97
D Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan 2012 49 KATA PENGANTAR Puji serta Syukur Terpanjat Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberi Berkah serta Ridho-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Rencana Kerja 2013 dapat terselesaikan. Sejalan dengan penerapan sistem otonomi daerah maka pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan mengalami pergeseran pendekatan yang semula berorientasi pada produksi dan penyeragaman program dari pusat yang sering bersifat top-down menuju paradigma baru yang menekankan pada pembangunan faktor manusia yang bersifat bottom-up. Pembangunan pertanian merupakan pilar dari pembangunan nasional mengingat lebih dari 50% penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai petani sedangkan lapangan usaha yang terserap di sektor Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan mencapai 20,66% dibawah penyerapan industri pengolahan yaitu mencapai 27,08%. Kualitas petani menentukan hasil pembangunan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan petani merupakan salah satu tujuan dari pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Selain itu, sektor pertanian Kabupaten Bandung memberikan kontribusi ketiga terbesar PDRB, yakni sebesar 7,36% terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2009. Untuk mempertahankan dan meningkatkan produktivitas kinerja pembangunan pertanian perlu adanya peningkatan kualitas sumberdaya manusia sector pertanian serta dukungan sarana prasarana infrastruktur pertanian, berupa jaringan irigasi dan sarana produksi. Mengingat hal tersebut di atas, maka Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung pada Tahun 2013 mengajukan beberapa usulan kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan pedesaan di wilayah Kabupaten Bandung berbasis pertanian dalam satuan “Rencana Kerja Tahun 2013. Penyusunan Rencana Kerja dalam proses pembangunan sektor pertanian merupakan suatu keharusan agar tujuan pembangunan pertanian dapat dicapai dengan sempurna Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini merupakan tindak lanjut dari Renstra (Rencana Strategis) SKPD periode 2011-2015 sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bandung dan merupakan arah atau pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan pada tahun 2012. Rencana Kerja (Renja) 2013 ditujukan untuk mengkonsolidasikan kerjasama dan kemitraan dari semua aktor-aktor ekonomi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sektor agribisnis dan pembangunan lingkungan beserta semua pemangku kepentingan di sektor ini. Lebih lanjut, rencana kerja 2013 diwarnai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk agribisnis,

KATA PENGANTAR 14 JADI.pdf · produksi, informasi dan teknologi, subsistem usahatani, yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan, subsistem agribisnis pengolahan,

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

D D

ina

s P

ert

an

ian

, Perk

ebu

na

n,

da

n K

eh

uta

na

n 2

01

2

49

KATA PENGANTAR

Puji serta Syukur Terpanjat Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang

telah memberi Berkah serta Ridho-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan

Rencana Kerja 2013 dapat terselesaikan.

Sejalan dengan penerapan sistem otonomi daerah maka pembangunan

pertanian, perkebunan dan kehutanan mengalami pergeseran pendekatan yang

semula berorientasi pada produksi dan penyeragaman program dari pusat yang

sering bersifat top-down menuju paradigma baru yang menekankan pada

pembangunan faktor manusia yang bersifat bottom-up.

Pembangunan pertanian merupakan pilar dari pembangunan nasional

mengingat lebih dari 50% penduduk Indonesia bermatapencaharian sebagai

petani sedangkan lapangan usaha yang terserap di sektor Pertanian, Perkebunan

dan Kehutanan mencapai 20,66% dibawah penyerapan industri pengolahan yaitu

mencapai 27,08%. Kualitas petani menentukan hasil pembangunan pertanian

untuk meningkatkan kesejahteraan petani merupakan salah satu tujuan dari

pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Selain itu, sektor pertanian

Kabupaten Bandung memberikan kontribusi ketiga terbesar PDRB, yakni sebesar

7,36% terhadap PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2009. Untuk mempertahankan

dan meningkatkan produktivitas kinerja pembangunan pertanian perlu adanya

peningkatan kualitas sumberdaya manusia sector pertanian serta dukungan

sarana prasarana infrastruktur pertanian, berupa jaringan irigasi dan sarana

produksi.

Mengingat hal tersebut di atas, maka Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Bandung pada Tahun 2013 mengajukan beberapa usulan

kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan pedesaan di wilayah Kabupaten

Bandung berbasis pertanian dalam satuan “Rencana Kerja Tahun 2013”.

Penyusunan Rencana Kerja dalam proses pembangunan sektor pertanian

merupakan suatu keharusan agar tujuan pembangunan pertanian dapat dicapai

dengan sempurna Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Bandung Tahun 2013 ini merupakan tindak lanjut dari Renstra

(Rencana Strategis) SKPD periode 2011-2015 sebagai penjabaran dari RPJMD

Kabupaten Bandung dan merupakan arah atau pedoman pelaksanaan

pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan pada tahun 2012.

Rencana Kerja (Renja) 2013 ditujukan untuk mengkonsolidasikan kerjasama dan

kemitraan dari semua aktor-aktor ekonomi yang terlibat secara langsung atau

tidak langsung dalam sektor agribisnis dan pembangunan lingkungan beserta

semua pemangku kepentingan di sektor ini. Lebih lanjut, rencana kerja 2013

diwarnai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk agribisnis,

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

50

kelembagaan agribinis, dan struktur ekonomi pasar agribisnis, yang merupakan

identitas lokal serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar pertanian.

Semoga Rencana Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan ini

dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan referensi,

pedoman, evaluasi, penilaian, dan informasi mengenai kegiatan pada sub sektor

pertanian di Kabupaten Bandung Tahun 2013.

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

51

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL vi

BAB I. PENDAHULUAN

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Landasan Hukum

15

BAB II. GAMBARAN UMUM PEMBANGUNAN PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

15

2.1 Gambaran Umum 28

19

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi 32

21

2.3. Sumberdaya SKPD 24

BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 2011

25

3.1. Program dan Kegiatan Tahun 2011 56

25

3.2. Permasalahan dan Upaya Penanganan

27

3.3. Analisis Kinerja

28

3.3.1. 3.3.2. 57

Analisis Kinerja Ekonomi Sektor Pertanian Posisi Sektor Pertanian Kab. Bandung dalam Regional Jawa Barat 57

28

37

BAB IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN,INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

51

4.1. Rencana Program dan Kegiatan

51

4.1.1. 61 Rencana Program dan Kegiatan Propinsi Jawa Barat dan Nasional

51

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

52

4.1.2. Rencana Program dan Kegiatan Dinas pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan

52

4.2. Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran 57

4.2.1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 58

4.2.2. 4.2.3. 4.2.4.

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

58

63

64

4.2.5. 4.2.6. 4.2.7. 4.2.8.

Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan Program Peningkatan Potensi Sumber Daya Hutan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Hutan

65

68

69

70

4.2. Pembiayaan Kegiatan

71

BAB V. PENUTUP

72

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

53

DAFTAR TABEL

No. Uraian Halaman

2.1 Bentuk Penggunaan Lahan Pertanian Tahun 2010

19

3.1 Program dan Kegitan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun 2011

27

3.2 Pertumbuhan Nilai PDRB Sektoral Kabupaten Bandung (Trilyun Rupiah)

29

3.3 Pertumbuhan PDRB Subsektor dalam Pertanian (Trilyun Rupiah)

30

3.4

3.5

3.6

3.7

Realisasi Produksi Padi Palawija Kab. Bandung Tahun 2010 Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura (Ton) Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Sayuran Unggulan Kab. Bandung Tahun 2010 Pertumbuhan Produksi Subsektor Tanaman Hortikultura (Ton)

32

33

34

35

3.8 Pertumbuhan Produksi Perkebunan Kabupaten Bandung

36

3.9 Peranan Sektor dalam Ekonomi Regional (Persen)

39

3.10 Perbandingan Kinerja Tenaga Kerja Antar Sektor

40

3.11 Perbandinmgan Indeks Produksi Komoditas dalam Subsektor Tanaman Pangan dan Hortikultura

40

3.12 Kinerja Produksi Perkebunan di Kabupaten Bandung

44

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

54

3.13 Luas Areal, Laju Perubahan dan Produksi Tebangan Hutan

48

4.1 Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2012

55

4.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

57

4.3 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Ketahanan Pangan

60

4.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

63

4.5 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Penerapan Teknoligi Pertanian/Perkebunan

64

4.6 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

67

4.7 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

69

4.8 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

70

4.9 Sasaran dan Indikator Kinerja Program Perlindunangan dan Konservasi Hutan

71

4.10 Rencana Kebutuhan indikatif program dan kegiatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2012

72

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

55

DAFTAR GAMBAR

No. Uraian Halaman

1.1 3.1

Hubungan Antar Komponen Permasalahan Kuadran Pertumbuhan Ekonomi dan Nilai PDRB

4

42

3.2 Nilai LQ pada Komoditas Pangan dan Hortikultura

43

3.3 Kuadran pertumbuhan Ekonomni dan Nilai PDRB Tahun Dasar Komoditas Perkebunan

46

3.4 Nilai LQ pada Komoditas Perkebunan

47

3.5 Nilai LQ pada Komoditas Kehutanan

49

4.1 Kerangka Migrasi Strategi Pembangunan Sub Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Bandung

54

4.2 Kerangka Migrasi Strategi Pembangunan Sub-Sektor Kehutanan Kabupaten Bandung

55

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

56

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana kerja 2014 Dinas pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung merupakan periode ketiga dari Rencana Strategis Pembangunan Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan tahun 2011-2015. Seiring dengan RPJMD Kabupaten Bandung 2011-2015 dan Rencana strategis tersebut, tahapan keempat ditujukan untuk mematapkan kerjasama dan kemitraan dari semua aktor-aktor ekonomi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam sektor agribisnis dan pembangunan lingkungan beserta semua pemangku kepentingan di sektor ini. Lebih lanjut, rencana kerja 2014 diwarnai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk agribisnis, kelembagaan agribinis, dan struktur ekonomi pasar agribisnis, yang merupakan identitas lokal.

Penerapan perjanjian Free Trade dalam pembangunan ekonomi wilayah serta peluncuran target MDGs 2015 dalam upaya pengentasan kemiskinan, besar ataupun kecil, akan memberikan dampak terhadap arah kebijakan pembangunan di segala strata dan sektor sampai ke tingkat yang paling bawah, termasuk di dalamnya pembangunan pertanian di daerah. Disamping itu, perubahan struktur dan tuntutan kemasyarakatan akan produk yang berkualitas dan berwawasan lingkungan juga telah berimbas terhadap akuntabilitas arah pembangunan pertanian dan kehutanan. Pemerintah sebagai fasilitator, mediator, dan promoter dalam pembangunan pertanian berkewajiban dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, pengembangan agribisnis dituntut mampu beresolusi pada sistem dan manajemen produksi dalam rantai pasokan produk pertanian, sehingga menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki karakteristik:

1. Memanfaatkan potensi sumberdaya lokal, yang mencirikan produk

pertanian unggulan daerah;

2. Mampu berdaya saing secara global; dan

3. Green Products

Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor strategis yang harus

didukung keberlagsungannya sebagai faktor pendorong percepatan

pembangunan wilayah pedesaan dan juga merupakan sektor yang

memperkuat ketahanan pangan, sebagai bahan baku pengolahan untuk

agroindustri pedesaan, membuka kesempatan kerja dan perbaikan

pendapatan petani. Jika dilihat dari fungsi, sektor pertanian mempunyai

peranan penting dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung, yang

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

57

dibuktikan dengan kontribusinya terhadap perekonomian daerah sebesar

7,36-7,13% atau 3,013 Triliun pada tahun 2009 (BPS, 2009).

Menurut World Bank (2008), lima karakteristik yang harus dipenuhi

untuk pembangunan pertanian berkelanjutan dalam pembangunan wilayah

adalah (1) Established Preconditions; (2) Comprehensive; (3) Differentiated

dan kemitraan yang solid; (4) berkelanjutan, sinergitas antara ekonomi,

sosial, dan lingkungan; dan (5) Feasible dalam manajemen data,

penganggaran, program, kebijakan, dan dampak. Karakteristik tersebut

harus menjadi agenda khusus dari hirarki kepemerintahan. Dinas Pertanian,

Perkebunan, dan Kehutanan yang merupakan lembaga teknis di Kabupaten

Bandung telah menyusun strategi yang mampu mengkolaborasikan

partisipasi masyarakat tani lokal, hirarki pemerintahan, stakeholder

pendukung lainnya (seperti lembaga penelitian/ universitas sebagai

mediator dan fasilitator transfer teknologi, lembaga financial, dan lembaga

lainnya). Meningkatnya geliat usaha agribisnis dan berkembangnya

diferensiasi usaha berbasis agribisnis yang tersinergi dengan pembangunan

lingkungan menjadi salah satu arah kebijakan pembangunan yang secara

makro ekonomi dapat dilihat dari adanya peningkatan PDRB sektor

pertanian di Kabupaten Bandung.

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

58

Gambar 1 Kontribusi Sektor Pertanian dalam Pembangunan Wilayah

Menurut Abdul Ajid, D (2001), pembangunan pertanian merupakan

suatu rangkaian panjang dari perubahan atau peningkatan kapasitas, kualitas, profesionalitas, dan produktivitas faktor-faktor produksi pendukungnya, disertai dengan penataan dan pengembangan lingkungan fisik dan sosialnya sebagai manifestasi dari akumulasi dan aplikasi kemajuan ilmu dan teknologi, akumulasi modal serta organisasi dan manajemen. Dalam konteks pembangunan di Indonesia, pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan beberapa pencapaian utama yaitu (1) terwujudnya sistem pertanian berdayasaing; (2) tercapainya ketahanan pangan yang mandiri; dan (3) terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian. Pencapaian ketiga tujuan tersebut diharapkan dapat menghapus masyarakat pertanian dari lingkaran kemiskinan yang selama ini menjadi simpul kritis pembangunan nasional dan mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berdaya saing global berbasis sumberdaya lokal.

Di samping itu, dalam pembangunan pertanian proses industrialisasi serta berkembangnya sektor jasa telah mendorong perubahan sasaran

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

59

pembangunan pertanian dari sekedar dalam bentuk pertanian primer menjadi suatu sektor ekonomi modern dalam bentuk agribisnis. Sistem agribisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu yang berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi dan teknologi, subsistem usahatani, yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan, subsistem agribisnis pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang, yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis (Hafsah, 1999).

Pembangunan pertanian dalan konteks agribisnis, sesuai dengan arah pembangunan nasional jangka panjang 2005–2025 yang diorientasikan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian melalui perwujudan sistem pertanian industrial yang berdaya saing. Sistem pertanian industrial dicirikan oleh usaha pertanian bernilai tambah tinggi dan terintegrasi dalam satu relasi kemitraan sinergis dan adil dengan bertumpu pada sumberdaya nasional, kearifan lokal serta ilmu pengetahuan dan teknologi berwawasan lingkungan. Sistem pertanian industrial adalah sosok pertanian ideal yang merupakan keharusan agar usaha pertanian dapat bertahan hidup dan tumbuh berkembang secara berkelanjutan dalam tatanan lingkungan persaingan global yang makin ketat (Departemen Pertanian, 2005).

Sistem pertanian industrial harus memiliki karakteristik usaha tani yang bernilai tinggi melalui intensifikasi, diversifikasi, atau multi usaha intensif. Kabupaten Bandung sebagai salah satu sentra produksi pertanian Jawa Barat, regionalisasi pengembangan komoditas unggulan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pertanian dan mendorong investasi baru berdasarkan keunggulan komparatif wilayah. Oleh karena itu, efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dan perubahan struktur ekonomi tersebut ditujukan untuk mengembangkan komoditas unggulan bernilai tinggi (high value commodities).

Pembangunan pertanian yang dijadikan fokus kembali strategi pembangunan nasional sejak digulirkannya program revitalisasi pertanian tahun 2005, telah mendorong berbagai pihak menitikberatkan dan mengubah arah pembangunan pertanian menjadi pengembangan pertanian yang berbasis kompetitif dan komparatif. Menurut Dudung, A (2001), pembangunan pertanian merupakan suatu rangkaian panjang dari perubahan atau peningkatan kapasitas, kualitas, profesionalitas, dan produktivitas faktor-faktor produksi pendukungnya, disertai dengan penataan dan pengembangan lingkungan fisik dan sosialnya sebagai manifestasi dari akumulasi dan aplikasi kemajuan ilmu dan teknologi, akumulasi modal serta organisasi dan manajemen. Berlangsungnya proses industrialisasi serta berkembangnya sektor jasa mendorong perubahan

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

60

sasaran pembangunan pertanian dari sekedar dalam bentuk pertanian primer menjadi suatu sektor ekonomi modern dalam bentuk agribisnis.

Sistem agribisnis merupakan totalitas atau kesatuan kinerja agribisnis yang terdiri dari subsistem agribisnis hulu yang berupa kegiatan ekonomi input produksi, informasi dan teknologi, subsistem usahatani, yaitu kegiatan produksi pertanian primer tanaman dan hewan, subsistem agribisnis pengolahan, subsistem pemasaran, dan subsistem penunjang, yaitu dukungan sarana dan prasarana serta lingkungan yang kondusif bagi pengembangan agribisnis (Hafsah, 1999).

Sektor pertanian yang telah terabaikan sejak dicapainya masa keemasannya pada periode 1980-an ternyata tampaknya telah menjelma menjadi satu-satunya solusi yang paling rasional di dalam mengatasi permasalahan di dalam pembangunan nasional yang selama ini sangat bergantung pada sektor industri. Stagnasi yang dialami oleh sektor industri pada dua dekade terakhir ini, terutama pada tingkat penyerapan tenaga kerja yang cenderung semakin rendah, merupakan indikator kurang berhasilnya strategi pembangunan yang dianut selama ini. Selain itu, tingkat impor barang ekonomi, terutama pangan, juga merupakan sinyal yang menunjukkan ketimpangan kinerja dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kombinasi dari kedua kondisi ini adalah pangsa tingkat kemiskinan yang cenderung semakin besar antar waktu.

Mungkin telah tiba waktunya untuk kembali menyandarkan pertumbuhan ekonomi nasional kepada sektor pertanian. Telah banyak kajian yang dilakukan untuk mengidentifikasi peran sektor pertanian dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Ravallion and Datt (1996) dan Datt and Ravallion (1998) yang melakukan penelitian di negara-negara berkembang (least developing countries) menghasilkan beberapa temuan penting; (1) ternyata kinerja sektor primer (pertanian) secara signifikan memiki dampak terhadap laju kemiskinan, sementara sebaliknya untuk sektor sekunder (industri); (2) pertumbuhan ekonomi pedesaan ternyata dapat mereduksi tingkat kemiskinan di pedesaan dan juga di perkotaan, sementara pertumbuhan di perkotaan hanya akan mereduksi kemiskinan di perkotaan saja.

Selanjutnya Timmer (1997) yang meneliti hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di 35 negara berkembang menemukan bahwa meskipun produktivitas tenaga kerja di dalam sektor pertanian termasuk rendah namun secara konsisten dapat menjadi kontributor utama di dalam upaya pengentasan kemiskinan untuk keseluruhan sektor di dalam perekonomian. Delgado et.al. (1998) yang melakukan penelitian di beberapa negara miskin di Asia dan Afrika menunjukkan bahwa jika pendapatan nasional dapat didistribusikan secara

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

61

merata pada rumahtangga perdesaan dan pertanian maka akselerasi pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan.

Pada tingkat mikro, dikotomi paradigma pembangunan antara sektor pertanian dan industri tentunya sangat mewarnai dinamika perekonomian di Kabupaten Bandung. Sebagai kabupaten dengan PDRB sektor industri yang relatif sangat tinggi, tidaklah berlebihan jika Kabupaten Bandung merupakan salah satu wilayah yang menjadi tulang punggung perekonomian regional Jawa Barat. Dan tidaklah juga berlebihan bahwa fokus pengembangan wilayah lebih dititikberatkan pada sektor ini. Namun begitu, gejala-gejala stagnasi sektor industri telah mulai terlihat; dimana tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri memiliki kecenderungan semakin rendah seiring dengan semakin tingginya difusi teknologi manufaktur. Selanjutnya, keterkaitan yang semakin erat dengan pasar global menyebabkan sektor industri semakin memerlukan sumberdaya yang tidak bersifat lokal (tenaga kerja terdidik dan input produksi yang spesifik); dalam hal ini transfer sumberdaya dilakukan lintas regional yang berimplikasi pada terlewatinya peluang untuk menciptakan multiplier effect di tingkat regional.

Pengabaian atas kondisi-kondisi faktual tersebut diperkirakan akan memicu kembali berputarnya vicious circle, baik di tingkat mikro kabupaten maupun regional Jawa Barat dan nasional. Ketika sektor industri diperkirakan akan mengalami turbulensi sebagai hasil dari proses liberalisasi maka diperlukan paradigma baru dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Bandung yang dapat menjamin keberlangsungan pertumbuhan ekonomi wilayah dan sektoral. Seperti temuan yang telah banyak dihasilkan oleh kajian-kajian sebelumnya, sektor pertanian merupakan opsi yang paling rasional untuk digunakan sebagai motor pembangunan; tentunya dengan beragam kendala yang melingkupinya.

Dinas Pertanian Kabupaten Bandung merupakan Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) yang berperan dan berwenang dalam

pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Bandung. Seperti yang

telah dikemukakan sebelumnya, wewenang dan peran yang dimiliki oleh

Dinas tersebut tentunya akan mengalami perubahan yang cukup

signifikan mengingat bahwa pada waktu sekarang dan ke depan, tugas

pokok yang diemban akan semakin berat; dimana selain harus

menjamin keberlangsungan pertumbuhan sektor, serta juga sebagai

sektor yang diharapkan menjadi motor alternatif pertumbuhan ekonomi

wilayah.

Oleh karena itu, dibutuhkan suatu perencanaan strategis dalam

pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dalam konteks

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

62

pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung. Meskipun selama ini

perencanaan pembangunan selalu menghadapi dilema antara

penempatan prioritas pada pembangunan sektoral atau pembangunan

wilayah, namun pada paradigma baru ini perencanaan pembangunan

harus bersifat holistik. Jika sebelumnya pendekatan regional lebih

menitikberatkan pada daerah “mana” yang perlu mendapat prioritas

untuk dikembangkan, baru kemudian ditentukan sektor yang sesuai

untuk dikembangkan di masing-masing daerah dan pendekatan sektoral

selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor “apa” yang

perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan secara

keseluruhan, maka sekarang kedua pendekatan tersebut harus

bersinergi. Keunggulan wilayah dan suatu sektor sangat ditentukan oleh

derajat kesinergian kedua pendekatan tersebut. Peran berbagai sektor

di berbagai dareah inilah yang selanjutnya dibutuhkan untuk

memperoleh pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

1.2. Dasar Hukum Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Tahun 2014 pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung mempertimbangkan landasan hukum, sebagai berikut:

a. Landasan Idiil Pancasila

b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945

c. Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

63

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan

Penylenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4124

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004

tentang Rencana Kerja Pemerintah;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004

tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian

Negara/Lembaga;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah.

12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.

13. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

14. Kepmendagri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman

Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD).

15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan

Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK

95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

64

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang

Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di

Kabupaten Bandung.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 tentang

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunaan Daerah.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang

Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi

Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung.

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang

Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung.

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung.

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 11 tahun 2011 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015.

23. Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

Kehutanan No. 521.1/1600/prog/2011 tanggal 15 Desember 2011

tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015.

24. Rancangan RPKD Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun 2014.

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

65

1.3. Tujuan, Sasaran dan Keluaran

Penyusunan Rencana Kerja tahun 2014 bertujuan untuk menentukan pedoman dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian Tahun 2013 yang didasarkan pada Rencana Strategis Dinas 2011-2015 dan hasil evaluasi kegiatan tahun 2005-2010. Selanjutnya, Rencana Kerja juga bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk program pembangunan pertanian setiap tahunnya yang sangat diperlukan untuk perbaikan program tahun berikutnya.

Sasaran penyusunan Rencana Kerja ini adalah pengambil kebijakan di bidang pertanian khususnya pihak eksekutif dan legislatif, personil Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung, para petani, dan stakeholders yang terkait dengan bidang pertanian.

Keluaran yang diharapkan dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah tersusunnya Rencana pelaksanaan pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2014 sebagai arah atau pedoman pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian. Rencana Kerja disusun berdasarkan atas skala prioritas pengembangan komoditas dan kewilayahan yang disusun dalam program pembangunan pertanian dengan target dan sasaran yang terukur dan hasil

evaluasi pelaksanaan pembangunan 2005-2010.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2014 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai

berikut; Bab I : PENDAHULUAN mencakup justifikasi mengenai pentingnya

penyusunan rencana kerja. Selanjutnya dipaparkan pula kerangka pemikiran yang melandasi penyusunan ini dan landasan penyusunan renja. Kerangka pemikiran dan metode kajian juga terdapat di bab ini.

Bab II : EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN mencakup paparan mengenai kondisi internal, eksternal dan pemetaan wilayah basis produksi komoditas pertanian dan evaluasi program/kegiatan di tahun-tahun sebelumnya. Lebih lanjut, Bab ini menmuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dan perkiraan capaian

Establishment among

members to develop

agribusiness

agglomeration through

using local resources

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

66

tahun berjalan.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN memaparkan telaahan terhadap kebijakan nasional dan propinsi sebagaimana dimaksud yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan daerah propinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Lebih lanjut, bab ini juga memuat tujuan dan sasaran program dan kegiatan Tahun 2014.

Bab VI : PENUTUP

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

67

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2012

Kebijakan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2012 diarahkan untuk memenuhi tujuan dan sasaran pembangunan pertanian Kabupaten Bandung. Tujuan yang ingin dicapai dari program kerja Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun 2012 adalah:

a. Meningkatkan kesejahteraan petani

b. Meningkatkan keunggulan

c. Meningkatkan posisi tawar petani

d. Meningkatkan kesempatan kerja

e. Meningkatkan ketahanan pangan

f. Meningkatkan layanan kepada petani

g. Kelestarian sumberdaya

h. Memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah

Selama periode lima tahun ke depan (2010-2015), sasaran pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan diarahkan untuk membangun stabilitas pondasi pembangunan secara fisik maupun non fisik. Tahun 2012, sebagai tahun kedua dalam periode tersebut ditujukan untuk mengidentifikasi potensi, peluang pengembangan, maupun masalah dan tantangan, dan secara simultan menata ulang dan atau memperkuat infrastruktur pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam program kerja Tahun 2012 adalah:

a. Pengembangan manajemen data dan informasi pertanian,

perkebunan, dan kehutanan, melalui:

1) Tersusunnya profil pembangunan pertanian, perkebunan, dan

kehutanan;

2) Tersusunnya data pokok kondisi pertanian, perkebunan dan

kehutanan berupa kondisi perkembangan komoditas tanaman

pangan, hortikultura, dan perkebunan, perkembangan lahan

pertanian, dan kondisi sumberdaya manusia pertanian secara

berkala bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan;

3) Tersusunnya sasaran luas tanam, luas panen, produksi, dan

produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan

perkebunan;

4) Terbangunnya manajemen database berbasis komputerisasi;

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

68

5) Terbangunnya local areal network (LAN) pengelolaan database

pertanian;

6) Terbangunnya website Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

Kehutanan;

7) Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan pertanian,

perkebunan, dan kehutanan tahunan.

b. Meningkatnya wawasan, pengetahuan dan ketrampilan petani dan

pelaku agribisnis pertanian

c. Mendorong terbentuknya pola kemitraan usaha tani di daerah sentra

komoditas pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan, melalui

kegiatan forum kemitraan, temu usaha pelaku, dan

d. Meningkatnya hasil produksi, keragaman produksi dan konsumsi

pertanian

Pada Tahun 2012, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 177.320.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari hasil pengelolaan balai-balai benih. Sampai dengan bulan Desember 2012, realisasi pendapatan dari 3 balai benih/kebun bibit tersebut mencapai Rp. 177.985.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 100,38% dari target pendapatan yang ditetapkan atau peningkatan 0,38% serta bila dibandingkan dengan Tahun 2011 terdapat kenaikan Rp15.085.000,- (Lima Belas Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 9,26%.

Adapun perincian anggaran pendapatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten bandung dan realisasinya tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pertanian,

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun 2012

No SUMBER PENDAPATAN Target (Rp) Realisasi

(Rp) (%)

1 Balai Benih Padi Jelekong 115.785.000

115.785.000 100,00

2 Balai Benih Padi Solokanjeruk

40.110.000 40.775.000 101,66

3 Balai Benih Buah Batu 21.425.000 21.425.000 100,00

J u m l a h 177.320.000

177.985.000

100,38

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

69

3.1.1. Anggaran Belanja

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2012 mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp19.896.529.063,- (Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp4.621.660.309,- dan belanja langsung Rp15.274.868.754,-.

1. Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja tidak langsung merupakan alokasi belanja untuk membiayai gaji pegawai beserta tunjangannya. Pada tahun 2012, Dinas Pertanian mendapatkan alokasi BTL sebesar Rp4.621.660.309,- atau 23,22% dari total anggaran belanja. Dari target tersebut, terealisasi sebesar Rp4.464.268.774,- (Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau 96,59 persen. Tabel 3.2 Target dan realisasi Belanja Tidak Langsung

No Belanja Target (Rp) Realisasi

(Rp) (%)

1 Gaji dan Tunjangan 3.685.894.000

3.541.603.977

96,09

2 Tambahan Penghasilan PNS

935.766.309 922.664.797 98,60

J u m l a h 4.621.660.309

4.464.268.774

96,59

2. Belanja Langsung

Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai belanja langsung peningkatan kinerja aparatur dinas dan belanja langsung masyarakat. Pada tahun 2012, target anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.274.868.754,- dan terealisasi sebesar Rp14.518.356.830,- atau 95,05% dari target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari belanja langsung SKPD Rp886.312.161,- atau 95,27% dan belanja langsung urusan pilihan Rp13.632.044.669,- atau 95,03%. Berikut Rincian target dan realisasi pada belanja SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2012.

Ren

can

a K

erj

a 2

01

4

70

Tabel 3.2. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2012

No. URAIAN TARGET

TA.2012 (Rp) REALISASI

TA.2012 (Rp) %

SISA ANGGARAN

I. BELANJA SKPD 903.332.000 886.312.161 95,27 44.019.000

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

431.053.000 411.693.811 95,51 19.359.189

2. Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

432.355.000 407.974.800 94,36 24.380.200

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

24.265.000 23.984.550 98,84 280.450

4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan Keuangan

42.659.000 42.659.000 100,00 -

Belanja Langsung Pilihan

Anggaran belanja langsung pilihan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp14.344.536.754,- yang dialokasikan untuk membiayai sebanyak 6 program dan 20 kegiatan. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012 sebesar Rp12.474.591.849,-; Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kehutanan sebesar Rp1.310.920.000,-, dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau APBN 2012 sebesar Rp559.024.905,-. Total realisasi anggaran Belanja Langsung Pilihan sebesar Rp13.632.044.669,- dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp712.492.085,-. Perincian belanja dapat dilihat pada Tabel 3.3.

D D

ina

s P

ert

an

ian

, Perk

ebu

na

n,

da

n K

eh

uta

na

n 2

01

2

71

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Program Tahun 2012

Program dan Kegiatan Target

Anggaran (Rp)

Realisasi Anggaran

(Rp)

Prosentase (%)

Sisa Anggaran

(Rp) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 281.000.000 281.000.000 100,00 -

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pert./Perkebunan 5.124.466.905 4.904.117.730 95,70 220.349.175

1. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 404.000.000 403.301.000 99,83 699.000

2. Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian 402.000.000 393.882.500 97,98 8.117.500

3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman, Padi Palawija 1.401.875.000 1.388.322.325 99,03 13.552.675

4. Pengembangan Diversifikasi Tanaman 86.400.000 83.871.000 97,07 2.529.000

5. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 1.284.135.000 1.249.196.690 97,28 34.938.310

6. Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan 350.000.000 348.284.650 99,51 1.715.350

7. Penelitian dan Peng. Sumber daya Pertanian/Perkebunan 637.032.000 632.153.650 99,23 4.878.350

8. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan/Pertanian 559.024.905 405.105.915 72,47 153.918.990

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan. 1.034.300.000 1.027.442.650 99,34 6.857.350

1. Penelitian Dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan. 75.000.000 75.000.000 100,00 -

2. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/perkebunan Unggulan Daerah 625.000.000 620.991.450 99,36 4.008.550

3. Pembangunan Pusat-Pusat Penampungan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan 334.300.000 331.451.200 99,15 2.848.800

Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1.943.650.000 1.818.502.250 93,56 125.147.750

1. Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi Pert./Perkebunan 1.285.525.000 1.161.417.500 90,35 124.107.500

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan 658.125.000 657.084.750 99,84 1.040.250

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 2.162.700.000 2.111.288.150 97,62 51.411.850

1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 1.157.400.000 1.124.418.500 97,15 32.981.500

2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan 1.005.300.000 986.869.650 98,17 18.430.350

Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 300.000.000 297.422.050 98,17 2.577.950

1. Pengembangan hasil hutan non kayu 300.000.000 297.422.050 98,17 2.577.950

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 3.433.803.000 3.127.655.589 91,08 306.147.911

1. Pembuatan Benih/Bibit tanaman Kehutanan 230.000.000 216.369.250 94,07 13.630.750

2. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan GRLK 1.528.775.000 1.308.608.839 85,60 220.166.161

3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1.675.028.500 1.602.677.500 95,68 72.351.000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan 64.616.349 64.616.250 100,00 99

1. Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan 64.616.349 64.616.250 100,00 99

Renca

na K

erj

a 2

014

73

Evaluasi dan Analisis Kinerja Pelaksanaan Program/Kegiatan

2011

Secara menyeluruh pelaksanaan program/kegiatan tahun 2011

tidak mengalami hambatan atau kendala yang signifikan, namun masalah

yang harus dihadapi adalah merekayasa perubahan iklim yang cukup

signifikan. Masalah tersebut mempengaruhi adanya perubahan pola tanam

terutama tanaman-tanaman yang berkebutuhan air cukup tinggi, seperti

padi dan sayuran. Pola tanam cenderung bergeser 2 bulan. Berikut

rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan sampai dengan

tahun 2011.

Visi pembangunan dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

Kehutanan Kabupaten Bandung periode 2011-2015 adalah “Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agribisnis berkelanjutan

berbasis sumberdaya lokal menuju keunggulan bersaing global, maju,

mandiri, dan berwawasan lingkungan”.

Sejalan dengan visi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Kabupaten Bandung, pemahaman yang komprehensif atas kondisi aktual

sektor pertanian merupakan suatu komponen yang esensial dalam proses

implementasi rencana strategis pembangunan pertanian di Kabupaten

Bandung. Secara umum, pembangunan sektor pertanian diarahkan pada

upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pertanian

melalui perbaikan kinerja ekonomi di dalam sektor pertanian itu sendiri.

Kinerja dan perkembangan sektor pertanian di kabupaten Bandung

dapat dilihat melalui perkembangan indikator-indikator ekonomi yang

terdiri dari pangsa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor

pertanian relatif terhadap total PDRB Kabupaten Bandung, pangsa PDRB

subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan

relatif terhadap total PDRB sektor pertanian, tingkat penyerapan tenaga

kerja dan perkembangan volume produksi komoditas masing-masing

subsektor.

Berdasarkan nilai pertumbuhan nominal sektor pertanian rata-rata

memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB kabupaten sebesar

10 persen, sementara sektor industri pengolahan dan perdagangan

berkontribusi sebesar lebih dari 60 persen dalam pembentukan PDRB

kabupaten. Kondisi ini menunjukkan fenomena serupa dengan kondisi

sektor pertanian nasional, dimana struktur perekonomian telah mengalami

transformasi dari sektor pertanian ke sektor-sektor industri pengolahan.

Renca

na K

erj

a 2

014

74

Perkembangan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura)

perkebunan dan kehutanan dalam pembangunan daerah Kabupaten

Bandung khususnya di bidang perekonomian diantaranya dapat dilihat

melalui perkembangan indikator-indikator yang mengusungnya, seperti

kontribusinya dalam pembentukan PDRB, LPE, kesempatan kerja dan

perdagangan, disamping itu perkembangan sektor pertanian juga dapat

dilihat dari kontribusinya dalam pembangunan ekonomi, ketahanan

pangan, dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bandung.

Hasil pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian pada Tahun 2010 dan 2011, secara nyata memberikan konstribusi terhadap Produk Domestik Regional (PDRB) pada tahun 2001 mencapai Rp 3.452.210,59 juta bila dibandingkan dengan realisasi pencapaian PDRB sektor pertanian pada tahun 2010 sebesar Rp. 3.007.028,13 juta (berdasarkan harga berlaku).

Tabel 3.20. PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2011 dan 2012

Berdasarkan Harga Berlaku dan Konstan

No Lapangan Usaha Laju Pertumbuhan (%) Distribusi Persentase PDRB (%)

2010 2011 2012 2010 2011 2012

A1 Pertanian (Tan Bahan Makanan, Perkebunan dan Kehutanan)

1 Pertanian 6,66 5,38 5,23 7,37 7,33 7,88

2 Pertambangan dan Penggalian 4,87 3,00 0,00 1,30 1,27 1,20

3 Industri pengolahan 5,24 5,19 5,40 60,61 60,18 57,67

4 Listrik, Gas dan Air Bersih 5,32 8,21 12,53 1,82 1,86 1,67

5 Bangunan/Kontruksi 7,17 8,10 5,04 1,75 1,79 1,66

6 Perdagangan, Hotel dan Restoran 8,21 7,88 8,86 15,99 16,28 18,32

7 Pengangkutan dan Komunikasi 5,78 7,62 7,90 4,11 4,17 4,16

8 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 5,26 7,15 9,09 2,18 2,21 1,98

9 Jasa-jasa 5,6 6,99 5,05 4,86 4,91 5,46

PDRB 5,88 5,94 6,15 100 100 100 Sumber : Produk Domestik regional Bruto semesteran Kabupaten bandung 2012, BPS Kabupaten Bandung (Angka sangat Sementara).

PDRB sektor pertanian Kabupaten Bandung tahun 2012 mengalami

peningkatan dari tahun 2011 dan 2010 dan kontribusi PDRB Pertanian

terhadap PDRB Kabupaten Bandung sebesar 7,88 dan meningkat 0,55 bila

dibandingkan dengan Tahun 2011. Sampai saat ini, penyumbang terbesar

terhadap PDRB tahun 2011 (harga berlaku) sektor pertanian di Kabupaten

Bandung adalah produksi pertanian tanaman pangan, disusul oleh

produksi perkebunan, peternakan, perikanan dan terakhir produksi

kehutanan, dan PDRB Kabupaten Bandung juga dari tahun ke tahun terus

mengalami peningkatan dan Sektor Pertanian masih tetap menempati

posisi ketiga terbesar dibawah Sektor Industri Pengolahan serta Sektor

Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Renca

na K

erj

a 2

014

75

Sektor Pertanian dalam Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2012

Hasil Sensus Pertanian 2003 (BPS Kabupaten Bandung)

menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sumber

matapencaharian dari 535.120 Rumah Tangga atau 52,2 % dari total

jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Bandung sebesar 1.024.871, sisanya

47,8 % didominasi oleh kegiatan industri, buruh dan perdagangan.

Informasi ini menunjukkan peran dominan kegiatan pertanian dalam

struktur ekonomi rumah tangga pedesaan dan pertumbuhan perkonomian

daerah.

Sejalan dengan meningkatkan peran sektor pertanian terhadap

PDRB Kabupaten Bandung serta meningkatnya kinerja sektor pertanian

pada tahun 2011, yang ditandai dengan naiknya LPE sektor pertanian,

penting pula dilihat struktur mata pencaharian penduduk berdasarkan

lapangan usaha, dan berdasarkan data dari BPS (suseda 2008), sektor

pertanian mampu menyerap/menyediakan lapangan kerja bagi 20,66 %

penduduk Kabupaten Bandung. Selain berperan dalam memberikan

lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sektor pertanian pun terbukti relatif

paling tahan terhadap krisis dibandingkan dengan sektor lainnya.

535.120 489.751 Pertanian

52,2% Non-Pertanian

47,8%

Sumber Sensus Pertanian 2003

Gambar 3.3. Struktur Ekonomi Rumah Tangga Pertanian

Pengguna Lahan 285.916

Bukan Pengguna Lahan 3.793

Petani Pemilik Lahan 245.411

Pertanian Non-Pertanian

Renca

na K

erj

a 2

014

76

Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka sektor

pertanian masih sangatlah layak untuk lebih dikembangkan lagi menjadi

core bisnis di Kabupaten Bandung. Selain itu Sektor pertanian pun

merupakan sektor yang cukup stategis yang harus didukung

keberlangsungannya sebagai faktor pendorong paling utama dalam

percepatan pembangunan perdesaan.

Tabel 3.21 Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bandung 2006-2008 diatas usia

10 tahun dan Persentasenya pada tahun 2008.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan di bidang

pertanian adalah dengan mengamati konstribusi PDRB sub sector pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung yang ditandai dengan meningkat, menurun atau tetap sebagai hubungan timbal balik antara nilai PDRB dengan konstribusi kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan. Pada Tahun 2011 terjadi kondisi iklim yang ekstrem seigga curah hujan menjadi sangat sedikit juga masih terjadinya fluktuasi harga minyak mentah dunia dan bencana alam yang tak diduga-duga sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan ternyata LPE Kabupaten Bandung secara keseluruhan pada tahun 2007 sampai tahun 2011 terus mengalami peningkatan.

Tabel 3.22. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Tahun

2007-2012

Sektor Lapangan Usaha 2006 2007 2008 Persen Penduduk

PERTANIAN 697.709 268.273 239.004 20,66

NON-PERTANIAN 1.169.604 957.878 917.659

1. Pertambangan dan Penggalian *) *) *) *)

2. Industri 416.793 329.017 313.234 27,08

3. Listrik, Gas dan Air *) *) *) *)

4. Konstruksi *) *) *) *)

5. Perdagangan 300.656 239.246 225.667 19,51

6. Angkutan dan Komunikasi *) *) *) *)

7. Keuangan *) *) *) *)

8. Jasa 169.703 266.650 118.094 10,21

9. Lainnya 282.452 122.965 260.664 22,54

TOTAL 1.867.258 1.918.295 1.156.663 100 Sumber : BPS Kabupaten Bandung 2008,

Keterangan : *) data tidak tersedia.

Renca

na K

erj

a 2

014

77

No Tahun PDRB (juta Rupiah)

(atas dasar harga berlaku)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

1 2007 2.465.321,20 2,51

2 2008 2.728.755,88 3,97

3 2009 3.013.007,10 5,31

4 2010 3.471.661,92 5,88

5 2011 3.978.936,25 5,94

6 2012 6,15

Dalam perdagangan, baik lokal (regional/nasional) maupun ekspor,

sektor pertanian Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok

utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi maupun dataran rendah

bagi daerah perkotaan/konsumen potensial seperti : Jakarta, Bogor,

Tangerang dan Bekasi, serta pasar lokal baik di Kota Bandung, ataupun di

Kabupaten Bandung Barat serta pasar-pasar di Kabupaten Bandung

sendiri.

Untuk komoditas beras, sampai saat ini Kabupaten Bandung

memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang

Jakarta. Sedangkan pada komoditas sayuran, 50% produksi sayuran

Kabupaten Bandung dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya, 25% dijual ke

pasar Kota Bandung dan sisanya dijual ke pasar lokal di Kabupaten

Bandung dan Bandung Barat, khusus untuk komoditas kentang,

Kabupaten bandung merupakan penghasil produklsi tertinggi di Jawa

Barat, yaitu mencapai 70% dan sisanya sebesar 30% untuk tingkat

Nasional. Sedangkan sebagian dari komoditas Perkebunan (sepert teh,

kopi, cengkeh) dan Hortikultura (sayuran dan buah-buahan) baik yang

berasal dari perkebunan Negara, perkebunan besar swasta dan

perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian di ekspor.

Pendapatan Petani

Sesuai dengan AKU APBD kabupaten bandung tahun 2011,

pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pertanian salah satunya

diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani.

Berdasarkan hasil survey terhadap usahatani beberapa komoditas

pertanian, menunjukkan rata-rata pendapatan bersih usaha tani di

Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mengalami peningkatan

dibandingkan dengan tahun 2010. Meningkatnya produktivitas serta harga

jual komoditas pertanian pada tahun 2011 merupakan salah satu dari

Renca

na K

erj

a 2

014

78

beberapa faktor yang telah mempengaruhi/menyebabkan terjadinya

peningkatan pendapatan para petani/pengusaha bidang pertanian di

Kabupaten Bandung.

Tabel 3.23 Pendapatan Rata-rata Usahatani beberapa Komoditas Pertanian di Kabupaten Bandung Tahun 2012

Komoditas Pendapatan Usaha

Tani/Musim/Hektar (Rp)

Pendapatan per Bulan/Hektar

(Rp)

Padi Sawah 10.500.000 3.500.000

Jagung 10.800.000 3.600.000

Kacang Tanah 3.900.000 1.300.000

Ubi Kayu 25.000.000 2.083.333

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan bersih

usahatani padi sawah tahun 2012 mencapai Rp. 10.500.000,- per musim

atau kurang lebih Rp. 3.500.000,- per bulan per hektar (3 kali panen dalam

satu tahun) dan bila dilihat rata-rata kepemilikan lahan sebesar 0,3 hektar,

maka rata-rata pendapatan petani di Kabupaten Bandung tahun 2011

sebesar Rp. 1.050.000,- per bulan per kapita.

Petani

A. Rumah Tangga Petani (RTP)

Petani dan keluarga tani perlu mengetahui dan meyakini adanya kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki penghidupan dan kehidupan, serta berkeinginan untuk itu, maka mereka perlu menerapkan teknologi baru untuk hasil produksi yang tinggi dan bermutu, mengorganisasikan dan mengelola serta memanfaatkan perkembangan dari permintaan usaha taninya secara lebih efektif juga efesien, dan memanfaatkan perkembangan dari permintaan dan harga pasar untuk keuntungan yang lebih besar. Secara umum pembinaan penyuluh pertanian diarahkan untuk memantapkan kemampuan, peranan dan peran serta petani beserta keluarganya sebagai upaya mencapai pertanian yang tangguh.

B. Kelompok Tani dan Gapoktan

Kelompok tani merupakan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang pertanian yang terikat secara informal dalam satu wilayah kelompok yang bekerja samaatas dasar saling percaya, saling asah dan

Renca

na K

erj

a 2

014

79

saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang diketuai oleh seorang kontak tani dan berperan sebagai uit produksi, wahana kerjasama dan kelas belajar. Peranan Kelompok tani dalam pelaksanaan prongam pembangunan pertanian semakin penting dan strategis, sehingga pembinaannya perlu lebih diarahkan dan diintensifkan.

Berdasarkan jenisnya, kelompok tani di Kab. Bandung tahun 2011 dibagi menjadi tiga yaitu Tani Dewasa sebanyak (terbagi dalam kelas pemula, lanjut, madya dan utama), Wanita Tani dan Pemuda Tani.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam mengelola usaha taninya, kelompok tani bergabung menjadi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Selain itu, beberapa petani atau Kelompok Tani juga saling bergabung membentuk Asosiasi atau Paguyuban dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, meningkat kuantitas dan kualitas produk serta meningkatkan pemasaran baik di tingkat lokal, regional ataupun eksport ke mancanegara. Asosiasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi Asosiasi Industri Kecil Menengah Agro (AIKMA) dan Asosiasi Pedagang Komoditi Agro (APKA).

C. Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengunaan air di tingkat Kelompok Tani maka diharapkan adanya peran serta aktif dari organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam kegiatan pengaturan air ditingkat usahatani, yaitu dalam pengelolaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan pedesaan yang sasarannya adalah terlaksananya pemberian air yang optimal untuk setiap jenis tanaman guna menunjang peningkatan produksi pangan. Selain tujuan tersebut P3A Mitra Cai juga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan Iuran Pelayanan Air Irigasi (IPAIR) dalam rangka menggerakan partisipasi mesyarakat petani pemakai air dalam pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi.

Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dillihat dari segi kuantitas cukup menggembirakan, tetapi bila ditinjau dari aktivitasnya masih perlu pembinaan karena aktivitasnya belum seperti yang diharapkan. Tabel 3.24 Perkembangan dan Kondisi P3A Mitra Cai Tahun di Kabupaten

Bandung Tahun 2012

No Kecamatan Jml

Desa

Jml P3A

(Unit)

Luas Areal (Ha)

Jumlah P3A Menurut Kondisinya Berbadan

Hukum SB SDB BB SK Bupati

1 Soreang 10 4 1.900 - 4 1 4 -

2 Pasirjambu 10 6 210 - 2 4 2 -

3 Ciwidey 7 9 1.573 - 9 - 8 -

4 Nagreg 6 3 461 - - 3 - -

5 Rancabali 5 2 460 - - 2 - 1

6 Margaasih 6 2 318 - 2 - 2 -

Renca

na K

erj

a 2

014

80

7 Bojongsoang 6 - 1.339 - - - - -

8 Dayeuhkolot 6 - 160 - - - - -

9 Banjaran 11 21 1.642 - 17 4 17 -

10 Pameungpeuk 6 15 1.746 - 15 - 15 -

11 Pangalengan 13 3 517 - 3 - 3 -

12 Katapang 7 11 987 1 9 2 8 3

13 Majalaya 11 11 1.285 1 4 7 5 1

14 Ciparay 14 20 2.669 2 14 6 12 1

15 Pacet 13 24 1.783 - 3 21 3 1

16 Kertasari 7 2 360 - 1 1 1 -

17 Cicalengka 12 11 1.116 - 6 5 6 4

18 Cikancung 9 7 912 - 2 5 2 -

19 Rancaekek 13 16 3.100 - 2 14 2 -

20 Paseh 12 10 1.581 - - 10 - -

21 Ibun 12 14 1.147 - 1 13 1 -

22 Cileunyi 6 3 1.000 - - 3 - -

23 Cimenyan 9 2 224 - - 2 - -

24 Cilengkrang 6 1 234 - - 1 - -

25 Margahayu 5 - 69 - - - - -

26 Baleendah 8 14 1.292 - - 14 - -

27 Arjasari 11 9 1.613 - - 9 - -

28 Cimaung 10 10 2.445 - - 10 - 1

29 Solokan Jeruk 7 8 1.767 - - 8 - -

30 Cangkuang 7 - 1.803 - - - - -

31 Kutawaringin 11 6 499 6 6 -

JUMLAH 277* 244 36.212 4 100 145 97 12 Sumber: Bidang Pangan DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2011

Keterangan : - SB; Sudah Berkembang, SDB; Sedang Berkembang, BB; Belum Berkembang

- * 277 = 267 Desa dan 9 Kelurahan

Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsin (UPJA)

Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsin dimulai Tahun 2010 Yang dilaksanakan di 3 Kecamatan, sampai Tahun 2010 telah berkembang hingga 9 Kecamatan. Pengembangan sentra penumbuhan Usaha Pelayanan Jasa Alsin merupakan salah satu alternative dalam rangka meningkatkan efektivitas dan evisiensi usahatani dan memasyarakatkan penggunaan alat panen dan pasca panen. Kondisi saat ini di Kabupaten Bandung telah terbentuk sebanyak 13 Kelompok UPJA dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.25 Kelompok UPJA Sesuai Jenis Alat Tahun 2009/2010

No Kecamatan Traktor Tangan

Power Thresher

Pompa Air

Dryer Rice

Miling Unit

Jumlah Alsin (Unit)

Jumlah UPJA (Kelp)

1 Soreang 2 1 1 - - 4 1

2 Bojongsoang - - 1 - - 1 1

3 Banjaran 1 - - 1 - 2 1

4 Ciparay 2 1 3 - - 6 2

5 Baleendah 1 1 1 - - 3 1

JUMLAH 6 3 6 1 16 5 Sumber: Bid.Tan.Pangan dan UPTD Alsin Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, 2009

Renca

na K

erj

a 2

014

81

Dalam perdagangan, baik lokal (regional/nasional) maupun ekspor,

sektor pertanian Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok

utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi maupun dataran rendah

bagi daerah perkotaan/konsumen potensial seperti : Jakarta, Bogor,

Tangerang dan Bekasi, serta pasar lokal baik di Kota Bandung, ataupun di

Kabupaten Bandung Barat serta pasar-pasar di Kabupaten Bandung

sendiri.

Untuk komoditas beras, sampai saat ini Kabupaten Bandung

memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang

Jakarta. Sedangkan pada komoditas sayuran, 50% produksi sayuran

Kabupaten Bandung dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya, 25% dijual ke

pasar Kota Bandung dan sisanya dijual ke pasar lokal di Kabupaten

Bandung dan Bandung Barat, khusus untuk komoditas kentang,

Kabupaten bandung merupakan penghasil produklsi tertinggi di Jawa

Barat, yaitu mencapai 70% dan sisanya sebesar 30% untuk tingkat

Nasional. Sedangkan sebagian dari komoditas Perkebunan (sepert teh,

kopi, cengkeh) dan Hortikultura (sayuran dan buah-buahan) baik yang

berasal dari perkebunan Negara, perkebunan besar swasta dan

perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian di ekspor.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

pertanian di Kabupaten Bandung tahun 2012, yang telah ditetapkan dalam

Indikator kinerja utama, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

menetapkan beberapa langkah rencana tindak tahun 2012 ke dalam 8

program dan 22 kegiatan. Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas

program/kegiatan tersebut, indikator kinerja menjadi acuan penilaian

sasaran strategis.

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan swasembada pangan lokal melalui peningkatan produktivitas lahan dan komoditas pangan unggulan lokal

Salah satu sasaran strategis pembangunan pertanian adalah

meningkatnya swasembada pangan lokal melalui peningkatan lahan dan

komoditas pangan unggulan lokal. Hal ini merupakan salah satu langkah

perwujudan tercapainya ketahanan pangan sampai tingkat rumah tangga,

terutama dalam keberlanjutan ketersediaan pangan. Keadaan ini dicirikan

antara lain dengan tersedianya pangan yang cukup serta harga yang

Renca

na K

erj

a 2

014

82

terjangkau oleh daya beli masyarakat dan terwujudnya diversifikasi

konsumsi pangan yang tercermin dari tersedianya berbagai komoditas

pangan, baik produk segar maupun produk olahan.

Untuk mewujudkan ketersediaan pangan sampai tingkat rumah

tangga tersebut, pemerintah mengupayakan strategi antara lain berbagai

usaha peningkatan produksi dan produktivitas lahan dan pangan. Selain

itu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tani dalam

desiminasi teknologi mulai dari budidaya tanaman pangan pada sisi on-

farm juga teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pada sisi off-farm.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran seperti

yang telah dilakukan dan dapat dilihat pula dari berbagai fakta yang ada,

baik berupa keberhasilan maupun kekurangberhasilan pelaksanaan

pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung, apabila dibandingkan

dengan tahun 2012 maupun terhadap sasaran/target yang telah

ditentukan, ataupun juga terhadap realisasi pencapaian dalam

pelaksanaan kegiatan pada tahun 2012 ini.

Tabel 3.3 pengukuran sasaran kinerja tahunan 2012

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

REALISASI %

Meningkatkan swasembada pangan lokal melalui peningkatan produktivitas lahan dan komoditas pangan unggulan lokal

1. Jumlah produksi komoditas tanaman pangan unggulan: - Padi (ton)

498.076

552.096

110,83

- Jagung (Ton) 51.954 50.687 97,56 - Ubi Kayu (Ton) 52.186 120.923

231,72

2. Jumlah produktivitas komoditas tanaman pangan: - Padi (kui/ha)

61,85

63,66

102,9

3 - Jagung (kui/ha)

58,10 59,03 101,6

0 - Ubi Kayu (kui/ha)

110,65 183,55 165,8

8 3. Prosentase

kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan

0,2 – 5% 0,4%

100,00

Renca

na K

erj

a 2

014

83

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA

REALISASI %

4. Proporsi serangan OPT terhadap luas tanam: - Padi - Jagung

15% 10%

13% 11%

115,38 90,91

5. Jumlah perluasan tanam yang telah menerapkan teknologi a. Padi

- SL-PTT (ha) - SRI (ha)

b. SL-PTT Jagung (ha)

1.500 334 1.250

16.000 1.000 1.350

996,67 299,40 108,00

6. Prosentase luas tanam yang telah menerapkan teknologi: a. Penggunaan Pupuk

Berimbang b. Penggunaan Benih

Berlabel

61,11% 60,00%

62,92% 68,32%

102,94 113,87

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang

diindikasikan oleh jumlah produksi tanaman pangan mengalami

pertumbuhan positif dan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan.

Pencapaian jumlah hasil produksi padi sampai Desember 2012 ini

mencapai 552.029 ton GKG atau dengan peningkatan Produksi sebesar

110,83% dari target atau mencapai 116,07% dari tahun 2011 dengan

produktivitas sebesar 63,66 kuintal/hektar. Pencapaian ini melebihi target

yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh adanya perlakuan dan

langkah strategis dalam peningkatan produktivitas lahan dan komoditas

padi serta penurunan persentase kehilangan hasil akibat proses pasca

panen dan pengolahan hasil.

Sedangkan realisasi produksi jagung mencapai 87.862 ton (Jagung

pipilan kering dan jagung yang dipanen muda/basah/sayur). Jagung

Pipilan keringnya sebesar 50.687 ton. Hasil panen jagung terbagi ke

dalam dua bentuk produk yang jagung dipanen muda dan jagung dalam

bentuk pipilan kering. Pada tahun 2012, petani lebih menginginkan panen

muda karena dari sisi ekonomi lebih cepat pergulirannya.

Dalam Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa peningkatan padi di Kabupaten Bandung tahun 2012 ini terjadi dalam peningkatan produksi dan

Renca

na K

erj

a 2

014

84

produktivitas per satuan luas bila dibandingkan dengan realisasi MT. 2010/2011 dan MT. 2011 dan target tahun 2012. Hal ini dikarenakan kondisi iklim pada MT. 2012 lebih bersahabat untuk membudidayakan padi/ tanaman pangan lainnya, walaupun pada beberapa titik sentra produksi mengalami puso akibat kekeringan. Lebih lanjut, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan luas tanam melalui peningkatan indeks pertanaman padi. Peningkatan IP tersebut dilaksanakan melalui perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi dan/atau pembangunan jaringan irigasi baru, dinilai efektif. Dengan demikian, dampak negatif dari alih fungsi lahan terhadap pencapaian jumlah produksi tanaman pangan, khususnya padi masih bisa diminimalisasi melalui peningkatan IP dan produktivitas komoditas, disamping pengendalian OPT secara sabilulungan (Brigade Proteksi Tanaman).

Tabel 3.4. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Padi Palawija di Kabupaten Bandung Tahun 2012

No Uraian Komoditi Realisasi

2011 (Ha)

Target 2012 (Ha)

Realisasi 2012 (Ha)

Perkembangan Realisasi Thdp Target 2012

% thdp 2011

A PADI 1 Padi Sawah

Luas Tanam (ha) 74.171 75.770 78.969 104,22 106,47

Luas panen (ha) 71.055 73.607 78.029 106,01 109,81

Produksi (ton) 450.652 477.848 518.032 108,41 114,95

Produktivitas (kwt/ha) 63,50 64,92 66,39 102,27 104,55

2 Padi Gogo

Luas Tanam (ha) 7.137 5.956 7.950 133,48 111,39

Luas panen (ha) 6.231 5.377 7.885 146,64 126,54

Produksi (ton) 22.337 20.228 33.997 168,07 152,20

Produktivitas (kwt/ha) 35,85 37,62 43,12 114,62 120,28

JUMLAH PADI

Luas Tanam (ha) 81.308 81.726 86.919 106,35 106,90

Luas panen (ha) 77.286 78.984 85.914 108,77 111,16

Produksi (ton) 472.989 498.076 552.029 110,83 116,71

Produktivitas (kwt/ha) 61,20 63,06 63,66 100,95 104,02

B PALAWIJA

1 Jagung

Luas Tanam (ha) 11.931 12.911 13.101 101,48 109,81

Luas panen (ha) 9.115 10.329 8.587 83,13 94,21

Produksi (ton) 51.039 51.954 50.687 97,56 99,31

Produktivitas (kwt/ha) 55,99 58,10 59,03 101,60 105,43

2 Kedelai

Luas Tanam (ha) 4 185 48 25,95 1.200,00

Luas panen (ha) 64 175 44 25,15 68,75

Produksi (ton) 95 273 67 24,73 70,53

Renca

na K

erj

a 2

014

85

No Uraian Komoditi Realisasi

2011 (Ha)

Target 2012 (Ha)

Realisasi 2012 (Ha)

Perkembangan Realisasi Thdp Target 2012

% thdp 2011

Produktivitas (kwt/ha) 14,84 15,03 15,34 102,06 103,37

3 Kacang Tanah

Luas Tanam (ha) 1.297 2.145 1.673 77,98 128,99

Luas panen (ha) 1.308 2.038 1.655 81,21 126,53

Produksi (ton) 2.202 3.018 2.853 94,53 129,56

Produktivitas (kwt/ha) 16,83 14,81 17,24 116,41 102,44

5 Ubi Kayu

Luas Tanam (ha) 6.674 6.483 6.540 100,88 97,99

Luas panen (ha) 7.565 6.159 6.588 106,97 87,09

Produksi (ton) 144.990 118.013 120.923 102,47 83,40

Produktivitas (kwt/ha) 191,66 110,65 183,55 165,88 95,77

6 Ubi Jalar

Luas Tanam (ha) 1.965 2.140 1.737 81,17 88,40

Luas panen (ha) 2.618 2.033 1.820 89,52 69,52

Produksi (ton) 37.692 26.501 26.503 100,01 70,31

Produktivitas (kwt/ha) 143,97 130,35 145,62 111,71 101,15

JUMLAH PALAWIJA

Luas Tanam (ha) 21.871 23.864 23.099 96,79 105,61

Luas panen (ha) 20.670 20.734 18.694 90,16 90,44

Produksi (ton) 236.018 213.867 201.032 94,00 85,18

Produktivitas (kwt/ha) 114,18 103,15 107,54 104,26 94,18

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, 2012

Indikator kinerja lain yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian sasaran strategis 1: “Meningkatkan swasembada pangan lokal melalui peningkatan produktivitas lahan dan komoditas pangan unggulan lokal” untuk mendorong tercapainya pengamanan produksi pangan adalah

1. Sub sistem pengelolaan sarana dipengaruhi oleh ketersediaan

sarana produksi pada saat dibutuhkan petani terutama pupuk,

pestisida, benih serta sarana dan prasarana lainnya.

2. Sub sistem pengelolaan infrastruktur dasar pertanian.

3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani melalui desiminasi

teknologi budidaya tanaman: (1) Sekolah Lapang Pengelolaan

Tanaman Terpadu; (2) System Rice of Intesification; (3)

penggunaan pupuk berimbang.

4. Peningkatan sarana prasarana pasca panen.

5. Pemberdayaan kelembagaan pertanian tanaman pangan.

Melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tersebut di atas secara langsung dapat berdampak pada peningkatan luas pertanaman pertanian tanaman pangan yang merupakan upaya dalam pencapaian peningkatan produksi 5% terutama komoditas padi di Kabupaten Bandung. Grafik Indeks Pertanaman (IP) dibawah menunjukkan adanya peningkatan nilai dari 1,92 di tahun 2009, 1,98 di tahun 2011 menjadi 2,01 pada Tahun 2012 dan produktivitas padi

Renca

na K

erj

a 2

014

86

meningkat dari 55,63 kuintal/ha di tahun 2005 menjadi 61,20 kuintal/ha di tahun 2011 dan 63,66 kuintal/ha pada Tahun 2012.

Gambar 3.1 perkembangan produktivitas padi Kabupaten Bandung

Gambar 3.2 perkembangan indeks pertanaman padi Kabupaten Bandung

Renca

na K

erj

a 2

014

87

Sub sistem pengelolaan sarana dipengaruhi oleh ketersediaan sarana produksi pada saat dibutuhkan petani terutama pupuk, pestisida, benih serta sarana dan prasarana lainnya 1. Pupuk Keberadaan pupuk sangat penting artinya bagi keberhasilan kegiatan pengembangan agribisnis. Secara teknis kebutuhan pupuk setiap tahun meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat, akan tetapi pada tahun 2012 ini penggunaan pupuk kimia mulai dikurangi dengan tujuan untuk mengurangi tingkat degradasi lahan/tanah, dengan kata lain untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah, dengan cara sedikit demi sedikit memperbaiki tekstur serta struktur tanah agar sifat-sifat fisik, biologi maupun kimia tanah nya menjadi lebih baik lagi dan otomatis ketersediaan unsur hara serta penyerapannya oleh tanaman menjadi maksimal, juga bisa membentuk iklim mikro yang sesuai dengan perakaran tanaman. Cara yang ditempuh diantaranya yaitu dengan cara mensosialisasikan kembali penggunaan pupuk organik terutama pupuk organik buatan sendiri/kompos maupun buatan pabrik yang lebih ramah terhadap lingkungan ataupun dengan cara melakukan pemupukan yang berimbang antara pupuk an organik dan pupuk organik. Realisasi penyaluran pupuk tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut. Tabel 3.5 Realisasi Penyaluran Pupuk Pada Tahun 2012

No Jenis Sarana Produksi Realisasi

Tahun 2011 (Ton)

Sasaran Tahun 2012

Realisasi Tahun 2012

Perbandingan Realisasi terhadap

Target 2012

1 Urea 39.489 41.000 26.289,20 64,12

2 SP- 36 (Superphos) 5.445 7.500 3.638,00 48,51

3 ZA 5.885 7.000 5.152,00 73,60

4 NPK Kujang 2.018 3.500 1.725,00 49,29

5 NPK Ponska 11.660 15.000 12.014,00 80,09

6 Petro Organik 1.310 3.500 1.076,00 30,74

Sumber: Bidang Pangan dan Hortikultura DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012

Lebih lanjut, sebagai upaya penerapan pupuk organik,

pengembangan unit-unit pengolahan pupuk organik dalam bentuk rumah kompos menjadi prioritas. Disamping mensosialisasikan penggunaan kembali pupuk organik dan menjaga kualitas lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah peternakan dan pertanian, juga memberikan alternatif usaha bagi kelompok masyarakat tani di luar agribisnis. Langkah strategis yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2012, adalah:

1. Memfasilitasi pembangunan rumah kompos dan Memfasilitasi alat-

alat pengolahan pupuk organik.

Renca

na K

erj

a 2

014

88

2. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan teknologi

pengolahan pupuk organik bagi kelompok usaha.

3. Revitalisasi komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk Kabupaten

Bandung (KP3)

Fasilitasi pengembangan unit pengolahan pupuk organik dialokasikan dari anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012. Tabel 3.6 Fasilitasi Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik

No Jenis Sarana Volume Lokasi

1. Rumah Kompos 4 unit Solokanjeruk, Paseh, Bojongsoang, Pameumpeuk

2. Alat Pengolahan Pupuk Organik

12 unit Paseh, Bojongsoang, Pasirjambu, Pameumpeuk, Solokanjeruk, Rancabali dan Cangkuang

Sumber: Bidang Teknis Distanbunhut, 2012

Melalui upaya pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik, Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan (KUEP) “Taruna Mukti” Kampung Papakmanggu Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu telah berhasil menyalurkan pupuk organik kurang lebih 7.000 Ton/tahun. Penyaluran produk pupuk organik tersebut tersebar dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang, juga telah bekerjasama dengan PT. PN VIII dan PT. Agrimas sebagai pasar/pengguna produk.

Renca

na K

erj

a 2

014

89

Gambar 3.2 Unit Pengolahan Pupuk Organik KUEP Taruna Mukti

2. Pengelolaan Benih

Kegiatan pada tahun 2012 ini Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan hanya membantu/memfasilitasi BKPPP dan BPSB dalam melakukan pengawasan dan sertifikasi benih terhadap para penangkar benih. Selanjutnya, Balai benih Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan di Solokan Jeruk dan Jelekong sebagai UPTD dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan terus mengembangkan dan memantau penggunaan benih bermutu/berlabel di lapangan. Pada Tahun 2012, telah dapat menyalurkan benih padi sebanyak 421,25 Ton dan 20,25 Ton benih jagung, yang terdiri dari: 35 Ton dari APBD Kabupaten Bandung sebagai Cadangan Benih Daerah (CBD) stimulan bencana alam dan pengembangan untuk 1.400 hektar dan dari BLBU dan CBN sebanyak 262,5 Ton untuk SL-PTT padi non hibrida; 93,75 Ton SL-PTT padi lading; 30 Ton untuk SL-PTT padi Hibrida; dan 20,25 Ton untuk SL-PTT Jagung.

Lebih lanjut, pada Tahun 2012, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan telah melakukan penjajakan kerjasama dengan BATAN untuk melakukan pelepasan varietas padi lokal Kabupaten Bandung, yakni varietas Jembar. Kerjasama tersebut di mulai dengan uji multi lokasi dan uji adaptasi di beberapa titik di Kabupaten Bandung dan beberapa titik di luar Kabupaten Bandung, yang langkah selanjutnya akan dilaksanakan pada Tahun 2013. Disamping itu pula dalam upaya mengejar penyerapan

Renca

na K

erj

a 2

014

90

teknologi pertanian, UPTD Benih menampung serta menyediakan benih berlabel/bermutu untuk disebar/ditanam oleh para petani di wilayah kabupaten bandung, dan menurut data dari UPTD benih bermutu/berlabel yang banyak ditanam/digunakan oleh para petani di Kabupaten Bandung ini adalah Varietas Ciherang (60%), Sintanur (3%), Mekongga (17%), IR-64 (10%) dan benih Lokal sebanyak 10%.

3. Pengelolaan Alat Mesin Pertanian

Alat Mesin Pertanian sangat mempengaruhi tingkat pencapaian ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung. Melalui hal tersebut, akan mempercepat waktu tanam, waktu olah, dan waktu simpan dengan kuantitas dan kualitas yang relatif lebih bila dibandingkan dengan secara manual. Perkembangan Alat Mesin Pertanian dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik dari jumlah alat maupun ketrampilan operator. Peningkatan tersebut disebabkan adanya swadaya masyarakat maupun dukungan dari pemerintah Pusat, Propinsi ataupun Kabupaten. Meskipun demikian, program mekanisasi pertanian secara bertahap perlu terus dikembangkan karena semakin terbatasnya tenaga kerja di pedesaan terutama buruh tani, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan alat itu sendiri, meningkatnya tuntutan konsumen terhadap mutu dan kualitas produk pertanian. Pada tahun 2011 ini jumlah alat mesin pertanian yang diberikan ke tingkat petani mengalami sedikit penurunan seperti pada tahun 2012, hal ini disebabkan karena alat mesin tahun-tahun sebelumnya masih ada serta masih layak untuk digunakan dan diarahkan untuk pengembangan sarana reparasi alat mesin tersebut.

Pengembangan kegiatan mekanisasi pertanian diharapkan dapat berdampak positif terhadap kualitas penerapan teknologi usaha tani, pendapatan usaha tani, peningkatan minat generasi muda untuk terus bekerja di sektor pertanian, sehingga diharapkan usaha tani dan bisnis pertanian dapat terus berkembang serta dapat meningkatkan minat para generasi muda agar tidak merasa minder dalam bergumul dengan lumpur dan bercinta dengan tanah dan terus bekerja pada sektor pertanian dalam merajut masa depan keluarga.

Pada tahun 2012, sebagai langkah strategis dalam mengelola alat mesin pertanian di Kabupaten Bandung, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan mengembangkan Unit Pelayanan Jasa Alsintan yang bertujuan untuk mengelola dan memelihara alat dan mesin pertanian yang telah ada di lapangan. Dengan UPJA ini, kelompok-kelompok masyarakat mendapatkan alternatif usaha dalam bidang penyewaan alat mesin pertanian tersebut. Hal tersebut dapat memberikan efek positif pada kedua belah pihak. Di sisi petani, akan mempermudah pekerjaan dan mempercepat waktu usahanya dengan pembayaran sewa setelah panen, di sisi lain, UPJA akan mendapatkan keuntungan sebagai penghasilan dan

Renca

na K

erj

a 2

014

91

pemeliharaan aset UPJA. Kehadiran UPJA di perdesaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam rangka penyediaan pelayanan jasa alsintan guna mendukung tercapainya pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanaman, dan kepemilikan alsintan secara individu yang kurang menguntungkan.

Tabel 3.7. Perbandingan Jumlah Alat Mesin Pertanian di tingkat petani Kabupaten

Bandung Tahun 2011 dan Tahun 2012

No Jenis Alsintan

Tahun 2011 (Unit) Tahun 2012 (Unit)

Total Yang dapat

digunakan Rusak Total

Yang dapat digunakan

Rusak

1 Alat Pengolahan Lahan 456 402 54 593 539 54

2 Alat Pemupukan 243 135 108 243 135 108

3 Alat Pemberantasan OPT 46.472 45.669 803 46.556 45.753 803

4 Pompa Air 425 411 14 571 533 38

5 Sabit Bergerigi 219 194 25 998 987 11

6 Alat Pengolah Padi 1.700 1.664 143 1.726 1.519 207

7 Alat Pengolah Jagung 18 18 0 18 18 0

8 Alat Pengolah Non Jagung 154 135 19 154 135 19

9 Perajang 3 3 0 3 3 0

10 Grader 409 363 46 409 363 46

Sumber: UPTD Alat mesin Pertanian dan Pengendalian OPT; Statistik DISTANBUNHUT Kab. Bandung 2012.

Pada Tahun 2012, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan telah memberikan stimulan berupa alat mesin pertanian kepada kelompok tani sebagai langkah dalam pengembangan UPJA, berupa alat dan mesin baik pada sub sistem on-farm maupun sub sistem pasca panen dan pengolahan hasil. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha kelompok tani. Stimulan alat dan mesin tersebut berupa:

1. Traktor sebanyak 89 unit, terdiri dari 13 unit berasal dari APBD

Kabupaten Bandung; 26 unit dari APBD Provinsi Jawa Barat; dan 50

unit dari APBN Kementerian Pertanian.

2. Alat pengendalian OPT berupa hand sprayer, emposan, dan power

sprayer sebanyak 92 unit yang berasal dari APBD Kabupaten

Bandung.

3. Alat dan mesin perbengkelan pertanian sebanyak 2 paket.

Lebih lanjut, pengembangan UPJA di Kabupaten telah dilaksanakan di Kecamatan Kutawaringin dan Ciparay. Kedua UPJA center tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif untuk menjawab kebutuhan masyarakat tani akan alat dan mesin pertanian.

4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

Renca

na K

erj

a 2

014

92

Salah satu upaya pengamanan produksi beras daerah adalah pengendalian OPT. Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya seefektif dan seefisien mungkin dalam mengendalikan serangan OPT maupun menangani bencana alam. Hal ini memberikan efek positif dalam meminimalisasi kemungkinan terjadinya puso yang diakibatkan oleh serangan OPT dan bencana alam kekeringan/banjir. Melalui pembentukan Brigade Proteksi Tanaman di tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Bandung pengendalian dan penanganan tersebut dapat segera dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat.

Brigade proteksi tanaman merupakan agen pemerintah yang bertugas sebagai pemantau, pengendali, dan pelaksana pengamanan produksi pangan di Kabupaten Bandung, terutama yang diakibatkan oleh serangan OPT dan bencana alam. Agen tersebut terdiri dari Petugas Pengendali OPT (POPT) dinas dan para petani di desa dan kecamatan se-Kabupaten Bandung. Setiap kejadian di lapangan akan segera ditangani secara cepat dan tepat dengan memotong jalur koordinasi/birokrasi. Teknologi pengendalian OPT yang telah dilaksanakan adalah: (1) Spot Stop; (2) Trips Barrier System; (3) Agen hayati.

Selain itu, pengembangan desa-desa PHT yang bekerjsama dengan BPTPH Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu prioritas langkah untuk mengendalikan serangan OPT. Melalui kombinasi Desa PHT dan brigade proteksi tanaman diharapkan akan mengurangi dampak negatif dari serangan OPT dan bencana alam terhadap jumlah produksi dan keadaan puso. Berikut stimulan yang telah disalurkan untuk pengendalian OPT, yang berasal dari APBD Kabupaten Bandung dan APBN, adalah:

Tabel 3.8 Stimulan Pengendalian OPT Tahun 2012

No Sarana Volume

1. Sarana pengendali agen hayati a. Trichogaamma sp b. metharizium sp c. Beauveria sp

900 pias 800 bungkus 800 bungkus

2. Teknologi trip barrier system 40 paket

3. Obat-obatan pengendalian OPT a. Rodentisida anti oagulan b. Insektisida c. Fungisida d. Rodentisida/pengasapan

300 kg 300 kg 250 kg 40 kg

Sumber: UPTD Alat mesin Pertanian dan Pengendalian OPT Sub sistem pengelolaan infrastruktur dasar pertanian

1. Pengelolaan Infrastruktur Pengairan

Renca

na K

erj

a 2

014

93

Pada sisi pengelolaan infrastruktur pengairan, Pelaksanaannya ditentukan oleh beberapa peraturan termasuk pengaturan kewenangan diantaranya. Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang SDA dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usahatani (JITUT) dan jaringan irigasi desa (JIDES) menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi kewenangan dan tanggung jawab instansi tingkat kabupaten/kota yang menangani urusan pertanian.

Potensi sumber daya air permukaan di wilayah Kabupaten Bandung dari sisi kuantitas dapat dikatakan cukup baik apabila hanya dilihat secara jumlah volume keseluruhan dalam setahun. Namun apabila ditinjau dari periode waktu dan lokasi setiap Satuan Wilayah Sungai (SWS), kondisi ketersediaan sumber air ini diperkirakan mempunyai 3 macam fluktuasi yaitu fluktuasi tinggi, Sedang dan Rendah. Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung berupa mata air dan situ-situ serta curah hujan. Untuk pemanfaatan sumber air tersebut telah dibangun bangunan pengambilan utama berupa bendungan, embung dan bangunan irigasi-irigasi, bendungan-bendungan yang ada ini dimanfaatkan selain untuk mengairi lahan pertanian juga untu pembangkit tenaga listrik.

Potensi air permukaan sungai dan air permukaan bendungan yang ada di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini.

Tabel 3.9. Potensi Air Permukaan Bendungan Desa di Kabupaten Bandung

No Lokasi Nama

Sungai/ DAM

Volume (Juta m3)

Kecamatan Desa

1 Soreang - Sadu - Cibeureum 20,0947

- Buninagara - Leuwikuya 97,4462

2 Pasirjambu - Buninagara - Leuwikuya -

3 Ciwidey - Panyocokan - Cigadog 30,2745

4 Margaasih - Lagadar - Malang 20,1326

5 Katapang - Parungserab - Leuwikuya 18,6567

- Banyusari - Kiarawuyeuh

8,7039

- Juntigirang - Juntihilir 6,5847

- Banyusari - Baros 2,1192

Renca

na K

erj

a 2

014

94

No Lokasi Nama

Sungai/ DAM

Volume (Juta m3)

Kecamatan Desa

6 Majalaya - Wangisagara - Wangisagara

63,8793

7 Ciparay - Pakutandang - Cirasea 93,5105

8 Pacet - Maruyung - Wanir 71,1452

9 Rancaekek - Rancaekek kulon - Ciajasana 46,1848

10 Ibun - Lampegan - Cikaro 125

16 Cangkuang - Jatisari - Ciherang 95,7811

Pengelolaan sumberdaya air ini, dilaksanakan program pengontrolan dan pemeliharan juga rehabilitasi saluran-saluran irigasi tersier yang ada melalui JIDES dan JITUT, agar supaya tidak terjadi kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan dan juga pembuatan sumur pantek serta embung. Tujuan utama pengelolaan/pemeliharaan air irigasi ini adalah untuk (1) meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan (2) mengurangi dampak bencana alam kekeringan dan banjir. Upaya pemeliharaan saluran irigasi tersebut, dianggarkan baik berasal dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, maupun APBN.

Pada Tahun 2012, ada beberapa kegiatan pengelolaan air irigasi tersier di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pembangunan embung; dan revitalisasi kelembagaan pengelolaan air irigasi - P3A mitra cai -. a. Alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Bandung

1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) seluas 25 hektar di

Kecamatan Solokanjeruk;

2. Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) seluas 60 hektar

di Kecamatan Cileunyi;

3. Pembangunan jaringan irigasi air permukaan, berupa rumah pompa

sebanyak 6 unit di Kecamatan Bojongsoang, Solokanjeruk, Baleendah,

Cikancung, Ciparay, dan Rancaekek;

4. Stimulan pompa air sebanyak 23 unit;

5. Revitalisasi P3A Mitra Cai.

b. Alokasi anggaran dari APBD provinsi Jawa Barat

Revitalisasi kelembagaan pengelola air irigasi menjadi prioritas utama. c. Alokasi anggaran dari APBN Kementerian Pertanian

1. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1.000 hektar di Kecamatan

Cangkuang, Kutawaringin, Pameungpeuk, Rancaekek, Cicalengka,

Renca

na K

erj

a 2

014

95

Solokanjeruk, Majalaya, Ciparay, Paseh, Cikancung, Nagreg, Ibun,

Baleendah, Bojongsoang, Pacet, Katapang, Pasirjambu, Cimaung,

Cileunyi.

2. Pengelolaan Lahan

Pengelolaan lahan ditujukan untuk mengoptimal penggunaan lahan

bagi pengusahaan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, dan

perkebunan, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan

berproduktif. Lebih lanjut, pengotimalisasi lahan tersebut termasuk

pembangunan infrastruktur dasar – jalan, optimalisasi, konservasi –.

Pengelolaan lahan tersebut juga merupakan langkah strategis yang

dilakukan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan untuk menjaga

dan mengamankan ketersediaan pangan lokal. Langkah strategis yang

dilakukan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung dan APBN

Kementerian Pertanian, yang meliputi:

1) Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani

Pada Tahun 2012, rehabilitasi jalan usaha tani dilakukan di

Kecamatan Pacet sebanyak 1 km

2) Optimalisasi lahan tidak produktif, yang dilaksanakan seluas 500 hektar dengan mengembangkan budidaya pertanian tanaman pangan alternatif, seperti ubi kayu

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani melalui desiminasi teknologi budidaya tanaman

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa pada tahun 2012 penerapan teknologi budidaya pertanian terutama padi dan palawija melalui metode PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) mengalami kenaikan dalam skala presentase di tingkat petani terutama dalam hal pemupukan berimbang, begitupun dalam hal penggunaan benih bermutu, namun demikian ternyata penggunaan benih bermutu pun terkadang hasilnya tidak signifikan ini dimungkinkan karena benih tersebut tidak sesuai dengan iklim mikro di tempat/lahan para petani itu berada. Penerapan teknologi pertanian tanaman pangan melalui metode PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) di tingkat petani dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Penerapan Teknologi di Tingkat Petani thn 2011-2012

No Metode Teknologi Penerapan Penerapan Perkembangan

Renca

na K

erj

a 2

014

96

Tahun 2011 (Ha)

Tahun 2012 (Ha)

Tahun 2012 thdp 2011

1 Pupuk Berimbang 11.650 22.637 194,31 2 Benih

Bermutu/Berlabel 12.433 24.477 196,87

3 Penerapan SRI 700 1.000 142,86 4 S L P T T 15.200 16.600 109,21

Sumber: Bidang Pangan DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012

Berdasarkan data Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa desiminasi teknologi khususnya pada peningkatan produktivitas tanaman pangan dapat dikatakan telah menyebar hampir ke seluruh kawasan/lahan pertanian terutama lahan sawah di Kabupaten Bandung. Hal ini terbukti penggunaan pupuk berimbang dan benih bermutu/berlabel meningkat dari luas lahan sawah yang telah menerapkan teknologi pupuk berimbang 11.650 hektar menjadi 22.637 hektar pada tahun 2012 atau 62,92% dari total luas lahan sawah di Kabupaten Bandung dan 12.433 hektar luas lahan sawah yang menerapkan teknologi benih bermutu/berlabel menjadi 24.477 hektar pada Tahun 2012 atau 68,31% dari total luas lahan sawah.

Lebih lanjut, 16.600 hektar atau 46,14% dari total luas lahan sawah telah mengikuti dan menerapkan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). SL-PTT tersebut termasuk didalamnya SL-PTT padi sawah non hibrida, padi sawah hibrida, padi ladang, dan SL-PTT jagung. 1.000 hektar juga telah menerapkan teknologi System Rice of Intensification (SRI) yang merupakan cikal bakal pengembangan padi organik di Kabupaten Bandung.

Pada Tahun 2012, Penerapan SRI fokus pengembangan pertanian di Kecamatan Bojongsoang, Ciparay, Baleendah, Banjaran, dan Solokanjeruk, yang memberikan dampak positif bagi petani. Petani secara antusias mengembangkan pertanian padi organik. Jumlah kelompok tani yang telah mendapat sertifikasi organik dari Inofice sebanyak 2 kelompok di Kecamatan Ciparay dan Bojongsoang. Salah satu diantaranya telah mendapatkan kerjasama dengan eksportir PT. Amazing Farm dan PT. Sarinah Agro Mandiri dalam hal pemasaran, yaitu Kelompok Tani “Organik Sarinah” Kecamatan Ciparay dengan produksi rata-rata 11,44 kuintal/ha GKP. Lebih lanjut, untuk meningkatkan keberdayaan kelembagaan pertanian organik di Kabupaten Bandung, khususnya di wilayah Kecamatan Ciparay dibentuk “Asosiasi Organik”. Penerapan SRI tersebut dari sisi harga produk mengalami peningkatan. Dari semula harga jual gabah sebesar + Rp3.500 per kg dengan konvensional menjadi + Rp5.000/kg dan dalam bentuk beras kemasan dijual + Rp15.000/kg.

Renca

na K

erj

a 2

014

97

Gambar 3.2 pengembangan pertanian organik Kelompok tani Sarinah Peningkatan Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Penanganan panen dan pasca panen di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 untuk komoditas padi dan jagung memperlihatkan perkembangan yang cukup mengembirakan, hal ini salah satunya dapat dilihat dari tingkat penurunan angka kehilangan hasil dalam hal pemanenan serta pengolahan pasca panennya. Berdasarkan data yang ada, tingkat kehilangan hasil komoditas padi pada tahun 2011 dalam penanganan pasca panen mencapai 11,15% dan pada tahun 2012 ini menurun 0,75% menjadi 10,75%. Sedangkan pada komoditas jagung angka kehilangan hasil tahun 2010 sebesar 4,20% menurun menjadi 4,17% pada tahun 2011 (turun 0,03%), ditunjukkan pada Tabel 3.11. Nilai-nilai penurunan kehilangan hasil tersebut diukur pada kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan.

Penurunan tingkat kehilangan hasil tersebut didukung adanya penggunaan alat mesin pertanian yang semakin modern, tingkat kesadaran petani dan ketrampilan petani yang semakin meningkat sejalan

Renca

na K

erj

a 2

014

98

dengan upaya pembinaan yang cukup intensif dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung.

Tabel 3.11 Realisasi Tingkat Kehilangan Hasil Komoditas Padi dan Jagung

Tahun 2010, 2011, dan 2012.

No

Komponen

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012

Padi Jagung

Padi Jagung

Padi Jagung

1 Panen 2,42 0,29 2,35 0,29 0,58 0,27

2 Perontokan 3,91 2,77 3,35 2,76 3,33 2,76

3 Pengeringan 2,83 0,72 3,03 0,71 3,83 0,70

4 Pengilingan 2,36 0,42 2,42 0,41 3,01 0,41

JUMLAH 11,52 4,20 11,15

4,17 10,75

4,14

Sumber : Bidang Tanaman Pangan DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012

Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bandung yang didukung

oleh anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian dan

APBD Provinsi Jawa Barat telah memberikan stimulan barang dan

peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknologi pasca panen dan

pengolahan hasil sebagai upaya dalam pengembangan dan pemberdayaan

kelompok-kelompok pengolahan hasil berbasis komoditas tanaman

pangan, berupa:

1. Rice Milling Unit (RMU) sebanyak 2 paket di Kecamatan Ciparay dan

Rancaekek;

2. 2 unit power thresher multiguna di Kecamatan Nagreg dan

Cikancung;

3. Penggilingan padi/power thresher/peda thresher sebanyak 18 unit

di Kecamatan Ciparay, Cimaung, Bojongsoang, Cangkuang, dan

Margaasih;

4. Combine harvester sebanyak 2 unit di Kecamatan Kutawaringin dan

Ciparay;

5. Mesin pengering vertical sebanyak 1 unit di Kecamatan

Bojongsoang.

Renca

na K

erj

a 2

014

99

Sasaran Strategis 2 Meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif produk pertanian melalui pengembangan agribisnis dalam aglomerasi ekonomi pertanian

Sasaran strategis ini diarahkan untuk mengembangkan kelompok-

kelompok usaha agribisnis yang berbasis komoditas hortikultura dan perkebunan unggul lokal Kabupaten Bandung. Agribisnis hortikultura dan perkebunan dikembangkan berdasarkan pada potensi satu kawasan tertentu. Pengembangan Kawasan Pertanian menekankan transformasi desa-desa dengan memperkenalkan unsur-unsur urbanisme ke dalam lingkungan pedesaan yang spesifik yang didalamnya menekankan kekuatan lokal untuk berkembang aktif dalam struktur ekonomi wilayah.

Selain itu, pertimbangan kaidah-kaidah konservasi air dan tanah menjadi prioritas dalam pengembangan kawasan hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Bandung. Penentuan kawasan-kawasan didasarkan pada: (1) potensi yang dimiliki; (2) sumberdaya pertanian yang memadai; (3) sesuai kaidah konservasi dan tercantum dalam RTRW Kabupaten Bandung; dan (4) memiliki peluang komparatif dan kompetitif.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis 2 seperti yang telah dilakukan dan dapat dilihat pula dari berbagai fakta yang ada, baik berupa keberhasilan maupun kekurangberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung, apabila dibandingkan dengan tahun 2012 maupun terhadap sasaran/target yang telah ditentukan, ataupun juga terhadap realisasi pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2012 ini. Tabel 3.12 pengukuran sasaran strategis 2 Tahun 2012

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Kinerja

Realisasi %

Meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif produk pertanian melalui pengembangan agribisnis dalam aglomerasi ekonomi pertanian

1. Jumlah produksi komoditas unggulan: - Sayuran (ton) - Buah-buahan (ton)* - Biofarmaka (ton)* - Tan. Hias (tangkai) - Kopi (ton) - Teh (ton) - Cengkeh (ton)

1.060.004 574.281 859.830 388.369

4.064 3.261

116

783.488 184.842 399.729

1.070.448 6.362 3.124

62

73,91 32,18 46,49

275,63 156,54 95,80 53,45

2. Jumlah kelompok tani yang telah memiliki registrasi kebun

a. Hortikultura (kel) b. Perkebunan (kel)

9 -

11 -

122,22 100,00

3. Jumlah kelompok usaha rumah kemasan dan UPH:

a. Hortikultura (kel) b. Perkebunan (kel)

2 2

8 7

400 350

Renca

na K

erj

a 2

014

10

0

Pencapaian Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura dan Perkebunan

Produksi serta produktivitas komoditas pertanian khususnya komoditas hortikultura dan perkebunan yang diunggulkan di Kabupaten Bandung tahun 2012 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan walaupun menghadapi kendala-kendala yang cukup sulit seperti keadaan alam yang cukup ekstreem khususnya iklim yang kering, namun disisi lain iklim tersebut membantu dalam pertumbuhan serta perkembangan bunga dan pembuahan komoditas hortikultura dan perkebunan sehingga umumnya mampu menaikan produksi dan produktivitasnya asalkan pengairannya tetap terjaga dan terpenuhi. Selain itu pula ada tantangan internal diantaranya adalah peralihan komoditas karena alasan-alasan tertentu, pengurangan lahan produktif karena digunakan untuk keperluan lainnya serta terkadang penanaman/pertanian komoditas hortikultura berbenturan dengan isu-isu tentang kaidah-kaidah konservasi.

Berikut diantaranya peningkatan produksi dari komoditas hortikultura dan perkebunan antara lain; kentang dari 110.793 ton menjadi 131.007 ton, bawang merah dari 20.887 ton menjadi 39.222 ton, produksi tomat dari 94.124 ton menjadi 94.486 ton, strawberry produksinya naik 429,9%, dari 35.342 ton menjadi 151.959 ton serta produksi tanaman perkebunan rakyat yaitu; teh 15.708,50 ton naik 100,07% (bahan mentah) dari tahun 2011, kopi mencapai 25.449,76 ton naik 136%, serta tembakau naik sebesar 123% dari tahun 2011.

Sayuran

Lima komoditas utama sayuran di kabupaten Bandung adalah kentang,

tomat, cabe, bawang merah, dan kubis. Kelima komoditas tersebut

mengalami peningkatan dalam hal produksi dan produktivitas. Disamping

itu, terdapat komoditas-komoditas spesifikasi lokal dan eksklusif yang

dikembangkan atas kerjasama antara petani dengan pelaku pasar (ritel,

industri, dan eksportir), seperti wortel, brokoli, paprika, dan sayuran

eksklusif jepang. Komoditas tersebut tersebar di Kecamatan Pangalengan,

Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali, Cimenyan, dan Kertasari.

Perkembangan yang cukup signifikan adalah pada komoditas stroberi

dengan jumlah produksi sebanyak 151.959 ton dari luas areal 451 hektar.

Komoditas stroberi tersebar di 3 kecamatan – Pasirjambu, Ciwidey, dan

Rancabali –. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bandung

mendeklarasikan da menetapkan sebagai “kabupaten stroberi” dengan

Renca

na K

erj

a 2

014

10

1

memecahkan rekor muri. Melalui penetapan ini, memberikan komitmen

dari pemerintah untuk mengembangkan komoditas unggul lokal.

Tabel 3.12 Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas

Komoditas Sayuran di Kabupaten Bandung Tahun 2012

No Uraian Komoditi Realisasi

2010 Realisasi

2011 Realisasi

2012

Perkembangan Realisasi Th.2012

thdp Th.2011

1 Bawang Merah

Luas Tanam (ha) 2.098 2.827 3.116 110,22

Luas panen (ha) 2.378 1.799 3.265 181,49

Produksi (ton) 26.990 20.887 39.222 187,79

Produktivitas (kwt/ha) 113,98 116,10 120,13 103,47

2 Kentang

Luas Tanam (ha) 4.834 6.527 6.711 102,82

Luas panen (ha) 5.606 5.346 7.036 131,61

Produksi (ton) 114.919 110.793 131.007 118,24

Produktivitas (kwt/ha) 204,99 207,25 186,19 89,84

3 Kubis

Luas Tanam (ha) 4.424 5.394 5.266 97,63

Luas panen (ha) 4.424 4.592 5.242 114,16

Produksi (ton) 102.747 109.326 125.606 114,89

Produktivitas (kwt/ha) 232,2 238,08 239,61 100,65

4 Cabe

Luas Tanam (ha) 711 787 226 28,72

Luas panen (ha) 969 740 691 93,38

Produksi (ton) 20.684 20.682 20.376 98,52

Produktivitas (kwt/ha) 213,58 87,74 294,88 336,07

5 Tomat

Luas Tanam (ha) 1.344 1.295 1.174 90,66

Luas panen (ha) 1.499 1.339 1.097 81,93

Produksi (ton) 86.960 94.124 94.486 100,38

Produktivitas (kwt/ha) 580,12 702,95 861,31 580,12

6 Bawang Daun

Luas Tanam (ha) 2.764 3.147 3.549 112,77

Luas panen (ha) 2.696 2.969 3.512 118,29

Produksi (ton) 38.479 49.570 54.115 109,17

Produktivitas (kwt/ha) 142,73 166,96 154,09 92,29

7 Kembang Kol

Luas Tanam (ha) 294 466 512 109,87

Luas panen (ha) 289 418 511 122,25

Produksi (ton) 5.419 8.091 9.958 123,08

Produktivitas (kwt/ha) 187,51 193,56 194,88 100,68

8 Petsai/Sawi/Sosin

Luas Tanam (ha) 2.788 3.128 3.176 101,53

Luas panen (ha) 2.787 3.015 3.218 106,73

Produksi (ton) 55.536 61.396 67.581 110,07

Produktivitas (kwt/ha) 199,27 203,63 210,01 103,13

9 Wortel

Luas Tanam (ha) 1.566 2.131 1.745 81,89

Luas panen (ha) 1.457 2.006 1.796 89,53

Produksi (ton) 31.738 42.524 40.316 94,81

Produktivitas (kwt/ha) 217,83 211,99 224,48 105,89

10 Lobak

Luas Tanam (ha) 365 376 306 81,38

Luas panen (ha) 345 360 313 86,94

Produksi (ton) 7.525 8.027 7.228 90,05

Renca

na K

erj

a 2

014

10

2

No Uraian Komoditi Realisasi

2010 Realisasi

2011 Realisasi

2012

Perkembangan Realisasi Th.2012

thdp Th.2011

Produktivitas (kwt/ha) 218,12 222,96 230,91 103,57

11 Kacang Merah

Luas Tanam (ha) 1.877 1.547 1.690 109,24

Luas panen (ha) 2.609 1.191 1.538 129,14

Produksi (ton) 23.797 10.835 9.833 90,75

Produktivitas (kwt/ha) 91,21 90,97 63,93 70,27

12 Kacang Panjang

Luas Tanam (ha) 180 179 119 66,48

Luas panen (ha) 603 139 156 112,23

Produksi (ton) 4.744 2.786 3.620 129,92

Produktivitas (kwt/ha) 78,67 117,59 232,03 197,32

13 Jamur

Luas Tanam (m2) 6.415 8.971 11.413 127,22

Luas panen (m2) 5.172 8.689 20.205 232,54

Produksi (ku) 28.014 15.643 29.530 188,77

Produktivitas (kg/m2) 10,16 18,00 14,62 81,18

14 Terung

Luas Tanam (ha) 117 173 160 92,49

Luas panen (ha) 99 143 186 130,07

Produksi (ton) 2.442 4.673 4.964 106,23

Produktivitas (kwt/ha) 246,66 135,05 266,89 197,62

15 Buncis

Luas Tanam (ha) 478 696 850 122,13

Luas panen (ha) 546 639 789 123,47

Produksi (ton) 11.287 14.857 18.279 123,04

Produktivitas (kwt/ha) 206,72 128,27 231,68 180,62

16 Ketimun

Luas Tanam (ha) 544 561 460 82,00

Luas panen (ha) 456 524 538 102,67

Produksi (ton) 12.885 24.388 18.164 74,48

Produktivitas (kwt/ha) 282,51 207,80 337,62 162,47

17 Labu Siam

Luas Tanam (ha) 21 55 87 158,18

Luas panen (ha) 353 62 69 111,29

Produksi (ton) 52.306 66.493 60.089 90,37

Produktivitas (kwt/ha) 1481,75 10.724,68 8.708,49 81,20

18 Kangkung

Luas Tanam (ha) 193 266 260 97,74

Luas panen (ha) 224 242 255 105,37

Produksi (ton) 2.752 9.092 9.495 104,44

Produktivitas (kwt/ha) 122,9 135,91 372,37 273,98

19 Bayam

Luas Tanam (ha) 106 153 259 169,28

Luas panen (ha) 120 128 267 208,59

Produksi (ton) 793 1.250 2.953 236,29

Produktivitas (kwt/ha) 66,08 97,64 110,61 113,28

20 Seledri

Luas Tanam (ha) 1.624 1.560 1.516 97,18

Luas panen (ha) 1.866 1.596 1.441 90,29

Produksi (ton) 35.501 30.479 28.516 93,56

Produktivitas (kwt/ha) 190,25 190,97 197,89 103,62

21 Cabe Rawit

Luas Tanam (ha) 377 432 282 65,28

Luas panen (ha) 324 424 324 76,42

Produksi (ton) 6.619 11.943 8.150 68,24

Produktivitas (kwt/ha) 67,61 68,45 251,54 367,48

Jumlah Sayuran

Luas Tanam (ha) 33.120 40.671 42.877 105,42

Luas panen (ha) 34.822 36.361 52.449 144,25

Produksi (ton) 672.137 1.060.004 783.488 73,91

Renca

na K

erj

a 2

014

10

3

No Uraian Komoditi Realisasi

2010 Realisasi

2011 Realisasi

2012

Perkembangan Realisasi Th.2012

thdp Th.2011

Produktivitas (kwt/ha) 19,30 19,74 19,94 101,10

22 Strowberry**)

Luas Tanam (ha) 156 172 148 86,05

Luas panen (ha) 1.764 188 141 75,00

Produksi (ton) 27.949 35.342 151.959 429,97

Produktivitas (kwt/ha) 158,44 179,93 10.777,21 5.989,81

Sumber : Bidang hortikultura Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung 2012

Ket **) Termasuk dalam komoditas tanaman buah-buahan semusim

Buah-buahan

Produksi komoditas buah-buahan unggulan seperti alpukat, durian

dan strawberry di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 umumnya dapat

melampaui target serta memperlihatkan realisasi yang lebih tinggi jika

dibandingkan dengan tahun 2011, tetapi ada juga yang tidak bisa

melampaui realisasi tahun 2011, ini disebabkan oleh kondisi alam yang

cukup kering sehingga dalam proses pembungaan dan pembuahan

tanaman banyak yang gugur karena evavotranspirasi dari tanaman itu

sendiri cukup tinggi, disamping itu pula sudah banyak tanaman yang tua

dan tidak produktif lagi serta tanaman muda sebagai penggatinya belum

produktif menghasilkan buah. Untuk selengkapnya mengenai realisasi

produksi, dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.13 Realisasi Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Bandung

Tahun 2012 *)

No Komoditi

Produksi ( Kuintal ) Persen Realisasi Produksi

2012 Thdp 2011

Realisasi Tahun 2010

Realisasi Tahun 2011

Realisasi Tahun 2012

1 Alpukat 93.734 78.576 32.982 41,97

2 Belimbing 3.149 3.236 1.533 47,37

3 Duku/Langsat 283 140 321 229,29

4 Durian 8.672 12.067 5.647 46,80

5 Jambu Biji 15.926 25.458 11.016 43,27

6 Jambu Air 3.179 10.384 3.217 30,98

7 Jeruk Besar 3.277 9.833 4.991 50,76

8 Mangga 6.942 27.508 10.674 38,80

9 Manggis 92 118 316 267,80

10 Nangka/Campedak 49.705 34.810 22.605 64,94

11 Nenas 29 18 3 16,67

12 Pepaya 9.270 9.981 4.107 41,15

13 Pisang 292.095 150.041 63.028 42,01

Renca

na K

erj

a 2

014

10

4

No Komoditi

Produksi ( Kuintal ) Persen Realisasi Produksi

2012 Thdp 2011

Realisasi Tahun 2010

Realisasi Tahun 2011

Realisasi Tahun 2012

14 Rambutan 1.485 4.975 4.598 92,42

15 Salak 376 249 147 59,04

16 Sawo 3.674 3.453 2.080 60,24

17 Sirsak 3.221 3.957 2.260 57,11

18 Sukun 16.351 25.847 8.688 33,61

19 Melinjo 5.912 7.321 2.060 28,14

20 Petai 15.502 20.086 4.569 22,75

JUMLAH 532.874 574.281 184.842 32,18

Sumber : Bidang Hortikultura,DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012 *) Data sampai dengan s.d Triwulan II

Tanaman Hias dan Obat-obatan

Produksi komoditas tanaman hias dan obat-obatan unggulan seperti Anggrek, Krisan, Mawar dan Gerbera, serta komoditas tanaman obat di Kabupaten Bandung tahun 2012 yaitu diantaranya jahe, lengkuas, kencur, kunyit umumnya memperlihatkan realisasi produksi yang sedikit menurun dibanding target dan realisasi tahun 2011 ini dikarenakan cuaca yang cukup panas sehingga tidak mendukung terhadap pertumbuhan tanaman dikarenakan porositas, struktur serta agregat tanah menjadi lebih besar dan solid/keras terutama untuk perkembangan tanaman obat-obatan yang kebanyakan berbentuk rimpang. Realisasi produksi tanaman hias tersaji pada tabel 3.14.

Tabel 3.14 Realisasi Produksi Tanaman Hias di Kabupaten Bandung Tahun 2012

No Komoditas Luas Tanam

(m2) Target

Realisasi Produksi 2012

(Tangkai)

Perkemb realisasi thd Target (%)

1 Anggrek 4.300 57.545 117.115 203,52

2 Anthurium Bunga 140 3.614 4.640 128,39

3 Gladiul 201 6.040 1.532 25,36

4 Helicania 700 6.360 4.221 66,37

5 Krisan 12.063 1.200 860.237 71.686,42

6 Mawar 1.538 10.825 23.257 214.85

7 Melati 114 1.148 2.075 180,75

8 Palem 146 358 8.952 2.500,56

9 Sedap Malem 1.331 260.554 40.624 15,59

10 Gerbera 268 14.138 4.689 33,17

11 Anyelir 85 29.737 3.106 10,44

12 Dracaena 30 - - -

Jumlah 20.916 388.369 1.070.448 Sumber : Bid. Hortikultura, DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012

Renca

na K

erj

a 2

014

10

5

Tabel 3.15 Realisasi Produksi Tanaman Obat Tahun 2012 *)

No Komoditas Luas Tanam Baru (m2)

Produksi (Kg) Perkemb Realisasi Produksi

Thd Target (%)

Target Realisasi

1 Jahe 33.953 232.006 75.700 32,628

2 Lengkuas 8.892 51.381 25.213 49,071

3 Kencur 6.881 58.826 17.436 29,640

4 Kunyit 8.925 141.030 33.510 23,761

5 Lempuyang 342 1.710 865 50,585

6 Temulawak 2.170 53.008 5.600 10,564

7 Temu Ireng 750 952 275 28,887

8 Kaji Beling 263 884 292 33,032

9 Kapulaga 6.047 5.700 12.294 215,684

10 Sambiloto 118 284 146 51,408

11 Mengkudu/Pace 1 12.751 13.275 104,109

Jumlah 68.342 558.532 184.606 33,052

Sumber : Bid. Hortikultura, DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012 (Datas.d Triwulan II) *) Data sampai dengan s.d Triwulan II

Tanaman Perkebunan

Upaya peningkatan fungsi lahan serta penanaman baru komoditas (Replanting) perkebunan di Kabupaten Bandung dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penggunaan lahan perkebunan yang telah ada, agar supaya terjadi peningkatan produksi komoditas perkebunan, terutama produksi tanaman perkebunan unggulan Kabupaten Bandung. Pencapaian produksi tanaman Perkebunan unggulan (Perkebunan Rakyat) tahun 2012 di Kabupaten Bandung adalah diantaranya sebagai berikut:

- Teh : Jumlah produksi bahan mentah mencapai 15.708,5 ton meningkat 11,50 ton dari tahun 2011 yang hanya 15.697 ton, serta hasil olahan mencapai 3,142 ton.

- Kopi : Jumlah produksi bahan mentah mencapai 25.449,76 ton, dan Hasil Olahan mencapai 6.362,44 ton. Perbandingan produksi bahan mentah dengan tahun 2011 adalah mencapai 136 %.

- Cengkeh : Jumlah produksi bahan mentah mencapai 248,18 ton dan hasil olahan 62,05 ton dan perbandingan hasil bahan mentah antara 2012 dengan 2011 mencapai 123,65 %.

- Tembakau

: Jumlah produksi bahan mentah mencapai 6.603,36 ton dan hasil olahan 1.320,67 ton dan perbandingan bahan mentah antara 2012 dengan 2011 mencapai 123 %.

Renca

na K

erj

a 2

014

10

6

Sumber. Bid. Perkebunan DISTANBUNHUT 2012

Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Hortikultura dan Perkebunan

Sejalan dengan pemenuhan dalam pencapaian jumlah produksi,

pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura juga menjadi

sasaran dalam pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Pengembangan agribisnis ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan

kelembagaan petani. Manajemen kelembagaan petani dikelola, sehingga

terjalin kerjasama/kemitraan bisnis di antara para pelaku usaha dalam

satu kesatuan system agribisnis, di mulai dari sistem off-farm hulu, on-

farm, on-farm hilir dan pasar.

Seperti halnya komoditas tanaman pangan, pengembangan

agribisnis hortikultura dan perkebunan tidak lepas dari pengelolaan faktor-

faktor yang mempengaruhi pada sisi pencapaian produksi. Pengembangan

pupuk organik (UPPO), pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, dan

pengembangan dan penyediaan sarana produksi benih menjadi fokus

utama pada sub sistem off-farm hulu. Pada Tahun 2012, kegiatan yang

menunjang peningkatan kapasitas sub sistem off-farm hulu dialokasikan

dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung, APBD

Provinsi Jawa Barat, dan APBN Kementerian Pertanian.

1. Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Bandung

a. Pembangunan embung 4 unit, di Kecamatan Cimenyan,

Pangalengan, Pasirjambu, dan Kertasari;

b. Fasilitasi bibit hortikultura: sayuran, buah-buahan, tanaman

hias, dan biofarmaka (jahe) dan komoditas perkebunan: kopi,

teh, dan cengkeh di Kecamatan Cikancung, Kutawaringin,

Soreang, Pacet, Kertasari, Ciwidey, Cimaung, Cilengkrang,

Cimenyan, Pasirjambu, Pangalengan, Rancabali, Arjasari,

Cicalengka, dan Paseh;

c. Pengembangan jaringan irigasi;

d. Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi dan jalan usaha tani;

e. Pengembangan rumah kompos/ unit pengolahan pupuk organik

2. Alokasi Anggaran APBN Kementerian Pertanian

a. Konservasi lahan

b. Optimalisasi lahan

Renca

na K

erj

a 2

014

10

7

Melalui pengembangan agribisnis berbasis hortikultura dan

perkebunan tersebut, beberapa kelompok usaha telah berhasil

mengembangkan unit-unit pasca panen dan pengolahan hasil dalam

bentuk rumah kemasan (packing house) pada komoditas hortikultura dan

UPH pada komoditas perkebunan. Kelompok-kelompok tersebut telah

bekerjasama/berkemitraan dengan perusahaan, ekportir, dan industry

pengolahan lainnya. Lebih lanjut, kelompok usaha Jaya Alam Lestari

Kecamatan Pasirjambu telah mendapatkan sertifikat organik untuk produk

hortikulturan – sayuran – organik. Pengembangan keberdayaan

kelembagaan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan dialokasikan

dalam anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung dan

APBN Kementerian Pertanian Tahun 2012.

Sasaran Strategis 3

Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam upaya

stabilitas kualitas lingkungan hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui

2 mekanisme pendekatan: (1) pendekatan vegetatif dan (2) pendekatan

ekonomi dengan mengembangkan agribisnis di sekitar hutan. Kedua

mekanisme tersebut saling berkesinambungan dan ketergantungan satu

dengan yang lainnya.

Tabel 3.16. pengukuran sasaran strategis 3 Tahun 2012

Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Target Kinerja

Realisasi %

Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan hutan dan lahan

1. Jumlah usaha agribisnis hasil non-kayu: - Jamur - Lebah Madu - Ulat Sutera

1 unit 1 kel 1 kel

1 unit 2 kel 1 kel

100,00 200,00 100,00

2. Jumlah usaha agribisnis hasil kayu

- - -

3. Penanaman lahan kritis (hektar)

4.415 6.097 138,10

Renca

na K

erj

a 2

014

10

8

Pengelolaan Lahan Kritis

Adanya praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan

kaidah-kaidah konservasi tanah dan air serta banyaknya penelantaran lahan-

lahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama telah

mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis di Kabupaten Bandung.

Keberadaan lahan kritis di Kabupaten Bandung ini telah menyebabkan

rusaknya keseimbangan, daya dukung serta daya tampung lingkungan

terutama pada lahan-lahan yang terdapat di daerah-daerah hulu dengan

fungsi sebagai daerah resapan air. Kondisi yang sama, dan dengan ditambah

banyaknya pemukiman pendudukpun terjadi di daerah sepanjang aliran sungai

(DAS), keadaan ini pada akhirnya turut berpengaruh sebagai faktor penyebab

atau faktor yang mempercepat terjadinya bencana alam di Kabupaten

Bandung seperti banjir, longsor, kekeringan serta makin tingginya kualitas

pencemaran yang terjadi di beberapa badan sungai di Kabupaten Bandung,

baik pencemaran dari rumah tangga maupun industri.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pertanian

Perkebunan dan Kehutanan pada tahun 2011 dan tahun 2012 ini telah

melakukan upaya-upaya untuk mengurangi luas lahan kritis di Kabupaten

Bandung melalui penanaman komoditas tanaman tahunan produktif

seperti buah-buahan dan kayu-kayuan, baik melalui kegiatan yang dibiayai

APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN TA. 2012. Upaya-upaya tersebut

telah dilakukan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dan berhasil

menanami lahan kritis serta tegalan seluas 6.096,67 Ha.

Tabel 3.17 Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi

NO LUAS HUTAN DAN LAHAN KRITIS

YANG DIREHABILITASI 2010 (Ha)

2011 (Ha)

2012 (Ha)

1 Soreang 160,00 200,91 55,00

2 Pasirjambu 113,00 547,25 150,00

3 Ciwidey 50,00 356,82 52,50

4 Nagreg 125,00 97,15 298,50

5 Rancabali 160,00 230,00 -

6 Margaasih - - -

7 Bojongsoang - 77,27 -

8 Dayeuhkolot - 11,81 -

9 Banjaran 285,00 - 205,00

10 Pameungpeuk - - 25,00

11 Pangalengan 505,00 306,82 230,00

12 Katapang - 38,35 -

13 Majalaya - 2,27 -

14 Ciparay 55,00 256,82 30,00

15 Pacet 445,00 716,77 250,00

Renca

na K

erj

a 2

014

10

9

NO LUAS HUTAN DAN LAHAN KRITIS

YANG DIREHABILITASI 2010 (Ha)

2011 (Ha)

2012 (Ha)

16 Kertasari 25,00 212,50 75,45

17 Cicalengka 200,00 203,41 248,18

18 Cikancung 100,00 305,19 252,00

19 Rancaekek 1,00 - -

20 Paseh 125,00 160,23 200,00

21 Ibun 135,00 2,27 302,00

22 Cileunyi 225,00 484,30 25,00

23 Cimenyan 185,00 297,05 -

24 Cilengkrang 235,00 169,32 52,50

25 Margahayu 1,00 - -

26 Baleendah 70,00 198,56 75,00

27 Arjasari 470,00 446,89 212,36

28 Cimaung 285,00 207,73 215,00

29 Solokan Jeruk - - -

30 Cangkuang 131,00 422,50 172,95

31 Kutawaringin 81,00 108,64 300,00

32 Tersebar di Kab. Bandug 147,73 2.670,23

JUMLAH 4.167,00 6.208,56 6.096,67

Sumber: Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bandung 2012

Saat ini upaya mempertahankan dan melestarikan hutan rakyat

diakui cukup berat dan masih mengalami banyak kendala. Hasil kajian LPM ITB (2001) menunjukkan gambaran kondisi kerusakan lahan yang diakibatkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air serta terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Kabupaten Bandung cukup memprihatinkan sehingga menyebabkan tingkat erosi yang terjadi di Kabupaten Bandung berkisar mulai dari kategori sedang sampai dengan berat.

Hutan, khususnya hutan rakyat merupakan salah satu sumberdaya

alam yang dimiliki Kabupaten Bandung dan peranannya sangat penting, baik

dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Secara

keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat di Kabupaten Bandung

mencapai 272,70 m3 (Tabel 4.18), terjadi penurunan bila dibandingkan

dengan tahun 2011. Hal ini dimungkinkan karena umur tebang kayu hutan

tersebut belum mencukupi untuk dipanen/ditebang.

4. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan dan Kebun

Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan kebun salah

satunya diarahkan untuk menambah penghasilan/pendapatan

masyarakat/petani dan juga diharapkan dapat mengurangi jumlah

perambah dan penjarah hutan serta mencegah terjadinya kembali

aktivitas perambahan hutan. Upaya ini dilakukan melalui program

Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kontribusi Dinas

Renca

na K

erj

a 2

014

11

0

Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung dalam

mendukung PHBM di antaranya dilaksanakan melalui:

- Penyediaan bibit Kopi;

- Pemberian bantuan peralatan pengolahan Kopi;

- Penyediaan bibit kayu-kayuan; Kicangkudu, Kikancing, Jabon, Kihoe,

Manglid, Maesopsi, Campoleh, Petai, Sukun, Nangka, Gamelina,

Mangga dan Mahoni Uganda.

- Terfasilitasinya budidaya jamur tiram

- Memfasilitasi perkembangan Usaha AUK masyarakat disekitar hutan

untuk usaha budidaya Ulat Sutra dan Jamur Kayu tani diantaranya 2

kelompok tani dari petani ulat sutra dan 7 kelompok tani jamur kayu.

Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dan kebun ini secara

tidak langsung mampu menurunkan jumlah perambah hutan dimana para

perambah itu umumnya merusak/mengganggu keseimbangan ekosistem

hutan, kemudian dampak lainnya adalah semakin terkendalinya berbagai

gangguan terhadap sumber daya hutan sehingga kerusakan lingkungan

dapat diminimalisir dan yang paling utama adalah mampu meningkatkan

pendapatan serta kesejahteraan petani/masyarakat disekitar hutan.

1.2. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan secara umum didasarkan pada dokumen Rencana kerja Tahun 2012. Namun demikian, ada beberapa kegiatan yang mengalami perubahan karena (1) ketergantungan sektor pertanian terhadap iklim yang memasak terjadinya perubahan, walaupun tidak signifikan; (2) pelaksanaan secara teknis di lapangan, walaupun tidak mengubah indikator kinerja program ataupun kegiatan; (3) keterbatasan anggaran yang mendorong terjadinya pengurangan indikator kinerja Hasil review terhadap rancangan awal Rencana Kerja tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 2.25. 1.3. Penelaahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik kelompok masyarakat yang terkait dengan sektor pertanian, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi, maupun dari SKPD lainnya, secara garis besar didasarkan dari 3 tahapan pelaksanaan perencanaan, penelitian lapangan, dan pengmatan pelaksanaan, yakni: (1) Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten; (2) pelaksanaan

Renca

na K

erj

a 2

014

11

1

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian, Perkebunan, dan kehutanan; dan (3) hasil monitoring dan evaluasi.

Lebih lanjut, usulan-usulan program dan kegiatan yang dimaksud di atas harus didasarkan pada kriteria teknis yang telah disusun berdasarkan penyepakatan, pedoman-pedoman umum, dan petunjuk teknis pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang diacu dari Kementrian Pertanian, kementrian Kehutanan Republik Indonesia dan dinas-dinas terkait lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Berikut kriteria teknis program dan kegiatan pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan Tahun 2014:

1. Usulan program dan kegiatan dapat selaras dengan Rencana Kerja

dari Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Tahun 2014,

sehingga akan lebih fokus dalam mencapai keberhasilan program

dan kegiatan:

1. Pengembangan agribisnis pertanian ramah lingkungan dan

aman konsumsi (padi dan sayuran)

1) Kriteria Lokasi

a. Hamparan sawah beririgasi yang ketersediaan airnya terjamin yang dimiliki/dikelola oleh satu kelompok secara utuh seluas lahan yang dimiliki oleh anggota kelompok tersebut (kurang lebih 20 ha untuk SRI - Padi).

b. Lokasi mudah dijangkau. c. Bukan daerah rawan genangan/banjir dan infrastruktur

drainase cukup memadai. d. Diutamakan yang di daerah sekitarnya tersedia bahan

organik (hijauan, kotoran hewan). e. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum

2 ha/KK. f. Lokasi pengembangan merupakan wilayah/kawasan

sentra komoditas pertanian. 2) Kriteria Calon Petani/Kelompok Tani

a. Petani pemilik penggarap atau penggarap yang mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengembangkan pertanian ramah lingkungan dan aman konsumsi serta berada dalam satu kelompok tani hamparan;

b. Kelompok tani hamparan yang merupakan kelompok tani aktif dan dinamis serta berorientasi ekologis dan agrobisnis.

c. Kelompok tani sasaran beranggotakan + 25 orang 3) Kriteria usulan program/kegiatan, dapat berupa:

Renca

na K

erj

a 2

014

11

2

a. Sekolah Lapang/ Laboratorium Lapang pertanian ramah

lingkungan dan aman konsumsi;

b. Stimulan Unit Pengolahan Pupuk Organik;

c. Bimbingan Teknis Manajemen Kelembagaan, Manajemen

Usaha, dan forum kemitraan bisnis;

d. Usulan program/kegiatan tidak berupa

pengadaan/stimulan sarana produksi, seperti benih dan

pupuk

2. Pengembangan rumah kemasan

1) Kriteria Lokasi.

a. Lokasi pengembangan merupakan wilayah/kawasan sentra komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi.

b. Tersedianya/ dekatnya lokasi bahan baku untuk olahan rumah kemasan.

c. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 ha/KK.

4) Kriteria Calon Petani/Kelompok Tani

a. Petani pemilik penggarap atau penggarap yang mempunyai kemauan dan kemampuan dalam mengembangkan manajemen kemitraan rumah kemasan serta berada dalam satu kelompok tani hamparan;

b. Kelompok tani hamparan yang merupakan kelompok tani aktif dan dinamis serta berorientasi ekologis dan agrobisnis.

c. Kelompok tani sasaran beranggotakan + 25 orang d. Adanya petani mitra yang mempunyai kemauan untuk

bermitra dengan kelompok usaha rumah kemasan. 5) Kriteria usulan program/kegiatan, dapat berupa:

a. Bimbingan teknis manajemen kelembagaan, manajemen

usaha, dan SOP GHP dan GMP komoditas hortikultura;

b. Stimulan unit pengolahan merupakan perguliran

kelembagaan kelompok usaha pertanian.

c. Forum kemitraan bisnis

3. Pengembangan agribisnis unggulan hortikultura (sayuran

bernilai ekonomi tinggi, buah-buahan termasuk didalamnya

pengembangan agribisnis strawberry, serta tanaman hias)

1) Kriteria Lokasi

a. Harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Renca

na K

erj

a 2

014

11

3

b. Merupakan daerah pengembangan kawasan sentra produksi hortikultura Unggulan Kabupaten Bandung atau pemanfataan lahan pekarangan melalui pengembangan agribisnis tanaman toga (biofarmaka).

c. Bebas banjir dan atau bisa dilakukan pengendalian banjir secara mudah dan murah.

d. Mempunyai aksesibilitas yang baik, relatif dekat dari pemukiman sehingga mudah dijangkau.

e. Mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa.

f. Tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan proyek lain yang sejenis.

g. Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan komoditas hortikultura.

h. Faktor ikilim (curah hujan, angin, kelembaban dan suhu) yang sesuai serta sumber daya air (sungai, danau, dam, air tanah dangkal dan air tanah dalam) tersedia untuk pengembangan hortikultura.

i. Berada dalam wilayah binaan Petugas Penyuluh Lapang (PPL).

2) Kriteria calon petani/kelompok

a. Belum pernah menerima kegiatan yang sama/ sejenis pada tahun sebelumnya dan jika telah menerima, usulan ditujukan untuk pengembangan usaha agribisnis.

b. Pemilik penggarap dan atau penggarap. Kepemilikan lahan usaha tani per KK maksimal 1 Ha.

c. Bersedia membentuk suatu kelompok (wadah) untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan pengembangan agribisnis hortikultura, diutamakan pada kelompok tani yang mempunyai respon dan partisipasi yang tinggi.

d. Bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan.

e. Memiliki dedikasi yang baik dan bersedia memelihara lahan dan tanaman secara berkelanjutan sesuai anjuran Petugas Penyuluh Lapang (PPL).

f. Tidak menuntut ganti rugi apabila dilakukan pembangunan infrastruktur pada lahannya.

g. Masyarakat desa yang mempunyai keinginan bersama dalam memanfaatkan lahan pekarangan melalui tanaman biofarmaka secara kelompok.

3) Kriteria usulan program/kegiatan, dapat berupa:

Renca

na K

erj

a 2

014

11

4

a. Bimbingan teknis dan sekolah lapang SOP GAP dan GHP,

manajemen kelembagan, manajemen bisnis, dan forum

kemitraan bisnis;

b. Stimulan/pengadaan sarana produksi, kecuali pupuk dan

benih tanaman semusim sayuran.

4. Pengembangan agribisnis unggulan perkebunan (kopi, teh,

cengkeh)

1) Kriteria Lokasi

a. Harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

b. Merupakan daerah pengembangan kawasan sentra produksi perkebunan Unggulan Kabupaten Bandung;

c. Bebas banjir dan atau bisa dilakukan pengendalian banjir secara mudah dan murah.

d. Mempunyai aksesibilitas yang baik, relatif dekat dari pemukiman sehingga mudah dijangkau.

e. Mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa.

f. Tidak tumpang tindih dengan program dan kegiatan proyek lain yang sejenis.

g. Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan komoditas Perkebunan dan faktor ikilim (curah hujan, angin, kelembaban dan suhu) yang sesuai serta sumber daya air (sungai, danau, dam, air tanah dangkal dan air tanah dalam) tersedia untuk pengembangan hortikultura.

h. Berada dalam wilayah binaan Petugas Penyuluh Lapang (PPL).

2) Kriteria calon petani/kelompok

a. Belum pernah menerima kegiatan yang sama/ sejenis pada tahun sebelumnya dan jika telah menerima, usulan ditujukan untuk pengembangan usaha agribisnis.

b. Pemilik penggarap dan atau penggarap. Kepemilikan lahan usaha tani per KK maksimal 2 Ha.

c. Bersedia membentuk suatu kelompok (wadah) untuk bekerjasama dalam melakukan kegiatan pengembangan agribisnis perkebunan, diutamakan pada kelompok tani yang mempunyai respon dan partisipasi yang tinggi.

d. Bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan.

e. Memiliki dedikasi yang baik dan bersedia memelihara lahan dan tanaman secara berkelanjutan sesuai anjuran Petugas Penyuluh Lapang (PPL).

Renca

na K

erj

a 2

014

11

5

f. Tidak menuntut ganti rugi apabila dilakukan pembangunan infrastruktur pada lahannya.

3) Kriteria usulan program/kegiatan, dapat berupa:

a. Bimbingan teknis dan sekolah lapang SOP GAP dan GHP,

manajemen konservasi lingkungan, manajemen

kelembagan, manajemen bisnis, dan forum kemitraan

bisnis;

b. Stimulan/pengadaan sarana produksi.

5. Peningkatan intensifikasi palawija (Jagung dan Ubi Kayu)

6. Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan

perkebunan (JITUT, JIDES, Embung, Sumur Pantek,

pemanfaatan air permukaan, Jalan Usaha Tani, dan Jalan

Produksi)

1) Kriteria Teknis Rehabilitasi Infrastruktur JITUT dan JIDES

d. Syarat Lokasi

- Lokasi merupakan Daerah Irigasi Desa/ Daerah Irigasi Pemerintah yang jaringan irigasi tingkat usaha taninya yang mengalami kerusakan.

- Jaringan utama (primer dan sekunder) berfungsi baik. - Mempunyai potensi IP (Intensitas Pertanaman) dapat

ditingkatkan. - Di lokasi tersedia petani pemilik / penggarap.

e. Syarat calon petani

- Telah terbentuk kelompok tani/P3A, apabila belum ada agar segera membentuknya sebelum penetapan lokasi.

- Kelompok tani/P3A belum pernah mendapatkan bantuan sejenis.

- Diutamakan kelompok tani/P3A yang mempunyai semangat partisipatif atau ada kemauan untuk sharing.

- Membutuhkan dan mau membangun serta memelihara JITUT/JIDES.

- Adanya petani yang sanggup menanan padi lebih dari 2 kali dalam satu tahun.

2) Kriteria Teknis Pembangunan Embung dan Sumur Pantek

a. Syarat Lokasi

- Mempunyai potensi sumber air permukaan dan atau air tanah dangkal. Untuk potensi kegiatan Pengembagan Sumber Air yang tersedia paling tidak dapat memberikan air irigasi suplementer (supplementary irrigation) pada areal seluas kurang lebih 25 hektar sesuai jenis komoditas yang diusahakan (Pertanian dan Perkebunan).

Renca

na K

erj

a 2

014

11

6

- Diprioritaskan pada lokasi lahan sawah tadah hujan dan lahan kering kawasan pertanian dan sering mengalami kendala/kekurangan air irigasi terutama pada musim kemarau.

- Embung dibangun pada cekungan diantara 2 punggung bukit (gully) tempat mengalirnya aliran permukaan saat terjadi hujan, dengan membendung pada bagian bawahnya.

- Diupayakan lahan tempat embung dibangun tidak porus.

- Di daerah atau sekitar daerah pertanian /perkebunan /peternakan yang memerlukan pasokan air dari embung sebagai suplesi air irigasi.

b. Syarat calon petani

- Telah terbentuk Kelompok Tani / P3A yang beranggotakan + 25 orang perwakilan dari daerah hulu, tengah, dan hilir.

- Kelompok Tani / P3A terpilih belum pernah mendapat bantuan sejenis.

- Bersedia menyediakan lahan tanpa ganti rugi yang dinyatakan dalam surat pernyataan bermaterai cukup.

- Bersedia mengoperasikan dan memelihara bangunan yang dinyatakan dalam surat pernyataan.

3) Kriteria Teknis Rehabilitasi Jalan Usaha Tani dan Jalan

Produksi

a. Dimensi lebar badan jalan produksi minimal dapat dilalui kendaraan roda 4 (untuk Jalan usaha Tani) atau kendaraan roda 3 (untuk jalan produksi) dan dapat saling berpapasan atau dibuatkan tempat untuk berpapasan, dengan kapasitas tonase + 3 ton atau sesuai dengan jenis komoditas yang akan diangkut dan alat angkut yang akan digunakan.

b. Spesifikasi dan dimensi komponen jalan produksi (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, jembatan dll) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan, dan aspirasi petani melalui musyawarah kelompok tani atau rembug desa dan dituangkan dalam desain sederhana.

c. Untuk Jalan Usaha Tani pada wilayah sentra pertanian, tanaman pangan/hortikultura, sedangkan jalan produksi pada sentra produksi perkebunan rakyat;

d. Petani bersedia bekerja dalam kelompok

Renca

na K

erj

a 2

014

11

7

e. Petani bersedia melepaskan sebagian lahannya tanpa ganti rugi untuk pengembangan jalan usaha tani dan jalan produksi, apabila diperlukan.

f. Petani/kelompok tani bersedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan secara swadaya.

7. Pengembangan pencitraaan/ identitas produk lokal unggulan

pertanian di wilayah kecamatan dengan kriteria bahwa

komoditas tersebut dapat dijamin kualitas, kuantitas, dan

kontinuitasnya,

8. Program dan kegiatan yang diusulkan ditujukan untuk

meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan mengembangkan

kemitraan usaha agribisnis:

Program dan kegiatan sesuai dengan potensi lahan, kondisi

wilayah, ketenagakerjaan, tata ruang, market di wilayah

maupun potensi market ke luar wilayah.

Menciptakan kemitraan usaha, diantaranya antar pelaku

usaha pertanian (on-farm dan off-farm) dan dengan pelaku

pasar terstruktur (Industri dan Pasar Modern/Ritel) melalui

berbagai forum kemitraan.

Upaya peningkatan kualitas dan kontinuitas produk unggulan

pertanian, perkebunan dan kehutanan seperti melalui

bimbingan teknis dan sosialisasi penerapan teknologi SOP

GAP,SOP GMP dan SOP GHP, termasuk manajemen

kelembagaan agribisnis.

9. Program dan kegiatan yang bertujuan mendorong terciptanya

lahan pertanian berkelanjutan (lahan sawah abadi).

10. Program/kegiatan pengembangan Unit Pelayanan Jasa Alsintan

(UPJA).

11. Rehabilitasi lahan kritis dan hutan melalui pendekatan

konservasi fisik (penanaman lahan) dan ekonomi (usaha

agribisnis alternatif, kayu dan non kayu) di sekitar masyarakat

hutan, pengembangan hutan kota dan pembibitan hutan

rakyat.

12. Kriteria spesifik lainnya:

a. Usulan program/kegiatan tidak berupa pengadaan/stimulan

sarana produksi, seperti pupuk, benih tanaman musiman

(padi dan sayuran musiman), kecuali benih/bibit tanaman

tahunan (kopi, cengkeh, teh, tanaman kayu-kayuan)

Renca

na K

erj

a 2

014

11

8

b. Usulan program/kegiatan berupa alat mesin pertanian harus

terkonsentrasi dalam lembaga UPJA di wilayah kecamatan.

Adanya kemauan kelompok tani untuk mengembangkan

UPJA sebagai kelompok usaha penyewaan jasa alsintan.

Renca

na K

erj

a 2

014

11

9

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka perencanaan program dan kegiatan diperlukan

elemen pokok pendukung lain berupa: Indikator kerja sebagai parameter

penilaian dari keberhasilan program dan kegiatan, kelompok sasaran

merupakan objek dari program/kegiatan dan pendanaan indikatif sebagai

indikasi awal besaran dana yang diperlukan untuk terlaksananya program

dan kegiatan. Berikut adalah program/kegiatan, indikator kerja, kelompok

sasaran serta pendanaan indikatif dari Dinas Pertanian Perkebunan dan

Kehutanan Tahun 2014.

3.1. Rencana Program dan Kegiatan Propinsi Jawa Barat dan

Nasional

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 2008-2013 dan sesuai dengan misi 2

Propinsi Jawa Barat yaitu meningkatkan pembangunan perekonomian

regional berbasis potensi lokal yang mencakup bidang pertanian dan

bidang ketahanan pangan, yang meliputi program:

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

2. Program Peningkatan Produksi Pertanian

3. Program Pemberdayaan Sumberdaya Pertanian

4. Program Pemasaran dan pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan,

Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan

Selanjutnya sesuai dengan misi 4 Propinsi Jawa Barat:

meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk

pembangunan yang berkelanjutan di bidang kehutanan, yang

dilaksanakan melalui:

1. Program Pemantapan Kawasan Lindung

2. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan dan Konservasi

Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

3. Program Pengembangan Agribisnis

4. Program Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan

Pembangunan

Renca

na K

erj

a 2

014

12

0

Disamping itu, dalam mewujudkan rencana strategis 2011-2015

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan, program nasional di bidang

pertanian dan perkebunan yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu

Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada

Berkelanjutan

2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu

Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman

Perkebunan Berkelanjutan

4. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian

5. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,

Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

6. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan

Masyarakat

7. Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing

Program nasional di bidang kehutanan yang akan dilaksanakan

meliputi:

1. Program Pemantapan Kawasan Hutan

2. Program Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS

3. Program Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industry kehutanan

4. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan

Disamping itu, pencapaian target 10 juta Ton surplus beras pada

Tahun 2014 melalui program P2BN (Program Peningkatan Beras Nasional)

mengharuskan setiap daerah mampu meningkatkan produksi minimal 5%

setiap tahunnya. Untuk mencapai target tersebut diatas, Kabupaten

Bandung menargetkan pencapaian produksi melalui peningkatan

produktivitas (penerapan teknologi) dan peningkatan kualitas infrastruktur

dasar pertanian.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja 2014

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)

Daerah Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 pada misi 3 dan 7 serta

guna mendorong tercapainya sasaran peningkatan konstribusi sektor

Renca

na K

erj

a 2

014

12

1

pertanian pada PDRB sebesar 2.19%, maka diharuskan Program dan

Kegiatan utama dapat tercapai dengan baik. Rencana kerja Tahun 2014

merupakan periode keempat dari Rencana Strategis 2010-2015 yang

ditujukan untuk mengkonsolidasikan kerjasama dan kemitraan dari semua

aktor-aktor ekonomi yang terlibat secara langsung atau tidak langsung

dalam sektor agribisnis dan pembangunan lingkungan beserta semua

pemangku kepentingan di sektor ini. Lebih lanjut, rencana kerja 2014

diwarnai dengan peningkatan kualitas dan kuantitas produk agribisnis,

kelembagaan agribinis, dan struktur ekonomi pasar agribisnis, yang

merupakan identitas lokal serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar

pertanian.

Visi pembangunan dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

Kehutanan Kabupaten Bandung periode 2011-2015 adalah “Meningkatkan

kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan agribisnis berkelanjutan

berbasis sumberdaya lokal menuju keunggulan bersaing global, maju,

mandiri, dan berwawasan lingkungan”

Untuk mencapai visi Pembangunan Pertanian tersebut, Dinas

Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung mengemban

misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mendorong peningkatan peran sektor pertanian Kabupaten Bandung

dalam perekonomian regional dan nasional.

2. Meningkatkan akses dan ketersediaan sumberdaya pertanian yang

bersifat lokal dengan memanfaatkan teknologi untuk menjamin

keberlanjutan usaha pertanian.

3. Meningkatkan peran dan keterkaitan antar pelaku usaha melalui

integrasi wilayah produksi dan konsumsi komoditas serta produk

pertanian.

4. Meningkatkan partisipasi setiap usaha pertanian terhadap pasar bebas

melalui pembenahan pola produksi, kelembagaan dan pasar.

5. Membangun agribisnis berwawasan lingkungan

Renca

na K

erj

a 2

014

12

2

Gambar 3.1. Kerangka Migrasi Strategi Pembangunan Sub-Sektor

Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Bandung

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang

PA

SA

RK

EL

EM

BA

GA

AN

PR

OD

UK

5 Penerapan Integral Chain Care selanjutnya

(penekanan pada good manufacturing

practices, HACCP dan sistim traceability).

6 Adopsi teknologi yang tersedia untuk

pengembangan komoditas menjadi produk

derivatif;.

1 Pemetaan komoditas aktual dan potensi.

2 Penentuan fokus pengembangan komoditas.

3 Inventarisasi dan inisisasi pemanfaatan teknologi yang

tersedia pada tingkat nasional dan internasional.

4 Penyesuaian dan penerapan standar komoditas dan

terdiferensiasi. Sosialisasi dan inisiasi penerapan Integral

Chain Care tahap awal (penekanan pada sektor budidaya;

good agricultural practices, good pesticide practices).

6 Penetrasi pasar nasional untuk

komoditas terfokus beserta

produk dan produk derivatifnya.

Pemanfaatan peluang pasar

global (extenderization).

12 Pemanfaatan kekuatan

kolaborasi dan SCNM untuk

menciptakan co-innovation pada

produk. Pengembangan sistem

inovasi agribisnis.

13 Proses regenerasi dan suksesi

pada generasi muda

agripreneur.

7 Pengembangan industri

pertanian di sektor hilir.

7 Pemetaan cluster komoditas dan produk.

8 Pengembangan sistem informasi cluster.

9 Pengarahan dan pemanfaatan dana corporate

social responsibility untuk pembentukan

cluster.

10 Menciptakan iklim kondusif untuk merangsang

pembentukan aliansi strategis antar pelaku

usaha dan stakeholders. Pengembangan

biopartnership pada industri agrofarmaka.

11 Pengembangan collaborative decision making.

4 Transformasi perilaku pasar yang informal

(open negotiation based) menjadi formal

(contract based).

5 Penetrasi pasar (penekanan pada niche

market dan pasar industri).

1 Competitive intelligent. Pemetaan karakteristik dan

perilaku pasar.

2 Inventarisasi kendala barriers to entry pada pasar.

3 Pengembangan promosi generik. Inisiasi penetrasi pasar

(penekanan pada pasar ritel moderen).

1 Inisiasi untuk mentransformasi kelembagaan petani

berbasis produksi menjadi berbasis pasar (nilai).

2 Pengembangan aglomerasi di sektor pertanian.

3 Pemetaan dan identifikasi keterkaitan di antara jaringan

pelaku usaha dan stakeholders di sektor pertanian.

4 Menginisiasi pembentukan forum pada (3.) dan

merancang proses kolaborasi di dalam rantai pasokan.

5 Pemetaan industri penunjang komoditas dan produk.

6 Inisiasi pembentukan klaster agribisnis pangan dan

perkebunan. Pengembangan supply chain and network

management (SCNM).

Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang

PASA

RKE

LEM

BAG

AAN

PRO

DUK

1 Identifikasi pasar barang dan

jasa lingkungan; menyusun

target pasar. Penyusunan paket-

paket produksi barang dan jasa

lingkungan.

2 Pemenuhan kebutuhan

infrastruktur minimal dengan

memanfaatkan jaringan dengan

swasta.

3 Inisiasi pengintegrasian objek

hutan ke dalam jaringan

kepariwisataan nasional dan

internasional.

1 Pemetaan stakeholders

kehutanan; terutama masyarakat

sekitar hutan. Pembentukan

komunitas hutan. Inisiasi

pembentukan jaringan bisnis

dan pendidikan.

2 Pembakuan mekanisme sharing

manfaat dan tanggung jawab

dengan stakeholders.

Pengembangan sistim

pendidikan lingkungan.

3 Pemberlakuan audit sosial

terhadap stakeholders.

Pemanfaatan kekuatan

kolaborasi untuk

menciptakan co-innovation

pada produk lingkungan.

1 Inventarisasi detil mengenai

interaksi antara hutan dengan

objek lainnya (aspek tekno-

sosio-ekonomi).

2 Adopsi dan pembakuan standar

mengenai pengelolaan hutan

sesuai konvensi internasional.

3 Konvergensi sistim pertanian

dengan produk dan jasa

lingkungan.

Renca

na K

erj

a 2

014

12

3

Gambar 3.2. Kerangka Migrasi Strategi Pembangunan Sub-Sektor

Kehutanan

Tahun 2014, pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan

ditujukan untuk memperkuat ketersediaan pangan secara lokal,

membangun konsolidasi pelaku agribisnis dalam manajemen rantai pasok

komoditas hortikultura dan perkebunan unggul. Dalam rangka

peningkatan produksi pertanian dalam periode lima tahun ke depan, Dinas

Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan akan lebih difokuskan pada

komoditas yang menjadi produk unggulan di Kabupaten Bandung.

Komoditas tersebut berjumlah 17 komoditas, yang terdiri dari 3 komoditas

tanaman pangan, 11 komoditas hortikultura dan 3 komoditas perkebunan.

Tabel 3.1. Komoditas Unggulan Kabupaten Bandung dan Nasional

Komoditas

Kabupaten Bandung Nasional

Pangan Non

Pangan Pangan Non Pangan

Tanaman

Pangan

Padi,

Jagung, dan

Ubi kayu

padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar

Hortikultura cabe, bawang merah, kentang, kubis, tomat, stroberi, alpukat

Jahe,

tanaman

hias

cabe, bawang merah, kentang, mangga, pisang, jeruk, durian, manggis

rimpang, tanaman hias

Perkebunan kopi, teh Cengkeh,

tembakau

kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu

karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, kemiri sunan

Komoditas unggulan untuk pangan diharapkan dapat memberikan

swasembada pangan terutama di pedesaan, terutama komoditas pangan

Renca

na K

erj

a 2

014

12

4

utama seperti padi, jagung, dan kentang. Sasaran produksi tanaman

pangan dan hortikultura serta pertumbuhannya periode 2011-2015, dapat

dilihat pada Tabel 4.2. Sementara, sasaran produksi tanaman pangan dan

hortikultura dapat dilihat pada Lampiran

Tabel 3.2. Sasaran Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2014

No Komoditas Produksi Pertumbuhan

1. Padi 491.447 4,10%

2. Jagung 51.801 0,85%

3. Ubi Kayu 58.474 1,00%

4. Bawang Merah 23.664 1,21%

5. Cabe 23.891 8,08%

6. Kentang 177.126 4,89%

7. Tomat 73.102 4,64%

8. Kubis 138.059 4,47%

Adapun untuk tanaman perkebunan, sasaran produksi dan

pertumbuhannya periode 2011-2015, dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Sementara, sasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura dapat

dilihat pada Lampiran

Tabel 3.3 Sasaran Produksi Komoditas Perkebunan Rakyat

Komoditas

2011 2012 2013 2014 2015 Pertumbuhan

Ton

1. Kopi 3.961,21 4.063,93 4.171,90 4.286,73 4.407,29 2,608%

2. Teh 3.193,45 3261,14 3.332,39 3.411,09 3.495,03 2,206%

3. Cengkeh 113,39 115,77 118,40 121,24 124,28 2,224%

Peningkatan nilai produksi pada komoditas-komoditas tersebut lebih

dikarenakan adanya peningkatan produktivitas per hektar-nya dan areal

tanam pada komoditas perkebunan, terutama kopi dan teh. Untuk

mencapai nilai produksi yang ditargetkan, Dinas Pertanian, Perkebunan,

dan Kehutanan bekerjasama dengan Dinas/Lembaga lainnya di Kabupaten

Bandung harus berupaya untuk mempertahankan lahan-lahan produktif

untuk pengembangan pertanian. Selain itu, hal tersebut membutuhkan

sarana produksi yang efektif, seperti pupuk dan benih/bibit bermutu, dan

Renca

na K

erj

a 2

014

12

5

pendukungan infrastruktur pertanian –pengairan, lahan, jalan, dan

kemudahaan aksesibilitas lainnya–.

Pengembangan Agribisnis Komoditas Unggulan Lokal

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada dua hal yakni

sustainabilitas dalam peningkatan kualitas dan jumlah produk pertanian,

baik segar maupun produk olahan untuk mendukung peningkatan daya

saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan

olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang

mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, Good Agricultural

Practices, Good Handling Practices, Good Manucfacturing Practices). Sat

ini, sekitar 80 % produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk segar

sedangkan 20% dalam bentuk olahan sehingga nilai tambahnya sangat

kecil.

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan dalam periode 2011-

2015 menargetkan terbentuknya kelompok-kelompok usaha agribisnis

berbasis komoditas unggulan lokal dan produk pertanian yang ramah

lingkungan. Pengembangan agribisnis tersebut dalam pendekatan

keterpaduan antara sub sistem hulu sampai dengan sub sistem hilir,

terutama untuk komoditas-komoditas yang memiliki karakteristik high

value commodities, seperti stroberi, sayuran eksklusif, biofarmaka,

tanaman hias dan kopi. Jalinan kerjasama antara semua pelaku usaha

agribisnis yang terlibat dalam manajemen rantai pasok pertanian melalui

pengembangan rumah kemasan menjadi target utama dalam penciptaan

agribisnis yang mandiri dan maju serta mampu berdaya saing dalam pasar

internal dan eksternal.

Seperti diketahui bahwa nilai pendapatan petani dapat bersumber

dari usaha pertanian dan usaha non-pertanian. Nilai pendapatan yang

bersumber dari usaha pertanian akan diperoleh dari selisih nilai penjualan

komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang

dikeluarkan. Nilai penjualan hasil usahatani akan ditentukan oleh volume

produksi yang dihasilkan serta harga jual. Makin besar volume produksi

yang dihasilkan makin besar pula volume fisik yang dapat dijual, di mana

upaya peningkatan volume produksi ini merupakan hal yang sudah banyak

dipaparkan pada saat mengupayakan target peningkatan produksi.

Sementara itu, walaupun komoditas pertanian berhasil ditingkatkan

produksinya, hal tersebut hanya akan secara nyata meningkatkan nilai

Renca

na K

erj

a 2

014

12

6

penjualan manakala harga jual paling tidak konstan atau lebih baik lagi

kalau juga meningkat.

Oleh karena itu hal fundamental yang perlu diupayakan dalam

rangka peningkatan nilai jual ini adalah mempertahankan agar harga jual

tidak mengalami penurunan. Salah satu upaya dalam menstabilkan harga

produk pertanian adalah melalui pendekatan kemitraan bisnis dalam

pengembangan rumah kemasan dan keterpaduan agribisnis. Selama

periode 2011-2015, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

menargetkan adanya pengembangan 4 kelompok usaha rumah kemasan

yang mampu menjalin kerjasama dengan petani-petani kecil sebagai

sumber pasokan bahan baku di Kecamatan Pangalengan, Ciwidey,

Pasirjambu, dan Arjasari. Selain itu pengembangan pertanian yang ramah

lingkungan, baik padi, sayuran, maupun kopi menjadi sasaran target

utama dalam menghadapi kerentanan kualitas lingkungan, keamanan

pangan, dan perubahan persepsi konsumen pangan. Sasaran utama

dalam pengembangan agribisnis, adalah (1) meningkatkan kualitas produk

pertanian; (2) meningkatkan kapasitas dan kualitas kelembagaan

pertanian serta aksesibilitas permodalan dan kemitraan usaha; dan (3)

meningkatkan aksesibilitas pasar produk pertanian unggulan.

Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan melalui Konservasi

Berbasis Ekonomi dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Kawasan hutan di Kabupaten Bandung meliputi kawasan hutan

negara dan kawsan hutan rakyat. Pengelolaan kawasan tersebut dilakukan

melalui dua pendekatan yaitu (1) vegetatif dan (2) ekonomi. Hal tersebut

dikarenakan adanya ketidakefektifan kinerja jika dilakukan hanya melalui

pendekatan vegetatif. Maka dari itu, dalam kurun waktu lima tahun ke

depan pada periode 2011-2015, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

Kehutanan menitikberatkan pada pendekatan ekonomi dalam membangun

dan mengendalikan kawasan hutan di wilayah Kabupaten Bandung.

Usaha ekonomi merupakan pola penataan aktivitas ekonomi

masyarakat di sekitar hutan berbasis hasil kayu dan non-kayu – lebah

madu, jamur, bambu, ulat sutera – melalui alternatif usaha agribisnis dan

agroforestry. Program dan kegiatan ini akan mendorong perekonomian

masyarakat di sekitar hutan dengan tetap menjaga stabilitas kawasan

kehutanan.

Pendekatan kedua dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan adalah

melalui pendekatan vegetatif dan pemberdayaan masyarakat.

Renca

na K

erj

a 2

014

12

7

Pemberdayaan masyarakat dalam upaya vegetatif merupakan upaya

meningkatkan kontribusi masyarakat dalam pengelolaan hutan dan lahan,

seperti pengembangan KBR.

3.3. Program dan Kegiatan

Menindaklanjuti rencana migrasi strategi pembangunan tersebut,

khususnya dalam jangka pendek, maka Dinas Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan Kabupaten Bandung merumuskan program dan kegiatan yang

akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2014 sebagaimana terlihat pada

Tabel 3.4.

Tabel 3.4.

Program dan kegiatan Tahun 2014

Program Kegiatan

1. Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani

(1) Pelatihan petani dan Pelaku Agribisnis

2. Program Peningkatan Ketahanan

Pangan Pertanian/Perkebunan

(1) Penyusunan Database Potensi Produk

Pertanian/Perkebunan

(2) Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil Pertanian

(3) Pengembangan Intensifikasi Tanaman

Padi/Palawija

(4) Pengembangan Diversifikasi Pangan

(5) Pengembangan Pertanian pada Lahan

Kering

(6) Pengembangan Perbenihan / Pembibitan

(7) Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya

Pertanian

(8) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan

Mutu Produk Pertanian/Perkebunan

3. Program Peningkatan Pemasaran

Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan

(1) Penelitian dan Pengembangan Pemasaran

Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

(2) Promosi atas Hasil Produksi

Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah

(3) Pembangunan Pusat-pusat Penampungan

Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan

4. Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan

(1) Pengadaan Sarana dan Prasarana

Teknologi Pertanian/perkebunan tepat

Guna

(2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan

Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan

Tepat Guna

5. Program Peningkatan Produksi (1) Penyediaan Sarana Produksi

Renca

na K

erj

a 2

014

12

8

Program Kegiatan

Pertanian/Perkebunan

Pertanian/Perkebunan

(2) Pengembangan Bibit Unggul

Pertanian/Perkebunan

6. Program Pemanfataan Potensi

Sumberdaya Hutan

(1) Pengembangan Hasil Hutan Non-Kayu

(2) Pengembangan Industri dan Pemasaran

Hasil Hutan

7. Program Rehabilitasi Hutan dan

Lahan

(1) Pembuatan Bibit/Benih Tanaman

Kehutanan

(2) Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

8. Program Perlindungan dan

Konservasi Hutan

(1) Pengembangan Pengujian dan

Pengendalian Peredaran Hasil Hutan

(2) Sosialisasi Pencegahan kebakaran

Selain itu program dan kegiatan tersebut, dalam pencapaian arah

kebijakan, sasaran, dan tujuan pembangunan pertanian, perkebunan, dan

kehutanan di Kabupaten Bandung, didorong melalui penitikberatan pada program

unggulan, yaitu:

1. Pengembangan Managemen Database Berbasis Komputerisasi

2. Pengembangan pertanian padi organik (SRI)

3. Penumbuhan group pasca panen dan pengolahan hasil komoditas pangan

(padi, Jagung, ubi kayu)

4. Pengembangan usaha agribisnis stoberi untuk menunjang pengembangan

OVOP di wilayah paciran

5. Pengembangan agribisnis komoditas unggulan perkebunan (kopi)

6. Pengembangan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan agribisnis

berbasis komoditas unggulan lokal

7. Pengembangan rumah kemasan

8. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan

9. Konservasi hutan dan lahan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan

yang berdaya saing

Indikator Kinerja dan Kelompok Sasaran

Sasaran pertama adalah Peningkatan PDRB Sektor Pertanian Sebesar

2,19%. Dalam mendorong tercapainya sasaran tersebut, maka di fokuskan

terhadap program/kegiatan peningkatan ekonomi dari sektor pertanian.

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Sasaran dan tujuan utama pembangunan sektor pertanian diantaranya

adalah meningkatkan kesejahteraan petani sebagai pelaku utama dalam kegiatan

Renca

na K

erj

a 2

014

12

9

pertanian. Seperti kita etahui bahwa sektor pertanianmerupakan salah satu

sektor perekonomian dengan penyerapan tenaga kerja terbesar diantara sektor

perekonomian yang lain, sehingga sebagai subjek pertanian, kesejahteraan

petani sangat penting artinya bagi perekonomian baik regional maupun nasional.

Isu kesejahteraan petani juga merupakan salah satu arah kebijakan yang diambil

oleh Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung pada

tahun 2014 dengan sasatan dan indikator kinerja yang ingin dicapai, seperti

terlihat pada Tabel 3.5. berikut.

Tabel 3.5. Sasaran dan indikator kinerja Program Peningkatan Kesejahteraan

Petani

Program/Kegiatan Indikator Kinerja

- Kegiatan Petani dan

Pelaku Agribisnis

(1) Berkembangnya kelompok usaha agribisnis hortikultura

di kecamatan Pangalengan, Kertasari, Pasirjambu,

Ciwidey, Rancabali, Cimenyan, Arjasari, Cileunyi,

Cimaung dan Cikancung

(2) Meningkatnya kemampuan, keterampilan pelaku agribisnis

hortikultura dengan cara :

- pembentukan kelompok usaha holtikultura organik

(GAP) dan SLPHT sayuran

- pengadopsian teknologi sub sistem hulu (GAP) untuk

komoditas buah-buahan, tanaman hias dan

biofarmaka

- peningkatan kemampuan managemen agribisnis dan

wirausaha hortikultura,

- peningkatan kemampuan manajemen agribisnis dan

wirausaha hortikultura

- Terfasilitasinya proses kemitraan usaha agribisnis

berbasis komoditas hortikultura

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Target utama program peningkatan ketahanan pangan adalah

meningkatnya produksi tanaman pangan dan produktivitas bahan pangan tahun

2015, menurunnya kehilangan hasil tanaman pangan sebesar 0.2-5% pertahun

Renca

na K

erj

a 2

014

13

0

dan berkembangnya kelompok usaha agribisnis berbasis komoditas tanaman

pangan dan perkebunan. Disamping itu program peningkatan ketahanan pangan

ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas pangan

utama (food crops) lokal, baik itu serealia maupun palawija dalam pendukungan

ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Adapun teknis pelaksanaan kegiatan

diarahkan dalam pemenuhan:

a. Pengidentifikasian Kelompok Sasaran

Kegiatan dilaksanakan oleh petugas lapangan untuk mengetahui potensi

sumber daya pangan, spesifikasi teknis teknologi pengembangan, kemampuan

SDM dan pengembangan bisnis pertanian. Selain itu, juga dikumpulkan data

dan informasi mengenai kelembagaan dan budaya lokal.

1) Seleksi peserta dan jenis usaha

Berdasarkan hasil identifikasi, dilakukan seleksi dan penentuan jenis

usaha pangan lokal kepada calon peserta. Penetapan jenis usaha dilakukan

dengan studi kelayakan usaha untuk mengetahui keuntungan dan

keberlanjutan usaha. Kegiatan ini harus dilakukan dengan hati - hati karena

hasilnya menentukan kegiatan selanjutnya.

2) Pelatihan Teknis Agribisnis

Setelah seleksi peserta, dilaksanakan pelatihan tentang

pengembangan pangan lokal yang disesuaikan dengan hasil seleksi dan

potensi wilayahnya. Mata pelajaran diberikan secara teori dan praktek baik

berupa teknis maupun manajemen usaha. Kegiatan ini akan berhasil baik jika

dilaksanakan dengan metode belajar sambil bekerja. Pelatihan teknis

agribisnis ditujukan untuk peningkatan kesiapan penerima manfaat dalam

manajerial usaha.

b. Pemberian bantuan

Bantuan dapat diberikan berupa uang, peralatan, sarana produksi

atau kombinasi keduanya. Sebaiknya bantuan tersebut diberikan secara

bertahap sesuai dengan kebutuhannya dalam kegiatan produksi/pengolahan

pangan.

c. Pendampingan/pembinaan

Kelompok dalam mengelola usahanya, perlu diberikan

pendamping/pembina dengan keahlian sesuai dengan kebutuhan teknis dan

manajemen dari usahanya. Pendampingan dilaksanakan selama satu tahun

atau satu kali proses produksi/pengolahan pangan sampai dengan

pemasarannya. Apabila dalam proses pendampingan menghadapi

permasalahan yang sulit dipecahkan ditingkat lapangan, maka dapat meminta

bantuan kepada dinas/instansi teknis terkait.

Renca

na K

erj

a 2

014

13

1

d. Pembinaan pasca proyek dan pengembangannya

Walaupun pendampingan sudah selesai, pembinaan tetap diberikan

selama beberapa bulan dengan frekwensi kunjungan sesuai dengan kondisi

dan kebutuhan kelompok. Pembinaan akan terus dilanjutkan sampai kelompok

dapat mengembangkan usahanya menjadi kokoh dan mandiri termasuk

mengupayakan kemitraan dengan perusahaan mitra. Pembinaan pasca proyek

ini merupakan pembinaan rutin yang diberikan oleh petugas lapangan dari

dinas sesuai dengan bidangnya.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan di atas merupakan rincian

tahapan kegiatan, sehingga dapat dicapai impact yang bermanfaat bagi

masyarakat tani pada khususnya. Adapun sasaran kegiatan yang ingin dicapai

pada tahun 2014, sebagai berikut:

Tabel 3.6 Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada program

peningkatan ketahanan pangan

Program/Kegiatan Sasaran dan Indikator Kinerja

1. Keg. Penyusunan

Database Potensi

Produk Pangan.

a. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi

agribisnis, pembangunan pertanian dan kehutanan

b. Tersusunnya laporan dan sasaran data base produk

pangan (luas tanam, panen, produksi dan

produktivitas), hortikultura, perkebunan baik secara

bulanan, triwulanan, semesteran maupun tahunan

c. Sinkronisasi data dan informasi statistik pertanian

d. Tersusunnya data potensi dan pelaku usaha

agribisnis komoditas unggulan pertanian,

perkebunan dan kehutanan

e. Terlaksananya perencanaan pembangunan

pertanian, perkebunan dan kehutanan melalui rapat

koordinasi perencanaan pembangunan

f. Terevaluasinya dan termonitoringnya kegiatan

pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan

2. Keg. Penanganan

Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil

Pertanian.

a) Berkembangnya pertanian padi organik (SRI)

dengan indikator :

- meningkatnya mutu dan produktivitas produk padi

organik untuk penyesuanian standar kualitas dan

keamanan pangan (GHP, GMP)

- tersertifikasinya propuk padi organik (GHP)

- tumbuhnya forum komunikasi kemitraan bisnis

Renca

na K

erj

a 2

014

13

2

produk organik di 16 kecamatan.

b) Tumbuhnya grup pasca panen komoditas pangan

(padi, jagung, ubi kayu) di 15 kecamatan melalui

- Terbentuknya 5 grup pengolahan hasil dan

pasca panen komoditas pangan (padi, jagung,

ubi kayu)

- Terbimbingnya 2 kelompok melalui kegiatan

bimbingan teknis pengolahan hasil dan

penanganan pasca panen (padi, jagung,

ubikayu),

- Terbimbingnya 5 kelompok melalui bimbingan

teknis kelembagaan

c) Terinventarisasinya pelaku olahan hasil pertanian

dan pengilingan padi, jagung, dan ubi kayu

d) Meningkatnya penanganan hasil pertanian tanaman

pangan dengan menurunnya kehilangan/kerusakan

tanaman sebesar 0,2-5%/tahun dan terbentuknya

kelompok tani yang menerapkan penanganan pasca

panen sesuai GHP dan standar mutu

e) Terevaluasinya dan termonitornya data losis dan

pertumbuhan grup pasca panen

(3) Kegiatan

Pengembangan

intensifikasi tanaman

padi palawija

a) Berkembangnya pertanian padi organik (SRI) di 15

kecamatan melalui kegiatan

- perluasan areal pengembangan padi organik,

- peningkatan kinerja sistem pemenuhan input

produksi,

- terfasilitasinya alat pangolahan pupuk (UPPO)

dan rumah kompos,

- peningkatan mutu dan produktifitas produk padi

organik untuk penyesuaian standar kualitas dan

keamanan pangan melalui pelatihan, sosialisasi

dan bintek SOP GAP, penerapan tehnologi

berimbang

b) Berkembangnya Agribisnis Jagung dan Ubi Kayu

melalui:

- perluasan pengembangan jagung,

- peningkatan kinerja sistem pemenuhan input

produksi dan peningkatan mutu dan

produktivitas produk untuk penyesuaian standar

Renca

na K

erj

a 2

014

13

3

kualitas dan keamanan pangan di Kec. Nagreg,

Cikancung, Cicalengka, Arjasari, Cilengkrang,

Cimaung, Cimenyan

c) Terevaluasinya dan termonitornya pengembangan

agribisnis tanasman pangan

(4) Kegiatan

Pengembangan

Difersifikasi tanaman

a) berkembangnya diversifikasi tanaman pangan untuk

pengembangan umbi-umbian dan kacang-kacangan

yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan

bakar nabati melalui

a) perluasan areal pengembangan SLPTT ubi kayu,

b) pembentukan 1 kelompok agribisnis ubi kayu,

c) peningkatan kinerja sistem pemenuhan input

produksi, d) peningkatan mutu dan produktivitas

produk untuk penyesuaian standar kualitas dan

keamanan pangan (melalui bimbimbingan teknis

SOP, GAP, GHP) di kecamatan Nagreg, Cicalengka,

Cilengkrang, Arjasari dan Cimenyan

c) Termonitornya dan terevaluasinya serta

tersosialisasinya pengembangan agribisnis tanaman

pangan

(5) Keg. Pengembangan

Pertanian pada Lahan

Kering

a) pengembangan pertanian hortikultura organik

(sayuran, buah-buahan, paprika) melalui

pengembangan agribisnis pertanian organik,

peningkatan kinerja sistem pemenuhan input

produksi, peningkatan mutu dan produktivitas

produk padi organik

b) pengembangan usaha agribisnis stroberi untuk

menunjang pengembangan OVOP di wilayah paciran

(Pangalengan, Ciwidey, Rancabali), peningkatan

mutu dan produktivitas produk organik untuk

penyesuaian standar kualitas dan keamanan

c) meningkatnya sistem pengawasan dan pengendalian

saprodi untuk menunjang konservasi di DAS hulu

dan daerah rawan bencana melauia bantuan bibit

buah-buahan dan SL Pertanian Konservasi

d) meningkatnya assesibilitas petani terhadap lembaga

permodal

e) Termonitornya dan terevaluasinya serta

tersosialisasinya pengembangan agribisnis

hortikultura organik dan stroberi

Renca

na K

erj

a 2

014

13

4

(6) Kegiatan

Pengembangan

Perbenihan /

Perbibitan

a) Terfasilitasinya penyediaan benih bermutu dalam

mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan

keamanan pangan di Kecamatan Solokanjeruk,

Baleendah dan Pangalengan melalui peningkatan

ketersediaan benih bermutu pangan sebesar 2%,

dan hortikultura sebesar 1%

b) Berkembangnya benih lokal melalui teknologi mutu

benih dan penerapan sistem pengujian benih pada

tanaman pangan dan hortikultura

c) Termonitornya dan terevaluasinya serta

tersosialisasinya pengembangan perbenihan

(7) Kegiatan Penelitian

dan Pengembangan

Sumber Daya

Pertanian

a) Berkembangnya kemitraan usaha agribisnis produk

higienis berbasis komoditas perkebunan melalui

kegiatan forum pembangunan perkebunan,

sosialisasi pengembangan green product

perkebunan (kopi), fasilitasi proses kemitraan dan

peningkatan mutu hasil lokal

b) Tersusunnya dokumen perencanaan dan

pengawasan pengembangan agribisnis perkebunan

(teh, kopi) dan pengelolaan lahan dan air melalui

kegiatan konservasi

c) Terkendalinya gangguan usaha perkebunan (OPT

dan lainnya) di wilayah sentra perkebunan

d) Termonitornya dan terevaluasinya serta

tersosialisasinya forum kemitraan, pengembangan

green product dan konservasi lahan

(8) Kegiatan Peningkatan

Produksi,

Produktivitas dan

Mutu produk

Perkebunan, Produk

Pertanian

a) Berkembangnya agribisnis tembakau melalui

perluasan areal tembakau di kecamatan Paseh, Ibun

dan Cikancung, terbentuknya kelompok tani

tembakau di Arjasari, Cimaung, Soreang,

Pasirjambu, Kutawaringin dan Ciwidey

b) Meningkatnya kinerja sistem pemenuhan input

produksi dan peningkatan hasil mutu hasil produk

(tembakau, kopi, cengkeh)

c) Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas

kelembagaan petani tembakau

d) Berkembangnya kemitraan usaha agribisnis

tembakau untuk menunjang peningkatan

aksesibilitas pemasaran produk tembakau

Renca

na K

erj

a 2

014

13

5

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/

Perkebunan

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan menjadi

keharusan dalam mempertahankan kontinuitas usaha agribisnis pada berbagai

komoditas unggulan di sektor pertanian. Menurut Abdul Adjid, D (2001), pasar

merupakan suatu tempat yang terbentuk dari usaha dua pihak yang akan

berinteraksi, yaitu pembelian dan penjualan. Dengan kata lain, pasar menjadi

sentra aktivitas ekonomi di dalam lingkungan dunia usaha termasuk di sektor

pertanian. Stabilitas dan mekanisme pasar termasuk ke dalam sasaran utama

dalam menciptakan masyarakat ekonomi yang berswasembada. Maka dari itu,

program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan

merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan dalam pembangunan pertanian

di Kabupaten Bandung.

Pada tahun 2014, program peningkatan pemasaran hasil produksi

pertanian,perkebunan dan kehutanan diarahkan untuk menyusun, mendeteksi,

dan merestrukturisasi mekanisme dan stabilitas jaringan pasar komoditas

unggulan pertanian, perkebunan dan kehutanan di Kabupaten Bandung. Adapun

sasaran kegiatan yang ingin dicapai, sebagai berikut:

Tabel 3.7. Sasaran dan indikator kinerja program peningkatan pemasaran hasil

produksi pertanian/perkebunan

Program/Kegiatan Sasaran dan Indikator Kinerja

1. Penelitian dan

Pengembangan

Pemasaran Hasil Produksi

Pertanian / Perkebunan

a) Terbentuknya forum kemitraan dan pemasaran

hasil pertanian di Kabupaten Bandung dengan

adanya lembaga pemasaran hasil bagi petani,

kerjasama antara petani dengan pasar modern

dan tradisional serta peningkatan sebesar 2%

terhadap jaringan pasar antar kecamatan

b) Tersusunya data dan informasi pelaku usaha dan

harga pasar komoditas unggulan pertanian,

perkebunan dan kehutanan lokal

c) Termonitornya dan terevaluasinya serta

tersosialisasinya pengembangan pemasaran hasil

komoditas unggulan daerah

2. Promosi Atas Hasil

Produksi Pertanian /

Perkebunan Unggul

Daerah

a) meningkatnya jumlah pemasaran hasil pertanian,

perkebunan dan kehutanan melalui pembentukan

brand produk lokal di Kabupaten Bandung melalui:

- pelaksanaan pameran komoditas unggulan

Renca

na K

erj

a 2

014

13

6

pertanian,

- gelar pasar tani produk unggulan,

- Agro Expo

b)Termonitornya dan terevaluasinya serta

tersosialisasinya komoditas unggulan daerah

3. Pembangunan Pusat-

pusat Penampungan

Produksi Hasil pertanian

/ Perkebunan Masyarakat

yang Akan Dipasarkan

a. berkembangnya usaha rumah kemasan di

kecamatan pasirjambu, pangalengan dan

rancabali dengan pengembangan usaha rumah

kemasan melalui:

- fasilitasi sarana prasarana penunjang

pengembangan rumah kemasan hortikultura

- pembentukan kerjasama petani dengan pasar

modern

b. Termonitornya dan terevaluasinya serta

tersosialisasinya pengembangan rumah kemasan

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan

ditujukan sebagai usaha pendukungan dalam peningkatan produksi tanaman

unggulan pertanian, seperti padi, jagung, kentang, cabe, tomat, bawang merah,

kubis, alpukat, manggis, kopi, coklat, dan teh. Adapun sasaran kegiatan yang

ingin dicapai pada tahun 2014, sebagai berikut:

Tabel 3.8. Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada program

peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian / Perkebunan

Program/Kegiatan Sasaran dan indikator kinerja

1. Pengadaan Sarana dan

Prasarana Teknologi

Pertanian / Perkebunan

Tepat Guna

a) Terselenggaranya sistem penyediaan dan

pengawasan sarana produksi tanaman pangan

yang efisien dan berkelanjutan di lokasi

penerapan budidaya yang tepat melalui:

- penguatan UPJA pemula di kutawaringin

- penguatan UPJA berkembang,

- fasilitasi sarana prasarana pengembangan

Renca

na K

erj

a 2

014

13

7

agribisnis padi dan sayuran dan

b) Terkendalinya serangan OPT di lokasi

penerapan budidaya dengan proporsi luas

serangan OPT utama hortikultura terhadap luas

panen maksimal 5% dari luas serangan

2. Pemeliharaan Rutin /

Berkala Sarana dan

Prasarana Teknologi

Pertanian / Perkebunan

Tepat Guna

a) Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam

pengelolaan lahan dan air melalui upaya

pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air

irigasi pertanian dan perluasan areal pertanian di

Kabupaten Bandung melalui :

- pengelolaan air irigasi,

- optimasi lahan pertanian dan jalan usaha

tani

- penyediaan pengembangan sumber air

alternatif skala irigasi pedesaan,

pengembangan air tanah, pompanisasi air

permukaan yang berfungsi

- penyediaan optimalisasi pemanfaatan air

irigasi melalui perbaikan JITUT/JIDES yang

berfungsi

b) Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam

pengelolaan lahan dan air melalui upaya

pembnerdayaan kelembagaan petani melalui

revitalisasi P3A Mitra Cai dan revitalisasi GP3A

Mitra Cai

4.2.1. Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan ditujukan untuk

meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas hortikultura dan

perkebunan spsesifik lokalita. Adapun teknis pelaksanaan kegiatan diarahkan

dalam pemenuhan:

a. Pengidentifikasian Kelompok Sasaran

Kegiatan dilaksanakan oleh petugas lapangan untuk mengetahui

potensi sumber daya pangan, spesifikasi teknis teknologi pengembangan,

kemampuan SDM dan pengembangan bisnis pertanian. Selain itu, juga

dikumpulkan data dan informasi mengenai kelembagaan dan budaya lokal.

Renca

na K

erj

a 2

014

13

8

1) Seleksi peserta dan jenis usaha

Berdasarkan hasil identifikasi, dilakukan seleksi dan penentuan jenis

usaha pangan lokal kepada calon peserta. Penetapan jenis usaha dilakukan

dengan studi kelayakan usaha untuk mengetahui keuntungan dan

keberlanjutan usaha. Kegiatan ini harus dilakukan dengan hati - hati karena

hasilnya menentukan kegiatan selanjutnya.

2) Pelatihan Teknis Agribisnis

Setelah seleksi peserta, dilaksanakan pelatihan tentang

pengembangan pangan lokal yang disesuaikan dengan hasil seleksi dan

potensi wilayahnya. Mata pelajaran diberikan secara teori dan praktek baik

berupa teknis maupun manajemen usaha. Kegiatan ini akan berhasil baik jika

dilaksanakan dengan metode belajar sambil bekerja. Pelatihan teknis

agribisnis ditujukan untuk peningkatan kesiapan penerima manfaat dalam

manajerial usaha.

b. Pemberian bantuan

Bantuan dapat diberikan berupa uang, peralatan, sarana produksi atau

kombinasi keduanya. Sebaiknya bantuan tersebut diberikan secara bertahap

sesuai dengan kebutuhannya dalam kegiatan produksi/pengolahan.

c. Pendampingan/pembinaan

Kelompok dalam mengelola usahanya, perlu diberikan

pendamping/pembina dengan keahlian sesuai dengan kebutuhan teknis dan

manajemen dari usahanya. Pendampingan dilaksanakan selama satu tahun

atau satu kali proses produksi/pengolahan hortikultura dan perkebunan

sampai dengan pemasarannya. Apabila dalam proses pendampingan

menghadapi permasalahan yang sulit dipecahkan ditingkat lapangan, maka

dapat meminta bantuan kepada dinas/instansi teknis terkait.

d. Pembinaan pasca proyek dan pengembangannya

Walaupun pendampingan sudah selesai, pembinaan tetap diberikan

selama beberapa bulan dengan frekuensi kunjungan sesuai dengan kondisi

dan kebutuhan kelompok. Pembinaan akan terus dilanjutkan sampai kelompok

dapat mengembangkan usahanya menjadi kokoh dan mandiri termasuk

mengupayakan kemitraan dengan perusahaan mitra. Pembinaan pasca proyek

ini merupakan pembinaan rutin yang diberikan oleh petugas lapangan dari

dinas sesuai dengan bidangnya.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan di atas merupakan rincian

tahapan kegiatan, sehingga dapat dicapai impact yang bermanfaat bagi

masyarakat tani pada khususnya. Adapun sasaran kegiatan yang ingin dicapai

pada tahun 2014, sebagai berikut:

Renca

na K

erj

a 2

014

13

9

Tabel 3.9. Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada program

peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan

Program/Kegiatan Sasaran dan indikator kinerja

1. Penyediaan Sarana

Produksi Pertanian /

Perkebunan

a) pengembangan agribisnis komoditas unggulan

perkebunan di pangalengan, ciwidey, pasir jambu,

kertasari, rancabali, ibun, pacet dan soreang

melalui :

- rehabilitasi areal pengembangan perkebunan

(kopi, teh, cengkeh) dan pembangunan

komoditas usaha kopi dan tembakau;

- Pembentukan kelompok usaha agibisnis

tanaman perkebunan

- Peningkatan kinerja sistem pemenuhan input

produksi;

- Peningkatan mutu dan produktivitas produk

kebun untuk penyesuaian standar kualitas dan

keamanan pangan (GAP, GHP, dan GMP)

- pembangunan pusat penampungan pucuk hasil

perkebunan

b) Terlaksananya pengembangan fasilitasi terpadu

dalam pengelolaan lahan dan air melalui upaya

pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air

irigasi pertanian dan pengembangan agribisnis

perkebunan di kecamatan pasirjambu, cimenyan,

cikancung, ibun, nagreg, kutawaringin melalui:

- Fasilitasi alat mesin dan benih

- konservasi lahan terpadu pada lahan kering

untuk menunjang perluasan tutupan vegetasi

pada potensi lahan kritis melalui pemberdayaan

lembaga petani

- monitoring dan evaluasi

2. Pengembangan Bibit

Unggul Pertanian /

Perkebunan

a) Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas

hortikultura unggulan daerah di Pangalengan,

Kertasari, Cimaung, Arjasari, Ciwidey, Pasirjambu,

Rancabali, Cimenyan,

b) meningkatnya laju peningkatan produktivitas

kebun/lahan usaha hortikultura dengan perincian:

- buah-buahan 1,5%

Renca

na K

erj

a 2

014

14

0

- sayuran 2,5%

- biofarmaka 1%

- tanaman hias 1%

c) meningkatnya kinerja sistem pemenuhan input

produksi melalui :

- pengawasan dan pengendalian pengadaan

sarana produksi dengan pengadaan bibit/benih

bersertifikasi;

- Pengawasan dan pengendalian dalam

penyediaan prasarana produksi dengan fasilitasi

pengelolaan lahan dan irigasi, screen house dan

green house, SLPHT, rumah kompos.

d) Meningkatnya mutu dan produktivitas produk

organik untuk penyesuaian standar kualitas dan

keamanan pangan melalui penerapan GAP petani

stroberi dan stimulan sarana pengolahan produk

segar dan produk olahan hortikultura

e) Terlaksananya pengembangan fasilitasi dalam

pengelolaan lahan dan air melalui upaya

pemberdayaan lahan pertanian, pengelolaan air

irigasi pertanian dan pemberdayaan kelembagaan

petani melalui pemberian bantuan bibit buah-

buahan, biofarmaka, SL pertanian hortikultura

f) Monitoring dan evaluasi

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan merupakan salah satu

kebijakan untuk membantu masyarakat sekitar hutan meningkatkan

kesejahteraannya melalui pengembnagan agribisnis hasil hutan non-kayu seperti

pada komoditas lebah madu, jamur tiram dan ulat sutera. Indikator kinerja dan

sasaran program ini adalah :

Tabel 3.10. Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada program

Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Program/Kegiatan Sasaran dan indikator kinerja

1. Pengembangan Hasil

Hutan Non-Kayu

a) Berkembangnya agribisnis non kayu berbasis komoditas

lebah madu di Kecamatan Cicalengka, Nagreg, Cikancug,

Renca

na K

erj

a 2

014

14

1

Cangkuang dan Paseh

b) Berkembangnya agribisnis hasil non kayu berbasis

komoditas jamur tiram di Kecamatan Ciwidey, Pasirjambu,

Kutawaringin, Cicalengka dan Pangalengan

c) Pengembangan agribisnis hasil nonkayu berbasis

komoditas ulat sutera di Kecamatan Pangalengan dan

Pasirjambu

d) Pengembangan agribisnis hasil nonkayu berbasis

komoditas bambu di Kecamatan Banjaran

e) Termanfaatkannya lahan bawah tegakan di Kecamatan

Arjasari seluas 20 ha.

f) Monitoring dan evaluasi

2. Pengembangan

Industri dan

Pemasaran Hasil

Hutan

a) Berkembangnya kemitraan agribisnis kehutanan dengan

adanya pelaksanaan forum pertemuan petani kayu rakyat

dan petani hasil hutan non-kayu dengan industri.

b) Monitoring dan evaluasi

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program rehabilitasi hutan dan lahan merupakan kebijakan yang ditujukan

dalam pelestarian dan konservasi lingkungan, bertujuan untuk:

a. Meningkatkan akselerasi penanggulangan lahan kritis;

b. Mendukung dan mengembangkan program perbaikan lingkungan melalui

Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) melalui pemberdayaan

masyarakat tani di sekitar hutan dalam peningkatan peran aktif

masyarakat;

c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Adapun sasaran yang diharapkan, adalah:

a. Terpenuhinya masalah kekurangan bibit tanaman untuk penanaman pada

lahan kritis;

b. Tercapainya sasaran percepatan penanganan lahan kritis;

c. Mendorong tercapainya Kabupaten Bandung Hijau dan Lestari dan JABAR

hijau

Tabel 4.8. Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada program

Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Renca

na K

erj

a 2

014

14

2

Program/Kegiatan Sasaran dan indikator kinerja

1. Pembuatan

bibit/benih tanaman

kehutanan

a) Tersedianya kebun bibit tanaman untuk

penghijauan di Kecamatan Pasirjambu,

Kutawaringin, Baleendah, Soreang, Margasih,

Dayeuhkolot, Katapang, Margahayu,

Pameungpeuk

b) Tersedianya kebun bibit rakyat untuk

mengurangi luasan lahan kritis (3.000 ha)

c) Tersedianya lahan Agroforestry

2. Peningkatan Peran

Serta Masyarakat

Dalam Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

a) Terlaksananya pencanangan Bulan Menanam

Nasional

b) Terlaksananya pencanangan JABAR hijau

berbasis sekolah di Kec. Arjasari seluas 50 ha

c) Terlaksananya pembuatan bangunan sipil teknis

di Kec. Ciparay

d) Tertanganinya rehabilitasi lahan kritis seluas

500 ha di Kecamatan Kertasari, Pangalengan,

Cikancung, Paseh, Pacet, Arjasari, Cimaung,

Ibun, Ciparay, Baleendah, Cilengkrang,

Rancaekek

e) Terlaksananya pembuatan bangunan sipil teknis

untuk mengendalikan terjadinya bencana di

Kec. Kertasari, Pangalengan, Cikancung, Paseh,

Pacet, Arjasari, Cimaung

f) Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi

dan sosialisasi rehabilitasi lahan dan hutan

4.2.2. Program Perlindungan dan Konservasi Hutan

Program perlindungan dan konservasi hutan merupakan kebijakan yang

ditujukan dalam melindungi kawasan hutan dan melakukan konservasi hutan di

Kabupaten Bandung dengan mengajak peran serta masyarakat baik masyarakat

sekitar hutan maupun masyarakat Kabupaten Bandung pada umumnya.

Indikator kinerja dan sasaran ayng ingin dicapai dari program ini terlihat pada

tabel berikut :

Renca

na K

erj

a 2

014

14

3

Tabel 4.9. Sasaran dan indikator kinerja yang ingin dicapai pada program

Perlindungan dan Konservasi Hutan

Program/Kegiatan Sasaran dan indikator kinerja

1. Pengembangan

Pengujian dan

Pengendalian Peredaran

Hasil Hutan

a) Tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat yang

menggunakan hasil hutan kayu dengan

terlaksananya sosialisasi Permenhut peredaran

hasil hutan

b) Terlaksananya pemasangan rambu/papan

larangan untuk mencegah kerusakan hutan

c) Tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat

pengusaha industri kayu dalam perijinan hasil

dengan terlaksananya sosialisasi Permenhut ijin

usaha industri hasil hutan kayu

2. Sosialisasi pencegahan dan

dampak kebakaran hutan

dan lahan

a) Meningkatnya kepedulian masyarakat akan

kelestarian hutan

b) Meningkatnya ketrampilan dan keahlian

masyarakat dalam pengendalian gangguan /

kebakaran hutan

c) Tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam

pengelolaan hutan dan lahan

d) Terlaksananya kegiatan monitoring, evaluasi dan

sosialisasi perlindungan, pengendalian dan

konservasi hutan

Renca

na K

erj

a 2

014

14

4

BAB IV

PENUTUP

Adanya tuntutan mutu, persaingan dengan wilayah produsen

pertanian lainnya serta semakin tinggilnya tingkat impor komoditas dan

produk pertanian mengharuskan Kabupaten Bandung untuk terus memacu

produktifitas dan kinerja sektor pertaniannya melalui perwujudan

agribisnis dan agroindustri.

Pencapaian tujuan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten

Bandung tentunya memerlukan berbagai dukungan intensif dalam hal

penciptaan iklim pengembangan pertanian yang kondusif melalui

peningkatan efisiensi birokrasi, peningkatan akses pada kredit serta

peninjauan untuk peraturan perpajakan dan tarif pajak untuk sektor

pertanian. Selanjutnya untuk menggerakkan sektor pertanian tersebut

diperlukan kerjasama antara berbagai pihak sebagai pemangku

kepentingan di sektor tersebut, seperti masyarakat petani pemerintah dan

perbankan. Berbagai bentuk kerjasama, hubungan dan kolaborasi seluruh

pemangku kepentingan tersebut sangat diperlukan agar sektor pertanian

di Kabupaten Bandung mampu memberikan kontribusi terhadap

peningkatan kesejahteraan wilayah.

Renca

na K

erj

a 2

014

14

5

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian Kabupaten Bandung 2013 disusun sebagai salah satu upaya untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Renja ini memaparkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman sebagai implikasi dari perubahan kondisi ekonomi yang selalu terjadi antar waktu. Dengan menggunakan seluruh komponen tersebut maka program, kebijakan dan kegiatan pembangunan dan pengembangan sektor pertanian dapat diformulasikan. Diharapkan dengan tersusunnya Renja dapat menjadi sebuah panduan baku dalam mengawal proses pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung secara berkelanjutan. Bandung, 2013 Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

Kehutanan Kabupaten Bandung

Kepala,

Ir. H. A. Tisna Umaran, MP. Pembina Utama Muda

NIP. 19640923 199203 1 005