Embed Size (px)
Citation preview
i
i
KATA PENGANTAR
Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pusat Pembinaan
Analis Kebijakan (PUSAKA) telah berhasil menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah. Laporan Kinerja PUSAKA merupakan sarana untuk mengevaluasi kinerja
organisasi dan media akuntabilitas untuk meningkatkan pencapaian tujuan
pembangunan nasional sesuai tugas dan fungsi LAN.
Laporan ini menggambarkan penjabaran pelaksanaan perencanaan strategik
meliputi informasi kinerja, pengukuran, evaluasi, pencapaian kinerja, akuntabilitas
keuangan, serta analisis tindaklanjut atas hasil-hasil yang telah dicapai. Informasi ini
sangat berguna bagi organisasi sebagai pertimbangan dalam penyusunan rencana kinerja
tahun 2017 (penyusunan program, dan kegiatan) dalam mewujudkan sasaran yang
ditetapkan sesuai dengan Renstra Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) tahun
2015 – 2019. Laporan Kinerja ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang
memerlukan informasi tentang akuntabilitas kinerja PUSAKA.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam
penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 ini. Semoga Laporan Kinerja ini dapat
memberikan pembelajaran bagi perencanaan dan pencapaian program kinerja pada
periode berikutnya dalam mendukung pengembangan dan penguatan kapasitas Pusat
Pembinaan Analis Kebijakan.
Jakarta, 27 Januari 2017
Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan,
Erna Irawati, S.Sos, M.Pol.Adm.
NIP. 19711220 199702 2 001
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................................
Daftar Isi .............................................................................................................................
i
ii
BAB I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang....................................................................................... 1
1.2. Tugas dan Fungsi................................................................................... 2
1.3. Analisis Perkembangan Strategis .......................................................... 3
BAB II Perencanaan Kinerja 7
2.1. Rencana Strategis ................................................................................. 7
2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja .................................................................... 8
BAB III Akuntabilitas Kinerja 11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi ................................................................... 11
3.2. Realisasi Anggaran ............................................................................... 28
BAB IV Penutup ..................................................................................................... 30
4.1. Kesimpulan ........................................................................................... 30
4.2. Langkah-langkah strategis masa datang ............................................... 30
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan
kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau
kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Analis Kebijakan lahir dilatarbelakangi kondisi kebijakan publik di Indonesia
yang pada saat ini belum baik, antaranya masih banyak terjadi ketidakkonsistenan
maupun overlapping antara kebijakan satu dengan yang lainnya, proses kebijakan
yang tidak dilakukan secara baik (dari agenda setting sampai kodifikasi) dan
kontroversi kebijakan yang masih sering terjadi. Buruknya kualitas kebijakan publik
selama ini,antara lain dikarenakan para policy maker ketika membuat satu
kebijakan tidak didukung oleh analisis kebijakan yang baik. Peran analis kebijakan
sangat penting dalam memberikan masukan-masukan yang dibutuhkan untuk
menghasilkan sebuah kebijakan yang berkualitas. Selama ini ada anggapan bahwa
pembuatan kebijakan publik tergantung pada siapa yang mengagendakannya
(agenda setter). Policy maker dianggap sebagai orang yang paling tahu apa kriteria
dan alternatif kebijakan yang tepat untuk mengatasi satu permasalahan publik.
Tugas tersebut dapat dilakukan oleh seorang yang berprofesi khusus, yaitu analis
kebijakan. Seorang analis kebijakan memang dikhususkan untuk menguasai
pengetahuan, ketrampilan, dan kemampuan tentang analisis kebijakan untuk
melaksanakan tugas merumuskan masalah, melakukan peramalan, merumuskan
rekomendasi, melaksanakan pemantauan, dan menyusun evaluasi kebijakan secara
2
rasional. Pekerjaan antara policy maker dan analis kebijakan itu memang sangat
berbeda.
Pentingnya peran seorang Analis Kebijakan tersebut mendorong Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) untuk
mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya, berdasarkan peraturan tersebut
maka Lembaga Administrasi Negara diamanatkan sebagai Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan.
Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pemangku Analis
Kebijakan, maka pada tahun 2016 Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Lembaga
Administrasi Negara (PUSAKA LAN) melaksanakan beberapa kegiatan Pembinaan
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan berupa pelaksanaan seleksi Analis Kebijakan
yang obyektif dan profesional, pengembangan Analis Kebijakan Berbasis
Kompetensi, Peningkatan Kualitas Hasil Kebijakan melalui penyusunan rekomendasi
kebijakan administrasi negara, penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan
analis kebijakan yang berkualitas, penyelenggaraan evaluasi dan monitoring Analis
Kebijakan yang berkualitas, Sosialisasi Konsultasi advokasi dan asistensi di bidang
Analis Kebijakan yang profesional, pengembangan sistem informasi yang handal,
mudah, cepat dan tersedianya SDM yang profesional dan melakukan Pembinaan
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) yang konsisten sesuai dengan
perencanaan kinerja tahun 2016.
1.2. TUGAS DAN FUNGSI
Berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah dua kali diubah
terakhir dengan Peraturan Kepala LAN Nomor 14 Tahun 2013 disebutkan dalam
pasal 65, Pusat Pembinaan Analis Kebijakan mempunyai tugas:
Melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan
jabatan fungsional analis kebijakan; penyusunan dan pengembangan sistem
informasi analis kebijakan, serta pemberian bantuan teknis dan administratif
kepada Pusat dan kelompok jabatan fungsional di lingkungannya.
3
Sedangkan dalam pasal 66 Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
menyelenggarakan fungsi:
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan analis kebijakan;
2. Penyusunan rencana kerja program, kegiatan dan anggaran di
pembinaan analis kebijakan;
3. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Pusat;
4. Pengendalian pelaksanaan kegiatan di lingkungan Pusat;
5. Pelaksanaan seleksi dan pengembangan analis kebijakan;
6. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring analis kebijakan;
7. Pelaksanaan konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang analis
kebijakan;
8. Penyusunan dan pengembangan sistem informasi;
9. Pelaksanaan pemberian dukungan teknis dan administratif kepada Pusat
dan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat;
10. Pembinaan kelompok jabatan fungsional di lingkungan Pusat, dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.
1.3. ANALISIS PERKEMBANGAN STRATEJIK
Perbaikan kualitas kebijakan publik di Indonesia dalam perkembangannya
masih menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Salah
satu hal yang menjadi perhatian adalah banyaknya kebijakan Pemerintah yang tidak
didukung dengan basis bukti (evidence) yang cukup dalam pengambilan
keputusannya, sehingga seringkali menimbulkan masalah dan tidak efektif dalam
mengatasi permasalahan publik. Lemahnya kualitas kebijakan publik selama ini,
memerlukan dukuangan profesional yang mampu memberikan kontribusi positif
dalam perbaikan kualitas kebijakan dengan menjembatani produksi pengetahuan
(knowledge) ke dalam proses pengambilan keputusan dan juga kepada masyarakat.
Mandat yang diberikan kepada LAN melalui PUSAKA sebagaimana ditetapkan
dalam PerMenPAN RB Nomor 45 Tahun 2015 terkait pembinaan JFAK menjadi
peluang sekaligus tantangan dalam upaya memberikan kontribusi nyata untuk
meningkatkan kualitas proses perumusan kebijakan publik di Indonesia. PUSAKA
LAN dibentuk untuk melakukan Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang
4
Pembinaan JFAK; Penyusunan dan Pengembangan Sistem Informasi Analis
Kebijakan, serta Pemberian Bantuan Teknis dan Administratif kepada Pusat dan
Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungannya.
PUSAKA sebagai unit organisasi baru yang dibentuk tahun 2013 dibawah
Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan, Lembaga Administrasi Negara masih terus
berupaya memperkuat pondasi internal untuk menguatkan kapasitasnya dalam
melakukan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam PerMenPAN RB
45/2013, namun dalam waktu bersamaan PUSAKA juga terus berupaya
membangun hubungan eksternal dengan para stakeholder terkait pembinaan JFAK.
Memasuki tahun ke empat sejak ditetapkannya Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan (JFAK) diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas pemangku Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Kebutuhan terhadap pembentukan organisasi
profesi Analis Kebijakan menjadi penting guna memperkuat peran Analis Kebijakan
serta membangun jejaring kerja (network). Melalui organisasi profesi ini menjadi
jembatan dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan publik di Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut untuk memperkuat posisi dan peran Analis
Kebijakan dilakukan Fasilitasi Organisasi Profesi Analis Kebijakan.
Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan agar Analis Kebiijakan sebagai Profesi
yang relatif baru dapat mengembangkan dan memajukan Profesi Analis Kebijakan,
memperluas ruang gerak Analis Kebijakan serta menghimpun dan menyatukan
pendapat anggota organisasi. Disamping itu memberikan kesempatan pada semua
anggota serta untuk berperan aktif. Keberadaan organisasi profesi Analis Kebijakan
didesain untuk menjadi menjadi mitra PUSAKA dan menjadi salah satu think tank
pengembangan JFAK dan penggerak perubahan kebijakan Indonesia ke arah yang
lebih baik.
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) sebagai jabatan fungsional
tertentu (JFT) yang masih dapat dikatakan “baru” di Indonesia memerlukan dasar-
dasar hukum yang jelas yang dapat menjadi pedoman, baik bagi PUSAKA untuk
melakukan pembinaan JFAK maupun bagi stakeholder dan para Analis Kebijakan
untuk mengetahui seluk beluk JFAK dan memahami arah pengembangan karir
Analis Kebijakan. Sampai saat ini PUSAKA telah memiliki beberapa kebijakan teknis
dan pedoman teknis JFAK, selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis
5
Kebijakan (JFAK) masih terus berupaya mengembangkan kebijakan-kebijakan dan
pedoman-pedoman teknis pembinaan JFAK yang diperlukan oleh Analis Kebijakan
untuk menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu, kegiatan penyusunan kebijakan dan
pedoman teknis hingga saat ini menjadi program prioritas PUSAKA dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pembinaan JFAK, terutama dalam
penilaian kualitas hasil kerja analis kebijakan dan pengajuan angka kredit.
Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA) sebagai Instansi Pembina Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan (JFAK) juga memiliki peran strategis dalam upaya
membangun evidence-based policy making melalui ketersediaan Analis Kebijakan
yang profesional. Salah satu peran PUSAKA dalam hal ini adalah melaksanakan uji
kompetensi Analis Kebijakan yang dilakukan melalui pengangkatan pertama untuk
calon Analis Kebijakan Ahli Pertama. Uji kompetensi untuk pengangkatan pertama
oleh PUSAKA dilaksanakan setelah seluruh peserta uji kompetensi lulus dari
Pelatihan Fungsional Analis Kebijakan yang diselenggarakan oleh Pusat Diklat Teknis
dan Fungsional LAN atau lembaga-lembaga diklat terakreditasi baik di pusat
maupun di daerah. Proses Uji Kompetensi dilaksanakan melalui wawancara untuk
peserta jalur pengangkatan pertama.
Melalui proses uji kompetensi secara terbuka, profesional, dan objektif
diharapkan dapat terpilih Analis Kebijakan yang berkompeten melalukan kajian
kebijakan dalam upaya membangun evidence-based policy making process di
Indonesia.
Namun demikian peran Analis Kebijakan sampai saat ini masih dipertanyakan,
kemanfaatan Analis Kebijakan belum menunjukan peran maksimal. Diharapkan
melalui pemantauan kemanfaatan ini dapat memacu K/L/D untuk memberdayakan
pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Agar hasil kerja Analis
Kebijakan dapat memberikan kontribusi rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang
berkualitas dan mendukung proses pengembangan karirnya.
Salah satu upaya PUSAKA menjembatani komunikasi Analis Kebijakan yang
tersebar di berbagai K/L/D,maka PUSAKA membangun knowledge management
untuk memfasilitasi sharing knowledge antar Analis Kebijakan di seluruh Indonesia.
Melalui knowledge management ini para Analis Kebijakan dapat mengakses bahkan
berbagi informasi (sharing knowledge) untuk memperkuat kapasitas dan kapabilitas
6
menjalankan perannya sebagai Analis Kebijakan. Melalui Knowledge Management
ini disediakan pula forum untuk berdiskusi (Discussion Point) antar sesama Analis
Kebijakan dalam membahas Isu-isu aktual yang sedang terjadi.
Upaya selanjutnya yang dilakukan Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
(PUSAKA) mengembangkan Instrumen Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang
bertujuan untuk menilai kualitas kebijakan pada Instansi Pemerintah, dengan
manfaat mengetahui kualitas kebijakan di Instansi Pemerintah.
Sebagai upaya penyebarluasan informasi JFAK ke seluruh Indonesia, PUSAKA
terus melakukan sosialiasi JFAK ke berbagai instansi pemerintah baik di pusat
maupun di daerah dengan berbagai macam bentuk kegiatan seperti seminar,
workshop, advokasi, dan bimbingan teknis terkait JFAK. Namun tidak cukup sampai
di situ, PUSAKA juga berupaya mengkampanyekan JFAK melalui berbagai media
informasi berbasis teknologi. Keberadaan customer care, sistem informasi, email,
dan media sosial online yang dikelola PUSAKA dinilai cukup efektif menyebarkan
informasi JFAK kepada stakeholder. Ke depan, PUSAKA masih terus berupaya
membangun sistem informasi dan mengelola media sosial agar lebih kredibel,
terpercaya, dan mudah diakses oleh seluruh stakeholder PUSAKA pada umumnya
dan oleh para Analis Kebijakan pada khususnya.
7
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis
Visi dan Misi Pusat Pembinaan Analis Kebijakan mengacu pada Visi, Misi LAN
dan Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan dengan fokus pada sisi Pembinaan Jabatan
Fungsional Analis Kebijakan bagi peningkatan kualitas kebijakan di Indonesia. Visi
yang ingin dicapai PUSAKA pada tahun terakhir periode Rencana Strategis 2015-2019
adalah :
2.1.1. VISI dan MISI
Visi
“Menjadi Oasis Bagi Pengembangan Analis Kebijakan di Indonesia”
Oasis mengandung makna filosofi:
“Sebagai Oasis, PUSAKA menjadi instansi pembina JFAK yang terpercaya dan akan
terus tumbuh dengan optimis untuk mengembangkan Analis Kebijakan yang
berkualitas dengan membawa nilai – nilai Integritas, Profesional, Inovatif, dan
Peduli”.
Misi Untuk mewujudkan visi PUSAKA tersebut diatas, misi PUSAKA adalah:
1. Melakukan pembinaan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan yang kredibel.
2. Memperkuat jejaring kerja dengan Stakeholders untuk Penguatan Kompetensi
Analis Kebijakan.
3. Menjadi jembatan penghubung bagi Analis Kebijakan yang tersebar di berbagai
Institusi Publik dan Swasta/ Perguruan Tinggi.
4. Melakukan konsultasi, asistensi dan advokasi bagi Pembinaan Analis Kebijakan.
5. Mengembangkan kapasitas internal.
8
2.1.2. Tujuan dan Sasaran
Tujuan PUSAKA Terkait dengan visi dan misinya, maka tujuan organisasi PUSAKA pada periode tahun 2015-
2019 adalah:
Tujuan Organisasi
T1 Menciptakan Analis Kebijakan yang Berkualitas
T2 Memberikan kontribusi dalam perbaikan kualitas Kebijakan Publik
T3 Membina Profesi Analis Kebijakan
T4 Mengembangkan Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan
T5 Mewujudkan pembinaan JFAK yang professional
Sasaran Strategis PUSAKA:
Berlandaskan visi, misi dan tujuannya maka sasaran-sasaran yang ingin diperoleh
PUSAKA pada periode tahun 2015-2019 adalah:
Sasaran Strategis
SS1 Terlaksananya Seleksi Analis Kebijakan yang Objektif dan Profesional
SS2 Terlaksananya Pengembangan Analis Kebijakan berbasis Kompetensi
SS3 Tercapainya peningkatan kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan
rekomendasi kebijakan administrasi negara
SS4 Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pembinaan Analis Kebijakan yang
Berkualitas
SS5 Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Analis Kebijakan yang
Berkualitas
SS6 Terlaksananya Konsultasi, Advokasi dan Asistensi di Bidang Analis
Kebijakan yang Profesional
SS7 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi yang Handal, Mudah dan
Cepat
SS8 Tersedianya SDM yang profesional dalam melakukan pembinaan JFAK
2.2. Ikhtisar Perjanjian Kinerja
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Pembinaan Analis Kebijakan, telah
ditetapkan Perjanjian Kinerja PUSAKA Tahun 2016 sebagai acuan pelaksanaan
program dan kegiatan. Perjanjian Kinerja tersebut merupakan perwujudan
manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi
tanggung jawab Pusat Pembinaan Analis Kebijakan (PUSAKA).
9
TABEL 2.1 PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2016
NO SASARAN INDIKATOR SASARAN
TARGET
1 Penyelenggaraan seleksi analis kebijakan yang objektif dan professional
Jumlah analis kebijakan
40 Analis Kebijakan
2 Penyelenggaraan pengembangan analis kebijakan berbasis kompetensi (fasilitasi organisasi profesi analis kebijakan)
Persentase pengembangan kompetensi analis kebijakan
Terbentuknya Organisasi Profesi Analis Kebijakan
50 % Analis Kebijakan menjadi Anggota Organisasi Profesi Analis Kebijakan
Jumlah E-Production for Knowledge Management
1 Desain Repository Knowledge Management
3 Pencapaian peningkatan kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara
Indeks kualitas kebijakan di Indonesia
1 instrumen
4 Penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan analis kebijakan yang berkualitas
Jumlah kebijakan teknis di bidang pembinaan analis kebijakan yang berkualitas
2 pedoman/juklak/ juknis
5
Pelaksanaan evaluasi dan monitoring analis kebijakan yang berkualitas (utilisasi jabatan analis kebijakan)
Jumlah informasi kemanfaatan (utilisasi) analis kebijakan pada K/L/Pemda
1 laporan evaluasi pemanfaatan Analis Kebijakan.
20% Analis Kebijakan dimanfaatkan di Instansi
6 Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang analis kebijakan yang professional
Jumlah sosialisasi, konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang analis kebijakan teknis yang profesional
Sosialisasi = 3 Konsultasi/Advokasi/ Asistensi = 30
7 Pelaksanaan pengembangan sistem informasi yang handal, mudah dan cepat
Sistem informasi yang handal, mudah dan cepat
1 kegiatan Upgrading system (Utilisasi)
8 Penyediaan SDM yang profesional dalam melakukan pembinaan JFAK
Jumlah kegiatan penguatan resources PUSAKA
3 kegiatan
10
Anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan pembinaan Analis Kebijakan Tahun
2016, adalah sebesar Rp. 1.650.000.000,- (Satu milliar enam ratus lima puluh juta
rupiah) yang merupakan pagu awal.
Adapun sasaran kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan seleksi analis kebijakan yang objektif dan professional;
2. Penyelenggaraan pengembangan analis kebijakan berbasis kompetensi (fasilitasi
organisasi profesi analis kebijakan).
3. Pencapaian peningkatan kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan
rekomendasi kebijakan administrasi Negara.
4. Penyusunan Kebijakan Teknis di bidang pembinaan analis kebijakan yang
berkualitas.
5. Pelaksanaan evaluasi dan monitoring analis kebijakan yang berkualitas (utilisasi
jabatan analis kebijakan.
6. Pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, advokasi dan asistensi di bidang analis
kebijakan yang profesional.
7. Pelaksanaan pengembangan sistem informasi yang handal, mudah dan cepat.
8. Penyediaan SDM yang profesional dalam melakukan pembinaan JFAK.
Dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja tersebut maka Deputi Bidang
Kajian Kebijakan selaku atasan langsung Kepala Pusat Pembinaan Analis Kebijakan
memberikan arahan, bimbingan, dan supervisi yang diperlukan, serta melakukan
monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja atas capaian kinerja ini. Salah satu
instrumen yang digunakan antara lain Rapat Pimpinan secara berkala baik pada level
Lembaga Administrai Negara maupun Deputi Bidang Kajian Kebijakan, dan
penyusunan laporan 2 (dua) mingguan Pusat yang mencerminkan progress kegiatan.
Deputi juga mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi antara lain pemberian penilaian kinerja.
Kepala Pusat sebagai penanggungjawab pencapaian target kinerja
mengkoordinasikan pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mendukung pencapaian
sasaran tersebut di atas. Rapat mingguan, diskusi terfokus, pertemuan informal,
penggunaan media komunikasi adalah berbagai sarana yang digunakan Kepala Pusat
memastikan pencapaian target kinerja.
11
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Capaian sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi,
untuk setiap pernyatan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis kinerja
sebagai berikut :
3.1.1. Target dan realisasi kinerja tahun 2016
Tabel 3.1 Target dan realisasi kinerja tahun 2016
No. Sasaran Strategis
PUSAKA Indikator Target 2016
Ralisasi 2016
% Capaian
2016
1 Terlaksananya Seleksi Analis Kebijakan yang Objektif dan Proporsional
Jumlah Analis Kebijakan
40 Analis Kebijakan 29 Analis Kebijakan 72,5 %
2 Terlaksananya Pengembangan Analis Kebijakan berbasis Kompetensi
Persentase pengembangan kompetensi Analis Kebijakan
Terbentuknya organisasi Profesi Analis Kebijakan 50% Analis Kebijakan menjadi anggota Organisasi Profesi Analis Kebijakan
Terbentuknya Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) 100% Analis Kebijakan menjadi anggota Organisasi Profesi Analis Kebijakan
100%
120 %*)
Jumlah E-Production for Knowledge Management
1 Desain Repository Knowledge Management
1 Desain Repository Knowledge Management
Video Inovasi
• KM 8.7
• Oasis
• Pusaka anti Korupsi
• Highlight Kegiatan Pusaka 2014-2016
120 %*)
3 Tercapainya peningkatan kualitas hasil kebijakan melalui penyusunan rekomendasi kebijakan administrasi negara
Indeks Kualitas Kebijakan di Indonesia
1 Instrument
1 Instrument
100 %
12
No. Sasaran Strategis
PUSAKA Indikator Target 2016
Ralisasi 2016
% Capaian
2016
4 Tersusunnya kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Analis Kebijakan yang berkualitas
Jumlah kebijakan teknis di bidang pembinaan Analis Kebijakan yang berkualitas
2 pedoman /juklak /juknis
4 pedoman/juklak /juknis
120 %*)
5 Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Analis Kebijakan yang berkualitas
Jumlah informasi kemanfaatan (Utilisasi) Analis Kebijakan pada K/L/D
1 laporan evaluasi pemanfaatan Analis Kebijakan
1 laporan evaluasi pemanfaatan Analis Kebijakan
100 %
20% Analis Kebijakan dimanfaatkan di instansi
20% Analis Kebijakan dimanfaatkan di instansi
100%
6 Terlaksananya Konsultasi, Advokasi dan Asistensi di bidang Analis Kebijakan yang Profesional
Jumlah Sosialisasi, Konsultasi, Advokasi dan Asistensi di bidang Analis Kebijakan yang Profesional
Sosialisasi = 3
Sosialisasi = 5 120 % *)
Konsultasi/Advokasi/Asistensi = 30
Kosultasi/Advokasi/Asistensi = 50
120 %*)
Media Online PUSAKA
1 kegiatan Maintaining & Developing
2 kegiatan Maintaining & Developing
120 %*)
7 Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi yang Handal, Mudah dan Cepat
Sistem Informasi yang Handal, Mudah dan Cepat
1 kegiatan Upgrading system (Utilisasi)
1 kegiatan Upgrading system (Utilisasi)
100 %
8 Tersedianya SDM yang profesional dalam melakukan pembinaan JFAK
Jumlah kegiatan penguatan resources PUSAKA
3 kegiatan 11 kegiatan 120%
*Persentase Capaian Kinerja diberikan nilai maksimal 120 %
3.1.2. Kinerja Program dan Kegiatan
Kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pusat
Pembinaan Analis Kebijakan Tahun 2016 dapat terlaksana sesuai dengan
rencana. Untuk lebih jelasnya, evaluasi kinerja dari tiap-tiap kegiatan dalam
lingkup program yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:
13
A. Penyelenggaraan Uji Kompetensi Analis Kebijakan
Bila ditinjau dari sisi Input, kegiatan Uji Kompetensi Analis Kebijakan ini
mencapai kinerja penyerapan anggaran sebesar 99,45%. Jika dilihat dari segi
proses, secara umum, pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui permasalahan
yang berarti, baik dari sisi administratif maupun substantif. Secara umum
proses uji kompetensi Analis Kebijakan dilakukan melalui tahapan sebagai
berikut:
1. Pemetaan Formasi dan Peserta Seleksi Calon Analis Kebijakan
2. Seleksi Administrasi dan Koordinasi dengan Pusdiklat Teknis dan
Fungsional
3. Pelaksanaan Pelatihan Calon Analis Kebijakan oleh Pusdiklat Teknis dan
Fungsional
4. Persiapan Pelaksanaan Seleksi Uji Kompetensi Calon Analis Kebijakan
5. Pembentukan Tim Penguji
6. Pelaksanaan Seleksi Uji Kompetensi Calon Analis Kebijakan (CAK)
7. Sidang Hasil Uji Kompetensi
8. Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Seleksi Calon AK dan Penyusunan
Laporan
Tahapan tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan output
sejumlah calon analis kebijakan yang terseleksi dan dinyatakan lulus Uji
Kompetensi serta diberikan rekomendasi sebanyak 29 orang. Manfaat dari
kegiatan ini adalah meningkatnya jumlah Analis Kebijakan di K/L.
Tabel 3.2 Uji Kompetensi Analis Kebijakan
Dilaksanakan pada tanggal 2 Mei 2016
No. Tahapan Jumlah
1 Calon JFAK Lulus Seleksi Administrasi 62 orang
2 Peserta Uji Kompetensi Pengangkatan Pertama 29 orang
3 Hasil Sidang Seleksi Pengangkatan Pertama:
Peserta yang Lulus
Peserta yang Tidak Lulus
29 orang
0 orang
4 Calon JFAK yang Direkomendasikan 29 orang
14
Pada tahun 2014, PUSAKA telah melaksanakan Uji Kompetensi melalui
inpassing dengan menghasilkan surat rekomendasi sebanyak 17 orang.
Sedangkan pada tahun 2015, PUSAKA berhasil menerbitkan sebanyak 104
surat rekomendasi dengan melaksanakan 4 kali Uji Kompetensi, yaitu Uji
Kompetensi melalui Inpassing sebanyak 2 kali dan melalui pengangkatan
pertama sebanyak 2 kali (pertama diselenggarakan oleh LAN dan kedua
bekerja sama dengan Kemenkominfo). Uji Kompetensi melalui Inpassing
menghasilkan peserta yang direkomendasikan sebanyak 59 orang sedangkan
Uji Kompetensi melalui pengangkatan Pertama menghasilkan peserta yang
direkomendasikan sebanyak 45 orang. Berikut tabel perbandingan Uji
Kompetensi JFAK pada tahun 2014 – 2016.
Tabel 3.3 Perbandingan Uji Kompetensi JFAK
pada Tahun 2014 s.d 2016
No. Uji Kompetensi JFAK Jumlah Rekomendasi JFAK
2014 2015 2016
1. Inpassing 17 59 -
2.
Pengangkatan Pertama (Pelatihan CAK yang diselenggarakan oleh Pusdiklat TF LAN)
- 28 29
3. Pengangkatan Pertama (Pelatihan CAK kerjasama dengan instansi lain)
- 17 -
Total 150
Pada tahun 2016, Uji Kompetensi hanya dilaksanakan sekali yaitu Uji
Kompetensi melalui pengangkatan pertama dan pada tahun 2016 tidak
dilaksanakan Uji Kompetensi melalui inpassing serta tidak ada instansi lain
yang menyelenggarakan Seleksi JFAK melalui pengangkatan pertama. Oleh
karena itu pada tahun 2016, jumlah surat rekomendasi yang diterbitkan
sebanyak 29 surat rekomendasi untuk pengangkatan pertama melalui
Pelatihan CAK yang diselenggarakan oleh Pusdiklat TF LAN saja. Oleh karena itu
dibandingkan dengan target, dihasilkan angka capaian sebesar 72,5% karena
kapasitas satu kelas hanya 30 orang.
15
Pada tahun 2016 ini, Pusdiklat TF LAN belum dapat menyelenggarakan
Pelatihan CAK dengan mekanisme PNBP. Selain itu masih terdapat berbagai
masalah terkait dengan keberadaan JFAK, antara lain kebijakan, pemahaman
tentang keberadaan JFAK (belum terinformasikan dan dipahami oelh
stakeholders) dan keberadaan tunjangan yang belum ada serta berdasarkan
hasil temuan di lapangan dalam kegiatan utilisasi JFAK masih terdapat instansi
yang belum mempunyai regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan AK
(peta jabatan, SOP, Anjab, dan ABK).
Data saat ini menunjukkan total AK yang mendapatkan rekomendasi
sampai dengan tahun 2016 berjumlah 150 orang dan yang diangkat (AK yang
aktif) berjumlah 72 orang (sampai Desember 2016), sedangkan yang lain masih
dalam proses pengangkatan dan diberikan kesempatan perpanjangan untuk
pengangkatan selama 1 (satu) tahun, terhitung sampai dengan September
2017 tanpa melalui uji kompetensi ulang.
B. Penyelenggaraan Pengembangan Analis Kebijakan berbasis Kompetensi
Berkaitan dengan kinerja Input dari sisi anggaran, capaian anggaran
untuk kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Analis Kebijakan berbasis
Kompetensi mencapai kinerja penyerapan anggaran sebesar 97,81%.
Jika dilihat dari segi proses, secara umum pelaksanaan kegiatan tidak
menemui permasalahan yang berarti baik dari sisi administratif maupun substantif.
Proses yang telah dilaksanakan dalam kegiatan ini meliputi tahapan sebagai
berikut:
1. Pertemuan tim perumus
2. Seminar urgensi organisasi profesi AK
3. Workshop : Etika Profesi, Kode Etik AK, Formatur dan AD/ART
4. Uji Publik : Etika Profesi, Kode Etik AK dan AD/ART
5. Finalisasi Etika Profesi, Kode Etik AK dan AD/ART
6. Pembentukan Formatur Organisasi Profesi AK
7. Penyusunan laporan
16
Output yang dicapai sesuai target yang semula direncanakan yaitu
terbentuknya Organisasi Profesi Analis Kebijakan dengan nama Asosiasi Analis
Kebijakan Indonesia (AAKI). Organisasi Profesi Analis Kebijakan dilaunching
pada tanggal 13 September 2016 dan dilakukan pelantikan pengurus AAKI pada
tanggal 21 Desember 2016. Dengan demikian target terbentuknya Organisasi
Profesi Analis Kebijakan telah tercapai 100%. Sementara Persentase Analis
Kebijakan yang menjadi anggota Organisasi Profesi Analis Kebijakan
ditargetkan 50% AK yang menjadi anggota AAKI. Namun demikian semua
Analis Kebijakan yang ada sudah menjadi anggota AAKI. Untuk Indikator
Persentase Analis Kebijakan yang menjadi anggota Organisasi Profesi Analis
Kebijakan diberikan nilai persentase capaian kinerja maksimal 120 % karena
nilainya yang jauh melebihi 100%. Tingginya animo para analis kebijakan untuk
bergabung dengan AAKI menjadikan tingkat keanggotaan yang tinggi pada
awal terbentuknya AAKI.
Dari sisi outcome, manfaat yang diperoleh dengan keberadaan
organisasi profesi ini di antaranya: mengembangkan dan memajukan profesi
analis kebijakan; menertibkan dan memperluas ruang gerak profesi;
menghimpun dan menyatukan pendapat anggota organisasi; serta
memberikan kesempatan pada semua anggota untuk berkarya dan berperan
aktif dalam mengembangkan dan memajukan profesi, serta memperkuat
jejaring kerja (network) Analis Kebijakan.
Di samping melalui pembentukan organisasi profesi, PUSAKA
menciptakan Design Repository Knowledge Management, dalam bentuk
Knowledge Management 8.7 . Tahun 2016 untuk indikator jumlah E production
yang ditargetkan adalah 1 design Repository Knowledge Management. Adapun
yang berhasil dicapai adalah knowledge warehouse yaitu PUSAKA telah
mendapatkan kontribusi dari Analis Kebijakan berupa produk-produk tulisan
yang dapat diakses secara luas, disamping PUSAKA bekerjasama dengan unit
lain membuat RB Learning Box berupa file-file tentang Reformasi Birokrasi
yang dapat pula diakses dan dimanfaatkan secara luas .
Bentuk lain dari capain kinerja ini adalah E-production berupa video-
video inovasi, Knowledge Management 8.7, OASIS (Optimizing Action For
17
Strengthening Source of PUSAKA) , PUSAKA Anti Korupsi dan Highlight Kegiatan
PUSAKA 2014-2016.
Oleh karena itu capaian kinerja untuk indikator jumlah E production for
Knowledge Management diberikan nilai persentase capaian kinerja maksimal
120 % karena nilainya yang jauh melebihi 100%.
Ke depan, Knowledge Management 8.7 sebagai salah satu inovasi
PUSAKA akan terus dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas PUSAKA dan
mendukung Reformasi Birokrasi LAN pada area Pelayanan Publik,
Akuntabilitas, dan SDM Aparatur.
C. Peningkatan Kualitas Hasil Kebijakan Melalui Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Administrasi Negara.
Bila ditinjau dari keberhasilan kinerja input, kegiatan rutin ini tidak
termasuk dalam rencana anggaran namun mendapatkan bantuan dari lembaga
donor. Urgensi dari kegiatan ini adalah dibutuhkannya informasi yang
berkaitan dengan kualitas kebijakan yang secara khusus akan membantu
PUSAKA dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dan secara umum
diperlukan untuk memperbaiki kualitas kebijakan publik. Oleh karena itu
PUSAKA bermitra dengan pihak donor yang dapat membantu terselenggranya
kegiatan ini.
Dilihat dari segi proses pelaksanaan kegiatan ini dapat berjalan dengan
baik sesuai dengan yang diharapkan. Peningkatan Kualitas Hasil Kebijakan
pada tahap ini dilaksanakan dengan menyiapkan instrumen Indeks Kualitas
Kebijakan (IKK) dan pelaksanaan uji coba IKK.
Output yang dicapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu
instrumen berupa Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) yang telah diujicobakan di
Garut, Yogya dan Malang. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam
perjanjian kinerja Tahun 2016, ditargetkan tersusun 1 instrumen Indeks
Kualitas Kebijakan. Dengan demikian capaian kinerja untuk indikator Indeks
Kualitas Kebijakan adalah 100%. Keberhasilan capaian ini didukung oleh
network yang baik antara PUSAKA dengan mitra development partner yang
18
membatu baik dari segi expertise, maupun fasilitasi penyelenggaraan uji coba
IKK.
Adapun outcome dari kegiatan penyusunan Indeks Kualitas Kebijakan
(IKK) ini terukurnya kualitas kebijakan dimana informasi tersebut dapat
digunakan untuk meningkatkan kualitas kebijakan di Indonesia.
D. Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pembinaan Analis Kebijakan yang Berkualitas
Dari sisi kinerja Input berupa anggaran, tingkat capaian untuk kegiatan
Penyusunan Kebijakan Teknis di Bidang Pembinaan Analis Kebijakan yang
Berkualitas mencapai kinerja sebesar 96,81%. Sementara jika dilihat dari segi
proses, secara umum, pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui permasalahan
yang berarti, baik dari sisi administratif maupun substantif. Adapun tahapan
proses kegiatan ini, meliputi :
1. Penyusunan Rancangan dan outline Kebijakan Teknis JFAK.
2. Pembahasan rancangan dan outline kebijakan teknis JFAK;
3. Penyusunan draft kebijakan teknis JFAK;
4. Pembahasan Penyusunan draft kebijakan teknis JFAK;
5. Uji publik draft kebijakan teknis JFAK;
6. Finalisasi draft kebijakan teknis JFAK;
7. Penyusunan Laporan.
Dari sisi output, output yang dapat dicapai dari kegiatan ini
melebihi target yang direncanakan yaitu tersusunnya kebijakan teknis JFAK,
berupa pedoman/juklak/juknis dan diharapkan dapat memperlancar proses
rekruitmen analis kebijakan, pengembangan profesi maupun pemanfaatan
profesi ini. Tahun 2016 ditargetkan tersusun 2pedoman/juklak/juknis. Namun
demikian secara keseluruhan tahun 2016 ini PUSAKA telah menghasilkan 4
kebijakan dari Proses Penyusunan Kebijakan Teknis JFAK sebagai berikut:
19
1. Peraturan Kepala LAN :
a) Perka LAN Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian
Kualitas Hasil Kegiatan Analis Kebijakan
b) Perka LAN Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Uji
Kompetensi JFAK
2. Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Teknis :
a) Juklak Seleksi Uji Kompetensi JFAK
b) Juknis Wawawancara Seleksi Uji Kompetensi JFAK
Dengan demikian untuk Indikator Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang
Pembinaan Analis Kebijakan yang berkualitas diberikan nilai persentase
capaian kinerja maksimal 120 % karena nilainya yang jauh melebihi 100%. Salah
satu yang melatarbelakangi tingginya capaian ini adalah adanya kebutuhan
yang mendesak akan kebijakan teknis di bidang pembinaan AK yang perlu
segera dipenuhi dalam perjalanan tahun 2016.
Perkembangan kinerja tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pembinaan
Analis Kebijakan yang Berkualitas dalam kurun 2014-2016 dapat dirangkum
dalam tabel berikut:
Tabel 3.4 Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Pembinaan Analis Kebijakan
yang Berkualitas (Tahun 2014-2016)
Indikator Kinerja Tahun
2014 2015 2016
Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pembinaan Analis Kebijakan yang Berkualitas
6 kebijakan/ pedoman/ juklak/ juknis
4 kebijakan/ pedoman/ juklak/ juknis 1 paket Modul Pelatihan AK
4 kebijakan/ pedoman/ juklak/ juknis
Dari sisi outcome, kebijakan teknis JFAK dapat dimanfaatkan oleh para
stakeholders untuk pengembangan JFAK di Instansi K/L/D, para analis
20
kebijakan, dan peserta pelatihan Analis Kebijakan. Hal tersebut dapat
dibuktikan dengan banyaknya permintaan K/L/D dan banyaknya stakeholders
yang mengunduh melalui media sosial atau website PUSAKA.
Tabel dibawah menunjukkan jumlah stakeholders yang mengunduh
media sosial atau website PUSAKA.
Tabel 3.5 Statistik Download File Melalui Website PUSAKA
No Produk Tahun
2014 2015 2016
1 Peraturan Bersama Kepala BKN dan Kepala LAN No 16 Tahun 2014
- - 8
2 Permenpan 45 tahun 2013 - - 3
3 Perkalan No 31 Tahun 2014 - - 24
4 Perkalan No 32 Tahun 2014 - - 19
5 Perkalan No 33 Tahun 2014 - - 14
6 Perkalan No 27 Tahun 2015 - - 38
7 Perkalan No 33 Tahun 2015 - - 50
8 Modul Pelatihan CAK - - 42
9 Presentasi Pemanfaatan AK - - 6
10 Sambutan Kepala LAN 9 September 2016 saat launching AAKI
- - 4
11 Presentasi KM 8.7 - - 47
12 Presentasi Utilisasi AK - - 5
13 Presentasi 9 September 2016 - - 3
15 Bahan Draf KTI - - 1
16 Buku Petunjuk Wawancara - - 10
17 Bahan Loknas JFAK 2016 - - 31
Total Download 0 0 305
E. Penyelenggaraan Evaluasi dan Monitoring Analis Kebijakan yang
Berkualitas (Utilisasi Jabatan Analis Kebijakan)
Ditinjau dari kinerja Input berupa penyerapan anggaran dari kegiatan
Penyelenggaraan Evaluasi dan Monitoring Analis Kebijakan yang Berkualitas
(Utilisasi Jabatan Analis Kebijakan), kinerja yang dicapai sebesar 97,58%.
Adapun dari segi proses secara umum pelaksanaan kegiatan ini tidak menemui
permasalahan yang berarti, baik dari sisi administratif maupun substantif.
21
Penyusunan instrumen kemanfaatan (utilisasi AK) melibatkan
akademisi dari perguruan tinggi UGM,Yogyakarta dan telah mendapatkan
masukan dari para akademisi tersebut. Mini survey kemanfaatan Analis
Kebijakan ini dilakukan terhadap pemangku Analis Kebijakan, atasan langsung
dan pengelola kepegawaian.
Output dapat dicapai sesuai dengan target yang direncanakan berupa
laporan substansi kegiatan utilisasi Analis Kebijakan maupun laporan
administratif penyelenggaraan evaluasi dan monitoring AK yang berkualitas.
Sehingga untuk indikator Kinerja Jumlah informasi kemanfaatan (utilisasi)
analis kebijakan pada K/L/Pemda persentase capaian kinerjanya 100%,
dibandingkan dengan target yang diharapkan. Keberhasilan capaian ini
didukung oleh kesedian para key informan di K/L/D dan keberadaan network
yang baik dengan para analis kebijakan sehingga pengumpulan data dapat
dilakukan dengan baik. Perbandingan capaian kegiatan ini tidak dapat
dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena baru dilaksanakan pada tahun
2016.
Dari sisi outcome dengan kegiatan ini dapat disusun berjudul “Utopia
Analis Kebijakan dalam Organisasi Pemerintah”, yang berisi rekomendasi
kepada Menpan dan RB dan K/L/D untuk melakukan perbaikan kebijakan
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan pemberdayaan Analis Kebijakan di
masing-masing K/L/D.
F. Pelaksanaan Konsultasi, Sosialisasi dan Asistensi di Bidang Pembinaan
Analis Kebijakan yang Berkualitas.
Bila ditinjau dari keberhasilan kinerja Input, capaian kinerja
penyerapan anggaran dari kegiatan Pelaksanaan Konsultasi, Sosialisasi dan
Asistensi di Bidang Pembinaan Analis Kebijakan yang Berkualitas sebesar
99,51%. Dan jika dilihat dari segi proses, secara umum, pelaksanaan kegiatan
ini tidak menemui permasalahan yang berarti, baik dari sisi administratif
maupun substantif.
Output yang dicapai melebihi target yang semula direncanakan hanya
pada 3 (tiga) lokus wilayah, realisasi kegiatan ini dapat dilakukan pada 5 (lima)
22
wilayah, yaitu wilayah Bali, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur dan
Sulawesi Utara. Oleh Karena itu capaian Indikator Kinerja Jumlah sosialisasi
diberikan nilai persentase capaian kinerja maksimal 120 % karena nilainya yang
jauh melebihi 100%. Keberhasilan capaian ini dilatarbelakangi oleh adanya
permintaan dari daerah untuk pelaksanaan sosialisasi JFAK.
Selain itu terdapat sejumlah kegiatan konsultasi/advokasi/asistensi.
Pada tahun 2016, terdapat 8 (delapan) instansi pusat baik Kementerian/
Lembaga yaitu Kemenaker, Kementerian ESDM, BKF, LSN, Pushaka-Kemenkeu
Kemenko.Pemb. Manusia dan Kebudayaan, Kemenko.Perekonomian da
Kemenkumham yang telah dilakukan advokasi berbagai kebijakan oleh
PUSAKA. Adapun untuk kegiatan konsultasi/asistensi dilakukan dengan
menerima kunjungan dari berbagai instansi K/L/Pemda dengan memberikan
berbagai penjelasan dan tanya jawab mengenai berbagai hal yang berkaitan
dengan JFAK. Pada tahun 2016 tercatat telah dilakukan 50
Advokasi/Konsultasi/Asistensi. Oleh Karena itu capaian Indikator Kinerja
Jumlah Sosialisasi/Advokasi/Konsultasi/Asistensi diberikan nilai persentase
capaian kinerja maksimal 120 % karena nilainya yang jauh melebihi 100%.
Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi Pedoman Teknis JFAK
1. Tersosialisasikannya kebijakan teknis tersebut dapat dijadikan sebagai
acuan bagi pengembangan profesi Analis Kebijakan pada semua instansi
pemerintah.
2. Notulensi/ laporan Sosialisasi;
3. Hasil kuesioner evaluasi pelaksanaan kegiatan sosialisasi;
4. Jumlah peserta sosialisasi yaitu:
a. Pemda. Provinsi Bali: 70 orang
b. Pemda. Provinsi Lampung: 83 orang
c. Pemda. Provinsi Sumatera Selatan: 88 orang
d. Pemda. Provinsi Sulawesi Utara: 52 orang
e. Pemda. Provinsi Jawa Timur: 81 orang
5. Buku Kumpulan Kebijakan Teknis JFAK
6. Leaflet, USB/CD bahan Paparan dan Kumpulan Kebijakan Teknis JFAK
23
Dari sisi outcome, yaitu adanya pemahaman peserta sosialisasi terhadap
kebijakan teknis yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional Analis Kebijakan.
Lebih dari itu, diharapkan juga dengan tersosialisasikannya kebijakan teknis
tersebut, dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengembangan profesi Analis
Kebijakan pada semua instansi pemerintah. Dengan adanya pemahaman dan
acuan tersebut, mendorong bertambahnya jumlah calon Analis Kebijakan yang
diusulkan oleh K/L/Pemerintah Daerah.
Untuk mendukung sasaran terlaksananya Sosialisasi, Konsultasi,
Advokasi, dan Asistensi di Bidang Analis Kebijakan yang profesional, PUSAKA
juga memanfaatkan teknologi informasi melalui media online PUSAKA. Upaya
tersebut dimaksudkan agar jangkauan sosialisasi JFAK dapat dilaksanakan
secara lebih luas. Untuk itu PUSAKA telah mengembangkan media online, dan
berbagai materi sosialisasi telah dilakukan dengan media tersebut. Tahun 2016
ditargetkan 1 kegiatan maintaining dan developing. Adapun hasil yang telah
tercapai sebanyak 2 kegiatan maintaining dan developing, yakni website
PUSAKA dan social media. Untuk itu capaian Indikator Kinerja media online
PUSAKA diberikan nilai persentase capaian kinerja maksimal 120 % karena
nilainya yang jauh melebihi 100%. Keberhasilan capaian ini antara lain
didukung oleh adanya SDM yang mampu mengembangkan media online dan
mau belajar meningkatkan kapasitasnya dalam mengelola media online.
G. Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi yang Handal, Mudah dan
Cepat.
Bila ditinjau dari keberhasilan kinerja input, kegiatan ini tidak termasuk
dalam rencana anggaran dan menjadi kegiatan rutin. Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai bentuk upaya PUSAKA untuk meningkatkan pelayanan dalam
pembinaan JFAK yang semakin mudah dan cepat sekaligus mendukung
reformasi birokrasi LAN dalam area pelayanan publik dan perbaikan tata
laksana, dan akuntabilitas. Dilihat dari segi proses kegiatan pengembangan
sistem informasi ini memerlukan komitmen internal untuk secara kontinyu
dilakukan penyempurnaan secara bertahap dan berkelanjutan. Sistem ini
24
digunakan untuk keperluan kemudahan pelayanan dan untuk mengakses data
dan informasi yang dibutuhkan dalam pembinaan JFAK.
Output dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebuah
kegiatan Upgrading system. Sistem Informasi Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan dengan alamat www.jfak.lan.go.id, website pusaka dengan alamat
www.pusaka.lan.go.id, secara berkelanjutan dilakukan pengembangan sistem
dari proses seleksi calon AK sampai dengan sistem pengusulan angka kredit
JFAK. Oleh karena itu target 1 kegiatan upgrading sistem tercapai 100% .
Keberhasilan capaian ini dikarenakan adanya inovasi yang dikembangkan oleh
PUSAKA untuk melakukan perbaikan pelayanan dengan mengembangkan
sistem informasi JFAK. Untuk pelaksanaan kegiatan ini PUSAKA juga
mendapatkan bantuan dari SDM IT LAN. Pengembangan dan pengelolaan
sistem informasi JFAK akan terus dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas
PUSAKA, memberikan pelayanan dan mendukung Reformasi Birokrasi LAN.
Dari sisi outcome sistem ini dapat digunakan juga sebagai sarana untuk sharing
knowledge dalam memanfaatkan informasi.
H. SDM yang Profesional dalam Melakukan Pembinaan JFAK
Bila ditinjau dari keberhasilan kinerja input, kegiatan ini tidak termasuk
dalam rencana anggaran dan menjadi kegiatan rutin. Kegiatan ini dilaksanakan
sebagai bentuk upaya PUSAKA untuk meningkatkan kapasitas SDM PUSAKA
serta reformasi birokrasi, khususnya dalam Sumber Daya Manusia dan Budaya
Kerja.
Dilihat dari segi proses kegiatan ini lebih banyak memberikan
pengembangan internal SDM PUSAKA melalui berbagai keterlibatan kegiatan.
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk membekali kompetensi teknis
seperti penulisan studi kasus, cerita perubahan, penulisan opini, pelatihan
cascading, pelatihan media on line, pelatihan evaluasi pasca diklat. PUSAKA
juga mempunyai kegiatan OASIS (Optimizing Action For Strengthening Source
of PUSAKA). Bentuk kegiatan yang dilakukan dalam OASIS PUSAKA meliputi
physical activity, visitasi edukatif, knowledge sharing, environment support.
Selain itu juga dilaksanakan berbagai bentuk team building, PUSAKA Time,
PUSAKA Star dan environment support.
25
Output yang dicapai melebihi target yang telah ditentukan, sehingga
menjadikan kegiatan ini menghasilkan manfaat yang lebih baik. Tahun 2016
ditargetkan terdapat 3 kegiatan penguatan resource PUSAKA. Adapun capaian
kinerja yang dihasilkan adalah sebanyak 11 kegiatan. Dengan demikian capaian
indikator kinerja Jumlah kegiatan penguatan resource PUSAKA diberikan nilai
persentase capaian kinerja maksimal 120 % karena nilainya yang jauh melebihi
100%. Kinerja tahun ini belum dapat dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun
sebelumnya karena secara rutin baru dilaksanakan pada tahun 2016.
Outcome dari kegiatan ini adalah terwujudnya profesionalisme di
dalam melakukan tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada
stakeholder. Kegiatan ini merupakan bentuk perubahan PUSAKA berkontribusi
positif bagi pelaksanaan Reformasi Birokrasi LAN, khususnya pada area SDM
aparatur dan perbaikan budaya kerja.
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan tahun sebelumnya
No Indikator Kinerja
Target Kinerja Realisasi Kinerja
2014 2015 2016 2014 2015 2016
1 Jumlah Analis Kebijakan
40 pejabat fungsional analis kebijakan
40 pejabat fungsional analis kebijakan
40 pejabat fungsional analis kebijakan
59 pejabat fungsional analis kebijakan
29 pejabat fungsional analis kebijakan
2 Persentase Pengembangan Kompetensi Analis Kebijakan
-- -- Terbentuknya organisasi Profesi Analis Kebijakan 50% AK menjadi anggota Organisasi Profesi AK
-- Asosiasi Analis
Kebijakan Indonesia
(AAKI) 120% AK menjadi anggota Organisasi Profesi AK
Jumlah E-Production for Knowledge Management
-- -- 1 Desain Repository Knowledge Manage- ment
-- -- 1 Desain Repository Knowledge Manage-ment Video Inovasi
• KM 8.7
26
• Oasis
• Pusaka anti Korupsi
• Highlight Kegiatan Pusaka 2014-2016
3 Indeks Kualitas Kebijakan di Indonesia
-- -- 1 instrument
-- -- 1 instrument
4 Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pembinaan Analis Kebijakan yang Berkualitas
2 kebijakan/ pedoman/ juklak/ juknis
3 kebijakan/ pedoman/ juklak/ juknis
2 kebijakan/ pedoman/ juklak/ juknis
6 kebijakan/ pedoman/ juklak/ juknis
4 kebijakan/ pedoman/ juklak/ juknis 1 paket Modul Pelatihan AK
4 kebijakan/ pedoman/ juklak/ juknis
5 Jumlah informasi kemanfaatan (utilisasi) AK pada K/L/D
-- -- 1 laporan
-- -- 1 Laporan
6 Jumlah Sosialisasi, Konsultasi, Advokasi dan Asistensi di bidang Analis Kebijakan yang Profesional
-- 1 instansi pusat, 2 wilayah/ daerah
3 kali sosialisasi 30 kali advokasi
-- 4 lokus: Aceh, Banjar-masin, Bandung dan Banten 10 kali advokasi JFAK di K/L/D
5 kali sosialisasi 50 kali advokasi
Media Online PUSAKA
-- -- 1 kegiatan -- -- 2 kegiatan
7 Sistem Informasi yang Handal, Mudah dan Cepat
-- -- 1 kegiatan Upgrading system (utilisasi)
-- -- 1 kegiatan Upgrading system (utilisasi)
8 Jumlah Kegiatan Penguatan Resources PUSAKA
-- -- 3 kegiatan
-- -- 11 kegiatan
27
3.1.4. Kerjasama dengan Berbagai Mitra
Pusaka juga memiliki jaringan kerja yang luas terutama dengan Kementerian,
Lembaga dan Daerah serta beberapa lembaga donor yang berkerja sama dengan
PUSAKA seperti KSI (Knowledge Sector Initiative), AIPEG (Australia Indonesia
Partnership for Economic Governance) dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis
dan Fungsional. Beberapa kegiatan kerjasama PUSAKA dengan pihak luar
diantaranya:
Tabel 3.7 Kerjasama dengan Berbagai Mitra
No Judul Kegiatan Nara Sumber Keterangan
I Knowledge Sector Initiative (KSI)
1. Launching Knowledge Management (KM) 8.7 (23 Mei 2016)
2. Penyelenggaraan Focus Group
Discussion : Peran dan Pengembangan JFAK (9 Juni 2016)
3. Talkshow Komunikasi dalam
Kebijakan Publik dan Launching Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (9 September 2016)
4. Talkhow “Peran Perempuan
dalam Kebijakan Publik di Indonesia” dan Pelantikan anggota pengurus AAKI (21 Desember 2016)
5. Penulisan Cerita Perubahan
“Tumbuhnya Kultur Berbagi Pengetahuan di LAN”
6. Knowledge Sharing “Building
Competence of Goverment Policy Analyst di Bangkok – Thailand”
Sharief Natanegara 1. Eko Prasodjo 2. Anwar Sanusi 1. Gretta Nabbs-Keller 2. H. Mochamad Anton 3. Raden Pardede 4. Dr. Muhammad Taufiq, DEA 1. Prof. Dewi Fortuna Anwar,
MA 2. Sri Hadiati Wara Kustriani,
SH., MBA 3. DR. Sri Budi Eko Wardani 4. dr. Cellica Nurrachdiana Perguruan Tinggi di Bangkok
--
-- Moderator : Desi Anwar Moderator : Donna Agnesia
II Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG)
Penyelenggaraan Pelatihan Penulisan Studi Kasus (Case Study Writing) (4 April - 15 November 2016)
--
Delapan (8) case study yang dihasilkan.
28
III
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional
Penyelenggaraan Pelatihan Calon Analis Kebijakan (CAK)
--
Peserta CAK Tahun 2016 berjumlah 29 orang.
3.2. Realisasi Anggaran
Bagian ini memuat evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam mencapai sasaran
yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pusat Pembinaan Analis Kebijakan Tahun
2016 yang menggunakan sumber-sumber pembiayaan APBN.
Pagu awal anggaran yang dialokasikan dalam kegiatan pembinaan Analis Kebijakan
Tahun 2016, adalah sebesar Rp. 1 650 000 000,- (Satu milliar enam ratus lima puluh juta
tujuh rupiah). Namun dalam pertengahan tahun pelaksanaan kegiatan terdapat
optimalisasi anggaran I menjadi Rp. 1.532.520.000,- dan terakhir dilakukan optimalisasi
II untuk penghematan anggaran belanja, maka pagu kegiatan tahun 2016 menjadi Rp.
1.505.876.000 (Satu milliar lima ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah) yang bersumber dari APBN.
Informasi dari Kementerian Keuangan tentang perkiraan alokasi
Penghematan/Pemotongan Anggaran Belanja tersebut kemudian ditindaklanjuti
pelaksanaannya dengan nota dinas Sestama No. 138/S.1/PEP.04.3 pada tanggal 17 Mei
2016 dan Nota dinas N0. 242/S.1/PEP.04.3 tanggal 9 Agustus 2016 perihal Optimalisasi
Anggaran Tahun 2016.
Penggunaan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan Pusat Pembinaan Analis
Kebijakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatannya, dapat dilihat pada tabel
berikut:
29
Tabel 3.8 Realisasi Anggaran
Tahun 2016
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN (dalam rupiah) %
PAGU REALISASI
1. Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara
Penyelenggaraan Uji Kompetensi Analis Kebijakan
124.619.000,- 123.930.500,- 99,45
2. Fasilitasi Organisasi Profesi Analis Kebijakan
348.925.000,- 341.282.100,- 97,81
3.
Penyusunan Kebijakan Teknis JFAK
461.486.000,- 446.760.301,- 96,81
4. Utilisasi JFAK 255.145.000,- 248.958.000,- 97,58
5. Sosialisasi Pedoman Teknis JFAK
315.701.000,- 314.162.214,- 99,51
Jumlah total : 1.505.876.000,- 1.475.093.115,- 97,96
Anggaran yang tersedia untuk kegiatan Pembinaan Analis Kebijakan sebesar
Rp. 1.505.876.000 (Satu milliar lima ratus lima juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu
rupiah) terealisasi penggunaan anggaran sebesar Rp. 1.475.093.115 (Satu milliar
empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu seratus lima belas rupiah)
sekitar 97,96 % capaian kinerja keuangan berdasarkan realisasi.
30
BAB IV
PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Beberapa catatan terkait dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Pembinaan
Analis Kebijakan (LAPORAN KINERJA PUSAKA) Tahun 2016 antara lain:
a. Keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan oleh PUSAKA pada dasarnya telah
sejalan dengan sasaran sebagaimana dalam Rencana Strategis Kedeputian Bidang
Kajian Kebijakan yang dijabarkan dari sasaran dalam Rencana Strategis LAN 2015-
2019.
b. Prosentase penggunaan anggaran PUSAKA mencapai 97,96% dari anggaran yang
direncanakan. Tidak ada masalah substansial yang menghambat penyerapan
anggaran dan output yang dihasilkan dari seluruh kegiatan PUSAKA tetap tercapai
sesuai dengan yang direncanakan.
c. Proses seleksi JFAK tahun 2016 masih didominasi oleh peserta dari instansi pusat.
Minat menjadi pemangku JFAK sangat banyak, beberapa hal yang menjadi
kendala adalah belum terealisasinya tunjangan fungsional Analis Kebijakan yang
sampai saat ini belum terwujud.
d. LAN melalui PUSAKA masih terus berupaya agar tunjangan fungsional Analis
Kebijakan dapat segera ditetapkan sesuai dengan grading yang diajukan oleh LAN
selaku instansi pembina JFAK. Belum ditetapkannya tunjangan fungsional oleh
Menteri PAN & RB hingga akhir tahun 2016 menjadi salah satu pekerjaan rumah
PUSAKA yang masih perlu diselesaikan tahun 2017. Upaya-upaya yang dilakukan
oleh PUSAKA untuk mempercepat proses tunjangan dengan melakukan advokasi
kepada stakeholder terkait yaitu Kementerian Keuangan dan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
4.2. Langkah-langkah Strategis Masa Datang
Dalam upaya mengembangkan kinerja organisasi sebagaimana yang telah dirumuskan
dalam Renstra PUSAKA 2015-2019 dan Strategi Penguatan Kapasitas PUSAKA, PUSAKA
memiliki beberapa langkah strategis yang menjadi prioritas program PUSAKA dalam
pembinaan JFAK di masa datang yaitu :
31
1) Penguatan dan Pemanfaatan Resources PUSAKA
Program ini berupaya untuk membangun pondasi internal PUSAKA agar dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dalam pembinaan JFAK. Sasaran
utama program ini adalah penguatan kapasitas sumberdaya manusia (SDM)
PUSAKA dan peningkatan ketersediaan sarana prasarana pendukung PUSAKA.
2) Pengembangan Kebijakan dan Pedoman yang Berkualitas
Program ini dimaksudkan untuk memberikan referensi utama bagi para
stakeholder, terutama para Analis Kebijakan agar dapat melaksanakan tugasnya
dengan baik. Melalui program ini PUSAKA berupaya melakukan penyelesaian
berbagai kebijakan dan pedoman pelaksanaan JFAK yang menjadi dasar hukum
pembinaan JFAK. Selain itu, PUSAKA juga berupaya mengembangkan sistem
monitoring dan evaluasi dalam rangka optimalisasi pembinaan JFAK. Beberapa
pedoman yang masih dalam proses penyusunan antara lain pedoman tata kerja dan
tata cara tim penilaian angka kredit jabatan fungsional analis kebijakan dan
pedoman penulisan KTI bagi Analis Kebijakan.
3) Penguatan Sistem Informasi JFAK
Upaya optimalisasi pembinaan JFAK juga perlu diintegrasikan dengan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) agar proses kerja yang dilakukan PUSAKA dapat
berjalan dengan lebih akuntabel, profesional, dan efisien. Pengembangan sistem
informasi informasi JFAK dapat digunakan sebagai pusat informasi dan layanan
terkait JFAK (bagi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Kota dan Daerah) sekaligus
wujud transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik PUSAKA. Ketersediaan
sistem informasi JFAK yang kredibel akan memudahkan PUSAKA dalam mengelola
informasi JFAK dan melakukan mapping utilisasi AK.
4) E-Production for Knowledge Management
Program ini diarahkan pada upaya peningkatan transparansi dan kemudahan
pelayanan kepada stakeholder PUSAKA sehingga stakeholder lebih mudah
memperoleh berbagai informasi terkait JFAK baik seleksi dan pengembangan
maupun, evaluasi dan pemantauan JFAK.
5) Pengembangan Network PUSAKA
Program ini berupaya memperkuat peran PUSAKA dan Analis Kebijakan melalui
Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) dan pengembangan jejaring kerja
32
PUSAKA dengan stakeholder seperti Kementerian/Lembaga/ Pemda/donor yang
terkait dengan pembinaan JFAK, baik terkait secara langsung maupun tidak
langsung. Beberapa lembaga donor yang ampai saat ini menjadi mitra PUSAKA
dalam kegiatan pembinaan JFAK antara lain Knowledge Sector Initiative (KSI) dan
AIPEG.
***
33
