Upload
others
View
5
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
i
KATA PENGANTAR
Sesuai ketentuan Pasal 14, Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklajuti Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Maka berdasarkan peraturan diatas, dalam penyusunan Laporan Kinerja pada Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, harus sesuai dengan petunjuk
teknis yang ada dalam aturan tersebut. Pada dasarnya Laporan Kinerja yang disusun oleh setiap
tingkatan organisasi, menyajikan dan menyampaikan informasi tentang :
1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan
kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.
Laporan Kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Tahun 2015 disusun dengan berpedoman pada Perjanjian Kinerja Tahun 2015 yang memuat
sasaran strategis, indikator kinerja, target program dan kegiatan serta anggaran yang telah ditetapkan
antara Kepala BPKAD Kota Palembang dan Walikota Palembang.
Adapun pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja, pertama adanya pengukuran
kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan
akuntanbilitas dengan melakukan klarifikasi output/outcome yang akan dan seharusnya dicapai
untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Kedua adanya indikator kinerja, yang
merupakan ukuran keberhasilan dan mengambarkan terwujudnya kinerja serta tercapainya hasil
program dan kegiatan utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi serta mandat yang
diemban. Sebagai proses yang berkesinambungan dengan tahun sebelumnya, maka substansi yang
terkandung di dalam Laporan Kinerja ini, merupakan hasil yang telah dicapai pada Tahun 2015 dan
i
Palembang, Januari 2016
Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Palembang
Zulfan, Ak
Pembina Utama Muda
Nip. 19610518 198203 1 001
dipertangungjawabkan secara bersama oleh seluruh jajaran BPKAD Kota Palembang. Kami sadar
bahwa Laporan Kinerja ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat
konstruktif senantiasa kami nantikan untuk perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan
Laporan Kinerja di tahun mendatang.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ........................................................................................................... i
DAFTAR ISI ........................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
A. Latar Belakang .................................................................................................... 1-2
B. Tugas Pokok Dan Fungsi .................................................................................... 2
C. Struktur Organisasi ............................................................................................. 2-5
D. Sumber Daya Aparatur 4-5
E. Sistematika Penyajian ......................................................................................... 5-6
BAB II PERENCANAAN KINERJA ................................................................................ 7
A. Umum (RPJMD) .................................................................................................. 7
B. Arah dan Kebijakan ............................................................................................ 7-8
C. Rencana Strategis ................................................................................................ 8-12
D. Rencana Kerja ..................................................................................................... 12-15
E Perjanjian Kinerja ............................................................................................... 15-17
BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA ......................................................................... 18
A. Capaian Kinerja Organisasi ............................................................................... 18-23
B. Realisasi Anggaran .............................................................................................. 24-26
BAB IV PENUTUP .............................................................................................................. 27
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
- Perjanjian Kinerja Tahun 2015.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
1
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Dinas/Badan/Kantor yang biasa disebut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan
unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala SKPD yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. SKPD merupakan
perangkat daerah yang diberikan wewenang, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan otonomi
daerah, desentralisasi, dan dekosentrasi.
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang terbentuk atas dasar
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015, tanggal 20 Oktober 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.
Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kota
Palembang, mempunyai Kedudukan Tugas dan Fungsi ;
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang adalah SKPD yang
merupakan unsur pendukung tugas Walikota dibidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah.
2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris Daerah Kota Palembang.
Sesuai peraturan daerah tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang memiliki tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sebagai
salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang harus dapat menunjukkan paradigma barunya melalui unjuk kerja yang optimal,
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
2
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
sehingga peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang semakin nyata,
dalam memberikan masukan untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan permasalahan-
permasalahan yang dihadapi. Adapun aspek-aspek strategis yang perlu diperhatikan dalam
menghadapi permasalahan yaitu professionalitas aparatur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan
kantor dan pedoman/peraturan tentang pengelolaan keuangan dan Aset daerah
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah
di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mempunyai Fungsi;
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
b. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset
daerah;
c. Fasilitasi, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. Pembinaan pengelolaan keuangan dan aset; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugasnya dan fungsinya.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga teknis Daerah Kota Palembang,
terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, membawahi:
1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
3
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
2. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
3. Sub Bagian Program dan Keuangan.
c. Bidang Anggaran membawahi :
1. Sub Bidang Penyusunan Anggaran;
2. Sub Bidang Pelaksanaan Anggaran.
d. Bidang Perbendaharaan membawahi :
1. Sub Bidang Verifikasi dan Belanja;
2. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah.
e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Mebawahi :
1. Sub Bidang Akutansi;
2. Sub Bidang Pelaporan.
f. Bidang Inventarisasi dan Penilaian Aset, membawahi :
1. Sub Bidang Penilaian dan Standarisasi Aset;
2. Sub Bidang Inventarisasi dan Mutasi Aset.
g. Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan Aset, membawahi :
1. Sub Bidang Pengamanan dan Pemeliharaan Aset;
2. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset.
Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang Kota Palembang digambarkan sebagai berikut:
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
4
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
D. SUMBER DAYA APARATUR
Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2015, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Palembang memiliki sumber daya manusia sebanyak 92 (sembilan puluh dua) orang, terdiri dari 71
(tujuh puluh satu) PNS dan 21 (dua puluh satu) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)
yang diklasifikasikan berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan sebagaimana pada tabel berikut
:
a. Berdasarkan Golongan :
Berdasarkan Golongan Jumlah Pegawai
I -
II 11
III 57
IV 3
P3K 21
TOTAL 92
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
5
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
b. Berdasarkan Jabatan
Berdasarkan Jabatan Jumlah Pegawai
Eselon II b 1
Eselon III a 1
Eselon III b 5
Eselon IV a 11
Staf PNS 53
P3K 21
TOTAL 92
c. Berdasarkan Pendidikan
Berdasarkan Pendidikan PNS P3K
S2 14 1
S1 / DIV 39 12
D III 3 2
SMA 15 6
SMP - -
SD - -
TOTAL 71 21
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
Laporan Kinerja ini bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi
mandat atas kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi
pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Untuk itu sistematika penyajian Laporan Kinerja pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang Tahun 2015 dapat diilustrasikan
dalam bagan berikut ini :
Bab I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
6
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
B. Tugas dan Fungsi
C. Struktur Organisasi
D. Sumber Daya Aparatur
E. Sistematika Penyajian
Bab II Pencanaan Kinerja
A. Umum (RPJMD)
B. Arah dan Kebijakan
C. Renstra
D. Perjanjian Kinerja (TAPKIN)
Bab III Akuntabilitas Kinerja
Bab IV Penutup
Lampiran-Lampiran :
- Perjanjian Kinerja
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
7
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. UMUM (RPJMD)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan lembaga unsur
SKPD Pemerintah Daerah Kota Palembang yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan, yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Palembang.
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi
Pemerintah Kota Palembang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya, sesuai dengan cita-cita yang ingin
diwujudkan secara objektif, realistis, dan dengan pencapaian yang dapat diindikasikan berdasarkan
ukuran-ukuran tertentu.
B. ARAH DAN KEBIJAKAN
Kebijakan Badan pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang merupakan
himpunan keputusan mengenai cara pelaksanaan strategi, mekanisme tindak lanjut untuk mencapai
tujuan dan sasaran serta kondisi-kondisi apa saja yang dapat mendukung implementasi keputusan
yang ditetapkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang. Bertolak dari hal
itu, maka kebijakan – kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
adalah :
a. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan;
b. Menggunakan Sarana dan Prasarana aparatur yang ada;
c. Melaksanakan aturan yang telah ditetapkan;
d. Mengumpulkan Laporan keuangan dan Aset yang tepat waktu;
e. Menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan dan Aset yang ada;
f. Menyiapkan rancangan kebijakan dan petunjuk teknis dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan
anggaran serta melaksanakan penyusunan Raperda APBD yang tepat waktu;
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
8
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
g. Melaksanakan konsultansi dan koordinasi dengan provinsi, kementerian dalam negeri,
kementerian keuangan serta pihak lainnya yang terkait;
h. Melaksanakan kegiatan sosialisasi, bimtek, koordinasi dan diskusi dengan SKPD Dilingkungan
Pemerintah Kota Palembang serta TAPD Kota Palembang;
i. Menindaklanjuti hasil indeks kepuasan masyarakat sebagai acuan untuk peningkatan pelayanan
instansi.
C. RENCANA STRATEGIS
Rencana Strategis merupakan serangkaian rencana dan kegiatan mendasar yang dibuat
secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan
dalam rangka pencapaian misi dan visi organisasi. Rencana Strategis BPKAD Kota Palembang
Tahun 2013 s.d 2018 merupakan perencanaan yang disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi BPKAD Kota Palembang dalam jangka 5 ( lima ) tahun kedepan pada masa
kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu Rencana Strategi
BPKAD Kota Palembang diselaraskan dengan pencapaian indikator kinerja sesuai dengan dokumen
RPJMD Pemerintah Kota Palembang Tahun 2013 s.d 2018.
Guna mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Palembang, perencanaan
Strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan
sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders untuk menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Analisis terhadap lingkungan
organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam
memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan
tantangan/kendala (threats) yang ada. Analisis terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan
merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.
Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah
setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan
mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
9
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
depannya, dengan mengunakan SOP untuk mencapainya serta menentukan ukuran
keberhasilan/kegagalannya.
Rencana Strategis setidaknya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan: (1) dimana
kita berada sekarang, (2) kemana kita akan menuju, dan (3) bagaimana kita menuju ke sana. Oleh
karena itu, visi dirumuskan untuk menjabarkan kemana organisasi akan dibawa. Dengan melakukan
analisis internal dan eksternal, para perencana strategis mendefinisikan misi organisasi untuk
menggambarkan posisi organisasi saat ini. Penjabaran dari visi dituangkan dalam misi kemudian
tujuan dan sasaran strategis organisasi, yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh
organisasi di dalam memenuhi visi misinya. Pertanyaan ‘bagaimana kita menuju ke sana’ dijawab
dengan merumuskan strategi pencapaian tujuan/sasaran dalam wujud menetapkan program dan
kegiatan yang harus dilaksanakan oleh organisasi.
Dari uraian singkat di atas, unsur-unsur utama yang perlu secara formal didefinisikan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran adalah pernyataan visi dan misi, penjabaran tujuan dan sasaran
strategis serta perumusan strategi pencapaian tujuan/sasaran berupa kebijakan dan program.
Visi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sepenuhnya mengacu
pada Visi Pemerintah Kota Palembang di Tahun 2013-2018, yaitu dengan Visi :
” TERWUJUDNYA SISTEM PELAYANAN YANG PROFESIONAL DAN SISTEM
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AKUNTABEL SERTA
TRANSPARAN GUNA MENUJU PEMERINTAHAN YANG AMANAH DAN
BERWIBAWA ”
Pengertian visi badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang sebagaimana diatas
adalah sebagai berikut :
a. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi perkantoran yang profesional;
Pelayanan administrasi yang profesional sebagai unsur yang utama dalam menjalankan fungsi
pemerintah dalam pengaturan/regulasi maupun fungsi pelayanan, maka profesionalisme aparatur
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
10
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
sangat memegang peranan dalam rangka menumbuh kembangkan pembangunan masyarakat,
khususnya untuk menjawab permasalahan dan peluang pada era globalisasi sekarang ini.
b. Teruwjudnya sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang akuntabel dan transparan;
Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang transparan dan akuntabel merupakan
bentuk penyusunan rencana keuangan dan pelaporan realisasi capaian kinerja dan keuangan yang
dapat dipertanggung jawabkan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Dalam rangka mengantisipasi kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta memperhatikan
tantangan kedepan dengan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mencapainya
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang, merumuskan 2 (dua) Misi yakni
sebagai berikut :
1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran yang profesional dengan di dukung oleh
sumber daya aparatur yang berwawasan manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Hal ini mengandung makna pelayanan yang profesional harus mempunyai sumber daya aparatur
yang berwawasan manajemen Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dimana untuk mencapai
suatu pelayanan prima dibutuhkan sumber daya aparatur yang memiliki intergritas, pengetahuan,
keahlian, keterampilan dan pengalaman.
2. Meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban.
Hal ini mengandung makna bahwa Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah terlaksana sesuai
dengan azas umum Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan
yang berlaku.
Untuk mancapai hal tesebut diatas, tujuan Strategis adalah merupakan penjabaran atau
implementasi dari pernyataan visi dan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan Pengelolaan
Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang dalam jangka waktu 1 (satu) s/d 5 (lima) tahun dan
mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, dan program. Penetapan tujuan strategis ini
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
11
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan
oleh segenap jajaran Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang, dengan
mempertimbangkan segenap sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya dengan perumusan tujuan
strategis ini juga diharapkan dapat memungkinkan untuk melakukan pengukuran sejauh mana visi
dan misi telah tercapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi Badan
Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kota Palembang.
Tujuan atas masing-masing misi Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kota
Palembang adalah:
1. Meningkatkan Kinerja Aparatur;
2. Menghasilkan suatu sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan Aset daerah yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel
sebagai pendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Dalam rangka mencapai tujuan diatas, Indikator Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun
2013-2018, sesuai Rencana Strategis adalah sebagai berikut:
Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang yang Mengacu
pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No Indikator
Target Capaian Setiap Tahun Kondisi
Kinerja
pada akhir
periode
RPJMD
2013 2014 2015 2016 2017 Trans
2018
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Tingkat pemenuhan jasa
administrasi perkantoran Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi Terpenuhi
2 Tingkat ketersediaan
sarana dan prasarana
aparatur
Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia Tersedia
3 Tingkat disiplin aparatur Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin Disiplin
4 Laporan keuangan dan
kinerja yang disampaikan
tepat waktu
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
5 Laporan Keuangan
Pemerintah Kota
Palembang tepat waktu
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
12
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
6 Tersedianya Sistim
Informasi Manajemen
Keuangan Pemerintah
Daerah
1
Sistem
1
Sistem
1
Sistem
1
Sistem
1
Sistem
1
Sistem
1
Sistem
7 Penetapan APBD Tepat
Waktu
Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu
8 Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Kota
Palembang
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
D. RENCANA KERJA
Rencana Kerja BPKAD Kota Palembang merupakan proses penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam Rencana Stategis BPKAD Kota Palembang, yang akan
dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Untuk Rencana Kerja Tahun 2015, BPKAD belum
memasukan anggaran kegiatan pengelolaan aset daerah karena perubahan momenklatur dari BPKD
menjadi BPKAD baru terlaksana pada bulan Nopember 2015, sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.
Meskipun demikian kegiatan pengelolaan aset telah dilaksanakan oleh BPKAD, melalui anggaran
yang melekat pada Sekretariat daerah cq Bagian Perlengkapan dan Aset, karena penetapan APBD
Perubahan 2015 terlaksana sebelum perubahan momenklatur BPKD menjadi BPKAD.
Dokumen Rencana Kerja BPKAD Kota Palembang, dalam rangka mencapai visi, misi,
tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan, diperlukan program-program yang merupakan
kumpulan beberapa kegiatan secara sistematis serta terpadu dan dilaksanakan oleh setiap SKPD
(unit kerja) yang berkerja sama dengan instansi lainnya. Adapun Program dan Kegiatan yang
dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Palembang adalah sebagai berikut :
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
13
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pelayanan BPKAD kepada masyarakat, aparatur
pemerintah dan lainnya, untuk menuju layanan prima yang diidamkan. Sasaran program ini
dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Palembang antara lain :
Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional;
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;
Penyediaan Alat Tulis Kantor;
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor;
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
Penyediaan Makanan dan Minuman;
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;
Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dimaksudkann untuk peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki
terkait pelayanan BPKAD Kota Palembang, kepada masyarakat, aparatur dan lainnya. Sasaran
program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok BPKAD Kota Palembang antara lain :
Pengadaan Kendaraan dinas/operasional;
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
14
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan dinas/operasional;
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan disiplin aparatur BPKAD Kota Palembang, dalam
hal keseragaman dalam berpakaian. Sasaran program ini dijabarkan dalam kegiatan pokok
BPKAD Kota Palembang antara lain :
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya.
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan. Sasaran Program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok BPKAD Kota
Palembang antara lain :
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD;
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
Penyusunan Laporan Triwulan.
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Program ini dimaksudkan untuk peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah.
Sasaran program ini dijabarkan dalam beberapa kegiatan pokok BPKAD Kota Palembang
antara lain :
Penyusunan analisa standar belanja;
Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah;
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD;
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD;
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
Peningkatan manajemen adminstrasi gaji PNS;
Peningkatan administrasi hutang/pinjaman daerah;
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
15
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Pembinaan administrasi TP-TGR;
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Penyusunan, Penetapan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retibusi
Daerah;
Asistensi penyusunan Raperda dan Raperwako APBD;
Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah;
Pengawasan dan Rekonsiliasi data Laporan SPJ-SKPD;
Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Kota Palembang;
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran;
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan;
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi & Pelaporan.
E. PERJANJIAN KINERJA
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi
yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah
komitmen penerima amanah, kesepakatan antara penerima, pemberi amanah atas kinerja yang
terukur berdasarkan tugas fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang
disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi
termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
16
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari
kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan
integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian dan sasaran organisasi dan sebagai
dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring evaluasi dan supervisi atas
perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Palembang Tahun 2015, berpedoman dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.
Berikut Tabel Perjanjian Kinerja BPKD Kota Palembang Tahun 2015 :
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 1.1.1. Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah
1 Laporan keuangan
Pemerintah Kota Palembang
tepat waktu
Tepat Waktu
1.1.2 Terselenggaranya sistem
pengelolaan keuangan daerah
yang berbasis teknologi
2 Tersedianya sistem
informasi manajemen
keuangan pemerintah daerah
1 Sistem
1.1.3 Tersedianya regulasi terkait
pengelolaan keuangan daerah
3 Penetapan APBD tepat
waktu
Tepat Waktu
1.1.4 Tersedianya sumber daya
aparatur pemerintahan yang
profesional berwawasan
manajemen pengelolaan
keuangan daerah yang
sistematis, efisien dan efektif.
4 Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palembang
WTP
2 1.1.1 Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
1 Tingkat pemenuhan jasa
administrasi perkantoran
Terpenuhi
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
17
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
1.1.2 Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
2 Tingkat ketersediaan sarana
dan prasarana aparatur
Tersedia
1.1.3 Ketepatan dalam
menyampaikan laporan
keuangan dan kinerja.
3 Laporan keuangan dan
kinerja yang disampaikan
tepat waktu
Tepat
1.1.4 Meningkatnya disiplin
aparatur.
4 Tingkat disiplin aparatur Disiplin
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN
1. Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran. Rp. 7.292.894.000,-
APBD KOTA
PALEMBANG
2. Program Peningkatan Sarana dan
Pasarana Aparatur. Rp. 797.720.000,-
APBD KOTA
PALEMBANG
3. Program Peningkatan Disiplin
Aparatur. Rp. 105.600.000,-
APBD KOTA
PALEMBANG
4.
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan.
Rp. 158.242.500,- APBD KOTA
PALEMBANG
5.
Program Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan
Keuangan Daerah.
Rp. 7.883.801.500,- APBD KOTA
PALEMBANG
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
18
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja organisasi merupakan pernyataan kinerja sasaran strategis organiasai sesuai
dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis
tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang terdiri dari :
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tabel 3.1
NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
Capaian 1 1.1.1 Meningkatnya kualitas
pelayanan administrasi
perkantoran
1 Tingkat pemenuhan jasa
administrasi perkantoran
100 84,19 84,19
1.1.2 Meningkatnya sarana dan
prasarana aparatur
2 Tingkat ketersediaan sarana dan
prasarana aparatur
100 74,56 74,56
1.1.3 Ketepatan dalam
menyampaikan laporan
keuangan dan kinerja
3 Laporan keuangan dan kinerja
yang disampaikan tepat waktu
100 84,68 84,68
1.1.4 Mneingkatnya disiplin
aparatur
4 Tingkat diiplin aparatur 100 98,01 98,01
2 1.1.1 Meningkatnya kualitas
pengelolaan keuangan daerah
1 Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Palembang tepat waktu
100 92,36 92,36
1.1.2 Terselenggaranya sistem
pengelolaan keuangan daerah
yang berbasis teknologi
2 Tersedianya Sistim Informasi
Manajemen Keuangan Pemerintah
Daerah
100 92,36 92,36
1.1.3 Tersedianya regulasi terkait
peengelolaan keuangan
daerah
3 Penetapan APBD Tepat Waktu 100 92,36 92,36
1.1.4 Tersedianya sumber daya
aparatur pemerintah yang
profesional berwawasan
manajemen pengelolaan
keuangan daerah yang
sistematis, efisien dan efektif
4 Opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palembang
100 92,36 92,36
1.1.1.1.Meningkatnya Kualitas pelayanan administrasi perkantoran
1. Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 15 (lima
belas) kegiatan yang mendukung indikator ini dan pada akhir tahun realiasasi yang dicapai
sebesar 84,19 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah
tercapai sesuai dengan yang dibutuhkan.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
19
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
1.1.1.2.Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur.
2. Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 3 (tiga)
kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
74,56 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
1.1.1.3.Ketepatan Dalam Menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja.
3. Laporan Keuangan dan Kinerja Yang Disampaikan Tepat Waktu.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 3 (tiga)
kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
84,68 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
1.1.1.4.Meningkatkan Disiplin Aparatur.
4. Tingkat Disiplin Aparatur.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 1 (satu)
kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
98,01 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
2.1.1.1.Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
1. Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang Tepat Waktu.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 17 ( tujuh
belas ) kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
92,36 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
20
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
2.1.1.2.Terselenggaranya Sistim Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Berbasis Teknologi.
2. Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 17 ( tujuh
belah ) kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
92,36 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
2.1.1.3.Tersedianya Regulasi Terkait Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Penetapan APBD Tepat Waktu.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 17 ( tujuh
belas ) kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
92,36 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
2.1.1.4.Tersedianya Sumber Daya Aparatur Pemerintah Yang Profesional Berwawasan
Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Sistematis, Efisien dan Efektif .
4. Opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah
Kota Palembang.
Dalam indikator kinerja ini ditetapkan target awal adalah 100 % dimana terdapat 17 ( tujuh
belas ) kegiatan yang mendukung indikator ini. Pada akhir tahun realiasasi yang dicapai sebesar
92,36 %. Ini disebabkan adanya efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai
dengan yang dibutuhkan.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
21
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun
lalu dan beberapa tahun terakhir.
Tabel 3.2
No Indikator Kinerja
Realisasi 2014
Realisasi 2015
Perbandingan Realisasi 2015
terhadap Realisasi 2014
Capaian 2014
Capaian 2015
Perbandingan Capaian 2015
terhadap Capaian 2014
% % % Keterangan % % % Keterangan
1 1.1 Tingkat pemenuhan
jasa administrasi
perkantoran
79,64 84,19 105,71 Naik 79,64 84,19 105,71 Naik
1.2 Tingkat ketersediaan
sarana dan prasarana
aparatur
78.32 74,56 95.19 Turun 78.32 74,56 95.19 Turun
1.3 Laporan keuangan dan
kinerja yang
disampaikan tepat
waktu
68.09 84,68 124,36 Naik 68.09 84,68 124,36 Naik
1.4 Tingkat diiplin
aparatur 79.56 98,01 123.19 Naik 79.56 98,01 123.19 Naik
2 2.1 Laporan Keuangan
Pemerintah Kota
Palembang tepat
waktu
88.59 92,36 104.25 Naik 88.59 92,36 104.25 Naik
2.2 Tersedianya Sistim
Informasi Manajemen
Keuangan Pemerintah
Daerah
88.59 92,36 104.25 Naik 88.59 92,36 104.25 Naik
2.3 Penetapan APBD
Tepat Waktu 88.59 92,36 104.25 Naik 88.59 92,36 104.25 Naik
2.4 Opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
atas Laporan
Keuangan Pemerintah
Kota Palembang
88.59 92,36 104.25 Naik 88.59 92,36 104.25 Naik
Dari tabel diatas, perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 terhadap
realisasi kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2014, dapat dilihat adanya kenaikan realisasi
kinerja dan capaian kinerja Tahun 2015, pada indikator 1.1, , 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 untuk
Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja yang mengalami penurunan terlihat pada indikator 1.2
ini disebabkan efsiensi anggaran, namun output kegiatan telah tercapai sesuai dengan yang
dibutuhkan.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
22
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
Tabel 3.3
Dari tabel diatas dapat dilihat realisasi kinerja tahun 2014 terhadap realisasi kinerja tahun 2015,
untuk perbandingan realisasi kinerja tahun 2014 s.d tahun 2015, dapat dilihat pada uraian Tabel
3.2 dan untuk perbandingan target s.d akhir tahun 2018 belum bisa diukur realisasi kinerjanya
karena tahun 2014 – 2015 merupakan targer dua tahun berjalan dari perencanaan strategis
untuk tiga tahun kedepan sampai tahun 2018.
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
Untuk perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional sepertinya tidak dapat
dibandingkan dikarenakan untuk standar nasional kita tidak bisa mengetahui berapa besaran
target realisasi standar nasional.
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta
alternatif solusi yang telah dilakukan.
Pada tahun 2015 ini terdapat peningkatan pada 7 (tujuh) indikator dan penurunan pada 1 (satu)
indikator seperti yang terdapat pada Tabel 3.2. Adanya peningkatan kinerja tersebut
dikarenakan penyusunan rencana kerja dan anggaran pada tiap-tiap indikator kinerja yang
ditetapkan telah sesuai dengan yang dibutuhan, sedangkan adanya penurunan dikarenakan
masih belum maksimalnya perencanaan pada masing-masing bidang pada saat penyusunan
rencana kerja dan anggaran sehingga terjadi penurunan kinerja dibandingkan tahun lalu.
No Indikator Kinerja
Realisasi
Tahun
2014
Realisasi
Tahun
2015
Target s.d.
Akhir Tahun
2018
1 1.1 Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran 79,64 84,19 100
1.2 Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur 78,32 74,56 100
1.3 Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu 68,09 84,68 100
1.4 Tingkat diiplin aparatur 79,56 98,01 100
2 2.1 Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang tepat waktu 88,59 92,36 100
2.2 Tersedianya Sistim Informasi Manajemen Keuangan Pemerintah
Daerah 88,59 92,36 100
2.3 Penetapan APBD Tepat Waktu 88,59 92,36 100
2.4 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kota Palembang 88,59 92,36 100
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
23
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Adapun Solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi penurunan kinerja tersebut adalah perlu
adanya penyusunan rencana kerja dan anggaran yang didasarkan kepada kemampuan
penyerapan anggaran masing-masing bidang pada BPKAD.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya yang ada pada BPKAD Kota Palembang Tahun 2015 yaitu sumber daya manusia
serta sarana dan prasarana yang mendukung kinerja kantor. Untuk sumber daya manusia pada
BPKAD Kota Palembang terdiri dari 92 (sembilan puluh dua) pegawai yang terdiri dari 18
(delapan belas) orang mempunyai jabatan struktural dan 74 (tujuh puluh empat) orang staf yang
mempunyai tugas pokok masing-masing pada bidang yang ada. Disamping itu juga PNS
dibantu oleh Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang membantu dalam
proses pengelolaan keuangan yang ada pada BPKAD Kota Palembang.
Sarana dan prasarana yang ada pada BPKAD Kota Palembang juga ikut mendukung sebagai
sumber daya yang tidak terpisahkan dari sumber daya manusia. Sumber daya tersebut berupa
peralatan/perlengkapan kantor, kendaraan dinas serta didukung oleh Sistem Informasi
Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). SIMDA membantu dalam proses penganggaran,
penatausahaan dan Akuntansi Pelaporan sehingga akan terwujudnya sistem pengelolaan
keuangan yang akuntabel dan transparan.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian
pernyataan kinerja.
Dalam menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja didukung
oleh 5 (lima) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang dimana masing-masing
program/kegiatan tersebut sudah mempunyai target dan jumlah dana yang telah ditetapkan.
Pada akhir Tahun 2015 seluruh program/kegiatan yang telah disusun pada awal perencanaan
telah terealisasi dan terlaksana dengan baik dan tidak ada kegagalan pencapaian kinerja
program/kegiatan.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
24
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
B. REALISASI ANGGARAN
Pada Tahun 2015 ini terdapat belanja tidak langsung dan belanja langsung terdiri dari
5 (lima) program dan 39 (tiga puluh sembilan) kegiatan yang akan mendukung capaian kinerja pada
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Palembang. Pada akhir Tahun 2015 ini sudah dapat
dilihat Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 59.592.541.417,20,- atau 89,02 %
dari total anggaran sebesar Rp. 66.944.070.933,97,- dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp. 12.281.807.701,- atau 88,15 % dari total anggaran sebesar Rp. 13.933.167.837,- yang
dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Kode Program dan Kegiatan Anggaran
(Rp) Realisasi
(Rp) %
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 66.944.070.933,97 59.592.541.417,20 89,02
5.2 BELANJA LANGSUNG 13.933.167.837 12.281.807.701 88,15
01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6,134,109,437 5,164,348,475 84,19
01. 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000 2.040.000 45,33
01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
789.600.000 682.498.190 86,44
01.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
207.544.000 126.275.000 60,84
01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
20.000.000 8.307.200 41,54
01.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 586.242.000 506.314.500 86,37
01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 258.000.000 241.642.296 93,66
01.09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 245.500.000 209.959.249 85,52
01.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 255,000,000 168,905,431 66,24
01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 426.000.000 257.805.300 60,52
01.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
40.000.000 4.547.000 11,37
01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.370.254.637 2.062.708.500 87,02
01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
15.000.000 13.127.500 87,52
01.17 Penyediaan Makanan dan Minuman 166.000.000 165.025.300 99,41
01.18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
422.868.800 390.593.009 92,37
01.20 Penyediaan Jasa Tenaga Pegawai Tidak Tetap 327.600.000 324.600.000 99,08
02 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
432.154.000 322.196.184 74,56
02.05 Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
27.234.000 27.234.000 100
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
25
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
02.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
342.720.000 243.530.309 71,06
02.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 62.200.000 51.431.875 82,69
03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 52.800.000 51.750.000 98,01
03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
52.800.000 51.750.000 98,01
06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
158.242.500 134.004.000 84,68
06.01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
23.272.500 13.250.000 87,00
06.04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 26.920.000 26.746.400 56,93
06.06 Penyusunan Laporan Triwulan 108.050.000 94.007.600 99,36
17 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7.155.861.900 6.609.509.042 92,36
17.01 Penyusunan analisa standar belanja 39.024.000 37.985.000 97,34
17.04 Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
50.010.000 50.010.000 100
17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
292.272.000 290.231.500 99,30
17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
298.202.000 273.413.750 91,69
17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
341.937.600 312.464.500 91,38
17.20 Peningkatan manajemen adminstrasi gaji PNS 93.670.000 74.131.000 79,14
17.21 Peningkatan administrasi hutang/pinjaman daerah
85.210.600 80.469.000 94,44
17.22 Pembinaan administrasi TP-TGR 167.970.000 153.395.000 91,32
17.23 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
225.335.000 97.921.800 43,46
17.28 Penyusunan, Penetapan, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak dan Retibusi Daerah
159.945.000 148.839.000 93,06
17.31 Asistensi penyusunan Raperda dan Raperwako APBD
32.110.000 13.980.000 43,54
17.34 Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah
174.960.000 140.215.000 80,14
17.37 Pengawasan dan Rekonsiliasi data Laporan SPJ-SKPD
139.000.000 109.045.000 78,45
17.41 Penyusunan Laporan Semesteran dan Prognosis Pemerintah Kota Palembang
292.987.600 232,753,000 79,44
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
26
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
17.43 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Anggaran
1.831.827.500 1,727,527,420 94,31
17.44 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Perbendaharaan
1.465.669.600 1.435.389.972 97,93
17.45 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bidang Akuntansi & Pelaporan
1.465.731.000 1.431.738.100 97,68
TOTAL ANGGARAN 80.877.238.770,97 71.874.349.118,20 88,87
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
27
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Tahun 2015 ini dibuat, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi atas
pengunaan anggaran, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana
Strategis, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang. Semoga Laporan
Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan monitoring, evaluasi, supervisi dan analisis atas
perkembangan/kemajuan kinerja untuk setiap sasaran strategis serta sebagai masukan dalam
penyelenggaran program dan kegiatan yang akan datang.
Laporan Kinerja BPKAD Kota Palembang Tahun 2015
23
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Palembang
Tahun 2015 ini dibuat, sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi atas
pengunaan anggaran, untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan didalam Rencana
Strategis, dalam rangka mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang. Semoga Laporan
Kinerja ini bermanfaat sebagai bahan monitoring, evaluasi, supervisi dan analisis atas
perkembangan/kemajuan kinerja untuk setiap sasaran strategis serta sebagai masukan dalam
penyelenggaran program dan kegiatan yang akan datang.