KATA PENGANTAR - Bappeda Kota Lubuklinggau · KATA PENGANTAR Puji Syukur kita ... khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan Prioritas 2 (Kesehatan) ... lowongan kerja Peningkatan

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas perkenan-Nya

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah SKPD Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2015 dapat disusun dan disampaikan sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2015 dalam rangka perwujudan

capaian kinerja Pemerintah Kota Lubuklinggau dengan tolak ukur kinerja didasarkan atas

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017.

Kami menyadari bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini tidak luput dari kekurangan

dan kekhilafan, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun senantiasa kami

nantikan untuk perbaikan atau penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan ke depan.

Semoga segala upaya kita dalam mengemban tugas-tugas pemerintahan daerah

mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Lubuklinggau, Januari 2016

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dedi Yansyah, SP, M.Si Pembina Tk.I

NIP. 19700406 199703 1 007

ii

DAFTAR ISI

BAB I. GAMBARAN UMUM DAERAH ......................................................................................

A. Kondisi Georafis Daerah..............................................................................................

B. Kondisi Ekonomi ..........................................................................................................

C. Prioritas Daerah ...........................................................................................................

BAB II. URUSAN DESENTRALISASI ........................................................................................

A. Ringkasan Urusan Desentralisasi..................................................................................

B. Prioritas Urusan Wajib yang dilaksanakan.....................................................................

C. Prioritas Urusan Pilihan yang dilaksanakan...................................................................

BAB III. TUGAS PEMBANTUAN ................................................................................................

A. Tugas Pembantuan yang Diterima ................................................................................

B. Tugas Pembantuan yang Diberikan ..............................................................................

BAB IV. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ...............................................................................

A. Kerjasama Antar Daerah ..............................................................................................

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga....................................................................

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah............................................................

D. Pembinaan Batas Wilayah.............................................................................................

E. Pencegahan dan Penanggulangan Bencana................................................................

F. Pengelolaan Kawasan Khusus......................................................................................

G. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum...............................................

BAB V INDIKATOR KINERJA KUNCI ( IKK ) ............................................................................

1

1

1

5

12

12

13

27

28

28

28

29

29

29

29

30

30

30

30

31

iii

LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

iv

LAMPIRAN DATA PENDUKUNG

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2015 1

BAB I

GAMBARAN UMUM DAERAH

A. KONDISI GEOGRAFIS DAERAH

Tabel 1.1 Luas Wilayah Administrasi Kota Lubuklinggau per Kecamatan

No Nama Kecamatan Luas Wilayah

(KM2)

Persentase

(%)

1 Kecamatan Lubuklinggau Barat I 54,81 13,65

2 Kecamatan Lubuklinggau Barat II 10,84 2,70

3 Kecamatan Lubuklinggau Timur I 13,90 3,46

4 Kecamatan Lubuklinggau Timur II 10,12 2,52

5 Kecamatan Lubuklinggau Utara I 152,30 37,93

6 Kecamatan Lubuklinggau Utara II 37,11 9,24

7 Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 85,15 21,21

8 Kecamatan Lubuklinggau Selatan II 37,26 9,28

Total Luas Wilayah Kota Lubuklinggau 401,50 100

Sumber : Badan Pertanahan Nasional (Kota Lubuklinggau)

Ada pun luas wilayah Kota Lubuklinggau yang telah ber-HPL/HGB adalah seluas 104,90 Ha

sedangkan luas wilayah kumuhnya adalah seluas 111,82 ha.

B. KONDISI EKONOMI

1. Struktur Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator utama untuk mengukur pertumbuhan

perekonomian di suatu wilayah. Di Lubuklinggau tidak terdapat sub sektor migas sehingga angka PDRB dengan

atau tanpa migas besarannya sama. Selama lima tahun terakhir PDRB Kota Lubuklinggau atas dasar harga

berlaku mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 nilai tambah yang terbentuk sebesar Rp 2,61 triliyun. Angka

ini terus bertambah dan pada tahun 2014 menjadi Rp 4,20 triliyun. Berdasarkan harga berlaku, terdapat tiga

kategori yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap PDRB. Pada tahun 2014 tiga kategori yang

memberikan sumbangan terbesar adalah kategori konstruksi, kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi

mobil dan sepeda motor, serta kategori jasa. Kontribusi masing-masing sektor tersebut secara berurutan adalah

26,33 persen, 16,78 persen, dan 16,65 persen.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Lubuklinggau selama periode 2011-2014 mengalami peningkatan setiap

tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut adalah 2011 sebesar 6,21 persen, 2012 6,35 persen, 2013 6,43

persen, dan 2014 sebesar 6,57 persen. Namun, apabila dilihat menurut kategori, tidak semua kategori selalu

menunjukkan peningkatan pertumbuhan tiap tahunnya. Dibanding tahun 2013, kategori yang mengalami

peningkatan pertumbuhan pada tahun 2014 adalah kategori pengadaan listrik dan gas, kategori pengadaan air,

pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, kategori konstruksi, kategori penyediaan akomodasi dan makan

minum, kategori informasi dan komunikasi, kategori administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial


wajib, kategori jasa pendidikan, kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, serta kategori jasa lainnya.

Sebaliknya, kategori dengan pertumbuhan menurun adalah kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan,

kategori pertambangan dan penggalian, kategori industri pengolahan, kategori perdagangan besar dan eceran;

reparasi mobil dan sepeda motor, kategori transportasi dan pergudangan, kategori jasa keuangan dan asuransi,

kategori real estat, serta kategori jasa perusahaan. Secara lebih jelas, laju pertumbuhan menurut sektor dari

tahun 2008-2012 dapat dilihat pada tabel 11.6.

3. Pendapatan per Kapita

Pada tahun 2014 pendapatan per kapita Kota Lubuklinggau atas dasar harga berlaku sebesar Rp

19,44 juta meningkat dibanding tahun 2013 yang sebesar Rp 17,56 juta.

PDRB Kota Lubuklinggau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2010, 2010-2014 (juta rupiah)


PDRB Kota Lubuklinggau Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2010-2014 (juta rupiah)

Distribusi Persentase PDRB Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2010-2014


Distribusi Persentase PDRB Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2010-2014

Laju Pertumbuhan PDRB Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2011-2014 (persen)


Laju Pertumbuhan PDRB Kota Lubuklinggau Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha, 2011-2014 (persen)

C. PRIORITAS DAERAH

Dengan mempertimbangkan permasalahan yang ada, tantangan yang dihadapi serta ketersediaan

sumber daya yang terbatas, selanjutnya ditetapkan prioritas pembangunan daerah tahun 2015 yang dijabarkan

kedalam program dan kegiatan pokok pembangunan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan. Prioritas

pembangunan daerah dalam RKPD Kota Lubuklinggau disusun berdasarkan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan

dalam dokumen RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 2013-2017;

2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang riil dan terukur sehingga langsung dapat dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat;

3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional

maupun provinsi;

4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013-2017 telah menetapkan bahwa Visi

Pembangunan 2013-2017 adalah “Terwujudnya Lubuklinggau Sebagai Kota Jasa, Industri dan

Perdagangan yang Unggul untuk Menjadi Role-model Masyarakat Madani.” Untuk mewujudkan visi ini juga

telah ditetapkan 4 (empat) misi yang akan dilaksanakan yaitu :


1. Mewujudkan SDM yang Sehat, Cerdas, Berakhlak Mulia dan Berkualitas

2. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

3. Membangun Infrastruktur yang Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan

4. Membangun Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tema Pembangunan Kota Lubuklinggau Tahun 2015 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Melalui

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat” dengan fokus : Visit Lubuklinggau 2015.

Prioritas pembangunan Kota Lubuklinggau pada tahun 2015 disusun untuk menyelesaikan

permasalahan pembangunan tahun 2014 serta diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2015 sesuai yang digariskan RPJPN 2005-2025 yaitu bidang-

bidang pembangunan sebagai berikut :

1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

2. Ekonomi

3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4. Sarana dan Prasarana

5. Politik

6. Pertahanan dan Keamanan

7. Hukum dan Aparatur

8. Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang

9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sedangkan Program Prioritas Kota Lubuklinggau dalam RKPD Tahun 2015 yaitu:

1. Pendidikan dan Kebudayaan;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 1 (Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama) dan 3 (Ilmu

Pengetahuan dan Teknologi)

2. Kesehatan;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 1 (Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama)

3. Perekonomian;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 2 (Ekonomi)

4. Kesejahteraan Rakyat;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 2 (Ekonomi)

5. Infrastruktur;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 4 (Sarana dan Prasarana)

6. Lingkungan Hidup;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 8 (Pembangunan Wilayah dan Tata Ruang) dan 9 (Sumber

Daya Alam dan Lingkungan Hidup)

7. Tata Kelola Pemerintahan;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional 5 (Politik), 6 (Pertahanan dan Keamanan), 7 (Hukum dan

Aparatur).


Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2015

Tujuan Sasaran Strategi Arah dan Kebijakan Prioritas

1.1. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang berkualitas

1.1.1 Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan kesehatan

Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai standar

Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

Prioritas 2 (Kesehatan)

Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata;

Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang berkualitas

Peningkatan ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan


Penyediaan sarana dan prasarana bidang kesehatan yang memadai

Peningkatan pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

1.1.2 Meningkatnya pengendalian penyakit menular dan penyehatan lingkungan

Mengendalikan penyakit menular serta penyakit tidak menular melalui pelayanan dan pemberdayaan bidang kesehatan

Pengendalian penyakit menular serta penyakit tidak menular, diikuti penyehatan lingkungan


Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan

1.1.3 Terkendalinya pertumbuhan penduduk

Pelayanan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Peningkatan cakupan peserta KB aktif yang dilayani sektor pemerintah


1.1.4 Meningkatnya akses pelayanan KB berkualitas yang merata

Peningkatan kualitas layanan Keluarga Berencana

Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana berkualitas yang merata.


Peningkatan kualitas Keluarga Sejahtera

Pembinaan dan peningkatan kemandirian keluarga berencana;


1.2 Mewujudkan masyarakat yang cerdas

1.2.1 Meningkatnya Pemerataan akses pelayanan pendidikan

Meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu.

Peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini

Prioritas 1 (Pendidikan)

Peningkatan kualitas wajar pendidikan dasar 9 tahun yang merata

Mengoptimalkan pelayanan pendidikan luar sekolah

Peningkatan kualitas pendidikan menengah yang merata



1.2.2 Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan

Meningkatkan kompetensi SDM pendidikan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan

Peningkatakan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dalam kondisi baik


Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menengah dalam kondisi baik

Peningkatan profesionalisme dalam pelayanan pendidikan, pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan

1.4 Menciptakan sistem penyelenggaraan pendidikan dengan kompetensi yang spesifik

1.3.3 Terwujudnya lembaga pendidikan dan pelatihan yang mempunyai standar kualitas

Mengembangkan sistem pendidikan dan pelatihan berbasis pada standar mutu

Penguatan kapistas kelembagaan pendidikan formal dan nonformal


2.1 Meningkatan kualitas ekonomi masyarakat

2.1.1 Berkembangnya Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

Meningkatkan daya saing dan produktivitas UMKM

Penataan regulasi penciptaan iklim usaha

Prioritas 3 (Perekonomian)

Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi

Peningkatan kelancaran arus barang

Meningkatkan akses UMKM ke sumberdaya ekonomi

Peningkatan produktivitas dan mutu

Meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan koperasi

Revitalisasi koperasi. Prioritas 3 (Perekonomian) Penguatan kelembagaan koperasi

Peningkatan daya saing SDM koperasi

2.1.2 Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa

Meningkatkan daya beli masyarakat

Pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil produksi


Peningkatan kelancaran arus barang

Peningkatan efektivitas pengawasan dan iklim usaha perdagangan

2.1.3 Meningkatnya pertumbuhan sektor industri

Memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya industri

Peningkatan industri pengolahan Prioritas 3 (Perekonomian)

Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana bagi pengembangan ekonomi kreatif

Peningkatan penerapan kompetensi teknologi dan ketrampilan/ keahlian



2.1.4 Terpenuhinya ketersediaan bahan pangan masyarakat

Meningkatkan kestabilan ketersediaan dan jumlah cadangan pangan pemerintah

Peningkatan koordinasi lintas bidang dalam upaya pendistribusian dan ketersediaan pangan


Stabilitas harga bahan pangan

2.1.5 Meningkatnya pertumbuhan sektor pariwisata

Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara

Perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata


Peningkatan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal

Peningkatan pemasaran dan promosi efektif

2.1.6 Terciptanya kesempatan kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja

Memperluas kesempatan kerja bagi pencari kerja

Penciptaan Kesempatan Kerja melalui program-program pemerintah


Peningkatan akses terhadap informasi pekerjaan dan lowongan kerja

Peningkatan perlindungan tenaga kerja

Meningkatkan kompetensi teknologi dan keterampilan/ keahlian tenaga kerja.

Peningkatan kompetensi manajemen usaha, dalam rangka stimulasi keterampilan dan cara-cara berpikir yang berwawasan kewirausahaan baik formal maupun nonformal.


2.1.7 Terwujudnya peningkatan investasi

Meningkatkan Iklim Investasi dan Usaha

Pembangunan kewilayahan untuk meningkatkan konektivitas yang terpadu


Peningkatan sumber daya, sarana dan prasarana daerah pendukung iklim investasi

Penurunan angka ketergantungan dan kriminalitas

Penyederhanaan regulasi yang bertujuan untuk memberikan transparansi, kepastian dan kemudahan untuk melakukan investasi dan berusaha

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Meningkatkan promosi dan layanan yang mendukung investasi

Pengembangan kerja sama pemerintah dan swasta




2.2 Mewujudkan peningkatan kualitas sosial kemasyarakatan

2.2.2 Meningkatnya kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak

Meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesetaraan gender

Peningkatan koordinasi dan kerjasama lintasbidang lintas sektor, dalam rangka mendukung peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan

Prioritas 4 (Kesejahteraan rakyat)

Peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) dan pemberdayaan perempuan

Peningkatan perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan.

2.2.3 Meningkatnya penanganan masalah sosial kemasyarakatan

Meningkatkan layanan dan perlindungan sosial.

Peningkatan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian program perlindungan sosial


Meningkatkan penanganan masalah sosial dan penanggulangan bencana

Peningkatan bantuan sosial kemasyarakatan berbasis perlindungan sosial

2.2.4 Terwujudnya peningkatan peran pemuda dalam berbagai bidang pembangunan

Meningkatkan pembinaan generasi muda

Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam berbagai bidang pembangunan


peningkatan kapasitas, kompetensi, kreativitas dan inovasi pemuda;

Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha di kalangan pemuda

Pengembangan prasarana dan sarana kepemudaan

3.1 Meningkatkan dan memeratakan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan

3.1.2 Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai

Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana perkotaan yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan (jalan, jembatan drainase , talud dan listrik) sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Prioritas 5 (Infrastruktur)

3.1.3 Terwujudnya peningkatan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan sanitasi dan permukiman

Meningkatkan kuantitas dan kualitas berbagai sarana dan prasarana penunjang sanitasi dan permukiman

Peningkatkan akses layanan pengelolaan sanitasi


Melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan akses sanitasi

Peningkatan layanan pegelolaan persampahan

Peningkatan layanan berbasis pemukiman



3.1.4 Meningkatnya sistem transportasi perkotaan

Meningkatkan kualitas pelayanan transportasi secara komprehensif dan terpadu

Pengembangan sarana dan prasarana transportasi


Peningkatan cakupan pelayanan angkutan umum

3.1.5 Terwujudnya peningkatan layanan komunikasi dan informatika

Pemerataan penyediaan sarana, prasarana, dan layanan komunikasi dan informatika

Kerjasama dengan penyelenggara komunikasi dan informasi


Peningkatan akses layanan masyarakat terhadap informasi dan komunikasi

Penyebararluasan informasi kepada masyarakat

3.2 Mewujudkan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

3.2.1 Terciptanya kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan

Pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan lingkungan hidup

Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan

Prioritas 6 (Lingkungan hidup)

Meningkatkan kesadaran, sikap mental dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan

Meningkatkan kualitas lingkungan dan kelestarian sumberdaya alam

Peningkatan kualitas kawasan RTH kawasan perkotaan

Prioritas 6 (Lingkungan hidup)

Pengendalian dan rehabilitasi konsevasi sumber daya alam

4.2 Mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kepada penduduk dan masyarakat

4.2.2 Meningkatnya pelayanan umum, komunikasi dan informasi

Peningkatan pelayanan umum, komunikasi dan informasi

Memperluas jangkauan promosi dan publikasi program pembangunan

Prioritas 7 (Tata kelola pemerintahan)

Mengembangkan teknologi informasi dan aplikasi telematika dalam rangka e- government

Peningkatan layanan masyarakat berbasis wilayah kecamatan


BAB II

URUSAN DESENTRALISASI

A. RINGKASAN URUSAN DESENTRALISASI

1. Anggaran, realisasi, dan pelaksana Urusan Wajib

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015

No Urusan Wajib Total Anggaran

Belanja Langsung (Rp)

Realisasi Belanja Langsung

Persentase (%) Belanja

Pegawai (Rp)

Belanja Barang dan Jasa (Rp)

Belanja Modal (Rp)

Total Realisasi Belanja

Langsung (Rp)

5 Tata Ruang 547.042.000 12.000.000 512.773.600 - 524.773.600 95,93

1 Program Perencanaan Tata Ruang 518.742.000 512.273.600 512.273.600

2 Program Pemanfaatan Ruang 28.300.000 12.000.000 500.000 12.500.000

6 Perencanaan Pembangunan 2.511.482.750 932.550.000 1.551.615.163 - 2.484.165.163 98,91

1 Program pengembangan data/informasi 524.564.000 95.550.000 428.028.300 523.578.300

2 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

27.308.000 26.366.400 26.366.400

3 Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

121.412.000 119.480.198 119.480.198

4 Program perencanaan pembangunan daerah

1.304.434.550 837.000.000 460.675.678 1.297.675.678

5 Program perencanaan pembangunan ekonomi

124.036.000 122.238.300 122.238.300

6 Program perencanaan sosial budaya 157.266.200 145.944.064 145.944.064

7 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

36.610.000 35.481.223 35.481.223

8 Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

215.852.000 213.401.000 213.401.000

23 Statistik - - - - - -

1 Program pengumpulan data-data statistik daerah

-

TOTAL BL 3 URUSAN 3.058.524.750 944.550.000 2.064.388.763 - 3.008.938.763 98,38

DANA PENDUKUNG (program rutin) 2.264.455.837 68.700.000 1.516.128.653 598.539.000 2.183.367.653 96,42

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.312.343.800 68.700.000 1.192.025.974 1.260.725.974

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

891.630.387 263.621.629 598.539.000 862.160.629

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

17.199.650 17.199.650 17.199.650

4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

43.282.000 43.281.400 43.281.400

TOTAL BL BAPPEDA 5.322.980.587 1.013.250.000 3.580.517.416 598.539.000 5.192.306.416 97,55

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2015


ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015

No Uraian Belanja Tidak Langsung Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)

1 Belanja Pegawai 4.183.852.666,39 4.160.833.138,00 99,45

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda Tahun 2015

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dibentuk berdasarkan Peraturan

Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan sesuai

dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 51 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan

Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau.

Bappeda Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan melaksanakan tugas

pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah/atau Pemerintah Provinsi. Untuk melaksanakan tugas

pokok tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan daerah;

2. Pengkoordinasian penyusunan dibidang perencanaan pembangunan daerah;

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah; dan

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Jumlah personil (PNS) Bappeda Kota Lubuklinggau Tahun 2015 sebanyak 48 orang, terdiri dari

28 orang laki-laki dan 20 orang perempuan.

B. PRIORITAS URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Program dan Kegiatan.

A. Urusan Tata Ruang

Dalam tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan 2 program yang didukung oleh 3 kegiatan bidang tata

ruang. Program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Perencanaan Tata Ruang, dengan kegiatan :

1) Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

2) Rapat Koordinasi tentang Rencana Tata Ruang

2. Program Pemanfaatan Ruang, dengan kegiatan :

1) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan

B. Urusan Perencanaan Pembangunan

Dalam tahun anggaran 2015 telah dilaksanakan 8 program yang didukung oleh 25 kegiatan bidang

perencanaan pembangunan. Program tersebut adalah sebagai berikut:


1. Program Pengembangan Data/Informasi, dengan kegiatan:

1) Pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi

2) Penyusunan Buku Selayang Pandang dan Leaflet Kota Lubuklinggau

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan kegiatan :

1) Penyelenggaraan musrenbang RKPD

2) Penyusunan RKPD

3) Penyusunan KUA dan PPAS

4) Penyusunan KUPA dan PPASP

5) Penetapan Kinerja Kota dan SKPD

6) Koordinasi Perencanaan Program Litbang, Data dan Informasi

7) Fasilitasi Penyusunan Laporan rencana Aksi Daerah Bidang Pemerintahan

3. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar, dengan kegiatan :

1) Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan

2) Pengumpulan dan Analisis Data Informasi Bidang Infrastruktur

4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, dengan kegiatan :

1) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

2) Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata dan Agribisnis

3) Pengumpulan dan Analisis data informasi bidang ekonomi

4) Koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah

5. Program perencanaan sosial dan budaya, dengan kegiatan :

1) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan

2) Pengumpulan dan Analisis data informasi bidang sosial budaya

3) Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial

4) Penyusunan laporan evaluasi capaian MDG’s

6. Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah :

1) Pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan

2) Koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

4) Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan

7. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

1) Koordinasi perencanaan pengembangan kota

8. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

1) Fasilitasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

C. Urusan Statistik

Dalam tahun anggaran 2015 telah direncanakan 1 program yang didukung oleh 1 kegiatan bidang

statistik. Program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program pengumpulan data-data statistik daerah, dengan kegiatan:

1) Penyusunan dan pengolahan data dan statistik daerah.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 lalu diperlukan adanya efisiensi anggaran dari

seluruh SKPD, hal ini menyikapi adanya Perubahan RKPD Tahun 2015, KUPA dan PPASP Tahun


2015 yang bermuara pada Perubahan Renja dan RKAP. Perubahan ini berkaitan erat dengan

perubahan estimasi pada struktur APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2015. Untuk itu Bappeda Kota

Lubuklinggau mengambil langkah untuk mengefisiensikan anggaran pada Program Pengumpulan data-

data statistik dengan indikator program ini adalah ketersediaan buku daerah dalam angka dan PDRB,

yang dapat diperoleh melalui koordinasi dengan BPS.

2. Tingkat Pencapaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Alokasi dan Realisasi Anggaran.

Analisis capaian kinerja masing – masing urusan dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Urusan Tata Ruang

Dalam menjalani tugas dan fungsinya, Bappeda Kota Lubuklinggau memiliki urusan penataan

ruang.

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian

(%)

Jumlah Dokumen RDTR dan/atau RRTR 10 9 90

Ketersediaan Perda RTRW 100% 100% 100

Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)

wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta

analog (SPM)

100% 100% 100

Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR)

wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta

digital (SPM)

100% 100% 100

Terlaksananya penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum

konsultasi publik (SPM) 100% 100% 100

Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan

ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah

(SPM)

100% 100% 100

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah 55% 55,04% 100,07

Indikator pertama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Jumlah

Dokumen RDTR dan/atau RRTR, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 10 dokumen dan terealisasi

sebanyak 9 dokumen yaitu 8 dokumen RDTR yang terangkum dalam dokumen RDTR 4 kecamatan

dan dokumen RTBL pariwisata yang sudah terinci penjelasannya di dalam dokumen RDTR

kecamatan.


Indikator kedua yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan

Perda RTRW, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator

kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kota

Lubuklinggau yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012.

Indikator ketiga yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketersediaan

informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

melalui peta analog (SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar

100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya Peta Analog yang ada pada 8

kecamatan di Kota Lubuklinggau.

Indikator keempat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Tersedianya

informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya

melalui peta digital (SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100

%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya Peta Digital pada 8 kecamatan di

Kota Lubuklinggau.

Indikator kelima yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlaksananya

penjaringan aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik (SPM), Pada tahun 2015

ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat

dengan terlaksananya kegiatan Konsultasi Publik tentang kebijakan penataan ruang (RTRW)

dengan terlaksananya 4 kali rapat BKPRD.

Indikator keenam yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Terlayaninya

masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang

RTR wilayah (SPM), Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan terealisasi sebesar 100 %.

Indikator kinerja keluaran diukur dengan menghitung jumlah masyarakat yang mengajukan Advis

Planing terlayani 100% yakni sebanyak orang.

Indikator ketujuh yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah Ketaatan

terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah, Pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 55% dan terealisasi

sebesar 55,04%. Dari peruntukan yang ada dalam rencana pola ruang pada RTRW menunjukkan

tahun 2015 telah tercapai 100,07% dari total wilayah tersebut. Perhitungannya adalah (luas

kawasan lindung + luas kawasan budidaya) : luas kota. Data tahun 2015 adalah (7.324,73 Ha

+14.760 Ha)/40.150 Ha.

Adapun Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk urusan tata ruang adalah sebagai berikut:

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN

(Rp) REALISASI (Rp) %

1 Program Perencanaan Tata Ruang 518.742.000,00 512.273.600,00 98,75

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

480.000.000,00 480.000.000,00 100,00

Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang 38.742.000,00 32.273.600,00 83,30

2 Program Pemanfaatan Ruang 28.300.000,00 12.500.000,00 44,17

1 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 28.300.000,00 12.500.000,00 44,17


B. Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja Target

(%)

Realisasi

(%)

Capaian

(%)

Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang

ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada 100 100 100

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah

ditetapkan dengan PERDA 100 100 100

Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang ditetapkan

PERDA/PERKADA 100 100 100

Tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan Perkada 100 100 100

Prosentase sinkronisasi program daerah dan pusat 100 100 100

Penjabaran Program RPJMD tahunan ke dalam RKPD 100 97,42 97,42

Penjabaran Program RKPD ke dalam APBD 100 74,45 74,45

Prosentase Pencapaian Target RPJMD 100 96,03 96,03

Dokumen perencanaan pengembangan kota 5 5 100

Dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya

alam 2 2 100

Dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan

cepat tumbuh 2 2 100

Dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang mendukung

RPJMD 7 7 100

Dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya yang

mendukung RPJMD 8 8 100

Indikator yang pertama adalah Regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah yang

ditetapkan dengan Perda dan /atau Perkada. Untuk capaian kinerja pada tahun 2015

ditargetkan sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar 100%. Regulasi yang dimaksud adalah

Perda Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2014.

Indikator yang kedua adalah Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan

dengan PERDA. Untuk capaian kinerja pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100 % dan

terealisasi sebesar 100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2005 –

2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008.


Indikator yang ketiga adalah tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan

PERDA/PERKADA. Capaian kinerja pada tahun 2015 sebesar 100 persen dengan target 100

persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2013 – 2017 yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013.

Indikator yang keempat adalah tersedianya dokumen RKPD yang ditetapkan dengan

PERKADA. Pada Tahun 2015 ditargetkan capaian sebesar 100 persen dan terealisasi sebesar

100 persen. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 yang ditetapkan Dengan Peraturan Walikota

Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2015.

Indikator yang kelima adalah persentase sinkronisasi program daerah dan pusat untuk tahun

rencana (n+1). Pada tahun 2015 ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 100%, dimana

prioritas yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Pusat dapat terakomodir dalam Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau. Adapun 9 Program Prioritas Pemerintah Pusat

Adalah:

o Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan

rasa aman pada seluruh warga negara

o Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

o Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa

dalam kerangka negara kesatuan

o Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya

o Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia

o Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

o Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik

o Melakukan revolusi karakter bangsa

o Memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial indonesia

Sedangkan Program Prioritas Kota Lubuklinggau dalam RKPD Tahun 2016 yaitu:

o Pendidikan dan Kebudayaan;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup

manusia indonesia, prioritas kedelapan yaitu melakukan revolusi karakter bangsa,

prioritas kesembilan yaitu memperteguh ke-bhineka-an dan memperkuat restorasi

sosial indonesia

o Kesehatan;


manusia indonesia.

o Perekonomian;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional keenam yaitu meningkatkan produktivitas

rakyat dan daya saing di pasar internasional, prioritas ketujuh yaitu mewujudkan


kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi

domestik.

o Kesejahteraan Rakyat;


manusia indonesia.

o Infrastruktur;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional ketiga yaitu membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan.

o Lingkungan Hidup;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional ketiga yaitu membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara

kesatuan.

o Tata Kelola Pemerintahan;

Prioritas ini sinkron dengan prioritas nasional pertama yaitu menghadirkan kembali

negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh

warga Indonesia, prioritas kedua yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang

bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, prioritas keempat yaitu memperkuat

kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang

bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Indikator yang keenam adalah penjabaran program RPJMD tahunan ke dalam RKPD. Pada

tahun 2015 capaian kinerja ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 97,42%.

Dari 233 program RPJMD terakomodir sebanyak 227 program, hal ini disebabkan karena

keterbatasan anggaran Pemerintah Kota Lubuklinggau selain itu juga karena beberapa program

telah terakumulasi di tahun-tahun sebelumnya.

Indikator yang ketujuh adalah penjabaran program RKPD ke dalam APBD. Pada tahun 2015

ditarget capaian sebesar 100% dan terealisasi 74,45 %. Dari 227 program RKPD terakomodir

sebanyak 169 program ke dalam APBD. Pada tahun 2015 terjadi perubahan estimasi APBD

sebagai dampak berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat, oleh karena itu terjadi

efisiensi anggaran.

Indikator kedelapan adalah prosentase pencapaian target RPJMD. Pada tahun 2015 ditarget

capaian sebesar 100% dan terealisasi 96,03%. Hal ini menunjukkan rata-rata capaian kinerja

visi dan misi Walikota dalam RKPD tahun 2014 yaitu sebesar 96,03% yang merupakan capaian

tahun kedua RPJMD 2013-2017 (Sumber data : Lakip Kota Lubuklinggau tahun 2014).

Indikator kesembilan adalah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota. Pada

tahun 2015 ditarget capaian sebanyak 5 dokumen dan terealisasi sebanyak 5 dokumen atau

sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya dokumen 1)

Pengajuan proposal infrastruktur 2015--Pengembangan Sport Center dan Bandara Silampari ,

2) dokumen RP3KP, 3) dokumen data informasi bidang infrastruktur 2015, 4) penataan

kawasan kumuh, 5) rmh swadaya (tergabung dalam dok RP3KP).


Indikator kesepuluh adalah tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber

daya alam. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2 dokumen, dan terealisasi sebanyak 2

dokumen atau sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan tersedianya

dokumen Master Plan dan DED Air Limbah Kota Lubuklinggau.

Indikator kesebelas adalah tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat tumbuh. Pada tahun 2015 ditargetkan sebanyak 2 dokumen, dan terealisasi

sebanyak 2 dokumen atau sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dengan

tersedianya dokumen Review RPI2JM 2015 dan dokumen hasil koordinasi perencanaan

pengembangan kota.

Indikator kedua belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan ekonomi yang

mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 ditarget capaian sebanyak 7 dokumen tetapi hanya

terealisasi sebanyak 7 dokumen atau sebesar sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat

dilihat yaitu antara lain 1) dokumen hasil koordinasi bidang pariwisata dan agribisnis, 2)

dokumen hasil koordinasi bidang industri, perdagangan, koperasi dan UKM (termasuk di

dalamnya 3. Dok Ripida), 4) dokumen hasil pelaksanaan penanggulangan kemiskinan (LP2KD),

dan 5) dokumen analisis data bidang ekonomi 2015 (termasuk di dalamnya : 6. Inflasi 7. PDRB).

Indikator ketiga belas adalah tersedianya dokumen perencanaan pembangunan sosial budaya

yang mendukung RPJMD. Pada tahun 2015 ditarget capaian sebanyak 8 dokumen dan hanya

terealisasi sebanyak 8 dokumen atau sebesar 100%. Indikator kinerja keluaran dapat dilihat dari

tersedianya 1) laporan koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan, 2) koordinasi

perencanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial, 3) laporan koordinasi perencanaan

pembangunan bidang pendidikan 4) koordinasi perencanaan pembangunan bidang

kebudayaan, 5) laporan evaluasi capaian MDG’S , 6) dokumen data capaian kinerja satuan

kerja perangkat daerah tahun 2015 bidang sosial budaya (termasuk di dalamnya : 7.analisis

data bidang sosial budaya, 8. buku saku sosial budaya th 2015).

Adapun Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk urusan perencanaan pembangunan adalah sebagai

berikut:

NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) %

1 Program pengembangan data/informasi 524.564.000,00 523.578.300,00 99,81

1 Pengelolaan Data dan Informasi Berbasis Teknologi Informasi

289.178.000,00 289.110.000,00 99,98

2 Penyusunan Buku Selayang Pandang dan Leaflet Kota Lubuklinggau

235.386.000,00 234.468.300,00 99,61

2 Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

27.308.000,00 26.366.400,00 96,55

1 koordinasi perencanaan pengembangan kota 27.308.000,00 26.366.400,00 96,55


121.412.000,00 119.480.198,00 98,41

1

Koordinasi Perencanaan Pengembangan Kawasan Perumahan

73.126.000,00 72.204.748,00 98,74

2 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Bidang Infrastruktur

48.286.000,00 47.275.450,00 97,91

4 Program perencanaan pembangunan daerah 1.304.434.550,00 1.297.675.678,00 99,48

1 Penyelenggaraan musrenbang RKPD 181.598.900,00 181.598.900,00 100,00



2 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

676.194.000,00 673.163.800,00 99,55

3 Penyusunan KUA dan PPAS 186.340.000,00 185.144.550,00 99,36

4 Penyusunan KUPA dan PPAS-P 146.624.000,00 146.331.800,00 99,80

5 Penetapan Kinerja Kota dan SKPD 36.124.000,00 35.540.200,00 98,38

6 Koordinasi Perencanaan Program Litbang, Data dan Informasi Pembangunan

26.777.000,00 26.520.428,00 99,04

7 Fasilitasi Penyusunan Laporan Rencana Aksi Daerah Bidang Pemerintahan

50.776.650,00 49.376.000,00 97,24

5 Program perencanaan pembangunan ekonomi 124.036.000,00 122.238.300,00 98,55

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Industri, Perdagangan, Koperasi dan UKM

22.376.000,00 22.337.000,00 99,83

2 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pariwisata dan Agribisnis

23.954.000,00 23.895.100,00 99,75

3 Pengumpulan dan Analisis Data dan Informasi Bidang Ekonomi

22.376.000,00 22.372.000,00 99,98

4 Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

55.330.000,00 53.634.200,00 96,94

6 Program perencanaan sosial dan budaya 157.266.200,00 145.944.064,00 92,80

1 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan dna Kebudayaan

69.680.000,00 69.282.064,00 99,43

2 Pengumpulan dan analisis data dan informasi bidang Sosial Budaya

4.480.000,00 4.480.000,00 100,00

3 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial

52.452.000,00 47.624.400,00 90,80

4 Penyusunan laporan evaluasi capaian MDG's 30.654.200,00 24.557.600,00 80,11

7 Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

36.610.000,00 35.481.223,00 96,92

1 Fasilitasi Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

36.610.000,00 35.481.223,00 96,92

8 Program Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

215.852.000,00 213.401.000,00 98,86

1 Pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan

33.092.000,00 32.542.500,00 98,34

2 Koordinasi pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

33.020.000,00 31.788.800,00 96,27

3 Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

105.648.000,00 105.356.500,00 99,72

4 Pengendalian dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan rencana pembangunan

44.092.000,00 43.713.200,00 99,14

C. Urusan Statistik

Indikator kinerja, target, dan realisasinya dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)

Tingkat ketersediaan data statistik daerah 100 100 100

Data statistik diperoleh melalui koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS).


Dalam melaksanakan urusan wajib pada tahun anggaran 2015 didukung dengan Program rutin

dengan indikator sebagai berikut :

Indikator Kinerja Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)

Tingkat ketersediaan dokumen perencanaan SKPD 100 100 100

Tingkat ketersediaan laporan capaian kinerja SKPD 100 100 100

Tingkat ketersediaan laporan keuangan SKPD 100 100 100

Tingkat kedisiplinan aparatur 100 100 100

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kerja aparatur 100 100 100

Prosentase aparatur yang mempunyai kompetensi perencana

100 100 100

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran 100 100 100

Adapun Alokasi dan Realisasi Anggaran untuk program rutin adalah sebagai berikut :


1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.312.343.800,00 1.260.725.974,00 96,07

1 Penyediaan jasa surat menyurat 206.000.000,00 205.700.000,00 99,85

2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

131.040.000,00 113.568.932,00 86,67

3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

17.250.000,00 5.070.300,00 29,39

4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 68.700.000,00 68.700.000,00 100,00

5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 102.240.000,00 102.240.000,00 100,00

6 Penyediaan alat tulis kantor 151.752.800,00 150.824.550,00 99,39

7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 84.260.000,00 83.878.000,00 99,55

8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

10.000.000,00 9.562.000,00 95,62

9 Penyediaan peralatan rumah tangga 7.121.000,00 6.821.000,00 95,79

10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9.000.000,00 8.330.000,00 92,56

11 Penyediaan makanan dan minuman 224.980.000,00 222.170.500,00 98,75

12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

300.000.000,00 283.860.692,00 94,62


891.630.387,00 862.160.629,00 96,69

1 pengadaan Kendaraan dinas/operasional 368.000.000,00 367.890.000,00 99,97

2 Pengadaan peralatan gedung kantor 92.618.000,00 92.000.000,00 99,33



3 Pengadaan mebeleur 45.750.000,00 45.750.000,00 100,00

4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

186.480.000,00 158.191.629,00 84,83

5 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

50.000.000,00 49.945.000,00 99,89

6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 105.499.000,00 105.499.000,00 100,00

7 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan jaringan internet kantor

43.283.387,00 42.885.000,00 99,08


17.199.650,00 17.199.650,00 100,00

1 Pendidikan dan pelatihan formal 17.199.650,00 17.199.650,00 100,00

4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

43.282.000,00 43.281.400,00 100,00

1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

32.782.000,00 32.781.400,00 100,00

2 Penyusunan Iktisar Realisasi Keuangan SKPD 10.500.000,00 10.500.000,00 100,00

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib.

A. Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Bappeda

B. Urusan Tata Ruang dilaksanakan oleh Bappeda

C. Urusan Statistik dilaksanakan oleh Bappeda, dalam hal ini adalah urusan statistik yang

berhubungan dengan penyusunan dan pengolahan data yang diperlukan dalam proses

perencanaan pembangunan. Adapun SKPD lain yang melaksanakan urusan statistik ini antara lain

Bagian Administrasi Perekonomian Setda.

4. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan

Fungsional.

Jumlah pegawai di lingkungan Bappeda Kota Lubuklinggau tahun 2015 sebanyak 48 orang, yakni

pegawai yang menangani urusan tata ruang sebanyak 3 orang, urusan perencanaan pembangunan

sebanyak 42 orang dan urusan statistik sebanyak 3 orang. Adapun struktur organisasi dan tata kerja

Bappeda dapat dilihat dalam lampiran, sedangkan jumlah pesonil karyawan dapat dirincikan sebagai

berikut:


NO URUSAN

JUMLAH PNS

TOTAL Golongan I Golongan II Golongan III Golongan IV

a b c d a b c d a b c d a b c d

1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- - - - - 1 2 2 6 12 4 10 3 2 - - DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT, BIDANG PRODATIN, BIDANG TARUKIMPRASWIL, BIDANG EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN BIDANG PEP

2 URUSAN PENATAAN RUANG

- - - - - - - - - 2 1 - - - - - DILAKSANAKAN OLEH SUB. BIDANG PENATAAN RUANG

3 URUSAN STATISTIK

- - - - - - - - 1 2 - - - - - - DILAKSANAKAN OLEH SUB.BIDANG DATA DAN INFORMASI

JUMLAH 0 0 0 0 0 1 2 2 7 16 5 10 3 2 0 0

DATA PNS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

PER 31 DESEMBER 205

NO URUSAN

JUMLAH PNS

KETERANGAN SD SMP SMA D1 D2 D3 D4 S1 S2 TOTAL


- - 4 - - 3 24 11 42 DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT, BIDANG PRODATIN, BIDANG TARUKIMPRASWIL, BIDANG EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN BIDANG PEP


- - - - - - - 2 1 3 DILAKSANAKAN OLEH SUB. BIDANG PENATAAN RUANG

3 URUSAN STATISTIK

- - - - - - - 3 3 DILAKSANAKAN OLEH SUB.BIDANG DATA DAN INFORMASI

TOTAL 0 0 4 0 0 3 0 29 12 48

DATA PNS BERDASARKAN PANGKAT PER 31 DESEMBER 205


DATA PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL PER 31 DESEMBER 2015

NO URUSAN

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG DIIKUTI SESUAI ESELON JUMLAH

JABATAN FUNGSIO

NAL

STAF KETERANGAN ESELON

II DIKLAT PIM II

ESELON III

DIKLAT PIM III

ESELON IV

DIKLAT PIM IV


1 - 6 4 12 10 23 DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT, BIDANG PRODATIN, BIDANG TARUKIMPRASWIL, BIDANG EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN BIDANG PEP


- - - - 1 1 - 2 DILAKSANAKAN OLEH SUB. BIDANG PENATAAN RUANG

3 URUSAN STATISTIK

- - - - 1 - - 2 DILAKSANAKAN OLEH SUB.BIDANG DATA DAN INFORMASI

TOTAL 1 0 6 4 14 11 0 27

5. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan pada urusan wajib tata ruang, perencanaan pembangunan, dan

statistik pada periode Tahun Anggaran 2015 didukung oleh anggaran sebesar Rp. 9.506.833.253,39

dengan realisasi sebesar Rp. 9.353.139.554,- atau 98,38 %.

No Belanja Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Capaian (%)

I Belanja Tidak Langsung 4.183.852.666,39 4.160.833.138,00 99,45

II Belanja Langsung 5.322.980.587 5.192.306.416 97,55

1 Belanja Pegawai 1.032.050.000 1.013.250.000 98,18

2 Belanja Barang/ Jasa 3.691.380.200 3.580.517.416 97,00

3 Belanja Modal 599.550.387 598.539.000 99,83

Total Belanja 9.506.833.253 9.353.139.554 98,38

Dengan rincian program sebagai berikut :


6. Proses Perencanaan Pembangunan.

Proses perencanaan yang dilakukan atas program dan kegiatan prioritas untuk urusan tata ruang,

perencanaan pembangunan, dan statistik. Proses melalui dan termuat dalam RPJMD, RKPD, Renja

SKPD, RKA SKPD.

Proses perencanaan program dan kegiatan pada Bappeda Kota Lubuklinggau dimulai dari diajukannya

usulan program/kegiatan kepada Walikota Lubuklinggau Cq. Bappeda pada proses APBD, kemudian

dibahas hingga ditetapkannya KUA dan PPAS, dan diajukan ke DPRD untuk dibahas dan dituangkan

dalam APBD Kota Lubuklinggau.

No Urusan Wajib

Total Anggaran Belanja

Langsung (Rp)


Persentase (%) Belanja

Pegawai (Rp)

Belanja Barang dan Jasa (Rp)

Belanja Modal (Rp)

Total Realisasi Belanja

Langsung (Rp)

5 Tata Ruang 547.042.000 12.000.000 512.773.600 - 524.773.600 95,93



6 Perencanaan Pembangunan 2.511.482.750 932.550.000 1.551.615.163 - 2.484.165.163 98,91

1 Program pengembangan data/informasi

524.564.000 95.550.000 428.028.300 523.578.300

2 Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

27.308.000 26.366.400 26.366.400


121.412.000 119.480.198 119.480.198

4 Program perencanaan pembangunan daerah

1.304.434.550 837.000.000 460.675.678 1.297.675.678

5 Program perencanaan pembangunan ekonomi

124.036.000 122.238.300 122.238.300


7 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

36.610.000 35.481.223 35.481.223

8 Program pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah

215.852.000 213.401.000 213.401.000

23 Statistik - - - - - -

1 Program pengumpulan data-data statistik daerah

-

TOTAL BL 3 URUSAN 3.058.524.750 944.550.000 2.064.388.763 - 3.008.938.763 98,38

DANA PENDUKUNG (program rutin) 2.264.455.837 68.700.000 1.516.128.653 598.539.000 2.183.367.653 96,42

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.312.343.800 68.700.000 1.192.025.974 1.260.725.974


891.630.387 263.621.629 598.539.000 862.160.629


17.199.650 17.199.650 17.199.650

4 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

43.282.000 43.281.400 43.281.400

TOTAL BL BAPPEDA 5.322.980.587 1.013.250.000 3.580.517.416 598.539.000 5.192.306.416 97,55


7. Kondisi Sarana dan Prasarana yang digunakan.

Kondisi sarana dan prasarana yang digunakan oleh SKPD Bappeda dalam melaksanakan masing-

masing program dan kegiatan prioritas cukup lengkap.

8. Permasalahan dan Solusi.

Permasalahan umum yang dapat menghambat dalam pencapaian kinerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau pada tahun 2015 yaitu:

1. Belum efektif dan efisiennya pengumpulan data-data dan informasi yang dibutuhkan untuk

penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang belum memiliki kompetensi perencana.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau dalam

rangka peningkatan kinerja pada tahun mendatang difokuskan peningkatan sarana dan prasarana

aparatur dan lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kota

Lubuklinggau dan instansi vertikal dalam hal pengumpulan data dan informasi sebagai bahan

perencanaan pembangunan daerah serta peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini aparatur

yang mempunyai kompetensi perencana dan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan

yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan daerah.

9. Hal Lain yang Dianggap Perlu Untuk Dilaporkan

Tidak ada hal lain yang perlu dilaporkan.

C. Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan

Bappeda tidak melaksanakan Urusan Pilihan.


BAB III TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari pemerintah

provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa dari pemerintah kabupaten/kota untuk melaksanakan

tugas tertentu. Sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, bahwa disamping melaksanakan tugas desentralisasi, Pemerintah

Kabupaten/Kota melaksanakan pula tugas pembantuan.

A. Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pada tahun 2015 tidak ada Tugas Pembantuan yang diterima oleh instansi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Lubuklingau.

B. Tugas Pembantuan Yang Diberikan

Pada tahun 2015 tidak ada Tugas Pembantuan yang diberikan oleh instansi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Kota Lubuklingau.


BAB IV TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

A. Kerjasama Antar Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak melakukan kerjasama antar

daerah pada tahun 2015.

B. Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak melakukan kerjasama dengan

pihak ketiga pada tahun 2015.

C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal Di Daerah

Dalam kegiatan organisasi yang berskala besar kebutuhan akan koordinasi dalam setiap kegiatan

adalah sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi agar dapat lebih efektif dan efisien.

Pelaksanaan koordinasi diperlukan dalam rangka mencapai keselarasan, keserasian, keterpaduan

dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan sehingga dapat mengsinergikan semua

sumber dengan yang ada untuk mencapai tujuan pokok organisasi. Mengingat Walikota selaku

Kepala Pemerintahan Daerah Otonom, maka untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, maka koordinasi dengan Instansi vertikal

dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Forum koordinasi dapat bersifat

formal dan dapat pula bersifat sementara seperti dalam kepanitiaan. Adapun koordinasi yang

dilaksanakan melalui SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Koordinasi dalam

bidang pengumpulan data-data statistic daerah dan profil daerah.

Pada tahun 2015, Bappeda Kota Lubuklinggau telah berkoordinasi dengan beberapa instansi

vertikal, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera

Selatan

a. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk pendampingan kegiatan

asistensi/bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas aparatur. Kegiatan yang

dilaksanakan antara lain Asistensi penyusunan Perjanjian Kinerja

b. Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan signifikan dalam kerjasama dengan Perwakilan BPKP Provinsi

Sumatera Selatan.


D. Pembinaan Batas Wilayah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak melakukan pembinaan batas

wilayah pada tahun 2015.

E. Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak melakukan Pencegahan Dan

Penanggulangan Bencana pada tahun 2015.

F. Pengelolaan Kawasan Khusus

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak melakukan Pengelolaan

Kawasan Khusus pada tahun 2015.

G. Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lubuklinggau tidak Menyelenggarakan

Ketenteraman Dan Ketertiban Umum pada tahun 2015.


BAB V INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Tingkat pencapaian indikator kinerja pada tataran pelaksanaan kebijakan urusan wajib

Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, dan Statistik sudah menunjukkan hasil yang baik, hal ini

sesuai dengan uraian dalam tabel-tabel di bawah ini :

Kabid Program, data & Informasi Kabid Penataan Ruang, Permukiman dan

Hj. Rita Yanti, SP Adi Irawan, S.Si, M.Si

NIP.19640313 198708 2 001 NIP.19760711 200312 1 005

Kasubbid Data dan Informasi Kasubbid Penataan Ruang

Darwin Saputra, S.Kom Eldowan Arief, ST, M.SI, M.Sc

NIP.19821226 200803 1 001 NIP.19790201 200501 1 008

M. Fadli Wardhana, ST Opila Harta Diputra, S.Si

NIP.19851230 201301 1 001 NIP.19861105 201001 1 009

Mira Apriani, S.Si Azman AD, ST

NIP.19850413 201101 2 008 NIP.19830810 201101 1 005

Kasubbid Program, Penelitian dan

PengembanganKasubbid Permukiman

Dirga Oktafiani, SH, M.H Elsa A. Erawaty,SP,M.Si

NIP.19861005 201001 2 015 NIP.19710702 199903 2 002

Endang Rahmayanti, S.Si Wike Veranicha, SE

NIP. 19831007 201001 2 015 NIP.19840605 200803 2 002

Angga Tamara Murti, ST Andy Kurnia Das’at, ST

NIP.19870416 201402 1 001 NIP. 19780312 201101 1 001

Luluk Kholifah, A.Md Kasubbid Sarana dan Prasarana Wilayah

NIP.19761206 201101 2 002 Febrio Fadilah, STNIP.19810202 200501 1 009

Elfina Malinda,ST, M.SiNIP.19870925 201001 2 018

Nata Suryapati, STNIP. 19850320 201101 1 005

Kepala Bappeda

Dedi Yansyah, SP, M.SI

NIP.19700406 199703 1 007

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU

Sekretaris

H. Trisko Defriyansa, ST, M.Si

NIP.19751221 200501 1 005

Kasubbag Umum Kasubbag Program

Sapran. BM.Yasin Ira Dwi Ariyati, S.STP

NIP.19580312 198003 1 006 NIP.19830307 200112 2 003

Faridj K. Nurusdi, S.Kom Andy Herizal, ST

NIP.19850116 201001 1 011 NIP.19801004 201301 1 001

Joni Fahamsyah, SE

NIP.19780112 200701 1 006

Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya

Dra. Dewi Bekti Utami Gustinawati S.Kencana, SH

NIP. 19590125 198903 2 001 NIP. 19660819 198903 2 006

Kasubbid Industri, Perdagangan, Koperasi

dan UKMKasubbid Pendidikan dan Budaya

Mardiyanto, SE Emmy Siswati, S.Pd, MM

NIP.19750301 200312 1 004 NIP. 19780116 200604 2 005

Zainab, SE Hadi Sanjaya,ST

NIP.19640703 198503 2 013 NIP.19820423 201001 1 021

Taufik Hidayat, S.Si Mohammad Natarsyah

NIP.19860621 200801 1 008 NIP. 19740316 200604 1 0010

Kasubbid Pariwisata dan Agribisnis Kasubbid Kesehatan, Kesra dan Sosial

Abdullah Fikri, S.Hut Hj.Atika Awiyah, SE

NIP.19800624 201001 1 010 NIP.19621226 198503 2 005

Adi Syafrizal,SE Novita Risma Riza, S.Si

NIP. 19800901 200801 1 002 NIP.19860505 201101 2 006

Mabrurotunnisa, ST Rayendra

NIP.19890807 201503 2 2 001 NIP.19750304 200812 1 002

Kepala Bappeda

Dedi Yansyah, SP, M.SI

NIP.19700406 199703 1 007

Kasubbag Keuangan

Wahada Ramadan,ST

NIP.19731006 200502 1 003

Diflah Anggraini, A.Md

NIP. 19870515 201101 2 010

Dewi Indriani

NIP.19810929 200701 2 003

Kabid Pengendalian dan Evaluasi

Dien Candra, SH, M.H

NIP.19800430 200312 1 001

Kasubbid Monitoring dan

Pengendalian Pembangunan

Syaputra Hustaman, ST, M.Si

NIP.19780225 200803 1 001

Muhammad Sidik, ST

NIP.19870619 201001 1 006

M e l l y, A.Md

NIP.19811014 200501 2 006

Kasubbid Evaluasi & Pelaporan

Nelly Yuspita, S.Kom

NIP.19760414 200604 2 021

Mistika. As, S.Sos

NIP.19630621 198702 2 001

Ayu Rosharina, ST

NIP.19910916 201503 2 002

Lampiran Perda Kota LubuklinggauNOMOR 01 TAHUN 2014

TANGGAL 19 JANUARI 2014

NAMA SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

URUSAN YANG DILAKSANAKAN : 1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2. PENATAAN RUANG

3. STATISTIK

a b c d a b c d a b c d a b c d

1 URUSAN PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

- - - - - 1 2 2 6 12 4 10 3 2 - -

Golongan III Golongan IV

DATA PNS BERDASARKAN PANGKAT

PER 31 DESEMBER 205

JUMLAH PNS

NO URUSAN Golongan I Golongan II

2 URUSAN PENATAAN RUANG - - - - - - - - - 2 1 - - - - -

3 URUSAN STATISTIK - - - - - - - - 1 2 - - - - - -

JUMLAH0 0 0 0 0 1 2 2 7 16 5 10 3 2 0 0

Lubuklinggau, 31 Desember 2015

a.n. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

H. TRISKO DEFRIYANSYA, ST, M.Si

NIP. 19751221 200501 1 005

DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT,

BIDANG PRODATIN, BIDANG

TARUKIMPRASWIL, BIDANG

EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN BIDANG

PEP

TOTAL

PEP

DILAKSANAKAN OLEH SUB. BIDANG

PENATAAN RUANG

DILAKSANAKAN OLEH SUB.BIDANG DATA

DAN INFORMASI



SEKRETARIS,

H. TRISKO DEFRIYANSYA, ST, M.SiPenata Tk. I

NIP. 19751221 200501 1 005



2. PENATAAN RUANG

3. STATISTIK


PEMBANGUNAN

- - 4 - - 3 24 11 42

D1 D2

DATA PNS BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN

PER 31 DESEMBER 205

NO URUSAN

JUMLAH PNS

S2SD SMP SMA D3 D4 S1 TOTAL

2 URUSAN PENATAAN RUANG - - - - - - - 2 1 3

3 URUSAN STATISTIK - - - - - - - 3 3

TOTAL 0 0 4 0 0 3 0 29 12 48

SEKRETARIS,

NIP. 19751221 200501 1 005




Penata Tk. I

DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIAT,

BIDANG PRODATIN, BIDANG


EKONOMI,BIDANG SOSBUD DAN

BIDANG PEP

KETERANGAN

DILAKSANAKAN OLEH SUB. BIDANG

PENATAAN RUANG

DILAKSANAKAN OLEH SUB.BIDANG

DATA DAN INFORMASI

SEKRETARIS,

NIP. 19751221 200501 1 005




Penata Tk. I



2. PENATAAN RUANG

3. STATISTIK


PEMBANGUNAN

1 - 6 4 12 10 23

DIKLAT PIM III

JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL DAN DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG DIIKUTI SESUAI ESELON JUMLAH

JABATAN

FUNGSIONAL

STAF/NON

ESELONESELON IV DIKLAT PIM IV

DATA PEJABAT STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

PER 31 DESEMBER 2015

NO URUSANESELON II DIKLAT PIM II ESELON III

2 URUSAN PENATAAN RUANG - - - - 1 1 - 2

3 URUSAN STATISTIK - - - - 1 - - 2

TOTAL 1 0 6 4 14 11 0 27


Penata Tk. I



SEKRETARIS,

NIP. 19751221 200501 1 005

DILAKSANAKAN OLEH

SEKRETARIAT, BIDANG

PRODATIN, BIDANG



KETERANGAN


BIDANG PEP

DILAKSANAKAN OLEH SUB.

BIDANG PENATAAN RUANG

DILAKSANAKAN OLEH

SUB.BIDANG DATA DAN

INFORMASI


Penata Tk. I



SEKRETARIS,

NIP. 19751221 200501 1 005

UNIT ORGANISASI : BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU

GOL. RUANG

TMT NAMA

1 2 3 4 5 6

1 Dra. Dewi Bekti Utami 19590125 198903 2 001 IV/b 1 Okt 2007 Kabid. Ekonomi

Esselon III.

2 Dedi Yansyah,SP,M.Si 19700406 199703 1 007 IV/b 1-Apr-14 Kepala Bappeda

Esselon II

3 Gustinawati S Kencana, SH 19660819 198903 2 006 IV/a 1-Apr-14 Kabid Sosbud

Esselon III

4 Elsa A. Erawaty, SP.M.Si 19710702 199903 2 002 IV/a 1-Apr-14 Kasubbid Permukiman

Esselon IV

5 Rita Yanti, SP 19610120 198903 1 007 IV/a 1-Oct-14 Kabid Program Data

dan Informasi

Esselon III

6 Sapran BM. Yasin 19580312 198003 1 006 III/d 1-Apr-06 Kasubag Umum

Esselon IV

7 Atika Awiyah,SE 19621226 198503 2 005 III/d 1-Apr-08 Ksb. Kesehatan dan

Kesejahteraan SosialEsselon IV

8 Mistika, AS, S.Sos 19630621 198702 2 001 III/d 01-Apr-10 Staf Bidang Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan

9 Zaenab, SE 19640703 198503 2 013 III/d 01-Apr-13 Staf Pelaksana Subbid

Industri, Perdagangan,

Koperasi & UKM

10 Dien Candra, SH, M.H 19800430 200312 1 002 III/d 1-Apr-13 Kabid Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan

Esselon III

11 Trisko Defryansa, ST, M.Si 19751221 200501 1 005 III/d 1-Apr-14 Sekretaris Bappeda

Esselon III

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO NAMA NIP

PANGKAT JABATAN

12 Adi Irawan,S.Si,M.Si 19760711 200312 1 005 III/d 1-Apr-14 Kabid Penataan Ruang

Permukiman dan Prasarana

Wilayah

Esselon III

13 Ira Dwi Ariyati, SSTP, M.Si 19830307 200112 2 003 III/d 1-Apr-15 Kasubag Program

Esselon IV

14 Mardiyanto, SE 19750301 200312 1 004 III/d 1-Apr-15 Ksb. Industri, Perdagangan

Koperasi dan UKM

Esselon IV

15 Wahada Ramadan, ST, MM 19731006 200502 1 003 III/d 1-Apr-15 Kasubag Keuangan

Esselon IV

16 Eldowan Arief,ST,M.Si,M.Sc 19790201 200501 1 008 III/c 1-Apr-12 Ksb.Penataan Ruang dan LHEsselon IV

17 Febrio Fadilah,ST 19810202 200501 1 009 III/c 1-Apr-12 Ksb. Sarana dan Prasarana

Wilayah

Esselon IV

18 Emmy Siswati, S.Pd, MM 19780116 200604 2 005 III/c 1 Okt 2012 Ksb. Pendidikan

dan Kebudayaan

Esselon IV

19 Nelly Yuspita, S.Kom 19780414 200604 2 021 III/c 1-Apr-13 Ksb. Evaluasi

dan Pelaporan

Esselon IV

20 Syahputra Hustaman,ST, M.Si 19780225 200803 1 001 III/c 1 Okt 2014 Ksb. Monitoring

Pengendalian Pembangunan

Esselon IV

21 Darwin Saputra S.Kom 19821226 200803 1 004 III/b 1-Apr-12 Ksb. Data dan Informasi

Esselon IV

22 Dirga Oktafiani, SH, M.H 19861005 201001 2 015 III/b 1-Apr-13 Ksb.Program Penelitian

dan Pembangunan

Esselon IV

23 Elfina Malinda,ST 19870925 201001 2 018 III/b 1-Apr-13 Staf Pelaksana Subbid

Penataan Ruang

24 Abdullah Fikri, S.Hut 19800624 201001 1 010 III/b 1 Okt 2013 Ksb. Pariwisata

dan Agribisnis

Esselon IV

25 Kemas M.Iqbal,ST 19780413 201001 1 014 III/b 1-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid

Srana dan Prasarana

Wilayah

26 Hadi Sanjaya,ST 19822304 201001 1 021 III/b 1-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid

Pendidikan dan Budaya

27 Endang Rahmayanti, S.Si 19831007 201001 2 018 III/b 1-Apr-14 Staf pelaksana Subbid

Program Litbang

28 Taufik Hidayat, S.Si 19860621 200801 1 008 III/b 1-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid

Industri, Perdagangan

Koperasi & UKM

29 Opila Harta Diputra,S.Si 19861105 201001 1 009 III/b 1-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid

Penataan Ruang

30 Muhammad Siddik,ST 19870619 201001 1 006 III/b 1-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid

Evaluasi & Pelaporan

31 Wike Veranicha,A.Md 19840605 200803 2 003 III/b 1-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid

Permukiman

32 Andy kurnia Das'at, ST 19780312 201101 1 001 III/b 01-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid

Permukiman

33 Azman, AD, ST 19830810 201101 1 005 III/b 01-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid

Penataan Ruang

34 Nata Suryapati, ST 19850320 201101 1 005 III/b 01-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid

Srana dan Prasarana

Wilayah

35 Mira Apriani, S.Si 19850413 201101 2 008 III/b 01-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid

Data dan Informasi

36 Novita Riza Risma, S.Si 19860505 201101 2 006 III/b 01-Apr-15 Staf Pelaksana Subbid

Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial

37 Adi Syafrizal, SE 19800901 200801 1 002 III/a 01-Apr-12 Staf Pelaksana Subbid

Pariwisata dan Agribisnis

38 Andy Herizal, ST 19801004 201301 1 001 III/a 26-Mar-13 Staf Pelaksana Subbag

Program

39 M. Fadli Wardhana, ST 19851230 201301 1 001 III/a 26-Mar-13 Staf Pelaksana Subbid

Data dan Informasi

40 Melly, A.Md 19811014 200501 2 006 III/a 01-Okt-13 Staf Pelaksana Subbid

Monitoring Pengendalian

Pembangunan

41 Joni Fahamsyah 19780112 200701 1 006 III/a 01-Apr-14 Staf Pelaksana Subbag

Umum

42 Angga Tamara Murti, ST 19870416 201402 1 001 III/a 01-Feb-14 Staf Pelaksana

Subbid Program Litbang

43 Faridj Kodrat Nurusdi, S.Kom 19850116 201001 1 011 III/a 01-Okt-15 Staf Pelaksana Subbag

Umum

44 Luluk Kholifah, A.Md 19761206 201101 2 002 II/d 01-Apr-15 Staf Pelaksana

Subbid Program Litbang

45 Diflah Anggraini, A.Md 19870515 201101 2 010 II/d 01-Apr-15 Staf Pelaksana

Subbag Keuangan

46 Mohammad Natarsyah 19740316 200604 1 010 II/c 01-Apr-14 Staf Pelaksana Subbid

Pendidikan dan Budaya

47 Dewi Indriani 19810929 200701 2 003 II/c 1-Apr-15 Staf Pelaksana

Subbag Keuangan

48 Rayendra 19750304 200812 1 002 II/b 01-Apr-13 Staf Pelaksana Subbid

Kesehatan dan

Kesejahteraan Sosial

TMT TH BLN NAMABLN & THN

LAMA (Hari/Ja

m)

NAMA LULUS TAHUN

7 8 9 10 11 12 13 14

19-Jan-15 27 10 PIM III 2002 360 Jam STIE Malang 1986

01-Jun-13

19-Jan-15 19 7 PIM III 2003 360 jam Unsri 2001

5-Oct-13 Palembang

19-Jan-15 20 7 PIM III 2010 360 univ. Sjakhyakirti 1994

01-Jun-13

19-Jan-15 PIM III 2008 360 Jam Unsri 1997

30-Nov-04 Palembang

19-Jan-15 24 5 PIM III Stiper 2000

21-Feb-14 Bumi Silampari

19-Jan-15 28 0 PIM Tk.IV 2002 250 Jam STM 1977

25-Feb-02

19-Jan-15 24 7 PIM TK.III 2006 60 Hari UNIHAZ 2004

3-Dec-02

- 25 0 PIM TK.IV 2004 310 Jam STIA 2002

Bengkulu

- 24 7 PIM TK.IV 1997 60 hari UNIHAZ 2004

Bengkulu

19-Jan-15 11 4 PIM TK.IV 2006 40 Jam UNIB 2009

6-May-13

19-Jan-15 9 9 PIM TK.IV 2007 285 Jam Univ. Bengkulu 2008

21-Feb-14

DAFTAR URUT KEPANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

MASA KERJA LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN

mailto:S.@

19-Jan-15 10 10 Pim. IV 2008 320 Jam UNSRI 2007

BAPPENAS

21-Feb-14

19-Jan-15 5 0 PIM IV 2005 24 hari STPDN 2005

29-Jan-10 Unjb Bengkulu 2011

19-Jan-15 10 10 PIM.Tk.IV 2007 250 Jam F.STIE YA.I 1998

Jakarta

18-Jul-09

19-Jan-15 6 2 Pim IV 2010 320 Jam UGM 2001

18-Jul-09 UNIB

19-Jan-15 9 9 PIM.Tk.IV 2012 294 Jam UNESCO-IHA 2011

24-Mar-11

UNSRI 2011

19-Jan-15 7 3 Pim IV 2010 320 Jam Univ.Islam.Indonesia 2004

Yogyakarta

18-Jul-09

19-Jan-15 8 6 - - - Unsri 2010

#NULL! Palembang

19-Jan-15

19-Jan-15 12 8 PIM.Tk.IV 2012 294 Jam Bina Darma 2000

Palembang

18-Feb-12

19-Jan-15 6 7 PIM TK.IV 2014 360 Jam Univ. 2012

Bengkulu

1-Jun-13

19-Jan-15 6 7 - - - STIMK 2007

19-Jan-15 AK.KOM

19-Jan-15 4 0 - - Univ. Borobudur 2012

Jakarta

6-Mar-15

- 4 9 - - - Univ. 2012

Bengkulu

19-Jan-15 4 9 Stiper Sriwigama 2007

Palembang

21-Dec-12

- 4 9 - - - Univ.Muhammadiyah 2003

Malang

- 4 9 - - - Sanata Dharma 2007

Yogyakarta

4 9 UGM 2007

Yogyakarta

- 4 9 Univ. Negeri 2008

Makassar

- 4 9 - - - UGM 2009

Yogyakarta

- 4 9 - - - UMP Plg 2009

- 3 6 - - - UNIHAZ 2007

- 5 0 - - - Univ. Muhammadiyah 2002

Surakarta

- 5 0 - - - ITENAS

Bandung

- 5 0 - - - Univ. Islam Bandung 2009

Bandung

- 5 0 - - - Unsri 2007

Palembang

- 5 0 Unsri 2008

- Palembang

- 9 6 - - - STIE 2011

MURA

- 4 10 - - Unsri 2005

Palembang

- 4 10 - - - Unsri 2008

Palembang

- 7 9 - - - Univ.Padjadjaran 2004

Bandung

- 7 2 - - - STIE MURA 2013

- 1 11 - - - UNPAL 2012

- 3 9 - - - STMIK 2014

Lubuklinggau

- 6 9 - - - UGM 1998

Yogyakarta

- 6 9 Unsri

Palembang 2008

- 11 3 SMA 1995

- 9 0 - - - SMAN. I. Llg 2000

- 9 9 - - - Sekolah Pertanian 1999

Pembangunan

Bengkulu

KET

TINGKAT IJAZAH/ JURUSAN

15 16 17 18

S.I / Manajemen Malang Inspektotat

Keuangan 25-Jan-59 Kota LLg

S.2 / Ilmu Kiban Jati Islam

Tanaman 6-Apr-70

S.I / Hukum Palembang Dispora Islam

19 agust 1966

S.2/Ilmu Ekonomi Palembang

Ilmu 7-Feb-71

S.I / Pertanian Kodya Padang KKP

13-Mar-64 Lubuklinggau

STM Lubuklinggau Kab.Mura L

12 Maret 1958

S.I / Ekonomi Lubuklinggau Kab.Mura

26 Des 62

S.I / Administrasi Jember Kab.Mura Islam P

21 Juni 63

S .I / Ekonomi Muara Lakitan Kab. Mura P

3 Juli 1964

S.2/ Lubuk Besar Kab. Mura Islam

Hukum 30-Apr-80

Perencanaan Lubuklinggau Kab. Mura

Pembangunan 21 Des 1975

Islam P

Islam

L

Islam L

- Islam P

Islam P

Islam

CATATAN MUTASI KEPEG

AGAMA

Islam P

L

P

TEMPAT TANGGAL

LAHIR

(S.2)

Iilmu Ekonomi Lubuklinggau

(S2) 7-Nov-76

S.2/ Magister Purworejo

Perencanaa 07-Mar-83

Pembangunan

S.I / Akuntansi Jakarta - L

1 Maret 75

S.2/ Kepala Curup Kab.Rejang

Management 6 Okt 1973 Lebong

S.2/ Lubuklinggau Dinas PU Islam L

wse.ildmp 01-Feb-79

S2 / Pengelolaan

Lingkungan

S.I / Teknik Lubuklinggau - L

2 -Peb- 1981

S.2 / Manajemen Palembang Disdik Islam P

16-Jan-78 Llg

S.I / Komputer

Ma.Kati Baru DKP Islam P

14-Apr-76

S.2 / Ilmu Palembang - Islam L

Administrasi 25-Feb-78

S.I / T.Informatika Palembang - Islam L

26 Des 82

S.2 Hukum B. Lampung DTPPK Islam P

5-Oct-86

S.2 / Lubuklinggau -

Ilmu Administrasi 25-Sep-87

S.I / Kehutanan Lawang Agung DTPPK Islam L

24 Juni 1980 LLG

Islam

Islam P

Islam L

IslamP

Islam

Islam L

S.I / Tehnik Sipil Pagar Alam

13-Apr-78

S.I / Teknik Lubuklinggau

23-Apr-82

S.I / GeograFI Yogyakarta Islam P

7 Okt 1983

S.I / Fisika Lubuklinggau Kab Islam L

21 Juni 1986 Kepahiang

SI / Geografi Fisik Keluang Muba Dinas PU

& Lingkungan 5 Nov 86

S.I / Teknik Palembang

19 Juni 87

S.I / Ekonom Lubuklinggau -

5 Juni 84

S.I/Arsitektur Batu Sangkar - Islam L

12-Mar-78

S.I / Teknik Lubuklinggau Islam

10 Agust 1983

S.I/MIPA Aceh Timur

Industri 20 maret 1989

S.I / MIPA Lingge -

13-Apr-85

S.I /MIPA Batu Raja Islam P

5 mei 1986 -

S.I / Ekonomi Palembang Dinas Islam L

01-Sep-80 PU

S.I / T.Sipil Palembang - islam L

4 Okt 1980

L

Islam L

Islam P

Islam L

Islam L

Islam P

Islam L

Islam L

S.I / T.Sipil Palembang - islam L

30 des 1985

D.III / kehumasan Pendopo -

14 Okt 1981

S.I/ Ekonomi Ma. Kati Kab. Mura Islam L

12-Jan-78

S,I/ Teknik Sipil Palembang - Islam L

16-Apr-87

S.I Komputer Lubuklinggau - Islam L

16-Jan-85

D. III Magelang Dinas Islam P

Pariwisata 6 Des 1976 Pariwisata

D.III Lubuklinggau - Islam P

Komputer 15 Mei 1987

Biologi Palembang Bag. Umum Islam L

16-Mar-74

I P A Lubuklinggau -

29-Sep-81

Pertanian P.U. Tanding Propinsi L

04-Mar-75 Bengkulu

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA

LUBUKLINGGAU,

DEDI YANSYAH, SP, M.SI

Pembina Tk. I

NIP.19660702 199303 1 004

Islam P

Islam P

Islam


UNIT ORGANISASI : BAPPEDA KOTA LUBUKLINGGAU

GOL.

RUANGTMT NAMA

1 2 3 4 5 6

1 Mabrurotunnisa, ST 19890807 201503 2 2 001 III/a 01-Mar-15 -

2 Ayu Rosharina, ST 19910916 201503 2 002 III/a 01-Mar-15 -

DAFTAR URUT KEPANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO NAMA NIP

PANGKAT JABATAN

TMT TH BLN NAMABLN &

THN

LAMA

(Hari/Ja

m)

NAMA LULUS TAHUN

7 8 9 10 11 12 13 14

- - 10 - -'- - Unsri 2011

Palembang

- - 10 - -'- - Unsri 2014

Palembang

NIP.19660702 199303 1 004


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


DAFTAR URUT KEPANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

JABATAN MASA KERJA LATIHAN JABATAN PENDIDIKAN

Trisko Defriansa, ST, M.SiPenata TK. I

NIP.19751221 200501 1 005

an. Kepala Bappeda kota Lubuklinggau,Sekretaris

KET

TINGKAT

IJAZAH/

JURUSAN15 16 17 18

S.I / Teknik Lubuklinggau -

Arsitektur 7-Aug-89

S.I / Teknik Palembang - Islam

Arsitektur 16-Sep-91

NIP.19660702 199303 1 004

CATATAN

MUTASI

KEPEG

AGAMA

Islam


KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


Pembina Tk. I

TEMPAT

TANGGAL

LAHIR

RUMUS/ Jenis Data Capaian

PERHITUNGAN (Tahun 2015) Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ada

2 Urusan yang diterapkan oleh Pemda sebanyak 5 urusan,

yang terdiri dari:

1) Urusan Pendidikan Dasar

2) Urusan Kesehatan

3) Urusan Ketahanan Pangan

4) Urusan Sosial

5) Urusan Ketenagakerjaan

Hubungan antar

daerah

12 Kerjasama dengan daerah lain Jumlah MoU yang masih berlaku

per tahun 2015

MoU dengan instansi vertikal dan atau perusahaan yang

masih berlaku per tahun 2015 sebanyak 14 MoU

14 MoU

Tidak ada MoU atau kerjasama dengan Pemerintah

Daerah Lain

3 Prioritas pembangunan daerah (RKPD) Tahun 2015

mendukung prioritas pembangunan nasional, sebanyak

9 program.

Prioritas pembangunan nasional tahun 2015 ada

sebanyak 9 program prioritas

13 Penghargaan 41 Penghargaan dari pemerintah pusat yang diterima oleh

Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015 melalui Bappeda

1) Penghargaan atas inisiatif peningkatan kualitas

layanan air minum yang akuntabel (AMPL AWARD

2015)

Lubuklinggau, Januari 2016Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Dedi Yansyah, SP, M.Si

Pembina Tk. I

TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKANDALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015


Ada PERDA RTRW

Sinkronisasi

Pelaksanaan

pembangunan nasional

dan daerah

13 Kesesuaian prioritas

pembangunan

KESELARASAN ANTARA

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN

DAERAH DENGAN

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Jumlah prioritas pembangunan

daerah dibagi Jumlah prioritas

pembangunan nasional [2]

Keterangan

Peraturan ttg ketertiban

penataan ruang

3

100,00% Prioritas pembangunan

nasional tahun 2015

berpedoman pada RPJPN

2005-2025 (RKP transisi,

karena RPJMN 2015-2019

belum tersusun)

Implementasi Standar

Pelayanan Minimal

(SPM)

11 Urusan yang sudah diterapkan

SPM nya berdasarkan

pedoman yang diterbitkan oleh

Pemerintah.

Kerjasama dengan instansi

vertikal/ perusahaan, bukan

dengan Pemerintah Daerah

lain

1 KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM

DAERAH

Jumlah urusan wajib yang sudah

diterapkan SPM nya

berdasarkan Penetapan oleh

Menteri/ Pimpinan LPND.

5 Urusan

ASPEK FOKUS No. IKK

KESELARASAN DAN

EFEKTIVITAS HUBUNGAN

ANTARA PEMERINTAHAN

DAERAH DAN PEMERINTAH,

SERTA ANTAR

PEMERINTAHAN DAERAH

DALAM RANGKA

PENGEMBANGAN OTONOMI

DAERAH

TEROBOSAN/INOVASI

DALAM

PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

Jumlah penghargaan dari

pemerintah yang diterima oleh

Pemerintah Daerah dalam Tahun

2015

Penghargaan dari pemerintah

yang diterima oleh Pemda

dalam tahun 2015

Keberadaan PERDA RTRW Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032

NO URUSAN NO. IKK RUMUS/PERSAMAAN CAPAIAN KINERJA KETETERANGAN

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Luas ruang terbuka hijau Data RTH Kota Tahun 2015

---------------------------------------- x 100 % versi Kemendagri

Luas wilayah

31 Tersedianya dokumen perencanaan

RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada Perda Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota LubukLinggau tahun 2005-2025

Ada

33 Tersedianya Dokumen Perencanaan :

RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Peraturan Walikota Lubuklinggau No. 19 Tahun 2015 Tentang

Perubahan Perwal No. 23 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Lubuklinggau Tahun 2015

Ada

Jumlah program RKPD tahun 2015 Program RKPD 2015 : 219

----------------------------------------------------------- x 100 % Program RPJMD 2013-2017 : 233

Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan tahun 2015

73 Buku ”Kota Dalam Angka” Judul Buku “LUBUKLINGGAU DALAM ANGKA” Tidak Ada

74 Buku ”PDRB Kota Lubuklinggau ” Judul Buku “ PDRB Kota Lubuklinggau” Tidak Ada




Pembina Tk. I

NIP. 19700406 199703 1 007

30 Ruang terbuka hijau per satuan luas

wilayah

Ada

Buku KDA dan PDRB tersedia di BPS23 Statistik

Penjabaran Program RPJMD kedalam

RKPD

Perencanaan Pembangunan

Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kota LubukLinggau tahun 2013-2017

32 Tersedianya Dokumen Perencanaan :

RPJMD yg telah ditetapkan dgn

PERDA/PERKADA

6

(8.754,80 ha : 40.150 ha)x100% =

21,805%

34

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN

ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN

DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015


5 Tata Ruang

(219 : 233)x100% = 93,99%

RTH KOTA 8.754,7995 401,50 km^2 40.150,00 ha

data 2015 RTH Privat (Taman) 1,930 1,28 1.049.019,00 m^2 104,9019 ha

data 2015 HPL/HGB 150,3583 5.822,6247 1 ha 0 km^2

HPL 1,6209 1 ha 10.000 m^2

HGB 148,7374

Program RKPD 2015 219 93,991416

Program RPJMD 2013-2017 233

:

:

:

1 2 3 4 5 6 7 8

- Jumlah program Nasional (RKP) tahun 2015 : sebanyak 1 prog ram. (Pro gram

penyelenggaraan pen ataan ruang-KEMENTR IAN PU)

- Jumlah program nasiona l yang dilaksanakan SKPD tahun 2015 sebanyak 1 Program

(melalui Progr am Perencanaan Tata Ruang dan Prog ram Peman faatan Ruang)

tahun 2015 , ada 4 yang terdir i dari:

1. SOP Penyediaa n Informasi Meng enai RTR W Kota

2. SOP Pemantauan dan Evalua si Peman faatan Ruang

3. SOP Pelayanan Pengaduan Pelan ggaran Tata Ru ang

4. SOP Pember ian Advice Planning

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada = 1

PERD A yang har us dilaksanakan menuru t PERMEN = 1

Jumlah jabatan yang diisi = 1

jumlah jabatan yang ada = 1

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM


KOTA LUBUKLINGGAU

NAMA SKPD BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

100%

URUSAN YANG DILAKSANAKAN 5. URUSAN TATA RUANG

NO ASPEK FOKUS NO IKK Rumus

Urusan Tata Ruang

Jenis Data Ca paian Kinerja

Ada

1 KEBIJAK AN TEKN IS

PENYELENGGA RA AN URUSAN

PEMERINTAHA N

Program Nasional (11) yang

melekat di kemen trian/LPND

yang har us dilaksanakan oleh

SKPD

1 Jumlah Program Nasional yg

dilaksanakan oleh SKPD

Jumlah program Nasional yang dap at

dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah

program Nasional x 100%

Jumlah PERDA yang har us

dilaksanakan SKPD menur ut

Pera turan Menter i (PERMEN)

3 Jumlah PERDA pelaksanaan yang

ada terhadap PERD A yang har us

dilaksanakan menuru t PERMEN

Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN

yang ada dibag i jumlah PERDA yang

harus dilaksanakan menuru t PERMEN x

100%

Kesesuaian dengan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh

pemer intah cq Kementer ian /

LPNK

2 Keberadaan Standa rd Oper ating

Procedu re (SOP)

Ada

100%

3 PENA TAA N KELEMBA GAAN

DA ERAH

Pengisian struktur jabatan 4 Ra sio struktur jabatan dan

eseloner ing yang terisi

Jumlah jabatan yang diisi diba gi jumlah

jaba tan yang ada x 100%

100%

2 KETAATA N TERHAD AP

PERA TUR AN PER UN DA NG-

UN DA NGAN

5 Keberadaan jabatan fungsional

dalam struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jabatan fungsional

dalam struktur organisasi SKPD

TIDAK ADA TIDAK ADA

1 2 3 4 5 6 7 8


Urusan Tata Ruang


Jumlah PNS SKPD = 3

Total PNS Kota =

Jumlah pejab at yang memenu hi per syaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan = 1

jumlah total pejabat SKPD yang ada = 1

Jumlah pejab at yang memenu hi per syaratan kepangkatan = 1

Jumlah total pejabat SKPD yang ada = 1 100%

Keberadaan dokumen

perencanaan pembangunan di

SKPD :

Ada

RENSTRA-SKPD 1. Re nstra SKPD 2013– 201 7

RENJA-SKPD 2. Re nja SKPD

RKA-SKPD 3. RKA RKPD

Jumlah Program RKPD yang diakomodir da lam RENJA SKPD = 2

jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD = 2

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD = 2

jumlah program dalam RKA SKPD = 2

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD = 2

jumlah program dalam DPA SKPD = 2

100%

PENGELOLAA N KEPEGAW AIAN

DA ERAH

Tingkat kompetensi SDM dalam

menyelenggarakan tugas SKPD

yang re levan dengan urusan

terkait

6 Ra sio PNS Kota Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS

Kota

8 Pejaba t yang telah memenuhi

persyaratan kepangkatan

Jumlah pejab at yang memenu hi

persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah

total pejaba t SKPD yang ada x 100%


persyaratan pendidikan pelatihan

kepemimpina n

Jumlah pejab at yang memenu hi


kepemimpina n dibagi jumlah total pejabat

SKPD yang ada x 100%

100%

5 PERENCA NA AN PEMBANGUN AN

DA ERAH

Kelengkapan dokumen

perencanaan pembangunan

yang dimiliki oleh SKPD

9 Ada atau tidak ada dokumen

perencanaan SKPD berikut jumlahnya

3 jenis dokumen

Sinkronisasi Program RENJA

SKPD dengan Program RKPD

4

10 Jumlah Program RKPD yang

diakomod ir dalam RENJA SKPD

Jumlah Program RKPD yang diakomodir

dalam RENJA SKPD dibag i jumlah

program dalam RENJA SKPD yang

ditetapkan pad a RPJMD x 100%

Sinkronisasi program RKA SKPD

dengan Program RENJA SKPD

11 Jumlah Program RENJA SKPD

yang diakomod ir dalam RKA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang

diakomod ir dalam RKA SKPD dibagi

jumlah program dalam RKA SKPD x

100%

100%

Perencanaan Pelaksanaan

Program dan Angga ran

12 Jumlah Program RENJA SKPD

yang diakomod ir dalam DPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang

diakomod ir dalam DPA SKPD dibagi

jumlah program dalam DPA SKPD x

100%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8


Urusan Tata Ruang


Alokasi anggaran SKPD = Rp. 547.042 .000,-

total belanja APBD =

Belanja modal = -

belanja SKPD = Rp. 524.773 .600,-

total belanja pemeliha raan = 0

total belanja barang dan jasa SKPD = Rp. 512.773 .600,-

total belanja pemeliha raan = 0

total belanja SKPD = Rp . 524.773 .600,-

Ada laporan keuangan :

1. Ne raca

2. LR A

3. Ca LK

7 Ada

1. Berita Acara Inventarisasi Barang

2. Da ta Rekonsiliasi Asset Tahun 2015

6 PENGELOLAA N KEUANGAN

DA ERAH

Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total

belanja APBD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total

belanja APBD x 100%

Besaran belan ja pemeliharaan 15

Besaran belan ja modal 14 Re alisasi Belan ja modal terhadap

total belanja SKPD

Belanja modal dibagi total belan ja SKPD x

100%

0,00%

0%

16 Total Belan ja pemeliharaan dar i

total belanja SKPD

total belanja pemeliha raan dibag i total

belanja SKPD x 100%

0%

Total Belan ja pemeliharaan dar i

total belanja barang dan jasa

total belanja pemeliha raan dar i total

belanja barang dan jasa SKPD) x 100%

Ada atau tidak ada inventarisasi barang

atau asset SKPD

PENGELOLAA N BAR AN G MILIK

DA ERAH

Ada, 2 jenis

Laporan keuangan SKPD 17 Keberadaan lapor an keuangan

SKPD (Neraca, Ca lk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan

SKPD ber ikut kompo nen yang ada

(N eraca, Ca lk)

Ada, 3 jenis

Mana jemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang

atau asset SKPD

1 2 3 4 5 6 7 8


Urusan Tata Ruang


Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD = 0

total asset yang dikuasai SKPD = 0

Jumlah fasilitas / prasara na par tisipasi 1. Papan Pengumuman

1. Papan Pengaduan 2. Website : sipr .lubuklingga ukota.go.id

2. Pos Pengaduan 3. Leaflet

3. Leaflet

4. Mobil Keliling

Re sponsivitas terhadap

partisipasi masyarakat

21 Keberadaan Survey Kepuasan

Masyarakat

Ada atau tidak adanya Ha sil Survey

Kepuasan Masyarakat terhadap

Pelayanan publik

Tidak Ada Tidak Ada


Pembina T k. I

NIP. 19700406 199703 1 007



Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digu nakan oleh

SKPD

Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD

diba gi total asset yang dikuasai SKPD x

100 %

0%

8 PEMBERIAN FASILITASI TERH AD AP

PARTISIPASI MASYARAK AT

Bentuk-bentuk fasilitas /

prasara na par tisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas / prasara na

informasi :

3 jenis

9

1) Program Perencanaan Tata Ruang

2) Program Pemanfaatan Ruang

Perda Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana

Tata Rua ng Wilayah Kota Lubuklinggau Tahun

2012-2032

KETERA NGAN

9

KETERA NGAN

Meng acu dokumen RKPD th. 2015 dan Renja

Bappeda 201 5

Meng acu dokumen RKA-Bappeda th. 2015 dan

Re nja Bappeda 201 5

Meng acu dokumen RKA-Bappeda th. 2015 dan

DPA-Bapp eda 201 5

9

KETERA NGAN

Laporan keuangan pad a 3 urusan tergabung

dalam 1 laporan

Meng acu Lapo ran Keuangan Daerah tahun

2015


2015


2015


2015

Laporan inventarisasi barang pada 3 urusan

tergabung dalam 1 lapo ran

9

KETERA NGAN

:

:

:

1 2 3 4 5 6 7 8

- Jumlah pro gram Nasional (RKP) tahun 2015 : sebanyak 1 prog ram.

(Pro gram Peren canaan Pembangunan Nasional-BAPPENAS)

- Jumlah pro gram nasiona l yang dilaksanakan SKPD tahun 2015 , sebanyak 1

Program (Program Perencanaan Pembangunan Daerah)

tahun 2015 ada 15 yang terdir i dari:

1. SOP Penyusunan Rancangan Awal RKPD

2. SOP Up Date Da ta Bidan g Infrastruktur

3. SOP Pengaw asan dan Penge ndalian Bidan g Infrastruktur

4. SOP Koordina si dan Sikronisasi Bidang Infrastruktur dengan SKPD

Terkait

5. SOP Penyusunan Program Bidang Sosial Budaya

6. SOP Pelaksanaan Koordina si dan Sinkronisasi Perencanaan Program

Bidang Sosial Budaya

7. SOP Pelaksanaan Monitor ing dan Evalua si Program Bidang Sosial

Budaya

8. SOP Koordina siPerencanaan Pemban gunan Bidang Ekonomi dengan

SKPD Terkait

9. SOP Up Date Da ta Bidan g Ekonomi dengan SKPD Terkait

10. SOP Pelaksanaan Monitor ing dan Evalua si Bidan g Ekonomi

11. SOP Pengumpu lan Data dan Foto Kegiatan

12. SOP Do kumentasi Kegiatan

13. SOP Pelapo ran, Monitoring , Evalua si

14. SOP Permohonan Da ta

15. SOP Penanganan Surat Masuk

14. SOP Penanganan Surat Kelua r

KOTA LUBUKLINGGAU




Jumlah pro gram Nasional yang dap at dilaksanakan oleh SKPD

diba gi jumlah program Nasional x 100%

URUSAN YANG DILAKSANAKAN 6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN


Urusan Perencanaan Pembangunan

Ada



PENYELENGGA RA AN URUSAN

PEMERINTAHA N

Program Nasional (11) yang

melekat di kemen trian/LPND

yang harus dilaksanakan oleh

SKPD

1 Jumlah Progr am Nasional yg


100%

Kesesuaian dengan kebijakan

teknis yang ditetapkan oleh

pemer intah cq Kementer ian /

LPNK

2 Keberadaan Standa rd Oper ating

Procedu re (SOP)

Ada

1 2 3 4 5 6 7 8




Jumlah PERD A pelaksanaan PERMEN yang ada = 2

PERD A yang harus dilaksanakan menu ru t PERMEN = 2



Jumlah PNS SKPD = 42

Total PNS Kota =

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pend idikan pelatihan

kepemimpinan = 14

jumlah total pejab at SKPD yang ada = 19

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan = 19

Jumlah total pejab at SKPD yang ada = 19

Keberadaan dokumen perencanaan

pemban gunan di SKPD :

Ada

RENSTRA-SKPD 1. Re nstra SKPD 2013– 201 7



Jumlah Progr am RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD = 8

jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD = 8

Jumlah Progr am RENJA SKPD yang diakomod ir dalam RKA SKPD = 8


Jumlah Progr am RENJA RKPD yang diakomod ir dalam DPA SKPD = 8


100%

100%

Jumlah PERD A yang harus

dilaksanakan SKPD menuru t

Pera turan Menter i (PERMEN)

3 Jumlah PERD A pelaksanaan yang ada

terhadap PERDA yang harus

dilaksanakan menu ru t PERMEN

Jumlah PERD A pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah

PERD A yang harus dilaksanakan menu ru t PERMEN x 100%

100%


DA ERAH

Pengisian struktur jabatan 4 Ra sio struktur jabatan dan eseloner ing

yang terisi

Jumlah jabatan yang diisi diba gi jumlah jaba tan yang ada x

100%

100,00%

2 KETAATA N TERH AD AP


UN DA NGAN

5 Keberadaan jabatan fungsional dalam

struktur organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jaba tan fungsional dalam struktur organisasi

SKPD

TIDAK ADA TIDAK ADA

PENGELOLAA N KEPEGAW AIAN

DA ERAH

Tingkat kompe tensi SDM dalam

menyelen ggarakan tugas SKPD

yang re levan den gan urusan

terkait

6 Ra sio PNS Kota Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota


persyaratan kepan gkatan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan

diba gi Jumlah total pejab at SKPD yang ada x 100%



kepemimpinan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pend idikan

pelatihan kepemimpina n dibagi jumlah total pe jaba t SKPD yang

ada x 100%

73,68%

PERENCA NA AN PEMBANGUN AN

DA ERAH

Keleng kapan dokumen


yang dimiliki oleh SKPD

9 Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut

jumlahnya

3 jenis dokumen

Sinkronisasi Program RENJA

SKPD dengan Program RKPD

4

10 Jumlah Progr am RKPD yang diakomodir

da lam RENJA SKPD

Jumlah Progr am RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD

diba gi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan

pada RPJMD x 100%



11 Jumlah Progr am RENJA SKPD yang

diakomod ir dalam RKA SKPD

Jumlah Progr am RENJA SKPD yang diakomod ir dalam RKA

SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%

100%

Perencanaan Pelaksanaan

Program dan Anggaran

12 Jumlah Progr am RENJA SKPD yang

diakomod ir dalam DPA SKPD

Jumlah Progr am RENJA SKPD yang diakomod ir dalam DPA

SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%

100%

5

1 2 3 4 5 6 7 8




Alokasi anggaran SKPD = 2.511.482.750

total be lanja APBD =

Belanja modal = 0

belanja SKPD = 2.484.165.163

total be lanja pemeliha raan =251.021.629

total be lanja barang dan jasa SKPD = 1.551.615 .163

total be lanja pemeliha raan = 251.021 .629

total be lanja SKPD = 2.484.165.163


1. Ne raca

2. LR A

3. Ca LK

Ada




DA ERAH

Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap total belan ja

APBD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total belan ja APBD x 100%

Besaran belan ja pemelihar aan 15

Laporan keuangan SKPD 17

Besaran belan ja modal 14 Belanja modal terha dap total belanja

SKPD

Belanja modal dibagi total belan ja SKPD x 100% 0,00%

16 Total Belan ja pemelihar aan dar i total

be lanja SKPD

total be lanja pemeliha raan dibag i total belan ja SKPD x 100% 10,10%

Total Belan ja pemelihar aan dar i total

be lanja barang dan jasa

total be lanja pemeliha raan dar i total belan ja bar ang dan jasa

SKPD) x 100%

Keberadaan lapor an keuangan SKPD

(N eraca, Ca lk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD ber ikut kompo nen

yang ada (N eraca, Ca lk)

Ada, 3 jenis

16,18%

Mana jemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi barang atau

asset SKPD

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPDPENGELOLAA N BAR AN G MILIK

DA ERAH

7 Ada, 2 jenis

1 2 3 4 5 6 7 8




Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD = 34 aset

total asset yang dikuasai SKPD = 287 aset sebesar Rp.6.072 .869.181 ,-

Jumlah fasilitas / prasara na par tisipasi 1. Papan Pengu muman

1. Papan Penga duan 2. Website : bappeda.lubuklingg aukota.go.id


3. Leaflet

4. Mobil Keliling

Re sponsivitas terhadap


21 Keberadaan Survey Kepuasan

Masyarakat

Ada atau tidak adanya Ha sil Survey Kepuasan Masyarakat

terhadap Pelayanan publik

Tidak Ada Tidak Ada

Pembina T k.I

NIP. 19700406 199703 1 007




Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digu nakan oleh SKPD Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD dibag i total asset

yang dikuasai SKPD x 100 %

11,85%

3 jenis8 PEMBERIAN FASILITASI TERH AD AP

PARTISIPASI MASYAR AK AT

Bentuk-bentuk fasilitas /

prasara na par tisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitas / prasara na informasi :

9

KETERA NGAN

9

KETERA NGAN

1. Perda Nomor 16 Tahun 200 8 tentang Rencana

Pemban gunan Jangka Panjang Daerah Kota LubukLinggau

tahun 2005 -2025

2. Perda Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana

Pemban gunan Jangka Menen gah Daerah Kota LubukLinggau

tahun 2013 -2017

Meng acu dokumen RKPD th. 2015 dan Renja Bappeda 2015

Meng acu dokumen RKA-Bappe da th. 2015 dan Renja Bappeda

2015

Meng acu dokumen RKA-Bappe da th. 2015 dan DPA-Bappeda

2015

9

KETERA NGAN

Laporan keuangan pad a 3 uru san tergabung dalam 1 laporan

Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015




9

KETERA NGAN


:

:

:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Jumlah program Nasional (RKP) tahun 2015 :

sebanyak 1 prog ram. (Pro gram penyediaan dan

pelayanan informasi statistik (P2IS)- -- BPS)

- Jumlah program nasiona l yang dilaksanakan SKPD

tahun 2015 , sebanyak 1 prog ram (Program

pengumpu lan da ta-data statistik daer ah)

tahun 2015 , ada 1 yaitu :

1. SOP Pengumpu lan Data Statistik

Jumlah PERD A pelaksanaan PERMEN yang ada = 0

PERD A yang harus dilaksanakan menu ru t PERMEN =

0



KOTA LUBUKLINGGAU




100%

URUSAN YANG DILAKSANAKAN 23. URUSAN STATISTIK


Urusan Dat a dan Statist ik

KETERA NGANJenis Data Ca paian Kinerja


PENYELENGGA RA AN

UR USAN PEMERINTA HA N

Program Nasional (11) yang melekat di

kementrian /LPND yang har us


1 Jumlah program Nasional yang dap at

dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah

program Nasional x 100%

Jumlah PERD A yang harus

dilaksanakan SKPD menuru t Pera turan

Menter i (PERMEN)

3 Jumlah PERD A pelaksanaan

yang ada terha dap PERD A

yang harus dilaksanakan

menu ru t PERMEN

Jumlah PERD A pelaksanaan PERMEN yang

ada dibagi jumlah PERDA yang harus

dilaksanakan menu ru t PERMEN x 100%

Kesesuaian dengan kebijakan teknis

yang ditetapkan oleh pemer intah cq

Kementer ian / LPNK

2 Keberadaan Standa rd

Ope ra ting Procedur e (SOP)

Ada Ada

0%


DA ERAH

Pengisian struktur jabatan 4 Ra sio struktur jabatan dan

eseloner ing yang terisi

Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibag i

jumlah jabatan yang ada x 100%

100%

2 KETAATA N TERH AD AP


UN DA NGAN

5 Keberadaan jabatan

fungsiona l dalam struktur

organisasi SKPD

Ada atau tidak ada jaba tan fungsional dalam

struktur organisasi SKPD

TIDAK ADA TIDAK ADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9




Jumlah PNS SKPD = 3

Total PNS Kota =

Jumlah pejab at yang memenuhi persyaratan

pendidikan pelatihan kepemimpina n = 0

jumlah total pejabat SKPD yang ada = 1


kepangkatan = 1

Jumlah total pejabat SKPD yang ada = 1

Keberadaan dokumen


di SKPD :

Ada

RENSTRA-SKPD 1. Re nstra SKPD 2013 – 2017



Jumlah Progr am RKPD yang diakomodir da lam

RENJA SKPD = 1

jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan

pada RPJMD = 1

Jumlah Progr am RENJA SKPD yang diakomodir

da lam RKA SKPD = 1


Jumlah Progr am RENJA SKPD yang diakomodir

da lam DPA SKPD = 0


100%

100%

PENGELOLAA N

KEPEGAWAIAN DAERAH

Tingkat kompe tensi SDM dalam

menyelenggarakan tugas SKPD yang

re levan dengan urusan terkait

6 Ra sio PNS Kota Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Kota


persyaratan kepangkatan


kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat

SKPD yang ada x 100%


persyaratan pendidikan

pelatihan kepemimpina n


pendidikan pelatihan kepemimpina n dibagi

jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%

0%

PERENCA NA AN

PEMBA NGUN AN DAERAH

Keleng kapan dokumen perencanaan

pemban gunan yang dimiliki oleh SKPD

9 Ada atau tidak ada dokumen per encanaan

SKPD ber ikut jumlahnya

3 jenis dokumen

Sinkronisasi Program RENJA SKPD

dengan Program RKPD

4

10 Jumlah Progr am RKPD yang

diakomod ir dalam RENJA

SKPD

Jumlah Progr am RKPD yang diakomodir

da lam RENJA SKPD dibagi jumlah program

dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pad a

RPJMD x 100%

Meng acu dokumen RKPD th. 2015 dan Renja

Bappeda 201 5



11 Jumlah Progr am RENJA

SKPD yang diakomodir dalam

RKA SKPD

Jumlah Progr am RENJA SKPD yang

diakomod ir dalam RKA SKPD dibagi jumlah

program dalam RKA SKPD x 100%

100% Meng acu dokumen RKA-Bappeda th. 2015 dan

Re nja Bappeda 201 5

Perencanaan Pelaksanaan Program

dan Angga ran

12 Jumlah Progr am RENJA

SKPD yang diakomodir dalam

DPA SKPD

Jumlah Progr am RENJA SKPD yang

diakomod ir dalam DPA SKPD dibagi jumlah

program dalam DPA SKPD x 100%

0,00% Meng acu dokumen RKA-Bappeda th. 2015 dan

DPA-Bappeda 2015

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9




Alokasi anggaran SKPD = 0

total APBD =

Belanja modal = 0

belanja SKPD = 0

total be lanja pemeliha raan = 0

total be lanja barang dan jasa SKPD = 0

total be lanja pemeliha raan = 0

total be lanja SKPD = 0


1. Ne raca

2. LR A

3. Ca LK

Ada



Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD = 0

total asset yang dikuasai SKPD = 0

Jumlah fasilitas / prasara na par tisipasi 1. Papan Pengumuman

1. Papan Pengaduan 2. Website : bappeda@lub uklingga u.go.id


3. Leaflet

4. Mobil Keliling

Re sponsivitas terhadap par tisipasi

masyarakat

21 Keberadaan Survey

Kepuasan Masyarakat

Ada atau tidak adanya Ha sil Survey

Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

publik

Tidak Ada Tidak Ada




Pembina T k. I

Laporan keuangan pad a 3 uru san tergabung

dalam 1 laporan


DA ERAH

Alokasi anggaran 13 Anggaran SKPD terhadap

total be lanja APBD

Alokasi anggaran SKPD dibagi total belan ja

APBD x 100%

Besaran belan ja pemelihar aan 15

Laporan keuangan SKPD 17

0,00% Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015

Besaran belan ja modal 14 Belanja modal terhadap total

be lanja SKPD

Belanja modal dibagi total belan ja SKPD x

100%

0,00% Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015


16 Total Belan ja pemelihar aan

dari total belanja SKPD

total be lanja pemeliha raan dibag i total

be lanja SKPD x 100%

0% Meng acu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015

Total Belan ja pemelihar aan

dari total belanja barang dan

jasa

total be lanja pemeliha raan dar i total belan ja

barang dan jasa SKPD) x 100%

Keberadaan lapor an

keuangan SKPD (Neraca,

Ca lk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD

berikut komponen yang ada (Ne raca, Calk)

Ada, 3 jenis

0%

7 PENGELOLAA N BAR AN G

MILIK DAERAH

Mana jemen asset SKPD 18 Keberadaan inventarisasi

barang atau asset SKPD

Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau

asset SKPD

Ada, 2 jenis

Penggunaan Asset SKPD 19 Jumlah yang tidak digu nakan

oleh SKPD

Jumlah asset yang tidak digu nakan SKPD

diba gi total asset yang dikuasai SKPD x 100

0%

8 PEMBERIAN FASILITASI

TERHAD AP PARTISIPASI

MASYAR AK AT

Bentuk-bentuk fasilitas / prasara na


20 Jumlah fasilitas / prasara na

informasi :

3 jenis

1 2 3 4 5 6 7 8 9




NIP. 19700406 199703 1 007

Belanja Pegawai

(Rp)

Belanja Barang d an

Jasa (Rp)Belanja Mo dal (Rp )

To tal Reali sasi Belanja

Langsung (Rp )

5 T ata Ruang 547.042.000 12.000.000 512.773.600 - 524.773.600 95,93



6 Perencanaan Pembangu nan 2.511.482.750 932.550.000 1.551.615.163 - 2.484.165.163 98,91

1 Program pengembangan data/ informasi 524.564.000 95.550.000 428.028.300 523.578.300

2 Program perencanaan pengembangan wilayah

strategis dan cepat t umbuh

27.308.000 26.366.400 26.366.400

3 Program perencanaan pengembangan kota-kota

menengah dan besar

121.412.000 119.480.198 119.480.198

4 Program perencanaan pembangunan daerah 1.304.434.550 837.000.000 460.675.678 1.297.675.678

5 Program perencanaan pembangunan ekonomi 124.036.000 122.238.300 122.238.300


7 Program perencanaan prasarana wilayah dan

sumber daya alam

36.610.000 35.481.223 35.481.223

8 Program pengendalian dan evaluasi perencanaan

pembangunan daerah

215.852.000 213.401.000 213.401.000

23 Statistik - - - - - -

1 Program pengumpulan data-data statistik daerah -

T OTAL BL 3 URUSAN 3.058.524.750 944.550.000 2.064.388.763 - 3.008.938.763 98,38

DANA PENDUKUNG (p rogram rutin ) 2.264.455.837 68.700.000 1.516.128.653 598.539.000 2.183.367.653 96,42

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.312.343.800 68.700.000 1.192.025.974 1.260.725.974

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

891.630.387 263.621.629 598.539.000 862.160.629

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur

17.199.650 17.199.650 17.199.650

4 Program Peningkatan Pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan keuangan

43.282.000 43.281.400 43.281.400

T OTAL BL BAPPEDA 5.322.980.587 1.013.250.000 3.580.517.416 598.539.000 5.192.306.416 97,55

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Bappeda T ahun 2015

No Uraian Belan ja Ti dak Langsung Ang garan (Rp) Reali sasi (Rp) Persentase (%)

1 Belanja Pegawai 4.183.852.666,39 4.160.833.138,00 99,45

9.506.833.253,39 BL+BTL 9.506.833.253

9.353.139.554,00 Realisasi 9.353.139.554

98,38333444

ANGGARAN DAN REALISASI BEL ANJA L ANGSUNG BAPPEDA TAHUN 2015

ANGGARAN DAN REALISASI BEL ANJA T IDAK L ANGSUNG BAPPEDA TAHUN 2015


No Urusan Waji b

To tal Ang garan

Belanja Langsung

(Rp)

Persentase (%)

2.511.482.750

2.484.165.163

524.773.600

1.551.615.163

5.192.306.416

1.032.050.000 1.013.250.000 98,18

3.691.380.200 3.580.517.416 97,00

599.550.387 598.539.000 99,83

NO PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) YANG

MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

TAHUN 2015

1 Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama Pendidikan dan Kebudayaan

2 Ekonomi Kesehatan

3 Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Perekonomian

4 Sarana dan Prasarana Kesejahteraan Rakyat

5 Politik Infrastruktur

6 Pertahanan dan Keamanan Lingkungan Hidup

7 Hukum dan Aparatur Tata Kelola Pemerintahan

8 Wilayah dan Tata Ruang

9 Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

DATA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015




NIP. 19700406 199703 1 007

KETERANGAN

Mendukung Prioritas Nasional no. 1 dan 3

Mendukung Prioritas Nasional no.1

Mendukung Prioritas Nasional no. 2



Mendukung Prioritas Nasional no. 8 dan 9

Mendukung Prioritas Nasional no. 5, 6, dan 7

DATA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) YANG MENDUKUNG PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2015




Pembina Tk. I

NIP. 19700406 199703 1 007

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2323

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program Bantuan Dan Perlindungan Sosial Korban Bencana

Program Bantuan Sosial Masyarakat Miskin

Program Keluarga Berencana

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Program Kerjasama Informasi Dan Media Massa

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak Dan Perempuan

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Program Obat Dan Perbekalan Kesehatan

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pelayanan Kontrasepsi

Program Pelayanan Pendidikan Siswa Miskin

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program Pemanfaatan Ruang

Program Pembangunan Jalan Dan JembatanProgram Pembangunan Jalan Dan Jembatan

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan Dan Jembatan

Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

(PMKS) LainnyaProgram Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Barat I

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Barat II

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Utara I

Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Lubuklinggau Utara II

Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program Pembinaan Anak Terlantar

Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan SKPD

Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba Dan Penyakit Sosial Lainnya)

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima Dan Asongan

Program Pembinaan Pendidikan Agama Dan Organisasi Keagamaan

Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit

MataProgram Penataan Administrasi Kependudukan

Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur Pengawasan

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Program Penataan Struktur Industri

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program Pencegahan Dini Dan Penanggulangan Bencana

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program Pendidikan Kedinasan

Program Pendidikan Luar Biasa

Program Pendidikan Menengah

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu Dan

JaringannyaProgram Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-

Paru/Rumah Sakit MataProgram Pengawasan Dan Penertiban Kegiatan Rakyat Yang Berpotensi Merusak Lingkungan

Program Pengawasan Obat Dan Makanan

Program Pengelolaan Areal Pemakaman

Program Pengelolaan Aset Daerah

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan Dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Program Pengembangan BKB Dan UPPKS

Program Pengembangan Budaya Baca Dan Pembinaan Perpustakaan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Pengairan Lainnya

Program Pengembangan Dan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program Pengembangan Data/Informasi

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah

Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian

Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga

Program Pengembangan Kemitraan

Program Pengembangan Ketersediaan Dan Penanganan Kerawanan Pangan

Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Air Limbah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Kelurahan

Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Program Pengembangan Perumahan

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi Dan Konseling KRR

Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

Program Pengembangan Sistem Distribusi Dan Stabilitas Harga Pangan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Program Pengendalian Dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak

Program Pengumpulan Data Data Statistik

Program Peningkatan Bangunan Gedung Pemerintah

Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program Peningkatan Daya Jangkau Dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Lapangan KB (DAK)

Program Peningkatan Displin AparaturProgram Peningkatan Displin Aparatur

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

Program Peningkatan Jalan Dan Jembatan

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Daerah

Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup

Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Program Peningkatan Kualitas Pendidikan Formal Dan Non Formal

Program Peningkatan Layanan Administrasi Pembangunan

Program Peningkatan Layanan Administrasi Pemerintahan

Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa

Program Peningkatan Mutu Pelayanan Dan Sumber Daya Aparatur Rumah Sakit

Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan

Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat I

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Barat II

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan I

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Selatan II

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur I

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Timur II

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara I

Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat Berbasis Kewilayahan Kecamatan Lubuklinggau Utara II

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Terpadu

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program Peningkatan Pembangunan Informasi Perdagangan

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)

Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDSProgram Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/ AIDS

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Petemakan

Program Peningkatan Pengelolaan Pemakaman

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program Peningkatan Peran Perempuan Di Kelurahan

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB Di Klinik KB Dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Komunikasi/Informasi/Edukasi (KIE)/Advokasi KB

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pemerintahan

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dasar

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Menengah

Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Peribadatan

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program Penyediaan Dan Pengolahan Air Baku

Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana Dan Prasarana Daerah

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh

Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Sosial Budaya

Program Perencanaan Tata Ruang

Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam

Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat

Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Kritis

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan

Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

jumlah program rkpd 2015

rpjmd

219

233

93,99142

40150

Tahun 2014 Tahun 2015

Luas (Ha)Persentase

RealisasiLuas (Ha)

Persentase dari

Luas KotaLuas (Ha) Luas (Ha)

1 Taman Nasional Kerinci Sebelat 6.616,950 16,481 6.616,950 100,000 6.616,950 16,481 6.616,950 6.616,950

2 Hutan Kota 57,000 0,142 57,000 100,000 57,000 0,142 57,000 57,000

3 Hutan Lindung Bukit Cogong 644,290 1,605 644,290 100,000 644,290 1,605 644,290 644,290

4 Sempadan Rel 24,950 0,062 24,950 100,000 24,950 0,062 24,950 24,950

5 Sempadan Sungai 1.288,200 3,208 1.288,200 100,000 1.288,200 3,208 1.288,200 1.288,200

6 Pemakaman 16,400 0,041 16,400 100,000 16,400 0,041 16,400 16,400

7 Taman 1,260 0,003 1,260 100,000 1,260 0,003 1,615 1,930

8 Sempadan SUTT 100,820 0,251 100,820 100,000 100,820 0,251 100,820 100,820

9 RTH Kota Lainnya 6.952,390 17,316 4,260 0,061 4,260 0,011 4,260 4,260

39,109 8.754,130 8.754,130 21,804 8.754,485 8.754,800

Regulasi dan instrumen Pendukung Kebijakan Pembangunan RTH Kota Lubuklinggau

1 Perda Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Lubuklinggau Tahun 2012-2032

2 Penyebaran Peta RTRW Kota Lubuklinggau ke 8 Kecamatan dalam Kota Lubuklinggau.

3 Sosialisasi Perda RTRW melalui media Radio.

4 Rancangan Peraturan Walikota Lubuklinggau tentang Pedoman Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang

5 Pemberlakuan Surat Keterangan Rencana Kota/ Advice Planing yang memuat RTH Privat, Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Dasar Bangunan dan lainnya.

6 Web GIS Sistem Informasi Penataan Ruang dengan alamat sipr.lubuklinggaukota.go.id

7 Adanya data Citra Satelit Quickbird dan Worlview-1 Pankromatik serta Rapid Eye Multispektral.

8 Akuisisi data LiDAR dan Foto Udara sebagai data dasar dalam penyusununan RDTR dan Peraturan Zonasi yang direncanakan skala 1:1.000 agar lebih bersifat operasional.



Pembina Tk. I

RTH KOTA LUBUKLINGGAU (VERSI PERMENDAGRI) TAHUN 2015

Luas Kota (Ha)

No RTH Eksisting (Ha)Rencana

(Ha)

Persentase dari

Luas Kota

Realisasi (Ha) Total Akhir RTH 2013

NIP. 19700406 199703 1 007

Luas Kota 40.150 Ha

%RTH Kota = (RTH/Luas Kota)*100 22 %

Ketentuan minimal Permendagri ttg RTH : 30 % dari luas Kota (20%RTH publik + 10% RTH privat)

Permendagri nomor 1 th 2007 tentang penataan RTH kawasan perkotaan

RTH Privat (10% dari luas kota) 4.015 Ha

Luas wilayah ber HGB/HPL th 2015 150,3583 Ha

Luas Taman 2015 1,930

RTH Kota 8.754,7995 21,805

Capaian IKK (RTH taman) 1,28 %

Capaian IKK (RTH kota) 5.822,625 %

1.436,560 955,4241

2.137,850 1.421,8367

6,190 4,1165

5822,62469

21,8052291

NO LOKASI TAMAN LUAS ( M2 )

1 2 3

1 Taman Watas 600 2 Taman Pertamina 300 3 Taman Pasar Satelit 60 4 Taman Simpang tiga Jl. Soekarno Hatta 80 5 Taman Mesjid Assalam 40 6 Taman Samping Telkom 200 7 Taman Bambu Runcing 120 8 Taman Komplek Pemkot 1.800 9 Taman Subkos 1.600

10 Taman Median Jalan Yos Sudarso 450 11 Taman Depan Mesjid Agung Lama 35 12 Taman Simpang RCA 280 13 Taman Simpang Lapter 1.350 14 Taman Depan DPR mura 30 15 Taman Median Simpang Periuk 200 16 Taman Median Jl. Ahmad Yani 500 17 Taman Rumah Dinas Wali Kota 360 18 Taman Terminal Petanang 1.800 19 Taman Simpang Periuk 430 20 Taman Median Lapangan Tembak 48 21 Taman Lapangan Tembak 260 22 Taman Terminal Watas 120 23 Taman Air Mancur Jl Kalimantan 54 24 Taman Tebing Kenanga I 400 25 Taman Depan DPR Kota Lubuklinggau 70 26 Taman Jl. Depati Said 320 27 Taman Depan Gor 300 28 Taman Depan Kantor DKP 1.300 29 Taman Depan Gedung PKK 120 30 Taman Sport Center 2.400 31 Taman Median Petanang 500

32 Taman Tanjung Raya 21

JUMLAH LUAS TAMAN 16.148

LUAS WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU± 401,50 m² atau 40.150 HA

LUBUKLINGGAU, Desember 2014

KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

INFORMASI DATA TAMAN TH. 2015 VIA TLP. (DATA LENGKAP DI DKP)

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN JL. Soekarno Hatta Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Telp. (0733) 4540346

DATA TAMAN KOTA LUBUKLINGGAU TH. 2014

Nip.19940421 199301 1 001

Alha Warizmi

Pembina Tk.I

Tahun 2015

33 Taman

34 Taman

35 Taman

36 Taman

37 Taman

38 Taman

39 Taman

40 Taman

41 Taman

42 Taman

3.147

19.295

Lubuklinggau, 4 Februari 2016

Kabid Pertamanan DKP

ttd

RUSMAN

Taman yang dibuat tahun 2015 (10 titik)

Jumlah luas taman keseluruhan (42 titik)

PEMBUATAN (TH)

4

2007

2007

2007

2007

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2009

2009

2009

2010

2010

2011

2011

2011

2012

2013

2013, 2014 5.865 taman yg dibuat 2014

2014

2014 Anggaran PU

2014

2014

2014

2014

2013, 2014

2014

2014

2014

2014

LUBUKLINGGAU, Desember 2014


PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN JL. Soekarno Hatta Kel. Sumber Agung Kec. Lubuklinggau Utara I Telp. (0733) 4540346

Nip.19940421 199301 1 001

Alha Warizmi

Pembina Tk.I

LUBUKLINGGAU, Oktober 2014


KOTA LUBUKLINGGAU,

ALHA WARIZMI

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19630421 199301 1 001

Luas Kota

40.150 Ha = 401.500.000 M2

Kecamatan/

KelurahanHM LUAS HGU LUAS HGB LUAS HP LUAS HPL LUAS WAKAF LUAS TOTAL LUAS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lubuklingga

u Barat I

5.433 26.804.298 0 0 244 359.371 68 318.188 0 0 12 14.245 27.496.102

Lubuklinggau

Barat II1.888 574.506 0 0 17 10.406 48 65.510 0 0 2 253

650.675Lubuklinggau

Timur I

4.926 5.103.198 0 0 723 567.808 57 251.247 0 0 4 2.010 5.924.263

Lubuklinggau

Timur II3.329 1.038.691 0 0 71 7.662 29 49.050 0 0 7 4.212

1.099.615Lubuklinggau

Utara I

1.970 3.180.366 0 0 10 40.960 60 280.626 0 0 4 2.993 3.504.945

Lubuklinggau

Utara II4.025 1.934.167 0 0 8 11.082 59 138.609 0 0 6 2.190

2.086.048

Lubuklinggau

Selatan I4.011 16.271.150 0 0 191 16.700 45 1.086.761 0 0 5 5.173

17.379.784

Lubuklinggau

Selatan II5.428 5.137.164 0 0 149 35.030 49 743.887 0 0 7 1.396

5.917.477

31.010 60.043.540 0 0 1.413 1.049.019 415 2.933.878 0 0 47 32.472 64.058.909

Sumber : BPN Kota Lubuklinggau Tahun 2015



Pembina Tk. I

NIP. 19700406 199703 1 007

DATA LUAS WILAYAH BER HPL/HGB DALAM WILAYAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2015

(DALAM METER PERSEGI)

No KETERANGAN INSTANSI/ PERUSAHAANNOMOR MoU PEMKOT

LLG

NOMOR MoU INSTANSI/

PERUSAHAANPENANDA TANGAN

1

NOTA KESEPAHAMAN PENGEMBANGAN MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DENGAN PERWAKILAN BADAN

PENGAWASAN DAN KEUANGAN PEMBANGUNAN (BPKP)

PROVINSI SUMATERA SELATAN

BPKP PROVINSI SUMATERA

SELATAN

180/03/HK/2013 MoU-1/PW07/3/2013 Drs. IGB SURYA NEGARA, SE, Ak,

MM, CFrA.

2

NOTA KESEPAHAMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMBINAAN STATISTIK

DASAR KEGIATAN INSTANSI LINGKUP PEMERINTAH KOTA

LUBUKLINGGAU DENGAN BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

KOTA LUBUKLINGGAU

BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)

KOTA LUBUKLINGGAU

180/ 04 /HK/2013 16741 /288/BPS/2013 ALDIANDA MAISAL, SE

3

NOTA KESEPAHAMAN PENYELENGGARAAN PERMOHONAN

ISBAT NIKAH SECARA KOLEKTIF UNTUK PERSYARATAN

PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN DALAM KOTA

LUBUKLINGGAU DENGAN PENGADILAN AGAMA

LUBUKLINGGAU

PENGADILAN AGAMA

LUBUKLINGGAU

180/ 05 /HK/2013 W6-06/248/HK.03.4/II/2013 Drs. H.BURHANUDIN HARAHAP,

SH

4

NOTA KESEPAHAMAN PENYELENGGARAAN PERMOHONAN

PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SECARA KOLEKTIF

UNTUK PERSYARATAN PENCATATAN KELAHIRAN YANG

MELAMPAUI BATAS WAKTU SATU TAHUN BAGI ANAK

DALAM KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN PENGADILAN

NEGERI LUBUKLINGGAU

PENGADILAN NEGERI

LUBUKLINGGAU

180/06/HK/2013 W6.U5/155/HK.02/II/2013 H.R. SABARRUDIN ILYAS, SH, M.

Hum

5

NOTA KESEPAHAMAN PENYALURAN KREDIT PEMILIKAN

RUMAH (KPR) BTN UNTUK MASYARAKAT DAN PEGAWAI

NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

LUBUKLINGGAU DENGAN PT. BANK TABUNGAN NEGARA

(PERSERO) TBK CABANG LUBUKLINGGAU

PT. BANK TABUNGAN NEGARA

(PERSERO) TBK CABANG

LUBUKLINGGAU

180/ 07/HK/2013 02/ MoU/MCLD/2013 ARIEV BAGINDA SIREGAR, Ir.

OKA MOEROED, I. BUDI

HARTONO

DATA MOU YANG MASIH BERLAKU PER TAHUN 2015


LLG

NOMOR MoU INSTANSI/


6

NOTA KESEPAHAMAN PENGELOLAAN KAS KEUANGAN

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU DENGAN PT. BANK

PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN

BANGKA BELITUNG

PT. BANK PEMBANGUNAN

DAERAH SUMATERA SELATAN

DAN BANGKA BELITUNG

180/08/HK/2013 016/DIR/P/2013 ASFAN FIKRI SANAF

7

NOTA KESEPAHAMAN PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN

BAGI PENGUSAHA MIKRO DI KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA

SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

PT. BANK PEMBANGUNAN

DAERAH SUMATERA SELATAN

DAN BANGKA BELITUNG.

180/09/HK/2013 094/LLG/3/B/2013 TONNY SABAR PRIBADI SINAGA

8

NOTA KESEPAHAMAN PENYALURAN KREDIT USAHA

RAKYAT (KUR) ANTARA FORUM KOMUNIKASI ANTAR

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT (FKA-BKM) PNPM

PERKOTAAN MANDIRI (MP) LUBUKLINGGAU DENGAN BADAN

MUSYAWARAH PERBANKAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

BADAN MUSYAWARAH

PERBANKAN DAERAH KOTA

LUBUKLINGGAU (TAUFIK

HIDAYAT)

180/10/HK/2013 B-0621 /KC-IV/OPS/02/2013 TAUFIK HIDAYAT

9

NOTA KESEPAHAMAN PENYALURAN BANTUAN BEASISWA

SISWA MISKIN KOTA LUBUKLINGGAU PROGRAM KARTU

BISA LUBUKLINGGAU DENGAN PT. BANK BRI TBK

LUBUKLINGGAU

PT. BANK BRI TBK

LUBUKLINGGAU

180/11/HK/2013 B-0622/KC-IV/OPS/02/2013 TAUFIK HIDAYAT

10

NOTA KESEPAHAMAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA

LINGKUNGAN PT. BANK BRI Tbk. LUBUKLINGGAU

PEMBINAAN INDUSTRI KERAJINAN LOGAM DI KOTA

LUBUKLINGGAU

PT. BANK BRI TBK

LUBUKLINGGAU

180/12/HK/2013 B-0623/KC-IV/ADK/02/2013 TAUFIK HIDAYAT

11

NOTA KESEPAHAMAN PENGEMBANGAN INFORMASI

DIGITAL PELAKSANAAN PROGRAM LUBUKLLINGGAU

CYBER CITY LUBUKLINGGAU DENGAN PT.

TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. KANDATEL

LUBUKLINGGAU

PT. TELEKOMUNIKASI

INDONESIA Tbk. KANDATEL

LUBUKLINGGAU

180/14/HK/2013 Tel .2/YN000/DTB-BJ301000/2013 DARMAWI


LLG

NOMOR MoU INSTANSI/


12

NOTA KESEPAHAMAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA

LINGKUNGAN PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA TBK.

KANDATEL LUBUKLINGGAU PENYALURAN BANTUAN DANA

PEMBINAAN USAHA KECIL DAN KOPERASI (PUKK)

PT. TELEKOMUNIKASI

INDONESIA Tbk. KANDATEL

LUBUKLINGGAU

180/15/HK/2013 Tel .3/YN000/DTB-BJ301000/2013 DARMAWI

13

NOTA KESEPAHAMAN PENYEDIAAN JASA KONSULTASI,

PENDIDIKAN/PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBERDAYA MANUSIA DAN

FORMULASI CETAK BIRU STRATEGI PENGEMBANGAN

PUSAT KEUNGGULAN KOTA LUBUKLINGGAU

PT. StrAct Solution 180/18/HK/2013 Dr. Ir. H. BIAKMAN IRBANSYAH,

MBA

14

PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PEMERINTAH KOTA

LUBUKLINGGAU DENGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TENTANG KERJASAMA KERJASAMA DIBIDANG

PENDIDIKAN/PELATIHAN, PENELITIAN DAN JASA

KONSULTASI.

UNIVERSITAS SRIWIJAYA 180/19/HK/2013 102/UN9/MOU/KD/2013 BADIA PERIZADE

NIP. 19700406 199703 1 007

Lubuklinggau, Januari 2016Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,


Pembina Tk. I

KETERANGAN

Berlaku s.d. Tahun 2017





KETERANGAN







KETERANGAN





Documents

KATA PENGANTAR - Bappeda Kota Lubuklinggau · KATA PENGANTAR Puji Syukur kita ... khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan Prioritas 2 (Kesehatan) ... lowongan kerja Peningkatan