KATA PENGANTAR · 2017-10-26 · PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai amanat Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Pariw isata Kabupate n Soppeng Tahun

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng

Rencana Strategis SKPD 2016-2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan Hidayah-Nyalah sehingga

Renstra ini tersusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016-2021. Proses

penyusunan Renstra ini diawali dengan pengumpulan informasi, data, dokumen yang terkait

dengan RPJMD sekaligus Asistensi Penyusunan Renstra kepada masing-masing SKPD Lingkup

Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari bantuan beberapa pihak. Oleh karena itu

ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan kepada semua

pihak yang telah membantu selama dalam proses penyusunan Renstra ini.

Disadari sepenuhnya bahwa Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga

kritikan dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan.

Akhirnya, semoga Renstra ini dapat menjadi bahan dan pedoman kepada stakeholder

dalam melaksanakan program dan kegiatan pada sektor kebudayaan dan pariwisata.

Wassalam

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

H. ANDI UNRU MAPPAJANCI, SH Pangkat: Pembina Utama Muda NIP. 19600423 198803 1 003

iii


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i

KATA PENGANTAR ........................................................................................................ ii

DAFTAR ISI ................................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ...................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ................................................................................. 3

1.3 Maksud dan Tujuan .............................................................................. 6

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................ 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD .................................................................... 8

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD ......................................... 8

2.2. Profil Sumber Daya SKPD ....................................................................... 37

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD ......................................................................... 38

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..................... 44

BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI .................................... 45

3.1. Identifikasi Permasalahan .................................................................... 45

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program ............................................................... 45

3.3. Isu-Isu Strategis ................................................................................... 55

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ........................... 57

4.1. Visi dan Misi .......................................................................................... 57

4.2. Tujuan dan Sasaran ............................................................................... 58

4.2.1 Tujuan ..................................................................................... 58

4.2.2 Sasaran .................................................................................... 59

4.3. Strategi dan kebijakan .......................................................................... 60

4.3.1 Strategi ..................................................................................... 60

4.3.2 kebijakan .................................................................................. 60

BAB V RENCANA DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA , KELOMPOK SASARAN DAN

PENDANAAN INDIKATIF ................................................................................. 62

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD .......................................................................................................... 68

BAB VII PENUTUP ...................................................................................................... 72

LAMPIRAN

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng 1


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, setiap Daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana kerja tahunan.

Selain itu setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun

Rencana Strategis (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun dan Rencana Kerja (Renja

SKPD) untuk periode satu tahun, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) adalah

dokumen SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk (1) menjamin adanya

konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, (2) menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan

kegiatan yang dibahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders

pembangunan , dan (3) memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan

tahunan SKPD secara kronologis, sistematis, dan berkelanjutan.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program sesuai

dengan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) SKPD, yang disusun dengan berpedoman

kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun

2016 - 2021 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati

Soppeng.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

sebagai SKPD yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan teknis, pemberian

perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan teknis, pembinaan terhadap

Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kebudayaan dan pariwisata, pengelolaan

ketatausahaan Dinas, pelaksanaan tugas lain di bidang kebudayaan dan pariwisata yang

diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Selain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tersebut di atas, Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini juga disusun

berdasarkan arahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Soppeng dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 -

2021.

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng ini

merupakan salah satu dokumen teknis operasional sebagai penjabaran lebih lanjut dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 –

2021, di bidang kebudayaan dan pariwisata. Rencana Strategis ini selanjutnya akan

dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Soppeng (Renja) sebagai masukan bagi penyusunan dan penetapan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai cikal bakal penyusunan dan penetapan Rancangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

Dalam proses penyusunan renstra ini diawali dengan pembentukan tim

penyusun lingkup SKPD Dinas kebudayaan dan Pariwisata untuk menyusun draf dan

setiap langkah penyusunannya senantiasa berkonsultasi dengan Bappeda, sebagai

langkah finalisasi penyusunan renstra yang akan menjadi dokumen perencanaan lima

tahun kedepan.

Secara hirarki kedudukan rencana strategis ( RENSTRA ) Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2016- 2021 dapat dijelaskan sbb :

RPJP Nasional

RPJP Propinsi Dan

RPJMD Propinsi

RPJMD Kabupaten

RPJM Nasional

RENJA SKPD

RENSTRA SKPD 2016 - 2021



1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan rencana Strategis SKPD Kebudayaan dan

Pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor

47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4483);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik



9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik





10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,



11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara


13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara


14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);


Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan



Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2009

tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang



Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2005-2025;


Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-

2029;


Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2013 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013-2018;


Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten

Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90);


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Setda, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli

Pemerintah Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun

2008 Nomor 91);


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten

Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 92);


Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah

Kabupaten Soppeng, (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor

93);


Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten

Soppeng Tahun 2009 Nomor 98);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025,

(Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor Tahun 2010, 111);



32. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Pajak

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 3);


Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor

4);


Retribusi Jasa Usaha; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012

Nomor 5);


Retribusi Perizinan Tertentu; (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012

Nomor 6);

36. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032;


Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2016 –

2021 ini disusun dengan maksud untuk dipahami dan dipedomani oleh berbagai

pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pembangunan bidang kebudayaan dan

pariwisata baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang berupa fisik

maupun non fisik, tentang gambaran pembangunan kebudayaan dan pariwisata

Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Kesamaan persepsi dan

kesamaan pemahaman terhadap pola pembangunan dengan berbagai kebijakan

dan skala prioritas yang akan dilakukan, diharapkan akan ditindaklanjuti dengan

tindakan-tindakan yang serasi dan didukung secara penuh oleh insan budaya dan

keberpihakan pada ekonomi masyarakat, penciptaan lapangan kerja dan

kelestarian lingkungan.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan renstra ini adalah:

1. Sebagai landasan dan menjadi acuan (guides line) dalam penyusunan strategi

dan program kegiatan yang dilaksanakan oleh stakeholder bidang kebudayaan

dan pariwisata di Kabupaten Soppeng.



2. Menjamin adanya konsistensi Pelaksanaan Program terhadap masalah dan

potensi daerah serta kegiatan rutin sesuai dengan ketentuan pembangunan

pariwisata dan kebudayaan daerah.

3. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program pembangunan yang sudah

difokuskan secara partisipatip dengan semua Stekholder pelaku pariwisata mulai

dari penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan

kegiatan sehingga dengan demikian setiap program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan setiap tahun anggaran harus mengacu pada renstra dinas yang

berpedoman pada RPJMD Kab. Soppeng Tahun 2016 – 2021.

4. Sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang dipedomani dalam

menjabarkan rencana kerja tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Strategis Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang yakni menguraikan secara ringkas pengertian dan

fungsi Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan dan

keterkaitannya RPJMD, Landasan hukum yakni memuat penjelasan tentang

berbagai instrumen peraturan yang mengatur tentang struktur organisasi,

tugas dan fungsi dan kewenangan Disbudpar serta pedoman yang dijadikan

acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Disbudpar.

Maksud dan tujuan yakni menguraikan tentang maksud dan tujuan

penyusunan Renstra Disbudpar Kab. Soppeng, dan sistematika penulisan

menguraikan tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra.

BAB II Gambaran Pelayanan SKPD

Berisi uraian tentang tugas pokok , fungsi dan Stuktur Organisasi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng , Sumberdaya Disbudpar, dan

Kinerja Pelayanan Disbudpar serta Tantangan dan Peluang Pengembangan

Pelayanan Disbudpar Kab. Soppeng.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi



Berisi uraian ringkas tentang permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Disbudpar Kab. Soppeng, telaah visi, misi dan program gubernur,

telaah Renstra Kementerian Pariwisata dan Resntra Disbudpar sebagai dasar

menentukan isu-isu strategis.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Berisi uraian ringkas tentang Visi dan Misi Disbudpar, memuat pola mengenai

tujuan serta sasaran jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan dalam

rangka Pengembangan Potensi Budaya dan Pariwisata Tahun 2016 - 2021.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran

dan Pendanaan Indikatif.

Menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dan sumbernya, baik yang

berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN, dan sumber

pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan.

BAB VI Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang Mengacu pada

Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berisi tentang indikator kinerja Disbudpar yang secara langsung menunjukkan

kinerja yang akan dicapai Lima Tahun mendatang sebagai komitmen untuk

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun

2016 - 2021.

BAB VII Penutup

Berisi tentang uraian pentingnya pelaksanaan dan konsistensi Renstra dalam

implementasinya.

Lampiran

8 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng BAB IV

Paragraf 12 Pasal 19 Ayat (1) dan (2), maka Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

2.1.1 Tugas

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng mempunyai Tugas

membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang

Kebudayaan dan Pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

2.1.2 Fungsi

Untuk menyelenggarakan Tugas tersebut di atas, maka Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata mempunyai Fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang

Kebudayaan dan Pariwisata;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan dan

Pariwisata;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang


d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang

Kebudayaan dan Pariwisata; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Untuk mengetahui dengan jelas mengenai tugas pokok dan fungsi Kepala

Dinas, Sekretaris, Bidang-Bidang, dan Sub Bagian/Sub Bidang dapat

diuraikan sebagai berikut:



1. Kepala Dinas:

(1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang

Kebudayaan dan Pariwisata yang ditugaskan kepada daerah

dibidang Pembinaan Sejarah dan Cagar Budaya, Pembinaan

Kesenian dan Tradisional, Destinasi dan Promosi Pariwisata dan

Pengembangan dan SDM Pariwisata.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan

bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi pembinaan

sejarah dan cagar budaya, pembinaan kesenian dan tradisional,

destinasi dan promosi pariwisata, serta pengembangan SDM

pariwisata;

b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang

Kebudayaan dan Pariwisata, yang meliputi pembinaan sejarah

dan cagar budaya, pembinaan kesenian dan tradisional destinasi

dan promosi pariwisata serta pengembangan SDM pariwisata;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan

bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang meliputi pembinaan

sejarah dan cagar budaya, pembinaan kesenian dan tradisional,

destinasi dan promosi pariwisata serta pengembangan SDM

pariwisata;

d. Pelaksanaan administrasi Dinas urusan pemerintahan bidang


e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sebagai berikut :

a. Menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan,

menggerakkan dan mengendalikan penyelenggarakan kebijakan



serta menyusun Renstra Dinas sesuai dengan Visi dan Misi

daerah;

b. Merumuskan program kerja sesuai Renstra Dinas;

c. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup

Dinas;

d. Membina Kepala Sekretariat dan para Kepala Bidang dalam

melaksanakan tugasnya;

e. Mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

f. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;

g. Memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok

organisasi agar senantiasa berjalan normal;

h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa

sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;

i. Melaporkan dan memberi saran kepada atasan terkait capaian

pelaksanaan tugas pokok organisasi;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dibidang Pembinaan Sejarah dan Cagar

Budaya;

k. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, monitoring,

evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan tugas bidang

pembinaan sejarah dan cagar budaya, pembinaan kesenian dan

tradisional, destinasi dan promosi pariwisata dan pengembangan

SDM pariwisata;

l. Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang

destinasi dan promosi pariwisata, pengembangan SDM

pariwisata;

m. Menyelenggarakan dukungan tugas penataan dan peningkatan

kapasitas Kebudayaan dan Pariwisata;



n. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pembinaan pada

kesekretariatan agar tercipta sinkronisasi kebijakan penyelenggaraan

tugas lingkup Dinas;

o. Menilai prestasi kerja seksretaris, kepala bidang dalam rangka

pembinaan dan pengembangan karier, serta melaksanakan tugas

kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan

maupun tertulis.

2. Sekretaris Dinas:

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas

memimpin dan melaksanaka penyiapan bahan dalam rangka

penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan sub bagian umum dan

kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan serta

memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua

unsur dalam lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai

peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk

kelancaran tugas.


(1), Sekretaris mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan

pelaporan kegiatan dibidang umum dan kepegawaian;

b. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan

pelaporan kegiatan dibidang perencanaan dan pelaporan

c. Perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan

pelaporan kegiatan dibidang keuangan ;

d. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas dibidang

umum, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan dan

keuangan;

e. Pelaksanaan fungsi lain yang berikan oleh pimpinan sesuai tugas

dan fungsinya;



(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas

yang merata;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan

kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;

d. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

sekretariat;

e. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan


sekretariat;

f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan dalam lingkup Sekretariat;

g. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait

pelaksanaan tugas;

h. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan

mengendalikan serta menetapkan kebijakan dibidang umum,

kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

i. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan teknis

dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam

lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

j. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum

dan kepegawaian serta pengoordinasian dan pelaksanaan

pengelolaan kegiatan perlengkapan;

k. Mengelola dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan

perencanaan dan pelaporan dan urusan yang terkait dengan

pengelolaan keuangan;



l. Mengoordinasikan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA,

LAKIP, RENSTRA dan RENJA dan/atau dokumen perencanaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

m. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan

petunjuk pemecahan masalah;

n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier;

o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh

pimpinan baik lisan maupun tertulis.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bagian mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun

mengelola dan melaksanakan administrasi, urusan ketatausahaan

Dinas meliputi pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat,

kearsipan, protokol, perjalanan dinas, tatalaksana, perlengkapan,

dan pengelolaan kepegawaian dan tugas umum lainnya sesuai

peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk

kelancaran tugas.


(1), Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis disub bagian

umum dan kepegawaian;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas disub bagian umum

dan kepegawaian;

c. Pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas disub bagian

umum dan kepegawaian;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai




(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sebagai podoman

pelaksanaan tugas;

b. Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi yang

merata;

c. Menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan

sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup sub

bagian;

d. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar

berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup

sub bagian;

e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas pokok organisasi agar


sub bagian;

f. Menyusun laporan dan memberi saran kepada atasan terkait

pelaksanaan tugas;

g. Mengelola dan melaksanakan urusan yang berkaitan dengan

rumah tangga dan surat menyurat;

h. Mengelola dan melaksanakan urusan yang berkaitan dengan

kearsipan;

i. Mengelola dan melaksanakan urusan yang berkaitan dengan

keprotokoleran dan perjalanan dinas serta kegiatan yang

berkaitan dengan pengelolaan perlengkapan;

j. Mengelola dan melaksanakan urusan yang berkaitan dengan

ketatalaksanaan;

k. Mengelola dan melaksanakan urusan yang berkaitan dengan

administrsi kepegawaian;

l. Mengelola dan melaksanakan urusan umum lainnya;

m. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;






pimpinan baik secara lisan maupun tertulis.

4. Sub Bagian Perencanan dan Pelaporan:

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

penyiapan bahan, menghimpun, mengelola dan melaksanakan

administrasi urusan perencanaan dan pelaporan serta melakukan

pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan

dan pelaporan, sesuai peraturan perundang-undangan dan

pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.


(1), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai

fungsi:

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis disub bagian

perencanaan dan pelaporan;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas disub bagian

perencanaan dan pelaporan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas disub bagian perencanaan

dan pelaporan;



(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait

dengan perencanaan dan pelaporan sebagai berikut :

a. Menyusun rencana kegiatan dan jadwal operasional tahunan

serta penganggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai

pedoman pelaksanaan tugas;


yang merata;



bagian;





sub bagian;



sub bagian;


pelaksanaan tugas;

g. Menghimpun dan mempersiapkan bahan penyusunan laporan

dibidang Kebudayaan dan Pariwisata;

h. Mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan program dan

kegiatan, dan pelaporan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ;

i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan pelaksanaan

program kegiatan dan menyiapkan bahan dan petunjuk

pemecahan masalah;

j. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA, DPA,

LAKIP, RENSTRA, RENJA dan/atau dokumen perencanaan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

k. Melakukan pengumpulan data realisasi capaian kinerja bulanan;

l. Melakukan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan,

semester;

m. Melakukan pengolahan data LAKIP SKPD;

n. Melakukan pengolahan data revisi anggaran untuk kebutuhan

rencana kerja tahunan SKPD;

o. Menilai prestasi kerja kerja bawahan dalam rangka pembinaan

dan pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan

lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun

tertulis.



5. Sub Bagian Keuangan:

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan,

menghimpun, mengolah dan melaksanakan administrasi keuangan

atau penatausahaan keuangan meliputi penyusunan anggaran,

verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan,

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman

yang berlaku untuk kelancaran tugas.


(1), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis disub bagian

keuangan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas disub bagian

keuangan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas disub bagian keuangan;

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai


(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait

dengan pengelolaan keuangan sebagai berikut :


serta penganggaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai



yang merata;



bagian;



sub bagian;





sub bagian;


pelaksanaan tugas;

g. Membuat daftar usulan kegiatan, serta membuat daftar gaji dan

melaksanakan penggajian;

h. Menyiapkan proses administrasi terkait dengan penatausahaan

keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

i. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;

j. Mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran untuk periode

lima tahunan dan tahunan;

k. Mengelola dan melaksanakan verifikasi angggaran;

l. Mengelola dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan

keuangan;

m. Melaksanakan pengendalian tugas pembantu pemegang kas;





6. Bidang Pembinaan Sejarah dan Cagar Budaya:

(1) Bidang Pembinaan Sejarah dan Cagar Budaya dipimpin oleh

seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan

melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka perumusan

kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan

urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan dibidang pembinaan sejarah

dan cagar budaya sesuai peraturan perundang-undangan dan





(1), Kepala Bidang mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan

pelaporan kegiatan bidang Pembinaan Sejarah dan Cagar

budaya yang meliputi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional ,

Purbakala dan Cagar Budaya, Pengelolaan Museum;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang

Pembinaan Sejarah dan Cagar Budaya yang meliputi Sejarah dan

Nilai-Nilai Tradisional, Purbakala dan Cagar Budaya, Pengelolaan

Museum;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai

Tradisional, Purbakala dan Cagar Budaya, Pengelolaan Museum;

d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai

tugas dan fungsinya;

(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai

berikut :

a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai



yang merata;




sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup bidang;



f. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan dalam lingkup bidang;


pelaksanaan tugas;



h. program dan kegiatan dibidang Pembinaan Sejarah dan Cagar

Budaya yang meliputi sejarah dan nilai-nilai tradisional,

purbakala dan cagar budaya serta pengelolaan museum;

i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan pelaksanaan tugas bidang Pembinaan

Sejarah dan Cagar Budaya dan menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;

j. Melakukan pembinaan dan penanganan bidang Pembinaan

Sejarah dan Cagar Budaya yang meliputi sejarah dan nilai-nilai

tradisional, purbakala dan cagar budaya serta pengelolaan

museum;

k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dibidang pemmbinaan sejarah dan cagar

budaya yang meliputi sejarah dan nilai-nilai tradisional,

purbakala dan cagar budaya serta pengelolaan museum;

l. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang

pembinaan sejarah dan cagar budaya yang meliputi sejarah dan

nilai-nilai tradisional, purbakala dan cagar budaya serta

pengelolaan museum ;

m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional,

Purbakala dan Cagar Budaya, Pengelolaan Museum;


pengembangan karier, serta melaksanakan tugas kedinasan


tertulis.

7. Seksi Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional:

(1) Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan

penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, membina,



mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi

sejarah dan nilai-nilai tradisional sesuai peraturan perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.


(1), Kepala Seksi mempunyai fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan

tugas seksi sejarah dan nilai-nilai tradisional;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi sejarah dan

nilai-nilai tradisional;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi sejarah dan nilai-nilai

tradisional;



(3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) sebagai

berikut :


Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


yang merata;


sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup seksi;



seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;



g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan seksi

Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional serta menyiapkan bahan


h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi Sejarah

dan Nilai-Nilai Tradisional, teramsuk pelestarian tradisi

masyarakat dan pembinaan lembaga adat serta pembinaan

sejarah lokal

i. Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait seksi Sejarah

dan Nilai-Nilai Tradisional;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas seksi Sejarah dan Nilai-

Nilai Tradisional;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi Sejarah dan

Nilai-Nilai Tradisional;

l. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait program

dan kegiatan Seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional;

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan seksi Sejarah dan Nilai-Nilai Tradisional;





8. Seksi Purbakala dan Cagar Budaya:

(1) Seksi Purbakala dan Cagar Budaya dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan

bahan penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan

dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi purbakala dan

cagar budaya, sesuai peraturan perundang-undangan dan






a. Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan tugas seksi purbakala dan cagar budaya;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi purbakala dan cagar budaya;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi purbakala dan cagar budaya;




berikut :


Seksi Purbakala dan Cagar Budaya sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


yang merata;





seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;

g. Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan

seksi kajian dampak lingkungan serta menyiapkan bahan


h. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis seksi

Purbakala dan Cagar Budaya yang meliputi penetapan cagar

budaya peringkat kabupaten, pengelolaan cagar budaya serta



penerbitan izin membawa cagar budaya keluar daerah

kabupaten dalam satu provinsi;

i. Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait seksi

Purbakala dan Cagar Budaya;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas seksi Purbakala dan

Cagar Budaya;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi Purbakala

dan Cagar Budaya;

l. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Purbakala dan Cagar

Budaya;


tugas dan kegiatan Seksi Purbakala dan Cagar Budaya;



o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

9. Seksi Pengelolaan Museum:

(1) Seksi Pengelolaan Museum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengelolaan

museum, sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman





tugas seksi pengelolaan museum;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pengelolaan museum;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan museum;






berikut :


Seksi Pengelolaan Museum sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;


yang merata;





seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;


seksi Pengelolaan Museum serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi

Pengelolaan Museum yang meliputi pengelolaan museum

kabupaten;

i. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi Pengelolaan

Museum;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas bidang Pengelolaan

Museum;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas dibidang

Pengelolaan Museum;



l. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait

pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pengelolaan Museum;


tugas dan kegiatan seksi Pengelolaan Museum;





10. Bidang Pembinaan Kesenian dan Tradisional:

(1) Bidang Pembinaan Kesenian dan Tradisional dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang, mempunyai memimpin dan melaksanakan

penyiapan bahan dalam rangka perumusan kebijakan teknis,

memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan dibidang pembinaan

kesenian tradisional sesuai peraturan perundang-undangan dan




a. perumusan kebijakan teknis, perencanaan, monitoring dan

pelaporan kegiatan dibidang pembinaan kesenian dan

tradisional yang meliputi seni musik, tari tradisional, modern

dan kontenporer, seni teater, photo dan film dan permainan

rakyat;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan

daerah dibidang seni musik, tari tradisional, modern dan

kontenporer, seni teater, photo dan film dan permainan rakyat;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang seni musik, tari

tradisional, modern dan kontenporer, seni teater, photo dan

film dan permainan rakyat;






berikut:


pelaksanaan tugas;


yang merata;








kegiatan dalam lingkup bidang;


pelaksanaan tugas;

h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang pembinaan kesenian dan tradisional yang meliputi

seni musik, tari tradisional, modern dan kontenporer, seni

teater, photo dan film serta permainan rakyat;

i. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap

penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang pembinaan

kesenian dan tradisional;

j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan pembinaan kesenian dan tradisional dan

menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

k. Melakukan pembinaan dan penanganan pelaksanaan tugas

seksi seni musik, tari tradisional, modern dan kontenporer;



l. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dibidang pembinaan kesenian dan

tradisional yang meliputi seni musik, tari tradisional, modern

dan kontenporer, seni teater, photo dan film, serta permainan

rakyat;

m. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang

permainan rakyat;

n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

kegiatan seksi seni musik, tari tradisional, modern dan

kontenporer; seni teater, photo dan film, serta permainan

Rakyat;

o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier; serta melaksanakan tugas kedinasan


tertulis.

11. Seksi Seni Musik, Tari Tradisional, Modern dan Kontemporer:

(1) Seksi Seni Musik, Tari Tradisional, Modern dan Kontenporer

dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas memimpin

dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis,

membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di seksi seni musik, tari tradisional, modern dan

kontenporer, sesuai peraturan perundang-undangan dan





tugas seksi seni musik, tari tradisional, modern dan

kontenporer;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi seni musik,

tari tradisional, modern dan kontenporer;



c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi seni musik, tari

tradisional, modern dan kontenporer;




berikut:


Seksi Seni Musik, Tari Tradisional, Modern dan Kontenporer

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


yang merata;





seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;


seksi Seni Musik, Tari Tradisional, Modern dan Kontenporer

serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi Seni

Musik, Tari Tradisional, Modern dan Kontenporer;

i. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan kesenian

masyarakat yang meliputi Seni Musik, Tari Tradisional, Modern

dan Kontenporer;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas seksi Seni Musik, Tari

Tradisional, Modern dan Kontenporer;



k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi Seni Musik,

Tari Tradisional, Modern dan Kontenporer;

l. Melaksanakan monitoring pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi

Seni Musik, Tari Tradisional, Modern dan Kontemporer;

m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan

kegiatan seksi Seni Musik, Tari Tradisional, Modern dan

Kontenporer;





12. Seksi Seni Teater, Photo dan Film :

(1) Seksi Seni Teater, Photo dan Film dipimpin oleh seorang Kepala



dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi seni teater,

photo dan film sesuai peraturan perundang-undangan dan



(1), Kepala Seksi mempunyai fungsi:


tugas seksi seni teater, photo dan film;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi seni teater,

photo dan film;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi seni teater, photo dan

film;


dengan tugas dan fungsinya




berikut:


Seksi Seni Teater, Photo dan Film sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


yang merata;





seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;


seksi Seni Teater, Photo dan Film serta menyiapkan bahan


h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis seksi Seni

Teater, Photo dan Film;

i. Mengoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait seksi Seni


j. Melaksanakan pemberian dukungan atas seksi Seni Teater,

Photo dan Film;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi Seni Teater,

Photo dan Film;

l. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan

pemerintah yang berkaitan dengan program dan kegiatan Seni




m. Melaksanakan monitoring, evaluai dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan seksi Seni Teater, Photo dan Film;





13. Seksi Permainan Rakyat :

(1) Seksi Permainan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi,

mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan

penyusunan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan dan

melaksanakan program dan kegiatan di seksi permainan rakyat

sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang

berlaku untuk kelancaran tugas.



a. Penyiapan bahan pnyusunan kebijakan teknis pelaksanaan

tugas seksi permainan rakyat;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi permainan

rakyat;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi permainan rakyat;




berikut :


Seksi permainan rakyat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


yang merata;







seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;


seksi permainan rakyat serta menyiapkan bahan petunjuk

pemecahan masalah;


permainan rakyat;

i. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan seksi permainan

rakyat;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas seksi permainan

rakyat;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi permainan

rakyat;


yang berkaitan dengan permainan rakyat;

m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan palaksanaan

tygas dan kegiatan seksi permainan rakyat;





14. Bidang Destinasi dan Promosi Pariwisata mempunyai tugas :

(1) Bidang Destinasi dan Promosi Pariwisata dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan






melaksanakan program dan kegiatan dibidang Destinasi dan

promosi pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan dan





pelaporan kegiatan dibidang destinasi dan promosi pariwisata

yang meliputi pengelolaan daya tarik dan kawasan strategis

pariwisata, destinasi wisata unggulan dan pengelolaan usaha

pariwisata;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang

destinasi dan promosi pariwisata yang meliputi pengelolaan

daya tarik dan kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata

unggulan dan pengelolaan usaha pariwisata;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang destinasi dan

promosi pariwisata yang meliputi pengelolaan daya tarik dan

kawasan strategis pariwisata, destinasi wisata unggulan dan

pengelolaan usaha pariwisata;




berikut :


pelaksanaan tugas;


yang merata;










kegiatan dalam lingkup bidang;


pelaksanaan tugas;

h. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum

dibidang Destinasi dan Promosi Pariwisata yang meliputi

pengelolaan daya tarik dan kawasan strategis pariwisata,

destinasi wisata unggulan serta pengelolaan usaha pariwisata;

i. Melakukan dan mengoordinasikan kegiatan terkait

penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang Destinasi dan

Promosi Pariwisata terutama yang terkait dengan pengelolaan

daya tarik wisata, pengelolaan kawasan strategis pariwisata,

pengelolaan distinasi pariwisata serta penetapan tandan daftar

usaha pariwisata;

j. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan Destinasi dan Promosi Pariwisata dan


k. Melakukan pembinaan, pelaksanaan dan penanganan seksi

Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata,

termasuk pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri dan

daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;

l. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah terkait dengan pelaksanaan tugas dan

kegiatan seksi Destinasi Wisata Unggulan;

m. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dan kegiatan

seksi Pengelolaan Usaha Pariwisata;



n. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaantugas dan kegiatan seksi Pengelolaan Daya Tarik

dan Kawasan Strategis Pariwisata; Destinasi Wisata Unggulan,

Pengelolaan Usaha Pariwisata;

o. Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan

pengembangan karier serta melaksanakan tugas kedinasan


tertulis.

15. Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan wawasan Strategis Pariwisata:

(1) Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Wawasan Strategis Pariwisata




kegiatan di seksi pengelolaan daya tarik dan kawasan strategis

pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman




a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan

tugas seksi pengelolaan daya tarik dan wawasan strategis

pariwisata;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pengelolaan

daya tarik dan wawasan strategis pariwisata;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan daya tarik

dan wawasan strategis pariwisata;






berikut:


Seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Wawasan Strategis Pariwisata

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;


yang merata;





seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;


seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Wawasan Strategis

Pariwisata serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan

masalah;


Pengelolaan Daya Tarik dan Wawasan Strategis Pariwisata

termasuk kegiatan pengelolaan daya tarik wisata, melakukan

pemasaran pariwisata dalam luar negeri daya tarik, destinasi

dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;

i. Mengoordinasikan dan melaksanakan unit terkait terhadap

kegiatan seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Strategis

Pariwisata;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas pelaksanaan seksi

Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;



k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi Pengelolaan

Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;


pemerintah yang berkaitan dengan program dan kegiatan

Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan Strategis Pariwisata;


tugas dan kegiatan seksi Pengelolaan Daya Tarik dan Kawasan

Strategis Pariwisata;





16. Seksi Destinasi Wisata Unggulan:

(1) Seksi Destinasi Wisata Unggulan dipimpin oleh seorang Kepala



dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi destinasi wisata

unggulan sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman





tugas seksi destinasi wisata unggulan;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi destinasi

wisata unggulan;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi destinasi wisata

unggulan;






berikut:


Seksi Destinasi Wisata Unggulan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas;


yang merata;





seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;


seksi inventarisasi RPPLH dan KLHS serta menyiapkan bahan


h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang

Destinasi Wisata Unggulan yang meliputi pengelolaan usaha

yang terkait dengan destinasi pariwisata ;

i. Mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan dengan SKPD

terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan seksi Destinasi Wisata

Unggulan;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas seksi Destinasi Wisata

Unggulan;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi Destinasi

Wisata Unggulan;




pemerintah terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang

berkaitan dengan Destinasi Wisata Unggulan;


tugas dan kegiatan seksi Destinasi Wisata Unggulan;





17. Seksi Pengelolaan Usaha Pariwisata:

(1) Seksi Pengelolaan Usaha Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala



dan melaksanakan program dan kegiatan di seksi pengelolaan

usaha pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan dan





tugas seksi pengelolaan usaha pariwisata;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi pengelolaan

usaha pariwisata;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pengelolaan usaha

pariwisata;




berikut:




Seksi Pengelolaan Usaha Pariwisata sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


yang merata;





seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;


pelaksanaan tugas seksi pengelolaan usaha pariwisata di

daerah serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis seksi

Pengelolaan Usaha Pariwisata, terutama terkait dengan

pengembangan usaha pariwisata yang dapat mendukung dan

menunjang perekonomian masyarakat

i. Mengoordinasikan dengan pihak terkait terhadap upaya dan

peran pelaku usaha pariwisata dalam mengembangkan dan

mendukung pengelolaan usaha pariwisata di daerah;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas pelaksanaan kegiatan


k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi Pengelolaan

Usaha Pariwisata;







tugas dan kegiatan seksi Pengelolaan Usaha Pariwisata;





18. Bidang Pengembangan dan SDM Pariwisata:

(1) Bidang Pengembangan dan SDM Pariwisata dipimpin oleh seorang

Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan




melaksanakan program dan kegiatan dibidang pengembangan

SDM pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan dan


(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:


pelaporan kegiatan dibidang pengembangan SDM pariwisata

yang meliputi sarana dan prasarana objek wisata,

pengembangan ekonomi kreatif dan pengembangan sumber

daya kepariwisataan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan dibidang

pengembangan SDM pariwisata yang meliputi sarana dan

prasarana objek wisata, pengembangan ekonomi kreatif dan

pengembangan sumber daya kepariwisataan;



c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sarana dan

prasarana objek wisata, pengembangan ekonomi kreatif dan





berikut:

a. Merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai



yang merata, serta memberi petunjuk kepada bawahan

terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan

pelaporannya;



bidang;

d. Mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan


bidang;

e. Mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program

dan kegiatan dalam lingkup bidang;


pelaksanaan tugas;

g. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan

umum dibidang Pengembangan SDM Pariwisata yang

meliputi sarana dan prasarana obyek wisata, pengembangan

ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya

kepariwisataan;

h. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap

penyelenggaraan program dan kegiatan dibidang

Pengembangan SDM Pariwisata terutama yang berkaitan



dengan pengembangan sarana prasaran (zona kreatif/ruang

kreatif/kota kreatif sebagai ruang berekspresi, berpromosi

dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;

i. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang

berhubungan dengan Pengembangan SDM Pariwisata dan


j. Melakukan pembinaan dan penanganan bidang Sarana dan

Prasarana Objek Wisata

k. Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan

pemerintahan daerah dibidang Pengembangan Ekonomi

Kreatif, terutam yang berkaitan dengan penyediaan sarana

dan prasarna (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif segabai

ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan

kreatif di daerah;

l. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang

Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan, terutama yang

berkaitan dengan pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber

daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;

m. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan kegiatan bidang Sarana dan Prasarana Objek

Wisata, Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pengembangan

Sumber Daya Kepariwisataan;



o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan

oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis.

19. Seksi Sarana dan Prasarana Objek Wisata:

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Objek Wisata dipimpin oleh seorang





mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di

seksi sarana dan prasarana Objek Wisata sesuai peraturan

perundang-undangan dan pedoman yang berlaku untuk

kelancaran tugas.




tugas seksi sarana dan prasarana Objek Wisata;

b. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi sarana dan

prasarana Objek Wisata;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi sarana dan prasarana

Objek Wisata;




berikut:


seksi sarana dan prasarana objek wisata sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


yang merata;





seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;




seksi sarana dan prasarana objek wisata serta menyiapkan

bahan petunjuk pemecahan masalah;

h. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis seksi Sarana

dan Prasarana pendukung objek wisata ;

i. Mengoordinasikan dengan SKPD terkait terhadap penyedian

dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung

pemanfaatan suatu objek wisata

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas seksi sarana dan

prasarana objek wisata;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi Sarana dan

Prasarana Objek Wisata;

l. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan

terkait upaya pengadaan sarana dan prasarana yang dapat

menunjang keberadaan dan kelansungan objek wisata di

daerah;


tugas dan kegiatan seksi sarana dan prasarana objek wisata;





20. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif:

(1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang



mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di

seksi pengembangan ekonomi kreatif sesuai peraturan perundang-

undangan dan pedoman yang berlaku untuk kelancaran tugas.






tugas seksi pengembangan ekonomi kreatif;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi

pengembangan ekonomi kreatif;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pengembangan

ekonomi kreatif;




berikut:


Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai pedoman

pelaksanaan tugas;


yang merata;





seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;


seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif serta menyiapkan bahan





Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan kegiatan

pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan

perlindungan hak kekayaan intlektual ;

i. Mengkoordinasikan kegiatan dengan SKPD terkait bidang

Pengembangan Ekonomi Kreatif meliputi kegiatan penyediaan

sarana dan prasarana seperti (zona kreatif/ruang kreatif/kota

kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi

bagi insan kreatif di daerah;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas pelaksanaan kegiatan

Pengembangan Ekonomi Kreatif;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi

Pengembangan Ekonomi Kreatif, termasuk peningkatan

ekonomi kreatif tingkat dasar;



Pengembangan Ekonomi Kreatif dalam mendukung dan

menunjang keberadaan dan kelansungan obyek wisata;


tugas dan kegiatan seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif;





21. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan:

(1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan




kegiatan di seksi pengembangan sumber daya kepariwisataan



sesuai peraturan perundang-undangan dan pedoman yang

berlaku untuk kelancaran tugas.




tugas seksi pengembangan sumber daya kepariwisataan;

b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas seksi


c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas seksi pengembangan

sumber daya kepariwisataan;

d. Pelaksanaan fungasi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai



berikut:


Seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan sebagai



yang merata;





seksi;



seksi;


pelaksanaan tugas;




seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan serta



Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan, termasuk

pengembangan sumber daya kepariwisataan melalui

peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi

kreatif tingkat dasar;

i. Mengoordinasikan dengan SKPD terkait terhadap program dan

kegiatan seksi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan;

j. Melaksanakan pemberian dukungan atas seksi Pengembangan

Sumber Daya Kepariwisataan;

k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas seksi

Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan;



Pengembangan Sumber Daya Kepariwisataan;


tugas dan kegiatan seksi Pengembangan Sumber Daya

Kepariwisataan;

n. Menilai prestasi kerja bawahan dalam pembinaan dan




22. Tata Kerja

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan

kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah

serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.



(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

(3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan

mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan

bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari

bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan

petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan

wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara

fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi

bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian

bimbingan kepada bawahan, dan diharapkan mengadakan rapat-

rapat berkala.

(8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan

organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib

melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian

serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan

tugas pejabat dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai

dengan bidang tugasnya .

(9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan

terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya

pegawai pada bawahannya.



(10) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoordinasikan

dan memberikan pembinaan secara administrasi pada setiap

unsur dalam hal pelaksanaan urusan umum dan kepegawaian,

perencanaan dan pelaporan, keuangan dan perlengkapan.

(11) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya

bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan

langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

2.1.3 Struktur Organisasi

Pada Umumnya Susunan Organisasi adalah suatu gambaran

tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu

dengan cara menetapkan hubungan antar pegawai yang melaksanakan

tugasnya, sehingga memegang peranan penting dalam pembagian fungsi-

fungsi dan wewenang serta tanggung jawab dalam hubungan kerjasama

antar satu dengan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah sebagai berikut :



BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN SOPPENG

Dalam Peraturan Daerah tersebut, disebutkan pula bahwa Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng mempunyai tugas

melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang

Kebudayaan dan pariwisata. yang menjadi tanggung jawab dan

kewenangan berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku.

KEPALA DINAS

PEJABAT FUNGSIONAL

KABID PEMBINAAN KESENIAN

KASI SENI MUSIK, TARI TRADISIONAL,

KASI SENI TEATER,

KASI PERMAINAN RAKYAT

KABID PEMBINAAN SEJARAH

KASI SEJARAH &

KASI PURBAKALA &

KASI PENGELOLAAN

KABID DESTINASI

KASIPENGELOLAAN DAYA TARIK & WAWASAN

STRATEGIS PARIWISATA

KASI DESTINASI

KASI PENGELOLAAN

KABID PENGEMBANGAN &

KASI SARANA & PRASARANA OBJEK WISATA

KASI PENGEMBANGAN EKONOMI KREATYIF

KASI PENGEMBANGAN SDM

KEPARIWISATAAN

KWA LEJJA

KWA OMPO

KWA CITTA

SEKRETARIS

KASUBAG UMUM &

KASUBAG PERENCANAAN &

PELAPORAN

KASUBAG



2.2 Profil Sumber Daya SKPD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Soppeng didukung oleh 46 orang pegawai negeri sipil

dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Kelamin

- Pria = 29 orang

- Wanita = 17 orang Jumlah = 46 orang

2. Pangkat / Golongan

- Pembina Utama Muda (IV/c) = 1 orang

- Pembina Tk. I (IV/b) = 1 orang

- Pembina (IV/a) = 5 orang

- Penata Tk. I (III/d) = 6 orang

- Penata (III/c) = 4 orang

- Penata Muda Tk. I (III/b) = 7 orang

- Penata Muda (III/a) = 8 orang

- Pengatur Tk. I (II/d) = 0 orang

- Pengatur (II/c) = 1 orang

- Pengatur Muda Tk. I (II/b) = 3 orang

- Pengatur Muda (II/a) = 10 orang

J u m l a h = 46 orang

3. Jabatan

- Eselon II.b = 1 orang

- Eselon III.a = 1 orang

- Eselon III.b = 3 orang

- Eselon IV.a = 10 orang

- Staf = 31 orang




Tingkat Pendidikan

- S.2 = 6 orang

- S.1 = 31 orang

- Sarjana Muda = 0 orang

- SLTA = 9 orang

- SLTP = 0 orang

- SD = 0 orang


Selain dari potensi SDM aparatur sebagaimana yang diuraikan di atas,

juga terdapat tenaga pengelolah Obyek sebanyak 100 orang, seorang sopir dan

cleaning service non PNS.

2.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Dengan memperhatikan perkembangan lingkungan stratejik baik pada

tingkat nasional, regional maupun perkembangan lingkungan stratejik Otonomi

Daerah Kabupaten Soppeng yang ditandai dengan semakin meningkatnya

tuntutan demokratisasi, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah, maka

tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng

berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, dapat dilihat pada

tabel 1 berikut:



Tabel 2.1

REVIEW PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SKPD

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. SOPPENG

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

BIDANG KEBUDAYAAN (URUSAN WAJIB)

1

Frekuensi Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

10 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali 5 kali 14 kali 14 kali 8 kali 10 kali 83.3% 200 % 1,75 % 88.88 % 100 %

2Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya 9 buah 5 buah 6 buah 7 buah 8 buah 9 buah 5 buah 7 buah 7 buah 8 buah 5 buah 100 % 116,67% 100 % 100 % 55,55

3Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

BIDANG PARIWISATA (URUSAN PILIHAN)

1Jumlah Kunjungan Wisata

297.162 org285.842 org

288.672 org

291.502 org

294.332 0rg

297.162 org

302.610 org

263.954 org

237.838 org

267.842 org

185.180 org

105.86% 91.43% 81.59% 90.99% 62.31%

2Persentase Pertumbuhan Wisata

0.96% 0.99% 0.99% 0.98% 0.97% 0.96% 6.92% -12.77% -10.98% 12.62% -30.86% 698,99 % -1289.9% -1120.4% 1301.0% -3214.6%

3Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

1.70% 1.50% 1.60% 1.70% 1, 80 % 1.70% 1.71% 2.40% 2.60% 1.77% 0.60% 114 % 150 % 98,33 % 35,29 % 35.3%

TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE- REALISASI CAPAIAN TAHUN KE- RASIO CAPAIN PADA TAHUN KE-NO

INDIKATOR KINERJA SESUAI TIGAS DAN FUNGSI SKPD

TARGET SPM

TARGET IKK

TARGET INDIKATOR LAINNYA

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng 57


Dilihat dari tabel diatas, dapat dilihat dengan jelas bahwa bidang

kebudayaan (urusan wajib) secara garis besar mencapai realisasi yang diinginkan,

namun pada tahun kelima pada indikator kinerja Sarana Penyelenggaraan Seni dan

Budaya hanya terealisasi 55,5 % disebabkan karena ketersediaan dana anggaran di

kegiatan yang mendukung indikator yang dimaksud pada tahun tersebut tidak

memungkinkan untuk pemenuhan target. Selain itu hal tersebut dipengaruhi oleh

kurangnya sarana seni dan budaya lokal yang variatif dan berbobot untuk

mengaktualisasikan seni budaya masyarakat yang dapat memikat perhatian

wisatawan dalam dan luar negeri untuk berkunjung ke kabupaten Soppeng. Selain

daripada itu pentingnya kerja sama dengan rekanan-rekanan biro perjalanan wisata

yang berada diberbagai daerah untuk menginformasikan dan mengatur mengenai

jadwal dan event-even yang akan diselenggarakan oleh masyarakat, sehingga waktu

yang tepat akan memberikan kesempatan terhadap wisatawan guna menikmati

kegiatan budaya yang menarik dan tentu akan memberikan kepuasan dalam

kunjungannya ke daerah kita, dengan demikian sudah barang tentu secara tidak

langsung mereka yang telah merasakan tentu akan memberikan informasi

mengenai nilai plus yang mereka telah dapatkan pada waktu berkunjung. Beraneka

ragam seni sebagai perwujudan dari hasil cipta, rasa, karsa, dan karya masyarakat

secara turun temurun juga ada di Soppeng yang berupa, Upacara adat yang masih

lestari dan terjaga seperti Massappo Wanua, maccera tappareng, pesta rakyat,

Musik Tradisional, Mappadendang, Maddaga dan berbagai tradisi budaya berupa

peristiwa-peristiwa iniasi yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia

kurang mendapat perhatian. Kurang Maksimalnya peran serta masyarakat Soppeng

dalam mengembangkan budaya daerah yang menyebabkan kurang dikenalnya

berbagai tradisi budaya yang merupakan tradisi unggulan yang bisa di jual keluar

guna menarik wisatawan baik itu dari manca negara maupun wiastawan domestik.

Sedangkan pada bidang Pariwisata (Urusan Pariwisata) dapat dilihat bahwa

jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan yang signifikan tiap tahunnya,

begitupun dengan dua inkator kinerja lainnya yang ikut mengalami penurunan. Hal

ini disebabkan oleh masih rendahnya kemampuan SDM dalam mengelola



kebudayaan dan kepariwisataan, baik dari segi pendidikan formal maupun

pendidikan non formal, dimana sebagian besar tenaga teknis kebudayaan dan

kepariwisataan belum memiliki pendidikan formal sesuai dengan standar

pendidikan yang diharapkan ditambah lagi sebagian besar belum sempat mengikuti

diklat-diklat substantif yang dapat menambah wawasan mereka dalam mengelola

bidang kebudayaan dan kepariwisataan, ditambah lagin aksesibilitas dari dan ke

Kabupaten Soppeng serta objek wisata di Kabupaten Soppeng belum memadai

berupa jalan menuju beberapa obyek wisata yang belum bagus, seperti akses

menuju obyek wisata Citta, Lejja. Sedangkan untuk pengembangan obyek wisata

pada saat ini masih perlu perhatian khusus, misalkan saja masih adanya beberapa

potensi obyek wisata yang belum dan di kelola dan dikembangkan yang tentu

dapat menghasilkan income bagi PAD Kabupaten Soppeng, seperti contoh potensi

wisata alam yang berada di areal Bulu Dua, Panorama Alam di Jolle, Danau Tempe,

Sungai WalanaE, Tappareng LaraddaE, dan lain-lain. yang sangat strategis apabila

bisa di kelola dengan baik. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi yakni

sarana prasarana pendukung pariwisata yang telah ada yaitu hotel, restoran,

rumah makan, tempat hiburan karaoke, pusat pertokoan dan lainnya, masih

kurang. Pembenahan infrastruktur yang kurang memadai guna meningkatkan

kenyamanan dan daya tarik wisatawan, serta mengefektifkan pengelolaan kawasan

obyek wisata yang selama ini belum mendapatkan perhatian, dalam upaya

meningkatkan daya saing dengan daerah-daerah lain yang memiliki potensi yang

tidak jauh beda dengan potensi obyek wisata yang ada di kabupaten Soppeng.

Potensi obyek wisata dan tradisi budaya yang menjadi andalan

kepariwisataan Kabupaten Soppeng akan sangat berkembang apabila didukung oleh

promosi dan informasi yang efektif, efisien dan berkualitas, artinya pentingnya

kerja sama dengan daerah-daerah luar seperti Bali, Jogjakarta dan lain-lain yang

telah memiliki citra sebagai daerah wisata yang berhasil dan dikenal oleh dunia, hal

itu dilaksanakan agar dapat di adopsi berbagai model ataupun metode dalam

mencapai hasil yang telah mereka capai selama ini, tentunya segala yang di adopsi



itu adalah aspek-aspek yang memang cocok dan dapat di kembangkan di Kabupaten

Soppeng.

Capaian kinerja Disbudpar sebagaimana diuraikan pada tabel 1 diatas,

didukung oleh tersedianya anggaran. Pada tabel 2 berikut dapat dilihat komposisi

anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Disbudpar sejak tahun

2011. Jumlah anggaran pada belanja tidak langsung setiap tahun tidak mengalami

kenaikan signifikan karena jumlah aparat di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak

mengalami peningkatan yang mencolok. Adapun untuk belanja langsung yang

dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan sesuai tupoksi SKPD Disbudpar

bertambah dari tahun ke tahun jika dibandingkan dengan fungsi dan tanggung

jawab SKPD dalam menjalankan 2 urusan wajib pemerintah provinsi yakni Urusan

Wajib Kebudayaan dan Urusan Pilihan Pariwisata. Alokasi anggaran belanja

langsung dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini dapat

dilihat dari tabel 2.2 berikut:



Tabel 2.2 ANGGARAN REALISASI PENDAPATAN PELAYANAN SKPD

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SOPPENG

Uraian

Anggaran Pada Tahun Ke- Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-

Rata-Rata Pertumbuh-an

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran

Realisasi 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012

2013

2014

2015

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12

) (13)

(14)

(15)

(16)

(17) (18)

Belanja Daerah 2,852,750,922

5,338,829,503

5,406,789,980

6,179,164,389

7,483,853,899

2,856,585,590

5,108,464,201

5,310,321,254

5,993,443,056

7,167,881,928

100.13

95.69

98.22

96.99

95.78

926,220,595

862,259,268

Belanja Tidak Langsung

1,788,416,922

2,036,960,253

2,111,491,980

2,202,809,444

2,388,376,239

1,805,870,158

1,993,414,182

2,089,544,231

2,144,878,337

2,403,930,209

100.98

97.86

98.96

97.37

100.65

119,991,863

119,612,010

- Belanja Pegawai 1,788,416,922

2,036,960,253

2,111,491,980

2,202,809,444

2,388,376,239

1,805,870,158

1,993,414,182

2,089,544,231

2,144,878,337

2,403,930,209

100.98

97.86

98.96

97.37

100.65

119,991,863

119,612,010

Belanja Langsung

1,064,334,000

3,301,869,250

3,295,298,000

3,976,354,945

5,095,477,660

1,050,715,432

3,115,050,019

3,220,777,023

3,848,564,719

4,763,951,719

98.72

94.34

97.74

96.79

93.49

806,228,732

742,647,257



- Belanja Pegawai 77,180,000

117,640,000

76,490,000

600,861,000

83,382,000

77,180,000

117,640,000

72,240,000

594,498,000

77,922,500

100.00

100.00

94.44

98.94

93.45

1,240,400

148,500

- Belanja Barang dan Jasa

890,024,000

1,530,753,177

1,688,500,600

1,740,401,500

2,772,216,960

876,445,432

1,418,376,819

1,669,337,068

1,644,002,774

2,576,286,519

98.47

92.66

98.87

94.46

92.93

376,438,592

339,968,217

- Belanja Modal

97,130,000

1,653,476,073

1,530,307,400

1,635,092,445

2,239,878,700

97,090,000

1,579,033,200

1,479,199,955

1,610,063,945

2,109,742,700

99.96

95.50

96.66

98.47

94.19

428,549,740

402,530,540



Dari Tabel. 2.2 diatas dapat dilihat bahwa belanja Daerah Tahun 2011 rasio

antara anggaran dan realisasi melewati 100%, hal ini disebabkan karena belanja

pegawai yang melewati dari jumlah anggaran yang ditetapkan, penyebab dari

kejadian ini karena bertambahnya jumlah aparat yang ada di Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kab. Soppeng, berbanmding terbalik dengan Tahun 2012 yang

Realisasinya tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena Belanja pegawai yang

mengalami penurunan seiring dengan berkurangnya jumlah aparat di Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Tantangan

Sehubungan dengan hasil Evaluasi terhadap Program-program yang

akan dilaksanakan yang berimplikasi bagi pengembangan pelayanan Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng lima tahun mendatang ,

kemungkinan tantangan yang dihadapi adalah :

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat.

Masyarakat belum memahami program pada sektor kebudayaan dan

pariwisata sehingga belum ada minat untuk mau berpartisipasi.

2. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang kepariwisataan.

Sarana dan prasarana penunjang yang dimaksud meliputi hotel, rumah

makan, tempat hiburan, sarana transportasi, sarana olah raga, sarana

telekomunikasi, tempat perbelanjaan dan sarana lainnya yang dapat

mendukung sektor kepariwisataan.

3. Belum adanya regulasi jaminan bagi wisatawan

Jaminan yang dimaksud adalah jaminan keamanan, jaminan kesehatan

dan jaminan bila terjadi kecelakaan dikawasan objek wisata.

2.4.2 Peluang

1. Peraturan dan Perundangan yang mendukung bidang Kebudayaan dan

Pariwisata

2. Berkembangnya Potensi Kebudayaan dan Pariwisata.

3. Adanya dukungan Pemerintah Daerah.



BAB III ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng dalam melaksanakan

Tugas dan Fungsinya tidak terlepas dari beberapa masalah antara lain :

1. Rendahnya Kualitas SDM Aparatur

Ditinjau dari segi jumlah sumber daya aparatur yang ada di Dinas Kebudayaan

dan Pariwisata Kabupaten Soppeng sebenarnya sudah memadai bila diberdayakan

dengan baik, akan tetapi dari jumlah yang ada belum memenuhi persyaratan standar

pelayanan yang diharapkan, hal tersebut disebabkan oleh kualifikasi pendidikan dan

kemampuan yang dibutuhkan pada setiap jenis jabatan belum sesuai, sehingga

terkadang dalam penyelesaian tugas-tugasnya tidak tepat waktu.

2. Tidak Tersedianya Data Base

Dalam peningkatan dan pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata lima tahun kedepan, dibutuhkan adanya data base yang terkait dengan

potensi dan sarana Kebudayaan dan pariwisata yang dapat dijadikan acuan untuk

pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung Visi Misi pembangunan

Kabupaten Soppeng.

3. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng dalam menjalankan Visi

dan Misinya melalui urusan Kebudayaan dan Pariwisata senantiasa membutuhkan

sarana dan prasarana yang memadai, di lain pihak keterbatasan daerah dan dari segi

pendanaan menyebabkan hal tersebut tidak mudah dilaksanakan.

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Soppeng 2016-2021

3.2.1. Visi

Visi dalam Pemerintah Daerah Kab. Soppeng ini dimaksudkan sebagai

gambaran tentang kondisi yang hendak diwujudkan dalam lima tahun kedepan.

Antara gambaran masa depan yang hendak diwujudkan dengan gambaran

kondisi saat ini terdapat kesenjangan. Rumusan visi dalam hal ini berfungsi

menyatukan segenap pemangku kepentingan dalam bergerak bersama menutup

kesenjangan tersebut.



RPJMD Kabupaten Soppeng merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten

Soppeng 2005-2025 dan juga memperhatikan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan

2013-2018 dan RPJMN 2015-2019. Karena itu, rumusan visi RPJMD Kabupaten

Soppeng harus memperhatikan keterkaitan dan sinkronisasinya dengan berbagai

dokumen perencanaaan tersebut.

Visi RPJPD Kabupaten Soppeng 2005-2015 adalah “Soppeng Yang

Maju, Adil, dan Sejahtera Tahun 2025. Visi ini memiliki pokok visi yakni:

Maju : mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng

berkeinginan maju dalam segala aspek kehidupan yang

berorientasi pada pertumbuhan dan pengembangan masa depan

yang lebih baik dan konstruktif.

Adil : mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk

apapun, semua masyarakat mempunyai kesempatan yang

sama dalam meningkatkan taraf kehidupan, memperolah

pekerjaan, mendapatkan pelayanan, pendidikan, kesehatan,

agama, mengemukakan pendapat, melaksanakan hak politik,

menciptakan keamanan serta mendapatkan perlindungan dan

kesamaan di depan hukum.

Sejahtera : Mempunyai makna bahwa masyarakat Kab. Soppeng

mendambakan kehidupan yang berkecukupan secara materil dan

spiritual, serta kesejahteraan lahir dan batin.

Visi RPJMN 2015-2019 adalah “ Terwujudnya Indonesia Yang

Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Visi RPJMD Kabupaten Soppeng 2016-2020 adalah:

“Pemerintahan yang Melayani dan Lebih Baik”

Pada rumusan visi ini terkandung substansi “perwujudan visi” bahwa

Kabupaten Soppeng “pemerintahannya akan lebih melayani” dan

“daerahnya akan lebih baik”. Terdapat dua pokok visi pada rumusan visi ini

yakni “pemerintahan yang melayani” dan “Kabupaten Soppeng yang lebih

baik”.

Pemerintahan yang melayani bermakna bahwa dalam lima tahun kedepan

kehadiran pemerintah akan semakin signifikan dalam melayani rakyatnya.

Hakekat kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya. Pemerintah

tidak hadir untuk dilayani tetapi untuk melayani. Kondisi yang hendak dicapai



dengan pokok visi ini adalah terjadinya peningkatan kinerja pelayanan dalam

pemenuhan kebutuhan petani dan kemajuan pertanian, pendidikan yang unggul

dan murah, pelayanan publik yang prima, pariwisata yang berkembang,

infrastruktur transportasi yang baik, tata kelola pemerintahan yang baik,

pelayanan kesehatan yang unggul dan murah, serta kehidupan beragama

yang kondusif dan tingginya partisipasi pemuda dan perempuan dalam

pembangunan.

“Kabupaten Soppeng yang lebih baik” bermakna bahwa Kabupaten

Soppeng akan terakselerasi kemajuannya sehingga mencapai posisi sebagai

daerah yang merupakan pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan.

Sebagaimana Visi RPJMD Sulawesi Selatan 2013-2018 salah satu pokok visinya

adalah pilar utama pembangunan nasional dalam hal ketahanan, kemandirian

dan kedaulatan pangan, maka Kabupaten Soppeng dalam lima tahun kedepan

akan menjadi pilar utama Sulawesi Selatan dalam mewujudkan ketahanan,

kemandirian dan kedaulatan pangan tersebut.

3.2.2. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang akan ditempuh adalah

sebagai berikut.

1. Memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro- petani.

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan

pelayanan pada urusan pertanian secara umum sehingga berlangsung

kebijakan yang berpihak kepada petani. Sebagaimana terlihat pada

gambaran umum daerah bahwa mata pencaharian utama penduduk

Kabupaten Soppeng adalah pertanian dalam arti umum. Misi ini terutama

memprioritaskan upaya memenuhi kebutuhan sarana produksi petani

terutama pupuk, sarana produksi untuk pembudidaya ikan terutama bibit

ikan, keterpenuhan jaringan irigasi bagi persawahan dan upaya penerapan

sistem petik-olah-jual pada usahatani yang berjalan.

2. Mewujudkan pendidikan unggul yang murah dan berkeadilan bagi semua

warga

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk meningkatkan

kualitas pendidikan di satu sisi serta dapat diakses dengan murah dan

berkeadilan pada sisi lainnya. Misi ini terutama memprioritaskan upaya



umum untuk pendidikan gratis level sekolah dasar dan menengah

pertama serta bimbingan belajar gratis bagi siswa. Prioritas ini

dijalankan secara terkait dengan kewajiban dasar pemerintah kabupaten

dalam urusan pendidikan.

3. Menjadikan Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik.

Fokus dari misi ini adalah upaya umum untuk menyelenggarakan

pelayanan publik secara lebih baik. Prioritas dalam misi adalah upaya

dalam mengaplikasikan sistem administrasi satu pintu berbasis

teknologi informasi (information technology/IT), peningkatan pelayanan

administrasi kependudukan, perbaikan pelayanan dan pengadaan

pemadam kebakaran setiap kecamatan, keringanan biaya melahirkan dan

santunan kematian (lahir gratis, meninggal disantuni) dan

meningkatkan kunjungan dan interaksi Bupati dengan warga (Bupati

menyapa).

4. Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan

nyaman.

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan

potensi wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur

transportasi daerah. Prioritas dalam misi ini adalah optimalisasi promosi

wisata, penemuan dan pengembangan obyek wisata baru, pembangunan /

perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan membuka isolasi kampung

terpencil.

5. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas

korupsi.

Fokus dari misi ini adalah upaya umum mewujudkan tata kelola

pemerintahan baik melalui reformasi birokrasi. Dalam misi ini prioritas

diarahkan kepada keterlibatan perempuan hingga 30% dalam

pemerintahan, menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang

bersih, penerapan fakta integritas tidak korupsi bagi pejabat, pemberian

tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS dan pengadaan kendaraan

operasional bagi kepala dusun.



6. Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul dan

murah.

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan pelayanan

kesehatan. Prioritas dalam misi ini adalah penyelenggaraan layanan

dokter/bidan keluarga/pribadi untuk warga, layanan kesehatan keliling

yang gratis, pelayanan kesehatan gratis di puskesmas dan rumah sakit,

penyelenggaraan layanan puskesmas plus setaraf rumah sakit di ibu kota

kecamatan dan penghargaan dan insentif khusus bagi kader posyandu.

7. Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi

pemuda dan perempuan dalam pembangunan.

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam perbaikan kehidupan

beragama sebagai landasan spiritual dalam kehidupan masyarakat serta

peningkatan peran pemuda dan perempuan dalam kemajuan daerah.

Prioritas dalam misi ini adalah fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja

(BLK) untuk pemuda, fasilitasi peningkatan keterampilan untuk

persiapan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI), peningkatan kapasitas

kelembagaan perempuan, meningkatkan prestasi bidang olah raga dan

seni, pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus

untuk guru mengaji.

8. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama

pembangunan Sulawesi Selatan.

Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memaksimalkan seluruh

potensi Kabupaten Soppeng secara penuh untuk menjadikan daerah ini

sebagai salah satu penopang utama provinsi Sulawesi Selatan. Potensi

yang terdiri dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, diupayakan

untuk dioptimalkan mendorong Kabupaten Soppeng sebagai daerah

utama di Provinsi Sulawesi Selatan. Prioritas dari misi ini adalah

pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia bagi

perwujudan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan,

membuka lapangan kerja dan lapangan usaha, serta menanggulangi

kemiskinan.



9. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan

terdepan dalam investasi.

Fokus dari misi ini adalah upaya menggairahkan roda perekonomian

daerah. Akselerasi roda perekonomian dimaksud berlangsung melalui

investasi, baik investasi yang berkembang secara autonomous dalam

masyarakat melalui usaha kecil dan menengah, maupun investasi yang

berkembang secara induced dari luar masyarakat untuk usaha skala besar

dan korporasi. Perputaran roda ekonomi akan semakin kencang dengan

semakin banyaknya kegiatan investasi. Untuk itu, semua usaha akan

diupayakan agar bisa menarik lebih banyak investor masuk ke Soppeng.

Berdasarkan uraian visi dan misi pemerintah Kabupaten Soppeng diatas,

terdapat satu misi yang terkait erat dengan tugas dan fungsi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata sebagaiman tertuang dalam RPJMD sebagaimana

tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Misi, Tujuan, dan Sasaran dalam RPJMD yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng

Sesuai dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka ada satu misi yang

terkait dengan tugas dan fungsi Disbudpar tersebut, perlu lebih dipahami lagi

berdasarkan penjelasan misinya yang tertulis di dalam dokumen RPJMD 2016-2021

ada di Misi 4, yaitu Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang mulus dan

nyaman, Fokus dari misi ini adalah upaya umum dalam memanfaatkan potensi

wisata daerah dan meningkatkan kapasitas infrastruktur transportasi daerah. Prioritas

dalam misi ini adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan pengembangan

obyek wisata baru, pembangunan/perbaikan jalan 500 km dalam lima tahun dan

membuka isolasi kampung terpencil. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di Dinas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan

Meningkatnya jumlahkunjungan wisatawan(S12)

Mengembangkan,mempromosikan, dan membukaobyek/destinasi wisata baru dengan melibatkan dukungan berbagai pemangku kepentingan

Meningkatnya apresiasikebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global (S13)

Merevitalisasi kekayaan dankeragaman budaya serta menguatkan apresiasi masyarakat terhadap sejarah dan kebudayaan daerah

Promosi dan pengembangandan destinasi/ daya tarikwisata unggulan yang sudah ada serta membuka destinasi/daya tarik wisata baru

Meningkatkandaya tarikpariwisata dan daya tarik keunikan daerah



Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng khususnya di Urusan Pariwisata sangat

terkait dengan tujuan dan sasaran yang akan di capai dalam RPJMD 2016 – 2021,

dimana tujuan yang ingin dicapai adalah optimalisasi promosi wisata, penemuan dan

pengembangan obyek wisata baru.

Dari uraian misi tersebut, dapat ditelaah lebih lanjut hal-hal apa saja yang dimungkinkan

muncul sebagai masalah dalam pencapaian misi tersebut dan faktor penghambat yang

menyebabkan permasalahan pelayanan SKPD dan menghambat pencapaian sasaran

Renstra SKPD serta faktor pendorong apa saja yang dapat dimanfaatkan secara positif

oleh Disbudpar dalam mengatasi masalah guna pencapaian misi melalui beberapa

program prioritas SKPD, sebagaimana dirinci pada tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2 FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDORONG PELAYANAN SKPD

TERHADAP PENCAPAIAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

VISI : PEMERINTAHAN YANG MELAYANI DAN LEBIH BAIK

NO Misi dan

Program KDH dan Wakil KDH

Permasalahan Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 1 : Kebijakan Pertanian yang melayani dan Pro Petani

Program :

1. Pupuk murah dan tersedia Tidak ada masalah

2. Bibit ikan gratis Tidak ada masalah

3. Optimalisasi jaringan irigasi Tidak ada masalah

4. Sistem petik olah jual Tidak ada masalah

2 Misi 2 : Pendidikan unggul (lebih baik) yang murah dan berkeaddilan bagi semua warga

Program :

1. Mengawal program pendidikan gratis

Tidak ada masalah

2. Bimbingan belajar gratis bagi siswa

Tidak ada masalah

3 Misi 3 : Kabupaten Soppeng yang lebih baik dalam pelayanan public

Program :

1. Sistem pelayanan administrasi satu pintu berbasis IT

Tidak ada masalah



2. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan

Tidak ada masalah

3. Pengadaan pemadam kebakaran (Damkar) setiap kecamatan

Tidak ada masalah

4. Lahir gratis meninggal disantuni

Tidak ada masalah

5. Bupati menyapa

Tidak ada masalah

4 Misi 4 : Menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang baik dan nyaman

Program :

1. Optimalisasi promosi wisata dan penemuan serta pengembangan obyek wisata baru

optimalisasi promosi wisata dianggap perlu agar peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dapat meningkat,masalahnya adalah masih kurangnya media promosi dan event-event pariwisata sebagai penarik minat wisatawan untuk berkunjung disebabkan keterbatasan dana, sama halnya dengan pengembangan objek wisata baru hampir tidak bisa terealisasi karena belum adanya objek yang memenuhi syarat-syarat untuk menjadi sebuah objek wisata.

ada beberapa faktor penghambat dalam hal promosi wisata diantaranya; Aksesibilitas ke tempat wisata kurang bagus, Sarana prasarana pendukung pariwisata yang telah ada yaitu hotel, restoran, rumah makan, tempat hiburan karaoke, pusat pertokoan dan lainnya, masih kurang.sedangkan untuk pengembangan objek wisata baru terhambat dengan lahan yang masih diklaim oleh masyarakat (pembebasan lahan).

beberapa faktor pendorong yakni kabupaten soppeng itu memiliki latar belakang sejarah yang panjang, juga memiliki sarana wisata sejarah,budaya dan religi yang cukup potensial untuk menjadi daya tarik untuk mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara.

2. 500 KM ruas baru dalam 5 tahun

Tidak ada masalah

3. Pembanguan ruas baru untuk kampung terpencil

Tidak ada masalah

5 Misi 5 : Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

Program :

1. Keterlibatan perempuan hingga 30 persen dalam pemerintahan

Tidak ada masalah



2. Menciptakan PNS yang kuat untuk pemerintahan yang bersih

Tidak ada masalah

3. Fakta integritas tak korupsi bagi pejabat

Tidak ada masalah

4. Tunjangan kesejahteraan khusus untuk PNS (Pakasi)

Tidak ada masalah

5. Pengadaan kendaraan operasional bagi kepala dusun

Tidak ada masalah

6 Misi 6 : Menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul (lebih baik) dan murah Program:

1. Dokter/Bidan pribadi untuk warga

Tidak ada masalah

2. Layanan kesehatan keliling yang gratis

Tidak ada masalah

3. Melanjutkan program kesehatan gratis di Puskesmas dan Rumah Sakit

Tidak ada masalah

4. Puskesmas Plus setaraf rumah sakit di ibukota kecamatan

Tidak ada masalah

5. Penghargaan dan insentif khusus bagi Guru PAUD dan kader posyandu

Tidak ada masalah

7 Misi 7 : Mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan

Program :

1. Fasilitasi pelatihan di balai latihan kerja untuk pemuda

Tidak ada masalah

2. Fasilitasi peningkatan keterampilan untuk persiapan pengiriman TKI

Tidak ada masalah

3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perempuan

Tidak ada masalah



4. Meningkatan prestasi bidang olahraga dan seni Tidak ada masalah

5. Pembangunan perumahan bagi imam masjid dan insentif khusus untuk guru mengaji Tidak ada masalah

8

Misi 8 : Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan Sulawesi Selatan Tidak ada masalah

9

Misi 9 : Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan dalam investasi

Tidak ada masalah

3.3 Isu-Isu Strategis

Berdasarkan Hasil Analisis Faktor Eksternal, maka isus-isu strategis yang terkait

dengan Tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah :

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Mengembangkan Kebudayaan

Faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat dalam

mengembangkan sektor kebudayaan adalah kurangnya antusias masyarakat sosial

terhadap kegiatan-kegiatan kebudayaan yang telah di gelar oleh Dinas

Kebubudayaan dan Pariwisata, yang dikarenakan minimnya penanaman nilai budaya

terhadap generasi muda pada perkembangan dunia pendidikan masa kini. Sehingga

masyarakat lokal sebagian besar kurang mengetahui budaya-budaya lokal yang ada di

Kabupaten Soppeng.

2. Kurangnya Kesadaran Masyakat dalam Melestarikan Kebudayaan

Isu strategis ini terlihat kronis pada pengelolaan asset situs serta benda cagar

budaya dan museum disebabkan oleh karena minimnya jumlah tenaga ahli dalam

bidang kebudayaan yang diberikan tanggung jawab pada teknis pemeliharaan situs

dan benda cagar budaya serta museum, yang pada akhirnya berdampak pada

kurangnya partisipasi masyarakat sosial dalam melestarikan kebudayaan lokal

Kabupaten Soppeng.



3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kepariwisataan

Salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya wisatawan mancanegara

berkunjung ke Kabupaten Soppeng, karena kurangnya sarana penunjang

kepariwisataan yakni, hotel, rumah makan, sarana transportasi, sarana

telekominikasi, sarana olahraga, tempat hiburan, sarana perbelanjaan yang dapat

memenuhi standar pelayanan untuk level wisatawan mancanegara.

4. Belum Adanya Regulasi Jaminan Bagi Wisatawan

Wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Soppeng, belum ada regulasi yang

dapat menjamin keamanan, kesehatan, kecelakaan selama berada di obyek wisata,

sehingga terkadang wisatawan merasa tidak nyaman berada di Kabupaten Soppeng,

terutama wisatawan mancanegara dimana kenyamanan dan keamanan merupakan

hal yang prioritas.

5. Belum adanya Rencana Induk Pengembangan Wisata Kabupaten Soppeng (RIP) yang

merupakan pedoman dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan

daerah, diperburuk dengan kurangnya pengembangan database kepariwisataan,

kurangnya aksesibilitas ke dan dari tempat pariwisata serta rendahnya kualitas

sarana dan prasarana pariwisata.

6. Rendahnya kualitas media promosi, jangkauan promosi dan informasi pariwisata juga

menyebabkan kurang dikenalnya daya tarik wisata daerah di lingkungan yang lebih

luas.

7. Masih kurangnya jumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Soppeng, peningkatan

pembangunan kebudayaan dan pariwisata perlu melibatkan seluruh potensi yang

ada. Diwujudkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak terkait serta koordinasi

lintas sektor secara terpadu. Hal ini untuk peningkatan jumlah wisatawan yang lebih

banyak, dan tentunya kan lebih merasa nyaman, dan lebih lama tinggal di Kabupaten

Soppeng sehingga lebih banyak membelanjakan uangnya.



BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. VISI DAN MISI

Visi Pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan perwujudan

dalam lingkup yang lebih kecil dari Visi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang tertuang

dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021. Untuk itu Visi Pemerintah Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata juga merupakan manifestasi sistem yang saling terkait untuk

saling menyukseskan satu dengan yang lainnnya

4.1.1 Visi

Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng adalah:

“Terwujudnya kelestarian budaya dan destinasi wisata yang atraktif di Kabupaten

Soppeng tahun 2021”.

Penjelasan Visi :

1. Kelestarian Budaya yang Atraktif

Kelestarian Budaya yang Atraktif adalah nilai dan norma budaya

dilestarikan, tetapi tetap beradaptasi dengan perkembangan lingkungan.

2. Destinasi Wisata yang Atraktif

Destinasi Wisata yang Atraktif adalah mengembangkan destinasi wisata yang

sesuai dengan minat wisatawan.

4.1.2 Misi

Untuk mencapai Visi yang telah di jabarkan di atas, maka Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Soppeng akan melaksanakan Misi sebagai berikut :

1. Melestarikan dan mengembangkan kebudsayaan daerah

2. Mengembangkan daya tarik dan destinasi wisata

Tabel 4.1. Penjabaran Pokok Visi - Misi

NO.

VISI: “Terwujudnya kelestarian budaya dan destinasi wisata yang atraktif di Kabupaten Soppeng tahun 2021”

Pokok Visi

Misi

1 Kelestari-an Budaya yang Atraktif

Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah



2 Destinasi Wisata yang Atraktif

Mengembangkan daya tarik dan destinasi wisata

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1. Tujuan

Sesuai dengan Visi, Misi dan tugas Pokok Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

kabupaten Soppeng maka Tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Terwujudnya kelestarian dan perkembangan kebudayaaan daerah

2. Berkembangnya daya tarik dan destinasi wisata

Tabel 4.2. Tujuan, indikator tujuan dan target kinerja

NO Tujuan Indikator

Tujuan Kondisi Awal

Target Kinerja Pada Tahun Ke-

Kondisi Akhir yang Ingin

Dicapai

1 2 3 4 5 6 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Terwujudnya kelestarian dan perkembangan kebudayaan daerah

Jumlah kegiatan pelestarian dan pengembang-an budaya

10 10 10 11 12 13 14 14

2

Berkembangnya daya tarik dan destinasi wisata

Jumlah destinasi wisata yang dikembang-kan

3 3 3 3 3 4 4 4

3 Meningkatkan Kinerja Aparatur

Persentase Aparatur

yang berkinerja

sangat baik

- - 100

100

100

10

0

10

0 100



Tabel 4.3 Keterkaitan Tujuan RPJMD dan tujuan Renstra

NO Tujuan RPJMD Tujuan Renstra

1

Meningkatkan Apresiasi Kebudayaan

dan Ketahanan Budaya daerah dalam

menghadapi dinamika kebudayaan

Terwujudnya kelestarian dan perkembangan

kebudayaan daerah

2

- Meningkatkan daya tarik pariwisata

dan daya tarik keunikan daerah Berkembangnya daya tarik dan destinasi

wisata - Meningkatkan Jumlah Kunjungan

Wisatawan

4.2.2. Sasaran

Berikut sasaran yang ingin dicapai Dinas kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Soppeng:

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya dan

mengembangkan kebudayaan daerah

2. Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan destinasi wisata

Tabel 4.4 Tujuan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kondisi

Awal

Target Kinerja Pada Tahun Ke- Kondisi Akhir yang Ingin

Dicapai 2016 201

7 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Terwujudnya kelestarian

dan perkembanga

n kebudayaaan

daerah

Meningkatnya

kesadaran masyarakat

untuk melestarika

n budaya dan

mengembang

kan kebudayaan

daerah

- jumlah penyelenggaraan festifal seni dan budaya

10

kali

10

kali

10

kali

11

kali

12

kali

13

kali

14

kali

14

kali

- jumlah pengunjung penyelenggaraan festifal seni dan budaya.

10.000

orang

10.000

orang

12.00

0

orang

13.000

orang

15.00

0

orang

16.000

orang

17.000

orang

17.000

orang

- jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

29 29 30 31 32 33 34 34



No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Kondisi

Awal

Target Kinerja Pada Tahun Ke- Kondisi Akhir yang Ingin

Dicapai 2016 201

7 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2

Berkembang nya daya tarik dan destinasi wisata

Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan destinasi wisata

- jumlah kunjungan

1. wisatawan domestic

2. wisatawan mancanegara

168.250

orang

200.000

orang

250.000

orang

300.000

orang

350.000

orang

400.000

orang

500.000 orang

500.000 orang

350 orang

500 orang

600 orang

700 orang

800 oran

g

900 orang

1000 orang

1000 orang

- %Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

1.70% 1.70 %

1.80 %

1.90 %

2.00 %

2.10 % 2.20% 2.20%

- %Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1.24% 1.24% 1.42

% 1.60%

1.78

% 1.96% 2.14% 2.14%

3 Meningkatk-an Kinerja Aparatur

Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Administrasi Umum dan Keuangan

Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan

- - 100 100 100 100 100 100

Meningkat nya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor

Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik

- - 100 100 100 100 100 100

4.3. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.3.1 Strategi

Strategi yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian Visi yang telah disebutkan

di atas dalam pengembangan sektor Kebudayaan dan Pariwisata adalah :

1. Menumbuhkembangkan nilai budaya lokal daerah untuk mengantisipasi

pengaruh globalisasi yang negatif serta mengembangkan pola kemitraan

ekonomi kreatif.



2. Melakukan pengembangan kepariwisataan berdasarkan trend pasar wisata

global dengan tetap berdasarkan pada nilai budaya lokal.

4.3.2 Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Soppeng perlu menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan atraksi seni dan budaya diberbagai daerah serta partisipasi

masyarakat dalam menumbuhkembangkan pola kemitraan ekonomi kreatif.

2. Peningkatan Pemasaran/promosi Wisata melalui berbagai media dan

keikutsertaan di even-even di dalam maupun di luar Daerah serta penemuan

objek wisata baru.

Tabel 4.5 Tujuan,Sasa ran, Strategi, dan Kebijakan

Visi: “Terwujudnya kelestarian budaya dan destinasi wisata yang atraktif di Kabupaten Soppeng tahun 2021”.

Misi I : Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Kebudayaan daerah

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Terwujudnya kelestarian dan perkembangan kebudayaaan daerah

Meningkatkan Kinerja Aparatur

-Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya dan mengembangkan kebudayaan daerah

-jumlah pengunjung penyelenggaraan festifal seni dan budaya.

- Meningkatnya

efektifitas dan efisiensi pengelolaan administrasi umum dan keuangan

Menumbuhkembang-kan nilai budaya lokal daerah untuk mengantisipasi pengaruh globalisasi yang negative.

- Mengoptimalkan penggunaan system informasi dalam rangka dukungan pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian

- Mengoptimalkan fungsi pengembangan pegawai guna memenuhi kebutuhan SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan bagi para pegawai

Peningkatan atraksi seni dan budaya diberbagai daerah.

- Peningkatan Pelayanan Kepegawaian

- Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan

- Pelaksanaan Pelatihan



- Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Sarana dan Prasarana Kantor

- Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan administrasi keuangan ,pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja.

- Mengoptimalkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

- Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana bagi para pegawai

- Pengadaan Sarana perkantoran sesuai kebutuhan

- Pemeliharaan Sarana Perkantoran

- Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Misi II: Pengembangan Potensi Obyek dan daya tarik wisata.

TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN

Berkembangnya daya tarik dan destinasi wisata

- Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan destinasi wisata

Melakukan pengembangan kepariwisataan berdasarkan trend pasar wisata global dengan tetap berdasarkan pada nilai budaya lokal

Peningkatan Pemasaran dan promosi Wisata melalui berbagai media serta keikutsertaan di even-even di dalam maupun di luar Daerah.



BAB V RENCANA DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka mengimplementasikan visi, misi, yang dioperasionalkan melalui strategi dan kebijakan sebagaimana terurai pada bab sebelumnya, maka dalam lima tahun ke depan berdasarkan urusan dan Indikator Kinerja pelayanan SKPD, maka Indikitor Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada urusan wajib yakni Kebudayaan, meliputi : 1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 2. Jumlah Pengunjung Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya 3. Jumlah Benda Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

Adapun untuk urusan pilihan yakni Pariwisata, indikator kinerja yang ditetapkan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng meliputi : 1. Presentase Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik dan Mancanegara 2. Presentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB 3. Presentase kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Maka Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan yang selanjutnya dijabarkan dalam program tahunan, adalah program yang direncanakan dengan kewenangan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng yang terdiri dari : 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Keragaman dan Kekayaan Budaya.

- Pelestarian dan Aktualisasi adat budaya daerah - Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan

peninggalan bawah air - Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah - Pembangunan Gedung Kesenian

2. Program pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata - Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan luar negeri - Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata - Pengembangan objek wisata baru - Kegiatan pengembangan zona kreatif bagi insan kreatif - Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata - Pemantauan dan evaluasi objek wisata pada waktu tertentu

3. Program Pelayanan Perkantoran - Penyediaan layanan kebersihan Kantor - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik



- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan bahan logistik kantor - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya. - Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

4. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur - Pengadaan perlengkapan gedung kantor - Pengadaan peralatan gedung kantor - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas - Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor

5. Program peningkatan profesionalisme aparatur - Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Selanjutnya untuk kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif masing-masing program tersebut di atas di jabarkan pada tabel 5.1 berikut.



Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.

2 3 6 8 10 12 14 16 18

-

Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya

PROGRAM PENGELOLA-AN dan PENGEMBANGAN KERAGAM-AN dan KEKAYAAN BUDAYA

CAKUPAN KERAGAMAN danKEKAYAAN BUDAYA YANGDILESTARIK-AN danDIKEMBANG-KAN

627,022,000 1,288,720,000 2,120,000,000 2,000,000,000 2,370,000,000 3,070,000,000 11,475,742,000

Pelestarian/ Aktua l i sas i AdatBudaya daerah

Jumlah Peles tarian/ Aktua l isas i Adat Budaya

12 Paket 12 Paket 210,000,000 9 Paket 149,500,000 10 Paket 170,000,000 12 Paket 230,000,000 14 Paket 270,000,000 15 Paket 300,000,000 72 Paket 1,329,500,000

Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peningga lan Sejarah Purbaka la , Museum danPeningga lan Bawah Air

Jumlah Peninggalan dan Pengembangan Peninggalan Sejarah Purbaka la, Museum danPeninggalan Bawah Ai r

29 Paket 2 Paket 115,022,000 1 Paket 450,000,000 2 Paket 500,000,000 4 Paket 750,000,000 4 Paket 1,000,000,000 7 Paket 1,500,000,000 20 Paket 4,315,022,000

-

Jumlah BendaSitus dan KawasanCagar Budayayang dilestarikan

Pengembangan Kesenian danKebudayan Daerah

Jumlah Pelaksanaan Pesta Rakyatdan EventKesenian

302,000,000 342,420,000 300,000,000 320,000,000 350,000,000 370,000,000 1,984,420,000

Pelaks anaan Festiva l BudayaDaerah

Jumlah Pelaksanaan Festiva l BudayaDaerah

- 1 Paket 346,800,000 2 Paket 650,000,000 2 Paket 700,000,000 2 Paket 750,000,000 3 Paket 900,000,000 10 Paket 3,346,800,000

Kegiatan Pembangunan Gedung Kesenian Daerah

Jumlah GedungKesenian Daerah - - 1 Paket 500,000,000 - - - 1 Paket 500,000,000

SASARAN INDIKATOR SASARANINDIKATOR

TUJUANTUJUAN

Jumlah Pengunjung Penyelengga-raan Festival Seni dan Budaya

PROGRAM DAN

KEGIATANKOD

E

26.87

Target Target

7

-

Target

13

Target

15

-

9

2 Pesta Rakyat, 8

Event Kesenian

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFDINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KAB. SOPPENG

Target

17

26.87

11 Pesta Rakyat, 48

Event Kesenian

2 Pesta Rakyat, 8

Event Kesenian

2 Pes ta Rakyat, 8

Event Kes enian

2 Pes ta Rakyat, 8

Event Kesenian

Target

11

23.88

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANA-AN

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA

PROGRAM (Outcome) dan

KEGIATAN (Output)

Tabel 5.1

MENINGKAT-NYA KESADAR- AN MASYARAKAT

UNTUK MELESTARI-KAN

BUDAYA dan MENGEMBANGKAN KEBUDAYAAN

DAERAH

JUMLAH KEGIATAN

PELESTARIAN BUDAYA

TER-WUJUDNYA KELESTARIAN

dan PER-KEMBANG-AN KEBUDAYA-AN

DAERAH

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

1

KEBUDAYAAN

14.93

1 Pesta Rakyat, 8

Event Kesenian

4

-

- -

25.37

-

22.39

-

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Pes ta Rakyat, 8

Event Kes enian

-

-

Target

5

17.91 19.40

2 Pes ta Rakyat, 8

Event Kesenian




2 3 6 8 10 12 14 16 18

-

Jumlah Kunjungan Wis atawan Domes tik danMancanegara

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI dan PEMASARAN PARIWISATA

JUMLAH WISATAWAN

738,666,000 1,444,800,000 1,445,000,000 3,015,000,000 1,590,000,000 1,650,000,000 6,150,000,000

Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara

Jumlah Event Promosi

3 Paket 2 Paket 86,900,000 2 Paket 61,000,000 2 Paket 65,000,000 3 Paket 90,000,000 3 Paket 95,000,000 4 Paket 120,000,000 4 Paket 120,000,000

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manus ia dan Profes ional i sme Bidang Pariwisata

Jumlah Duta Wisata yang Terlatih

10 Orang 20 Orang 110,900,000 20 Orang 78,800,000 20 Orang 85,000,000 20 Orang 90,000,000 20 Orang 95,000,000 20 Orang 100,000,000 20 Orang 100,000,000

-

Presentase Kontribus i Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Kegiatan Pengembangan Zona Kreati f bagi insan Kreati f

Jumlah Lokas i Zona Kreati f

- - - 2 Lokas i 55,000,000 2 Lokas i 60,000,000 3 Lokas i 75,000,000 3 Lokas i 80,000,000 3 Lokas i 90,000,000 3 Lokas i 90,000,000

Kegiatan Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipel ihara

3 Objek 4 Objek 427,296,000 6 Objek 155,000,000 5 Objek 135,000,000 5 Objek 140,000,000 6 Objek 155,000,000 6 Objek 165,000,000 6 Objek 165,000,000

Kegiatan Pengembangan Objek Wisata Baru

Jumlah Penemuan Objek Wisata Baru

- - - - - - - 1 Objek 1,500,000,000 - - - - 1 Objek 1,500,000,000

Kegiatan Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan

3 Objek - - 1 Objek 1,000,000,000 1 Objek 1,000,000,000 1 Objek 1,000,000,000 1 Objek 1,000,000,000 1 Objek 1,000,000,000 4 Objek 4,000,000,000

Kegiatan Pemantauan dan Eva luas i objek wisata pada waktu tertentu

Jumlah Objek wisata yang dipantau dan dieva luas i


2018 2019 2020 2021

Target Target Target

Presentase Kontribus i Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

185,180 192,776

4 51

PARIWISATA

-

BERKEMBANG-NYA DAYA TARIK dan DESTINASI

WISATA

PRESENTASE JUMLAH

KUNJUNGAN WISATA

MENINGKATNYA

KUALITAS DAYA TARIK

WISATA DAN DESTINASI

WISATA

7

211,100

9

201,300

11

PROGRAM DAN

KEGIATAN



KEGIATAN (Output)

Target

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPDTUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARANINDIKATOR SASARAN KO

DE

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

2016

Target

2017

Target Target

1715

221,920

13

234,126 248,200 248,200




2 3 4 6 7 10 12 14 16 18

Program Pelayanan Perkantoran

Presentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu

100% 1,727,375,000 1,242,892,500 1,375,600,000 1,685,200,000 1,932,500,000 2,294,600,000 10,258,167,500

Penyediaan Jasa Komunikas i , Sumber Daya Ai r dan Li s trik

Jumlah Pembayaran Jas a Komunikas i , Sumber Daya Ai r dan Li strik

48 ka l i 48 Ka l i 78,400,000 48 Kal i 82,320,000 48 Kal i 85,000,000 48 Kal i 87,000,000 60 Kal i 95,000,000 60 Kal i 97,000,000 60 Kal i 524,720,000

Penyediaan Jasa Pemel iharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operas iona l

Jumlah STNK Kendaraan Dinas /Operas iona l

6 buah 6 Buah 3,500,000 6 Buah 3,960,500 8 Buah 4,000,000 10 Buah 6,000,000 10 Buah 6,500,000 12 Buah 9,000,000 12 Buah 32,960,500

Penyediaan Layanan Kebers ihan

Jumlah Petugas Kebers ihan dan Jumlah Jenis Pera latan Kebers ihan

2 orang, 8 jenis

28,800,000 22,392,000 24,000,000 28,000,000 34,000,000 37,000,000 174,192,000

Penyediaan Komponen Ins ta las i Lis trik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Jenis Alat Li s trik/Penerangan bangunan

6 jenis 6 Jenis 2,500,000 6 Jenis 2,500,000 8 Jenis 3,000,000 8 Jenis 3,200,000 10 Jenis 4,000,000 10 Jenis 4,200,000 48 Jenis 19,400,000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Terbi tan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12 terbi tan

12 Terbi tan 6,000,000 12 Terbitan 6,000,000 14 Terbi tan 7,500,000 14 Terbitan 8,500,000 18 Terbitan 10,000,000 20 Terbitan 14,000,000 20 Terbi tan 52,000,000

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah Pengis ian Tabung gas

12 ka l i 12 Ka l i 1,800,000 12 Kal i 1,920,000 12 Kal i 2,100,000 12 Kal i 2,500,000 12 Kal i 3,000,000 12 Kal i 3,400,000 72 Kal i 14,720,000

Rapat-rapat Koordinas i dan Konsultas i dalam dan luar Daerah serta Kedinasan la innya

Jumlah rapat-rapat Koordinas i dan Konsul tas i

500 ka l i 800 Kal i 604,375,000 600 Kal i 215,000,000 600 Kal i 250,000,000 750 Kal i 350,000,000 780 Kal i 380,000,000 820 Kal i 430,000,000 4350 Kal i 2,229,375,000

Peningkatan Pelayanan Adminis tras i Perkantoran

Jumlah paket Pelayanan Perkantoran

5 paket 5 Paket 1,002,000,000 5 Paket 908,800,000 7 Paket 1,000,000,000 7 Paket 1,200,000,000 8 Paket 1,400,000,000 10 Paket 1,700,000,000 10 Paket 7,210,800,000

3 orang, 20 jenis

Target

100%

3 orang, 23 jenis

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD

Target

100%

3 orang, 86 jenis

13 15 17

Target

100%

2020 2021

2 orang, 10 jenis

Target Target

2019

100%

2 orang, 15 jenis

9 11

100%100%

Target Target

100%

7

RUTIN (NON URUSAN)

INDIKATOR TUJUAN

SASARANPROGRAM

DAN KEGIATAN

1

INDIKATOR SASARAN KO

DE

2 orang, 10 jenis

2016 2017 2018INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM

(Outcome) dan KEGIATAN (Output)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

5

2 orang, 8 jenis

TUJUAN




2 3 4 6 8 10 12 14 16 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran

100% 209,055,000 131,087,500 233,500,000 320,000,000 396,000,000 477,000,000 1,766,642,500

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Perlengkapan Kantor yang diadakan

3 jenis - - - - 8 Jenis 70,000,000 10 Jenis 120,000,000 10 Jenis 180,000,000 12 Jenis 250,000,000 ##### Jenis 620,000,000

Pengadaan Perala tan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Peralatan Kantor yang diadakan


Pemel iharan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operas iona l

Jumlah Kendaraan Dinas/Operas ional yang dipel ihara

6 uni t 6 Unit 138,000,000 6 Unit 83,000,000 7 Unit 120,000,000 8 Unit 140,000,000 8 Unit 145,000,000 8 Unit 150,000,000 8 Unit 776,000,000

Pemel iharaan Rutin/berkala Perala tan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor Yang Dipel ihara


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Presentase ASN Berkinerja Baik

100% 15,000,000 50,000,000 70,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 435,000,000

Bimbi ngan Teknis Implementas i Peraturan Perundang-undangan

Meningkatnya Pengetahuan/ Keterampi lan ASN

5 ASN 5 ASN 15,000,000 20 ASN 50,000,000 20 ASN 70,000,000 25 ASN 80,000,000 25 ASN 100,000,000 27 ASN 120,000,000 27 ASN 435,000,000

Program Capaian Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Presentase Penyelesaian Laporan Tepat Waktu

100% 8,207,000 - 12,500,000 15,000,000 18,000,000 22,000,000 75,707,000

Penyusunan Laporan Capa ian Ki nerja dan Ikhtis ar Rea l isas i Kinerja SKPD

Jumlah Laporan yang dibuat

7 jenis 7 Jenis 5,760,000 7 Jenis - 7 Jenis 8,000,000 7 Jenis 9,000,000 7 Jenis 10,000,000 7 Jenis 12,000,000 42 Jenis 44,760,000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah Laporan yang dibuat

3 jenis 3 Jenis 2,447,000 3 Jenis - 3 Jenis 4,500,000 3 Jenis 6,000,000 3 Jenis 8,000,000 3 Jenis 10,000,000 18 Jenis 30,947,000

100%

100% 100%

100%

100%

100%

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA PROGRAM

(Outcome) dan KEGIATAN (Output)

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN

AWAL PE-REN-

CANA-AN Target

100%

100%

15 17

Target

9

Target

11

Target

13

Target Target

5

100%

7

Target

100%

1

RUTIN (NON URUSAN)

100% 0% 100% 100% 100% 100%

100% 100%

100%

100% 100%

2016 2017 2018 2019 2020 2021KONDISI KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA SKPD

TUJUANINDIKATOR

TUJUANSA

SARA

N

INDIKATOR SASARAN KO

DE PROGRAM

DAN KEGIATAN







BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dari Pogram dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kewenangan

SKPD Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Soppeng sebagaiman yang telah

diuraikan dalam Renstra ini pada kurung waktu Lima Tahun pada Sektor Kebudayaan

dan Pariwisata yang merupakan penjabaran dari RPJMD 2016- 2021 .

Demikian juga Visi dan Misi SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

“Terwujudnya Kabupaten Soppeng Sebagai Salah Satu Daerah Tujuan Wisata di Provinsi

Sulawesi Selatan Yang melayani dan lebih baik Tahun 2015” , merupakan penjabaran

dari Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng yaitu “Pemerintahan yang

Melayani dan Lebih Baik”. Visi ini memiliki substansi pokok yaitu :

1. Pemerintahan adalah menggunakan kewenangan, ekonomi, politik, dan

administrasi guna mengelola urusan yang menjadi kewenangannya. Karena pada

hakekatnya kehadiran pemerintahan adalah untuk melayani rakyatnya.

2. Melayani dimaksudkan untuk mendahulukan kepentingan umum, mempermudah

urusan rakyat, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan rakyat untuk lebih

baik.

3. Lebih baik dimaksudkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dengan prinsip

partisipasi aktif, transparansi, responsif, musyawarah mufakat, berkeadilan, efektif

dan ekonomis serta akuntabilitas.

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut, maka Misi Pembangunan

Daerah Kabupaten Soppeng 2016-2021 memiliki 7 tekad pemerintahan melayani dan 2

tekad menjadikan Soppeng lebih baik adalah :

7 Tekad Pemerintahan yang melayani:

1. memantapkan arah kebijakan pertanian yang melayani dan pro petani

2. mewujudkan pendidikan unggul (lebih baik) dan murah serta berkeadilan bagi

semua warga

3. menjadikan kabupaten soppeng yang lebih baik dalam pelayanan publik

4. menata kepariwisataan dan sistem transportasi yang baik dan nyaman

5. menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih bebas korupsi

6. menjamin ketersediaan sistem pelayanan kesehatan unggul (lebih baik) dan

murah



7. mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan

perempuan dalam pembangunan.

Dan 2 tekad menjadikan Soppeng lebih baik:

1. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai pilar utama pembangunan sulawesi

selatan

2. Menjadikan Kabupaten Soppeng sebagai daerah yang nyaman dan terdepan

dalam investasi

Berdasarkan Program dan Kegiatan SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Soppeng, maka indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD adalah :

1. Sektor Kebudayaan Meliputi :

- Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya.

- Jumlah pengunjung Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya.

- Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Lestarikan.

2. Sektor Pariwisata Meliputi :

- Persentase Pertumbuhan objek Wisata

- Presentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

- Presentase Konstribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD.

Adapun Penjabaran Indikator Kinerja yang dimaksud dapat dilihat pada

Tabel 6.1 berikut.



Tabel 6.1

Target Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2016-2021

No Tujuan Indikator kinerja

Kondisi awal

RPJMD (2015)

Target Kinerja

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Meningkatnya daya tarik pariwisata dan daya tarik keunikan daerah

Tingkat kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara terhadap destinasi wisata

NA 70% 72% 74% 76% 78% 80%

2 Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

-30,86% 4,10% 4,42% 4,87% 5,13% 5,50% 6,01%

No Sasaran Indikator kinerja

Kondisi awal

RPJMD (2015)

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1

Meningkatnya apresiasi kebudayaan dan ketahanan budaya daerah dalam menghadapi dinamika kebudayaan global

Jumlah situs cagar budaya kabupaten yang terdaftar sebagai situs cagar budaya

nasional

29 30 31 32 33 34 34



Dari tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa target capaian kinerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng dalam Tahun 2016-2021 yang

mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

1. Tingkat kepuasan wisatawan domestik dan mancanegara terhadap destinasi

wisata

2. Presentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

3. Jumlah situs cagar budaya kabupaten yang terdaftar sebagai situs cagar budaya

nasional



Tabel 6.2

Target capaian kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Soppeng Tahun 2016-2021

No. INDIKATOR

KONDISI AWAL

PERIODE RENSTRA

TARGET KINERJA TAHUN KE- KONDISI AKHIR

PERIODE RENSTRA

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1. 2.

Tujuan - Jumlah kegiatan pelestarian dan

pengembangan budaya

- Jumlah destinasi wisata yang

dikembangkan - % Aparatur yang berkinerja

sangat baik Sasaran - Jumlah Penyelenggaraan festival

seni dan budaya - Jumlah Pengunjung

penyelenggaraan festival seni dan budaya

- Jumlah situs dan kawasan cagar

budaya yang dilestarikan - Jumlah kunjungan wisatawan

domestik dan mancanegara - % kontribusi sektor pariwisata

terhadap PDRB - % kontribusi sektor pariwisata

terhadap PAD

- Persentase Kepuasan Pegawai terhadap Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan

- Persentase Sarana dan Prasarana

Kantor dalam Kondisi Baik

10

3 NA 10 kali 10000 org 29 buah 168.250 domestik 350 mancanegara 1.70% 1.24%

-

-

10

3 - 10 kali 10000 org

29 buah

200.000 domestik 500 mancanegara 1.70% 1.24%

-

-

10

3 100 10 kali 12000 org

30 buah

250.000domestik 600 mancanegara 1.80% 1.42% 100 100

11

3 100 11 kali 13000 org

31 buah

300.000 domestik 700 mancanegara 1.90% 1.60% 100 100

12

4 100 12 kali 15000 org

32 buah


13

4 100 13 kali 16000 org

33 buah


14

4 100 14 kali 17000 org

34

buah 500.000 domestik 1000 mancanegara 2.20% 2.14% 100 100

14

4 100 14 kali 17000 org

34 buah




BAB VII P E N U T U P

Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( Renstra SKPD ) Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Soppeng yang dibuat ini merupakan dokumen

Formal yang memiliki keterkaitan dengan RPJP dan RPJM yang bersifat umum.

Disamping itu Renstra ini disusun guna memenuhi ketentuan Menteri Dalam Negeri No.

54 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,

sehingga Pembangunan yang dilaksanakan di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu

dapat terlaksana.

Demikian Renstra SKPD ini dibuat dengan harapan dapat dijadikan Pedoman

dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan yang menjadi kewenangan sesuai

yang direncanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Watansoppeng, 26 Oktober 2016 KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

H. ANDI UNRU MAPPAJANCI, SH Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19600423 198803 1 003


2 3 6 8 10 12 14 16 18

-

Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik danMancanegara

PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI dan PEMASARAN PARIWISATA

JUMLAH WISATAWAN

738,666,000 1,444,800,000 1,445,000,000 3,015,000,000 1,590,000,000 1,650,000,000 6,150,000,000

Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara didalam dan diluar negeri

Jumlah Event Promosi

3 Paket 2 Paket 86,900,000 2 Paket 61,000,000 2 Paket 65,000,000 3 Paket 90,000,000 3 Paket 95,000,000 4 Paket 120,000,000 4 Paket 120,000,000

Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Profesionalisme Bidang Pariwisata

Jumlah Duta Wisata yang Terlatih

10 Orang 20 Orang 110,900,000 20 Orang 78,800,000 20 Orang 85,000,000 20 Orang 90,000,000 20 Orang 95,000,000 20 Orang 100,000,000 20 Orang 100,000,000

-

Presentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD

Pengembangan Zona Kreatif bagi insan Kreatif

Jumlah Lokasi Zona Kreatif

- - - 2 Lokasi 55,000,000 2 Lokasi 60,000,000 3 Lokasi 75,000,000 3 Lokasi 80,000,000 3 Lokasi 90,000,000 3 Lokasi 90,000,000

Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan

Jumlah Objek Wisata Unggulan yang dipelihara


Pengembangan Objek Wisata Baru

Jumlah Penemuan Objek Wisata Baru

- - - - - - - 1 Objek 1,500,000,000 - - - - 1 Objek 1,500,000,000

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Jumlah objek yang dikelola dan dikembangkan

3 Objek - - 1 Objek 1,000,000,000 1 Objek 1,000,000,000 1 Objek 1,000,000,000 1 Objek 1,000,000,000 1 Objek 1,000,000,000 4 Objek 4,000,000,000

Pemantauan dan Evaluasi objek wisata pada waktu tertentu

Jumlah Objek wisata yang dipantau dan dievaluasi


2018 2019 2020 2021

Target Target Target

Presentase Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB

185,180 192,776

4 51

PARIWISATA

-

BERKEMBANG-NYA DAYA TARIK dan DESTINASI

WISATA

PRESENTASE JUMLAH

KUNJUNGAN WISATA

MENINGKATNYA KUALITAS DAYA TARIK WISATA DAN

DESTINASI WISATA

7

211,100

9

201,300

11

PROGRAM DAN

KEGIATAN



KEGIATAN (Output)

Target

KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA

SKPDTUJUAN

INDIKATOR TUJUAN

SASARANINDIKATOR SASARAN KO

DE

DATA CAPAIAN

PADA TAHUN AWAL

PERENCANAAN

2016

Target

2017

Target Target

1715

221,920

13

234,126 248,200 248,200

Documents

KATA PENGANTAR · 2017-10-26 · PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Sesuai amanat Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan ... Pariw isata Kabupate n Soppeng Tahun