KATA PENGANTAR - kemkes.go.id · Akhir kata semoga Laporan Kinerja (LKj) BBPK Makassar Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat dan sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan

Laporan KinerjaBBPK Makassar 2019

Badan PPSDM KesehatanKementerian Kesehatan Republik Indonesia

©©©LaporanKinerjaTahun 2019®®®®

i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat

Allah SWT yang telah memberikan rahmat

dan karunia-Nya sehingga penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar

Pelatihan Kesehatan Makassar Tahun

2019 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019

merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Balai

Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK)

Makassar selama Tahun 2019 dan

merupakan sarana untuk melakukan

evaluasi atas capaian kinerja yang telah

berhasil maupun yang belum dapat

dicapai. Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini didasarkan pada Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014,

Tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan

Kinerja (LKjIP) ini diuraikan Rencana Kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK)

Makassar beserta analisis capaiannya selama Tahun 2019.

Secara umum, target kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar telah berhasil

dicapai dengan baik meskipun kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan

Kinerja masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh berbagai hal, dan ini akan

menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan, dan langkah – langkah

perbaikan untuk di masa mendatang.

Seluruh keberhasilan dan kegagalan yang dialami selama tahun 2019 dalam

pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar menjadi

pembelajaran yang berharga untuk pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya.


ii

Akhir kata semoga Laporan Kinerja (LKj) BBPK Makassar Tahun 2019 ini dapat

memberikan manfaat dan sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan

BBPK Makassar dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai

tugas dan fungsi masing – masing.

Makassar, 27 Januari 2019

©©©LaporanKinerjaTahun2018®®®

iii

IKHTISAR EKSEKUTIF Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar merupakan unit pelaksana teknis di

lingkungan Kementerian Kesehatan dalam bidang pelatihan kesehatan yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan dan

pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi (Lkj) BBPK Makassar melaporkan capaian kinerja tahun 2019

dikaitkan dengan Rencana Program dan Kegiatan BBPK Makassar dan Rencana Aksi

Kegiatan (RAK) Tahun 2019 serta diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran

secara lengkap mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi

BBPK Makassar selama Tahun 2019

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, BBPK Makassar menyusun rencana kinerja tahunan

yang berisi sasaran strategis dan indikatornya yang akan dilaksanakan dalam satu

tahun.

Pada tahun 2019, Pagu BBPK Makassar adalah sebesar Rp. 38.590.989.000 (Tiga

Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh

Sembilan Ribu Rupiah) sesuai DIPA BBPK Makassar Nomor : SP DIPA-

024.12.2.257240/2019 Tanggal 05 Desember 2018. Selanjutnya terjadi penambahan

anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 2.281.018.000 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan

Puluh Satu Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) sehingga pagu BBPK Makassar menjadi

Rp.40.872.007.000 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh

Ribu Rupiah) sesuai DIPA BBPK Makassar Nomor : SP DIPA - 024.12.2.257240/2019

Tanggal 16 Oktober 2019.

Hasil pengukuran kinerja BBPK Makassar Tahun 2019 dengan realisasi per tanggal 31

Desember 2019 sebanyak 2.520 orang atau 135 %


iv

2.029

2.520

Perbandingan Target dan RealisasiTahun 2019

Target Realisasi

Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2015 s.d. 2019

89.5

90

90.5

91

91.5

92

2015 2016 2017 2018

91.7

90.32

91.07

91.52

Laporan KinerjaBBPK Makassar 2019

Badan PPSDM KesehatanKementerian Kesehatan Republik Indonesia


i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat

Allah SWT yang telah memberikan rahmat

dan karunia-Nya sehingga penyusunan

Laporan Kinerja (LKj) Balai Besar

Pelatihan Kesehatan Makassar Tahun

2019 dapat diselesaikan tepat waktu.

Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2019

merupakan salah satu bentuk

pertanggungjawaban atas kinerja Balai

Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK)

Makassar selama Tahun 2019 dan

merupakan sarana untuk melakukan

evaluasi atas capaian kinerja yang telah

berhasil maupun yang belum dapat

dicapai. Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) ini didasarkan pada Peraturan Menteri

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014,

Tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan

Kinerja (LKjIP) ini diuraikan Rencana Kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK)

Makassar beserta analisis capaiannya selama Tahun 2019.

Secara umum, target kinerja Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar telah berhasil

dicapai dengan baik meskipun kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan

Kinerja masih terdapat kekurangan yang disebabkan oleh berbagai hal, dan ini akan

menjadi bahan guna merumuskan perencanaan, kebijakan, dan langkah – langkah

perbaikan untuk di masa mendatang.

Seluruh keberhasilan dan kegagalan yang dialami selama tahun 2019 dalam

pelaksanaan tugas di lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar menjadi

pembelajaran yang berharga untuk pelaksanaan kegiatan ditahun berikutnya.


ii

Akhir kata semoga Laporan Kinerja (LKj) BBPK Makassar Tahun 2019 ini dapat

memberikan manfaat dan sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan

BBPK Makassar dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai

tugas dan fungsi masing – masing.



iii

IKHTISAR EKSEKUTIF Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar merupakan unit pelaksana teknis di

lingkungan Kementerian Kesehatan dalam bidang pelatihan kesehatan yang berada di

bawah dan bertanggungjawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan

Sumber Daya Manusia Kesehatan dengan tugas pokok melaksanakan pendidikan dan

pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi (Lkj) BBPK Makassar melaporkan capaian kinerja tahun 2019

dikaitkan dengan Rencana Program dan Kegiatan BBPK Makassar dan Rencana Aksi

Kegiatan (RAK) Tahun 2019 serta diharapkan laporan ini dapat memberikan gambaran

secara lengkap mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi

BBPK Makassar selama Tahun 2019

Berdasarkan Perjanjian Kinerja, BBPK Makassar menyusun rencana kinerja tahunan

yang berisi sasaran strategis dan indikatornya yang akan dilaksanakan dalam satu

tahun.

Pada tahun 2019, Pagu BBPK Makassar adalah sebesar Rp. 38.590.989.000 (Tiga

Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh

Sembilan Ribu Rupiah) sesuai DIPA BBPK Makassar Nomor : SP DIPA-

024.12.2.257240/2019 Tanggal 05 Desember 2018. Selanjutnya terjadi penambahan

anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 2.281.018.000 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan

Puluh Satu Juta Delapan Belas Ribu Rupiah) sehingga pagu BBPK Makassar menjadi

Rp.40.872.007.000 (Empat Puluh Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh

Ribu Rupiah) sesuai DIPA BBPK Makassar Nomor : SP DIPA - 024.12.2.257240/2019

Tanggal 16 Oktober 2019.

Hasil pengukuran kinerja BBPK Makassar Tahun 2019 dengan realisasi per tanggal 31

Desember 2019 sebanyak 2.520 orang atau 135 %


iv

2.029

2.520

Perbandingan Target dan RealisasiTahun 2019

Target Realisasi

Perbandingan Nilai Evaluasi SAKIP Tahun 2015 s.d. 2019

89.5

90

90.5

91

91.5

92

2015 2016 2017 2018

91.7

90.32

91.07

91.52

©©©Laporan KinerjaTahun 2019®®®

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

Pembangunan kesehatan merupakan hak azasi manusia dan bertujuan untuk

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap

orang sehingga mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-

tingginya. Pembangunan kesehatan merupakan investasi bagi pembangunan

sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis, sehingga

berdaya saing global. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan kesinambungan

pembangunan kesehatan, baik yang melibatkan lintas program maupun lintas

Kementerian/Lembaga, Pusat maupun Daerah, termasuk masyarakat luas.

Penyelenggaraan pembangunan kesehatan di Indonesia mengacu pada Visi

Kementerian Kesehatan yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri

dan Berkepribadian Berlandaskan GotongRoyong”Upaya untuk mewujudkan visi

ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,

menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya

maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis

berlandaskan negara hukum.

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati diri

sebagai negara maritim.

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera.

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan

berbasiskan kepentingan nasional, serta

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.


2

Selanjutnya terdapat 9 agenda prioritas yang dikenal dengan NAWA CITA yang

ingin diwujudkan pada Kabinet Kerja, yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah

dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan

hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

6. Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor

strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9. Memperteguh ke-Bhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kementerian Kesehatan mempunyai peran dan berkontribusi dalam tercapainya

seluruh Nawa Cita terutama terutama Agenda ke – 5 yaitu meningkatkan

kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan agenda ke – 5 Nawa Cita

tersebut dibuatlah program Indonesia Sehat. Program Indonesia Sehat

selanjutnya menjadi program utama pembangunan kesehatan yang kemudian

direncanakan pencapaiannya melalui Rencana Strategis (Renstra) Kementerian

Kesehatan Tahun 2015 – 2019, yang ditetapkan melalui keputusan Menteri

Kesehatan RI. Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015. Balai Besar Pelatihan

Kesehatan (BBPK) Makassar menunjang pencapaian program tersebut dengan

menyelenggarakan pelatihan kesehatan yang terakreditasi bagi SDM Kesehatan

Pusat dan Daerah.

Petunjuk lebih lanjut mengenai penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

merujuk pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan informasi


3

yang komprehensif, valid dan up to date terhadap pengukuran kinerja dan

evaluasi kinerja. Laporan yang dimaksud merupakan pertanggungjawaban

capaian kinerja Satker sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kinerja yang dilaporkan merupakan

akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan atas

pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya

berdasarkan perencanaan strategis dan perencanaan kinerja diawal tahun.

Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur

kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan

sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk

meningkatkan kinerjanya. Pada dasarnya laporan kinerja menyajikan

informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;

2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;

3. Pengukuran kinerja;

4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil

program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BBPK Makassar Tahun 2019 ini

memberikan data dan informasi terkait dengan capaian kinerja pada Tahun

berjalan dilengkapi dengan evaluasi kinerja atas penggunaan Sumber Daya di

lingkungan BBPK Makassar, termasuk akuntabilitas atas penggunaan anggaran

Tahun 2019. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor:

2361/MENKES/PER/XI/2011 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit

Laksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan dinyatakan Balai Besar

Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar adalah Unit Pelaksana Teknis di

Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

Manusia Kesehatan (Badan PPSDM Kesehatan), dengan tugas melaksanakan

pendidikan dan pelatihan serta pengembangan Sumber Daya Manusia

Kesehatan dan Masyarakat. Dalam rangka mewujudkan SDM Kesehatan yang

berkualitas BBPK Makassar mempunyai core bussines menyelenggarakan

pelatihan kesehatan yang terakreditasi.


4

Permasalah utama yang dihadapi BBPK Makassar Tahun 2019 adalah :

1. Tidak terlaksananya tepat waktu beberapa pelatihan yang sudah

direncanakan karena ketidaktersediaan kurikulum dan modul

2. Tidak terpenuhinya kuota peserta pada beberapa pelatihan

3. Adanya perubahan kebijakan dari pusat tentang jenis pelatihan yang

diselenggarakan oleh BBPK/ Bapelkes

4. Adanya kebijakan pelimpahan penyelenggaraan diklat dari pusat Pelatihan

SDM Kesehatan ke BBPK/ Bapelkes

B. Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2361/Menkes/PER/XI/2011 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di bidang Pelatihan

Kesehatan, BBPK Makassar mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan

pelatihan serta pengembangan sumber daya manusia kesehatan dan

masyarakat. Disamping itu BBPK Makassar menyelenggarakan fungsi

sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan

sumber daya manusia kesehatan

b. Pelaksanaan kerjasama nasional maupun internasional di bidang

pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan

masyarakat;

c. Pelaksanaan advokasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;

d. Pengembangan metode dan teknologi pelatihan, pemantauan, evaluasi,

sistem informasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pendidikan

dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan dan masyarakat;

e. Penyiapan pengembangan kemitraan;

f. Pengkajian dan pengendalian mutu pelatihan; dan

g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi maka tahun 2018

Organisasi dan Tata Kerja BBPK Makassar mengalami perubahan

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 39 Tahun 2018, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit


5

Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di lingkungan Badan

Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kementerian Kesehatan. Sesuai dengan Permenkes tersebut bahwa Balai

Besar Pelatihan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan

pelatihan sumber daya manusia kesehatan.

Adapun fungsi Balai Besar Pelatihan Kesehatan adalah

menyelenggarakan:

a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. Pelaksanaan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, pelatihan

manajemen, dan pelatihan unggulan tertentu;

c. Pelaksanaan pengembangan metode dan teknologi pelatihan sumber

daya manusia kesehatan;

d. Pelaksanaan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan kesehatan;

e. Pelaksanaan kerja sama di bidang pelatihan sumber daya manusia

kesehatan;

f. Penyelenggaraan kerja sama internasional di bidang pelatihan sumber

daya manusia kesehatan;

g. Pengelolaan sistem informasi pelatihan sumber daya manusia kesehatan;

h. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pelatihan sumber daya manusia

kesehatan;

i. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya

manusia kesehatan; dan

j. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Besar Pelatihan Kesehatan.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BBPK

Makassar, secara administrasi berkoordinasi dengan Sekretariat Badan PPSDM

Kesehatan dan secara teknis fungsional dibina oleh Pusat Pelatihan SDM

Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, BBPK

Makassar dipimpin oleh Kepala yang dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) pejabat setingkat eselon III. Adapun susunan

organisasi BBPK Makassar sebagai berikut:

a. Bagian Tata Usaha, yang membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu Sub Bagian

Keuangan dan BMN; dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum


6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana,

program, anggaran, administrasi kerja sama, pengelolaan sistem informasi,

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya

manusia kesehatan, serta urusan ketatausahaan Balai Besar Pelatihan

Kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bagian Tata Usaha

menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan

anggaran;

b) Pelaksanaan urusan keuangan;

c) Pengelolaan barang milik negara dan administrasi pengadaan

barang/jasa;

d) Pengelolaan sistem informasi;

e) Pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang pelatihan;

f) Penataan organisasi dan tata laksana;

g) Pelaksanaan urusan kepegawaian;

h) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan sumber daya

manusia kesehatan;

i) Pengelolaan urusan tata persuratan dan kearsipan; dan

j) Pengelolaan urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

b. Bidang Pelatihan Manajemen dan Teknis Non kesehatan yang membawahi 2

(dua) Seksi, yaitu Seksi Pelatihan Manajemen dan Seksi Pelatihan Teknis

Non Kesehatan.

Bidang Pelatihan Manajemen dan Teknis Non kesehatan mempunyai tugas

melaksanakan pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan

metode dan teknologi, penjaminan mutu, kerja sama, dan bimbingan teknis,

serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan manajemen

dan teknis non kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang

Pelatihan Manajemen dan Teknis Non kesehatan menyelenggarakan fungsi:

a) Penyiapan pelatihan manajemen dan teknis non kesehatan;

b) Penyiapan pelatihan unggulan tertentu;

c) Penyiapan pengembangan metode dan teknologi pelatihan manajemen

dan teknis non kesehatan;


7

d) Penyiapan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan manajemen dan

teknis non kesehatan;

e) Penyiapan kerja sama di bidang pelatihan manajemen dan teknis non

kesehatan;

f) Penyiapan bimbingan teknis di bidang pelatihan manajemen dan teknis

non kesehatan; dan

g) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan manajemen

dan teknis non kesehatan.

c. Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional, yang membawahi 2 (dua) Seksi,

yaitu Seksi Pelatihan Teknis dan Seksi Pelatihan Fungsional.

Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan

pelatihan, pelatihan unggulan tertentu, pengembangan metode dan

teknologi, penjaminan mutu, kerja sama, dan bimbingan teknis, serta

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan teknis dan

fungsional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pelatihan Teknis

dan Fungsional menyelenggarakan fungsi:

a) penyiapan pelatihan teknis dan fungsional;

b) penyiapan pelatihan unggulan tertentu;

c) penyiapan pengembangan metode dan teknologi pelatihan teknis dan

fungsional;

d) penyiapan penjaminan mutu penyelenggaraan pelatihan teknis dan

fungsional;

e) penyiapan kerja sama di bidang pelatihan teknis dan fungsional;

f) penyiapan bimbingan teknis di bidang pelatihan teknis dan fungsional;

dan

g) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelatihan teknis dan

fungsional.


8


9

C. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi, BBPK Makassar mengacu pada

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 39 Tahun 2018 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

Kementerian Kesehatan dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Grafik 1.1 Struktur Organisasi BBPK Makassar

Tahun 2019


10

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai seluruhnya 94 orang terdiri dari PNS sebanyak 79 orang dan

tenaga kontrak sebanyak 15 orang. Pendidikan PNS tertinggi S3 dan terendah

SD. PNS tersebut terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan

jabatan fungsional umum. Secara rinci dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Pegawai

Di Lingkungan Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar

Berdasarkan Jenis Kepegawaian

No Jenis Kepegawaian Jumlah

1 PNS 79 orang

2 Tenaga Kontrak 15 orang

Total 94 orang

Sumber: Data SIMKA

Grafik 1.2 Daftar SDM BBPK Makassar

Berdasarkan Status Kepegawaian


11

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga BBPK Makassar

Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Klasifikasi Pendidikan Jumlah

(∑ orang) Status

Kepegawaian

1 Pendidikan Doktor (S3) 1

PNS

2 Pasca Sarjana (S.2) 27

3 Sarjana (S.1) 25

4 Diploma IV 6

5 Diploma III 4

6 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 12

7 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 2

8 Sekolah Dasar 2

9 Sarjana (S.1) 6

NON PNS

10 Diploma I 1

11 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas 6

12 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama 1

13 Sekolah Dasar 1

Sumber: Data SIMKA

Grafik 1.3 Jumlah Tenaga BBPK Makassar

Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS)

Sekolah Dasar2%

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama

4%

Sekolah Lanjutan Tingkat Atas

15%

Diploma III5%

Diploma IV9%

Sarjana (S.1)33%

Pasca Sarjana (S.2)31%

Pendidikan Doktor (S3)

1%Jumlah


12



Berdasarkan Jenis Kelamin (PNS)

No Jenis Kelamin Jumlah Ket.

1 Laki – laki (53%) 42 orang

PNS 2 Perempuan (47%) 37 orang

Total 79 orang

1 Laki – laki (80 %) 12 orang

Tenaga Kontrak 2 Perempuan (20 %) 3 orang

Total 15 orang

Sumber: Data SIMKA


Berdasarkan Jenis Kelamin


13



Berdasarkan Golongan

No Golongan Jumlah

1 Golongan IV 19 orang

2 Golongan III 46 orang

3 Golongan II 11 orang

4 Golongan I 3 orang

Total 79 orang

Sumber : Data SIMKA


Berdasarkan Golongan


14



Berdasarkan Jenis Jabatan

No Golongan Jumlah

1 Struktural 10 orang

2 Widyaiswara JFU 3 orang

3 Widyaiswara JFT 15 orang

4 Analisis Kepegawaian JFT 1 orang

5 Staf JFU 50 orang

Total 79 orang

Sumber : Data SIMKA


Berdasarkan Jenis Jabatan

Struktural13%

Widyaiswara JFU4%

Widyaiswara JFT19%

Analisis Kepegawaian

JFT1%

Staf JFU63%


15

E. Nilai – nilai organisasi

Untuk mendukung tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia maka Balai

Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar menjunjung tinggi nilai-nilai

organisasi “jujur sama diri dan ikhtiar” yang meliputi: Kejujuran, Kerjasama,

Disiplin Pribadi, Keikhlasan, dan Kreativitas dengan uraian sebagai berikut :

Kejujuran → Memberi pelayanan kepada pelanggan internal dan external,

berpihak kepada kepentingan pelanggan, dan dapat dipertanggungjawabkan

yang dilandasi dengan kejujuran.

Kerjasama → Dalam menjalankan tugas organisasi saling interaksi assosiatif,

responsive yang mengarah pada kesatuan untuk mencapai tujuan organisasi.

Disiplin → Merupakan unsur mutlak yang harus dimiliki oleh ASN yang

merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap aturan – aturan yang berlaku

dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya sebagai aparatur.

Keikhlasan → Merupakan perwujudan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri

untuk bekerja dan memberikan kepuasan kepada pelanggan eksternal, internal

dan institusinya yang mengharapkan amal ibadah yang tidak terukur nilainya.

Kreatifitas → Melaksanakan tugas tugas sebagai ASN tidak hanya mengerjakan

yang sifatnya rutinitas tapi juga mengembangkan ide – ide baru yang dan cara

baru yang tidak bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam

rangka mewujudkan good governance.


16

•Penjelasan umum umum BBPK Makassar yang meliputi 1) Latarbelakang yang berisi uraian singkat gambaran umum, tujuan penulisanlaporan, 2) tugas pokok dan fungsi, 3) Struktur Organisasi 4) Sumberdaya manusia, 5) Nilai-nilai organisasi, dan 6) Sistematika penyajianlaporan.

BAB I PENDAHULUAN

• Ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

• Capaian kinerja organisasi : sub bab ini menyajikan capaiankinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaranstrategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerjaorganisasi.

• Realisasi Anggaran : sub bab ini menguraikan realisasi anggaranyang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkankinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

• Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi sertalangkah di masa yang akan dilakukan organisasi untukmeningkatkan kinerjanya.

BAB IV PENUTUP

• Perjanjian Kinerja

• Lain-lain yang dianggap perlu

LAMPIRAN

F. Sistematika

Sistematika penulisan LKjIP Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar Tahun 2019

ini mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan sistematika sebagai

berikut :


17

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja BBPK Makassar mendukung tercapainya Rencana Aksi Program

Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Tahun 2019 yang terkait dengan

penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan. Sesuai dengan Rencana

Aksi Program Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019, BBPK Makassar

mendukung indikator kinerja kegiatan yaitu tercapainya jumlah aparatur yang mendapat

sertifikat pada pelatihan terakreditasi. Target kinerja yang dicapai oleh BBPK Makassar

sampai dengan tahun 2019 sebanyak 16.117 orang.

Perencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja selama 1

(satu) tahun sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam

rencana program dan kegiatan. Rencana Kerja memuat Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja yang akan dicapai pada tahun bersangkutan.

Indikator kinerja adalah alat ukur atau media yang digunakan dalam mengukur kinerja.

Indikator kinerja dimaksudkan sebagai ukuran yang dapat menggambarkan tingkat

capaian suatu sasaran atau kegiatan. Berfungsi sebagai alat ukur yang dapat

menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai atau tidak.

Adapun Rencana Kinerja Tahunan BBPK Makassar pada Tahun 2019 secara detail

disajikan pada tabel di bawah ini.


18

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahunan

BBPK Makassar Tahun 2019

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Pendukung Target

1.

Pelaksanaan

pengendalian mutu

pelatihan

a. Jumlah pelatihan yang

terakreditasi

b. Jumlah peserta diklat yang

mendapat sertifikat

16 diklat

0

2.029 orang

2.

Pelaksanaan

manajemen

pelatihan kesehatan

a. Akreditasi pelatihan

b. Penjamin mutu pelatihan

c. Pertemuan koordinasi diklat

wilayah mitra

d. Pengembangan Lab. Lapangan

1 dok

1 dok

1 dok

2 keg.

3.

Pelayanan informasi

ilmu pengetahuan

dan teknologi

kesehatan

a. Jumlah media informasi IPTEK

berbasis Website

b. Jumlah media informasi IPTEK

berbasis Buletin

2 sistem

2 dokumen

4.

Pengembangan

sumber daya

kesehatan

a. Jumlah SDM dikembangkan

kapasitasnya melalui diklat

b. Jumlah sarana dan prasarana

penunjang diklat yang

dikembangkan

79 orang

0

0

134 unit

0

5.

Pelaksanaan

Manajemen

Keuangan dan

Layanan

Perkantoran

a. Jumlah perencanaan dan

pengelolaan anggaran

b. Jumlah laporan manajemen

keuangan dan kekayaan negara

c. Jumlah laporan kinerja

d. Jumlah bulan layanan

perkantoran

1 dokumen

0

2 dokumen

0

2 dokumen

12 bulan

Dalam rangka peningkatan kualitas SDM Kesehatan, maka BBPK Makassar sebagai

lembaga pelatihan yang terakreditasi melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain :

a. Menyelenggarakan pelatihan yang bermutu bagi aparatur kesehatan meliputi

pelatihan manajemen, pelatihan teknis non kesehatan, pelatihan teknis,

pelatihan fungsional.

b. Menyelenggarakan pelatihan teknis yang bermutu bagi tenaga kesehatan (non

aparatur).


19

c. Melaksanakan kajian standarisasi, akreditasi, sertifikasi dan upaya

pengembangan mutu pelatihan lainnya.

d. Menciptakan pola kemitraan dengan sesama institusi pelatihan kesehatan, Dinas

Kesehatan, Organisasi Profesi dan mitra strategis lainnya atas dasar prinsip

saling menguntungkan, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.

e. Mengembangkan metodologi dan teknologi kediklatan.

f. Mengembangkan sistem informasi dan teknologi penyelenggaraan pelatihan.

g. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM Kesehatan BBPK Makassar.

h. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana kediklatan untuk mewujudkan

pelayanan yang bermutu serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

Perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja

yang disusun dengan kriteria sebagai berikut :

a. Spesifik (specific)

b. Dapat diukur (measurable)

c. Dapat dicapai (attainable)

d. Dapat diukur (relevant)

e. Berjangka waktu (time bound)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi BBPK Makassar yang akuntabel, transparan,

dan efektif serta berorientasi kepada pencapaian target indikator kinerja, maka

komitmen rencana kinerja Tahun 2019 dalam bentuk pernyataan Perjanjian Kinerja

Balai Besar Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar Tahun 2019 oleh Kepala Badan

PPSDM Kesehatan kepada Kepala BBPK Makassar sebagai berikut:


20

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja


Sebagai acuan dalam memantau dan evaluasi dari masing-masing Indikator Kinerja

Tahun 2019, maka perlu dibuat Definisi Operasional dan formula perhitungan untuk

masing-masing kinerja tersebut yang dijelaskan pada tabel berikut.

NO Sasaran Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Target

(1) (2) (3) (4)

1

Tercapainya

pelaksanaan

pelatihan yang

bermutu

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM)

Kesehatan yang mendapat sertifikat pada

pelatihan terakreditasi

1.869

Jumlah peserta TOT dengan nilai akhir ≥

80,1 80 %

Persentase peserta pelatihan (latsar dan

kepemimpinan) dengan nilai akhir ≥ 80,1 85 %

Persentase peserta pelatihan teknis dan

fungsional dengan nilai akhir ≥ 75 85 %

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Non

Kesehatan yang mendapat sertifikat pada

pelatihan terakreditasi

160

Persentase widyaiswara yang judul karya

tulisnya dipublikasikan 35 %

Persentase widyaiswara yang melakukan

kejian proses pembelajaran 20 %

Nilai Akreditasi Institusi B


21

Tabel 2.3 Definisi Operasional dan Formula Perhitungan Indikator Kinerja


Indikator Kinerja Definisi Operasional Formula Perhitungan

Jumlah Sumber

Daya Manusia

(SDM) Kesehatan

yang mendapat

sertifikat pada

pelatihan

terakreditasi

Jumlah sertifikat yang

diterbitkan untuk peserta

pelatihan SDM Kesehatan

yang telah mengikuti pelatihan

terakreditasi

Menghitung / kompilasi jumlah

sertifikat yang diterbitkan untuk

peserta pelatihan SDM Kesehatan


terakreditasi selama Tahun 2019

Jumlah peserta

TOT dengan nilai

akhir ≥ 80,1

Perbandingan peserta TOT

yang memperoleh nilai ujian

akhir ≥ 80,1 dengan total

peserta TOT

Menghitung / membandingkan

jumlah peserta TOT dengan nilai

akhir ≥ 80,1 dengan total peserta

TOT. Penetapan nilai diperoleh dari

akumulasi Pre dan Post, Hasil ujian

komprehensif, nilai microteaching

serta sikap dan perilaku.

Persentase peserta

pelatihan (Latsar

dan

Kepemimpinan)

dengan nilai akhir

≥ 80,1

Perbandingan peserta

pelatihan (latsar dan

kepemimpinan) yang

memperoleh nilai akhir ≥ 80,1

dengan total peserta pelatihan

latsar dan kepemimpinan.


jumlah pelatihan (latsar dan

kepemimpinan) yang memperoleh

nilai akhir ≥ 80,1 dengan total

peserta pelatihan latsar dan

kepemimpinan.

Persentase peserta

pelatihan teknis

dan fungsional

dengan nilai akhir

≥ 75

Perbandingan peserta

pelatihan teknis dan fungsional

yang memperoleh nilai akhir ≥

75 dengan total peserta

pelatihan


jumlah peserta pelatihan teknis dan

fungsional yang memperoleh nilai

akhir ≥ 75 dengan total peserta

pelatihan teknis dan fungsional.

Jumlah Sumber

Daya Manusia

(SDM) Non

Kesehatan yang

mendapat sertifikat

Jumlah sertifikat yang

diterbitkan untuk peserta

pelatihan SDM Non Kesehatan


Menghitung / kompilasi Jumlah

sertifikat yang diterbitkan untuk

peserta pelatihan SDM non

Kesehatan yang telah mengikuti

pelatihan terakreditasi selama tahun


22

pada pelatihan

terakreditasi

terakreditasi 2019.

Persentase

widyaiswara yang

judul karya

tulisnya

dipublikasikan

Perbandingan widyaiswara

yang membuat karya tulis

telah dipublikasikan dengan

total widyaiswara


Jumlah karya Tulis ilmiah yang telah

ditulis oleh widyaiswara dan

dipublikasikan di Media Informasi

baik cetak (ISBN) maupun online.

Persentase

widyaiswara yang

melakukan kajian

proses

pembelajaran

Perbandingan widyaiswara

yang melaporkan hasil

evaluasi pelaksanaan

pelatihan / proses

pembelajaran dengan jumlah

total widyaiswara yang

menjadi pengendali diklat


Jumlah widyaiswara yang

melaporkan hasil evaluasi

pelaksanaan pelatihan / proses

pembelajaran dengan jumlah total

widyaiswara yang menjadi

pengendali pelatihan Tahun 2019.

Nilai Akreditasi

Institusi

Nilai akreditasi yang diperoleh

dari penilaian akreditasi oleh

pusat pelatihan SDM

Kesehatan

Ditetapkan oleh Puslat SDMK sesuai

borang akreditasi institusi pelatihan


23

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah

pengukuran kinerja dalam rangka menjamin peningkatan pelayanan publik dan

meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang

akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang

akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai capaian kinerja termasuk keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan

kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi, dan strategi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja adalah kegiatan manajemen khusus membandingkan tingkat

kinerja yang dicapai dengan standar,rencana atau target dengan menggunakan

indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan gambaran

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam

mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam

perumusan perencanaan strategis suatu organisasi

Pengukuran capaian kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberi

reward/ punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk

memperbaiki kinerja organisasi. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian

setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan

kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran.

Hasil pengukuran kinerja dan pencapaian sasaran digunakan untuk menilai

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan.

Setiap akhir periode BBPK Makassar melakukan pengukuran pencapaian target

kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja

dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi kinerja. Hasil

pengukuran kinerja dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


24

1. Perbandingan antara target dan realisasi pelaksanaan pelatihan tahun 2019

Tabel 3.1 Perjanjian Kinerja

No Sasaran Program /

Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi

(1) (2) (3) (4) (5)

1

Tercapainya

pelaksanaan

pelatihan yang

bermutu


Kesehatan yang mendapat sertifikat

pada pelatihan terakreditasi

1.869

orang 2.520 orang

Jumlah peserta TOT dengan nilai akhir

≥ 80,1 80 % 83,14 %

Persentase peserta pelatihan (latsar

dan kepemimpinan) dengan nilai akhir

≥ 80,1

85 % 99,76 %

Persentase peserta pelatihan teknis

dan fungsional dengan nilai akhir ≥ 75 85 % 83,09 %


Non Kesehatan yang mendapat

sertifikat pada pelatihan terakreditasi

160

orang 238 orang

Persentase widyaiswara yang judul

karya tulisnya dipublikasikan 35 % 55,55 %

Persentase widyaiswara yang

melakukan kajian proses pembelajaran 20 % 83,33 %

Nilai Akreditasi Institusi B B

Berdasarkan poin-poin yang ada pada tabel di atas, secara garis besar dapat

menunjukkan kinerja BBPK Makassar pada tahun 2019. Peningkatan dan penurunan

capaian yang ditunjukkan pada tabel di atas dapat terjadi karena adanya beberapa

kondisi dan dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pada poin Indikator ini BBPK Makassar memiliki target sebesar 1.869 orang dengan

realisasi yang berhasil dicapai mendapatkan peningkatan, yaitu mencapai 2.520

orang. Sehingga capaian realisasi dalam hal ini adalah sebesar 134,83 %. Hal ini

terjadi karena adanya peningkatan jumlah target peserta pada beberapa pelatihan.


25

Berikut adalah gambaran pelaksanaan pelatihan di BBPK Makassar dari segi target

peserta dan realisasinya :

Tabel 3.1 Jumlah Sumber daya Manusia (SDM) Kesehatan

yang mendapat Sertifikat pada Pelatihan yang ter-Akreditasi

Tahun 2019

NO Pelatihan Target Peserta

Realisasi Peserta

Pelatihan Teknis

1 TOT Pelatihan Manajemen Puskesmas 60 orang 59 orang

2 Pelatihan TKHI Provinsi Kalimantan Timur (Embarkasi Balikpapan)

54 orang 39 orang

3 Pelatihan TKHI Embarkasi Ujung Pandang 105 orang 104 orang

4 Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan

Individual 800 orang 914 orang

5 Pelatihan ANC 60 orang 245 orang

6 Pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku 144 orang

7 Pelatihan BTCLS - 150 orang

8 Pelatihan Manajemen Puskemas - 30 orang

9 Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan

Kanker Leher Rahim - 50 orang

Total 1079 orang 1.735 orang

Pelatihan Fungsional

10 Pelatihan Jafung Bidan Ahli 120 orang 153 orang

11 Pelatihan Jafung Nutrisionis Ahli 60 orang 63 orang

12 Pelatihan Jafung Sanitarian Ahli 60 orang 56 orang

13 Pelatihan Jafung Promkes Ahli 60 orang 30 orang

14 Pelatihan Jafung Adminkes Ahli 60 orang 56 orang

15 Pelatihan Jafung Epidemiologi Ahli 30 orang 30 orang


26

Total 390 orang 388 orang

Pelatihan Manajemen

16 Latsar CPNS Gol. III (Kemenkes RI) 80 orang 104 orang

17 Latsar CPNS Gol. II (Kemenkes RI) 40 orang 59 orang

18 PIM IV 30 orang 27 orang


Pelatihan Teknis Non Kesehatan

19 Pelatihan Pengendali Pelatihan 30 orang 57 orang

20 Training Officer Course (TOC) 60 orang 30 orang

21 TOT Tim Penilai AK Jabfung Kes - 30 orang

22 Tim Penilai Angka Kredit Jabfung Kesehatan - 60 orang

23 Bendahara Pengeluaran - 30 orang


Nilai tersebut dicapai dari hasil penilaian Post Test dan Microteaching yang

dilakukan terhadap peserta pelatihan yang mengkuti pelatihan untuk pelatih (TOT),

dari target sebesar 80% peserta yang diharapkan mendapatkan nilai lebih atau

sama dengan 80,1 pada pelatihan (TOT) yang dilaksanakan di BBPK Makassar

berhasil meluluskan 83,14% peserta dengan target nilai tersebut. Training Off

Trainer yang dilaksanakan di BBPK Makassar adalah sebagai berikut :


27

Tabel 3.2

Pelatihan TOT Tahun 2019

No Nama

Pelatihan

Jumlah

Peserta

Jumlah

Nilai

≥ 80.1

%

1 Pelatihan TOT Manajemen Puskesmas

59 orang 49 orang 83,05

2 TOT Tim Penilai AK Jabfung Kes 30 orang 25 orang 83,33

Total 89 orang 74 orang 83,14

Penilaian ini dicapai dari penilaian Akademik, Penilaian Rancang Aktualisasi,

Penilaian Pelaksanaan Aktualisasi, Penilaian Sikap dan Perilaku, dan Penilaian

Penguatan Kompetensi Bidang terhadap peserta. Dari target sebesar 85%, pada

pelatihan latsar dan kepemimpinan yang dilaksanakan dapat tercapai persentase

sebesar 99,76%. Jenis Pelatihan yang dilaksanakan adalah:

Tabel 3.3 Pelatihan Latsar dan Kepemimpinan

Tahun 2019

NO Pelatihan Jumlah Peserta

Jumlah

Nilai

≥ 80.1

%

1 Latsar CPNS Gol. III (Kemenkes RI) 104 orang 104 orang 100

2 Latsar CPNS Gol. III (Kemenristek Dikti) 238 orang 238 orang 100

3 Latsar CPNS Gol. II (Kemenkes RI) 59 orang 58 orang 98,30

4 PIM IV 27 orang 27 orang 100

Total 428 orang 427 orang 99,76


28

Penilaian didapatkan berdasarkan hasil penilaian post test yang dilakukan terhadap

peserta pelatihan. Dari target sebesar 85%, pada poin ini hanya tercapai 83,09%

kelulusan peserta dengan nilai lebih atau sama dengan 75. Pelatihan yang dilakukan

penilaian pada indikator ini adalah pada pelatihan :

Tabel 3.4

Persentase kelulusan peserta Pelatihan Teknis dan Fungsional

dengan nilai akhir ≥ 75 Tahun 2019

NO Pelatihan Jumlah Peserta

Jumlah

Nilai

≥ 80.1

%

Pelatihan Teknis

1 Pelatihan TKHI Provinsi Kalimantan Timur (Embarkasi Balikpapan)

39 orang 39 orang 100

2 Pelatihan TKHI Embarkasi Ujung

Pandang 104 orang 104 orang 100

3 Pelatihan Penugasan Khusus Tenaga

Kesehatan Individual 914 orang 747 orang 81,72

4 Pelatihan ANC 245 orang 238 orang 97,14

5 Pelatihan Komunikasi Perubahan

Perilaku 144 orang 84 orang 58,33

6 Pelatihan BTCLS 150 orang 75 orang 50

7 Pelatihan Manajemen Puskemas 30 orang 30 orang 100

8 Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara

dan Kanker Leher Rahim 50 orang 49 orang 98

Jumlah 1.676 orang 1.366 orang 81,50

Pelatihan Fungsional

9 Pelatihan Jafung Bidan Ahli 153 orang 153 orang 100

10 Pelatihan Jafung Nutrisionis Ahli 63 orang 63 orang 100

11 Pelatihan Jafung Sanitarian Ahli 56 orang 56 orang 100


29

12 Pelatihan Jafung Promkes Ahli 30 orang 30 orang 100

13 Pelatihan Jafung Adminkes Ahli 56 orang 56 orang 100

14 Pelatihan Jafung Epidemiologi Ahli 30 orang 6 orang 20

Jumlah 388 orang 364 orang 93,81

Total 2.064 orang 1.730 orang 83,81

Dari target sasaran peserta sebanyak 160 peserta tercapai 238 peserta.

Pelaksanaan pelatihan ini dicapai dari pelaksanaan pelatihan berikut ini :

Tabel 3.5

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Non Kesehatan

yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi

Tahun 2019

NO Pelatihan Target

Peserta Realisasi Peserta

1 Latsar CPNS Gol. III (Kemenristek Dikti) 160 orang 238 orang



30

Target yang ditentukan yaitu sebanyak 35% dan tercapai 55,55% (10 orang widyaiswara) dari total jumlah widyaiswara

di BBPK Makassar sebanyak 18 orang.

Tabel 3.6

Daftar Widyaiswara yang Karya Tulisnya Dipublikasikan Tahun 2019

No Nama/ Jabatan Judul Karya Tulis Penerbit Tahun

1 dr. Erwinsyah, M.H

(Widyaiswara Madya)

Pelatihan Kompetensi TKHI Menyiapkan Petugas

TKHI yang SHAR’I

Buletin BBPK

Makassar Edisi XV 2019

2 Muhammad Hasan, SKM

(Widyaiswara Madya)

”SENYUM ANDA KEPUASAN KAMI” (Refleksi PKL Peserta Pelatihan MP Dinkes Bone di Puskesmas Mallimongan Baru Makassar)

Buletin BBPK

Makassar Edisi XVI 2019

3 Sahruni, SKM, M.Kes

(Widyaiswara Madya)

Pembentukan Karakter ASN Melalui Aktualisasi

Nilai-nilai Dasar PNS di Tempat Kerja

- Buletin BBPK


Pendampingan Laboratorium Lapangan Fokus PIS-

PK di Puskesmas Pallangga Kab. Gowa

- Buletin BBPK

Makassar Edisi XVI

4 Ns. Yulia Prihartini, S.Kep, M.Kep

(Widyaiswara Madya)

Coaching by Points of You “Suatu Pendekatan

Dalam Training Untuk Meningkatkan Mindfulness

Peserta Latih

- Buletin BBPK


Pembelajaran Kreatif dalam Kelas Pelatihan - Buletin BBPK

Makassar Edisi XVI

5 drg. Dellon Wijaya, M.P.H

(Widyaiswara Muda)

Senyum Menawan Dengan Veneer Gigi - Buletin BBPK


Risiko Karies Gigi pada Anak dan Pencegahannya - Buletin BBPK

Makassar Edisi XVI


31

6 Santi Anwar, SKM, M.Kes

(Widyaiswara Muda)

Faktor-faktor yang mempengaruhi Disiplin Kerja

Pegawai

- Buletin BBPK


EPP Latsar Jayapura : MY TRIP MY JOB - Buletin BBPK

Makassar Edisi XVI

7 Hasyati, SST

(Widyaiswara Pertama)

Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) Melalui Keluarga Berencana Pasca Persalinan (KBPP)

Buletin BBPK


8 Swestika Swandari, SSi, Apt

(Widyaiswara Pertama) DAGUSIBU Tuntunan dalam melakukan swamedikasi dengan baik dalam keluarga

Buletin BBPK


9 Mu'minah Awaluddin, S.SiT

(Widyaiswara Pertama)

Refleksi Pekan ASI Sedunia 2019 : Memberdayakan

Orang Tua Untuk Bisa Menyusui (bagian 1)

- Buletin BBPK


Refleksi Pekan ASI Sedunia 2019 : Memberdayakan

Orang Tua Untuk Bisa Menyusui (lanjutan bagian 1)

- Buletin BBPK

Makassar Edisi XVI

10 dr. Fadlyah Mulia

(Widyaiswara Pertama) Ibu Hamil dan Menyusui, Bolehkah Berpuasa?

Buletin BBPK



32

Indikator ini adalah poin ke-7 yang dicapai dari kajian yang dilakukan terhadap

proses pembelajaran pada proses pelatihan yang diselenggarakan oleh BBPK

Makassar oleh widyaiswara BBPK Makassar. Pada poin ini dari target 20% dapat

tercapai 83,33%, dimana jumlah widyaiswara sebanyak 18 orang, 3 orang

diantaranya berstatus tugas belajar.

Indikator ini dicapai dari hasil penilaian terhadap BBPK Makassar sebagai Institusi

pelaksana diklat yang diberikan oleh Pusat Pelatihan SDM Kesehatan PPSDM

Kesehatan dan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Dari target mendapatkan nilai B,

BBPK Makassar mendapatkan nilai B pada penilaian akreditasi Institusi.


33

2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

lalu

No Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

2015 2016 2017 2018 2019 Capaian (2015 –

2019)

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi %

1. Pelaksanaan

Pelatihan

Sumber Daya

Manusia (

SDM)

Kesehatan

Jumlah Sumber

Daya Manusia

(SDM)

Kesehatan Yang

Mendapat

Sertifikat Pada

Pelatihan

terakreditasi

1.660

orang

1.970

orang

156

%

6.669

orang

2.739

orang

41

%

2.944

orang

4.324

orang

146

%

2.815

orang

3.663

orang

130

%

1.869

orang

2.520

orang

135

%

15.957

orang

15.216

orang

95

%

2 Tercapainya

pelaksanaan

pelatihan yang

bermutu

Jumlah Sumber

Daya Manusia

(SDM) Non

Kesehatan yang

mendapat

sertifikat pada

pelatihan

terakreditasi

- - - - - - - - - - - - 160

orang

158

orang

99

%


34

Grafik 3.1

Pengukuran Kinerja antara target dan realisasi Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

Besar Pelatihan Kesehatan Makassar

3. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi

untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta

pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka mencapai

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan melalui

media pertanggungjawaban secara periodik. Berdasarkan pengukuran kinerja yang

disesuaikan dengan Rencana Kegiatan BBPK Makassar Tahun 2019, maka

penilaian dan analisis terhadap program dan kegiatan, yaitu :

a. Tercapainya pelaksanaan pelatihan yang bermutu sebanyak 2.029 orang

dengan indikator :

1) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat

pada pelatihan terakreditasi adalah 1869 orang.

2015 2016 2017 2018 2019

1660

6669

2944

2815

20291970

2739

4326 3663 2520

Perbandingan Target dan RealisasiTarget Realisasi


35

Dari target tersebut, 54 % adalah pelatihan Penugasan Khusus Individu

sebanyak 880 orang. 24 % adalah pelatihan Jabatan Fungsional (PNBP)

yaitu sebanyak 390 orang.

Pada bulan Maret dilakukan revisi sehingga target sasaran menjadi 2.150

orang termasuk realokasi pelatihan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu

pelatihan Peningkatan Kapasitas Kadinkes, sehingga terdapat tambahan

jenis dan sasaran pelatihan yaitu Pelatihan ANC Standar Terpadu dan APN.

Capaian per 31 Desember 2019 adalah 2.520 orang atau 135% dari target

Perjanjian Kinerja, yang meliputi :

Dalam pencapaian target, terdapat beberapa faktor yang menjadi

pendukung dan penghambat naik internal maupun eksternal antara lain :

• Pelatihan Penugasan Khusus Individual dengan jumlah sasaran yang

terbesar dilaksanakan sejak awal tahun yaitu bulan Januari sebanyak 5

angkatan

• Pelaksanaan pelatihan Penugasan Khusus Individual tergantung

rekrutmen oleh Pusrengun SDMK Kemenkes RI sehingga tidak sesuai

dengan kalender pelatihan yang telah direncanakan

• Pelaksanaan pelatihan Jabatan Fungsional dengan pola PNBP

tergantung pada pendaftaran peserta sehingga tidak sesuai dengan

jadwal pelatihan

• Realisasi pelatihan Jabatan Fungsional tidak mencapai target yang

disebabkan karena terdapat peserta yang tidak hadir meskipun telah


36

mendaftar dan menyatakan bersedia untuk mengikuti pelatihan karena

bertepatan dengan tugas kedinasan lainnya

2) Jumlah peserta TOT dengan nilai akhir ≥ 80,1 sebanyak 80 %

- Pada Seksi Pelatihan Teknis Non Kesehatan jumlah Sumber Daya

Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan

terakreditasi di targetkan sebanyak 210 Orang sampai dengan 31

Oktober 2019 telah terealisasi sebesar 147 orang (70 %), sisanya

sebanyak 60 orang (28,57%) akan dilaksanakan pada akhir bulan

November dan awal bulan Desember 2019.

Pada tahun 2019 dilaksanakan 1 (satu) TOT yaitu TOT Tim Penilai Angka

Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan dengan jumlah peserta sebanyak

30 Orang. Berdasarkan Evaluasi peserta yang dilakukan meliputi Pre

Test, Post Test dan Micro Teaching diperoleh hasil akhir peserta sebagai

berikut:

a. 90,01 - 100 (sangat baik) : 2 orang ( 6,67%)

b. 80,01 - 90,00 (baik) : 23 orang (76,67%)

c. 70,00 - 80,00 (cukup) : 4 orang (13,33%)

d. < 70 (kurang) : 1 orang ( 3,33%)

Dari data di atas jumlah peserta TOT sebanyak 30 orang dengan nilai ≥

80,1 sebesar 83,34% (25 orang) sedangkan ≤ 80,1 sebesar 16,66 % (5

orang).

- Pada Seksi Pelatihan Teknis salah satu indikator pada Perjanjian Kinerja

adalah Jumlah peserta TOT dengan nilai akhir ≥ 80,1 sebanyak 80%. Dalam

pencapaian target, terdapat beberapa faktor yang menjadi pendukung dan

penghambat baik internal maupun eksternal antara lain :

▪ Peserta : pada kurikulum TOT Manajemen Puskesmas, kriteria

peserta adalah berasal dari Dinas Kesehatan yang merupakan

pejabat struktural dan pengelola program, serta widyaiswara apabila

peserta berasal dari Balai Pelatihan. Ini menguntungkan karena

peserta sudah berpengalaman dalam melakukan manajemen


37

sehingga proses pembelajaran lebih banyak berbagi pengalaman

secara aktif (learning by doing)

▪ Fasilitator : berasal dari Puslat SDM Kesehatan dan Unit Program

dengan kriteria sebagai pejabat struktural, pendidikan minimal S2,

pengalaman kerja di Puskesmas, dan memahami GBPP. Hal ini

memungkinkan peserta menerima materi dari orang – orang yang

tepat atau ahli dibidangnya.

Adapun faktor yang menghambat adalah soal ujian komprehensif yang

berasal dari Puslat merupakan soal yang sama pada pelatihan Manajemen

Puskesmas (bukan soal TOT) yang diambil dari bank soal, ini menyulistkan

peserta karena bukan Kepala Puskesmas dan KTU Puskesmas selain itu,

cara ujian menggunakan semi online dimana masing – masing peserta

dibuatkan akun sehingga soal di download ke akun tersebut kemuadian

diperbanyak dan dijawab secara manual. Dari jawaban tersebut kemudian

diinput kembali.

3) Persentase peserta pelatihan (latsar dan kepemimpinan) dengan nilai akhir

≥ 80,1 sebanyak 85 %.

Untuk Pelatihan Manajemen yang bersumber dari Biaya DIPA Rupiah Murni

(RM) terdiri dari 1 angkatan untuk pelatihan kepemimpinan tingkat IV (PIM-

IV) Kementerian Kesehatan dan 5 Angkatan untuk Pelatihan Dasar (Latsar)

yang berasal dari Kementerian Kesehatan RI. Untuk Pelatihan Dasar terdiri

dari yaitu 3 angkatan untuk Golongan III dan 2 angkatan untuk golongan II.

Capaian sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 telah terealisasi sebanyak

5 pelatihan (83,33%) dari 6 pelatihan yang ditargetkan sebelumnya dengan

jumlah peserta sebanyak 163 orang (77,62%) dari target 210 orang yang

akan dilatih. Dan 1 pelatihan lainnya (16.67%) dengan jumlah peserta 27

orang (12,86%) yang belum selesai yaitu Diklat PIM-IV masih dalam proses

Off campus dan akan berakhir pada bulan November 2019.


38

Faktor Internal yang mendukung penyelenggaraan Pelatihan Manajemen di

BBPK Makassar adalah Adanya Pengelola Pelatihan (MOT) dan

Penyelenggara Pelatihan (TOC) yang bersertifikat yang dikeluarkan oleh

Lembaga Administrasi Negara. Serta fasilitator/Widyaiswara yang telah

mengikuti TOT/TOF Latsar dan PIM-IV yang diselenggarakan oleh

BBPK/Bapelkes bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Sarana dan prasarana penunjang diklat serta system Informasi yang telah

dibangun dan akan dikembangkan dalam rangka mendukung

penyelenggaraan pelatihan Manajemen (Latsar dan PIM-IV) dan pelatihan

lainnya.

Faktor eksternal yang mendukung penyelenggaraan Pelatihan Manajemen

dan PIM - IV di BBPK Makassar adalah Fasilitator yang bersertifikat

(TOT/TOF) dari instansi lain yang telah menjaling hubungan kerjasama

dengan BBPK Makassar. Serta keterlibatan dari Pihak TNI (Rindam XIV

Hasanuddin) dalam melakukan pendampingan selama penyelenggaraan

pelatihan Latsar/PIM-IV. Demikian halnya pembekalan peserta dalam hal

Bela Negara.

Sedangkan factor yang menghambat dalam pelaksanaan pelatihan di

bidang manajemen adalah jaringan internet yang masih kadang melambat

35

30

25

20

15

10

5

33 34

28 29

24 23

17 1920

22

16 1413

10

6 7 4

Sangat Memuaskan Memuaskan Cukup Memuaskan


39

bahkan terganggu, sehingga ketika ada kegiatan yang

membutuhkan/menggunakan jaringan dapat mengganggu dalam

pelaksanaan kegiatan tersebut, misalnya saja Evaluasi secara On-Line,

pengisian Quiz, pengiriman modul secara on-line dan lain sebagainya.

4) Persentase peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan nilai akhir ≥ 75

sebanyak 85 %. Untuk Pelatihan teknis dan fungsional realisasi sebanyak

77 angkatan dengan jumlah peserta sebnayak 2123 orang. Pelatihan teknis

sebanyak 1735 orang dan fungsional sebanyak 388 orang. Dari 77 angkatan

tersebut nilai akhir peserta sangat bervariasi. Terdapat 83.09% peserta

dengan nilai akhir ≥75 dan 16.01% peserta dengan nilai kurang dari 75.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal antara lain :

- Pada pelatihan Tugsus Individual pada gelombang pertama, terdapat

beberapa peserta yang dibawah nilai standar karena fasilitator banyak

yang hanya menggunakan metode ceramah dan terdapat beberapa soal

pre post tes yang memang perlu penjelasan lebih. Selain itu sebagian

besar peserta adalah belum pernah bekerja atau belum ada pengalaman

kerja di Puskesmas

- Pada pelatihan Komunikasi Perubahan Perilaku yang diselenggarakan di

Provinsi Maluku dan Sulawesi Utara terdapat beberapa peserta yang

mendapatkan nilai dibawah standar, disebabkan karena peserta

sebagaian besar berasal dari Puskesmas yang terpencil

- Pada pelatihan BTCLS sebanyak 6 Angkatan, sebagian besar peserta

mendapatkan nilai dibawah 75. Ini disebabkan karena nilai standar

kelulusan yang digunakan oleh BSB yang dipercayakan untuk menjadi

tim fasilitator/instruktur rendah yaitu niali 60. sehingga banyak peserta

dibawah nilai 75.

Solusi pemecahan masalah :

- Pengendali pelatihan diharapkan membuat analisis hasil pre tes

- Menyampaikan kepada fasilitator untuk lebih menekankan poin-poin

tertentu khususnya materi yang terdapat dalam pre post tes


40

- Melakukan remedial dan pembimbingan pada peserta dengan nilai

kurang dari 75 sebelum post tes

5) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Non Kesehatan yang mendapat

sertifikat pada pelatihan terakreditasi sebanyak 160 orang.

Untuk pelatihan Manajemen yang bersumber dari biaya DIPA PNBP target

awalnya adalah sebanyak 4 (empat) angkatan dengan jumlah peserta

sebanyak 160 orang yang merupakan peserta Pelatihan Dasar CPNS

Golongan III dari Kemenristek DIKTI RI, dan pada tanggal 25 Mei 2019 ke 4

angkatan tersebut semuanya telah selesai dengan jumlah realisasi

sebanyak 158 orang (98,75%) dari 160 target yang ada. Namun dalam

waktu tahun berjalan berdasarkan surat Kepala Pusat Pendidikan dan

Pelatihan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tanggal 24

Mei 2019 hal Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Tahun 2019, dimana

dalam surat tersebut disampaikan bahwa pada tahun 2019 Kemenristek

Dikti memiliki CPNS dalam jumlah yang cukup besar yang tersebar di

seluruh wilayah Indonesia dan 240 orang diantaranya adalah CPNS

dilingkungan Kemenristek Dikti yang bertugas di Perguruan Tinggi Negeri

dan lembaga layanan pendidikan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan dan

sekitarnya. Sehingga berdasarkan Surat Kepala BBPK Makassar nomor

DL.02.01/2/ 2329 /2019 tanggal 29 Juli 2019 perihal pelaksanaan Pelatihan

Dasar CPNS Kemenristek Dikti angkatan V dan VI, Kepala BBPK Makassar

menyetujui pelaksanaan kedua pelatihan tersebut dengan pola PNBP

mengingat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) BBPK Makassar masih

kurang dari target sebelumnya.

Adapun kedua pelatihan tersebut dilaksanakan pada tanggal 9 September

2019 dan akan berakhir pada tanggal 13 November 2019 dengan target

peserta sebanyak 80 orang.

6) Persentase widyaiswara yang judul karya tulisnya dipublikasikan sebanyak

35%. Jumlah keseluruhan widyaiswara adalah 18 orang, dan widyaiswara

yang karya tulisnya dipublikasikan sampai dengan 31 Desember 2019


41

adalah 10 orang. Karya tulis tersebut diterbitkan melalui buletin BBPK

Makassar edisi XV Januari – Juni 2019 dan buletin BBPK Makassar edisi

XVI Juli – Desember 2019

Analisis faktor internal dan eksternal yang mendukung kegiatan tersebut

salah satunya adalah kemampuan widyaiswara untuk membuat tulisan,

luasnya area yang bisa dijadikan tulisan, dan dukungan tim redaksi buletin,

serta link widyaiswara dengan beberapa Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta

yang bisa dijadikan area membuat tulisan

Adapun faktor internal yang tidak mendukung hal tersebut berupa jadwal

pelatihan yang padat dengan tingkat keterlibatan widyaiswara yang cukup

tinggi.

7) Persentase widyaiswara yang melakukan kejian proses pembelajaran.

Kajian pembelajaran dilakukan dengan melihat kesesuaian materi yang

diberikan dengan kurikulum, dan juga melihat metode yang digunakan

apakah sudah tepat atau belum yang bisa membuat tujuan pembelajaran

tercapai

8) Nilai Akreditasi Institusi B. Sertifikat akreditasi institusi pelatihan yang

dilkeluarkan oleh Badan PPSDM Kesehatan masih berlaku sampai dengan

tanggal 20 Desember 2020 dengan nilai B.

b. Pelaksanaan Manajemen Pelatihan Kesehatan, dengan indikator kinerja:

- Jumlah pelatihan yang terakreditasi. Target Pelatihan yang diakreditasi di

BBPK Makassar tahun 2019 sebanyak 16 jenis pelatihan. Realisasi dari target

tersebut mencapai 24 jenis pelatihan.

Untuk Akreditasi Pelatihan di Bidang Manajemen telah dilaksanakan

Akreditasi Lembaga Diklat (Lemdik) Penyelenggara Diklat Kepemimpinan

Tingkat IV dan Pelatihan Dasar CPNS pada tahun 2018 dengan nilai masing-

masing adalah:

• Untuk Diklat Kepemimpinan Tingkat IV Nilai B (berlaku 3 tahun)

• Untuk Pelatihan Dasar CPNS Nilai A (berlaku 5 ytahun)


42

- Pada seksi Pelatihan Teknis Non Kesehatan tahun 2019, di targetkan jumlah

pelatihan sebanyak 7 pelatihan dengan jumlah peserta sebanyak 210 orang

realisasi sampai dengan 31 Oktober mencapai 5 pelatihan (71,43%) dengan

jumlah peserta sebanyak 147 orang (70 %), setiap pelatihan pesertanya

direncanakan 30 orang, dengan perincian sebagai berikut :

• Pelatihan Pengendali Pelatihan Ak. I dilaksanakan tanggal 04 s.d. 09

Februari 2019 sebanyak 27 orang

• TOT Tim Penilai Angka Kredit Jabfung Kes dilaksanakan tanggal 30 Juni

s.d. 07 Juli 2019 sebanyak 30 orang

• Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabfung Kes Ak. I dilaksanakan tanggal

19 s.d. 25 Agustus 2019 sebanyak 30 orang

• Pelatihan Training Officer Course dilaksanakan tanggal 2 s.d. 12

September 2019 sebanyak 30 orang

• Pelatihan Pengendali Pelatihan Ak. II dilaksanakan tanggal 29 September

s.d. 06 Oktober 2019 sebanyak 30 orang

• Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabfung Kes Ak. II dilaksanakan

tanggal 25 November s.d. 01 Desember 2019 sebanyak 30 orang

• Pelatihan Bendahara Pengeluaran dilaksanakan tanggal 1 s.d. 7 Desember

2019 sebanyak 30 orang

Terdapat 2 (dua) pelatihan yang akan dilaksanakan di akhir bulan November

dan awal bulan Desember. Kedua pelatihan tersebut merupakan pelatihan

hasil optimalisasi (revisi) yaitu Pelatihan Tim Penilai Angka Kredit Jabatan

Fungsional Kesehatan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran dengan jumlah

peserta masing-masing 30 orang.

Target Akreditasi pelatihan sebanyak 5 (lima) Pelatihan dengan realisasi

sebanyak 5 (lima) pelatihan (100%) khusus untuk pelatihan yang

akreditasinya diusulkan ke Pusat Pelatihan SDM Kesehatan Kemenkes RI

dengan menggunakan Siakpel, sedangkan 2 (dua) pelatihan tidak diusulkan

akreditasi pelatihannya ke Pusat Pelatihan SDM Kesehatan yaitu :


43

• Pelatihan Training Officer Courses proses pelaksanaan dan sertfikasi

pelatihannya dari Pusat Pelatihan dan Pengembangan KMP-LAN

• Pelatihan Bendahara Pengeluaran proses pelaksanaan dan sertfikasi

pelatihannya dari Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan Kementerian

Keuangan

- Penjamin Mutu Pelatihan. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui quality

control. Setiap pelatihan yang diselenggarakan dilakukan Penjaminan Mutu

Pelatihan oleh Komite Penjamin Mutu Pelatihan (KPM) Pelatihan BBPK

Makassar yang ditetapkan dan di SK kan oleh Kepala Badan PPSDM

Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. Yang berkalu selama 1 tahun dan

dapat dipilih kembali untuk perpanjangan setiap tahunnya berdasarkan usulan

dari Kepala BBPK Makassar. Dan data per 31 Desember 2019 Komite

Penjamin Mutu (KPM) Pelatihan telah melakukan penjaminan mutu sebanyak

11 (100%) pelatihan.

- Sedangkan pada pelatihan Teknis Non Kesehatan Penjaminan mutu dari

target 7 (tujuh) pelatihan telah terealisasi sebanyak 7 (tujuh) pelatihan (100%)

sesuai dengan jumlah pelatihan yang telah dilaksanakan. Setiap pelatihan di

Seksi Teknis Non Kesehatan telah dilakukan Penjamin Mutu Pelatihan /

Quality Control oleh petugas yang berkompeten.

- Pertemuan Koordinasi Diklat Wilayah Mitra. Pertemuan Koordinasi Pelatihan

Wilayah Mitra BBPK Makassar Tahun 2019 ini, akan dilaksanakan selama 3

(tiga) hari yakni pada tanggal 05 s.d 07 Maret 2019 di Hotel Claro Kendari

Prov. Sulawesi Tenggara.

Peserta Pertemuan Koordinasi Pelatihan Wilayah Mitra BBPK Makassar

Tahun 2019 berjumlah 50 orang, yang terdiri dari: RSUP Dr. Wahidin

Sudirohusodo Makassar; RSK Dr. Tadjud din Chalid Makassar; Balai Besar

Pelatihan Kesehatan (BBPK) Makassar; Balai Besar Kesehatan Paru

Masyarakat (BBKPM) Makassar; Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas I

Makassar; Balai Besar Laboratorium Kesehatan (BBLK) Makassar; Dinas

Kesehatan Provinsi Papua; Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat; Dinas


44

Kesehatan Provinsi Maluku Utara; Dinas Kesehatan Provinsi Maluku; Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara; Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;

Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah; Dinas Kesehatan Provinsi

Sulawesi Tenggara; Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat; Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Bapelkes Cikarang

- Pengembangan lab. Lapangan. Kegiatan pengembangan laboratorium

lapangan telah dilaksanakan pada 2 lokus, yaitu Kabupaten Gowa sebagai

lanjutan dan Kabupaten Maros sebagai lokus baru.

c. Pelayanan Informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan, dengan

indikator kinerja:

- Jumlah Pencapaian kinerja pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan

teknologi kesehatan tercapai 100% yaitu BBPK Makassar telah

mengembangkan 2 sistem informasi sesuai target berbasis website dan

SINTPEK (Sistem Integrasi Pelayanan Kediklatan).

Untuk Pelayanan Sistem informasi pelatihan saat ini BBPK Makasssar

mengelola system informasi berbasis web dengan metode Content

Management System (CMS) dengan domain bbpkmakassar.or.id sehingga

informasi yang terkait dengan Latsar dan pelatihan lainnya dapat diakses

melalui situs tersebut. Disamping itu BBPK Makassar juga sedang

mengembangkan Sistem Informasi Pelatihan yang berbasis e-learning

dengan metode Learning Manajemen Sistem (LMS) yaitu

psb.bbpkmakassar.or.id yang nantinya dipersiapkan untuk melakukan

pelatihan yang berbasis e-learning

- Pencapaian kinerja pelayanan informasi ilmu pengetahuan dan teknologi

kesehatan tercapai 50% yaitu dikarenakan untuk edisi bulan Juli – Desember

masih dalam tahap penyusunan

d. Pengembangan Sumber Daya Kesehatan, dengan indikator kinerja:

- Berdasarkan tabel 9 nomor 5 poin a. Jumlah Pengembangan sumber daya

kesehatan di BBPK Makassar sangat diperlukan untuk meningkatkan

profesionalisme pengelola kediklatan. Untuk tahun 2019, pengembangan


45

sumber daya manusia melalui diklat direncanakan sebanyak 79 orang dan

realisasi sebanyak 75 orang (94,94 %) yang dikembangkan melalui workshop,

Bimtek, lokakarya dan seminar 75 orang karena 4 orang sedang mengikuti

Tugas Belajar.

Pegawai yang dikembangkan melalui pelatihan sebanyak 16 orang, hal

tersebut dikarenakan pelatihan yang direncanakan tidak diselenggarakan baik

dari pihak BBPK Makassar maupun instansi luar, selain itu kompetensi yang

dibutuhkan pegawai BBPK Makassar tidak semuanya harus melalui pelatihan

tapi cukup dengan workshop, Bimtek, lokakarya ataupun seminar.

Adapun hal yang mendukung pencapaian kinerja tersebut adalah dengan

mengacu pada Undang – Undang Aparatur Sipil Negara No. 5 tahun 2014

bahwa setiap pegawai berhak mengikuti 2 (dua) pelatihan dalam setahun.

Tahun 2019 BBPK Makassar melaksanakan kegiatan Outbound, pelatihan

Peningkatan Kapasitas Pegawai yang ikuti seluruh pegawai dan pelatihan

yang diikuti oleh pejabat struktural, pejabat fungsional, dan staf.

- Jumlah sarana dan prasarana penunjang diklat yang ingin dicapai tahun 2019

sebanyak 134 unit dengan capaian 134 unit ( 100 %).

Adapun hal yang mendukung pencapaian tersebut adanya koordinasi yang

baik dengan pihak terkait dalam proses pengadaan barang.

e. Pelaksanaan Manajemen Keuangan dan Layanan Perkantoran

Pencapaian sasaran strategis meningkatnya dukungan Manajemen dan layanan

perkantoran, yaitu:

- Jumlah perencanaan dan pengelolaan anggaran : 1 dokumen yaitu RKAKL

TA 2018

- Jumlah laporan manajemen keuangan dan kekayaan negara : 2 dokumen,

yaitu Laporan SAI dan SIMAK BMN

- Jumlah laporan kinerja : 2 dokumen, yaitu LKj dan Laporan Tahunan

- Jumlah layanan perkantoran : 12 bulan berupa pembayaran gaji pegawai,

pembayaran operasional, dan pemeliharaan perkantoran


46

B. Realisasi Anggaran

Untuk melaksanakan kegiatannya pada tahun 2019, BBPK Makassar mendapat

Pagu sebesar Rp. 38.590.989.000 (Tiga Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Sembilan

Puluh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) sesuai DIPA

BBPK Makassar Nomor : SP DIPA- 024.12.2.257240/2019 Tanggal 05 Desember

2018. Selanjutnya terjadi penambahan anggaran belanja pegawai sebesar Rp.

2.281.018.000 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Belas Ribu

Rupiah) sehingga pagu BBPK Makassar menjadi Rp.40.872.007.000 (Empat Puluh

Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Ribu Rupiah) sesuai DIPA BBPK

Makassar Nomor : SP DIPA- 024.12.2.257240/2019 Tanggal 16 Oktober 2019.

Anggaran DIPA tahun 2019 yang dialokasikan untuk BBPK Makassar bersumber:

No Keterangan Pagu Realisasi Sisa %

1 Belanja Modal 2.197.194.000 1.964.279.970 232.914.030 89,40

2 Belanja Pegawai 10.954.040.000 10.798.228.057 155.811.943 98,58

3 Belanja Barang 27.268.467.000 23.688.180.923 3.580.286.077 86,87

Jumlah 40.419.701.000 36.450.688.950 3.969.012.050 90,18


47

Tabel 10. Realisasi Anggaran BBPK Makassar Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

No.

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

2015 2016 2017 2018 2019

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

Pagu (Rp)

Realisasi (Rp)

1.

Tercapainya

pelaksanaan

pelatihan

yang

bermutu

Jumlah Sumber

Daya Manusia

(SDM) Kesehatan

Yang Mendapat

Sertifikat Pada

Pelatihan

terakreditasi

7.236.180.000

5.965.659. 900

32.261.918.000

16.474.378.000

23.071.362.000

20.690.792.123

22.244.644.000

20.590.273.338

20.277.115.000

15.737.951.000


48

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban

atas kinerja BBPK Makassar dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan

yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Pencapaian sasaran strategis BBPK Makassar didukung oleh kerjasama antara Bagian

Tata Usaha dengan Bidang Pelatihan Teknis dan Fungsional, Bidang Pelatihan

Manajemen dan Teknis Non kesehatan. Hasil capaian Kinerja BBPK Makassar adalah

sebagai berikut :

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan yang mendapat sertifikat pada pelatihan

terakreditasi sebanyak 2.520 orang

Jumlah peserta TOT dengan nilai akhir ≥ 80,1 adalah 83,14 %

Persentase peserta pelatihan (latsar dan kepemimpinan) dengan nilai akhir ≥ 80,1 adalah

99,76 %

Persentase peserta pelatihan teknis dan fungsional dengan nilai akhir ≥ 75 adalah 83,09 %

Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Non Kesehatan yang mendapat sertifikat pada

pelatihan terakreditasi sebanyak 238 orang

Persentase widyaiswara yang judul karya tulisnya dipublikasikan adalah 55,55 %

Persentase widyaiswara yang melakukan kajian proses pembelajaran adalah 83,33 %

Nilai Akreditasi Institusi B

Upaya yang akan dilakukan di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja BBPK

Makassar antara lain :

1. Untuk pelatihan yang sifatnya prioritas nasional perlu dilakukan koordinasi dengan

Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan agar target peserta latih

dapat tercapai.

2. Untuk mencapai nilai sesuai dengan target yang diharapkan perlu dilakukan

koordinasi diantara pengendali pelatihan, fasilitator, coach terkait aspek penilaian

(analisis nilai pretest agar fasilitator mengetahui materi yang perlu ditingkatkan)

serta monitoring selama proses pelatihan berlangsung.


49

3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai wujud pertanggung jawaban

dalam pencapaian misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka

perwujudan good governance.

4. Penegasan terhadap kriteria publikasi terhadap karya tulis bagi widyaiswara

Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2019 masih ditemui berbagai

permasalahan dan hambatan yang secara umum adalah adanya kebijakan pemerintah

pusat menyangkut penggunaan keuangan negara yang menuntut adanya peningkatan

baik dari segi kualitas maupun kuantitas layanan diklat. Sekaitan dengan hal tersebut,

BBPK Makassar, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk

terus memperbaiki kinerja pelayanan publik, baik melalui reformasi/ perubahan pada

tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran dan percepatan setiap

pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan pertanggungjawaban

keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan

sasaran organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BBPK Makassar ini kami buat, semoga

Allah SWT senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya sehingga dapat melanjutkan

tugas dan fungsi di tahun berikutnya.


©©©Laporan Kinerja Tahun 2019®®®

LAMPIRAN

1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Documents

KATA PENGANTAR - kemkes.go.id · Akhir kata semoga Laporan Kinerja (LKj) BBPK Makassar Tahun 2019 ini dapat memberikan manfaat dan sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan