KATA PENGANTAR - Anggun Paud · 2020. 7. 17. · 11 H. Format Dokumen Bantuan ... Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat

dan kekuatan sehingga telah tersusun Pedoman Pelaksanaan Bantuan Koordinasi Bunda

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tingkat Provinsi Tahun 2020.

Pedoman pelaksanaan ini memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum pemberian

bantuan, tujuan penggunaan bantuan, pemberi bantuan, persyaratan penerima bantuan, bentuk

bantuan, alokasi anggaran dan rincian jumlah bantuan, tata kelola pencairan dana bantuan,

penyaluran dana bantuan, pertanggungjawaban bantuan, ketentuan perpajakan, dan sanksi.

Pedoman pelaksanaan ini digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan,

evaluasi, dan pelaporan kegiatan, sehingga pelaksanaan program dapat tercapai sesuai dengan

target yang telah ditetapkan dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Diharapkan pihak-pihak

terkait dengan penyelenggaraan program dapat melaksanakan dengan amanah, efektif dan

efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan

monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi dan partisipasi dari berbagai pihak

yang terlibat dalam penyusunan pedoman pelaksanaan. Kami menyadari bahwa pedoman

pelaksanaan ni masih memerlukan penyempurnaan secara berkala sesuai ketentuan yang

berlaku. Oleh karena itu dukungan, masukan, dan pemikiran semua pihak dalam

penyempurnaan pedoman pelaksanaan ini menjadi unsur penting kebersamaan dalam

memajukan pendidikan anak usia dini.

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,

Dr. Muhammad Hasbi

NIP 197306231993031001

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ......................................................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................................................ ii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1

A. Latar Belakang .............................................................................................. 1

B. Dasar Hukum ................................................................................................ 2

C. Tujuan Pedoman Pelaksanaan....................................................................... 3

D. Prinsip Bantuan ............................................................................................. 3

E. Pemberi Bantuan ........................................................................................... 3

BAB II BANTUAN KOORDINASI BUNDA PAUD TINGKAT PROVINSI

TAHUN 2020 ...................................................................................................... 4

A. Pengertian .................................................................................................... 4

B. Tujuan Bantuan............................................................................................ 4

C. Penerima Bantuan ........................................................................................ 5

D. Bentuk dan Rincian Bantuan ....................................................................... 5

BAB III TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN .................................................. 7

A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan .......................................................... 7

B. Tata Kelola Pencairan dan Penyaluran ................................................... 8

C. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan ...................................................... 9

D. Laporan Pertanggungjawaban ............................................................... 9

E. Ketentuan Perpajakan ........................................................................... 10

F. Tata Cara Pengembalian Dana Bantuan ................................................. 10

G. Sanksi .................................................................................................. 11

H. Format Dokumen Bantuan.................................................................... 11

BAB IV PENGENDALIAN MUTU .......................................................................... 12

A. Sosialisasi .................................................................................................... 12

B. Indikator Keberhasilan .......................................................................... 12

C. Monitoring dan Evaluasi ....................................................................... 13

D. Pengawasan ................................................................................................. 13

BAB V PENUTUP................................................................................................... 14

LAMPIRAN

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandangan akan pentingnya pendidikan dan perawatan anak usia dini yang berkualitas

merupakan suatu hal yang bersifat global. Hal ini merujuk pada pandangan yang berlaku

di seluruh belahan dunia yang mempercayai bahwa investasi dalam pendidikan,

khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), merupakan faktor penting bagi sebuah

negara agar dapat bersaing di era globalisasi. Pandangan global ini tercermin dari

pengakuan berbagai pemerintah di dunia akan pentingnya fungsi dan peran PAUD baik

bagi anak usia dini maupun bangsa.

Dalam satu nafas dengan Deklarasi Dakar dan SDGs di atas, Pemerintah Indonesia

melakukan berbagai upaya untuk menyediakan akses terhadap layanan PAUD bagi

seluruh anak usia dini di Indonesia. Upaya ini diwujudkan melalui dikeluarkan dan

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional, Peraturan Presiden Nomor 60/2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini

Holistik-Integratif (PAUD-HI), Peraturan Presiden Nomor 87/2017 tentang Penguatan

Pendidikan Karakter, Peraturan Presiden Nomor 59/2017 tentang Pelaksanaan

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dan yang terbaru adalah

Peraturan Pemerintah Nomor 2/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, yang

mewajibkan PAUD Pra-Pendidikan Dasar bagi anak usia 5 dan 6 tahun sebagai salah satu

layanan minimal pendidikan yang wajib disediakan oleh Pemerintah Daerah mulai 1

Januari 2019.

Benang merah dari seluruh komitmen nasional ini adalah jaminan penyediaan layanan

PAUD bagi seluruh anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani mereka agar siap dalam memasuki

pendidikan lebih lanjut yang cerdas dan sehat. Upaya untuk mencapai tujuan tersebut

membutuhkan dukungan berbagai pihak. Salah satu pemangku kepentingan yang

dipandang memiliki peran strategis dalam menciptakan layanan PAUD berkualitas

adalah “Bunda PAUD”.

2

Keberadaan Bunda PAUD sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen

dan sumber daya yang ada di wilayahnya. Peran Bunda PAUD di seluruh Indonesia harus

lebih ditingkatkan lagi. Bunda PAUD merupakan sebuah profesi sukarela, yang dilandasi

dengan rasa cinta dan kasih sayang, sehingga menjadi lokomotif untuk mendorong

segenap elemen dalam masyarakat. Bunda PAUD diharapkan dapat membangun

komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di wilayahnya masing-masing yang

memiliki potensi untuk mengembangkan layanan PAUD. Dalam mendorong layanan

PAUD yang berkualitas, Bunda PAUD diharapkan dapat bergandengan tangan dengan

semua elemen masyarakat, agar penyediaan layanan PAUD menjadi optimal. Bunda

PAUD diharapkan dapat melibatkan kaum ibu secara aktif, mengingat perannya yang

sangat penting dalam mendidik anak usia dini dan menjaga kesehatan anak-anak mereka.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini

Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

146);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan

Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2019 tentang

Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan Nomor 18 Tahun 2018 tentang

Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

6. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan

Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2020 Tahun 2020 tentang Petunjuk

Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak

Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

3

C. Tujuan Pedoman

1. Sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan (pemerintah, masyarakat,

penerima bantuan, dan berbagai pihak) guna mengetahui prosedur dalam pengajuan,

seleksi, penetapan, penyaluran, penggunaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

bantuan.

2. Sebagai rujukan bagi pihak terkait dalam melakukan pengendalian dan pengawasan

pelaksanaan program bantuan.

D. Prinsip Pelaksanaan Bantuan

1. Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya yang ada untuk mencapai sasaran yang

ditetapkan;

2. Efektif, yaitu menggunakan dana sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan

dapat memberikan manfaat yang optimal sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

3. Transparan, yaitu menjamin keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana

bantuan;

4. Akuntabel, yaitu pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan;

5. Kepatuhan, yaitu pelaksanaan program/kegiatan harus sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan; dan

6. Manfaat, yaitu hasil pelaksanaan program/kegiatan dapat dirasakan manfaatnya dan

berdaya guna bagi penerima bantuan.

E. Pemberi Bantuan

Bantuan diberikan oleh Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan (Direktorat PAUD, Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen,

Kemendikbud).

4

BAB II

BANTUAN KOORDINASI BUNDA PAUD TINGKAT PROVINSI

TAHUN 2020

A. Pengertian

1. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya

pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam)

tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu

pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan

dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

2. PAUD berkualitas adalah penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang

mencakup layanan kesehatan, gizi, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan untuk

mendukung pencapaian tumbuh kembang anak secara optimal dan menyeluruh.

Penyelenggaraan PAUD berkualitas melibatkan berbagai pihak terkait atau lintas

sektoral.

3. Bunda PAUD Tingkat Provinsi adalah predikat yang diberikan kepada istri Gubernur

atau disandang langsung oleh Gubernur perempuan yang merupakan penggerak

utama dalam pembinaan layanan pendidikan bagi anak usia dini guna mendukung

terwujudnya layanan PAUD Berkualitas.

4. Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD Tingkat Provinsi adalah forum atau

organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan peran Bunda PAUD Tingkat

Provinsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PAUD berkualitas.

5. Bantuan Koordinasi Bunda PAUD tingkat Provinsi adalah bantuan pemerintah pusat

yang diberikan kepada Bunda PAUD melalui Kelompok Kerja Bunda PAUD tingkat

Provinsi.

B. Tujuan Bantuan

Mendukung koordinasi antara bunda PAUD tingkat provinsi dengan bunda-bunda PAUD

tingkat kabupaten/kota serta perangkat daerah terkait, dalam rangka:

1. membentuk kelompok kerja (Pokja) Bunda PAUD tingkat provinsi bagi yang

belum memiliki;

2. melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan terkait PAUD berkualitas dengan

layanan holistik integratif;

3. menyusun buku profile perkembangan PAUD tingkat provinsi;

5

4. melakukan koordinasi dengan bunda PAUD kabupaten/kota, gugus tugas PAUD

HI, organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor, organisasi mitra profesi, dan

forum PAUD dalam mewujudkan PAUD berkualitas dengan layanan holistik

integratif;dan

5. melakukan penguatan kemitraan dengan gugus tugas PAUD HI tingkat provinsi

dan mendorong efektivitas kinerja pokja Bunda PAUD kabupaten/kota;

C. Penerima Bantuan

1. Bantuan diberikan kepada:

a. pokja bunda PAUD tingkat provinsi;

b. dinas pendidikan provinsi atau organisasi mitra PAUD yang ditunjuk oleh

bunda PAUD bagi provinsi yang belum membentuk Pokja Bunda PAUD.

2. Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. memiliki rekening bank atas nama pokja bunda PAUD provinsi yang masih

aktif;

b. memiliki NPWP; dan

c. memiliki struktur organisasi.

D. Bentuk dan Rincian Bantuan.

1. Bantuan berbentuk uang.

2. Jumlah total alokasi bantuan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Satuan Kerja Direktorat PAUD tahun berjalan.

3. Setiap Lembaga menerima bantuan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta

rupiah) dan digunakan untuk rincian komponen sebagai berikut:

No Rincian Penggunaan %

1 Sosialisasi kebijakan melalui rapat koordinasi lintas sektor dalam

rangka pengembangan Program PAUD Berkualitas dan

pengetahuan pola asuh, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan dan

perlindungan anak dan gerakan PAUD holistik integratif:

a. Dalam bentuk tatap muka:

1) ATK/bahan pakai habis

2) spanduk

3) transportasi peserta, panitia, moderator, dan narasumber

4) konsumsi dan akomodasi

Minimal

55%

6

No Rincian Penggunaan %

5) honorarium panitia dan narasumber

6) uang saku peserta

b. Dalam bentuk video conference (daring)


2) honorarium panitia, moderator, dan narasumber

3) belanja paket data (peserta, panitia, moderator, dan

narasumber)

2 Melaksanakan rapat koordinasi internal:



2) spanduk









narasumber)

Maksimal

10%

3 Penyusunan buku profil dan pendistribusian paket informasi

(penggandaan dan honor penyusunan)

Maksimal

15%

4 Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan

PAUD Berkualitas dengan layanan holistik integratif:



2) spanduk









narasumber)

Maksimal

20%

Jumlah 100%

7

BAB III

TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN

A. Mekanisme Pengelolaan Bantuan

1. Pengajuan permohonan

Bunda PAUD provinsi menyampaikan permohonan tertulis kepada Direktur PAUD,

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud dengan melampirkan:

a. profil dan struktur organisasi;

b. fotokopi SK Pokja Bunda PAUD Provinsi bagi yang sudah memiliki;

c. rekomendasi dari Bunda PAUD Provinsi tentang penunjukkan lembaga

penerima bantuan bagi provinsi yang belum memiliki Pokja Bunda PAUD;

d. rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;

e. fotokopi rekening dan NPWP atas nama Pokja Bunda PAUD Provinsi;

f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas penggunaan dana

bantuan;

g. membuat pakta integritas yang sudah ditandatangani oleh pemohon; dan

h. surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

2. Verifikasi permohonan

a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Direktorat PAUD membentuk tim pengelola

bantuan.

b. Tim pengelola bantuan mengadministrasikan permohonan yang diajukan.

c. Tim pengelola bantuan melakukan verifikasi usulan bantuan.

d. Tim pengelola bantuan menyusun berita acara hasil verifikasi.

e. Tim pengelola bantuan menyampaikan hasil verifikasi kepada PPK untuk

ditetapkan sebagai penerima bantuan.

f. PPK melakukan verifikasi atas usulan tim pengelola bantuan;

3. Penetapan penerima bantuan

a. PPK menetapkan penerima bantuan melalui surat keputusan berdasarkan hasil

verifikasi tim pengelola bantuan. Surat keputusan paling sedikit memuat:

1) identitas penerima bantuan.

2) nominal uang; dan

3) nomor rekening penerima bantuan.

b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengesahkan surat keputusan penerima

bantuan.

8

B. Tatakelola Pencairan dan Penyaluran

1. Penandatangan perjanjian kerjasama

a. PPK dan penerima bantuan menandatangani perjanjian kerja sama dan kuitansi.

b. Perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:

1) hak dan kewajiban kedua belah pihak;

2) jumlah dana bantuan yang diberikan;

3) pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk

menggunakan bantuan operasional sesuai rencana yang telah disepakati;

4) pernyataan kesanggupan penerima bantuan pemerintah untuk menyetorkan

sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara;

5) sanksi; dan

6) penyampaian laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK Direktorat

PAUD setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

2. Pencairan dan penyaluran

a. Pencairan dana bantuan

1) PPK mengajukan permintaan pembayaran (SPP) dilampiri:

a) surat keputusan penerima bantuan;

b) daftar nominatif penerima bantuan;

2) PPSPM memerintahkan verifikator untuk memverifikasi SPP beserta

lampirannya.

3) Pejabat penandatangan SPM (PPSPM) menerbitkan SPM.

4) SPM yang telah ditandatangani disampaikan kepada KPPN sebagai

permohonan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

5) Sebelum menyampaikan SPM ke KPPN, PPSPM terlebih dahulu

menyampaikan Rencana Kas (Renkas) apabila nilai SPM

Rp.1.000.000.000,00 atau lebih. Renkas disampaikan kepada KPPN lima

hari kerja sebelum pengajuan SPM.

b. Penyaluran dana bantuan melalui bank penyalur

1) KPPN menerbitkan SP2D dan mencairkan dana kepada bank penyalur;

2) PPK memerintahkan bank penyalur untuk melakukan transfer dana kepada

penerima bantuan;

3) Bank penyalur melakukan transfer dana bantuan kepada lembaga penerima

sesuai dengan perintah PPK;

4) Bank penyalur menyampaikan laporan penyaluran dana kepada PPK.

9

c. Dana bantuan disalurkan sekaligus ke rekening penerima.

C. Jangka Waktu Pelaksanaan Bantuan

Bantuan dilaksanakan terhitung mulai dari dana masuk ke rekening penerima bantuan

dan paling lambat tanggal 15 Desember 2020.

D. Pelaporan Pertanggungjawaban

1. Laporan awal

a. Laporan awal berupa fotokopi rekening (yang ada identitas pemilik rekening,

nomor rekening, dan lembaran yang ada nominal sebagai bukti bahwa dana telah

masuk);

b. Laporan awal disampaikan paling lambat sepuluh hari kerja setelah dana masuk

rekening.

2. Laporan akhir

Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban

keuangan.

a. Laporan pelaksanaan kegiatan

Laporan pelaksanaan kegiatan berupa uraian singkat kegiatan yang dilaksanakan

atas dana bantuan tersebut dilengkapi dengan bukti-bukti berupa foto-foto

dan/atau video kegiatan. Penerima bantuan menguraikan secara singkat hasil

pelaksanaan kegiatan berupa penjelasan sejak sebelum menerima bantuan dan

setelah melaksanakan bantuan.

b. Laporan pertanggungjawaban keuangan, berupa:

1) jumlah dana bantuan yang diterima;

2) penggunaan dana bantuan berupa rincian penggunan dana sesuai dengan

peruntukannya (contoh format terlampir)

3) jumlah sisa dana (apabila ada sisa dana)

4) jumlah dana yang disetor (bila ada sisa dana), dilampiri bukti penyetoran

dana.

Laporan akhir berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban

penggunaan dana yang dilampiri dengan dokumentasi dan surat pernyataan

tanggungjawab belanja (SPTJB) disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember

2020.

10

E. Ketentuan Perpajakan

Kewajiban perpajakan terkait dengan bantuan ini mengikuti peraturan perpajakan yang

berlaku.

Penerima bantuan wajib:

1. menyetorkan pajak ke Kas Negara atas dana bantuan yang diterima sesuai peraturan

perpajakan yang berlaku;

2. mengadministrasikan semua bukti setor pajak tersebut.

F. Tata Cara Pengembalian Dana Bantuan

1. Penerima bantuan mengembalikan dana bantuan ke Kas Negara apabila:

a. pembatalan dilakukan oleh pihak lembaga penerima bantuan pemerintah, karena

hal-hal tertentu;

b. terjadi kelebihan pembayaran belanja jasa dan atau pembayaran pembelian

barang melebihi pagu yang telah disepakati dalam RAB;

c. adanya kegiatan atau pembelian yang sudah masuk dalam RAB, tetapi karena

sesuatu hal tidak dilaksanakan oleh lembaga penerima bantuan pemerintah

sampai pada program pembelajaran selesai dilaksanakan; dan/atau

d. karena hal lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan berdasarkan hasil diaudit oleh auditor yang berwenang.

2. Pengembalian dana bantuan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

a. Pengembalian belanja tahun anggaran berjalan (tahun 2020) disetor dengan

menggunakan Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) yaitu menggunakan

aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu

Kementerian/Lembaga).

b. Pengembalian belanja yang disetor lewat tahun anggaran (tahun 2021) disetor

dengan menggunakan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) yaitu menggunakan

aplikasi Simponi-PNBP/e-billing (dengan pemilihan menu Penerimaan Negara

Lainnya).

c. Setelah melakukan input data di aplikasi Simponi/e-billing, lalu dicetak dan

ditunjukkan ke Bank (BRI, Mandiri dan BNI) atau kantor pos terdekat untuk

penyetoran dana dimaksud. Selanjutnya bank akan menerbitkan Nomor

Transaksi Pengembalian Negara (NTPN). Masa aktif pembuatan Simponi/e-

billing adalah selama 7 hari kerja dan apabila lebih dari 7 hari kerja dari masa

11

pembuatan Simponi/e-billing sudah tidak bisa digunakan lagi (kadaluarsa)

sehingga harus dilakukan pembuatan Simponi/e-billing yang baru.

G. Sanksi

1. Penerima bantuan yang melanggar perjanjian kerjasama dan/atau ketentuan dalam

pedoman pelaksanaan ini dikenai sanksi tidak ditetapkan sebagai penerima bantuan

pada tahun anggaran berikutnya.

2. Dalam hal penerima bantuan yang melakukan pelanggaran mengakibatkan kerugian

negara maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Format Dokumen dan Formulir Bantuan

Format dokumen dan formulir Bantuan Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi

Tahun 2020 terdiri atas:

1. Format 1 : Permohonan/proposal

2. Format 2 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

3. Format 3 : Berita Acara Serah Terima Pekerjaan

4. Format 4 : Laporan Awal

5. Format 5 : Laporan Akhir

6. Format 6 : Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

12

BAB IV

PENGENDALIAN MUTU

A. Sosialisasi

Agar pelaksanaan program Bantuan Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi tahun

2020 dapat terlaksana dengan baik dan tepat sasaran maka perlu dilaksanakan sosialisasi

program kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Bunda PAUD dan Pokja Bunda

PAUD Tingkat Provinsi.

Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan program Bantuan Koordinasi Bunda PAUD

Tingkat Provinsi tahun 2020 dilaksanakan dengan menyebarluaskan pedoman

pelaksanaan melalui laman http://anggunpaud.kemdikbud.go.id.

B. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari Bantuan Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi adalah:

1. terbentuknya kelompok kerja (Pokja) Bunda PAUD tingkat provinsi bagi yang belum

memiliki;

2. tersusunnya dokumen rencana kerja dan jadwal kegiatan Bunda PAUD provinsi yang

disusun Pokja;

3. tersusunnya buku profil perkembangan PAUD tingkat provinsi, yang menghimpun

informasi hasil-hasil pembinaan dan pengembangan terhadap penyelenggaraan

PAUD yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten /kota, yang sekurang kurangnya

mencakup:

a. data APK PAUD;

b. data jumlah anak sesuai kelompok usia;

c. data jumlah satuan PAUD sesuai jenis satuan;

d. data kerja sama/kemitraan sesuai bentuk atau jenisnya

e. data penggunaan APBD kabupaten/kota, dalam rangka meningkatkan layanan

PAUD secara holistik integratif;

f. kumpulan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (provinsi atau kab. /kota)

yang mendukung peningkatan layanan PAUD secara holistik dan integratif;dan

g. penyajian hasil monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan PAUD

berkualitas dengan layanan holistik integratif;

13

4. terhimpunnya data-data pengukuhan Bunda PAUD, penyelenggaraan rapat

koordinasi Bunda PAUD dan bentuk-bentuk kegiatan koordinasi/komunikasi lainnya

yang dilakukan secara berkala.

5. keputusan gugus tugas PAUD HI tingkat provinsi atau dokumen rencana aksi daerah

(RAD) PAUD HI atau terselenggaranya rapat dalam rangka pembentukan gugus

tugas PAUD HI;

6. tersosialisasikannya program pengembangan PAUD berkualitas dengan layanan

holistik integratif; dan

7. terdistribusi dan tersosialisasikannya Paket Informasi antara lain meliputi: buku saku

Bunda PAUD, Pedoman Penyelenggaraan PAUD HI, Permendikbud Nomor 32

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan,

instrumen monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PAUD Berkualitas dengan

layanan holistik integratif;

C. Monitoring dan Evaluasi

Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut.

1. Unsur Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dan Unit

Pelaksana Teknis Pusat memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk melakukan

monitoring, evaluasi, dan supervisi pelaksanaan kegiatan.

2. Hal-hal yang menjadi sasaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagai berikut:

a. ketersediaan sasaran sesuai kriteria yang ditentukan;

b. kesesuaian penggunaan dana bantuan yang ditentukan;

c. ketepatan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan;

d. ketertiban dalam penyusunan dokumen keuangan; dan

e. transparansi dan akuntabilitas laporan.

D. Pengawasan

Pengawasan dana bantuan dapat dilaksanakan oleh:

1. Pengawasan internal

Pengawasan internal dilakukan oleh Direktorat PAUD dan Aparat Pengawasan

Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK)

14

BAB V

PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini diharapkan dapat mempermudah proses penyaluran bantuan dan

pelaksanaannya.

Apabila ada hal yang belum jelas, dapat menghubungi langsung ke Direktorat PAUD.

Telepon : 021-5725012

Email : [email protected]

Website : http://paud.kemdikbud.go.id

http://anggunpaud.kemdikbud.go.id

Direktur Pendidikan Anak Usia Dini,

Dr. Muhammad Hasbi

NIP 197306231993031001

http://paud.kemdikbud.go.id/

http://anggunpaud.kemdikbud.go.id/

15

Format 1: Format Permohonan

PERMOHONAN

BANTUAN KOORDINASI BUNDA PAUD TINGKAT PROVINSI

TAHUN 2020

Diajukan Oleh:

1 Nama Lembaga :

2 Alamat Lengkap :

Kab/Kota *) :

Provinsi :

3 Tlp/HP/Email :

Disampaikan kepada

Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud

d/a Komplek Kemendikbud Gedung E Lantai VII

Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta, 10270

16

Yth. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini

Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, Kemendikbud

Gedung E Kemendikbud Lantai VII

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :

Jabatan :

Provinsi :

Alamat :

Tlp/HP/email :

Email :

mengajukan permohonan untuk memperoleh Bantuan Koordinasi Bunda PAUD Tingkat

Provinsi Tahun 2020.

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:

1. Profil dan struktur organisasi;

2. Fotokopi SK Pokja Bunda PAUD Provinsi *);

3. Rekomendasi Bunda PAUD **);

4. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya;

5. Fotokopi rekening dan NPWP atas nama Pokja Bunda PAUD Provinsi;

6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas penggunaan dana bantuan;

7. Pakta integritas anti korupsi, kolusi, dan nepotisme; dan

8. Surat pernyataan keabsahan dan kebenaran dokumen.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

...............................

Catatan:

*) bagi yang sudah memiliki

**) tentang penunjukan lembaga penerima bantuan bagi Provinsi yang belum

memiliki Pokja Bunda PAUD

17

A. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana Bantuan Penyelenggaraan Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi Tahun 2020

sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) akan digunakan sebagai berikut:

No Jenis Barang Volume Harga

Satuan (Rp)

Jumlah Biaya

(Rp)

1 Sosialisasi kebijakan melalui rapat

koordinasi lintas sektor dalam

rangka pengembangan Program

PAUD Berkualitas dan pengetahuan

pola asuh, kesehatan, gizi,

perawatan, pengasuhan dan

perlindungan anak dan gerakan

PAUD holistik integratif:



2) spanduk

3) transportasi peserta, panitia,

moderator, dan narasumber


5) honorarium panitia dan

narasumber


b. Dalam bentuk video conference

(daring)


2) honorarium panitia,


3) belanja paket data (peserta,

panitia, moderator, dan

narasumber)

2 Melaksanakan rapat koordinasi

internal:



2) spanduk





narasumber


18

No Jenis Barang Volume Harga

Satuan (Rp)

Jumlah Biaya

(Rp)


(daring)






narasumber)

3 Penyusunan buku profil dan

pendistribusian paket informasi

(penggandaan dan honor

penyusunan)

4 Melaksanakan monitoring dan

evaluasi terhadap penyelenggaraan

PAUD Berkualitas dengan layanan

holistik integratif:



2) spanduk





narasumber



(daring)






narasumber)

Jumlah Biaya 200.000.000,00

19

A. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Provinsi :

Alamat :

Tlp/HP :

Email :

Dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi

Tahun 2020 dengan ini menyatakan :

1. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan

nepotisme (KKN);

2. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;

3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran paket

barang yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau gratifikasi;

4. akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan

profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan

perundang-undangan;

5. akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal

dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. mengadministrasikan semua bukti serah terima barang dan dokumentasi

penggunaan barang;

7. melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban;

8. bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana bantuan dan keberlangsungan

program.

Demikian pakta integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa

adanya paksaan dari pihak manapun.

……………., ………………….. 2020

Pokja Bunda PAUD Provinsi………….

Meterai Rp. 6000,-

& stempel

------------------------------------

20

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Provinsi :

Alamat :

Tlp/HP :

Email :

Bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Penyelenggaraan

Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi Tahun 2020 dengan ini menyatakan apabila

di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan tersebut di atas mengakibatkan kerugian

negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan tersebut disimpan sesuai

dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan

pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

……………., ………………….. 2020


Meterai Rp. 6000,-

& stempel

------------------------------------

21

C. FOTOKOPI NPWP

NPWP : xx.xxx.xxx.x-xxx.xxx

.........................................................

Jl. .............................................................

.................................................................

TERDAFTAR : xx / xx / xxxx

D. PENUTUP

Demikian permohonan Bantuan Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi Tahun 2020

diajukan dan semua data yang diisi adalah benar.


Meterai Rp. 6000,-

& stempel

------------------------------------

22

Format 2 : Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

<KOP SURAT>

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : .......................................................... (1)

2. Nama Ketua : .......................................................... (2)

3. Alamat Lembaga : .......................................................... (3)

4. Nama Bantuan : .......................................................... (4)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor ..............................(5) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor

...................(6) mendapatkan Bantuan ....................... (7)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. sampai dengan bulan ............................... (8) telah menerima pencairan dengan nilai

nominal sebesar Rp ............( .......... ) (9), dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp ............. ( ........ ) (10)

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp ............ ( ........ ) (11)

c. Jumlah total sisa dana : Rp ............. ( ........ ) (12)

2. persentase jumlah dana bantuan................. (13) yang telah digunakan adalah sebesar

.................. ( ......... ) ( 14);

3. saya bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang

berhak menerima;

4. saya bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah

dilaksanakan.

5. saya bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat

pengawas fungsional pemerintah;

6. apabila di kemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian negara

maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

............................................ (15)

Ketua ................................. (16)

............................................ (17)

NIP……………………….. (18)

Meterai

Rp. 6.000,-

23

Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja

No. Uraian Isian

(1) Diisi nama lembaga penerima dana bantuan

(2) Diisi nama ketua penerima dana bantuan

(3) Diisi alamat lembaga penerima dana bantuan

(4) Diisi dengan nama bantuan

(5) Diisi nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan

(6) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama


(8) Diisi dengan bulan dan tahun

(9) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah diterima


(11) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang telah dipergunakan

(12) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan


(14) Diisi dengan persentase bantuan yang belum dipergunakan (jumlah pada angka 12 dibagi

dengan jumlah pada angka 11 dikali 100%)

(15) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun SPTB ditandatangani

(16) Diisi dengan nama lembaga penerima bantuan

(17) Diisi dengan nama ketua penerima bantuan

(18) Diisi dengan NIP ketua lembaga (jika ada)

24

Format 3 : Berita Acara Serah Terima

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

NOMOR .........................................(1)

Pada hari ini ...............(2) tanggal .....................(3) bulan .........................(4) tahun ................(5) yang

bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : ................................................................................(6)

Jabatan : ................................................................................(7)

Alamat : ................................................................................(8)

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : ................................................................................(9)

NIP : ................................................................................(10)

Jabatan : ................................................................................(11)

Alamat : ................................................................................(12)

yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa .............(13) sesuai

dengan Surat Keputusan Nomor.........................(14) dan Perjanjian Kerja Sama nomor

......................(15)

2. PIHAK PERTAMA telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah

dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama,

dengan rincian sebagai berikut:

a. Jumlah total dana yang telah diterima : .................. (...........) (16)

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .................. (...........) (17)

c. Jumlah total sisa dana : .................. (...........) (18)

3. PIHAK PERTAMA menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan

.....................(19) sebesar ...................(.............) (20) telah disimpan sesuai dengan ketentuan

untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional

4. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima

dari PIHAK PERTAMA berupa .......(21) dengan nilai ......... (.......)(22)

5. PIHAK PERTAMA telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar ...............(23)

sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN).*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak

pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

............................(24) PPK…………………………(26)

............................(25) ...............................................(27)

NIP.........................................(28)

25

Petunjuk Pengisian Berita Acara Serah Terima (BAST) Pekerjaan

No. Uraian Isian

(1) Diisi dengan nomor Berita Acara Serah Terima (BAST)

(2) Diisi dengan hari pembuatan BAST

(3) Diisi dengan tanggal pembuatan BAST

(4) Diisi dengan bulan pembuatan BAST

(5) Diisi dengan tahun pembuatan BAST

(6) Diisi dengan nama pimpinan/ketua/kepala lembaga penerima bantuan


(8) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan

(9) Diisi dengan nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

(10) Diisi dengan NIP PPK

(11) Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan

(12) Diisi alamat Satker pemberi bantuan

(13) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan

(14) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan pemberian bantuan

(15) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama pemberian bantuan

(16) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang diterima

(17) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang telah dipergunakan

(18) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan

(19) Diisi dengan nama pekerjaan yang dilaksanakan penerima bantuan


(21) Diisi dengan nama pekerj aan yang dilaksanakan penerima bantuan


(23) Diisi dengan jumlah angka dan huruf total dana bantuan yang tidak dipergunakan ijumlah sama

seperti angka 18)


(25) Diisi dengan nama pimpinan/ ketua/ kepala lembaga penerima bantuan

(26) Diisi dengan nama Satker pemberi bantuan

(27) Diisi dengan nama PPK Satker pemberi bantuan

(28) Diisi dengan NIP PPK Satker pemberi bantuan

26

Format 4 : Laporan Awal

KOP SURAT LEMBAGA

Nomor :

Perihal : Laporan Penerimaan Dana Bantuan

Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi Tahun 2020

Yth. PPK Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta

Gedung E Kemendikbud Lt. VII

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa pada tanggal…..…bulan….......……..Tahun 2020 telah

menerima transfer sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Direktorat PAUD

dalam rangka penyelenggaraan program Bantuan Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi

di Provinsi..................................

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami

….............., .................. 2020

Pokja Bunda PAUD Provinsi …...….

(…………………………………..)

Catatan:

Laporan awal dalam bentuk foto dan dapat dikirimkan ke:

Faks : 021-5725712

Email : [email protected]

1. Contoh Format

Laporan Penerimaan

Dana (Laporan

Awal)

27

Format 5 : Laporan Akhir

Laporan Pelaksanaan Kegiatan

Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban penggunaan dana

secara keseluruhan yang terdiri atas 4 bagian, yaitu:

Halaman Sampul

Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai

dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga.

Pengantar

Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggung jawab kegiatan sesuai dengan

Akad.

Isi Laporan

Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut:

a) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan;

b) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian langkah-langkah yang ditempuh dalam

merealisasikan kegiatan; kegiatan apa saja yang sudah terealisasi;

c) Bagian 3, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponen-komponen penggunaan

dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan; dan

d) Bagian 4, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran, dan harapan. Lampiran berisi

dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait.

2. Format Laporan

Kegiatan (Akhir)

28

Format 6 : Laporan Pertanggungjawaban Bantuan

<KOP SURAT>

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

PEMBERIAN BANTUAN KOORDINASI BUNDA PAUD TINGKAT PROVINSI

TAHUN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Lembaga : ............................................................ (1)

2. Nama Pimpinan Lembaga : ............................................................ (2)

3. Alamat Lembaga : ............................................................ (3)

4. Nama Bantuan Operasional : ............................................................ (4)

berdasarkan Surat Keputusan Nomor ........... (5) dan Perjanjian Kerja Sama Nomor .............. (6), telah

menerima Bantuan .......... (7) dengan nilai nominal sebesar Rp...........,- ( ..........) (8).

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan

sebagai berikut.

1. Laporan penggunaan jumlah dana

a. Jumlah total dana yang telah diterima : .......................,- ( ...................) (9)

b. Jumlah total dana yang dipergunakan : .......................,- ( ...................) (10)

c. Jumlah total sisa dana : ......................,- (...................) (11)

2. Telah menyelesaikan seluruh pekerjaan (100%) Bantuan................... (12) berdasarkan Perjanjian

Kerja Sama tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, saya dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. bukti-bukti pengeluaran penggunaan dana Bantuan .................... (13) sebesar Rp......................,-

(....................)(14) telah kami simpan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi

dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

2. telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar .......... ............... (...........) (15)

sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir. * )

3. apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana bantuan .................... (16) mengakibatkan kerugian

negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Demikian laporan pertanggungjawaban Bantuan Koordinasi Bunda PAUD Tingkat Provinsi tahun 2020

kami buat dengan sesungguhnya dan penuh tanggung jawab.

......................., ....................... (17)

Pokja Bunda PAUDProvinsi….. (18)

(....................................) (19)

Kepala/ketua

3. Contoh Surat Laporan

Pertanggung jawaban

Meterai

Rp. 6.000,-

29

PETUNJUK PENGISIAN

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH

KOORDINASI BUNDA PAUD TINGKAT PROVINSI TAHUN 2020

No. Uraian Isian


(2) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan

(3) Diisi dengan alamat lembaga penerima bantuan


(5) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keputusan Penetapan Penerima Bantuan

(6) Diisi dengan nomor dan tanggal Perjanjian Kerja Sama





(11) Diisi dengan jumlah angka dan huruf bantuan yang belum dipergunakan




(15) Diisi dengan sisa jumlah angka dan huruf bantuan yang telah disetor ke Kas Negara

Jumlah sama seperti angka 11)


(17) Diisi dengan nama kota, tanggal dan tahun laporan pertanggungjawaban Bantuan

ditandatangani


(19) Diisi dengan nama pimpinan lembaga penerima bantuan

Documents

KATA PENGANTAR - Anggun Paud · 2020. 7. 17. · 11 H. Format Dokumen Bantuan ... Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan