaran ini dikarenakan masih belum ada perekrutan tenaga medis

melalui tes perekrutan PNS di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan tiap tahun

ada PNS tenaga medis yang mengalami purna tugas, sehingga mengurangi

tenaga medis yang ada.

Rasio tenaga medis per 1000 penduduk, dengan target 15,64 % pada tahun


sebesar 95,59 %. Indikator sasaran ini belum tercapai karena tenaga medis

yang ada tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang terus bertambah,

sedangkan disisi lain belum ada perekrutan tenaga medis.

Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk, dengan target 44,05 % pada


sasaran sebesar 94,46 %, dikarenakan masih belum ada perekrutan tenaga

medis melalui tes perekrutan PNS di Kabupaten Banyuwangi, sedangkan tiap

tahun ada PNS tenaga medis yang mengalami purna tugas, sehingga

mengurangi tenaga medis yang ada sedangkan penduduk terus bertambah.




Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk, dengan target 3,75 % pada tahun


sebesar 90,13 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini karena kurangnya

tenaga kesehatan disisi lain penduduk terus bertambah.


Terberdayakannya masyarakat melalui keterlibatan di dalam pelayanan kesehatan,

seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes dan Pos Siaga serta Poskestren dengan 1

indikator sasaran Posyandu Aktif mencapai target 100 %. Capaian ini tidak lepas dari

peran serta masyarakat dalam mendukung program-program kesehatan melalui

kesadaran dalam memanfaatkan Posyandu adn tempat kesehatan lainnya yang ada

dilingkungan desa/kelurahan masing-masing.

Tabel 3.20.



pelayanan kesehatan, seperti terlibat dalam Posyandu, Polindes,

dan Pos Siaga serta Poskestren


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Posyandu aktif

% 100 100 100 100 100 100

Tabel 3.21.


Meningkatnya daya saing daerah dan kemandirian



Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Produksi daging (Ton/Th) Ton 5.646 2.823 50,00 5.674 6.853 120,78

2 Produksi telor (Ton/Th) Ton 8.164 8.164 100 9.389 10.744 114,43

3 Produksi susu (ton/Th) Ton 400.338 400.338 100 424.706 2.567.385 604,51

4 Mortalitas ternak (angka kematian

ternak) % 0,5 0,5 100 0,5 0,5 100

5 Kejadian penyakit % 6,0 6 100 5,8 6 103,45

6 Jumlah Puskewan Puskewa

n

7 7 100 8 8 100

7 Kontribusi sektor peternakan

terhadap PDRB % 7,44 7,44 100 7,63 8 104,85

8 Kontribusi sektor kehutanan terhadap

PDRB % 1,00 1,63 153,77 1,07 1,52 142,05

9 Produktifitas padi atau bahan pangan Kw/hektar 63,76 65,22 102,29 65,03 65,30 100,42




Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 17 indikator sasaran yang

mencapai melebihi target 100 % sebanyak 11 indikator sasaran, yang mencapai

target 100 % sebanyak 3 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target 3

indikator sasaran dengan rata-rata capaian kinerja 134,02 %. Rata-rata capaian

kinerja tahun 2012 ini meningkat dibandingkan rata-rata capaian kinerja tahun 2011

yang hanya mencapai 95,60 %.

Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan terhadap PDRB, dengan target 49,27 %

pada tahun 2012, terealisasi sebesar 46,19 %, sehingga capaian kinerja

indikator sasaran sebesar 93,75 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini

disebabkan berkembangnya sektor non pertanian dengan memanfaatkan lahan

pertanian yang produktif, hal ini berdampak pada pertumbuhan sektor pertanian

yang hanya sekitar 5 % dibawah pertumbuhan sektor Pajak Hotel dan Restoran

sebesar 9 % dan masih di bawah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyuwangi

secara agregat mencapai 7, 15 %. Situasi ini menggambarkan bahwa dalam

jangka panjang, dominasi kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB semakin

berkurang dan bergeser ke sektor lain, seperti sektor industri pengolahan,

perdagangan, Pajak Hotel dan Restoran, perumahan, pertambangan dan

penggalian serta sektor jasa. Namun demikian, sektor pertanian tetap harus

dipacu pada aspek off farmnya dan mendorong berkembangnya industri hilir

yang berbasis pertanian, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi petani

dan NTP bisa meningkat serta disparitas pendapatan di sektor pertanian tidak

terpaut jauh dengan sektor non pertanian.

utama lokal lainnya per hektar

10 Kontribusi sektor pertanian /

perkebunan terhadap PDRB % 49,25 46,59 94,60 49,27 46,19 93,75

11 Kontribusi sektor perkebunan

(tanaman keras) terhadap PDRB % 8,99 8,19 91,10 9,05 7,73 85,41

12 Nilai tukar petani % 110,55 110,38 99,85 110,65 110,70 100,04

13 Gabah Ton 817.399 702.205 85,91 833.572 792.640 95,08

14 Beras (Ton) Ton 502.122 442.276 88,08 502.122 504.873,3

6

100,55

15 Kesediaan pangan utama % 306,62 271,08 88,41 305,28 317,51 104,01

16 Produksi perikanan Ton 59.039 41.773 70,75 60.810 66.340 109,09

17 Konsumsi ikan

% 29,3 29,45 100,51 29,6 29,6 100





Solusinya perlu dilakukan pengetatan segala bentuk izin penggunaan lahan

produktif selain untuk lahan pertanian dan mendorong berkembangnya industri

hilir yang berbasis pertanian.

Kontribusi sektor perkebunan ( tanaman keras ) terhadap PDRB, dengan target

9,05 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 7,73 %, sehingga capaian kinerja

indikator sasaran sebesar 85,41 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini

disebabkan :

-Harga komoditas perkebunan tanaman keras dipengaruhi oleh harga di pasaran

dunia yang fluktuatif, sehingga mempengaruhi budidaya perkebunan tanaman

keras di tingakat domestik, selain itu adanya proteksi dari perkebunan besar

negara/swasta yang hanya menanam tanaman semusim seperti papaya, tebu

dan pisang, karena lebih prospektif serta lebih elastis di pasaran domestik

maupun mancanegara.

-Adanya serangan organisme pengganggu tanaman yang meningkat dan kondisi

kelembaban udara relative tinggi sehingga memicu meningkatnya OPT.

-Menurunnya produktivitas perkebunan tanaman keras karena sebagian sudah

tua (kurang Produktif) dan sebagian lain tergolong tanaman muda (belum

berproduksi secara optimal) serta masih dalam tahap peremajaan.

Solusi :

Perkebunan besar negara/swasta yang hanya menanam tanaman

semusim, diharapkan juga memberikan ruang untuk menanam

tanaman keras, karena selain untuk menambah cadangan air bawah

tanah juga untuk menjaga kelestarian hutan.

Meningkatkan ketersediaan pupuk dan pestisida melalui dana cukai

tembakau untuk keperluan ready stock sehingga bisa di dropping

sewaktu-waktu ke lokasi serangan hama serta meningkatkan

penyuluhan dan pendampingan tentang pengendalian OPT kepada

petani.

Meningkatkan produktivitas tanaman dengan cara pembibitan secara

berkala dan berkelanjutan.

Gabah, dengan target 833.572 ton pada tahun 2012, terealisasi sebesar

792.640 ton, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 95,08 %.

Tidak tercapainya indikator sasaran ini, disebabkan :




-Terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung

meningkat, hal ini menyebabkan penurunan produksi pertanian secara

sistematis dan bersifat permanen.

-Terjadinya serangan organisme pengganggu tumbuhan yang semakin

meningkat dan bersifat sporadis, hal ini dapat mempengaruhi produksi dan

kualitas tanaman.

-Semakin menurunnya tingkat kesuburan atau produktivitas lahan karena

pengggunaan pupuk an-organik yang berlebihan dalam jangka waktu lama,

sehingga produktivitas tanaman sulit ditingkatkan secara signifikan.

Solusi :

Perlu adanya regulasi yang jelas dan tegas serta konsisten dalam

implementasinya sehingga mampu mempertahankan lahan-lahan subur

produktif dari ancaman alih fungsi lahan. Juga perlu adanya sinergitas

dan singkronisasi program antar sektor atau stokeholders.

Menghimbau petani / kelompok tani untuk melakukan pengaturan pola

tanam yang serentak dan melakukan pergiliran (rotasi) tanaman secara

konsisten dan berkelanjutan.

Melakukan pengawalan teknologi pemupukan secara bijaksana dan

menggalakkan penggunaan pupuk organik kepada petani.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 5 indikator sasaran untuk sasaran

Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian mencapai target bahkan

melebihi target yang ditentukan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2012 sebesar

Tabel 3.22.


Meningkatkan industri olahan dan kreatif berbasis pertanian


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Kontribusi sektor perdagangan

terhadap PDRB

% 23,80 23,80 100 23,81 27,43 115,20

2 Ekspor bersih perdagangan Rp. 15.501.52

9

15.501.52

9

100 17.162.30

8

18.197.01

1

106,03

3 Kontribusi sektor industri terhadap

PDRB

% 5,67 5,67 100 5,68 6,16 108,45

4 Kontribusi industri rumah tangga

terhadap PDRB sektor industri

% 5,5 5,5 100 6,0 9,65 160,83

5 Pertumbuhan industri

% 4,84 4,84 100 4,85 6,52 134,43

Rata-rata capaian kinerja 100 124,99




124,99 %. Rata-rata capaian kinerja meningkat dibandingkan rata-rata capaian

kinerja tahun 2011 yang mencapai 100 %. Hal ini menunjukkan bahwa industri

olahan dan kreatif yang berbahan dasar pertanian semakin baik. Hal ini didukung

oleh potensi pertanian yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa capaian kinerja atas sasaran

Termanfaatkannya fungsi ekologi, ekonomi dan sosial hutan menunjukkan hasil yang

Baik Sekali karena mencapai target 100 %. Diketahui bahwa hutan merupakan

sumber kehidupan, oleh karenanya hutan akan terus menerus dilestarikan. Upaya-

upaya agar hutan tetap optimal fungsinya adalah dengan merehabilitasi hutan dan

lahan kritis dengan berbagai kegiatan seperti bantuan bibit tanaman penghijauan

khususnya ditanam pada lahan kritis yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten

Banyuwangi. Dari target yang tentukan untuk rehabilitasi hutan dan lahan kritis 1,05

% dapat terealisasi 1,05 % sehingga capaian kinerjanya 100 % begitu juga pada

indikator sasaran kerusakan kawasan hutan dari target yang ditentukan 0,04 %

dapat terealisasi 0,04 % sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 100 %.

Tabel 3.23.




Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Rehabilitasi hutan dan lahan kritis % 1,03 1,03 100 1,05 1,05 100

2 Kerusakan kawasan hutan

% 0,04 0,04 100 0,04 0,04 100

Rata-rata capaian kinerja 100 100

Tabel 3.24.


Meningkatnya investasi di daerah baik PMA maupun PMDN


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA) Investor 1 1 100 1 1 100

2 Jumlah nilai investasi berskala

nasional (PMDN / PMA) Rp.

(milyar)

50 80,88 161,76 50 62,338 124,66

3 Rasio daya serap tenaga kerja Orang 237 238 100,42 238 240 100,84

4 Kontribusi sektor pertambangan

terhadap PDRB % 4,04 4,425 109,53 4,04 4,37 108,17

5 Kenaikan / penurunan nilai realisasi

PMDN (milyar rupiah)

Rp. 1 1 100 1 1 100





Dari tabel di atas, diperoleh gambaran bahwa 5 indikator sasaran yang

ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100 % untuk 2 indikator sasaran dan 3

indikator sasaran melebihi 100 % yang mempunyai makna Baik Sekali dengan rata-

rata capaian kinerja 106.73 %. Hal ini berarti pelaksanaan kebijakan daerah dibidang

penanaman modal / investasi sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten

Banyuwangi tahun 2010-2015 berhasil dengan baik. Namun demikian bila

dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yang rata-rata capaian kinerjanya sebesar

114,34 % capaian kinerja tahun 2012 menurun.


Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai

Plengkung,Sukamade dan lainnya berhasil dengan Baik Sekali dengan rata-rata

capaian kinerja tahun 2012 sebesar 196,83 %, dengan capaian kinerja masing-

masing sebagai berikut :

Indikator sasaran kunjungan wisata domistik dari target yang ditentukan sebesar

786.114 orang wisatawan terealisasi sebesar 1.312.092 orang sehingga capaian

kinerja indikator sasaran ini mencapai 166,91 %;

Indikator sasaran kunjungan wisata mancanegara dari target yang ditentukan

sebesar 20.437 orang wisatawan terealisasi sebesar 50.783 orang sehingga

capaian kinerja indikator sasaran ini mencapai 248,49 %;

Tabel 3.25.


Meningkatnya pemanfaatan potensi pariwisata seperti Kawah Ijen, Pantai Plengkung,

Sukamade dan lainnya


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Kunjungan wisata domistik Orang 396.016 401.968 101,50 786.114 1.312.092 166,91

2 Kunjungan wisata mancanegara Orang 42.856 42.933 100,19 20.437 50.783 248,49

3 Kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDRB % 3,71 4,25 114,55 3,71 4,27 115,09





Indikator sasaran kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari target yang

ditentukan sebesar 3,71 % terealisasi sebesar 4,27 % sehingga capaian kinerja

indikator sasaran ini mencapai 115,09 %.

Capaian kinerja tahun 2012 di atas lebih meningkat dibandingkan tahun

2011, dimana rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2011

mencapai 105,41 %.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa 4 indikator kinerja untuk sasaran

Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi dan UMKM dapat tercapai

melebihi target yang ditentukan yaitu masing-masing diatas 100 % dengan rata-rata

capaian kinerja sebesar 101,82 %, capaian kinerja ini menurun dibandingkan tahun

2011 yang mencapai sebesar 102,23 %. Ada 1 indikator sasaran yang capaian

kinerjanya mengalami penurunan pada tahun 2012 yaitu Jumlah BPR/LKM dari

target yang ditentukan tahun 2012 sebesar 1.900 BPR/LKM terealisasi 1.938

BPR/LKM sehingga capaian kinerjanya sebesar 102 %. Pada tahun 2011 untuk

indikator tersebut dari target yang ditentukan 1.700 BPR/LKM terealisasi 1.884

BPR/LKM sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,47 %.

Tabel 3.26.


Meningkatnya profesionalisme pengelolaan koperasi

dan UMKM


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Prosentase koperasi aktif

(melaksanakan RAT) % 79,5 79,68 100,23 79,9 82,60 103,37

2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM UKM 20.900 20.946 100,22 21.000 21.420 102

3 Jumlah BPR / LKM BPR/LKM 1.700 1.844 108,47 1.900 1.938 102

4 Usaha Mikro dan Kecil UMK 29 29 100 36 36 100





Tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian sasaran Meningkatnya

jejaring antar daerah, provinsi dan pusat serta jejaring pelaku ekonomi yang terdiri

dari 2 indikator dapat tercapai melebihi 100 %. Untuk indikator sasaran Jenis dan

jumlah bank dan cabang dari target yang ditentukan sebesar 43 bank terealisasi 62

bank sehingga capaian kinerjanya sebesar 144,19 % atau bermakna Baik Sekali.

Namun capaian tahun 2012 ini menurun dibandingkan capaian tahun 2011 dari

target yang ditentukan 43 bank dapat terealisasi 95 sehingga capaian kinerjanya

mencapai 220,93 %.

Untuk indikator sasaran Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang

mengalami kenaikan dari target yang tentukan tahun 2012 ada 4 perusahaan

asuransi terealisasi 7 perusahaan asuransi sehingga capaian kinerjanya sebesar 175

%. Sedangkan tahun 2011 ditargetkan sebesar 3 perusahaan asuransi dapat

terealisasi 3 perusahaan asuransi sehingga capaian kinerjanya 100 %.

Tabel 3.27.


Meningkatnya jejaring antar daerah, provinsi dan pusat



Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Jenis dan jumlah bank dan cabang Bank 43 95 220,93 43 62 144,19

2 Jenis dan jumlah perusahaan

asuransi dan cabang

Perush.

Asuransi

3 3 100 4 7 175


Tabel 3.28.


Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi

kegiatan ekonomi di daerah


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Lama proses perijinan % 86,84 86,84 100 92,31 91,67 100,70

2 Penyelesaian ijin lokasi % 95 93 97,89 97,7 95 97,24

3 Sistem Informasi Pelayanan Perijinan

dan Adiministrasi Pemerintah Ada /

Tidak ada


4 Pajak daerah (milyar RP) Rp. 23.458 32.423 138,21 35.611 40.770 144,49




Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pencapaian sasaran Tersusunnya

regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi di daerah dari 10

indikator sasaran yang tercapai hanya 6 indikator sasaran dengan rata-rata capaian

kinerja sebesar 83,95 atau bermakna Baik. Sedangkan 4 indikator sasaran tidak

mencapai target.

Adapun indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :

Penyelesaian ijin lokasi bahwa tahun 2012 ditargetkan 97,7 % penyelesaian ijin

lokasi dari semua pemohon ijin lokasi namun hanya terealisasi 95 % sehingga

capaian kinerja sebesar 97,24 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini

disebabkan ada beberapa permohonan yang tidak direalisasikan karena

administrasi persyaratan kurang lengkap, tidak sesuai dengan tata ruang yang

berlaku dan permasalahan lainnya;

Retribusi daerah (milyar Rp) target yang ditentukan sebesar Rp. 25,578 milyar

terealiasi Rp. 24,817 milyar sehingga capaian kinerja sebesar 97,02 %. Tidak

tercapainya target ini indikator sasaran ini disebabkan disamping kesadaran

masyarakat untuk membayar retribusi yang masih kurang juga belum adanya

sanksi yang tegas / sanksi yang masih terlalu ringan bagi masyarakat yang tidak

membayar retribusi. Untuk itu perlu sosialisasi yang intens kepada masyarakat

dan adanya perubahan/revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha dari target yang ditentukan 1 Perda

namun tidak terealiasi (0%). Hal ini dikarenakan Perda tentang Reklame yang

diusulkan pada tahun 2012 belum terealisasi.

Perda ekonomi kerakyatan dari target yang ditentukan 1 Perda namun tidak

terealisasi (0%).

5 Retribusi Daerah (milyar RP) Rp. 20,762 2,129 10,25 25,578 24,817 97,02

6 Macam pajak daerah Macam 11 11 100 11 11 100

7 Macam retribusi daerah Macam 30 36 120 30 36 100

8 Jumlah Perda yang mendukung iklim

usaha Perda 1 0 0 1 0 0

9 Persentase desa berstatus

swasembada terhadap total desa % 90 90 100 93 93 100

10 Perda Ekonomi Kerakyatan Perda 1 0 0 1 0 0





Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran

Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi tahun 2012 sebesar 110,12 %

meningkat dibandingkan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2011. Hal ini

menunjukkan kondisi informasi dan alat transportasi di Banyuwangi semakin

membaik. Terlihat dari 15 indikator sasaran hampir semuanya mencapai target 100

% bahkan ada yang mencapai lebih dari 100 %, hanya 1 indikator sasaran yang tidak

mencapai target yaitu indikator sasaran Proporsi panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik yang mana dari target yang ditentukan 92 % terealisasi 89,7 % sehingga

capaian kinerjanya sebesar 97,50 %.

Tabel 3.29.


Meningkatnya sarana informasi dan alat transportasi


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Jumlah jaringan komunikasi Jaringan 12 12 100 13 13 100

2 Jumlah surat kabar nasional / lokal Jenis 15 15 100 18 18 100

3 Jumlah penyiaran radio/TV lokal Penyiaran

/ tayang

44/1 44/1 100 49/2 49/2 100

4 Jumlah penyiaran TV lokal Tayang 1 1 100 1 1 100

5 Web site milik pemerintah daerah Web site 1 1 100 1 1 100

6 Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik

% 90 90 100 92 89,7 97,50

7 Jumlah arus penumpang angkutan

umum

Orang 1.255.914 1.255.914 100 1.568.444 1.568.720 100,02

8 Rasio ijin trayek % 0,00032 0,00032 100 0,00032 0,00032 100

9 Jumlah uji kir angkutan umum Angkutan 1,378 1,378 100 1.420 1.420 100

10 Jumlah Pelabuhan

Laut/Udara/Terminal Bis

Pelabuha

n

2/1/8 2/1/8 100 2/1/8 2/1/8 100

11 Angkutan darat % 0,001 0,0001 100 0,001 0,001 100

12 Kepemilikan KIR angkutan umum % 27,33 27,33 100 31,16 67,90 217,91

13 Lama pengujian kelayakan angkutan

umum (KIR)

Menit 20 20 100 20 20 100

14 Biaya pengujian kelayakan angkutan

umum

Rp. 37.500 37.500 100 37.500 37.500 100

15 Pemasangan Rambu-rambu

% 0.058 0,058 100 0,055 0,075 136,36







menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata pada tahun 2012 dengan indikator

sasaran Proporsi panjan jalan dalam kondisi baik berhasil Baik Sekali karena

mencapai 97,50 % meskipun capaian ini menurun dibandingkan tahun 2011 yang

dapat mencapai 100 %.

Tabel 3.30.



menghubungkan daerah-daerah tujuan wisata


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik

% 90 90 100 92 89,7 97,50

Tabel 3.31.


Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Rasio jaringan irigasi dan luas

daerah irigasi

% 85 85 100 85 85 100

2 Rasio ketersediaan air dan

kebutuhan air untuk irigasi dan lain

keperluan

% 25 25 100 40 40 100

3 Rasio ketersediaan air pada musim

hujan dan musim kemarau

(degradasi DAS)

% 85 85 100 85 80 94,12

4 Rasio pemanfaatan air tanah dan air

permukaan

% 85 80 94,12 85 80 94,12

5 Rasio bangunan pengamanan pantai

dengan panjang pantai yang

terkenan abrasi

% 25 25 100 40 40 100

6 Rasio jumlah SDM dengan luasan

baku sawah irigasi

% 70 70 100 80 80 100

7 Proporsi jaringan irigasi dalam

kondisi baik dan teknis

% 85 85 100 85 85 100

8 Sumber air / mata air yang dalam

kondisi debit air stabil

% 85 85 100 85 90 94,12

9 Daur ulang sistem irigasi % 40 40 100 40 50 125,00

10 Rasio Jaringan Irigasi % 85 85 100 85 85 100

11 Persentase penduduk yang memiliki

lahan

% 19 19 100 20 25 125,00






Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang pertanian pada tahun 2012

sebesar 102,94 %. Dari 11 indikator sasaran yang mencapai target 8 indikator

sasaran yaitu 6 indikator sasaran mencapai 100 % dan 2 indikator sasaran

capaiannya lebih dari 100 %. Sedangkan yang tidak mencapai target 3 indikator

sasaran sebagai berikut :

Rasio ketersediaan air pada musim hujan dan musim kemarau (degradasi

DAS), dengan target 85 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 80 %,

sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 94,12 %. Tidak

tercapainya indikator sasaran ini, karena jumlah air pada kondisi normal

sebesar 79.800 meter kubik per detik, menyusut menjadi 23.500 meter kubik

per detik dari luas areal persawahan 66.500 hektar di Banyuwangi yang

membutuhkan air sekitar 88.200 meter kubik per detik. Kondisi ini dapat di

atasi dengan membangun titik jaringan irigasi tersier sebanyak 355 dan akan

membangun lagi sebanyak 10 titik waduk kecil serta 8 bendungan. Hal ini

dilakukan untuk menampung curah hujan diwaktu musim penghujan dan

diharapkan dapat mengurangi penyusutan debit air diwaktu musim kemarau

tiba. Selain itu diperlukan adanya reboisasi kembali terhadap hutan atau

gunung yang gundul, hal ini dimaksudkan untuk menambah persediaan

sumber air bawah tanah yang kian mengecil.

Rasio pemanfaatan air tanah dan air permukaan, dengan target 85 % pada

tahun 2012, terealisasi sebesar 80 %, sehingga capaian kinerja indikator

sasaran sebesar 94,12 %, karena jumlah air pada kondisi normal sebesar

79.800 meter kubik per detik, menyusut menjadi 23.500 meter kubik per detik

dari luas areal persawahan 66.500 hektar di Banyuwangi yang membutuhkan

air sekitar 88.200 meter kubik per detik. Untuk mangatasi permasalahan ini

perlu membangun titik jaringan irigasi tersier sebanyak 355 dan akan

membangun lagi sebanyak 10 titik waduk kecil serta 8 bendungan.

Sumber air / mata air yang dalam kondisi debit air stabil, dengan target 85 %

pada tahun 2012, terealisasi sebesar 80 %, sehingga capaian kinerja indikator

sasaran sebesar 94,12 %. Untuk mangatasi permasalahan ini perlu

membangun titik jaringan irigasi tersier sebanyak 355 dan akan membangun

lagi sebanyak 10 titik waduk kecil serta 8 bendungan.




Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa 18 indikator sasaran dari sasaran


menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi, yang mencapai target 100 %

sebanyak 5 indikator sasaran, yang melebihi target 100 % sebanyak 9 indikator

sasaran sedangkan yang tidak mencapai target sebanyak 4 indikator sasaran. Rata-

rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan sarana

serta prasarana yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi sebesar

178,56 % yang mengalami kenaikan secara signifikan dibandingkan capaian kinerja

pada tahun 2011 yang hanya mencapai 100 %. Adapun indikator sasaran yang

Tabel 3.32.



menghubungkan pusat-pusat kegiatan ekonomi


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan

% 0,005 0,005 100 0,005 0,0005 100

2 Jumlah orang / barang yang

terangkut angkutan umum

Orang 1.255.914 1.255.914 100 1.568.444 1.350.415 86,10

3 Jumlah orang / barang melalui

dermaga / bandara / terminal per

tahun

Orang 1.255.914 1.255.914 100 1.568.444 1.350.415 86,10

4 Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk

% 85 85 100 85 87 102,35

5 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 80,7 80,7 100 82 45,96 56,05

6 Rasio tempat pemakaman umum per

satuan penduduk

% 50 50 100 55 55 100

7 Rasio tempat pembuangan sampah

(TPS) per satuan penduduk

% 55 55 100 55 55 100

8 Rasio rumah layak huni % 45 45 100 50 79,20 158,40

9 Rasio permukiman layak huni % 45 45 100 50 79,20 158,40

10 Panjang jalan dilalui Roda 4 % 0.0002 0,0002 100 0,0002 0,0002 100

11 Panjang jalan kabupaten dalam

kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

% 91 91 100 92,40 89,70 97,08

12 Panjang jalan yang memiliki trotoar

dan drainase/ saluran pembuangan

air (minimal 1,5 m)

Km 23.400 23.400 100 25.500 25.900 101,57

13 Sempadan jalan yang dipakai

pedagang kaki lima atau bangunan

rumah liar

% 40 40 100 30 25 120,00

14 Drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air tidak

tersumbat

% 68 68 100 78 78 100

15 Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi

baik

% 97 97 100 97 100 103,09

16 Lingkungan Pemukiman Pemukim

an

94.992 94.992 100 113.991 113,998 100,01

17 Pembangunan waduk, embung dan

longstorege, cek dam, ground sill

Banguna

n

10 10 100 25 355 1.420

18 Pembangunan infrastruktur

pengaman pantai dan muara sungai

% 70 70 100 80 100 125,00





mengalami kenaikan paling signifikan adalah indikator sasaran Pembangunan

waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill dari target yang ditentukan 25

bangunan waduk, embung dan longstorege, cek dam, ground sill terealisasi 355

bangunan sehingga capaian kinerjanya sebesar 1.420 %.


Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah

kualitas yang memadai pada tahun 2012 rata-rata capaian kinerjanya sebesar

314,74 %. Capaian ini meningkat dibandingkan dengan rata-rata capaian kerja tahun

2011 yang hanya mencapai 91,44 %. Dari 19 indikator sasaran pada tahun 2012

yang mencapai target 100 % sebanyak 4 indikator sasaran, yang targetnya melebihi

Tabel 3.33.


Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan

dalam jumlah kualitas yang memadai


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik

% 83,72 87,04 103,97 86,03 87,25 101,42

2 Sekolah pendidikan SMP/MTs

kondisi bangunan baik

% 84,08 84,88 100,95 84,56 94,38 111,61

3 Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA


% 96,76 96,8 100,04 96,86 98,06 101,24

4 Jumlah klub olahraga Klub 61 61 100 62 2.871 4.630

5 Jumlah gedung olahraga Gedung 1 1 100 2 2 100

6 Rumah tangga pengguna air bersih RT 31.620 31.620 100 32.670 38.756 118,63

7 Rumah tangga pengguna listrik RT 317.062 317.062 100 326.537 326.537 100

8 Rumah tangga ber-Sanitasi RT 462.358 462.356 100 476.227 230.618 48,43

9 Lingkungan pemukiman kumuh pemukim

an

38.250 38.250 100 37.150 37,150 100

10 Rumah layak huni Rumah 1.062.301 1.062.301 100 1.296.007 397.424 30,67

11 Rasio Ruang Terbuka Hijau per

Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

% 38 38 100 40 32 80,00

12 Persentase penanganan sampah % 37,5 37,5 100 42,5 66,5 156,47

13 Persentase luas pemukiman yang

tertata

% 25 20 80 37 33,75 91,22

14 Pencemaran status mutu air % 89 62 69,66 90 52,63 58,48

15 Cakupan penghijauan wilayah rawan

longsor dan sumber mata air

% 74 40 54,05 78 15 19,23

16 Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan Amdal

% 73,33 70,37 95,96 74,19 100 134,79

17 Tempat pembuangan sampah (TPS)

per satuan penduduk

% 30 30 100 40 38 95,00

18 Penegakan hukum lingkungan % 80 48 50 85 100 117,65

19 Sumber air/mata air dalam kondisi

baik/kondisi debit stabil

% 81 67 82,72 82 82 100





100 % sebanyak 8 indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 7

indikator sasaran.

7 (tujuh) indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :

Rumah tangga ber-Sanitasi, dengan target 476.277 rumah tangga pada tahun

2012, terealisasi sebesar 230.618 rumah tangga, sehingga capaian kinerja

indikator sasaran sebesar 48,43 %, karena Masih adanya masyarakat yang

kurang perduli terhadap kesehatan dan kebersihan lingkungan, yaitu dengan

masih banyaknya masyarakat yang melakukan mandi, cuci dan kakus di sungai.

Oleh karena itu, perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat akan arti

pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan serta membangun fasilitas

MCK.

Rumah layak huni, dengan target 1.296.007 rumah pada tahun 2012, terealisasi

sebesar 397.424 rumah, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar

30,67 %, karena masih banyaknya rumah penduduk khususnya di daerah

pedesaan yang belum layak huni karena faktor kemiskinan, solusinya dengan

menggalakkan program bedah rumah dan memberikan bantuan lainnya yang

dapat mengentaskan kemiskinan.

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber-HPL/HGB, dengan target

40,00 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 32,00 %, sehingga capaian

kinerja indikator sasaran sebesar 80,00 %, karena ada beberapa lahan produktif

telah berubah fungsi menjadi perumahan, terjadinya penebangan pohon di hutan

secara berlebihan dan perusahaan yang ada masih kurang memperhatikan

Amdal, dalam arti membuang limbah sembarangan. Solusi, diperlukan

penambahan kawasan ruang terbuka hijau, reboisasi, pembatasan bagi

pengembang perumahan dan penindakan tegas bagi perusahaan yang

mencemari lingkungan.

Prosentase luas permukiman yang tertata, dengan target 37,00 % pada tahun


sebesar 91,22 %, karena masih adanya masyarakat yang kurang perduli

terhadap penataan dan keindahan lingkungan permukiman. Solusi,

menyediakan anggaran yang memadai guna mengcover masyarakat yang

kurang peduli terhadap lingkungan permukiman dan penataan permukiman baru

dengan memperhatikan ruang terbuka hijau.




Pencemaran status mutu air, dengan target 90,00 % pada tahun 2012,


58,48 %, karena masih ada perusahaan yang membuang limbah industrinya

secara langsung ke lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu dalam instalasi

pengolahan air limbah, sehingga bisa mencemari sumber - sumber air dan

merusak lingkungan sekitarnya. Solusi melakukan pembinaan secara teknis

kepada para pelaku industri dalam pengolahan air limbah agar menurunkan

tingkat pencemaran yang bisa membahayakan terhadap kehidupan di sekitar

industri, serta memberikan sanksi hukum sesuai peraturan perundang -

undangan yang berlaku kepada Industri yang membuang limbahnya melebihi

baku mutu yang telah ditentukan.

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, dengan

target 78,00 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 15,00 %, sehingga capaian

kinerja indikator sasaran sebesar 19,23 %. Tidak tercapainya target ini

diakibatkan terjadinya erosi di daerah sekitar sumber-sumber mata air, sehingga

buffer penyimpanan air debitnya berkurang. Untuk itu kedepan perlu secara

kontinue akan dilakukan penghijauan / penanaman kembali di sekitar sumber-

sumber mata air dan pemberian anggaran yang memadai guna pengadaan bibit

tanaman penghijauan.

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, dengan target 40,00

% pada tahun 2012, terealisasi sebesar 38,00 %, sehingga capaian kinerja

indikator sasaran sebesar 95,00 %. Tidak tercapainya target ini disebabkan

beberapa hal yaitu :

- Kurangnya tempat pembuangan sampah akhir, mengingat wilayah Kabupaten

Banyuwangi yang begitu luas, sehingga perlu penambahan lokasi TPSA.

- Keterbatasan armada pengangkut sampah sehingga mengakibatkan

terjadinya penumpukan sampah dibeberapa tempat.

- Kurangnya partisipasi dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan

dan kesehatan lingkungan.

Untuk mengatasi hal tersebut :

- Membuat Design Engginering Design dan Sanitary Land Fill serta pembagian

zona tempat penampungan akhir, dengan adanya itu diharapkan masing-

masing zona bisa menampung semua sampah di Kabupaten Banyuwangi.




- Penambahan jumlah armada persampahan, agar masalah penumpukan

sampah bisa cepat tertangani sehingga tidak terjadi penumpukan sampah.

- Perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga

kebersihan, sosialisasi mengenai penanganan persampahan untuk skala

rumah tangga dan pengolahannya menjadi bahan yang dapat dimanfaatkan.


Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi secara terpadu dan

konprehensif pada tahun 2012 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011. Pada

tahun 2011 dapat mencapai 100 % sedangkan pada tahun 2012 mencapai 104,13

%. Adapun yang mengalami kenaikan secara signifikan pada tahun 2012 adalah

indikakator sasaran Rasio bangunan ber-IMB persatuan bangunan dari target yang

ditentukan sebesar 3.555 bangunan yang ber-IMB dapat terealisasi 5.405 bangunan

yang sudah ber-IMB, ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat meningkat

terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.34.


Tersusunnya dan tertatanya RTRW Kabupaten Banyuwangi

secara terpadu dan konprehensif


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Ketaatan terhadap RTRW Kondisi Baik Baik 100 Baik Baik 100

2 Luas wilayah produktif % 57,65 57,65 100 82,6 83,85 101,51

3 Luas wilayah industri % 2,2 2,2 100 2,39 2,39 100

4 Luas wilayah kebanjiran % 1 1 100 0,09 0,09 100

5 Luas wilayah kekeringan % 1 1 100 0,09 0,09 100

6 Luas wilayah perkotaan % 9,6 9,6 100 9,7 9,65 99,48

7 Rasio Ruang Terbuka Hijau per

Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB % 38 38 100 40 32 80

8 Rasio bangunan ber-IMB per satuan

bangunan

Banguna

n

2.925 2.925 100 3.555 5.405 152,04


Tabel 3.35.


Meningkatnya jumlah jalan poros desa


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Jalan Penghubung dari ibukota

kecamatan ke kawasan pemukiman


%

90

90

100

92

93

101,09




Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator sasaran

Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk

(mimal dilalui roda 4) tercapai dengan Baik Sekali. Dari target yang ditentukan 92 %

terealisasi 93 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 101,09 %. Capaian kinerja

tahun 2012 ini meningkat dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yang mencapai

100 %.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa rata-rata pencapaian kinerja

tahun 2012 untuk sasaran Menurunnya tingkat pengangguran sebesar 113,67 %

menurun dibandingkan capaian kinerja tahun 2011 yang mencapai 133,56 %. Dari

10 indikator sasaran yang mencapai target 100 % sebanyak 3 indikator sasaran,

yang melebihi target 100 % sebanyak 5 indikator sasaran dan yang tidak mencapai

target sebanyak 2 indikator sasaran.

Adapun 2 indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :

Keselamatan dan perlindungan target 74,57 % pada tahun 2012, terealisasi

sebesar 12,64 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 16,95 %.

Tidak tercapainya target ini disebakan jumlah perusahaan yang sudah

menerapkan K3 sejumlah 149 perusahaan dari 1.179 perusahaan yang ada di

Kabupaten Banyuwangi. Untuk mengatasi hal ini diperlukan perhatian dan

Tabel 3.36.


Menurunnya tingkat pengangguran


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Angka partisipasi angkatan kerja % 76,5 76,5 100 71,6 76,08 106,26

2 Angka sengketa pengusaha - pekerja

per tahun

% 2,16 2,12 101,89 1,72 2,54 147,67

3 Tingkat partisipasi angkatan kerja % 71,5 68,34 104,62 71,6 76,08 106,26

4 Pencari kerja yang ditempatkan % 20,1 28,81 143,33 20,1 50,48 251,14

5 Tingkat pengganguran terbuka % 4,01-5,01 3,95 101,52 3,64-4,64 3,71 125,07

6 Keselamatan dan perlindungan % 73,01 87,47 119,81 74,57 12,64 16,95

7 Perselisian buruh dan pengusaha

terhadap kebijakan pemerintah

% 35,71 28,59 124,90 26,67 26,67 100

8 Rasio ketergantungan % 33,8 33,8 100 32,7 32,7 100

9 Peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia

% 25 25 100 30 30 100

10 Transmigrasi swakarsa (transmigrasi

umum, TSM & TU )

% 17,73 60,19 339,48 17,66 14,72 83,35





kepedulian khususnya pihak perusahaan tempat bekerja, agar mau melakukan

upaya keselamatan dan perlindungan bagi pengusaha maupun pekerja serta

sosialisasi dan pengawasan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja selalu

dilakukan, dengan harapan akan mengurangi resiko high cost apabila sampai

terjadi kecelakaan kerja.

Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM dan TU), dengan target 17,66

% pada tahun 2012, terealisasi sebesar 14,72 %, sehingga capaian kinerja

indikator sasaran sebesar 83,35 %. Capaian ini termasuk katagori Baik karena

dari jumlah transmigran yang berhasil diberangkatkan pada tahun 2012

sebanyak 77 kk serta jumlah lokasi penempatannya juga bertambah dari 6 lokasi

menjadi 8 lokasi penempatan.


Menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2012 sebesar 104,25 % dan meningkat

dibandingkan tahun 2011 yang mencapai 99,98 %. Indikator sasaran yang

mengalami kenaikan capaian kinerja adalah indikator sasaran Prosentase penduduk

di atas garis kemiskinan dan indikator sasaran rumah tanggal yang menggunakan

listrik. Untuk indikator Prosentase penduduk di atas garis kemiskinan dari target yang

ditentukan 82,72 % terealisasi 89,52 % sehingga capaian kinerjanya sebesar 108,22,

sedangkan untuk indikator sasaran rumah tanggal yang menggunakan listrik dari

target yang ditentukan 65,27 % terealisasi 71 % sehingga capaian kinerjanya

sebesar 108,78 %. Adapun indikator sasaran yang capaian kinerjanya sama dengan

tahun 2011 adalah Persentase rumah tangga (RT) yang menggunakan air bersih dan

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) yaitu masing-masing

Tabel 3.37.


Menurunnya angka kemiskinan


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Prosentase penduduk diatas garis

kemiskinan % 81,34 81,20 99,83 82,72 89,52 108,22

2 Persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik % 49,81 49,85 100,08 65,27 71 108,78

3 Persentase rumah tangga (RT) yang

menggunakan air bersih % 5,52 5,52 100 7,28 7,28 100

4 Pengeluaran konsumsi rumah tangga

per kapita (jt/th)

% 53,89 53,89 100 58,63 58,63 100





kinerjanya mencapai 100 %. Capaian ini menunjukkan bahwa program Pemerintah

Kabupaten Banyuwangi yang memiliki dimensi keberpihakan kepada masyarakat

miskin mengalami peningkatan.

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari 7 indikator sasaran untuk

sasaran Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada

pengarusutamaan gender yang mencapai target hanya 3 indikator (1 indikator

sasaran mencapai 100 % dan 2 indikator sasaran mencapai 100 % lebih).

Sedangkan yang tidak mencapai target 4 indikator. Namun rata-rata capaian kinerja

tahun 2012 untuk sasaran Meningkatnya program-program pembangunan yang

berbasis pada pengarusutamaan gender yang mencapai sebesar 100,21 %

meningkat dibandingkan rata-rata capaian pada tahun 2011 yang hanya mencapai

86,53 %. Ini berarti bahwa program-program pembangunan yang berbasis pada

kaum perempuan semakin meningkat.

4 (empat) indikator sasaran yang tidak mencapai target sebagai berikut :

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, dengan target 85,50 % pada tahun


sebesar 55,71 %. Tidak tercapainya indikator sasaran ini disebabkan keterlibatan

peran perempuan dalam pengambilan kebijakan belum mendapatkan tempat

Tabel 3.38.


Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis

pada pengarusutamaan gender


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah % 15 3,99 26,60 15,5 39,89 257,35

2 Partisipasi perempuan di lembaga

swasta % 85,3 47,50 55,67 85,5 47,63 55,70

3 Rasio KDRT % 0,006 0,11 54,54 0,007 0,010 70

4 Persentase jumlah tenaga kerja

dibawah umur % 0,51 0,51 100 0,53 0,53 100

5 Partisipasi angkatan kerja

perempuan (Legislatif) % 16,05 18 112,15 16,09 16 99,44

6 Partisipasi angkatan kerja

perempuan (Eksekutif) % 3.825 5.677 148,42 38,28 1,75 4,57

7 Penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan dan anak

dari tindakan kekerasan

% 81,26 75 108,35 85,5 97,80 114,39





secara optimal sehingga peran perempuan dalam mengisi pembangunan belum

terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, kedepan peran perempuan lebih

ditingkatkan melalui peningkatan keterlibatan organisasi perempuan dalam

pengambilan kebijakan, khususnya yang menyangkut peningkatan kualitas hidup

perempuan, pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender dalam mengisi

pembangunan.

Rasio KDRT, dengan target 0,007 % pada tahun 2012, terealisasi sebesar 0,010

%, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 70,00 %. Tidak

tercapainya indikator sasaran ini karena masih tingginya budaya patriarki dan

ketimpangan gender dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang -

Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan Undang -Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta belum optimalnya upaya

perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan berbasis

gender, eksploitasi dan diskriminasi. Solusi permasalahan tersebut melaksanakan

sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat tentang upaya perlindungan

perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan berbasis gender, dan

peningkatan upaya perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk

kekerasan berbasis gender, eksploitasi dan diskriminasi serta penguatan

kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak yang sesuai

dengan undang-undang serta pemenuhan komitmen-komitmen internasional.

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Legislatif), dengan target 16,09 % pada


sasaran sebesar 99,44 %. Kondisi ini berarti keterlibatan peran perempuan dalam

memperoleh kesempatan kerja pada Legislatif sangat kurang, sehingga peran

serta perempuan dalam mengisi pembangunan belum terlaksana secara optimal.

Kedepan perlu upaya peningkatan peran perempuan dalam mengisi

pembangunan pada lembaga Legislatif sehingga kualitas hidup perempuan,

pengarusutamaan gender dan kesetaraan gender dapat tercapai.

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif), dengan target 38,28 % pada


sasaran sebesar 4,57 %. Capaian ini menunjukkan bahwa di lembaga eksekutif

partisipasinya masih sangat kecil dibandingkan kaum pria, meskipun di semua

sektor/bidang pembangunan terlihat perannya sudah semakin meningkat,

termasuk peningkatan kebijakan isu gender dalam berbagai program pemerintah,




khususnya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan data dari BPS

Kabupaten Banyuwangi “Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012” pada tahun

2011 jumlah PNS mencapai 14.248 orang atau 60,11 %. Terdiri dari 8.564 orang

laki-laki dan 5.684 orang perempuan atau 39,89 %.

Dari tabel di atas, diketahui bahwa dari 3 indikator sasaran untuk sasaran

Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat yang mencapai target

bahkan capaian kinerja melebihi 100 % sebanyak 2 indikator sasaran, sedangkan

yang tidak mencapai target 1 indikator sasaran, dengan rata-rata capaian kinerja

sasaran sebesar 291,71 % atau bermakna Baik Sekali. 2 indikator sasaran yang

melebihi target yaitu PMKS yang memperoleh bantuan sosial yang capaian

kinerjaanya sebesar 408,82 % dan indikator sasaran Penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial yang capaian kinerjanya sebesar 408,82 %, kedua

indikator sasaran ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan

capaian kinerja pada tahun 2011 yang masing-masing hanya mencapai 48,68 %

atau bermakna kurang pada tahun 2011. 1 Indikator sasaran yang tidak mencapai

target pada tahun 2012 adalah indikator sasaran Sarana sosial seperti panti asuhan,

panti jompo dan panti rehabilitasi, dari target yang ditentukan 80 unit sasaran sosial

hanya terealisasi 46 unit sarana sosial sehingga capaian kinerja sebesar 57,50 %.

Capaian kinerja sasaran ini menurun dibandingkan dengan capaian sasaran tahun

2011 yaitu dari target yang ditentukan sebesar 65 unit sarana sosial dapat terealisasi

65 unit sarana sosial sehingga capaian kinerja tahun 2011 sebesar 100 %.

Tabel 3.39.


Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Sarana sosial seperti panti asuhan,

panti jompo dan panti rehabilitasi

Unit 65 65 100 80 46 57,50

2 PMKS yang memperoleh bantuan

sosial

% 0,0189 0,0092 48,68 0,034 0,139 408,82

3 Penanganan penyandang masalah

kesejahteraan sosial

% 0,0189 0,0092 48,68 0,034 0,139 408,82





Tidak tercapaianya indikator sasaran Sarana sosial seperti panti asuhan,

panti jompo dan panti rehabilitasi, karena pada tahun 2012 Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi melalui Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memberikan

bantuan kepada panti, namun hanya memberikan monitoring untuk mengetahui

jumlah penghuni panti dan melakukan inventarisasi sarana dan prasarana panti yang

dimiliki.


Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai

kegiatan pembangunan dengan 14 indikator sasaran yang melebihi target atau di

atas 100 % sebanyak 6 indikator, yang sesuai target yaitu 100 % sebanyak 6

indikator sasaran dan yang tidak mencapai target sebanyak 2 indikator sasaran.

Tabel 3.40.


Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat

di dalam berbagai kegiatan pembangunan


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat

(LPM)

Kelompok 75 100 133,33 80 90 112,50

2 Rata-rata jumlah kelompok binaan

PKK

Kelompok 75 217 289,33 80 80 100

3 Kontribusi produksi kelompok tani

terhadap PDRB

% 3,69 3,8 102,11 3,86 3,98 103,11

4 Cakupan bina kelompok petani % 26,05 26,6 102,11 26,15 26,96 103,10

5 Cakupan bina kelompok nelayan Kelompok 32 32 100 37 54 145,95

6 Jumlah nelayan yang dapat bantuan

Pemda pada tahun

Nelayan 0 13 130 7 8 114,29

7 Produksi perikanan kelompok

nelayan

Ton 134,4 135,1 100,52 137,1 148,6 108,39

8 Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal

Kelompok 24 24 100 27 27 100

9 Cakupan bina kelompok pengrajin Sentra 7 11 157,14 16 16 100

10 Jumlah LSM LSM 217 217 100 217 88 40,55

11 LPM Berprestasi LPM 30 35 116,67 40 12 30

12 PKK aktif PKK 100 242 242 100 100 100

13 Swadaya Masyarakat terhadap

Program pemberdayaan masyarakat

% 70 102 145,71 75 75 100

14 Pemeliharaan Pasca Program

pemberdayaan masyarakat

% 50 100 200 60 60 100





Rata-rata capaian kinerja sasaran sebesar 96,99 % atau bermakna Baik Sekali.

Capaian kinerja sasaran ini bila dibandingkan dengan capaian kinerja sasaran tahun

2011 mengalami penurunan karena pada tahun 2011 rata-rata capaian kinerja

sasaran mencapai 144,20 %.

Penurunan tersebut terlihat pada beberapa indikator sasaran yang tidak

mencapai target sebagai berikut :

Jumlah LSM, target 217 LSM pada tahun 2012 terealisasi sebesar 88 LSM,

sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 40,55 %, pada tahun 2011

mencapai 100 %. Di lapangan dari hasil identifikasi sebenarnya jumlah LSM

sebanyak 217 LSM, namun yang terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

sebanyak 88 LSM. Oleh karena itu, disamping untuk pencapaian target indikator

kinerja dan juga agar LSM mendapatkan legalitas, maka LSM yang ada

diharuskan mendaftarkan dan mengurusi segala administrasi tentang pendirian

LSM baru, serta sosialisasi dari Bakesbangpol tentang pendirian LSM perlu

ditingkatkan agar tidak ada LSM yang belum memiliki legalitas hukum.

LPM Berprestasi, dari target 40,00 % yang tentukan pada tahun 2012, terealisasi

sebesar 12,00 %, sehingga capaian kinerja indikator sasaran sebesar 30,00 %.

Pada tahun 2011 mencapai 116,67 %. Penurunan ini berkaitan dengan

pemanfaatan sumber daya alam oleh LPM yang masih belum dikelola dengan

baik dan optimal serta minimnya batas waktu untuk kegiatan survey di lapangan,

sehingga mempengaruhi dalam penciptakan inovasi baru dibidang Tehnologi

Tepat Guna.

Tabel 3.41.


Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal


Tahun 2011

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2011

(%)

Tahun 2012

Capaia

n

Kinerja

Tahun

2012


1 Jumlah group kesenian Group 652 652 100 685 685 100

2 Jumlah gedung Gedung 1 1 100 1 1 100

3 Penyelenggaraan festival seni dan

budaya

kali 4 4 100 5 5 100

4 Sarana penyelenggaraan seni dan Unit 9 9 100 9 9 100





Meningkatnya upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal dari 5 indikator

sasaran dapat mencapai target seluruhnya yaitu 100 % sehingga rata-rata capaian

kinerja sasaran sebesar 100 % atau bermakna Baik Sekali. Hal ini menunjukkan

bahwa upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal di Kabupaten

Banyuwangi betul-betul baik. Lebih lanjut capaian sasaran Meningkatnya upaya

pelestarian dan pengembangan budaya lokal, sebagai berikut :

Indikator sasaran Jumlah group kesenian dari target yang ditentukan 685 group

kesenian dapat terealisasi 685 group kesenian sehingga capaian kinerjanya

mencapai 100 %. Jumlah group kesenian ini semua group kesenian yang berada

di masing-masing kecamatan se Kabupaten Banyuwangi atau di 24 kecamatan.

Indikator sasaran Jumlah gedung kesenian dari target yang ditentukan 1 jumlah

gedung kesenian terealisasi 1 gedung kesenian sehingga capaian kinerja

indikator sasaran ini 100 %. Gedung kesenian ini adalah gedung kesenian yang

berada di Jalan Diponegoro Banyuwangi yang dikenal dengan sebutan Gesibu

(Gedung Seni dan Budaya).

Indikator sasaran Penyelenggaraan festival seni dan budaya dari target yang

ditentukan sebanyak 4 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya dapat

terealisasi 4 kali penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam setahun,

sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 %. Even-even festival seni dan budaya

di Banyuwangi dilaksanakan tidak hanya sebagai bentuk apresiasi terhadap seni

budaya yang terus berkembangan di Banyuwangi, namun juga dilaksanakan

dalam rangka memperingati hari-hari bersejarah seperti HUT Kemerdekaan dan

Hari Jadi Banyuwangi yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun.

Indikator sasaran Sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari target yang

ditentukan sebesar 9 unit sarana dapat terealisasi 9 unit sarana sehingga

capaian kinerjanya sebesar 100 % untuk tahun 2012. Capaian ini sama dengan

capaian tahun 2011 yang dapat mencapai 100 %.

budaya

5 Benda, situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan

Buah/tem

pat

23 23 100 25 25 100

Rata-rata capaian kinerja 100 100




Indikator sasaran Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dari

target yang ditentukan sebanyak 25 buah/tempat benda, situs dan kawasan

cagar budaya dapat terealisasi 25 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar

budaya, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100 % pada tahun 2012. Capaian

ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2011 yaitu dari target yang

ditentukan 23 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar budaya dapat

terealisai 23 buah/tempat benda, situs dan kawasan cagar budaya, sehingga

capaian kinerja 100 %.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Mengacu kepada proyeksi indikator makro ekonomi dan dampaknya

terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal

sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010–2015 diarahkan kepada

(1) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari

sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan; (2)

Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja; (3) Meningkatkan

sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi

Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional; (4) Meningkatkan peranserta

masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan

pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut di atas, maka kebijakan

umum keuangan / anggaran RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015

diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu : fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan

fungsi stabilisasi.

a. Fungsi alokasi, yaitu penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak

mungkin dilaksanakan oleh masyarakat/swasta karena bersifat public services

seperti penanganan prasarana dasar, penyediaan infrastruktur;

b. Fungsi distribusi, yaitu penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan

sosial, dan mengurangi kesejangan, yang antara lain meliputi penanganan

masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya;




c. Fungsi stabilitasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong

pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan

pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi

Nomor 40 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2012, bahwa

APBD Tahun Anggaran 2012 sebelum perubahan sebesar

Rp. 1.736.094.839.547,00 dan ABPD Tahun Anggaran 2012 setelah

perubahan sebesar Rp. 1.865.588.732.099,07 ada penambahan sebesar

Rp. 129.493.893.462,07, dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan :

Sebelum perubahan Rp. 1.502.196.122.889,00 setelah perubahan sebesar

Rp. 1.671.229.354.804,82 (bertambah Rp. 169.033.231.915,82).

Belanja :

Sebelum perubahan Rp. 1.736.094.839.547.547,00 setelah perubahan

sebesar Rp. 1.865.588.732.099,07 (bertambah 129.493.892.462,07).

Sehingga terjadi defisit anggaran setelah perubahan sebesar Rp.

194.359.377.204,25.

Pembiayaan :

a. Penerimaan

Semula Rp. 269.098.716.658,00 setelah perubahan menjadi sebesar Rp.

228.839.377.204,25 (berkurang 40.259.339.453,75);

b. Pengeluaran

Semula Rp. 35.200.000.000,00 setelah perubahan menjadi

34.480.000.000,00 (berkurang Rp. 720.000.000,00);

Sehingga jumlah pembiayaan Neto setelah perubahan Rp.

194.359.377.204,25 dengan demikian tidak ada sisa lebih pembiayaan

anggaran setelah perubahan.

3.3.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah




Berdasarkan RPJMD Kabupaten Banyuwangi 2010-2015

Pengelolaan pendapatan daerah lebih diarahkan pada optimalisasi

pendapatan daerah melalui upaya efektif dan efisien serta mendapat

dukungan dari masyarakat. Arah pengelolaan pendapatan, yaitu :

a. Kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan

pendapatan daerah;

b. Mendayagunakan dana melalui pola deposito;

c. Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih

pada Kas Umum Daerah;

d. Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber-sumber

pendapatan daerah, terutama melalui usaha daerah dan

pendayagunaan aset daerah, termasuk pendapatan dari pihak ke

ketiga;

e. Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi bidang

pendapatan atau organisasi penghasil.

.Upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber

pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah

beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak

lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja,

diversifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar

ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi

di Kabupaten Banyuwangi lebih banyak di dominasi oleh sektor primer,

maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali

sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor

primer dan mata rantainya.

Selanjutnya terkait dengan perkembangan Pendapatan Daerah

Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi perkembangan PAD Kabupaten Banyuwangi yang berasal

dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan daerah




Yang Sah selama periode 2010-2012 dapat dilihat dari tabel sebagai

berikut :

Tabel 3.42.

Perkembangan PAD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012

Tahun PAD Naik / Turun

(%) APBD

Proporsi

Terhadap

APBD (%)

2010 87.091.140.847,23 1.400.623.284.767,23 6,22

2011 106.124.047.762,61 17,93 1.631.397.418.692,18 6,50

2012 132.846.110.220,82 20,11 1.865.588.732.099,07 7,12

Sumber : BPKAD Kab. Banyuwangi

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2010 ada peningkatan PAD

dan peningkatan proporsi PAD terhadap APBD. Penerimaan PAD

tahun 2010 sebesar Rp. 87.091.140.847,23, pada tahun 2011 naik

menjadi Rp. 106.124.047.762,61 atau naik sebesar 17,93 %. Kemudian

pada tahun 2012 naik menjadi Rp. 132.846.110.220,82 atau naik 20,11

% dari PAD tahun 2011. Hal tersebut dibarengi pula oleh kenaikan

proporsi PAD dalam APBD. Pada tahun 2010 proporsi PAD terhadap

APBD sebesar 6,22 %, tahun 2011 sebesar 6,50 % dan pada tahun

2012 sebesar 7,12 %

PAD tersebut diperoleh dari penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

b. Dana Perimbangan

Dana perimbangan menjadi salah satu komponen yang cukup penting

bagi APBD Kabupaten Banyuwangi. Dana perimbangan berasal dari

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum

dan Dana Alokasi Khusus. Dalam 3 tahun terakhir dana perimbangan

Kabupaten Banyuwangi mendapat alokasi dana sebagai berikut :




Tabel 3.43.

Perkembangan Dana Perimbangan Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2010-2012

Tahun Perimbangan Naik / Turun

(%) APBD

Proporsi

Terhadap

APBD

(%)

2010 906.774.713.137,00 1.400.623.284.767,23 64,74

2011 969.233.081.021,00 6,31 1.631.397.418.692,18 59,41

2012 1.186.178.479.143.00 18,28 1.865.588.732.099,07 63,58


Melihat alokasi dana perimbangan tiga tahun terakhir 2010-2012, dana

perimbangan untuk Kabupaten Banyuwangi mengalami kenaikan dari

tahun ke tahun. Pada tahun 2010 sebesar Rp. 906.774.713.137,00,

pada tahun 2011 naik menjadi 969.233.081.021,00 atau naik 6,31 %,

dan tahun 2012 naik menjadi 1.186.178.479.143.00 atau naik 18,28 %

dari tahun 2011. Hal Ini menandakan bahwa ketergantungan

Kabupaten Banyuwangi cukup besar dalam membiayai pembangunan

Kabupaten Banyuwangi pada Pemerintah Pusat dan Propinsi terhadap

APBD Kabupaten Banyuwangi.

Dari tabel diatas juga dapat digambarkan besarnya proporsi dana

perimbangan terhadap APBD Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun

2010 proporsi dana perimbangan terhadap APBD sebesar 64,74 %.

Pada tahun 2011 sebesar 59,41 % dan pada tahun 2012 sebesar 63,58

%, sehingga masih naik turun proporsinya terhadap APBD Kabupaten

Banyuwangi.

Sumber-sumber dana perimbangan berasal dari Dana Bagi Hasil

Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi

Khusus.

b. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Dana penerimaan lainnya berasal dari lain-lain Pendapatan Yang Sah

yang terdiri atas Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil

Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya, Dana

Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi

atau Pemerintahan Daerah Lainnya dan Sumbangan Pihak Ketiga.




Untuk lebih jelasnya perkembangan penerimaan lain pendapatan yang

sah dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel 3.44.

Perkembangan Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2012

Tahun Dana Lain-lain Naik / Turun

(%) APBD

Proporsi

Terhadap

APBD

(%)

2010 172.892.966.219,00 1.400.623.284.767,23 12,34

2011 334.272.405.171,00 48,27 1.631.397.418.692,18 20,48

2012 352.204.756.441,00 5,09 1.865.588.732.099,07 18,87


Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa dalam periode tahun

2010-2012 Pendapatan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah tiga

mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 sebesar Rp.

172.892.966.219,00 menjadi Rp. 334.272.405.171,00 pada tahun 2011

atau mengalami kenaikan sebesar 48,27 %, dan pada tahun 2012

menjadi sebesar Rp. 352.204.756.441,00 atau mengalami kenaikan

sebesar 5,09 % dari tahun 2011 dengan proporsi terhadap APBD 2012

sebesar 18,87 %.

3.3.2. Pengelolaan Belanja Daerah

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi

2010-2015 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan

efisien, efektif dan proporsional. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam

Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing

mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur

maupun pelayanan kepada masyarakat.

a. Kebijakan Umum Belanja Daerah

Dalam menentukan belanja daerah terdapat tiga elemen

penting, yaitu masyarakat sebagai pemberi amanah, Pemerintah

Daerah, dan DPRD dengan peran fungsinya masing-masing sebagai




pelayan masyarakat, sehingga anggaran belanja daerah sebagai

perwujudan dari amanat rakyat kepada Pemerintah Daerah dan DPRD

dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada

masyarakat.

Rencana belanja disusun berdasarkan pendekatan prestasi

kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas

efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan

orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan

tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja

untuk memihak kepentingan publik, disamping tetap menjaga

eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya,

belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi dan efektifitas

sesuai dengan prioritas, yang harapkan dapat memberikan dukungan

program-program strategis daerah.

b. Perkembangan Belanja Daerah

Dalam tiga tahun 2010-2012 Proporsi Belanja Tidak Langsung

selalu lebih besar dari pada Belanja Langsung. Pada tahun 2010

proporsi Belanja Tidak Langsung mencapai 72,86 % dan Belanja

Lansung 27,14 %. Pada tahun 2011 proporsi Belanja Tidak Langsung

mencapai 64,54 % dan Belanja Langsung 35,46 %. Untuk tahun 2012

Belanja Tidak Lansung sebesar 64,25 % dan dan Belanja Langsung

sebesar 35,75 %.

Tabel 3.45.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2010-2012

Tahun Belanja Tidak

Langsung

Proporsi

(%) Belanja Langsung

Proporsi

(%)

2010 1.020.474.533.036,00 72,86 380.148.751.731,23 27,14

2011 1.052.885.746.353,00 64,54 578.511.672.339,18 35,46

2012 1.198.555.481.147,00 64,25 667.033.250.862’07 35,75





3.3.3. Kondisi Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang bertujuan

untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun

kebijakan umum pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan Daerah dalam rangka

akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;

2. Apabila APBD dalam keadaan surplus, kebijakan yang diambil

adalah melakukan transfer ke persediaan Kas Daerah dalam bentuk

Giro/Deposito, Penyertaan Modal, atau Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SILPA) tahun berjalan;

3. Apabila APBD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil adalah

memanfaatkan anggaran yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SILPA) tahun lalu, rasionalisasi belanja, pinjaman daerah,

atau memperluas kemitraan.

Adapun perkembangan pembiayaan Kabupaten Banyuwangi

dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3.46.

Perkembangan Pembiayaan Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2010-2012

Tahun Penerimaan Naik/Turun

(%) Pengeluaran

Naik/Turun

(%)

2010 245.139.271.964,00 11.274.807.400,00

2011 222.255.627.297,57 -99,33 487.742.560,00 -97,99

2012 228.839.377.204,25 2,96 34.480.000.000,00 6.696


Selama tahun 2010 – 2012 Kabupaten Banyuwangi mengalami

defisit anggaran yang ditutupi dengan pembiayaan yang didapat dari

penerimaan daerah dari Pos SILPA tahun yang lalu. Pertumbuhan

tahun 2012 untuk penerimaan daerah dalam pembiayaan sebesar 2,96

%, sedangkan pengeluaran daerah dalam pembiayaan tahun 2012

sebesar 6.696 %.

3.3.4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2012.

1. Realisasi Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada tahun 2012 sebesar Rp.

1.671.229.354.804,82 yang berasal dari PAD, Dana Perimbangan




dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, dan realisasi sebesar

Rp. 1.690.432.594.242,19 atau 101,15 %, sebagaimana tabel

berikut :

Tabel 3.47.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2012

Uraian Pagu Anggaran (Rp) Realisasi %

Pedapatan Daerah :

Pendapatan Asli Daerah 132.846.110.220,82 140.314.936.339,19 105,62

Hasil pajak daerah 37.242.520.504,00 40.769.833.221,00 109,47

Hasil retribusi daerah 22.103.845.195,00 24.814.269.408,00 112,26

Hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan

15.560.721.446,82 14.503.063.660,51 93,20

Lain-lain PAD yag sah 57.939.023.075,00 60.227.770.049,68 103,95

Dana Perimbangan 1.186.178.479.143,00 1.198.575.211.872,00 101,05

Dana bagi hasil pajak/bagi

hasil bukan pajak

88.305.252.143,00 100.701.984.872,00 114,04

Dana alokasi umum 1.030.217.037.000,00 1.030.217.037.000,00 100,00

Dana alokasi khusus 67.656.190.000,00 67.656.190.000,00 100,00

Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah

352.204.765.441,00 351.542.446.031,00 99,81

Pendapatan hibah 1.132.540.000,00 0,00 0,00 0,00

Dana darurat 0,00 0,00 0,00

Dana bagi hasil pajak dari

provinsi dan pemerintah

daerah lainnya

82.306.549.441,00 82.167.898.760,00 99,83

Dana penyesuaian dan

otonomi khusus

209.618.226.000,00 210.000.496.000,00 100,18

Bantuan keuangan dari

provinsi atau pemerintah

daerah lainnya

59.147.450.000,00 59.374.051.271,00 100,38

Sumbangan dari pihak

ketiga

0,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Daerah 1.671.229.354.804,82 1.690.432.594.242,19 101,15

Sumber Data : BPKAD Kab. Banyuwangi 2012

2. Realisasi Belanja Daerah

Pagu Belanja Daerah / Anggaran Tahun 2012 setelah

perubahan adalah sebesar Rp. 1.865.588.732.099,07, yang terdiri

dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.198.555.481.147,00 dan

Belanja Langsung sebesar Rp. 667.033.250.862,07, dengan rincian

sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung :




-Belanja pegawai Rp. 984.045.897.182,00

-Belanja hibah Rp. 106.902.082.965,00

-Belanja bantuan soaial Rp. 24.323.751.000,00

-Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kab/Kota dan

Pemerintahan Desa Rp. 1.933.750.000,00

-Belanja bantuan keuangan

kepada Provinsi/Kab/Kota

dan Pemerintahan Rp. 76.350.000.000,00

-Belanja tidak terduga Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Rp. 1.198.555.481.147,00 b. Belanja Langsung :

-Belanja pegawai Rp. 38.093.254,00

-Belanja barang dan jasa Rp. 234.755.199.483,07

-Belanja modal Rp. 394.184.796.453,00

Jumlah Rp. 667.033.250.862,07

2. Realisasi Anggaran Tahun 2012 per 31 Desember 2012 adalah

sebesar Rp. 1.683.006.465.113,97 atau 90,21 % dari pagu

anggaran, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung :


-Belanja hibah Rp. 70.523.019.415,00

-Belanja bantuan soaial Rp. 22.830.673.000,00

-Belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kab/Kota dan

Pemerintahan Desa Rp. 1.780.517.950,00

-Belanja bantuan keuangan

kepada Provinsi/Kab/Kota

dan Pemerintahan Rp. 71.805.778.390,00

-Belanja tidak terduga Rp. 0,00

Jumlah realisasi Rp. 1.086.820.824.132,00

Atau 90,68 % dari pagu anggaran

b. Belanja Langsung :


-Belanja barang dan jasa Rp. 205.837.086.906,97

-Belanja modal Rp. 355.812.306.625,00

Jumlah realisasi Rp. 596.185.640.981,97

Atau 89,38 % dari pagu anggaran

Tabel 3.48.




Realisasi Belanja Daerah Tahun 2012

Uraian Pagu Anggaran (Rp) Realisasi %

Belanja Daerah :

Belanja Tidak Langsung 1.198.555.481.147,00 1.086.820.824.132,00 90,68

Belanja pegawai 984.045.897.182,00 919.880.835.377,00 93,48

Belanja bunga 0,00 0,00 0,00

Belanja subsidi 0,00 0,00 0,00

Belanja hibah 106.902.082.965,00 70.523.019.415,00 65,97

Belanja bantuan sosial 24.323.751.000,00 22.830.673.000,00 93,86

Belanja bagi hasil kepada

provinsi/kabupaten/kota dan

pemerintahan desa

1.933.750.000,00 1.780.517.950,00 92,08

Belanja bantuan keuangan

kepada provinsi/kabupaten/

kota dan pemerintahan

76.350.000.000,00 71.805.778.390,00 94,05

Belanja tidak terduga 5.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja Langsung 667.033.250.862,07 596.185.640.981,97 89,38

Belanja pegawai 38.093.254.926,00 34.536.247.450,00 90,66

Belanja barang dan jasa 234.755.199.483,07 205.837.086.906,97 87,68

Belanja modal

394.184.796.453,00 355.812.306.625,00 90,27

Jumlah Pendapatan Daerah 1.865.588.732.009,07 1.683.006.465.113,97 90,21

Sumber : BPKAD Kab. Banyuwangi 2012



Bab IV Penutup 117

PENUTUP

Sebagai bagian penutup dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(LAKIP) kabupaten Banyuwangi Tahun 2012, dapat disimpulkan bahwa secara

umum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memperlihatkan pencapaian kinerja

yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Tiga Puluh Delapan sasaran

sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten

Banyuwangi sebagian besar (97,37%) telah dapat direalisasikan dengan Baik Sekali.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat

pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi,

misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan

kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan

yang ditetapkan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip

transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif

dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan

landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan

menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh

Lima) indikator sasaran, disimpulkan bahwa 230 (Dua Ratus Tiga Puluh) indikator

sasaran atau sebanyak 83,64 % dikategorikan Baik Sekali, 30 (Tiga Puluh) indikator

sasaran atau 10,91 % dikategorikan Baik, 4 (empat) indikator sasaran atau 1,45 %

hanya mencapai kategori Cukup dan 11 (Sebelas) indikator sasaran atau 4 % hanya

mencapai kategori Kurang dalam pencapaian indikator sasaran. Dengan demikian

masih terdapat beberapa indikator sasaran yang capaiannya belum seperti yang

diharapkan yang berkategori cukup dan kurang sehingga perlu perhatian pada tahun

berikutnya. Sasaran yang berketegori cukup dan kurang tersebut yaitu :

1. Meningkatnya partisipasi pendidikan indikator yang perlu peningkatan dan

perhatian khusus dalam tataran implementasi adalah mengenai rasio guru

terhadap murid per kelas rata-rata, yang capaian kinerjanya masih berkategori

cukup. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban jumlah mengajar guru sebanyak 24

jam per-Minggu. Untuk menyikapi permasalahan ini akan dilakukan penyesuaian

jam mengajar bagi guru.



Bab IV Penutup 118

2. Tersusunnya regulasi yang berhubungan dengan kompetisi kegiatan ekonomi

daerah, indikator yang perlu mendapat perhatian khusus adalah jumlah Perda

yang mendukung iklim usaha, dan Perda ekonomi kerakyatan, yang masih

berkatagori kurang. Hal ini dikarenakan Perda yang sudah diusulkan pada tahun

2012 yaitu Perda tentang Reklame belum terealisasi. Untuk menyikapi

permasalahan ini akan dilakukan komunikasi yang lebih baik dan intensif dengan

pihak-pihak yang terkait.

3. Meningkatnya prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan dalam jumlah

kualitas yang memadai, indikator sasaran yang perlu peningkatan dan perhatian

khusus dalam tataran implementasi adalah mengenai :

Rumah tangga ber-sanitasi, capaian kinerja tahun 2012 masih kurang, yang

disebabkan masih adanya masyarakat yang kurang peduli terhadap kesehatan

dan kebersihan lingkungan. Masih banyak masyarakat khususnya masyarakat

pedesaan melakukan mandi, cuci dan buang air besar di sungai. Untuk

mengatasi permasalahan ini perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat

akan pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan. Selain itu, perlu

peningkatan pembangunan MCK di masyarakat pedesaan.

Rumah layak huni, capaian kinerja tahun 2012 masih kurang, hal ini

dikarenakan masih banyaknya rumah penduduk khususnya di daerah

pedesaaan yang belum layak huni karena faktor kemiskinan. Untuk menyikapi

permasalahan ini dengan menggalakkan program bedah rumah dan

memberikan bantuan lainnya guna mengentaskan kemiskinan.

Pencemaran status air, capaian kinerja tahun 2012 cukup dan belum mencapai

target yang ditentukan. Hal ini disebabkan masih adanya perusahaan yang

membuang limbah industrinya secara langsung ke lingkungan / sungai tanpa

diolah terlebih dahulu dalam instalasi pengolahan limbah, sehingga

menyebabkan pencemaran sumber-sumber air dan merusak lingkungan

sekitarnya. Menyikapi hal tersebut langkah-langkah yang perlu dilakukan

adalah melakukan pembinaan secara teknis kepada para pelaku industri dalam

pengolahan air limbah, agar terjadi penurunan tingkat pencemaran yang bisa

membahayakan lingkungan sekitarnya serta memberikan sanksi hukum yang

tegas sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pihak

Industri yang membuang limbahnya melebihi baku mutu yang telah ditentukan.



Bab IV Penutup 119

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air, capaian

kinerja tahun 2012 masih kurang. Hal ini dikarenakan terjadinya erosi di daerah

sekitar sumber-sumber mata air, sehingga Buffer penyimpanan air debitnya

berkurang. Penyikapi hal tersebut kedepan kegiatan-kegiatan atau gerakan

penghijauan / penanaman kembali khususnya di daerah sekitar sumber-sumber

mata air terus digalakkan.

4. Menurunnya tingkat pengangguran, indikator sasaran yang perlu peningkatan dan

perhatian khusus adalah mengenai keselamatan dan perlindungan yang pada

tahun 2012 capaian kinerjanya masih kurang. Hal ini dikarenakan jumlah

perusahaan yang sudah menerapkan K3 sejumlah 149 perusahaan dari 1.179

perusahaan yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Menyikapi permasalahan ini

akan meminta kepada pihak perusahaan agar mau menerapkan K3 di lingkungan

perusahaan masing-masing agar keselamatan dan perlindungan terhadap pekerja

dapat terjamin dengan baik.

5. Meningkatnya program-program pembangunan yang berbasis pada

pengarusutamaan gender, indikator sasaran yang perlu mendapat perhatian

adalah :

Partisipasi perempuan di lembaga swasta, yang pada tahun 2012 capaian

kinerjanya masih kategori cukup, hal ini dikarenakan peran kaum perempuan di

segala bidang yang sebenarnya sudah semakin baik dan luas, namun peran

tersebut belum dimanfaatkan secara optimal terutama dalam hal pengambilan

kebijakan / keputusan dan masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Partisipasi angkatan kerja perempuan (Eksekutif). Pada tahun 2012 capaian

kinerjanya masih sangat kecil, karena perannya kurang optimal. Kalau melihat

data dari BPS Kabupaten Banyuwangi (Banyuwangi Dalam Angka Tahun 2012)

jumlah PNS yang ada di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 14.248 orang, dari

jumlah tersebut jumlah perempuan mencapai 5.684 orang atau 39,89 %

sedangkan laki-laki sebanyak 8.564 orang atau 60,11 %. keberadaan

perempuan hampir berbanding antara 2 PNS laki-laki terhadap 1 PNS

perempuan.



Bab IV Penutup 120

Terhadap kondisi kedua indikator sasaran di atas, guna peningkatan peran

perempuan baik di lembaga swasta maupun di lembaga eksekutif, kedepan kaum

perempuan akan terus didorong agar mampu memanfaatkan perannya secara

optimal seiring dengan meningkatnya program-program pembangunan yang

berbasis pada pengarusutamaan gender.

6. Meningkatnya jaminan dan perlindungan sosial masyarakat, indikator sasaran

yang perlu peningkatan dan mendapat perhatian adalah sarana sosial seperti

panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang pada tahun 2012 capaian

kinerjanya berkategori cukup. Hal ini dikarenakan tingkat partisipasi masyarakat

terhadap lembaga tersebut masih kurang dan masih sangat bergantung pada

bantuan pemerintah, sehingga sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo

dan panti rehabilitasi yang pada tahun 2012 ditargetkan 80 sarana hanya

terealisasi 46 sarana. Untuk mengatasi hal ini selain meningkatkan bantuan

pemerintah juga mendorong masyarakat khususnya masyarakat mampu untuk

berpartisipasi demi peningkatan kuantitas dan kualitas sarana sosial tersebut.

7. Meningkatnya peranan kelompok-kelompok dalam masyarakat di dalam berbagai

kegiatan pembangunan, indikator sasaran yang perlu peningkatan dan perhatian

adalah :

Jumlah LSM. Indikator sasaran ini pada tahun 2012 capaian kinerjanya

berkategori kurang, dikarenakan banyak LSM yang belum mendaftar ke Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, guna

legalitas, maka semua LSM akan dihimbau untuk mendaftarkan

kelembagaannya ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

Banyuwangi.

LPM yang berprestasi. Indikator sasaran ini pada tahun 2012 capaian

kinerjanya berkategori kurang. Hal ini disebabkan pemanfaatan sumber daya

alam oleh LPM yang belum dikelola secara baik dan optimal. Selain itu,

minimnya waktu untuk melaksanakan kegiatan survey di lapangan, sehingga

mempengaruhi dalam menciptakan inovasi di bidang Teknologi Tepat Guna.



Bab IV Penutup 121

Akhirnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target

terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2010 – 2015 khususnya untuk Tahun Anggaran 2012

sebagaimana dituangkan dalam Indikator Kinerja Utama, dapat dipenuhi sesuai

dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran maupun pencapaian IPM yang

belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan

kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari

kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT., namun demikian segala kekurangan dan

ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok

hari.

Banyuwangi, 20 Maret 2013



LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

TAHUN 2012

LAMPIRAN

Pengkuran Kinerja Tahun 2012

Penetapan Kinerja Tahun 2012

Rencana Kinerja Tahunan 2012

PEMERINTAH KABUPATEN

BANYUWANGI



Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2012



Pengukuran Kinerja 2012

PENGUKURAN KINERJA

Kabupaten : Banyuwangi

Tahun : 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Realiasi %

1. Terwujudnya Tata

Kelola Pemerintahan

Yang Baik dan Bersih

Rasio jumlah Polisi Pamong

Praja per 10.000 penduduk

%

1 : 0,84

1,09

129,76

Jumlah Linmas per Jumlah

10.000 Penduduk % 51,24 51,24 100

Rasio Pos Siskamling per

jumlah desa/kelurahan Buah 80 85 106,25

Pengelolaan arsip secara

baku % 40 40 100

Peningkatan SDM pengelola

kearsipan % 80 80 100

Tersimpannya arsip inaktif

dan statis % 35 35 100

Cakupan patroli petugas

Satpol PP Kegiatan 144 156 108,33

Cakupan pelayanan

bencana kebakaran

kabupaten

% 0,0009 0,0009 100

Tingkat waktu tanggap

(response time rate) daerah

layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK)

% 80 80 100

Cakupan sarana prasarana

perkantoran pemerintahan

desa yang baik

% 93 93 100

Sistim Informasi Manajemen

Pemda Sistim 9 15 166,67

Rasio bayi berAkte

Kelahiran % 46 61,35 133,37

Rasio pasangan berAkte

Nikah % 0,164 0,021 12,80

Kepemilikan KTP % 85,71 92,79 108,26

Kepemilikan akta kelahiran

per 1000 penduduk % 8,03 7,35 91,53

Ketersediaan database

kependudukan skala

provinsi

Ada / Tidak SIAK 2010 SIAK 2010 100

Penerapan KTP nasional

berbasis NIK Sudah /

Belum

Sudah Sudah 100

Tersedianya dokumen

perencanaan : RPJPD yang

telah ditetapkan dengan

Perda

Dokumen Tersedia Tersedia 100

Tersedianya dokumen

perencanaan : RPJMD yang


Perda / Perkada


Tersedianya dokumen

perencanaan : RKPD yang






Perkada

Penjabaran program RPJMD

kedalam RKPD Dokumen Tersedia Tersedia 100

Buku "Kabupaten dalam

Angka" Ada / Tidak Ada Ada 100

Buku "PDRB Kabupaten" Ada / Tidak Ada Ada 100

2. Meningkatnya

Kualitas Sdm

Aparatur Pemerintah

Daerah Yang Ditandai

oleh Meningkatnya

Etos Kerja Dan

Budaya Kerja

Pegawai

Indeks Kepuasan Layanan

Masyarakat

% 78 77,29 99,09

3. Menguatnya

Kapasitas

Kelembagaan Melalui

Regulasi Yang

Konprehensif Dan

Berkeadilan

Jenis, kelas, dan jumlah

restoran Restoran 59 59 100

Jenis, kelas, dan jumlah

penginapan/ hotel Penginapan /

Hotel

62 62 100

Lahan bersertifikat % 13 33,78 259,85


% 100 100 100

4. Meningkatnya

kesadaran dan

penegakan hukum

Kegiatan pembinaan

terhadap LSM, Ormas dan

OKP

% 60 90 150

Kegiatan pembinaan politik

daerah % 60 95 158,33

Rasio penduduk berKTP per

satuan penduduk % 1 : 1,16 1 : 1,16 100

Penegakan PERDA % 91 100 109,89

Tingkat penyelesaian

pelanggaran K3 (ketertiban,

ketentraman, keindahan) di

Kabupaten

% 87 85 97,70

Angka kriminalitas Kasus 722 718 100,56

Jumlah demo Kali 4 4 100

Penyelesaian izin lokasi % 97,7 81,18 83,09

5. Menurunnya angka

buta aksara

Angka melek huruf (AMH) % 98,45-98,23 99,86 101,66

Angka rata-rata lama

sekolah

% 7,25 7,25 100

Angka partisipasi kasar

SD/MI

% 108,66 102,91 94,71


SLTP

% 96,99 101,44 104,59


SLTA

% 60,29 76,68 127,19


Angka Partisipasi Murni

(APM) SD/MI/Paket A

% 97,92 98,10 100,18


(APM) SMP/MTs/Paket B

% 73,58 84,32 114,60


(APM)) SMA/SMK/MA/Paket

C

% 44,32 57,02 128,66

6. Meningkatnya angka Pendidikan Dasar :




partisipasi pendidikan Angka partisipasi sekolah % 100 101,59 101,59

Rasio ketersediaan

sekolah/penduduk usia

sekolah

% 96,76 101,51 104,91

Rasio guru/murid % 15,32 16,42 107,18

Rasio guru/murid per kelas

rata-rata

% 23,59 18,92 80,20

Pendidikan Menengah

Pertama : (SLTP/MTs)

Angka partisipasi sekolah % 93,69 96,32 102,81

Rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia

sekolah

% 96,76 96,78 100,02

Rasio guru terhadap murid % 15,43 17,02 110,30


per kelas rata-

rata

% 38,06 25,68 67,47


(SMA/SMK/MA)

Angka partisipasi sekolah % 77,04 68,59 89,03

Rasio ketersediaan sekolah

terhadap penduduk usia

sekolah

% 52,01 65,60 126,13

Rasio guru terhadap murid % 15,24 15,53 101,90


per kelas rata- rata

% 38,06 35,23 92,56

Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) :

Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD)

% 54,39 78,00 143,41

Angka Kelulusan :

Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 99,75 99,86 100,11

Angka Kelulusan (AL)

SMP/MTs

% 96,18 99,84 103,81

Angka Kelulusan (AL)

SMA/SMK/MA

% 95,78 99,31 103,69

Angka Melanjutkan (AM)

dari SD/MI ke SMP/MTs

% 99,69 101,69 102,01

Angka Melanjutkan (AM)

dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA

% 88,74 89,93 101,34

Guru yang memenuhi

kualifikasi S1/D-IV

% 85,92 94,62 110,13

7. Meningkatnya

kesadaran

masyarakat akan

Penduduk yang berusia >15

Tahun melek huruf (tidak

buta aksara)

% 99,86 99,81 96,95




pentingnya

pendidikan

Angka Putus Sekolah (APS)

SD/MI

% 0,04 0,04 100


SMP/MTs

% 0,49 0,44 111,36


SMA/SMK/MA

% 1,29 0,94 137,23

Jumlah perpustakaan % 1 1 100

Jumlah pengunjung

perpustakaan pertahun

% 57.653 288.000 499,54

Koleksi buku yang tersedia

di perpustakaan daerah

% 58.610 56.112 95,75

8. Meningkatnya usia

harapan hidup

Angka usia harapan hidup Th 67,0-67,50 67,98 100,71

Cakupan Desa/Kelurahan

Universal Child

Immunization (UCI)

% 90 71,40 79,33

Cakupan penemuan dan

penanganan penderita

penyakit DBD

% 100 100 100

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien

masyarakat miskin

% 15 19 126,67

Cakupan kunjungan bayi % 86 97,50 113,37

BOR (Bed Occupancy rate ) % 60 71,62 119,37

AVLOS ( Average Length of

Stay)

Hari 9 7,62 118,11

BTO (Bed Turn Over) Kali 50 67,08 134,15


hari 4 3,06 130,72

Angka Kematian > 48 jam

(GDR)

per mile

(‰)

45 36,12 124,58

Angka Kematian < 48 jam

(NDR)

per mile

(‰)

70 39,39 177,71

9. Menurunnya angka

kematian bayi

Angka kelangsungan hidup

bayi (kematian bayi per 1000

kelahiran)

% 30 9,3 322,58

10. Menurunnya angka

kematian ibu

melahirkan

Angka kematian ibu

melahirkan (per 100.000

kelahiran hidup)

% 70 65,6 106,71

Cakupan komplikasi

kebidanan yang ditangani

% 81 76 93,83

11. Menurunnya anak

balita dibawah garis

merah

Persentase balita gizi buruk % ≤ 5 1,1 454,55

Cakupan Balita Gizi Buruk

mendapat perawatan

% 100 100 100

12. Menurunnya Rasio posyandu per satuan % 1,95 2,06 105,64




prevalensi gizi kurang

pada balita

balita

13. Meningkatnya

cakupan persalinan

oleh tenaga

kesehatan

Cakupan pertolongan


kesehatan yang memiliki


% 95,4 94,9 99,40

14. Meningkatnya peserta

KB aktif

Rata-rata jumlah anak per

keluarga

orang 2 2 100

Rasio akseptor KB % 0,72 0,75 104,17

Cakupan peserta KB aktif % 72,8 75,2 103,29

Keluarga pra sejahtera dan

keluarga sejahtera I

% 41,6 39,7 104,79

15. Tersedianya obat dan

perbekalan kesehatan

yang aman, bermutu

dan bermanfaat serta

terjangkau oleh

masyarakat

Cakupan puskesmas

%

100 187,5 187,5

Cakupan pembantu

puskesmas % 48,39 48,39 100

Rasio puskesmas, poliklinik,

pustu per 30.000 penduduk % 142,18 318,24 223,83

Rasio Rumah Sakit per

10.000 penduduk % 1:14,53 1:14,53 100

16. Tersedianya tenaga

kesehatan yang

cukup, berkualitas

dan profesional

Rasio dokter per satuan

penduduk

% 7,45 6,88 92,35

Rasio tenaga kefarmasian

per 100.000 penduduk

% 2,19 2,13 97,26

Rasio tenaga ahli gizi per

100.000 penduduk

% 2,31 2,06 89,18

Jumlah Rumah Sakit RS 11 14 127,27

Jumlah Puskemas, Pustu,

Pusling

Puskesmas,

Pustu,

Pusling

216 195 90,28

Jumlah Tenaga Medis Orang 250 239 95,6

Keperawatan (perawat dan

bidan)

Orang 1.250 1.191 95,28

Kefarmasian (apoteker dan

ahli farmasi)

Orang 37 34 91,89

Tenaga kesehatan Orang 60 54 90

Sanitarian Orang 31 27 87,10

Ahli gizi Orang 37 33 89,19

Rasio tenaga medis per

1000 penduduk

% 15,64 14,95 95,59

Rasio tenaga keperawatan

per 100.000 penduduk

% 44,05 41,61 94,46

Rasio tenaga Kesehatan per

1000 penduduk

% 3,75 3,38 90,13

17.Terberdayakannya

masyarakat melalui




Posyandu, Polindes,

Posyandu aktif % 100 100 100




dan Pos Siaga serta

Poskestren

18. Meningkatnya daya

saing daerah dan

kemandirian ekonomi

berbasis pertanian

Produksi daging (Ton/Th) Ton 5.674 6.853 120,78

Produksi telor (Ton/Th) Ton 9.389 10.744 114,43

Produksi susu (ton/Th) Ton 424.706 2.567.385 604,51

Mortalitas ternak (angka

kematian ternak) % 0,5 0,5 100

Kejadian penyakit % 5,8 6 103,45

Jumlah Puskewan Puskewan\ 8 8 100

Kontribusi sektor peternakan

terhadap PDRB % 7,63 8 104,85

Kontribusi sektor kehutanan

terhadap PDRB % 1,07 1,52 142,05

Produktifitas padi atau

bahan pangan utama lokal

lainnya per hektar

Kw/hektar 65,03 65,30 100,42

Kontribusi sektor pertanian /

perkebunan terhadap PDRB % 49,27 46,19 93,75

Kontribusi sektor

perkebunan (tanaman keras)

terhadap PDRB

% 9,05 7,73 85,41

Nilai tukar petani % 110,65 110,70 100,04

Gabah Ton 833.572 792.640 95,08

Beras (Ton) Ton 502.122 504.873,36 100,55

Kesediaan pangan utama % 305,28 317,51 104,01

Produksi perikanan Ton 60.810 66.340 109,09

Konsumsi ikan % 29,6 29,6 100

19. Meningkatkan industri

olahan dan kreatif

berbasis pertanian

Kontribusi sektor

perdagangan terhadap

PDRB

% 23,81 27,43 115,20

Ekspor bersih perdagangan Rp. 17.162.308 18.197.011 106,03

Kontribusi sektor industri

terhadap PDRB

% 5,68 6,16 108,45

Kontribusi industri rumah

tangga terhadap PDRB

sektor industri

% 6,0 9,65 160,83


% 4,85 6,52 134,43

20. Termanfaatkannya

fungsi ekologi,

ekonomi dan sosial

hutan

Rehabilitasi hutan dan lahan

kritis % 1,05 1,05 100


% 0,04 0,04 100

21. Meningkatnya

investasi di daerah

baik PMA maupun

PMDN

Jumlah investor berskala

nasional (PMDN/PMA) Investor 1 1 100

Jumlah nilai investasi

berskala nasional (PMDN /

PMA)

Milyar 50 62,338 124,66

Rasio daya serap tenaga

kerja Orang 238 240 100,84

Kontribusi sektor

pertambangan terhadap

PDRB

% 4,04 4,37 108,17

Kenaikan / penurunan nilai

realisasi PMDN (milyar

rupiah)

Rp. 1 1 100




22. Meningkatnya

pemanfaatan potensi

pariwisata seperti

Kawah Ijen, Pantai

Plengkung,

Sukamade dan

lainnya

Kunjungan wisata domistik Orang 786.114 1.312.092 166,91

Kunjungan wisata

mancanegara Orang 20.437 50.783 248,49

Kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB % 3,71 4,27 115,09

23. Meningkatnya

profesionalisme

pengelolaan koperasi

dan UMKM

Prosentase koperasi aktif

(melaksanakan RAT) % 79,9 82,60 103,37

Jumlah UKM non BPR/LKM

UKM UKM 21.000 21.420 102

Jumlah BPR / LKM BPR/LKM 1.900 1.938 102


UMK 36 36 100

24. Meningkatnya jejaring

antar daerah, provinsi

dan pusat serta

jejaring pelaku

ekonomi

Jenis dan jumlah bank dan

cabang Bank 43 62 144,19

Jenis dan jumlah

perusahaan asuransi dan

cabang

Perush.

Asuransi

4 7 175

25. Tersusunnya regulasi

yang berhubungan

dengan kompetisi

kegiatan ekonomi di

daerah

Lama proses perijinan % 92,31 91,67 100,70

Penyelesaian ijin lokasi % 97,7 95 97,24

Sistem Informasi Pelayanan

Perijinan dan Adiministrasi

Pemerintah

Ada / Tidak

ada

Ada Ada 100

Pajak daerah (milyar RP) Rp. 35,611 40.770 144,49

Retribusi Daerah (milyar RP) Rp. 25,578 24,817 97,02

Macam pajak daerah Macam 11 11 100

Macam retribusi daerah Macam 30 36 100

Jumlah Perda yang

mendukung iklim usaha Perda 1 0 0

Persentase desa berstatus

swasembada terhadap total

desa

% 93 93 100

Perda ekonomi kerakyatan Perda 1 0 0

26. Meningkatnya sarana

informasi dan alat

transportasi

Jumlah jaringan komunikasi Jaringan 13 13 100

Jumlah surat kabar nasional

/ lokal

Jenis 18 18 100

Jumlah penyiaran radio/TV

lokal

Penyiaran /

tayang

49/2 49/2 100

Jumlah penyiaran TV lokal Tayang 1 1 100

Web site milik pemerintah

daerah

Web site 1 1 100

Proporsi panjang jaringan

jalan dalam kondisi baik

% 92 89,7 97,50

Jumlah arus penumpang

angkutan umum

Orang 1.568.444 1.568.720 100,02

Rasio ijin trayek % 0,00032 0,00032 100

Jumlah uji kir angkutan

umum

Angkutan 1.420 1.420 100

Jumlah Pelabuhan Pelabuhan 2/1/8 2/1/8 100




Laut/Udara/Terminal Bis

Angkutan darat % 0,001 0,001 100

Kepemilikan KIR angkutan

umum

% 31,16 67,90 217,91

Lama pengujian kelayakan

angkutan umum (KIR)

Menit 20 20 100

Biaya pengujian kelayakan

angkutan umum

Rp. 37.500 37.500 100


% 0,055 0,075 136,36

27. Meningkatnya

kualitas dan kuantitas

jalan dan sarana


menghubungkan

daerah-daerah tujuan

wisata

Proporsi panjang jaringan

jalan dalam kondisi baik

% 92 89,7 97,50


dan prasarana

penunjang pertanian

Rasio jaringan irigasi dan

luas daerah irigasi

% 85 85 100

Rasio ketersediaan air dan

kebutuhan air untuk irigasi

dan lain keperluan

% 40 40 100

Rasio ketersediaan air pada

musim hujan dan musim


% 85 80 94,12

Rasio pemanfaatan air tanah

dan air permukaan

% 85 80 94,12

Rasio bangunan

pengamanan pantai dengan

panjang pantai yang

terkenan abrasi

% 40 40 100

Rasio jumlah SDM dengan

luasan baku sawah irigasi

% 80 80 100

Proporsi jaringan irigasi

dalam kondisi baik dan

teknis

% 85 85 100

Sumber air / mata air yang

dalam kondisi debit air stabil

% 85 90 94,12

Daur ulang sistem irigasi % 40 50 125,00

Rasio Jaringan Irigasi % 85 85 100

Persentase penduduk yang

memiliki lahan

% 20 25 125,00

29. Meningkatnya

kuantitas dan kualitas

jalan dan sarana


menghubungkan

pusat-pusat kegiatan

ekonomi

Rasio panjang jalan per

jumlah kendaraan

% 0,005 0,0005 100

Jumlah orang / barang yang

terangkut angkutan umum

Orang 1.568.444 1.350.415 86,10

Jumlah orang / barang

melalui dermaga / bandara /

terminal per tahun

Orang 1.568.444 1.350.415 86,10

Rasio tempat ibadah per % 85 87 102,35




satuan penduduk

Persentase rumah tinggal

bersanitasi

% 82 45,96 56,05

Rasio tempat pemakaman

umum per satuan penduduk

% 55 55 100

Rasio tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan

penduduk

% 55 55 100

Rasio rumah layak huni % 50 79,20 158,40

Rasio permukiman layak

huni

% 50 79,20 158,40

Panjang jalan dilalui Roda 4 % 0,0002 0,0002 100

Panjang jalan kabupaten

dalam kondisi baik ( > 40

KM/Jam )

% 92,40 89,70 97,08

Panjang jalan yang memiliki

trotoar dan drainase/ saluran

pembuangan air (minimal

1,5 m)

Km 25.500 25.900 101,57

Sempadan jalan yang

dipakai pedagang kaki lima

atau bangunan rumah liar

% 30 25 120,00

Drainase dalam kondisi

baik/pembuangan aliran air

tidak tersumbat

% 78 78 100

Luas irigasi Kabupaten

dalam kondisi baik

% 97 100 103,09

Lingkungan Pemukiman Pemukiman 113.991 113,998 100,01

Pembangunan waduk,

embung dan longstorege,

cek dam, ground sill

Bangunan 25 355 1.420

Pembangunan infrastruktur

pengaman pantai dan muara

sungai

% 80 100 125,00

30. Meningkatnya

prasarana dan sarana

pendidikan dan

kesehatan dalam

jumlah kualitas yang

memadai

Sekolah pendidikan SD/MI


% 86,03 87,25 101,42

Sekolah pendidikan

SMP/MTs kondisi bangunan

baik

% 84,56 94,38 111,61

Sekolah pendidikan

SMA/SMK/MA kondisi

bangunan baik

% 96,86 98,06 101,24

Jumlah klub olahraga Klub 62 2.871 4.630

Jumlah gedung olahraga Gedung 2 2 100

Rumah tangga pengguna air

bersih

RT 32.670 38.756 118,63

Rumah tangga pengguna

listrik

RT 326.537 326.537 100

Rumah tangga ber-Sanitasi RT 476.227 230.618 48,43

Lingkungan pemukiman pemukiman 37.150 37,150 100




kumuh

Rumah layak huni Rumah 1.296.007 397.424 30,67

Rasio Ruang Terbuka Hijau

per Satuan Luas Wilayah

ber HPL/HGB

% 40 32 80,00

Persentase penanganan

sampah

% 42,5 66,5 156,47

Persentase luas pemukiman

yang tertata

% 37 33,75 91,22

Pencemaran status mutu air % 90 52,63 58,48

Cakupan penghijauan

wilayah rawan longsor dan

sumber mata air

% 78 15 19,23

Cakupan pengawasan

terhadap pelaksanaan

Amdal

% 74,19 100 134,79

Tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan

penduduk

% 40 38 95,00

Penegakan hukum

lingkungan

% 85 100 117,65

Sumber air/mata air dalam

kondisi baik/kondisi debit

stabil

% 82 82 100

31. Tersusunnya dan

tertatanya RTRW

Kabupaten

Banyuwangi secara

terpadu dan

konprehensif

Ketaatan terhadap RTRW Kondisi Baik Baik 100

Luas wilayah produktif % 82,6 83,85 101,51

Luas wilayah industri % 2,39 2,39 100

Luas wilayah kebanjiran % 0,09 0,09 100

Luas wilayah kekeringan % 0,09 0,09 100

Luas wilayah perkotaan % 9,7 9,65 99,48

Rasio Ruang Terbuka Hijau

per Satuan Luas Wilayah

ber HPL/HGB

% 40 32 80

Rasio bangunan ber-IMB per

satuan bangunan

Bangunan 3.555 5.405 152,04

32. Meningkatnya jumlah

jalan poros desa

Jalan Penghubung dari

ibukota kecamatan ke

kawasan pemukiman

penduduk (mimal dilalui roda

4)

%

92

93

101,09

33. Menurunnya tingkat

pengangguran

Angka partisipasi angkatan

kerja

% 71,6 76,08 106,26

Angka sengketa pengusaha

- pekerja per tahun

% 1,72 2,54 147,67

Tingkat partisipasi angkatan

kerja

% 71,6 76,08 106,26

Pencari kerja yang % 20,1 50,48 251,14




ditempatkan

Tingkat pengganguran

terbuka

% 3,64-4,64 3,71 125,07

Keselamatan dan

perlindungan

% 74,57 12,64 16,95

Perselisian buruh dan

pengusaha terhadap

kebijakan pemerintah

% 26,67 26,67 100

Rasio ketergantungan % 32,7 32,7 100

Peningkatan kualitas

Sumber Daya Manusia

% 30 30 100

Transmigrasi swakarsa

(transmigrasi umum, TSM &

TU )

% 17,66 14,72 83,35


kemiskinan

Prosentase penduduk diatas

garis kemiskinan % 82,72 89,52 108,22

Persentase rumah tangga

yang menggunakan listrik % 65,27 71 108,78

Persentase rumah tangga

(RT) yang menggunakan air

bersih

% 7,28 7,28 100

Pengeluaran konsumsi

rumah tangga per kapita

(jt/th)

% 58,63 58,63 100

35. Meningkatnya

program-program

pembangunan yang

berbasis pada

pengarusutamaan

gender

Persentase partisipasi

perempuan di lembaga

pemerintah

% 15,5 39,89 257,35

Partisipasi perempuan di

lembaga swasta % 85,5 47,63 55,70

Rasio KDRT % 0,007 0,010 70

Persentase jumlah tenaga

kerja dibawah umur % 0,53 0,53 100

Partisipasi angkatan kerja

perempuan (Legislatif) % 16,09 16 99,44

Partisipasi angkatan kerja

perempuan (Eksekutif) % 38,28 1,75 4,57

Penyelesaian pengaduan

perlindungan perempuan

dan anak dari tindakan

kekerasan

% 85,5 97,80 114,39

36. Meningkatnya

jaminan dan

perlindungan sosial

masyarakat

Sarana sosial seperti panti

asuhan, panti jompo dan

panti rehabilitasi

Unit 80 46 57,50

PMKS yang memperoleh

bantuan sosial

% 0,034 0,139 408,82

Penanganan penyandang

masalah kesejahteraan

sosial

% 0,034 0,139 408,82

37. Meningkatnya

peranan kelompok-

kelompok dalam

masyarakat di dalam

Rata-rata jumlah kelompok

binaan lembaga


(LPM)

Kelompok 80 90 112,50




Jumlah Anggaran Tahun 2012 : Rp. 1.865.588.732.009,07

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2012 : Rp. 1.683.006.465.113,97

berbagai kegiatan

pembangunan

Rata-rata jumlah kelompok

binaan PKK

Kelompok 80 80 100

Kontribusi produksi

kelompok tani terhadap

PDRB

% 3,86 3,98 103,11

Cakupan bina kelompok

petani

% 26,15 26,96 103,10


nelayan

Kelompok 37 54 145,95

Jumlah nelayan yang dapat

bantuan Pemda pada tahun

Nelayan 7 8 114,29

Produksi perikanan

kelompok nelayan

Ton 137,1 148,6 108,39


pedagang/usaha informal

Kelompok 27 27 100


pengrajin

Sentra 16 16 100

Jumlah LSM LSM 217 88 40,55

LPM Berprestasi LPM 40 12 30

PKK aktif PKK 100 100 100

Swadaya Masyarakat

terhadap Program


% 75 75 100

Pemeliharaan Pasca

Program pemberdayaan

masyarakat

% 60 60 100

38. Meningkatnya upaya

pelestarian dan

pengembangan

budaya lokal

Jumlah group kesenian Group 685 685 100

Jumlah gedung Gedung 1 1 100

Penyelenggaraan festival

seni dan budaya

kali 5 5 100

Sarana penyelenggaraan

seni dan budaya

Unit 9 9 100

Benda, situs dan kawasan

cagar budaya yang

dilestarikan

Buah/tempat 25 25 100



PENETAPAN KINERJA TAHUN 2012

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi



Penetapan Kinerja 2012

Lampiran : Penetapan Kinerja

Tahun 2012

PENETAPAN KINERJA


Tahun Anggaran : 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2012

1. Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik

dan Bersih

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per

10.000 penduduk

%

1 : 0,84

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000

Penduduk % 51,24

Rasio Pos Siskamling per jumlah

desa/kelurahan Buah 80





Cakupan pelayanan bencana kebakaran

kabupaten % 0,0009

Tingkat waktu tanggap (response time

rate) daerah layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK)

% 80

Cakupan sarana prasarana perkantoran

pemerintahan desa yang baik % 93





Kepemilikan akta kelahiran per 1000

penduduk % 8,03

Ketersediaan database kependudukan

skala provinsi Ada / Tidak SIAK 2010


Tersedianya dokumen perencanaan :


Perda

Dokumen Tersedia


RPJMD yang telah ditetapkan dengan

Perda / Perkada

Dokumen Tersedia



Perkada

Dokumen Tersedia

Penjabaran program RPJMD kedalam

RKPD Dokumen Tersedia



Ada / Tidak Ada




2. Meningkatnya Kualitas Sdm

Aparatur Pemerintah

Daerah Yang Ditandai oleh

Meningkatnya Etos Kerja



% 78

3. Menguatnya Kapasitas

Kelembagaan Melalui

Regulasi Yang

Konprehensif Dan

Berkeadilan


Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/

hotel Penginapan /

Hotel

62



% 100


dan penegakan hukum

Kegiatan pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP % 60


Rasio penduduk berKTP per satuan

penduduk % 1 : 1,16


Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

(ketertiban, ketentraman, keindahan) di

Kabupaten

% 87


Jumlah demo Kali 4



aksara







Angka Partisipasi Murni (APM)

SD/MI/Paket A

% 97,92


SMP/MTs/Paket B

% 73,58

Angka Partisipasi Murni (APM))

SMA/SMK/MA/Paket C

% 44,32



Pendidikan Dasar :


Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

usia sekolah

% 96,76




(SLTP/MTs)


Rasio ketersediaan sekolah terhadap


% 96,76


Rasio guru terhadap murid per kelas rata- % 38,06




rata


(SMA/SMK/MA)




% 52,01


Rasio guru terhadap murid per kelas rata-

rata

% 38,06


Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 54,39

Angka Kelulusan :




Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs

% 99,69

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs

ke SMA/SMK/MA

% 88,74


% 85,92


masyarakat akan


Penduduk yang berusia >15 Tahun melek

huruf (tidak buta aksara)

% 99,86




SMA/SMK/MA

% 1,29


Jumlah pengunjung perpustakaan

pertahun

% 57.653

Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah

% 58.610

8. Meningkatnya usia harapan

hidup


Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

% 90

Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD

% 100

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin

% 15








TOI ( Turn Over Interval) hari 4


(‰)

45


per mile

(‰)

70

9. Menurunnya angka

kematian bayi

Angka kelangsungan hidup bayi


% 30



Angka kematian ibu melahirkan (per


% 70

Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani

% 81

11. Menurunnya anak balita

dibawah garis merah


Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

perawatan

% 100

12. Menurunnya prevalensi gizi

kurang pada balita


% 1,95

13. Meningkatnya cakupan


kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh



% 95,4

14. Meningkatnya peserta KB

aktif




Keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I

% 41,6



aman, bermutu dan


oleh masyarakat

Cakupan puskesmas

%

100


Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per

30.000 penduduk % 142,18


% 1:14,53





Rasio tenaga kefarmasian per 100.000

penduduk

% 2,19

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000

penduduk

% 2,31



Pustu, Pusling

216





Sanitarian Orang 31

Ahli gizi Orang 37





Rasio tenaga keperawatan per 100.000

penduduk

% 44,05

Rasio tenaga Kesehatan per 1000

penduduk

% 3,75

17.Terberdayakannya

masyarakat melalui





Pos Siaga serta Poskestren


18. Meningkatnya daya saing









Kontribusi sektor peternakan terhadap

PDRB % 7,63

Kontribusi sektor kehutanan terhadap

PDRB % 1,07

Produktifitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya per hektar Kw/hektar 65,03

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan

terhadap PDRB % 49,27

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman

keras) terhadap PDRB % 9,05


Gabah Ton 833.572






olahan dan kreatif berbasis

pertanian

Kontribusi sektor perdagangan terhadap

PDRB

% 23,81



Kontribusi industri rumah tangga


% 6,0


% 4,85

20. Termanfaatkannya fungsi


hutan



% 0,04

21. Meningkatnya investasi di


PMDN

Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA) Investor 1

Jumlah nilai investasi berskala nasional

(PMDN / PMA) Milyar 50


Kontribusi sektor pertambangan terhadap

PDRB % 4,04

Kenaikan / penurunan nilai realisasi

PMDN (milyar rupiah) Rp. 1




22. Meningkatnya pemanfaatan


Kawah Ijen, Pantai


lainnya



Kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDRB

% 3,71

23. Meningkatnya

profesionalisme


UMKM

Prosentase koperasi aktif (melaksanakan

RAT) % 79,9




UMK 36

24. Meningkatnya jejaring antar


serta jejaring pelaku

ekonomi


Jenis dan jumlah perusahaan asuransi

dan cabang

Perush.

Asuransi

4

25. Tersusunnya regulasi yang

berhubungan dengan

kompetisi kegiatan ekonomi

di daerah



Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan

Adiministrasi Pemerintah Ada / Tidak ada Ada





Jumlah Perda yang mendukung iklim

usaha Perda 1

Persentase desa berstatus swasembada

terhadap total desa % 93

Perda ekonomi kerakyatan Perda 1


informasi dan alat

transportasi




tayang

49/2



Proporsi panjang jaringan jalan dalam

kondisi baik

% 92




Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal

Bis

Pelabuhan 2/1/8



Lama pengujian kelayakan angkutan

umum (KIR)

Menit 20

Biaya pengujian kelayakan angkutan

umum

Rp. 37.500


% 0,055




27. Meningkatnya kualitas dan






kondisi baik

% 92

28. Meningkatnya sarana dan

prasarana penunjang

pertanian

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah

irigasi

% 85

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air

untuk irigasi dan lain keperluan

% 40

Rasio ketersediaan air pada musim hujan

dan musim kemarau (degradasi DAS)

% 85

Rasio pemanfaatan air tanah dan air

permukaan

% 85

Rasio bangunan pengamanan pantai

dengan panjang pantai yang terkenan

abrasi

% 40

Rasio jumlah SDM dengan luasan baku

sawah irigasi

% 80

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi

baik dan teknis

% 85

Sumber air / mata air yang dalam kondisi

debit air stabil

% 85



Persentase penduduk yang memiliki

lahan

% 20

29. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas jalan dan sarana


menghubungkan pusat-

pusat kegiatan ekonomi

Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan

% 0,005

Jumlah orang / barang yang terangkut

angkutan umum

Orang 1.568.444

Jumlah orang / barang melalui dermaga /

bandara / terminal per tahun

Orang 1.568.444

Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk

% 85


Rasio tempat pemakaman umum per

satuan penduduk

% 55

Rasio tempat pembuangan sampah


% 55




Panjang jalan kabupaten dalam kondisi

baik ( > 40 KM/Jam )

% 92,40

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/ saluran pembuangan air

(minimal 1,5 m)

Km 25.500

Sempadan jalan yang dipakai pedagang

kaki lima atau bangunan rumah liar

% 30






tersumbat

% 78

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi

baik

% 97


Pembangunan waduk, embung dan


Bangunan 25

Pembangunan infrastruktur pengaman

pantai dan muara sungai

% 80

30. Meningkatnya prasarana

dan sarana pendidikan dan



Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik

% 86,03

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi

bangunan baik

% 84,56

Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA


% 96,86








Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan

Luas Wilayah ber HPL/HGB

% 40




Cakupan penghijauan wilayah rawan


% 78

Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan Amdal

% 74,19

Tempat pembuangan sampah (TPS) per

satuan penduduk

% 40


Sumber air/mata air dalam kondisi


% 82

31. Tersusunnya dan tertatanya

RTRW Kabupaten


dan konprehensif








Luas Wilayah ber HPL/HGB % 40

Rasio bangunan ber-IMB per satuan

bangunan

Bangunan 3.555




32. Meningkatnya jumlah jalan

poros desa

Jalan Penghubung dari ibukota



%

92


pengangguran


Angka sengketa pengusaha - pekerja per

tahun

% 1,72





Perselisian buruh dan pengusaha


% 26,67


Peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia

% 30

Transmigrasi swakarsa (transmigrasi

umum, TSM & TU )

% 17,66


kemiskinan

Prosentase penduduk diatas garis

kemiskinan % 82,72

Persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik % 65,27

Persentase rumah tangga (RT) yang

menggunakan air bersih % 7,28

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per

kapita (jt/th)

% 58,63

35. Meningkatnya program-

program pembangunan

yang berbasis pada


Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah % 15,5


Rasio KDRT % 0,007

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah

umur % 0,53

Partisipasi angkatan kerja perempuan

(Legislatif) % 16,09


(Eksekutif) % 38,28

Penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan

kekerasan

% 85,5

36. Meningkatnya jaminan dan

perlindungan sosial

masyarakat

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti

jompo dan panti rehabilitasi

Unit 80


Penanganan penyandang masalah


% 0,034

37. Meningkatnya peranan


masyarakat di dalam

berbagai kegiatan

pembangunan

Rata-rata jumlah kelompok binaan


(LPM)

Kelompok 80


Kontribusi produksi kelompok tani

terhadap PDRB

% 3,86





Jumlah Anggaran Tahun 2012 Rp. 1.865.588.732.099,07


Jumlah nelayan yang dapat bantuan

Pemda pada tahun

Nelayan 7


Cakupan bina kelompok pedagang/usaha

informal

Kelompok 27


Jumlah LSM LSM 217


PKK aktif PKK 100

Swadaya Masyarakat terhadap Program


% 75

Pemeliharaan Pasca Program


% 60


pelestarian dan

pengembangan budaya

lokal



Penyelenggaraan festival seni dan

budaya

kali 5

Sarana penyelenggaraan seni dan

budaya

Unit 9

Benda, situs dan kawasan cagar budaya

yang dilestarikan

Buah/tempat 25



RENCANA KINERJA TAHUNAN

( RKT ) 2012



Rencana Kinerja 2012

RENCANA KINERJA TAHUNAN


Tahun : 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target 2012

1. Terwujudnya Tata Kelola

Pemerintahan Yang Baik

dan Bersih

Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per

10.000 penduduk

%

1 : 0,84

Jumlah Linmas per Jumlah 10.000

Penduduk % 51,24

Rasio Pos Siskamling per jumlah

desa/kelurahan Buah 80





Cakupan pelayanan bencana kebakaran

kabupaten % 0,0009

Tingkat waktu tanggap (response time

rate) daerah layanan Wilayah Manajemen

Kebakaran (WMK)

% 80

Cakupan sarana prasarana perkantoran

pemerintahan desa yang baik % 93





Kepemilikan akta kelahiran per 1000

penduduk % 8,03

Ketersediaan database kependudukan

skala provinsi Ada / Tidak SIAK 2010




Perda

Dokumen Tersedia


RPJMD yang telah ditetapkan dengan

Perda / Perkada

Dokumen Tersedia



Perkada

Dokumen Tersedia

Penjabaran program RPJMD kedalam

RKPD Dokumen Tersedia


Buku "PDRB Kabupaten" Ada / Tidak Ada

2. Meningkatnya Kualitas Sdm

Aparatur Pemerintah

Daerah Yang Ditandai oleh

Meningkatnya Etos Kerja



% 78




3. Menguatnya Kapasitas

Kelembagaan Melalui

Regulasi Yang

Konprehensif Dan

Berkeadilan


Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/

hotel Penginapan /

Hotel

62



% 100


dan penegakan hukum

Kegiatan pembinaan terhadap LSM,

Ormas dan OKP % 60


Rasio penduduk berKTP per satuan

penduduk % 1 : 1,16


Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

(ketertiban, ketentraman, keindahan) di

Kabupaten

% 87


Jumlah demo Kali 4



aksara








SD/MI/Paket A

% 97,92


SMP/MTs/Paket B

% 73,58

Angka Partisipasi Murni (APM))

SMA/SMK/MA/Paket C

% 44,32



Pendidikan Dasar :


Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

usia sekolah

% 96,76




(SLTP/MTs)




% 96,76



rata

% 38,06


(SMA/SMK/MA)







% 52,01



rata

% 38,06


Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 54,39

Angka Kelulusan :




Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke

SMP/MTs

% 99,69

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs

ke SMA/SMK/MA

% 88,74


% 85,92


masyarakat akan


Penduduk yang berusia >15 Tahun melek

huruf (tidak buta aksara)

% 99,86




SMA/SMK/MA

% 1,29


Jumlah pengunjung perpustakaan

pertahun

% 57.653

Koleksi buku yang tersedia di

perpustakaan daerah

% 58.610

8. Meningkatnya usia harapan

hidup


Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child

Immunization (UCI)

% 90

Cakupan penemuan dan penanganan

penderita penyakit DBD

% 100

Cakupan pelayanan kesehatan rujukan

pasien masyarakat miskin

% 15






hari 4


(‰)

45


per mile

(‰)

70




9. Menurunnya angka

kematian bayi

Angka kelangsungan hidup bayi


% 30



Angka kematian ibu melahirkan (per


% 70

Cakupan komplikasi kebidanan yang

ditangani

% 81

11. Menurunnya anak balita

dibawah garis merah


12. Menurunnya prevalensi gizi

kurang pada balita


% 1,95

13. Meningkatnya cakupan


kesehatan

Cakupan pertolongan persalinan oleh



% 95,4

14. Meningkatnya peserta KB

aktif




Keluarga pra sejahtera dan keluarga

sejahtera I

% 41,6



aman, bermutu dan


oleh masyarakat

Cakupan puskesmas

%

100


Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per

30.000 penduduk % 142,18

Rasio Rumah Sakit per 10.000 penduduk % 1:14,53





Rasio tenaga kefarmasian per 100.000

penduduk

% 2,19

Rasio tenaga ahli gizi per 100.000

penduduk

% 2,31



Pustu, Pusling

216





Sanitarian Orang 31

Ahli gizi Orang 37


Rasio tenaga keperawatan per 100.000

penduduk

% 44,05

Rasio tenaga Kesehatan per 1000

penduduk

% 3,75

17.Terberdayakannya

masyarakat melalui









Pos Siaga serta Poskestren

18. Meningkatnya daya saing









Kontribusi sektor peternakan terhadap

PDRB % 7,63

Kontribusi sektor kehutanan terhadap

PDRB % 1,07

Produktifitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya per hektar Kw/hektar 65,03

Kontribusi sektor pertanian / perkebunan

terhadap PDRB % 49,27

Kontribusi sektor perkebunan (tanaman

keras) terhadap PDRB % 9,05


Gabah Ton 833.572






olahan dan kreatif berbasis

pertanian

Kontribusi sektor perdagangan terhadap

PDRB

% 23,81



Kontribusi industri rumah tangga


% 6,0


% 4,85

20. Termanfaatkannya fungsi


hutan



% 0,04

21. Meningkatnya investasi di


PMDN

Jumlah investor berskala nasional

(PMDN/PMA) Investor 1

Jumlah nilai investasi berskala nasional

(PMDN / PMA) Milyar 50


Kontribusi sektor pertambangan terhadap

PDRB % 4,04

Kenaikan / penurunan nilai realisasi

PMDN (milyar rupiah)

Rp. 1

22. Meningkatnya pemanfaatan


Kawah Ijen, Pantai


lainnya



Kontribusi sektor pariwisata terhadap

PDRB

% 3,71

23. Meningkatnya

profesionalisme


UMKM

Prosentase koperasi aktif (melaksanakan

RAT) % 79,9







UMK 36

24. Meningkatnya jejaring antar


serta jejaring pelaku

ekonomi


Jenis dan jumlah perusahaan asuransi

dan cabang

Perush.

Asuransi

4

25. Tersusunnya regulasi yang

berhubungan dengan

kompetisi kegiatan ekonomi

di daerah



Sistem Informasi Pelayanan Perijinan dan

Adiministrasi Pemerintah Ada / Tidak ada Ada





Jumlah Perda yang mendukung iklim

usaha Perda 1

Persentase desa berstatus swasembada

terhadap total desa % 93

Perda ekonomi kerakyatan Perda 1


informasi dan alat

transportasi




tayang

49/2




kondisi baik

% 92




Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal

Bis

Pelabuhan 2/1/8



Lama pengujian kelayakan angkutan

umum (KIR)

Menit 20

Biaya pengujian kelayakan angkutan

umum

Rp. 37.500


% 0,055

27. Meningkatnya kualitas dan






kondisi baik

% 92

28. Meningkatnya sarana dan

prasarana penunjang

pertanian

Rasio jaringan irigasi dan luas daerah

irigasi

% 85

Rasio ketersediaan air dan kebutuhan air

untuk irigasi dan lain keperluan

% 40

Rasio ketersediaan air pada musim hujan % 85




dan musim kemarau (degradasi DAS)

Rasio pemanfaatan air tanah dan air

permukaan

% 85

Rasio bangunan pengamanan pantai

dengan panjang pantai yang terkenan

abrasi

% 40

Rasio jumlah SDM dengan luasan baku

sawah irigasi

% 80

Proporsi jaringan irigasi dalam kondisi

baik dan teknis

% 85

Sumber air / mata air yang dalam kondisi

debit air stabil

% 85



Persentase penduduk yang memiliki

lahan

% 20

29. Meningkatnya kuantitas dan

kualitas jalan dan sarana


menghubungkan pusat-

pusat kegiatan ekonomi

Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan

% 0,005

Jumlah orang / barang yang terangkut

angkutan umum

Orang 1.568.444

Jumlah orang / barang melalui dermaga /

bandara / terminal per tahun

Orang 1.568.444

Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk

% 85


Rasio tempat pemakaman umum per

satuan penduduk

% 55

Rasio tempat pembuangan sampah


% 55




Panjang jalan kabupaten dalam kondisi

baik ( > 40 KM/Jam )

% 92,40

Panjang jalan yang memiliki trotoar dan

drainase/ saluran pembuangan air

(minimal 1,5 m)

Km 25.500

Sempadan jalan yang dipakai pedagang

kaki lima atau bangunan rumah liar

% 30



tersumbat

% 78

Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi

baik

% 97


Pembangunan waduk, embung dan


Bangunan 25

Pembangunan infrastruktur pengaman

pantai dan muara sungai

% 80




30. Meningkatnya prasarana

dan sarana pendidikan dan



Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik

% 86,03

Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi

bangunan baik

% 84,56

Sekolah pendidikan SMA/SMK/MA


% 96,86









Luas Wilayah ber HPL/HGB

% 40




Cakupan penghijauan wilayah rawan


% 78

Cakupan pengawasan terhadap

pelaksanaan Amdal

% 74,19

Tempat pembuangan sampah (TPS) per

satuan penduduk

% 40


Sumber air/mata air dalam kondisi


% 82

31. Tersusunnya dan tertatanya

RTRW Kabupaten


dan konprehensif








Luas Wilayah ber HPL/HGB % 40

Rasio bangunan ber-IMB per satuan

bangunan

Bangunan 3.555

32. Meningkatnya jumlah jalan

poros desa

Jalan Penghubung dari ibukota



%

92


pengangguran


Angka sengketa pengusaha - pekerja per

tahun

% 1,72








Perselisian buruh dan pengusaha


% 26,67


Peningkatan kualitas Sumber Daya

Manusia

% 30

Transmigrasi swakarsa (transmigrasi

umum, TSM & TU )

% 17,66


kemiskinan

Prosentase penduduk diatas garis

kemiskinan % 82,72

Persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik % 65,27

Persentase rumah tangga (RT) yang

menggunakan air bersih % 7,28

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per

kapita (jt/th)

% 58,63

35. Meningkatnya program-

program pembangunan

yang berbasis pada


Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah % 15,5


Rasio KDRT % 0,007

Persentase jumlah tenaga kerja dibawah

umur % 0,53


(Legislatif) % 16,09


(Eksekutif) % 38,28

Penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindakan

kekerasan

% 85,5

36. Meningkatnya jaminan dan

perlindungan sosial

masyarakat

Sarana sosial seperti panti asuhan, panti

jompo dan panti rehabilitasi

Unit 80


Penanganan penyandang masalah


% 0,034

37. Meningkatnya peranan


masyarakat di dalam

berbagai kegiatan

pembangunan

Rata-rata jumlah kelompok binaan


(LPM)

Kelompok 80


Kontribusi produksi kelompok tani

terhadap PDRB

% 3,86



Jumlah nelayan yang dapat bantuan

Pemda pada tahun

Nelayan 7


Cakupan bina kelompok pedagang/usaha

informal

Kelompok 27


Jumlah LSM LSM 217


PKK aktif PKK 100




Swadaya Masyarakat terhadap Program


% 75

Pemeliharaan Pasca Program


% 60


pelestarian dan

pengembangan budaya

lokal



Penyelenggaraan festival seni dan

budaya

kali 5

Sarana penyelenggaraan seni dan

budaya

Unit 9

Benda, situs dan kawasan cagar budaya

yang dilestarikan

Buah/tempat 25

Documents

KATA PENGANTAR - Kabupaten Banyuwangi · Berkenaan dengan ketercapaian indikator sasaran terhadap target yang ... hasil analisis pencapaian sasaran terhadap 38 sasaran ... angka kemiskinan