KATA PENGANTAR - DPMPTSP Provinsi Riaudpmptsp.riau.go.id/media/file/58061401499Renja_DPMPTSP_2018.pdf · 21.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 tentang ... Rencana Kerja

i

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yangtelah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga RancanganRencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pinti Provinsi Riau Tahun 2018.

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA) ini merupakanupaya merupakan dokumen perencanaan kinerja dari tahapanpelaksanaan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Propvinsi Riau Tahun 2017-2019, yang disusunmelalui rangkaian mekanisme dan pembahasan, yaitu pembahasanditingkat TAPD Provinsi yang dituangkan dalam Forum Satuan KerjaPerangkat Daerah (FORUM-SKPD) Tahun 2017.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan RencanaKerja (RENJA) Tahun 2017 ini belum secara sempurna terselesaikanseperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikangambaran tentang rencana kinerja yang akan dicapai oleh DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propvinsi Riaupada Tahun Anggaran 2018.

Pada kesempatan ini disampaikan kepada seluruh aparatur DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propvinsi Riauyang terlibat dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (RENJA)Tahun 2018 ini Saya ucapkan terima kasih. Semoga upaya yangtelah dilakukan mendapat Rahmat dan Hidayah dari Allah S.W.T dandapat mewujudkan perencanaan yang baik pada Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propvinsi Riau di masayang akan datang.

Wassalammualaikum Wr. Wb.

DAFTAR ISI

Pekanbaru, Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTUPROVINSI RIAU

EVAREFITA, SE, M.SiPembina Utama MudaNIP. 19720628 199703 2 004

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI Ii

BAB I PENDAHULUAN …………………………….…………………………….... 11.1. Latar Belakang ……………………………………………………….… 1

1.2. Landasan Hukum ...................…………………………………..... 2

1.3. Maksud dan Tujuan ..............…………………….…………………. 6

1.4.Sistematika Penulisan…................... 7

BAB II EVALUASI KINERJA BP2T PROVINSI RIAU TAHUN 2015 ……… 82.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2015 dan Capaian

Renstra SKPD........................................................................ 8

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD........................................... 15

2.3. Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi SKPD .......... 44

2.4.Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……………………..…. 69

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……………. 903.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ……………................. 90

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP Provinsi Riau

Tahun 2017............…………......…………...…………................ 95

3.3. Program dan Kegiatan DPMPTSP Provinsi Riau...................... 98

BAB IV PENUTUP …………………….………………………………………………... 105

Kami siap melayani dengan CERIA

Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) DPMPTSP Provinsi Riau Tahun 2018 90

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses

penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur

pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan

pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan

wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dokumen

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah terdiri atas

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan

Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Penyusunan dokumen

RPJMD dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (BAPPEDA), sedangkan penyusunan Renstra SKPD

disusun oleh SKPD sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan proses penetapan

kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program,

kebijakan, dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra). Penyusunan dokumen RKT memperhatikan hasil

evaluasi pelaksanaan kinerja SKPD tahun sebelumnya dalam

rangka pencapaian rencana strategis juga memperhatikan

dokumen perencanaan dan penganggaran daerah lainnya yaitu

dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi

Riau Tahun 2018 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau

Tahun 2018.



Rencana Kinerja Tahunan Dinas Penanaman Modal Dan

pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2018

merupakan dokumen perencanaan kinerja dari tahapan

pelaksanaan Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal Dan

pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017-2019,

yang disusun melalui rangkaian mekanisme dan pembahasan,

yaitu pembahasan ditingkat Provinsi pada Forum Gabungan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (FORUM-SKPD) untuk membahas

rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 hingga

pembahasan-pembahasan teknis yang dilakukan antara SKPD

dengan TAPD untuk penajaman program dan kegiatan yang

dianggap prioritas.

Secara hierarki penyusunan rencana kerja SKPD merupakan

produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, diserasikan dengan rencana Kerja Pemerintah

dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran

Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Renja SKPD mempunyai

kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara

perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu

Satu Pintu Provinsi

Riau Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan dan

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yaitu : (Masukkan Lembaran Negara)



1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958

tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera

Barat, Jambi, dan Riau;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Koprupsi, Kolusi, dan Nepotisme;


tentang Keuangan Negara;


tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;


tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Daerah;


tentang Penanaman Modal;


tentang Pemerintahan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Rencana

Kinerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun

2015;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah;


2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;




2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009

tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman

Modal;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja

Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

17. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik

Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Daerah

Provinsi Riau;




Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun

2005-2025;


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Riau Tahun 2014-2019;


Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Riau;

23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2015 tentang

Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Provinsi Riau;

24. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

(Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 63).


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau

Tahun 2017;

26. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.


Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Riau

Tahuin 2018



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

A. MaksudMaksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Penanaman Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu

Provinsi Riau Tahun 2018 adalah untuk dapat dijadikan

pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau selama satu

tahun dalam mendukung pencapaian prioritas pembangunan

tahun 2018.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman

Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Tahun 2018 adalah untuk :

1. Membentuk kesepakatan bersama di lingkungan Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau mengenai

kinerja yang ditargetkan untuk dicapai pada Tahun 2018.

2. Sebagai acuan dalam evaluasi kinerja dan dasar dalam

pengukuran capaian kinerja Tahun 2018.

3. Sebagai acauan dalam penyususunan RKA tahun anggaran

2018.



1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian Rencana Kinerja Dinas Penanaman

Modal Dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Tahun 2018 dibagi dalam beberapa bab dan lampiran. Uraian

singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, maksud, tujuan dan

manfaat, landasan hukum, kedudukan, tugas pokok

dan fungsi, serta sistematika penulisan.

Bab II Evaluasi Kinerja Badan Pelayanan PerizinanTerpadu Provinsi Riau Tahun 2016 (N-2)

Memuat uraian tentang hasil evaluasi kinerja Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Tahun 2016

berdasarkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta

program dan kegiatan tahun 2016.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Memuat Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.

Bab IV Penutup

Memuat hubungan rancana kinerja dalam siklus

sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan

dokumen perencanaan, serta kaedah pelaksanaan



BAB IIEVALUASI KINERJA BADAN PELAYANANPERIZINAN TERPADU PROVINSI RIAUDAN BADAN PENANAMAN MODAL DANPROMOSI DAERAH TAHUN 2016 (N-2)

2.1.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BP2T Tahun2016 dan Capaian Renstra BP2T

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Riau Tahun 2016. Berkaitan dengan sedang sudah

disusunya Revisi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017 – 2019 dan

mempertimbangkan bahwa Rencana Kerja (RENJA) Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016

merupakan Rencana Kerja tahun ke Dua dalam periode tersebut,

maka berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, pengisian

tabel tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau s/d

tahun berjalan hanya mencantumkan program/kegiatan,

indikator kinerja program serta target akhir periode Renstra SKPD

Tahun 2019. Pencapaian kinerja kegiatan yang menjadi indikator

kinerja utama Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau



dicapai melalui program dan kegiatan yang uraiannya evaluasinya

dapat dilihat pada Tabel 2.1.



EVALUASI HASIL RENJA SKPD PROVINSIBADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU PROVINSI RIAU

Periode Pelaksanaan : 2016asaran RKPD yang akan dicapai dalamRenja SKPD :

: Badan PelayananPerizinan Terpadu Provinsi Riau

No Kode

Urusan / BidangUrusan

PemerintahanDaerah danProgram /Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan(Output)

Target Renstra SKPD padaTahun 2018

Target Kinerja danAnggaran Renja

SKPD Tahun 2015

Target Kinerjadan AnggaranRenja SKPDTahun 2016

Realisasi Kinerja Pada TriwulanRealisasi Capaian Kinerja

dan Anggaran RenjaSKPD Tahun 2016

TingkatCapaian

Kinerja danRealisasiAnggaran

Renja SKPDTahun 2016

(%)

Realisasi Kinerja danAnggaran Renstra SKPD

s.d Tahun 2016

Tingkat CapaianKinerja dan

RealisasiAnggaran

Renstra SKPDs.d Tahun 2016

(%)

UnitSKPD

Penanggung

Jawab

Ket.

I II III IV

(1) (2) (3) (4)

(5)(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) = 8+9+10+11

(13) = 12/7 x100% (14) = 6+12

(15) = 14/5 x100% (16) (17)

k K Rp K Rp K Rp k K Rp K Rp K Rp K Rp K k Rp K Rp K Rp K Rp

16

02 NON URUSAN

1 16

02

01

PROGRAMPELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Terlaksananya Pelayanan Administrasi PerkantoranBP2T Provinsi Riau

Kegiatan :16

02

01

01 Penyediaan jasasurat menyurat

Tersedianya Layanan Surat Menyurat Tahun 1 30.000.000

1 25.000.000 1

9.900.000 Tahun 0,2

52.100.00

00,25

1.500.000

0,25

2.330.000

0,25

3.700.500

Tahun1 9.630.500 1

97,28% 2 34.630.500 2

1,15

BP2TPROVINS

I RIAU

16

02

01

02 Penyediaan jasakomunikasi,sumber daya airdan listrik

Tersedianya Fasilitas Kantor dan SaranaKomunikasi Informasi

Tahun 1120.000.

000

1105.000.

0001 81.000.0

00Tahun 0,2

513.678.3

710,25

17.114.241

0,25

17.241.002

0,25

14.755.154

Tahun1 62.788.768 1

77,52% 2 167.788.768 2

1,40

16

02

01

10 Penyediaan Alattulis Kantor

Tersedianya Alat Tulis Kantor Jenis 45195.000.

000

45147.000.

00047 147.000.

000

Jenis- - 47 74.822.0

00- - - 71.816.4

00

Jenis47 146.638.40

01

99,75% 92 293.638.400 2

1,51

16

02

01

11 Penyediaanbarang cetakandanpenggandaan

Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan Jenis 22200.000.

000

19200.000.

00014 132.261.

000

Jenis- - 14 67.917.5

00- - 63.252.5

00

Jenis14 131.170.00

01

99,18% 33 331.170.000 2

1,66

16

02

01

13 PenyediaanPeralatan danPerlengkapanKantor

Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan KeperluanKantor

Unit 80850.000.

000

126850.000.

00058 380.885.

400

Unit- - 36 210.318.

00011 89.980.0

0011 49.500.0

00

Unit58 349.798.00

01

91,84% 184 1.199.798.000 2

1,41



16

02

01

15 PenyediaanBahan Bacaandan PeraturanPerundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan (Surat Kabar/Majalah,Buku Ilmu Pengetahuan Umum dan Buku PeraturanPerundang - undangan)

Jenis 3100.000.

000

370.000.0

003 58.120.0

00

Jenis1 6.330.00

0- 9.724.00

01 9.724.00

01 32.202.0

00

Jenis3 57.980.000 1

99,76% 6 127.980.000 2

1,28

16

02

01

17 PenyediaanMakanan danMinuman

Tersedianya Makanan dan Minuman KeperluanKantor dan Pelayanan

Tahun 1 300.000.000

1 331.200.000 1

202.745.000

Tahun0,25

45.450.000

0,25

54.811.900

0,25

53.435.000

0,25

49.030.000

Tahun1 202.726.90

01

99,99% 2 533.926.900 2

1,78

16

02

01

18 Rapat-rapatKoordinasi danKonsultasiKeluar Daerah

Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi DalamPelaksanaan Tugas

Tahun 1600.000.

000

1217.900.

0001 247.487.

000

Tahun0,25

52.146.800

0,25

43.879.000

0,25

37.167.210

0,25

104.969.480

Tahun1 238.162.49

01

96,23% 2 456.062.490 2

0,76

Rata - rata Capaian Kinerja (%) 80,95 323

3.144.995.058

13,8410,9

5

Predikat Kinerja2 1

602

02

PROGRAMPENINGKATANSARANA DANPRASARANAAPARATUR

TersedianyaSDA yang Berkualitas

Kegiatan :16

02

02

23 PemeliharaanRutin/BerkalaMobil Jabatan

Terpeliharanya Mobil Jabatan dan KendaraanOperasional Kantor dengan baik

Unit 2120.000.

000

1120.000.

0006 110.000.

000

Unit1 19.302.4

992 23.005.2

451 18.142.7

082 38.446.9

73

Unit6 98.897.425 1

89,91% 7 218.897.425 3,50

1,82

BP2TPROVINS

I RIAU16

02

02

28 PemeliharaanRutin/BerkalaGedung Kantor

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor denganbaik

Jenis 6200.000.

000

6150.000.

0005 146.800.

000

Jenis1 24.027.0

002 42.727.0

002 42.927.0

0036.777.0

00

Jenis5 146.458.00

01

99,77% 11 296.458.000 1,83

1,48

Rata - rata Capaian Kinerja (%) 20,95 18

515.355.4255,33 3,31

Predikat Kinerja3 1

602

03

PROGRAMPENINGKATANDISIPLINAPARATUR Terwujudnya Pegawai BP2T Provinsi Riau yang

Disiplin

Kegiatan :



16

02

03

05 PengadaanPakaian KhususHari-hariTertentu

Tersedianya Pakaian Khusus Hari - hari Tertentubagi Pegawai BP2T Provinsi Riau

Jenis 2120.000.

000

2105.400.

0002 109.848.

000

Jenis- - - - 1 53.043.8

001 55.629.2

00

Jenis2 108.673.00

01

99%4 214.073.000 2,00

1,78

BP2TPROVINS

I RIAU16

02

03

10 Pembinaan Fisikdan MentalAparatur

Tersedianya Pembinaan Mental dan Fisik Aparaturbagi PNS BP2T Provinsi Riau

Jenis 240.000.0

00

235.000.0

002 39.600.0

00

Jenis- - - - 1 23.600.0

001 11.925.0

00

Jenis2 35.525.000 1

90%4 70.525.000 2,00

1,76

Rata - rata Capaian Kinerja (%) 20,94

8 284.598.000 4,003,55

Predikat Kinerja

4 16

02

05

PROGRAMPENINGKATANKAPASITASSUMBER DAYAAPARATUR

Tersedianya SDA yang Berkualitas

Kegiatan :

BP2TPROVINS

I RIAU

16

02

05

42 DiklatFungsionalTeknis

Tersedianya PNS yang Handal dalam MengikutiBimtek, Workshop, Diklat dsb

Org 95300.000.

000

1Tahun 150.000.

000- - - - - - -

-- -

- #VALUE! 150.000.000

#VALUE! 0,50 Tidakdianggarkan lagidi 2016

16

02

05

001

Pendidikan danPelatihan Formal

Tersedianya PNS yang Handal dalam MengikutiBimtek, Workshop, Diklat dsb

Org 95300.000.

000

-- 40 267.660.

000

org2 13.798.0

0010 45.598.9

0013 58.753.6

4315 119.809.

054

org40 237.959.59

7

1 88,90% 40 237.959.597

0,42 0,79

16

02

05

19 Peningkatan danPengembanganKapasitasSumber DayaAparatur

Terselenggaranya Kegiatan Pelatihan AparaturPelayanan Pelatih

an

4425.000.

000

-- 4 338.451.

700Pelatih

an- 4.807.50

0- 9.600.00

02 108.560.

0002 211.504.

500Paltiha

n4 334.472.00

0

1 98,82% 4 334.472.000

1,00 0,79

Rata - rata Capaian Kinerja (%) 2 0,94 ####### 722.431.597

#VALUE!

2,08

Predikat Kinerja5 1

602

06

PROGRAMPENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORANCAPAIANKINERJA DANKEUANGAN

Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan KinerjaInstansi yang Akuntabel

Kegiatan :



16

02

06

01 PenyusunanLaporan CapaianKinerja danIkhtisar RealisasiKinerja SKPD

Tersusunnya Dokumen LAKIP BP2T Provinsi Riaudan Dokumen Laporan Realisasi Fisik danKeuangan BP2T Provinsi Riau

Dokumen

3150.000.

000

3100.000.

0003 84.807.6

00Dokum

en- 8.545.30

0- 3.200.00

01 16.543.3

002 42.376.8

00Dokum

en3 70.665.400 1

83,32% 6 170.665.400 2,00

1,14

BP2TPROVINS

I RIAU

16

02

06

02 PenyusunanLaporanKeuanganSemesteran

Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran BP2TProvinsi Riau Dokum

en

120.000.0

00

120.000.0

001 10.133.1

00Dokum

en- 875.200 1 2.350.00

0- 807.900 - 6.100.00

0Dokum

en1 10.133.100 1

100,00% 2 30.133.100 2,00

1,51

16

02

06

04 PenyusunanLaporanKeuangan AkhirTahun

Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun BP2TProvinsi Riau Dokum

en

120.000.0

00

120.000.0

001 10.133.1

00Dokum

en- - - 875.200 - - 1 9.257.90

0Dokum

en1 10.133.100 1

100,00% 2 30.133.100 2,00

1,51

16

02

06

05 PenyusunanRevisi RENSTRABP2T ProvinsiRiau

Tersusunnya Revisi Dokumen RENSTRA BP2TProvinsi Riau Dokum

en

1120.000.

000

150.000.0

001 50.000.0

00Dokum

en- - - - - - 1 46.150.0

00Dokum

en1 46.150.000 1

92,30% 2 96.150.000 2,00

0,80 Dianggarkan diAPBDPerubahan

16

02

06

18 vcyhuy Tersusunnya Dokumen Rencana Program danKegiatan BP2T Provinsi Riau Dokum

en

3120.000.

000

3110.000.

0003 75.275.2

00Dokum

en1 10.380.5

00- 9.360.00

01 4.800.00

01 47.433.1

00

3dokum

en3 71.973.600 1

95,61% 6 181.973.600 2,00

1,52

Rata - rata Capaian Kinerja (%) 50,94

18 509.055.200 10,006,47

Predikat Kinerja6 1

602

15

PROGRAMPENINGKATANPROMOSI DANKERJASAMAINVESTASI

Meningkatmya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan

Kegiatan :16

02

15

01 PeningkatanSistemInformasi/Publikasi TentangPelayananPerizinan danNon PerizinanProvinsi

terwujudnya Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan Berbasis Teknologi Informasi danKomunikasi

Paket 1Paket 330.000.

000

2Paket 300.000.

0001 93.657.2

00Aplika

si- 6.087.20

0- 11.450.0

001 67.723.0

00- 7.370.00

0Aplika

si1 92.630.200 1

98,90%

#VALUE! 392.630.200

#VALUE! 1,19

BP2TPROVINS

I RIAU

AdanyaPewrbedaansatuantarget di2016

16

02

15

02 Sosialisasi,Promosi, danPublikasiPelayananPerizinan danNon Perizinan

Tersedianya Media Informasi tentang Perizinan danNon Perizinan

Jenis 2Jenis 500.000.

000

2 Jenis300.000.

0003 286.989.

200 JenisMediaInformasi

- 2.400.000

- 3.600.000

1 7.189.200

2 238.707.000

JenisMediaInform

asi

3 251.896.200

187,77

%#VALUE

! 551.896.200#VALUE! 1,10 Adanya

Pewrbedaansatuantarget di2016

16

02

15

03 KoordinasiTeknisPelayananPerizinan danNon Perizinan

Terkoordinasinya Penerbitan Perizinan dan NonPerizinan Kab/Ko

ta

12385.000.

000

8200.000.

000

12282.652.

400Kab/Ko

ta

16.257.50

0

314.400.0

003 16.657.5

005 227.342.

400

Kab/Kota 12 264.657.40

01

93,63% 20 464.657.400 1,67

1,21



16

02

15

04 Penerapan danPengendalianManejemen MutuPelayanan

Terukurnya Mutu Pelayanan Badan PelayananPerizinan Terpadu Provinsi Riau Lapora

n

2150.000.

000

12130.221.

3002 114.474.

400Lapora

n- 4.504.40

01 7.200.00

0- 7.020.00

01 93.300.0

00Lapora

n2 112.024.40

01

97,86% 14 242.245.700 7,00

1,61

16

02

15

030

Pembuatan DataSurvey Perizinandan NonPerizinanBerbasis SIG

Terukurnya Mutu Pelayanan Badan PelayananPerizinan Terpadu Provinsi Riau

Paket 1-

-- 1 193.993.

350

Paket- - - - - - 1 180.237.

675

paket1 180.237.67

51

92,91% 1 180.237.675 1,00

#DIV/0!

Rata - rata Capaian Kinerja (%) 50,95 #####

## 1.651.429.500

#VALUE!

5,12

Predikat Kinerja7 1

602

16

PROGRAMPENINGKATANIKLIMINVESTASI DANREALISASIINVESTASI

Meningkanya Akuntabilitas Perizinan dan NonPerizinan

..

Kegiatan :

16

02

16

12 PeningkatanKinerja TimTeknis Perizinandan NonPerizinan

Optimalisasi Koordinasi Tim Teknis SurveyPerizinan dan Non Perizinan Lapora

n

1Lapora

n850.000.

000

1Lapora

n400.000.

000100 629.937.

800

BAP15 83.550.7

0015 94.762.5

0035 226.728.

80035 211.600.

500

BAP100

616.642.500

197,89

%#VALUE

! 1.016.642.500#VALUE! 1,20

BP2TPROVINS

I RIAU

AdanyaPewrbedaansatuantarget di2016

16

02

16

13 Inventarisasi danVerifikasiPerizinan danNon Perizinan

Tersedianya Laporan Hasil Inventarisasi danVerifikasi Perizinan dan Non Perizinan Lapora

n

1250.000.

000

1223.722.

00012 28.679.3

50kab/kot

a- - - - - - - -

Tahun- - -

0,00%1 223.722.000 1

0,89

16

02

16

17 Monitoring danEvaluasiPenerbitanPerizinan danNon Perizinan

Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan danNon Perizinan Lapora

n

12Lapor

an350.000.

000

12Lapora

n78.495.0

001 108.178.

900Lapora

nMonev

- 3.785.900

1 20.427.500

- 28.993.000

- 51.132.500

Laporan

Monev

1 104.338.900

196,45

%#VALUE

! 182.833.900#VALUE! 0,52

16

02

16

15 RapatKoordinasiPelayananTerpadu SatuPintu Se-Provinsi Riau

Terlaksananya Rapat Koordinasi PelayananTerpadu Kabupaten/Kota se Provinsi Riau Lapora

n

1 240.900.000

1 240.900.000 1

222.929.300

Laporan - - - - 1 48.402.8

00- 159.244.

000Lapora

n1 207.646.80

01

93,14% 2 448.546.800 2

1,86



16

02

21

02 PenyusunanDokumenKetatalaksanaanPelayananTerpadu

Tersedianya Standar Operasional ProsedurPerizinan dan Non Perizinan

- --

4Dokumen SOPdamn 1Dokumen SP

150.000.000

- --

- - - - - - - --

- - -0,00% #VALUE

! 150.000.000#VALUE! #DIV/

0!

BP2TPROVINS

I RIAU

16

02

19

01 Monitoring danEvaluasiKelembagaanPTSP Se-Provinsi Riau

Terlaksananya Evaluasi dan MonitoringKelembagaan PTSP se-Provinsi Riau

- 12Lapor

an200.000.000

12Kab/K

ota100.000.000

--

-- - - - - - -

-- - -

0,00% #VALUE! 100.000.000

#VALUE! 0,50

16

02

16

18 PengelolaanPenangananPengaduanPerizinan danNon Perizinan

Terlaksananya Koordinasi Penanganan PengaduanPerizinan dan Non Perizinan Lapora

n

1lapora

n400.000.

000

1laporan 155.540.

100

90Org

2Paket

25.014.000

90 Org2 Paket - - - - - - - -

90 Org2 Paket - - -

0,00% #VALUE! 155.540.100

#VALUE! 0,39

Rata - rata Capaian Kinerja (%) 30,96 #####

## 2.277.285.300

#VALUE!

#####

Predikat Kinerja

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM 308.026.870

768.642.986

939.769.863

########## 4.019.771.

680

TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 7) 27,00

0,95 #######

9.105.150.080,00

#VALUE!

#####

PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s.d PROGRAM 7)Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Triwulan Berikutnya :Tindak Lanjut yang Diperlukan dalam Renja SKPD Tahun Berikutnya :



2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Renja BPMPD Tahun2016 dan Capaian Renstra BPMPD

Evaluasi pelaksanaan kinerja dilakukan terhadap pelaksanaan

Rencana Kerja (RENJA) Badan Penanaman Modal Promosi

Daerah Provinsi Riau Tahun 2016. Berkaitan dengan sedang

disusunnya Renstra SKPD Badan Penanaman Modal Promosi

Daerah Provinsi Riau Tahun Tahun 2017 – 2019 dan

mempertimbangkan bahwa Rencana Kerja (RENJA) Badan

Penanaman Modal Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

merupakan Rencana Kerja tahun ke tiga dalam periode

tersebut, maka berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun

2010, pengisian tabel tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Riau s/d tahun berjalan hanya mencantumkan

program/kegiatan, indikator kinerja program serta target akhir

periode Renstra SKPD Tahun 2019. Pencapaian kinerja

kegiatan yang menjadi indikator kinerja utama Badan

Penanaman Modal Promosi Daerah Provinsi Riau dicapai

melalui program dan kegiatan yang uraiannya evaluasinya

dapat dilihat pada Tabel :







2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN SKPD

A. Pendapatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau tidak

memiliki anggaran pendapatan.

B. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2016, Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp.

19.794.021.248.00, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp. 15.358.110.598.00, dan Belanja Langsung

sebesar Rp. 4.435.910.650.00, dijabarkan dalam 7 Program

dan 29 Kegiatan.

2.2.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD TahunAnggaran 2016 Pada Badan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Riau.

alam struktur keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) Tahun 2016 pada Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja

menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib

Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja daerah

menurut fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau

termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi.

Dana anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau yang dialokasikan



pada ABPD Provinsi Riau Tahun 2016 setelah perubahan seluruhnya

berjumlah Rp. 19.794.021.248,00- (sembilan belas milyar tujuh ratus

sembilan puluh empat juta dua puluh satu ribu dua ratus empat

puluh delapan rupiah), dengan uraian serta realisasi anggaran

sebagai berikut

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Badan Pela yanan Perizinan TerpaduProvinsi Riau Tahun 2016

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Badan Penanaman Modal danPromosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

I. PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00II. BELANJA DAERAH 19.171.731.248,00 16.290.758.250,00 84,971. Belanja Tidak Langsung 15.358.110.598,00 12.677.559.895,00 82,552. Belanja Langsung 4.435.910.650,00 4.200.009.355,00 94,68

a. Belanja Pegawai 453.960.000,00 441.460.000,00 97,25b. Belanja Barang dan Jasa 3.359.660.650,00 3.171.738.355,00 94,41c. Belanja Modal 622.290.000,00 586.811.000,00 94,30

%No. Uraian Jumlah (Rp.) Realisasi (Rp.)

Sumber : Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan BP2T Provinsi Riau.

Anggaran Belanja Tidak Langsung dialokasikan untuk

membiayai

Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan serta Tambahan

Penghasilan PNS sebesar Rp.15.358.110.598,00,- (lima belas

milyar tiga ratus lima puluh delapan juta seratus sepuluh ribu

lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar

Rp. 12.677.559.895,- (dua belas milyar enam ratus tujuh puluh

tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus

sembilan puluh lima rupiah) atau 82,55 persen.

Anggaran Belanja Langsung dialokasikan sebesar

Rp.4.435.910.650,- (empat milyar emapt ratus ratus tiga puluh

lima juta sembilan ratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh

rupiah) terealisasi sebesar Rp.4.200.009.355,00- (empat milyar



dua ratus juta sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah)

atau 94,68 persen digunakan untuk melaksanakan 28 (dua

puluh delapan) kegiatan pada 7 (tujuh) program.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

sesuai dengan APBD Provinsi Riau dan Rencana Kinerja Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2016 melalui

kegiatan-kegiatan yang uraiannya dapat dijelaskan sebagai

berikut:

A. Program Penunjang (Program SKPD)

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program

Pelayanan Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai

berikut :

Kegiatan :

a. Penyediaan jasa surat menyuratUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.9.900.000,- (sembilan juta sembilan ratus ribu

rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.9.630.500,-

(sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu lima

ratus rupiah) Melalui kegiatan ini telah tersedianya

pelayanan administrasi surat menyurat selama 1

tahun.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya airdan listrikUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.81.000.000,- (delapan puluh satu juta rupiah)

dan terealisasi sebesar Rp. 62.788.768,- (enam

puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan



ribu tujuh ratus enam puluh delapan rupiah).

Melalui kegiatan ini telah tersedianya fasilitas

kantor dan sarana komunikasi informasi berupa

langganan telepon dan operasional website/internet

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi

Riau.

c. Penyediaan alat tulis kantorUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.147.000.000,- (seratus empat puluh tujuh juta


(seratus empat puluh enam juta enam ratus tiga

puluh delapan ribu empat ratus rupiah). Melalui

kegiatan ini telah tersedianya alat tulis kantor

sebanyak 457jenis untuk keperluan kantor selama

1 tahun.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.132.261.000,- (seratus tiga puluh dua juta dua

ratus enam puluh satu ribu rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp.131.170.000,- (seratus tiga puluh satu

juta seratus tujuh puluh ribu rupiah). Melalui

kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan

penggandaan sebanyak 14 jenis untuk keperluan

kantor selama 1 tahun.

e. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantorUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.380.885.400,- (tiga ratus delapan puluh juta

delapan ratus delapan puluh lima ribu empat ratus




(tiga ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus

sembilan puluh delapan ribu rupiah).

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-UndanganUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.59.120.000,- (lima puluh sembilan juta seraus

dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.57.980.000,- (lima puluh tujuh juta sembilan

ratus delapan puluh ribu rupiah).

Melalui kegiatan ini telah tersedianya bahan

bacaan sebanyak 3 jenis kegiatan, yaitu bahan

bacaan terbitan berkala (harian) berupa koran serta

buku ilmu pengetahuan umumdan buku peraturan

perundang-undangan.

g. Penyediaan Makanan dan MinumanUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.202.745.000,- (dua ratus dua juta tujuh ratus

empat puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp.202.726.900,- (dua ratus dua juta tujuh

ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).

Melalui kegiatan ini telah tersedianya makan dan

minum keperluan kantor serta untuk keperluan

rapat, tamu dan kegiatan lainnya selama 1 tahun.

h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerahUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.247.487.000,- (dua ratus empat puluh tujuh

juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

dan terealisasi sebesar Rp.238.162.490



,- (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus enam

puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh

rupiah). Melalui kegiatan ini menunjang

keikutsertaan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi selama 1 tahun.

2. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah

sebagai berikut :

a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp. 98.897.425,- (sembilan

puluh delapan juta delapan ratus sembilan puluh

tujuh ribu empat ratus dua puluh lima rupiah).

Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya mobil

jabatan sebanyak 6 unit kendaraan roda empat

secara rutin/berkala.

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedungkantorUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.146.800.000,- (seratus empat puluh enam juta

delapan ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.146.458.000,- (seratus empat puluh enam juta

empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya peralatan

gedung kantor melalui service rutin, penggantian



tinta mesin fotocopy, perbaikan dan penggantian

alat komputer, pemeliharaan telepon, perbaikan

dan penggantian instansi listrik / telepon,

pemeliharaan komputer secara rutin / berkala.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Peningkatan Disiplin Aparatur ini adalah sebagai

berikut:

a. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentuUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.109.848.000,- (seratus sembilan juta delapan

ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp.108.673.000,- (seratus

delapan juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu

rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedia pakaian

sebanyak 2 jenis .

b. Pembinaan fisik dan Mental AparaturUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam

ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.35.525.000,- (tiga puluh lima juta lima ratus

dua puluh lima ribu rupiah). Melalui kegiatan ini

tersedianya penunjang kegiatan pembinaan mental

dan fisik aparatur (Provinsi Riau) selama 1 tahun.



4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini

adalah sebagai berikut:

a. Pendidikan Dan Pelatihan FormalUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.267.660.000,- (dua ratus enam puluh tujuh juta

enam ratus enam puluh ribu rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp.237.959.597,-(dua ratus tiga

puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh

sembilan ribu lima ratus sembilan puluh tujuh

rupiah).

Melalui kegiatan ini sebanyak 40 pegawai telah

diikutsertakan dalam bimtek, diklat di luar Provinsi

Riau dan di dalam Provinsi Riau.

b. Peningkatan Dan Pengembangan KapasitasSumber Daya AparaturUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.338.451.700,- (tiga ratus tiga puluh delapan

juta empat ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus


(tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh

puluh dua ribu rupiah).

5. Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan


Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan



Pencapaian Kinerja dan Keuangan ini adalah sebagai

berikut :

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPDUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.84.807.600,- (delapan puluh empat juta delapan

ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp.70.665.400,- (tujuh puluh juta enam

ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Melalui kegiatan ini telah tersusun laporan capaian

kinerja/realisasi fisik dan keuangan kegiatan

belanja langsung setiap bulannya.

b. Penyusunan laporan keuangan semesteranUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.10.133.100,- (sepuluh juta seratus tiga puluh

tiga ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar


tiga ribu seratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah

tersusunnya laporan keuangan semesteran.

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar


tiga ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar


tiga ribu seratus rupiah. Melalui kegiatan ini telah

tersusunnya laporan keuanganakhir tahunan

berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).



d. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPDUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.75.275.200,- (tujuh puluh lima juta dua ratus

tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp.71.973.600,- (tujuh puluh

satu juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu

enam ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah

tersusunnya dokumen rencana program/kegiatan

dan anggaran Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Riau.

e. Review Rencana Strategis (RENSTRA) SKPDUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp.46.150.000,- (empat puluh

enam juta seratus lima puluh ribu rupiah). Melalui

kegiatan ini telah tersedianya dokumen renstra

BP2T Provinsi Riautahun 2015-2018.

6. Program Peningkatan Promosi dan KerjasamaInvestasi


Peningkatan Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan


a. Peningkatan Sistem Informasi/Publikasi tentangPelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.93.657.200,- (sembilan puluh tiga juta enam

ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp.92.630.200,- (sembilan

puluh dua juta enam ratus tiga puluh rubu dua



ratus rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya

informasi pelayanan perizinan dan non perizinan

pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi

Riau Tahun 2016.

b. Sosialisasi Promosi dan Publikasi PelayananPerizinan dan Non Perizinan


Rp.286.989.200,- (dua ratus delapan puluh enam

juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu

dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.251.896.200,- (dua ratus lima puluh satu juta

delapan ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus

rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya informasi

untuk masyarakat dan pelaku dunia usaha tentang

perizinan dan non perizinan melalui pameran,

media cetak dan media elektronik Tahun 2016.

c. Koordinasi Teknis Pelayanan Perizinan Dan NonPerizinan


Rp.282.652.400,- (dua ratus delapan puluh dua

juta enam ratus lima puluh dua ribuempat ratus


(dua ratus enam puluh empat juta enam ratus lima

puluh tujuh ribu empat ratus rupiah). Melalui

kegiatan ini terlaksananya koordinasi perizinan dan

non perizinan se – Provinsi Riau Tahun 2016.



d. Penerapan Pengendalian Managemen MutuPelayanan


Rp.114.474.400,- (seratus empat belas juta empat

ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus rupiah)

dan terealisasi sebesar Rp.112.024.400,- (seratus

dua belas juta dua puluh empat ribu empat ratus

rupiah). Melalui kegiatan ini terukurnya mutu

pelayanan Badan Pelayanan Perizinan dan Non

Perizinan padaBadan Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Riau Tahun 2015.

e. Pembuatan Data Survey Perizinan Dan NonPerizinan Berbasis SIG


Rp.193.993.350,- (seratus sembilan puluh tiga juta

sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus

lima puluh rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.180.237.675,- (seratus delapan puluh juta dua

ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh

lima rupiah). Melalui kegiatan ini terbangunnya

perangkat database survey perizinan dan non

perizinan berbasis informasi geografis Tahun 2016.

7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi






a. Peningkatan Kinerja Tim Teknis BadanPelayanan Perizinan Terpadu Provinsi RiauUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.629.937.800,- (enam ratus dua puluh sembilan

juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu delapan

ratus rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.616.642.500,- (enam ratus enam belas juta

enam ratus empat puluh dua ribu lima ratus

rupiah). Melalui kegiatan ini terlaksana survey

turun ke lapangan terkait proses penerbitan

perizinan yang direalisasikan dengan akurat.

b. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinandan Non perizinan


Rp.108.178.900,- (seratus delapan juta seratus

tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah)

dan terealisasi sebesar Rp.104.338.900.,- (seratus

empat juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu

sembilan ratus rupiah). Melalui kegiatan ini

Termonitornya dan Terevaluasinya penerbitan

Perizinan dan Non perizinan yang Telah di

keluarkan.

c. Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu PintuSe–Provinsi Riau


Rp.222.920.300,- (dua ratus dua puluh dua juta

sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus




(dua ratus tujuh juta enam ratus empat puluh

enam ribu delapan ratus rupiah).

Melalui kegiatan ini tersedianya wadah komunikasi

dan koordinasi penyelenggaraan pelayanan terpadu

Provinsi Riau Tahun 2016

2.2.2 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan APBD TahunAnggaran 2016 Pada Badan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi Riau

A. Pendapatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya,

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau

Riau tidak memiliki anggaran pendapatan.

B. Belanja

Pada Tahun Anggaran 2016, Badan Penanaman Modal dan

Promosi Daerah Provinsi Riau dialokasikan anggaran sebesar Rp.

19.794.021.248.00, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp.10.011.989.853,61,- (Sepuluh milyar sebelas juta

Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu enam puluh satu

rupiah) dan Belanja Langsung sebesar Rp.5.521.472.955,00,-

(Lima milyar lima ratus dua puluh satu juta empat ratus tujuh

puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh lima rupiah)

dijabarkan dalam 40 (empat puluh) kegiatan pada 7 (tujuh)

program.

alam struktur keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) Tahun 2016 pada Badan Penanaman Modal

dan Promosi Daerah Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi



belanja menurut urusan merupakan SKPD yang melaksanakan

Urusan Wajib Penanaman Modal, dan berdasarkan klasifikasi belanja

daerah menurut fungsi Badan Penanaman Modal dan Promosi

Daerah Provinsi Riau termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi

Ekonomi.


Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau yang

dialokasikan pada ABPD Provinsi Riau Tahun 2016 setelah

perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 15.533.462.808,61,- (Lima

belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus enam puluh

dua ribu delapan ratus delapan enam puluh satu rupiah), dengan

uraian serta realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Badan Penanaman Modal danPromosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2016

I. PENDAPATAN 0.00 0.00 0.00II. BELANJA DAERAH 15,533,462,808.00 13,011,390,722.00 83.761. Belanja Tidak Langsung 10,011,989,853.00 8,855,535,313.00 88.452. Belanja Langsung 5,521,472,955.00 4,155,855,409.00 75.27

a. Belanja Pegawai 314,315,000.00 212,465,000.00 67.60b. Belanja Barang dan Jasa 5,040,157,955.00 4,387,457,820.00 87.05c. Belanja Modal 167,000,000.00 159,263,000.00 95.37

%No. Uraian Jumlah (Rp.) Realisasi (Rp.)

Sumber : Sub. Bagian Keuangan dan Perlengkapan BPMPD Provinsi Riau.


membiayai


Penghasilan PNS sebesar Rp.10.011.989.853,61,- (Sepuluh

milyar sebelas juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu

enam puluh satu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 8.855.535.313,-



(Delapan milyar delapan ratus lima puluh lima juta lima ratus

tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah) atau 88,45

persen.


Rp.5.521.472.955,00,- (Lima milyar lima ratus dua puluh satu

juta empat ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima

puluh lima rupiah) terealisasi sebesar Rp. 4.759.185.820,-

(Empat milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta seratus

delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau

86,19 persen digunakan untuk melaksanakan 40 (empat puluh)

kegiatan pada 7 (tujuh) program.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan

sesuai dengan APBD Provinsi Riau dan Rencana Kinerja Badan

Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun

2016 melalui kegiatan-kegiatan yang uraiannya dapat dijelaskan

sebagai berikut:

A. Program Penunjang (Program SKPD)


Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan

Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai berikut :


Rp.72.980.000,- (Tujuh puluh dua juta Sembilan ratus

delapan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.61.200.000,- (Enam puluh satu juta dua ratus ribu

Rupiah) Melalui kegiatan ini telah tersedianya pelayanan

administrasi surat menyurat selama 1 tahun.



b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danListrikUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp. 56.279.626,- (Lima puluh enam juta

dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus dua

puluh enam rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya

fasilitas kantor dan sarana komunikasi informasi berupa

langganan telepon dan operasional website/internet pada

Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi

Riau.

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan KantorUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.54.200.000,- (Lima puluh empat juta dua ratus ribu

rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.23.651.700,- (Dua puluh

tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus

rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya peralatan

dan perlengkapan kantor yang menunjang seluruh

operasional kegiatan pada Badan Penanaman Modal dan

Promosi Daerah Provinsi Riau

d. Penyediaan Alat Tulis KantorUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp.146.619.000,- (Seratus empat puluh

enam juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah). Melalui

kegiatan ini telah tersedianya alat tulis kantor selama 1

tahun.



e. Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.89.400.000,- (Delapan puluh sembilan juta empat ratus

ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.38.820.000,- (Tiga

puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Melalui kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan

penggandaan untuk keperluan kantor selama 1 tahun.

f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.169.720.000,- (Seratus enam puluh sembilan juta tujuh

ratus dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.161.983.000,- (Seratus enam puluh satu juta sembilan

ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Melalui kegiatan ini telah tersedianya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor pada BPMPD Provinsi Riau selam 1

tahun.

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undanganUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.80.300.000,- (Delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah)

dan terealisasi sebesar Rp.55.800.000,- (Lima puluh lima

juta delapan ratus ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah

tersedianya bahan bacaan berupa harian surat kabar

(koran) dan majalah.

h. Penyediaan Makanan dan MinumanUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.139.145.000,- (Seratus tiga puluh sembilan juta seratus

empat puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.121.395.000,- (Seratus dua puluh satu juta tiga ratus



sembilan puluh lima ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah

tersedianya makan dan minum keperluan kantor sebanyak

4770 orang serta untuk keperluan rapat, tamu dan

kegiatan lainnya selama 1 tahun.

i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar DaerahUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.400.000.000,- (Empat ratus juta rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp.339.003.421,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan

juta tiga ribu empat ratus dua puluh satu rupiah). Melalui

kegiatan ini menunjang keikutsertaan Badan Penanaman

Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau dalam rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi selama 1 tahun.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Aparatur ini adalah sebagai berikut :

a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil JabatanUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar


terealisasi sebesar Rp. 74.428.473,- (Tujuh puluh empat

juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus tujuh

puluh tiga rupiah). Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya

mobil jabatan sebanyak 2 unit kendaraan roda empat

secara rutin/berkala.

b. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan GedungKantor


Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp.70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). Melalui



kegiatan ini telah terpeliharanya peralatan gedung kantor

melalui service rutin, penggantian tinta mesin fotocopy,

perbaikan dan penggantian alat komputer, pemeliharaan

telepon, perbaikan dan penggantian instansi listrik /

telepon, pemeliharaan komputer secara rutin / berkala.

c. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung KantorUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar


terealisasi sebesar Rp.25.080.000,- (Dua puluh lima juta

delapan puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah

terpeliharanya peralatan gedung kantor melalui perbaikan

sarana dan prasarana ruangan gedung kantor, perbaikan

audio visual, perbaikan dan pemeliharaan CCTV secara

rutin / berkala.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur


Disiplin Aparatur ini adalah sebagai berikut:

a. Pembinaan Fisik dan Mental AparaturUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.17.400.000,- (Tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah)

dan terealisasi sebesar Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus

ribu rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya penunjang

kegiatan pembinaan mental dan fisik aparatur (Provinsi

Riau) selama 1 tahun.

b. Pengadaan Pakaian Olahraga Beserta Kelengkapannya


Rp.57.000.000,- (Lima puluh tujuh juta rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp.46.020.000,- (Empat puluh enam juta



dua puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedia

pakaian olahraga pria dan wanita sebanyak 95 stel beserta

sepatu dan kaos kaki.

c. Pengadaan Pakaian Melayu dan PerlengkapannyaUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.58.500.000,- (Lima puluh delapan juta lima ratus ribu

rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.49.368.000,- (Empat

puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh delapan ribu

rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedia pakaian melayu

pria dan wanita sebanyak 90 stel.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Kapasitas Sumber Daya Aparatur ini adalah sebagai

berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan Formal


Rp.95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp.92.963.150,-(Sembilan puluh dua

juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu seratus lima

puluh rupiah). Melalui kegiatan ini telah terwujudnya

peningkatan kualitas kerja aparatur.

b. Peningkatan Kinerja Aparatur Pengelolaan danPenatausahaan KeuanganUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.48.000.000,- (Empat puluh delapan juta rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp.35.565.100,- (Tiga puluh lima juta

lima ratus enam puluh lima ribu seratus rupiah). Melalui



kegiatan ini telah terciptanya laporan keuangan yang

qualified dan valid.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem PelaporanPencapaian Kinerja dan Keuangan


Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan

Keuangan ini adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPDUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.90.310.000,- (Sembilan puluh juta tiga ratus sepuluh

ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.50.460.400,- (Lima

puluh juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus

rupiah).

Melalui kegiatan ini telah tersusun laporan capaian

kinerja/realisasi fisik dan keuangan kegiatan belanja

langsung setiap bulannya.

b. Penyusunan laporan keuangan semesteranUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.25.400.000,- (dua puluh lima juta empat ratus ribu

rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.4.150.000,- (juta seratus

lima puluh ribu rupiah). Melalui kegiatan ini telah

tersusunnya laporan keuangan semesteran.

c. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.26.250.000,- (Dua puluh enam juta dua ratus lima

puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.6.750.000,-

(Enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Melalui



kegiatan ini telah tersusunnya laporan keuangan akhir

tahunan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca

Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

d. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPDUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.93.750.000,- (Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima


(Tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh

ribu dua ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah

tersusunnya dokumen rencana program/kegiatan dan

anggaran Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Provinsi Riau.

6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Akuntabilitas Perizinan dan Non Perizinan adalah sebagai

berikut:

a. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan PelayananInvestasi


Rp.88.546.637,- (Delapan puluh delapan juta lima ratus

empat puluh enam ribu enam ratus tiga puluh tujuh

rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.82.245.000,- (Delapan

puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Melalui kegiatan ini telah terjadinya peningkatan

kemampuan pelayanan aparatur penanaman modal.



b. Bimbingan dan Penyuluhan Pelaksanaan PenanamanModal


Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp.91.801.800,- (Sembilan puluh satu juta delapan

ratus satu ribu delapan ratus rupiah). Melalui kegiatan ini

telah terwujudnya pemahaman oleh perusahaan

PMA/PMDN dan aparatur penanaman modal mengenai

ketentuan pelaksanaan penanaman modal.

c. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Badan PenanamanModal Daerah


Rp.76.338.000,- (Tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga

puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.67.103.000,- (Enam puluh tujuh juta seratus tiga ribu

rupiah). Melalui kegiatan ini telah terwujudnya sinergi dan

keselarasan program kerja bidang penanaman modal.

d. Promosi Luar Negeri


Rp.265.064.000,- (Dua ratus enam puluh lima juta enam

puluh empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.262.778.500,- (Dua ratus enam puluh dua juta tujuh

ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Melalui

kegiatan ini telah tersebarnya informasi tentang segala

potensi, sumber daya, peluang bisnis dan investasi melalui

promosi luar negeri.



e. Promosi Dalam Negeri


Rp.144.700.000,- (Seratus empat puluh empat juta tujuh

ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.134.410.000,-

(Seratus tiga puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu

rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersebarnya informasi

tentang segala potensi, sumber daya, peluang bisnis dan

investasi melalui promosi dalam negeri.

f. Riau Expo


Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp.176.531.500,- (Seratus tujuh puluh enam juta

lima ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah). Melalui

kegiatan ini telah tersebarnya informasi tentang segala

potensi, sumber daya, peluang bisnis, dan investasi melalui

kegiatan pameran pembangunan Riau Expo.

g. Koordinasi dan Sinkronisasi Program Kerja BidangPenanaman Modal


Rp.112.984.500,- (Seratus dua belas juta sembilan ratus

delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp.102.761.400,- (Seratus dua juta tujuh ratus

enam puluh satu ribu empat ratus rupiah). Melalui

kegiatan ini telah terevaluasinya perencanaan dan

pelaksanaan penanaman modal antara Pemerintah Provinsi

Riau dengan Pemerintah Pusat.



h. Pelaksanaan Warta Promosi Daerah


Rp.256.530.000,- (Dua ratus lima puluh enam juta lima

ratus tiga puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.233.656.000,- (Dua ratus tiga puluh tiga juta enam

ratus lima puluh enam ribu rupiah). Melalui kegiatan ini

telah tersedianya data/informasi umum tentang daerah

Riau dengan segala potensi sumber daya, peluang investasi

dan daya tarik wisata secara berkala melalui media cetak.

i. Pelayanan Calon Investor Dalam Pelaksanaan Investasi


Rp.64.618.394,- (Enam puluh empat juta enam ratus

delapan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah)

dan terealisasi sebesar Rp.64.560.000,- (Enam puluh

empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah). Melalui

kegiatan ini telah terwujudnya peningkatan pelayanan

kepada calon investor pada masa pra investasi.

7.Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi


Iklim Investasi dan Realisasi Investasi adalah sebagai berikut:

a. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di BidangInvestasiUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.98.229.472,- (Sembilan puluh delapan juta dua ratus

dua puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh dua

rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.97.773.550,- (Sembilan

puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu lima



ratus lima puluh rupiah). Melalui kegiatan ini telah

terselesaikannya 4 permasalahan investasi yang dilaporkan

oleh investor..

b. Konsolidasi Perencanaan dan Pelaksanaan PenanamanModalUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.47.500.000,- (Empat puluh tujuh juta lima ratus ribu

rupiah ) dan terealisasi sebesar Rp.42.223.200,- (Empat

puluh dua juta dua ratus dua puluh tiga ribu dua ratus

rupiah). Melalui kegiatan ini telah terevaluasinya

perencanaan dan pelaksanaan penanaman dengan

Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

c. Pemberian Penghargaan (Investment Award) KepadaKabupaten / Kota Yang Menunjang Iklim Investasi


Rp.600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp.517.924.300.,- (Lima ratus tujuh belas juta

sembilan ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah).

Melalui kegiatan ini terrciptanya iklim investasi yang sehat

dan berkelanjutan dan meningkatkan motivasi

kabupaten/kota dalam menciptakan iklim ivestasi yang

kondusif.

d. Sinkronisasi dan Pemutakhiran Data Investasi PMDN /PMA


Rp.127.550.000,- (Seratus dua puluh tujuh juta lima ratus

lima puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.120.700.600,- (Seratus dua puluh juta tujuh ratus ribu

enam ratus rupiah). Melalui kegiatan ini terdapatnya



keseragaman data investasi PMDN/PMA yang mutakhir

antara Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah

Kabupaten/Kota se Provinsi Riau dengan BKPM.

8.Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana danPrasarana Daerah

a. Pengadaan Buku Statistik Investasi Daerah


Rp.66.340.000,- (Enam puluh enam juta tiga ratus empat


(Enam puluh lima juta seratus empat puluh sembilan ribu

enam ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah tersedianya

data/informasi perkembangan realisasi investasi

PMA/PMDN yang akurat.

b. Pencetakan Bahan Publikasi dan Promosi Daerah


Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp.113.956.000,- (Seratus tiga belas juta

sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah). Melalui

kegiatan ini telah tersedianya data/informasi umum tentang

daerah Riau pada 12 daerah Kabupaten/Kota se- Provinsi

Riau.

c. Focus Group Discussion(FGD) Pengembangan PotensiInvestasi Daerah


Rp.130.000.000,- (Seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan

terealisasi sebesar Rp.119.176.000,- (Seratus sembilan belas

juta seratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Melalui



kegiatan ini telah terwujudnya kesepakatan terhadap arah

pemetaan dan pengembangan penanaman modal Provinsi

Riau.

d. Koordinasi Pengembangan Gedung Pusat PromosiSumatera (SPC) Batam


Rp.93.636.507,- (Sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga

puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp.89.255.700,- (Delapan puluh sembilan juta dua

ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus rupiah). Melalui

kegiatan ini telah terwujudnya Pusat Kegiatan Promosi

Sumatera.

e. Penyusunan Database Potensi dan Peluang InvestasiKabupaten / Kota se- Provinsi Riau


Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan terealisasi

sebesar Rp.190.049.000,- (Seratus sembilan puluh juta

empat puluh sembilan ribu rupiah). Melalui kegiatan ini

telah tersedianya buku data base potensi dan peluang

investasi 2 kabupaten / kota.

f. Penyusunan Project Proposal Investasi


Rp.662.080.445,- (Enam ratus enam puluh dua juta

delapan puluh ribu empat ratus empat puluh lima rupiah)

dan terealisasi sebesar Rp.585.213.600,- (Lima ratus

delapan puluh lima juta dua ratus tiga belas ribu enam



ratus rupiah). Melalui kegiatan ini telah terlaksananya 2

buah dokumen Project Proposal Potensi Unggulan Investasi.

2.3.1 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAANTUGAS DAN FUNGSI BADAN PELAYANANPERIZINAN TERPADUBadan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau sebagai

penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu dibentuk

melalui Peraturan Gubernur Riau Peraturan Daerah Provinsi

Riau Nomor 8 Tahun 2008 yang telah dirubah menjadi

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014

tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi

Riau, yang secara legal-formal berdasarkan pada Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata

Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau merupakan

unsur penunjang tugas tertentu Pemerintah Provinsi Riau

yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada dibawah

dan bertanggungjawab kepada Gubernur Riau melalui

Sekretaris Daerah Provinsi Riau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Provinsi Riau mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

2. Koordinasi kegiatan survey di lapangan terhadap

permohonan perizinan dan non perizinan;



3. Pengelolaan pengaduan masyarakat dengan koordinasi

instansi terkait;

4. Pengelolaan informasi perizinan dan non perizinan;

5. Pengawasan atas pelaksanaan tugasnya;

6. Pelaksanaan pelayanan teknis adminstrasi Badan;

7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan Gubernur

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga

Teknis Daerah Provinsi Riau, susunan organisasi Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau, terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretaris, terdiri dari :

a. Sub Bagian Perencanaan Pogram

b. Sub Bagian Umum;

c. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

3. Bidang Perizinan dan Rekomendasi

a. Tim Teknis

4. Bidang Survey

a. Tim Teknis

5. Bidang Penanganan Pengaduan

a. Tim Teknis

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun

2015 tentang Uraian Tugas Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Provinsi Riau, tugas dan fungsi masing-masing unit

kerja pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi

Riau adalah :



1. SekretariatSekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian

Keuangan dan Perlengkapan Serta Sub Bagian Umum

menyelenggarakan fungsi :

1) Penyelenggaraan perencanaan pada Sub Bagian

Perencanaan Program, Sub Bagian Keuangan dan

Perlengkapan Serta Sub Bagian Umum;

2) Penyelenggaraaan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian


Perlengkapan serta Sub Bagian Umum;

3) Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka

penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Sub Bagian


Perlengkapan serta Sub Bagian Umum;

4) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan

dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada

Sub Bagian Perencanaan Program, Sub Bagian

Keuangan dan Perlengkapan Serta Sub bagian Umum;

5) Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan

tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

undangan;

6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Badan.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, antara lain:a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program, dengan tugas :

a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub

Bagian Perencanaan Program berdasarkan tugas, fungsi

dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;



b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi

tugas pokok dan secara lisan agar tugas pokok terbagi

habis;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan

maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan

kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan

membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja

untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang

dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan

karier;

f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-

undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis

serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Sub

Bagian Perencanaan Program secara rutin maupun berkala

untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan

kemampuan;

g. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Badan

tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil

baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan

dalam pengambilan keputusan;

h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai

bidang tugas pokok Sub Bagian Perencanaan Program

secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar

pemecahan masalah;



i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas pokok Sub

Bagian Perencanaan Program berdasarkan disposisi atasan

agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

j. Melaksanakan pekerjaan penyusunan rencana kegiatan,

evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu;

k. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub

Bagian Perencanaan Program berdasarkan capaian

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;

l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan

kepada Sekretaris secara periodik sebagai bahan

pertanggungjawaban;

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Kepala Sub Bagian Umum, dengan tugas:a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub

Bagian Umum berdasarkan tugas, fungsi dan renstra

sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

b. Membagi tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi


habis;











karier;




BagianUmum secara rutin maupun berkala untuk

pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

g. Memberikan saran pertimbangan kepada Sekretaris Badan





bidang tugas pokok Sub Bagian Umum secara rutin

maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;


Bagian Umum berdasarkan disposisi atasan agar tersedia

konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

j. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan

hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu;

k. Mengumpulkan data dan menyiapkan bahan usul kenaikan

pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, pemberian

penghargaan, penempatan formasi, kesejahteraan pegawai,

mutasi, pemberhentian pegawai, diklat, ujian diklat, ujian

dinas, izin belajar, pembuatan kartu pegawai (KARPEG),

Asuransi Kesehatan (ASKES), TASPEN, Kartu Istri/Suami

(Karis/Karsu);



l. Melaksanakan pengadaan barang yang dibutuhkan setelah

berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah;

m. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub

Bagian Umum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan

sebagai bahan penyempurnaannya;

n. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan


pertanggungjawaban;

o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya


c. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan, dengantugas:a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Sub

Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan tugas,

fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan

kegiatan;

b. Membagi tugas pokokkepada bawahan dengan disposisi


habis;











karier;




Bagian Keuangan dan Perlengkapan secara rutin maupun

berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan

kemampuan;

g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretaris Badan





bidang tugas pokok Sub Bagian Keuangan dan

Perlengkapan secara rutin maupun berkala sebagai bahan

dasar pemecahan masalah;


Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan disposisi

atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang

dibutuhkan;

j. Melaksanakan urusan adminsitrasi keuangan, pengelolaan

anggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan

serta iurusan perlengkapan dan peralatan kantor

k. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Sub

Bagian Keuangan dan Perlengkapan berdasarkan capaian

pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;



l. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan


pertanggungjawaban;

m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugasnya


2. Bidang Perizinan dan Rekomendasi

Bidang Perizinan dan Rekomendasi mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan pada bidang pelayanan perizinan

dan non perizinan yang meliputi pengelolaan pelayanan,

meneliti kelengkapan administrasi serta pengawasan prosedur

dan mekanisme pelayanan perizinan dan non perizinan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang Perizinan

dan Rekomendasi mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan perencanaan pada bidang pelayanan

perizinan dan non perizinan;

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas pada bidang pelayanan



penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang pelayanan


4) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam

rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang

pelayanan perizinan dan non perizinan;

5) Pengelolaan penyusunan prosedur dan mekanisme pelayanan


6) Pengelolaan penerimaan berkas permohonan perizinan dan non

perizinan;



7) Pengelolaan pemeriksaan atau penelitian berkas permohonan


8) Pengelolaan pemrosesan perizinan dan non perizinan serta

mengkoordinasikan dengan tim teknis;

9) Pengelolaan penyerahan perizinan dan non perizinan yang telah

selesai kepada pemohon.

10) Penyelenggaraan tugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas dan

fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bidang Perizinan dan Rekomendasi terdiri dari Tim Teknis yang

merupakan kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan

kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan

untuk memberikan masukan/saran teknis terhadap permohonan

perizinan dan non perizinan serta bertanggungjawab kepada

Kepala Badan melalui Kepala Bidang Perizinan dan Rekomendasi.

Tim Teknis mempunyai tugas :

1) Memberikan pertimbangan teknis terhadap permohonan

perizinan dan non perizinan kepada Kepala Badan melalui

Kepala Bidang Perizinan dan Rekomendasi;

2) Membantu menyebarluaskan informasi dan mensosialisasikan

berbagai kebijakan dan peraturan yang terkait dengan


3) Menyediakan bahan dan petunjuk teknis yang berkenaan

dengan perizinan dan non perizinan;

4) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Sesuai dengan dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan instansi yang

melaksanakan pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan



yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau secara

terpadu.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau pada tahun 2016

memproses perizinan dan non perizinan sebanyak 11.106 (sebelas

ribu seratus enam) jenis perizinan dan non perizinan yang terdiri

dari 798 (tujuh ratus sembilan puluh delapan) jenis pelayanan

perizinan dan 10.308 (sepuluh ribu tiga ratus delapan) jenis

pelayanan non perizinan.

Adapun rincian jumlah penyelesaian perizinan dan non perizinan

sepanjang tahun 2016 pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu




Tabel 2.3. Rekapitulasi Perizinan dan Non Perizinan Tahun2016

Sumber : Bidang Perizinan dan Rekomendasi, 2016

NO BIDANG PERIZINAN NONPERIZINAN

JLH KET

1 Tenaga Kerja 244 - 224 -2 Kesatuan Bangsa &

Politik- 10.923 10.923 -

3 Perindustrian danPerdagangan

211 - 211 -

4 Sosial - 7 7 -5 Perternakan dan

Kesehatan Hewan331 - 331 -

6 Perikanan dan Kelautan 54 - 54 -7 Energi dan sumber

Daya Mineral92 2 94 -

8 Bidang Marga 11 - 11 -9 Perhubungan 14 1 15 -10 Kesehatan 993 9 1.002 -11 Lingkungan Hidup 1 - 1 -12 Perkebunan 24 1 25 -

13 Penanam Modal 35 - 35 -

14 Kehutanan - 6 615 Koperasi dan UKM - - -16 Cipta Karya dan

Sumber Daya Air- - - -

17 Pertanahan - - - -16 Pekerjaan Umum dan

Penataan ruangan- - - -

TOTAL 2.010 10.949 12.939 -



3. Bidang SurveyBidang Survey mempunyai tugas pokok menyelenggarakan

urusan pada kegiatan survey lapangan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, pelaporan hasil survey terhadap

permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Survey

mempunyai fungsi:

1) Penyelenggaraan perencanaan pada kegiatan survey

lapangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan,

pelaporan hasil survey terhadap permohonan perizinan

dan non perizinan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan;

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugas padakegiatan survey




undangan;


penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kegiatan survey




undangan;



kegiatan survey lapangan yang meliputi perencanaan,

pelaksanaan, pelaporan hasil survey terhadap



permohonan perizinan dan non perizinan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;

5) Pengelolaan administrasi peninjauan lapangan atau

survey;

6) Pengelolaan perencanaan peninjauan lapangan atau

survey;

7) Pengelolaan pelaksanaan peninjauan lapangan atau

survey bersama tim teknis, kabupaten/kota dan instansi

terkait diluar provinsi;

8) Pengelolaan pelaporan hasil peninjauan lapangan dan

survey;

9) Penyelenggaraantugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas

dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Bidang Survey terdiri dari Tim Teknis yang merupakan

kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja

perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk

memberikan masukan/saran teknis dan melaksanakan

survey bersama Kabupaten/Kota dan instansi terkait di luar

Provinsi dalam rangka penerbitan perizinan dan non perizinan

serta bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala

Bidang Survey.

Hingga akhir tahun 2016 telah dilaksanakan survey terhadap

68 permohonan perizinan dan non perizinan. Adapun rincian

jumlah pelaksanaan survey perizinan dan non perizinan

setiap bulannya sepanjang tahun 2016 pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Provinsi Riau.



Tabel

2.4. Rincian Jumlah Pelaksanaan Survey Tahun 2016

Sumber : BidSumber Bidang Survey BP2T Provinsi Riau, 2016

4. Bidang Penanganan PengaduanBidang Penanganan Pengaduan mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan pada bidang perizinan dan non

perizinan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Provinsi Riau.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Bidang

Penanganan Pengaduan mempunyai fungsi :

1) Penyelenggaraan perencanaan pada bidang perizinan dan

non perizinan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu;

2) Penyelenggaraan pelaksanaan tugaspada bidang perizinan

dan non perizinan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu;


penyelenggaraan tugas dan fungsi pada bidang perizinan

dan non perizinan yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu;

TAHUN PERIZINAN NON PERIZINAN TOTALJANUARI 0 2 4FEBRUARI 0 2 6MARET 12 3 6APRIL 13 0 6MEI 4 0 3JUNI 15 0 9JULI 0 2 5AGUSTUS 2 1 15SEPTEMBER 8 1 12OKTOBER 3 2 8NOVEMBER 1 0 33DESEMBER 10 5 13





bidang perizinan dan non perizinan yang diterbitkan oleh


5) Pengelolaan urusan administrasi penyelesaian pengaduan

pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan


6) Pengelolaan koordinasi penyelesaian pengaduan

pelaksanaan perizinan dan non perizinan bersama Tim

Teknis, Kabupaten/Kota dan Instansi terkait diluar

provinsi;

7) Pengelolaan urusan peninjauan lapangan, penyelesaian

pengaduan pelaksanaan perizinan dan non perizinan

bersama Tim Teknis, Kabupaten/Kota dan Instansi terkait

diluar Provinsi;

8) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan

dan non perizinan yang telah diterbitkan;

9) Penyelenggaraantugas dan fungsi lain sesuai dengan tugas

dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang

penanganan pengaduan dilakukan langkah proaktif

mengantisipasi keluhan/ pengaduan masyarakat terhadap

pelayanan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau.

Langkah proaktif tersebut adalah dengan mengetahui secara

dini tingkat kepuasan masyarakat yang dilakukan melalui

pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan

membandingkan antara harapan dan kebutuhan.



Pengukuran IKM sendiri memiliki 2 (dua) tujuan yaitu :

1) bagi penyelenggara pelayanan, adalah untuk mengetahui

tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan

untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan

kualitas pelayanan publik selanjutnya;

2) bagi masyarakat, sebagai gambaran tentang kinerja

pelayanan unit yang bersangkutan

Pada tahun 2016, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Riau telah melakukan survey IKM mengacu pada

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

Kep/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004

tentangPedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Pelaksanaan

survey IKM dilaksanakan sendiri oleh Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Provinsi Riau dengan periode bulan

Januari s/d September 2015. Untuk Periode Oktober s/d

Desember, pelaksanaan survey IKM dilaksanakan

berdasarkan PerMenPAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014

tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan publik, disederhanakan menjadi 9

(sembilan) unsur sebagai dasar pengukuran.

Kuesioner IKM disampaikan kepada penerimalayanan/masyarakat yang datang untuk yang mengurus izindan non perizinan di Badan Pelayanan Perizinan TerpaduProvinsi Riau dengan mengambil responden sebanyak 1749responden.Dari hasil pengolahan data kuesioner, nilai akhirIKM Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riauadalah 82,25 dengan kategori mutu pelayanan “A (SangatBaik)”. Adapun rata-rata nilai masing-masing unsurpelayanan dapat diuraikan sebagai berikut :



Tabel 2.5. Nilai IKM Per-Unsur Periode Januari s/d September2016 (Sesuai Permenpan No. Kep/25/M.PAN/2/2004)

NO UNSUR PELAYANAN NILAIU 1 Kejelasan Kesesuaian Persyaratan 3235U 2 Prosedur Pelayanan 3234U 3 Kepastian jadwal pelayanan 3262U 4 Kepastian biaya/tariff yang dibayarkan 3640U 5 Kepuasan pelayanan perizinan 3321U 6 Kemampuan petugas pelayanan 3472U 7 Kedisiplinan, kesopanan dan

keramahanpetugas3411

U 8 Pelaksanaan maklumat pelayanan 3232U 9 Proses penanganan pengaduan 3306

Sumber : Bidang Penanganan Pengaduan BP2T Provinsi Riau, 2016

2.3.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAANTUGAS DAN FUNGSI BADAN PENANAMANMODAL DAN PROMOSI DAERAH

Kedudukan BPMPD adalah sebagai lembaga teknis daerah

yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggungjawab

menunjang pelaksanaan otonomi daerah, desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang penanaman

modal dan promosi seluruh potensi daerah.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau No 8

Tahun 2008, BPMPD Provinsi Riau mempunyai tugas pokok:

1. Merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang

penanaman modal dan promosi seluruh potensi daerah;



2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan

menyerasikan perencanaan promosi seluruh potensi daerah

yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah;

3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan di

bidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi

daerah;

4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di

bidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi

daerah;

5. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

program pembangunan di bidang penanaman modal dan

promosi seluruh potensi daerah;

6. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;

7. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup

tugasnya;

8. Melaksanakan pelatihan di bidang penanaman modal dan

promosi seluruh potensi daerah;

9. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur

Riau.

A.Evaluasi Realisasi Anggaran BP2T

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut urusan



merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib


menurut fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi

Riau termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi Ekonomi.

Lebih lanjut pencapaian kinerja Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Provinsi Riau tahun 2016 yang telah ditetapkan,

dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana

tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan pada anggaran

Belanja Langsung maupun anggaran Belanja Tidak Langsung.


Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau yang

dialokasikan pada ABPD Provinsi Riau Tahun 2016 setelah

perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 19.794.021.248,-

(Sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan puluh empat juta

dua puluh satu ribu dua ratus empat puluh delapan rupiah).


membiayai


Penghasilan PNS sebesar Rp.15.358.110.598,- (lima belas

milyar tiga ratus lima puluh delapan juta seraus sepuluh ribu

lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) terealisasi sebesar

Rp. 12.677.559.895,- (dua belas milyar enam ratus tujuh

puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan

ratus sembilan puluh lima rupiah) atau 82,55 persen.


Rp.4.435.910.650,- (empat milyar empat ratus tiga puluh lima

juta sembilan ratus satu ribu enam ratus lima puluh rupiah)

terealisasi sebesar Rp.4.200.009.355,- (empat milyar dua ratus

sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) atau 94,68



persen digunakan untuk melaksanakan 28 (dua puluh

delapan) kegiatan pada 7 (tujuh) program.

Berkaitan dengan sedang disusunnya RENSTRA SKPD Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2014-2018

dan mempertimbangkan bahwa Renja Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2017 merupakan

Renja Tahun ke empat dalam periode tersebut, maka

berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 terhadap

pengisian Tabel 2.1 tentang Rekapitulasi Hasil Evaluasi

Pelaksanaan Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Riau s/d tahun berjalan hanya mencantumkan

program/kegiatan, Indikator kinerja program serta target akhir

periode Renstra.

B. Evaluasi Realisasi Anggaran BPMPD

Dalam struktur keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah (APBD) pada Badan Penanaman Modal dan Promosi

Daerah Provinsi Riau berdasarkan klasifikasi belanja menurut

urusan merupakan SKPD yang melaksanakan Urusan Wajib


menurut fungsi Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah

Provinsi Riau termasuk SKPD yang menjalankan Fungsi

Ekonomi.

Lebih lanjut pencapaian kinerja Badan Penanaman Modal dan

Promosi Daerah Provinsi Riau tahun 2016 yang telah

ditetapkan, dapat terwujud dengan adanya dukungan dana

sebagaimana tertuang dalam APBD, baik yang dialokasikan

pada anggaran Belanja Langsung maupun anggaran Belanja

Tidak Langsung.




Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau

yang dialokasikan pada ABPD Provinsi Riau Tahun 2016

setelah perubahan seluruhnya berjumlah Rp. 15.533.462.808,-

(lima belas milyar lima ratus tiga puluh tiga juta empat ratus

enam puluh dua ribu delapan ratus delapan rupiah).


membiayai


Penghasilan PNS sebesar Rp.10.011.989.853,- (sepuluh milyar

sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu

delapan ratus lima puluh tiga rupiah) terealisasi sebesar Rp.

8.855.535.313,- (Delapan milyar delapan ratus lima puluh lima

juta lima ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah)

atau 88,45 persen.


Rp.5.521.472.955,- (lima milyar liam ratus dua puluh satu juta

empat ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh

lima rupiah) terealisasi sebesar Rp.4.155.855.409,- (empat

milyar seratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh

lima ribu empat ratus sembilan rupiah) atau 75,27 persen

digunakan untuk melaksanakan 28 (dua puluh delapan)

kegiatan pada 7 (tujuh) program.

Berkaitan dengan sedang disusunnya RENSTRA SKPD Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau Tahun 2014-2018

dan mempertimbangkan bahwa Renja Badan Penanaman

Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

merupakan Renja Tahun ke empat dalam periode tersebut,

maka berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

terhadap pengisian Tabel 2.1 tentang Rekapitulasi Hasil



Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Provinsi Riau s/d tahun berjalan hanya

mencantumkan program/kegiatan, Indikator kinerja program

serta target akhir periode Renstra.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibentuk berdasarkan komitmen

Kepala Negara dalam rangka mencegah korupsi dan

menyajikan pelayanan publik yang cepat, tranparan, akuntabel

dan murah.

Terkait dengan program tersebut terdapat dua Kementerian

dan satu Lembaga Tinggi Negara yang terlibat secara langsung

dalam tata kelola pelayanan yang disajikan oleh PTSP, yaitu

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, yaitu

:

1. Kementerian Dalam Negeri Republik IndonesiaVisi Kementerian Dalam Negeri :

“Terwujudnya sistem politik yang demokratis,pemerintahan yang desentralistik, pembangunandaerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan

masyarakat yang partisipasif, dengan didukung sumberdaya aparatur yang profesional dalam wadah Negara

Kesatuan Republik Indonesia”

Pembinaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berada

pada Direktorat Pembangunan Daerah dengan Visi :

Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah,antar daerah dan antar kawasan, serta kemandirian



daerah dalam pengelolaan pembangunan daerah secaraberkelanjutan”

Dengan strategi pencapaian program dalam koridor kebijakan

strategik yaitu Mendorong Penyelenggaraan prinsip-prinsip tata

pemerintahan yang baik dan penerapan reformasi birokrasi.

Bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah

dibutuhkan pelayanan publik yang dapat mendorong

peningkatan investasi dalam rangka mendorong angka

pertumbuhan ekonomi di daerah.

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi Birokrasi Republik Indonesia

Visi yang dirumuskan adalah :

“Mewujudkan Aparatur Negara Yang Bersih, Kompetendan Melayani”

Agar pencapaian dapat dilakukan secara maksimal maka

ditetapkan sasaran strategis yang terkait Pelayanan Terpadu

Satu Pintu yakni mewujudkan pelayanan publik yang terus

menerus meningkat kualitasnya dan yang menjadi indikator

utamanya adalah Skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

rata-rata nasional 80.

Peningkatan pelayanan publik dilakukan melalui rencana aksi :

a. Peningkatan Pelayanan Perizinan :

a.1. Kejelasan Biaya dan Persyaratan Perizinan

a.2. Penyederhanaan Deregulasi Perizinan

Penguatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Pembatasan Waktu Pengurusan Izin

b. Penguatan Budaya Pelayanan Prima melalui :

Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan Publik dan

Maklumat Pelayanan (melalui implementasi UU tentang

Pelayanan Publik dengan pembentukan perwakilan

Komisi Ombudsman di daerah-daerah);

Peningkatan Pelayanan Publik seluruh K/L dan Pemda;

Survei IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat);

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat.

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RepublikIndonesiaMemiliki visi :

“Terwujudnya Iklim Penanaman Modal yang berdayasaing untuk menunjang kualitas perekonomian

Indonesia”

Pengembangan iklim penanaman modal dan iklim usaha

yang kondusif menjadi salah satu prioritas dari sebelah

prioritas nasional dibidang penanaman modal.

Dalam rencana strategis telah dituangkan bahwa iklim

penanaman modal yang kondusif termasuk dalam

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan didaerah dan

telah dilimpahkan kepada daerah kewenangan perizinan

penanaman modal melalui implementasi sistem PTSP

didaerah dan diimbangi peningkatan sistem pelayanan

dikantor BKPM. Hal ini menjadi prioritas dalam rangka

koordinasi pelayanan penanaman modal ditingkat Pemeritah,

Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kab/Kota.



Suatu perkembangan yang positif bagi BKPM adalah dengan

telah dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun

2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Berdasarkan Pepres ini, BKPM menyelenggarakan sistem

PTSP di pusat dan utuk itu BKPM menerima pelimpahan

kewenangan perizinan dan non perizinan dari Instansi

terkait dan Pemerintah Daerah terkait penanaman modal

yang menjadi urusan Pusat.

Disamping itu juga BKPM berwenang menetapkan standar,

norma. Standar dan prosedur serta kelayakan operasi sistem

PTSP yang dijalankan Pemerintah Daerah melalui

implementasi sistem SPEPISE yakni sistem online palayanan

perizinan penanaman modal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari

seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk

memberikan panduan kepada seluruh SKPD Provinsi dalam

menyusun rancangan Renja SKPD dan berfungsi sebagai

koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun

waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan

pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Review terhadap rancangan awal RKPD Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 2. 6.



















BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tahun 2018 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ketiga

periode 2015-2019. Arah kebijakan RPJMN dalam periode ini

merupakan tahapan dalam mewujudkan visi pembangunan

jangka panjang yaitu mewujudkan Indonesia yang mandiri,

maju, adil, dan makmur.

Adapun Tema RPJMN III (2015-2019) adalah :“Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan

menekankan pembangunan daya saing kompetitif perekonomian

berbasis keunggulan SDA, SDM yang berkualitas, serta

kemampuan Iptek yang terus meningkat.”

VISI Pembangunan Nasional untuk tahun 2015-2019 adalah:"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan

Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui 7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN,

yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga

kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan

mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan

kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.



2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan

demokratis berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat

jati diri sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi,

maju, dan sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang

mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

kebudayaan.

9 AGENDA PRIORITAS – NAWA CITA1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap

bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh Warga Negara.

2. Membangun tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif,

demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan.

4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan

reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi,

bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat

Indonesia.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar

internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan

sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.



9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial.

BERDAULAT DALAM BIDANG POLITIK1. Membangun wibawa politik luar negeri dan mereposisi peran

Indonesia dalam isu-isu global.

2. Menguatkan sistem pertahanan negara.

3. Membangun politik keamanan dan ketertiban masyarakat.

4. Mewujudkan profesionalitas intelijen negara.

5. Membangun keterbukaan informasi dan komunikasi publik.

6. Mereformasi sistem dan kelembagaan demokrasi.

7. Memperkuat politik desentralisasi dan otda.

8. Mendedikasikan diri untuk memberdayakan desa.

9. Melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat.

10. Pemberdayaan Perempuan dalam politik dan pembangunan.

11. Mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang

berkeadilan.

12. Menjalankan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

BERDIKARI DALAM BIDANG EKONOMI1. Dedikasikan pembangunan kualitas SDM.

2. Membangun kedaulatan pangan berbasis agribisnis

kerakyatan.

3. Mendedikasikan program untuk membangun daulat energi

berbasis kepentingan nasional.

4. Untuk penguasaan SDA melalui 7 langkah & membangun

regulasi mewajibkan CSR &/atau saham untuk masyarakat

lokal/sekitar tambang, penguatan kapasitas pengusaha

nasional (termasuk penambang rakyat) dalam pengelolaan

tambang berkelanjutan.

5. Membangun pemberdayaan buruh.

6. Membangun sektor keuangan berbasis nasional.



7. Penguatan investasi domestik.

8. Membangun penguatan kapasitas fiskal negara.

9. Membangun infrastruktur.

10. Membangun ekonomi maritim.

11. Penguatan sektor kehutanan.

12. Membangun tata ruang dan lingkungan berkelanjutan.

13. Membangun perimbangan pembangunan kawasan.

14. Membangun karakter dan potensi wisata.

15. Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional.

16. Pengembangan industri manufaktur.

BERKEPRIBADIAN DALAM BIDANG KEBUDAYAAN1. Berkomitmen mewujudkan pendidikan sebagai pembentuk

karakter bangsa.

2. Akan memperteguh kebhinekaan Indonesia dan memperkuat

restorasi sosial.

3. Akan membangun jiwa bangsa melalui pemberdayaan

pemuda dan olahraga.

Pokok – pokok Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2018 adalahsebagai berikut :Perpajakan

Meningkatkan tax ratio menjadi sekitar 14% (termasuk SDA

migas dan pertambangan).

Meningkatkan kepatuhan WP melalui law enforcement

(pemeriksaan dan penyidikan).

Memperluas tax base.

Pengajuan usul barang kena cukai baru.



PNBP

Mengoptimalkan penerimaan SDA migas

menahan turunnya lifting

pengawasan SDA pertambangan, kehutanan dan Perikanan

Optimalisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN agar dapat

mendorong peran BUMN sebagai agent of development.

Memperbaiki peraturan perundang-undangan di bidang

PNBP (mekanisme dan tarif).

Subsidi Energi

Memberikan subsidi tetap untuk BBM jenis minyak

solar.

Penerapan tariff adjusment untuk TTL.

Perbaikan bauran energi input untuk pembangkit listik.

Subsidi Non Energi

Menyediakan Raskin kepada RTS selama 12 bulan

sebesar 15 kg/RTS/bulan dengan harga jual

Rp1.600/kg.

Memenuhi kebutuhan pupuk dan benih petani dengan

harga terjangkau dalam meningkatkan produksi pertanian.

Transfer ke Daerah

Melanjutkan kebijakan affirmatif DAK yang diprioritaskan

pada bidang infrastruktur dasar untuk Meningkatkan

alokasi DAK.

Penajaman bidang DAK sehingga lebih efektif, selektif dan

optimal pemanfaatannya.

Dana Desa



Meningkatkan alokasi Dana Desa 2016 sehingga setara 6

persen dari dan diluar transfer ke daerah.

Mengefektifkan program-program yang berbasis desa

sesuai amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pokok-

Pokok Kebijakan Defisit dan Pembiayaan 2016

Defisit diupayakan terus menurun, menjadi

sekitar 1,7% - 1,9% terhadap PDB.

Primary balance diupayakan untuk terus membaik,

sehingga menuju positif di tahun 2019.

Pengendalian rasio utang terhadap PDB.

Mendukung program sejuta rumah bagi melalui

alokasi dana bergulir untuk BLU PPP (FLPP).

Melanjutkan pemberian beasiswa dan

rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana

alam melalui program dana pengembangan pendidikan

nasional.

Mendukung percepatan pembangunan infrastruktur melalui

pinjaminan pemerintah.

Mendukung peran BUMN sebagai agen

pembangunan.

Mewujudkan peogram Prioritas Nasional (Nawacita) melalui

alokasi PMN kepada BUMN.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja DPMPTSP ProvinsiRiau Tahun 2018Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana

kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah

ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh

instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.



Instansi Pemerintah merupakan target indikator kinerja tingkat

sasaran sratejik untuk masing-masing unit kerja. Rencana

Kinerja ini menjabarkan target kinerja yang menunjukan

kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada

tingkat sasaran strategis maupun pada tingkat kegiatan dan

merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan

organisasi yang dilakukan setiap akhir priode pelaksanaan.

Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja

tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat

sasaran dan kegiatan.

Ukuran keberhasilan dinyatakan dalam angka capaian realisasi

atas indikator-indikator kinerja yang berorientasi indikator

kinerja sasaran untuk masing-masing unit kerja/instansi.

Pencapaian angka-angka indikator kinerja Instansi Pemerintah

menggambarkan hasil pencapaian sasaran strategis.

Berdasarkan rumusan yang tertuang dalam Renstra, Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau telah

mengidentifikasikan sasaran strategis yang ingin dicapai pada

tahun 2017 berdasarkan bidang kewenangan yang dimilikinya.

Setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja

yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini

dirumuskan dari dokumen perencanaan strategis. Sasaran

strategis ini sebagaimana tertuang dalam Kerangka Umum

Anggaran (KUA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(APBD) Provinsi Riau Tahun 2017.



Adapun sasaran rencana kinerja yang ingin dicapai Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Riau pada Tahun 2017 sesuai dengan rumusan Rencana Strategis

adalah :

1. Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam proses pelayanan

perizinan dan non perizinan, dengan indikator capaian adalah

a. Angka Indeks Masyarakat, IKM = 82,00

b. Rasio jumlah pengaduan yang masuk dan diselesaikan,

100%.

2. Meningkatnya kegiatan pelayanan perizinan dan non

perizinan yang menunjang percepatan investasi dan

penanaman modal, dengan indikator :

a. Jumlah perizinan dan non perizinan yang diproses,

b. Rasio jumlah perizinan dan non perizinan yang masuk dan

diselesaikan sesuai standar, 100 %.

Untuk mencapai sasaran kinerja tahun 2018 tersebut, maka

ditetapkan 7 (tujuh) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan.

Program dan kegiatan tersebut telah dianggarkan dalam APBD

Provinsi Riau Tahun 2017, dan merupakan bagian dari komitmen

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau untuk

mengimplementasikan rencana strategis.

Uraian target sasaran program dan indikator kinerja kegiatan

sebagaimana tercantum pada formulir RKT pada lampiran tabel

Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Provinsi Riau Tahun 2018 terlampir.



3.3. Program dan Kegiatan Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu PintuProvinsi RiauProgram dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau berisikan tentang faktor-faktor

yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program

dan kegiatan Rancangan Awal RKPD, baik jenis program dan

kegiatan dan pagu indikatif.

Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tahun 2018 yaitu :


Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program Pelayanan

Administrasi Perkantoran ini adalah sebagai berikut :


Rp.10.000.000,- (supuluh juta rupiah) Melalui kegiatan

ini telah tersedianya pelayanan administrasi surat

menyurat selama 1 tahun.

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air danlistrikUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Melalui

kegiatan ini telah tersedianya fasilitas kantor dan sarana

komunikasi informasi berupa langganan telepon dan

operasional website/internet pada Badan Pelayanan

Perizinan Terpadu Provinsi Riau.

c. Penyediaan alat tulis kantorUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).



Melalui kegiatan ini telah tersedianya alat tulis kantor

sebanyak 55 jenis untuk keperluan kantor selama 1

tahun.

d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaanUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) . Melalui

kegiatan ini telah tersedianya barang cetakan dan

penggandaan sebanyak 19 jenis untuk keperluan kantor

selama 1 tahun.

e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-UndanganUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Melalui

kegiatan ini telah tersedianya bahan bacaan sebanyak

11556 eksampler.

f. Penyediaan Makanan dan MinumanUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Melalui kegiatan ini telah tersedianya makan dan minum

keperluan kantor dengan persentasi 100% serta untuk

keperluan rapat, tamu dan kegiatan lainnya selama 1

tahun.

g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerahUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.255.116.414,77- (dua ratus lima puluh lima juta

seratus enam belas ribu empat ratus empat belas rupiah

koma tujuh puluh tujuh). Melalui kegiatan ini

menunjang keikutsertaan Badan Pelayanan Perizinan

Terpadu Provinsi Riau dalam rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi selama 1 tahun.



2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ini

adalah sebagai berikut :

a. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatanUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.180.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Melalui kegiatan ini telah terpeliharanya mobil jabatan

sebanyak 12 unit kendaraan roda empat secara

rutin/berkala.

b. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantorUntuk kegiatan ini dialokasikan anggaran sebesar

Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Melalui

kegiatan ini telah terpeliharanya peralatan gedung kantor

melalui service rutin, penggantian tinta mesin fotocopy,

perbaikan dan penggantian alat komputer, pemeliharaan

telepon, perbaikan dan penggantian instansi listrik /

telepon, pemeliharaan komputer secara rutin / berkala.

c. Pengadaan kendaraan operasional pelayananperizinan


Rp.750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima puluh juta

rupiah). Melalui kegiatan ini tersedianya sarana dan

prasarana inovasi pelayanan antar jemput perizinan.

3.Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi






a. Peningkatan Sistem Informasi / Publikasi TentangPelayanan Perizinan dan Non Perizinan Provinsi Riau


Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah). Melalui

kegiatan ini tersedianya informasi perizinan dan non

perizinan yang akurat pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun 2017

b. Sosialisasi Promosi dan Publikasi Pelayanan Perizinandan Non Perizinan


Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Melalui kegiatan

ini tersedianya informasi perizinan dan non perizinan

yang akurat pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

Provinsi Riau Tahun 2017

c. Promosi dalam negeri


Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Melalui kegiatan ini terlaksananya promosi luar negeri

dalam bentuk seminar/pameran/expo.

d.Riau expo


Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Melalui

kegiatan ini suksesnya penyelenggaraan pelaksanaan

pameran pembangunan riau expo yang dapat menambah

nilai investasi di provinsi riau.



4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan RealisasiInvestasi




a. Penerapan Dan Pengendalian Manajemen MutuPelayanan


Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Melalui

kegiatan ini tersedianya hasil IKM tahun 2018 serta

terlaksananya sertifikasi manajemen mutu pelayanan di

provinsi riau.

b. Monitoring dan Evaluasi Penerbitan Perizinan danNon perizinan


Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Melalui

kegiatan ini Termonitornya dan Terevaluasinya

penerbitan Perizinan dan Non perizinan yang Telah di

keluarkan.

c. Rapat Koordinasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu Se–Provinsi Riau


Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah)

Melalui kegiatan ini tersedianya wadah komunikasi dan

koordinasi penyelenggaraan pelayanan terpadu Provinsi

Riau Tahun 2018



d.Peningkatan Kinerja Tim Survey Perizinan dan NonPerizinan


Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) Melalui

kegiatan ini terdapat jumlah berita acara penerbitan

perizinan dan nonpeizinan sesuai dengan mekanisme

survey

e. Penganugerahan RIAU INVESMENT AWARD

Untuk kegiatan ini dialokasikan anggartan sebesar Rp.

350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Melalui kegiatan ini terciptanya iklim investasi yang sehat

dan berkelanjutan di kabupaten/kota

5. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana danprasarana daerah.

Realisasi pelaksanaan kegiatan pada program penyiapan

potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah.


a. Pelaksanaan warta promosi daerah


Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Melalui

kegiatan ini terlaksananya penerbitan majalah atau

bulletin warta promosi riau dan website penanaman

modal.

b. Pengadaan buku statistik investasi daerah


Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Melalui

kegiatan ini tersedianya buku statistik investasi provinsi

riau PMA/PMDM tahun 2017 sebanyak 336 buku



c. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal


Rp.600.000.000,- (Enam Ratus juta rupiah) Melalui

kegiatan ini tersedianya data tentang peluang / potensi

di Provinsi Riau.

d.Penyusunan database potensi penanaman modalprovinsi riau.


Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Melalui

kegiatan ini tersedianya database penanaman modal dan

pelayanan terpadu satupintu provinsi riau



BAB IVPENUTUP

Demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja (RENJA) Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

Tahun 2018 ini dibuat untuk menjadi pedoman di lingkungan Badan

Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Riau dalam menyusun

program dan kegiatan prioritas pada Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tahun Anggaran 2018.

Melalui dokumen Rencana Kerja Tahun 2018 ini, diharapkan untuk

dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan di

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Riau selama satu tahun dalam mendukung pencapaian prioritas

pembangunan Tahun 2018.

Pekanbaru, Juni 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DANPELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI RIAU

EVAREFITA, SE, M.SiPembina Utama MudaNIP. 19720628 199703 2 004

Documents

KATA PENGANTAR - DPMPTSP Provinsi Riaudpmptsp.riau.go.id/media/file/58061401499Renja_DPMPTSP_2018.pdf · 21.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 tentang ... Rencana Kerja