KATA PENGANTARdesdm.sumutprov.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Renstra... · 2020. 2. 28. · KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Utara pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan

strategis yang memuat perencanaan kinerja untuk mewujudkan Tujuan

organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan tahun 2019-2023.

Sasaran dari suatu kegiatan hanya dapat dicapai dengan efektif dan efisien

dengan mempertimbangkan dinamika lingkungan baik internal maupun

eksternal. Kemampuan organisasi dalam melakukan penyesuaian tersebut

menentukan keberlangsungan dan keberhasilan organisasi dalam

mewujudkan Tujuannya.

Sistematika Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya

Mineral Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023 mengacu pada

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta

tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah serta

mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera

Utara Tahun 2019 – 2023 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan

pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai tugas

dan fungsi Dinas yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan

kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian

Energi dan Sumber Daya Mineral untuk tercapainya pembangunan nasional.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini, Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara mempertimbangkan berbagai

permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi. Diharapkan Rencana

Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019 –2023 dapat menjadi acuan serta arahan dalam perencanaan

diseluruh unit lingkungan dinas, dan dapat dijadikan sebagai pedoman yang

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023

tepat dalam menyesuaikan perubahan strategis organisasi khususnya

dalam memenuhi kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan sektor

Energi dan Sumber Daya Mineral.

Sedemikian pentingnya Renstra ini, maka dalam pelaksanaannya

dibutuhkan komitmen bersama dari seluruh pegawai di lingkungan Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara untuk

mewujudkan kinerja organisasi yang baik berdasarkan perencanaan yang

sistematis, terpadu dan komprehensif.

Akhirnya, semoga Renstra ini dapat menjadi landasan dan titik tolak

menuju terwujudnya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sumatera Utara yang lebih tangguh, kredibel dan akuntabel dalam

menghasilkan kreasi dan inovasi bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

untuk mewujudkan “Sumatera Utara Yang Maju, Aman dan Bermartabat”.

Medan, Agustus 2019 KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI SUMATERA UTARA Ir. ZUBAIDI, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630822 199003 1 004

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI …………………….………………………………………………………………………….. i

BAB. I PENDAHULUAN ……………………………………………………………………………. 1

1.1. Latar Belakang....………………………................................................................... 1

1.2. Landasan Hukum…………………………………………………………………........ 6

1.3. Maksud dan Tujuan................................................................................................ 9

1.3.1. Maksud………………………………………………………………………….. 9

1.3.2. Tujuan……………………………………………………………………………. 9

1.4. Sistematika Penulisan............................................................................................ 10

BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH………………............................ 11

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.................................. 11

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah…………………………...................................... 16

2.2.1. Sumber Daya Manusia…………………………………………………………. 16

2.2.2. Aset Yang Dikelola……………………………………………………………… 17

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah................................................................... 18

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah............. 24

BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 31

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan PD.......... 31

3.2. Telahaan Visi, Misi Dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih............. 32

3.3. Telahaan Renstra Kementrian Dan Renstra ……………….......................... 32

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 33

3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis................................................................................ 54

BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN………………....................................................................... 57

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.................................. 57

BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.......................................................................... 59

4.1. Strategi .................................................................................................................. 59

4.2. Kebijakan………………………………………………………… 60

4.2.1. Kebijakan Pembangunan di Bidang Mineral dan Batubara………………. 61

4.2.2. Kebijakan Pengembangan Geologi Dan Sumber Daya Mineral dan Energi 62

4.3.3. Kebijakan Pembangunan di Bidang Kelistrikan, Energi Terbarukan ……… 62

BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN............................... 64

BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN................................................. 66

BAB. VIII PENUTUP………………………………………………………………………………… … 70

LAMPIRAN

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara 2019 – 2023 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan Strategis atau biasa disebut Rencana Strategis (Renstra)

merupakan suatu dokumen perencanaan yang dibuat oleh Satuan Kerja

Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pedoman untuk melaksanakan

program/rencana SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Proses penyusunan Renstra

harus berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu

dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan kendala yang ada

atau mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan

mandat yang diberikan kepada Pemerintah Provinsi untuk semua urusan wajib

dan urusan pilihan, dimana didalamnya termasuk urusan pilihan bidang Energi

dan Sumber Daya Mineral yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana

pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka

menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka

panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana

kerja pemerintah daerah, merupakan dokumen perencanaan Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun dari

tahun 2019 sampai dengan 2023. Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi

Dinas yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Provinsi Sumatera

Utara dan dengan memperhatikan berbagai faktor lainnya termasuk Renstra

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini dikarenakan visi dan misi

Kepala Daerah telah dituangkan dalam RPJMD Provsu.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara sebagai

salah satu instansi teknis yang menangani bidang Energi dan Sumber Daya


Mineral berupaya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan bidang sumber

daya mineral dan energi tersebut di Sumatera Utara untuk mencapai kemajuan

pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Visi RPJMD

Sumatera Utara yaitu “SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”

Dalam dokumen Renstra ini dijabarkan permasalahan bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral di Sumatera Utara serta indikasi rencana program dan

kegiatan dalam upaya memecahkan permasalahan secara berencana, terukur dan

bertahap untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sesuai dengan prioritas dan

kebutuhan daerah, serta dapat memenuhi kehendak, aspirasi, dan kebutuhan

masyarakat.

Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019 – 2023 ini juga berfungsi untuk menjamin kontinuitas

dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan

dicapai dalam periode tersebut, dan dapat memberikan pedoman, arah, dan

tujuan yang jelas untuk masa lima tahun mendatang dalam penyelenggaran

pembangunan daerah.

Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan

indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan

acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Adapun tahapan proses penyusunan rancangan Renstra SKPD dapat

digambarkan dalam bagan alir sebagaimana Gambar 1.1, sedangkan tahapan

sampai dengan penetapan Renstra SKPD terlihat pada Gambar 1.2.


Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran

Rancangan Renstra-SKPD

· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM

Renstra-KLdan Renstra Kabupaten/

Kota

Penelaahan RTRW


Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

Penelaahan KLHS


Kota

Renstra-KLdan Renstra SKPD Kab/

Kota

Gambar 1.1.Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Provinsi

Gambar 1.2. Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi

Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sumatera Utara Tahun 2019-2023 ini, disamping berdasarkan pada tugas dan

fungsi SKPD, juga berlandaskan pada pemetaan kondisi lingkungan serta isu-isu

strategis yang terus berkembang serta mengacu pada arah kebijakan yang

PENYUSUNAN RPJMD

Persiapan Penyusunan

Renstra-SKPD

Analisis Gambaran pelayanan

SKPD

Perumusan Isu-isu

strategis berdasarkan

tusi

Perumusan Strategi dan

kebijakan

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,

kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif berdasarkan

rencana program prioritas RPJMD

Pengolahan data dan informasi

Perumusan visi dan misi

SKPD

Perumusan Tujuan

Perumusan sasaran


· Pendahuluan· Gambaran pelayanan SKPD· isu-isu strategis berdasarkan

tugas pokok dan fungsi· visi, misi, tujuan dan sasaran,

strategi dan kebijakan · rencana program, kegiatan,

indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif

· indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Perumusan indikator kinerja

SKPD yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD

SPM


Kota

SE KDH ttg Penyusunan Rancangan Renstra-SKPD dilampiri dengan indikator

keluaran program dan PAGU per SKPD

Penelaahan RTRW

VerifikasiRancangan

Renstra SKPD dgn Rancangan Awal

RPJMD


Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian Rancangan Renstra-SKPD

kepada Bappeda

sesuai

Tidak sesuai

Penyusunan Rancangan

RPJMD

Pelaksanaan Musrenbang

RPJMD

Perumusan Rancangan

Akhir RPJMD

Penyempurnaan Rancangan

Renstra-SKPD

Penetapan Renstra-

SKPD

RENSTRA-SKPD

Penyesuaian Rancangan

Renstra-SKPD berdasarkan

hasil verifikasi

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR PENETAPAN

Verifikasi Rancangan

Akhir Renstra SKPD

Rancangan Akhir Renstra

SKPD

sesuai

Tidaksesuai

PERDA ttg RPJMD

Penelaahan KLHS


Kota

Renstra-KLdan Renstra SKPD Kab/

Kota


ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional (RPJMN) melalui Renstra Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral.

Berdasarkan hal-hal diatas, mandat dan tanggung jawab Gubernur

dijabarkan dalam RPJMD, sedangkan mandat dan tanggungjawab SKPD

dijabarkan dalam Renstra SKPD. Muatan dari rencana pembangunan disesuaikan

dengan mandat dan tanggung jawab masing-masing sesuai Gambar 1.3. dan

Gambar 1.4. yang menunjukkan hubungan antara RPJMD dan Renstra SKPD.

Gambar 1.3. : Hubungan antara RPJMD dengan Renstra SKPD

Kepala Daerah

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Program Pembangunan Daerah

Program Prioritas

Tujuan/Sasaran

Visi/Misi

Kepala SKPD

Program/Kegiatan Prioritas

Visi/misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun tidak

langsung untuk mendukung atau mewujudkan visi misi

Kepala Daerah

Program Pembangunan Daerah berisi program-program

prioritas terpilih yang menjadi “top priority” untuk

mewujudkan visi/misi Kepala Daerah (RPJMD)

RPJMD RENSTRA SKPD

Program Penyelengaraan Urusan Pem.Daerah

Program Prioritas


Gambar 1.4. Hubungan Muatan RPJMD dan Renstra SKPD

Dengan mengingat bahwa program pembangunan harus sinergis, dan

terkoordinasi, RPJMD tidak bisa lepas dari RPJM Nasional. Keterkaitan antara

RPJM Nasional, RPJMD dan Renstra Dinas bisa dilihat pada Gambar 1.5.

Gambar 1.5.Hubungan antara RPJMN, RPJMD dan Renstra SKPD

Perencanaan Strategik

Perencanaan Operasional

RPJMD

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

- Visi dan Misi- Tujuan dan Sasaran- Strategi dan Arah kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Visi dan Misi- Tujuan dan Sasaran- Strategi dan Arah kebijakan

- Program Pembangunan Daerah

- Program Prioritas

- Kegiatan Prioritas

Renstra SKPD

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

- Program Prioritas

- Kegiatan Prioritas


1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum yang mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi serta

kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan

perencanaan dan penganggaran SKPD meliputi :

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan

Pembentukan Provinsi Sumatera Utara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Provinsi.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak

dan Gas Bumi beserta aturan turunannya;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang

Ketenagalistrikan;

4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas

Bumi;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber

Daya Air beserta aturan turunannya;


Perbendaharaan Keuangan Negara;

8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

9. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah;


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

11. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana;

13. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30. Tahun 2007 tentang Energi

beserta aturan turunannya;



Pertambangan Mineral dan Batubara beserta aturan turunannya;


Pelayanan Publik;


Ketenagalistrikan beserta aturan turunannya;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;


Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;


Usaha Panas Bumi;


Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;


Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;


Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;


Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;


Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;


Wilayah Pertambangan;


Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 24 Tahun 2012 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan

Mineral dan Batubara;



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara;


Reklamasi dan Pasca Tambang;


Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik;

32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2010 tentang

Reklamasi dan Pascatambang;

33. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

35. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan

Mineral dan Batubara;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara

evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka

panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta

tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana

pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah

daerah;


Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi;


Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan

Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi;

39. Keputusan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia

Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan

Tugas Pemerintah Bidang Pengelolaan Air Tanah;

40. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara;



Pengelolaan Pertambangan Umum;


Pengelolaan Panas Bumi;


Pengelolaan Air Tanah.


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2023 adalah sebagai arah dan pedoman

perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang

energi & sumber daya mineral di Provinsi Sumatera Utara sehingga pelaksanaan

pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis

dan berkesinambungan.

1.3.2.Tujuan


Tahun 2019-2023 disusun dengan tujuan untuk :

a. Menjabarkan visi dan misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sumatera Utara ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang

rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2019-2023 yang

disesuaikan dengan Visi & Misi RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-

2023.

b. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan

indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi

pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2019-2023.

c. Sebagai bahan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam kurun waktu tahun 2019

sampai dengan tahun 2023.

d. Menyediakan satu acuan resmi bagi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan

pembangunan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.


e. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi

pembangunan baik antar unit kerja dalam SKPD, antar SKPD, antara

Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Pusat.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN


Tahun 2019-2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP


BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera

Utara tertuang dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara nomor 6 Tahun 2018

tentang perubahan ketiga atas peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 Tentang

Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Peraturan

Gubernur Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian

Tugas dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera

Utara.

Tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

adalah melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang energi dan sumber daya

mineral serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh

Pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan geologi mineral dan batubara, energi baru terbarukan dan

ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. penyelenggaraan kebijakan geologi mineral dan batu bara, energi baru

terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan geologi mineral dan batubara, energi

baru terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. penyelenggaraan administrasi geologi mineral dan batubara, energi baru

terbarukan dan ketenagalistrikan sesuai dengan lingkup tugasnya;

e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas

dan fungsinya;

Sedangkan Unsur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sumatera Utara terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris,Kepala Bidang,Kepala Cabang

Dinas, Kepala UPT Laboratorium ESDM dan Para kepala seksi/kasubbag dengan

Struktur Organisasi sebagaimana dapat di lihat di Gambar 2.1.


Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 6Tahun 2018 Pasal

26, Susunan Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera

utara adalah sebagai berikut:

a. KepalaDinas

b. Sekretariat,terdiri atas:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Keuangan

3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik

c. BidangGeologi dan Air Tanah,

d. BidangMineral dan Batubara

e. Bidang Energi

f. Bidang Ketenagalistrikan

g. CabangDinas terdiri atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral

3. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan


h. Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineralterdiri

atas:

1. Sub Bagian Tata Usaha

2. Seksi Pemetaan

3. Seksi Laboratorium

Dalamrangkapelaksanaantugaspokokdanfungsitersebut, makasesuaiPeraturan

GubernurProvinsi Sumatera Utara Nomor 32 Tahun 2018tentangTugas, Fungsi,

UIraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sumatera Utara,terdiridari1(satu)Sekretariat,4(empat) Bidang, 1 (Satu) Unit

Pelayanan Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, 7 (Tujuh)

Cabang Dinas dansekelompokJabatan Fungsional yang masing–masing

dapatdijabarkan

sebagaiberikut:

1. Sekretariat

Sekretariat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas

membantu Kepala Dinas dibidang urusan umum, keuangan dan program. Unsur

Sekretariat terdiri atas :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugasmengelolaurusansurat-menyurat,ekspedisi dan kearsipan,urusan

rumah tangga dan perlengkapan, hubunganmasyarakatdan

keprotokolan,mengelola administrasi kepegawaian, organisasi

danketatalaksanaan serta pengurusan asset, barang bergerak dan tidak

bergerak;

b. Sub Bagian Keuangan Mempunyai Tugas menyusun rencana anggaran dan

mengelolapenatausahaan keuanganserta menyiapkan laporan

pertanggungjawaban keuangan;

c. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik mempunyai tugas

menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan programdan

rencana kegiatan serta menyiapkanlaporanpelaksanaan kegiatan dan

informasi terkait pada DinasEnergidanSumberDaya Mineral.

2. Bidang Mineral dan Batubara

Bidang Mineral dan Batubara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dan

administrasi di bidang mineral dan batubara.

3. Bidang Energi

Bidang Energi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

perumusandan pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan, pengendalian


danpengawasan kegiatan Migas, Panas Bumi, Bioenergi, aneka Energi Baru

Terbarukan dan Konservasi Energi.

4. Bidang Geologi dan Air Tanah

Bidang Geologi danAir Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporandan administrasi

di bidang Geologi dan Air Tanah.

5. Bidang Ketenagalistrikan

Bidang Ketenagalistrikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan,

melaksanakanpenyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporandan administrasi di bidang ketenagalistrikan.

6. Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral

Unit Pelaksana TeknisLaboratoriumEnergidan SumberDayaMineral adalah unit

pelaksana teknis dinas energi dan sumber daya mineral yang melaksanakan

tugas kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis laboratorium di

sektor Energi dan Sumber Daya MineralTerdiri dari 3 unsur yaitu :

a. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan umum,

keuangan, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian serta program dan

pelaporan serta inbformasi tentang kegiatan pada Unit Pelayanan Teknis

Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral;

b. Seksi Pemetaan mempunyai tugas melaksanakan dan mempersiapkan

penerbitan Peta di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral berbasis Sistem

Informasi Geografis(SIG), melaksanakan koordinasi, survey dan

pengawasan yang berkaitan dengan Seksi Pemetaan serta pelaksanaan,

persiapan pengajuan permohonan penetapan Wilayah IzinUsaha

Pertambangan (WIUP) Mineral Logam dan Batubara ke Kementerian Energi

dan Sumber Daya Mineral;

c. Seksi Laboratorium mempunyai tugas melaksanakan koordinasi,

survey, pengawasan dan pengendalian yang berkaitan denganSeksi

Laboratorium, pengambilan sampel air bawah tanah, mineral, batubara dan

jenis lainnya dan melaksanakan penerbitan hasil penyelidikan/penelitian,

pemeriksaan sampel analisa air, mineral, batubara dan lainnya.

7. Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Cabang dinas mempunyai tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan

sinkronisasi baik antar unit yang dipimpinnya, dengan unit Organisasi Perangkat

Daerah kabupaten/kota yang menangani Urusan Pemerintahan yang sama

maupun dengan Organisasi Perangkat Daerah dan instansi lain yang terkait di


daerah wilayah kerjanya.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sumatera Utara terdiri atas 7 (tujuh) cabang Dinas berdasarkan wilayah yaitu :

1. Cabang Dinas Wilayah I Deli Serdang;

2. Cabang Dinas Wilayah II Humbang Hasundutan;

3. Cabang Dinas Wilayah III Pematang Siantar;

4. Cabang Dinas Wilayah IV Labuhan Batu;

5. Cabang Dinas Wilayah V Tapanuli Tengah;

6. Cabang Dinas Wilayah VI Mandailing Natal;

7. Cabang Dinas Wilayah VII Gunung Sitoli;

Pada Struktur organisasi Cabang Dinas terdiri dari 3 unsur yaitu :

a. Sub Bagian Tata Usaha mempumyai tugas melaksanakan pengurusan

adminstrasi persuratan, urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan,

rumah tangga, kepegawaian serta program dan pelaporan , informasi tentang

kegiatan pada Cabang Dinas;

b. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan data dan informasi tentang geologi, bencana alam, rekomendasi

teknis dan pengawasan pengelolaan air tanah, melaksanakan tugas yang

berkaitan dengan urusan pengelolaan usaha pertambangan, reklamasi pasca

tambang, serta inventarisasi tentang penerimaan pajak, iuran tetap dan

produksi;

c. Seksi Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan rumusan kebijakan, pengkoordinasian, pengkajian, dan pelaksanaan

tugas di sektor energi terbarukan, migas dan ketenagalistrikan

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera

Utara per September 2018 ada 116 Orang yang apabila dikatagorikan berdasarkan

Golongan Ruang Kepangkatan, pendidikan dan gendersebagaimana ditunjukkan

dalam Tabel 2.1., Tabel 2.2., dan Tabel 2.3.

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Kepangkatan

Gol.

Jumlah SDM (Orang)

a b c d Jumlah

IV 9 2 - - 11


III 5 40 26 14 85

II 3 2 5 8 18

I 1 - - 1 2

JUMLAH 116

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

JUMLAH S3 S2 S1 D.IV SM/D3 SMA SMP SD

116 0 7 61 2 11 27 5 3

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

JUMLAH Jumlah Pegawai

Laki-laki Perempuan

116Orang 86 Orang 30 Orang

2.2.2. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

Sumatera Utara per September 2018 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dengan

rincian jenis aset sebagaimana terlihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Aset yang dikelola oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provsu

No Jenis Sarana/Prasarana Jumlah(Unit)

1 Tanah 4

2 Alat-alat berat 19

3 Alat-alat angkutan 25

4 Alat bengkel dan alat ukur 103

5 Alat pertanian 1

6 Alat kantor dan rumahtangga 2.152


7 Alat studio dan alat komunikasi 71

8 Alat laboratorium 565

9 Bangunan Gedung 30

10 Instalasi 304

11 Jaringan 11

12 Buku dan Perpustakaan 453

13 Barang bercorak kebudayaan 2

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara

melaksanakanProgram/kegiatan pembangunan fisik,Program/kegiatan

pembinaan,dan Program/kegiatan penyelidikan.

Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya:

a. Pembangunan Solar Home System (SHS)/PLTS,Pembangkit Listrik Tenaga

Mikro Hidro (PLTMH) untuk masyarakat di daerah terpencil dan belum berlistrik

dimaksudkan agar masyarakat dapat menikmati energi listrik. Sebagai informasi

hingga 2017 ratio elektrifikasi di Sumatera Utara baru mencapai 96,72%. Ini

berarti masih terdapat 3,28 % (sebanyak 314.285 rumah tangga) lagi

masyarakat Sumatera Utara yang belum mendapatkan aliran listrik. Dalam upaya

meningkatkan rasio elektrifikasi di Provinsi Sumatera Utara, Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara pada periode 2013-2018 telah

membangun 1.741unit Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan 7 (tujuh) Unit

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)yang terdiri dari:

N

o

Jumla

h Unit

LOKASI PEMBANGUNAN PLTS Tahun

Pemb

angun

an

Kabupaten Kecamat

an Desa Dusun Unit

1 80 Unit 1 Kabupate

n Langkat

Dusun

Limau

Kapas

18 2013

Dusun VII

Bukit

Sebetung

5 2013

Dusun XI

Bukit

Parulian

3 2013


2 Kabupate

n

Labuhan

Batu

Utara

Utara

Dusun

Lbk

Pinang

26 2013

3 Kabupate

n

Tapanuli

Selatan

Kecamat

an SDH

Dusun

Rahuning

Julu,

Dusun

Huta

Baru,

Dusun

Parhumb

angan

28 2013

2 350

Unit

1 Kabupate

n Padang

Lawas

Utara

81 2014

2

Kabupate

n

Mandailin

g Natal

149 2014

3

Kabupate

n Langkat

30 2014

4

Kabupate

n

Simalung

un

30 2014

5

Kabuapte

n

Labuhan

Batu

Utara

30 2014

6

Kabupate

n

Tapanuli

30 2014


Utara

3 535

Unit

1 Kabupate

n Padang

Lawas

Utara

Kecamat

an Dolok

Sigompul

on

Desa

Gadung

Holbung

, Desa

Pamarai

, Desa

Batu

Hibul,

Desa

Gonting

Bange,

Desa

Sigorda

ng

150 2015

Kecamat

an

Padang

Bolak

Julu

Desa

Pancur

Pangko

dan

Desa

Paranan

gka

2 Kabupate

n Nias

Utara

Kecamat

an

Lahewa

Desa

Hiligodu

ya

100 2015

3 Kabupate

n Nias

Barat

Kecamat

an

Lolofitu

Desa

Wango

100 2015

Kecamat

an

Sirombu

Desa

Ombolut

a

Kecamat

an Mooro

Desa

Sitolu

Ewali

Kecamat

an

Mandreh

Desa

Taraha


e Utara

4 Kabupate

n

Mandailin

g Natal

Kecamat

an

Batang

Natal

Desa

Hadang

kahan

dan

Desa

Guo

Batu

110 2015

5 Kabupate

n

Labuhan

Batu

Utara

Utara

Kecamat

an Aek

Natas

Desa

Poldung

25 2015

6 Kabupate

n Pakpak

Bharat

Kecamat

an

Tinada

Desa

Mahala

25 2015

7 Kabupate

n Langkat

Kecamat

an Sei

Lepan

Desa

Mekar

Makmur

25 2015

4

160

unit

1 Kabupate

n Langkat

Kecamat

an Kuala

Desa

Blankah

an,

Desa

Parit

Bindu,

Desa

Garung

gang

60 2016

2 Kabupate

n Nias

Barat

Kecamat

an

Sirombu

Desa

Lahusa

100 2016

Kecamat

an

Lahomi

Desa

Bawoza

maiwo,

Desa

Sisbaoh


o, Desa

Sitoloba

nua

Kecamat

an Maro'o

Desa

Sitoloba

nua

Fadoro,

dan

Desa

Gunung

Baru

5 436

unit

1 Kabupate

n Nias

Barat

Kecamat

an

Lahomi

Desa

Sitoluba

nua

21 2017

Kecamat

an

Lahomi

Desa

Tiga

Serangk

ai

11 2017

Kecamat

an

Lahomi

Desa

Onowae

mbo

24 2017

Kecamat

an

Lolofitu

Moi

Desa

Wango

21 2017

Kecamat

an

Mandreh

e Utara

Desa

Lahagu

22 2017

Kecamat

an Maro'o

Desa

Sitoluba

nua

Fadoro

27 2017

2 Kabupate

n Nias

Kecamat

an

Hiliduho

Desa

Silima

Banua

70 2017

Kecamat Desa 2017


an

Botomuz

oi

Ola Nori 50

Kecamat

an Ma'u

Desa

Balodan

a

13 2017

Kecamat

an

Idanogaw

a

Desa

Orahili

13 2017

3 Labuhan

Batu

Utara

Kecamat

an Aek

Natas

Desa

Poldung

26 2017

4 Kabupate

n Langkat

Kecamat

an Sei

Lepan

Desa

Mekar

Makmur

60 2017

5 Kabupate

n

Mandailin

g Natal

Kecamat

an

Penyamb

ungan

Timur

Desa

Aek

Nabara

18 2017

Kecamat

an

Penyamb

ungan

Timur

Desa

Banjar

8 2017

6 Kabupate

n Nias

Barat

Kecamat

an

Lahomi

Desa

Onowae

mbo

26 2017

7 Kabupate

n Nias

Kecamat

an Hili

Serangka

i

Desa

Orahili

Idanoi

26 2017

6 180

Unit

1 Kabupate

n Langkat

Kec. Sei

Lepan

Desa

Harapa

n Maju

20 2018

2 Kabupate Kec.Kotar Desa 20 2018


n

Serdang

Bedagai

ih Huta

Galuh

3 Kabupate

n

Batubara

Kec.

Tanjung

Tiram

Desa

Tali Air

Permai

8 2018

Desa

Bandar

Sono

12 2018

4 Kabupate

n

Labuhan

Batu

Utara

Kec.Kual

uh

Selatan

Desa

Siampor

ik

20 2018

5 Kabupate

n

Labuhan

Selatan

Kec.Kam

pung

Rakyat

Desa

Tanjung

Mulia

20 2018

6 Kabupate

n Nias

Kec.Hili

Serangka

i

Desa

Orahili

Idanoi

20 2018

7 Kabupate

n Nias

Selatan

Kec.Fana

yama

Desa

Hili

Salawa

20 2018

8 Kabupate

n Nias

Utara

Kec.Afulu Desa

Faekhu

na’a

20 2018

9 Kabupate

n Nias

Barat

Kec.

Lahomi

Desa

Tiga

Serangk

ai

11 2018

Kec.Laho

mi

Desa

Onolimb

u

9 2018

TOTAL PEMBANGUNAN PLTS 1.741


N

o Unit

LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN PLTMH

Kabupaten Kecamat

an Desa Dusun

Un

it

Kapas

itas

Daya

Tahu

n

Pem

bang

unan

1 1 Unit 1 Kabupaten

Tapanuli

Selatan

Kecamat

an Aek

Bilah

Dusun

Tapus

Nabolak

1 8 KW 2015


Tapanuli

Selatan

Kecamat

an Saipar

Dolok

Hole

Desa

Sitabo-

tabo

1 17 KW 2016

2

Kabupaten

Mandailing

Natal

Kecamat

an

Kotanopa

n

Desa

Patialo

1 15 KW 2016


Tapanuli

Selatan

Kecamat

an Aek

Bilah

Desa

Gorah

ut

1 19 KW 2017

2

Kabupaten

Tapanuli

Tengah

Kecamat

an Tukka

Desa

Taipan

Nauli

Saurm

anggit

a

Dusun II

Paroma

an

1 19 KW 2017


Tapanuli

Kecamat

an

Angkola

Selatan

Kelura

han

Pardo

muan

Desa

Simaro

nop

1 19 KW 2018

2 Kabupaten

Mandailing

Natal

Kecamat

an Muara

Batang

Gadis

Desa

Sale

Baru 1 19 KW 2018


TOTAL PEMBANGUNAN PLTMH 7

b. Kegiatan pembangunan sarana air bersih bersumber dari air tanah dalam di

daerah sulit airUntuk mengatasi kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang

kesulitan mendapatkan air bersih terutama dipedesaan,setiap tahun dilakukan

pembangunan sumur bor dalam sehingga kebutuhan akan air bersih bagi

masyarakat semakin dapat dipenuhi. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Utara pada periode 2013-2018 telah membangun 34 unit

sumur Bor air tanah dalam yang terdiri dari:

N

o

Juml

ah

Unit

LOKASI KEGIATAN PEMBANGUNAN SUMUR BOR

Kabupaten/Kota Kecamat

an Desa

Dusu

n

Un

it

Tahu

n

Pem

bang

unan

1 2 Unit 1 Kota Tanjung

Balai

Kecamat

an Datuk

Bandar

Desa

Sijambi

1 2013

2 Kabupaten Deli

Serdang

Kecamat

an

Pancur

Batu

Desa

Namobintan

g

1 2013

2 6 Unit 1 Kabupaten Toba

Samosir

1 2014

2

Kabupaten

Simalungun

1 2014

3

Kabupaten

Serdang

Bedagai

2 2014

4 Kabupaten Karo

1 2014

5

Kabupaten

Labuhan Batu

Utara

1 2014


Tapanuli

Kecamat

an

Desa Pahae

Aek Sagala

1 2015


Selatan Sipirok

2 Kabupaten

Tapanuli Utara

Kecamat

an

Pagaran

Desa

Lumban

Silintong

1 2015

3 Kabupaten

Simalungun

Kecamat

an Bosar

Maligas

Desa

Sidomulyo

1 2015

4 Kabupaten Deli

Serdang

Kecamat

an

Batangku

is

Desa

Batangkuis

Pekan

1 2015

5 Kabupaten

Langkat

Kecamat

an

Kutambar

u

Desa

Namotonga

n

1 2015

4

4 Unit

1 Kabupaten

Langkat

Kecamat

an Sei

Lepan

Desa

Telaga Said

Dusu

n III

Darat

Hulu

1 2016

2 Kabupaten

Serdang

Bedagai

Kecamat

an Dolok

Masihul

Desa Dolok

Sagala

Dusu

n V

1 2016

3 Kabupaten

Batubara

Kecamat

an Lima

Puluh

Desa Bulan

1 2016

4 Kabupaten

Asahan

Kecamat

an Sei

Dadap

Desa Sei

Alim

1 2016


Humbang

Hasundutan

Kecamat

an Dolok

Sanggul

Desa Purba

Dolok

Dusu

n III

1 2017

2 Kabupaten Toba

Samosir

Kecamat

an

Laguboti

Desa

Haunatas I

1 2017

3 Kabupaten

Tapanuli Utara

Kecamat

an Siatas

Barita

Desa

Labuhole

1 2017


4 Kabupaten

Tapanuli Utara

Kecamat

an Siatas

Barita

Desa

Simanampa

ng

1 2017

5 Kabupaten

Labuhan Batu

Utara

Kecamat

an

Merbau

Desa

Blongkut

Dusun IV

1 2017

6 Kabupaten

Batubara

Kecamat

an

Tanjung

Tiram

Desa

Pematang

Rambai

Dusu

n

Posk

o

1 2017

7 Kabupaten

Serdang

Bedagai

Kecamat

an

Garahap

Hilir

Desa

Simpang

Empat

Dusu

n III 1 2017

8 Kabupaten Karo Kecamat

an

Payung

Desa Batu

Karang

1 2017


Asahan

Kecamat

an

Tanjung

Balai

Desa Bagan

Asahan

Pekan

1 2018

2 Kabupaten

Madina

Kecamat

an

Panyamb

ungan

Kelurahan

Dalan

Lindang

1 2018

3 Kabupaten Toba

Samosir

Kecamat

an Borbor

Desa

Hutagurgur

1 2018

4 Kabupaten

Simalungun

Kecamat

an Tanah

Jawa

Desa Nagori

Balimbingan

1 2018

5 Kabupaten Deli

Serdang

Kecamat

an

Labuhan

Deli

Desa

Karang

Gading

Dusu

n X 1 2018

6 Kabupaten Deli

Serdang

Kecamat

an

Labuhan

Desa

Karang

Gading

Dusu

n II 1 2018


Deli

7 Kabupaten Deli

Serdang

Kecamat

an Percut

Sei Tuan

Desa Percut Dusu

n

XVII

1 2018

8 Kabupaten

Humbang

Hasundutan

Kecamat

an Onan

Ganjang

Desa

Parbotihan

1 2018

9 Kabupaten

Langkat

Kecamat

an

Bahorok

Desa Sei

Musam

Pembangun

an

1 2018

TOTAL PEMBANGUNAN SUMUR BOR 34

c. Mengingat wilayah Sumatera Utara sangat berpotensi terjadinya bencana alam

geologi, (gempa bumi/tsunami, letusan gunung api,tanah longsor) maka

dilakukan kegiatan mitigasi secara berkesinambungan, untuk memberikan

informasi kepada masyarakat sehingga dapat dilakukan upaya-upaya

meminimalisasi korban jiwa dan harta benda jika terjadi bencana alam geologi.

d. Upaya pembinaan terus dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penambangan

tanpa izin bersama dengan pemerintah Kabupaten/Kota.

e. Dalam rangka meningkatkan upaya menarik para investor di bidang Energi dan

Sumber Daya Mineral dilakukan promosi potensi sumber daya mineral dan

energi yang intensif dan terus menerus seperti mengikuti kegiatan-kegiatan

pameran baik di dalam maupun di luar negeri,juga pembuatan

brosur/buku/leaflet potensi Energi dan Sumber Daya Mineral yang ada di

Sumatera Utara.

Adapun kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada

lampiran Tabel T-C.23 (Pencapaian Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Utara) dan pada Tabel T-C.24 (Anggaran dan Realisasi

Pendanaan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera

Utara)

2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah


Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Dinas Energi dan Sumber

Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dapat diuraikan melalui analisa SWOT

sebagai berikut:

a. Kekuatan

- Tersedianya sumber daya alam dalam mengoptimalkan pengembangan

energi baru dan terbarukan.

- Meningkatnya peranan industri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk

mengisi pangsa pasar dalam negeri maupun pasar ekspor.

- Tersedianya teknologi dalam upaya meningkatkan mutu dan diversifikasi

produk pertambangan mineral, batubara dan energi.

- Kebijakan pengembangan industri pertambangan mineral dan batubara yang

berpihak kepada dunia usaha.

- Tersedianya sumberdaya manusia yang cukup besar dengan tingkat

kualifikasi pendidikan yang memadai.

b. Kelemahan

- Kemampuan sumber daya manusia yang terbatas dalam penguasan teknologi

menyebabkan rendahnya efisiensi dan daya saing dalam pengelolaan

pertambangan mineral dan energi.

- Kemampuan investasi dibidang pertambangan mineral dan energi kurang

berkembang dikarenakan tumpang tindihnya wilayah pertambangan dengan

kehutanan dan rencana tata ruang serta sumber dana investasi dalam negeri

yang terbatas.

- Banyaknya izin usaha pertambangan di daerah yang tidak mengikuti kaidah

pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan aktivitas pertambangan rakyat yang ilegal.

- Keterbatasan kemampuan penyediaan tenaga listrik untuk memenuhi

pertumbuhan beban akibat investasi untuk penambahan kapasitas terpasang

relatif kecil.

- Maraknya pengambilan air tanah tanpa izin serta pengambilan air tanah yang

kurang terkendali oleh industri.

- Kemampuan permodalan yang sangat terbatas dan kemampuan untuk

mengakses sumber-sumber dana juga terbatas.

c. Peluang.

- Potensi sumber daya alam cukup memadai.

- Perubahan lingkungan strategis dari sisi permintaan seperti pertambahan

penduduk, pertumbuhan perkotaan, pertumbuhan industri dan jasa merupakan

peluang usaha untuk meningkatkan nilai tambah dalam penyediaan energi.


- Tingginya dukungan politis dan komitmen pemerintah dan masyarakat dalam

pengembangan dan penyediaan energi.

d. Ancaman.

- Masih rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pengelolaan pertambangan

mineral, batubara dan energi dalam negeri.

- Adanya isu internasional terhadap lingkungan yang menghambat.

- Persyaratan perdagangan Internasional yang semakin ketat

- Sulitnya mendatangkan investor akibat regulasi yang kurang mendukung dan

kurangnya pasokan energi listrik.

Berdasakan analisis terhadap faktor-faktor tersebut diatas, dikemukakan

pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara yang

merupakan arah yang akan dilalui dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai

tujuan dan sasaran, yang merupakan upaya untuk mengoptimalkan kekuatan dalam

memanfaatkan peluang, menggunakan kekuatan untuk mengatasi

tantangan/ancaman, mengurangi kelamahan untuk memanfaatkan peluang dan

mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan/ancaman, sebagai berikut :

a. Meningkatkan pelaksanaan penyelidikan dan penelitian dalam rangka

memperoleh data dan informasi sumberdaya mineral dan energi dengan

memperioritaskan daerah-daerah yang potensial,

b. Menciptakan iklim usaha pertambangan mineral dan energi yang sehat,

c. Menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan di wilayah pertambangan,

d. Meningkatkan pencarian energi baru terbarukan,

e. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan dan pelatihan pengembangan energi baru

terbarukan kepada masyarakat,

f. Meningkatkan kwalitas SDM aparatur pembina dan pelaku usaha,

g. Meningkatkan kerjasama lintas sektoral sehingga tercipta kemitraan usaha yang

saling menguntungkan.


BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

3.1. Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Provinsi Sumatera Utara dapat di identifikasi beberapa permasalahan dalam

mengoptimalkan sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara,

yaitu :

a. Belum kondusifnya iklim usaha di sektor energi dan sumber daya mineral

terutama prosedur dan biaya perizinan usaha yang masih dirasakan cukup

memberatkan disebabkan belum optimalnya pelayanan satu pintu dan lemahnya

koordinasi antar instansi dalam mengoptimalkan sektor energi dan sumber daya

mineral;

b. Masih lemahnya kemampuan di bidang sektor energi dan sumber daya mineral

dalam memanfaatkan peluang dan potensi sumber daya terutama potensi

sumber daya yang tersedia di Sumatera Utara serta permodalan;

c. Masih minimnya data potensi sumber daya mineral dan energi yang dapat

didayagunakan di Sumatera Utara;

d. Produksi, daya saing dan akses pasar yang dimiliki sektor energi dan sumber

daya mineral sangat terbatas disebabkan oleh kurangnya pengetahuan,

penguasaan teknologi, jaringan informasi, jaringan pemasaran dan sarana yang

dimiliki disamping komitmen stakeholders belum optimal;

e. Rendahnya kemampuan sektor energi dan sumber daya mineral dalam

mengembangkan semangat dan perilaku kewirausahaan, yang disebabkan

kemampuan dan kualitas manajemen yang relatif rendah.

f. Terbatasnya kemampuan, keterampilan sumber daya Pembina, tingginya tingkat

mutasi pegawai dan kurangnya sarana mobilitas yang dimiliki Dinas Energi dan

Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara dalam rangka mendukung

pelaksanaan tugas pembina.

g. Inventarisasi sektor energi dan sumber daya mineral belum terlaksana secara

optimal sehingga data yang akurat terhadap perkembangan sektor energi dan

sumber daya mineral sulit diperoleh. Hal ini disebabkan oleh kurangnya

pendanaan untuk melakukan pendataan terhadap sektor energi dan sumber daya

mineral.


3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Visi Pembangunan Jangka Menengah Tahap - IV Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2019-2023, merupakan bagian yang tidak terlepas dari Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun

2005 - 2025, yang diarahkan kepada pemantapan pembangunan secara menyeluruh

dengan penekanan pada pembangunan daya saing kompetitif, perekonomian

berlandaskan keunggulan sumberdaya alam dan sumber daya manusia Sumatera

Utara yang berkualitas yang berkemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

semakin meningkat.

Sejalan dengan itu dan berangkat dari motto Provinsi Sumatera Utara yakni

Tekun Berkarya, Hidup Sejahtera, Mulia Berbudaya, maka Gubernur dan Wakil

Gubernur Sumatera Utara merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 :

“ SUMATERA UTARA YANG MAJU, AMAN DAN BERMARTABAT”

b. Misi Sumatera Utara Tahun 2019-2023:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam

kehidupan karena memiliki iman dan taqwa, tersedianya sandang pangan

yang cukup, rumah yang layak, kesehatan yang prima, mata pencaharian

yang menyenangkan, serta harga-harga yang terjangkau;

2. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan

adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang

baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan

kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis;

3. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam Pendidikan karena

masyarakatnya yang terpelajar, berkarakter, cerdas, kolaboratif, berdaya

saing dan mandiri

4. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena

terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyeludupan, sehingga menjadi

teladan di Asia Tenggara dan Dunia;

5. Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam lingkungan karena

ekologinya yang terjaga, alamnya yang bersih dan indah, penduduknya yang

ramah, berbudaya, berprikemanusiaan dan beradab.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra


Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara adalah Dinas

daerah yang mempunyai hubungan dengan Kementerian Energi dan Sumberdaya

Mineral. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra Kementerian tersebut kaitannya

dengan Renstra di daerah pada tahun yang sama.

3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral

Rencana Strategis Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Tahun

2015-2019 (Renstra KESDM) yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri ESDM

Nomor 13 Tahun 2015 tanggal 10 April 2015 merupakan dokumen memuat visi,

misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan

sesuai tugas dan fungsi Kementerian ESDM berpedoman pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional tahun 2015-2019. Renstra

KESDM dibuat setiap lima tahun sekali yang menjadi acuan perencanaan di seluruh

unit lingkungan KESDM dan menjadi masukan bagi seluruh pemangku

kepentingan sektor energi sumber daya mineral. Renstra KESDM tersebut,

antara lain berisi mengenai : Kondisi umum (mapping), mencakup capaian kinerja

tahun 2010-2014, potensi dan tantangan. Tujuan dan Sasaran, merupakan

cerminan dari Visi yang mencakup sasaran kuantitatif (indikator kinerja) yang harus

dicapai pada tahun 2019. Strategi, merupakan cara atau alat untuk mencapai tujuan

dan sasaran serta menjawab tantangan yang ada. Strategi mencakup kegiatan yang

dibiayai APBN dan non-APBN serta kebijakan yang sifatnya implementatif. Visi

Pembangunan Nasional Renstra Kementerian ESDM Tahun 2015-2019 adalah

“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. Upaya untuk

mewujudkan Visi tersebut melalui 7 Misi Pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber

daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara

kepulauan;

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis

berlandaskan negara hukum;

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai

negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan

sejahtera;

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya

saing;


6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju,

kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;

7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam

kebudayaan.

Sesuai dengan visi pembangunan maka Pembangunan Nasional tahun 2015-2019

akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- Sasaran Makro;

- Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

- Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan;

- Sasaran Dimensi Pemerataan;

- Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah;

- Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.

Dalam RPJMN Tahun 2015-2019, KESDM utamanya terkait dengan Sasaran

Pembangunan Sektor Unggulan, yang didalamnya terdapat sasaran Kedaulatan

Energi. Sasaran Kedaulatan Energi tersebut merupakan Key Performance

Indicator (KPI) KESDM dalam skala nasional. Tujuan, Sasaran Strategis dan

Indikator Kinerja yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab KESDM

adalah sebagai berikut:

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja KESDM Tahun

2015-2019


Sasaran strategis Kementerian ESDM selama 5 tahun mulai tahun 2015-

2019 adalah sebagai berikut:

TUJUAN-1: TERJAMINNYA PENINGKATAN PENYEDIAAN ENERGI DAN

BAHAN BAKU DOMESTIK

Dari 5 tujuan Renstra KESDM Tahun 2015-2019, Tujuan-1 ini merupakan yang

utama dan paling mencerminkan tanggung jawab KESDM, serta sangat penting

karena dampaknya langsung kepada perekonomian dan pembangunan nasional.

Peningkatan penyediaan energi dan bahan baku domestik meliputi 3 sisi yaitu:

- Sisi penyediaan (supply), berkaitan dengan potensi sumber daya alam;

- Aksesibilitas (accessibility), berkaitan dengan infrastruktur;

- Sisi pemanfaatan (demand), berkaitan dengan pola (behavior) konsumen

energi.


TUJUAN-2: TERWUJUDNYA OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA DARI

SEKTOR ESDM

TUJUAN-3: TERWUJUDNYA SUBSIDI ENERGI YANG LEBIH TEPAT

SASARAN DAN HARGA YANG KOMPETITIF

TUJUAN-4: TERWUJUDNYA PENINGKATAN INVESTASI SEKTOR ESDM


TUJUAN-5: TERWUJUDNYA MANAJEMEN DAN SDM YANG PROFESIONAL

SERTA PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK DAN PELAYANAN

KEGEOLOGIAN


Adapun kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pada

Renstra KESDM, dilakukan dengan arah kebijakan, antara lain:

1. Kebijakan 1 : Optimalisasi Produksi Energi Fosil

Kebijakan ini mencakup peningkatan eksplorasi sumber daya, potensi dan/atau

cadangan terbukti sehingga produksi energi fosil optimal. Perlu diwujudkan

keseimbangan antara laju penambahan cadangan energi fosil dengan laju

produksi maksimum. Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam

rangka mendukung kebijakan optimalisasi produksi energi terkait migas, antara

lain:

1. Menyelesaikan proyek migas strategis

2. Rencana pemboran eksplorasi migas, CBM dan shale gas

3. Penyiapan dan penandatanganan Wilayah Kerja (WK) Migas

4. Penawaran Wilayah Kerja Migas tahap I tahun 2015 sebanyak 8 Wilayah

Kerja

5. Menyiapkan rekomendasi Wilayah Kerja Migas

6. Kajian 28 Wilayah Kerja Migas dan 10 Wilayah Kerja CBM oleh Balitbang

ESDM

7. Melakukan survey geologi

8. Evaluasi wilayah potensi migas oleh Badan Litbang ESDM

9. Peningkatan kolaborasi Ditjen Migas, SKK Migas, Badan Geologi dan

Lemigas dalam rangka penyiapan Wilayah Kerja Migas dan peningkatan

eksplorasi Penambahan penawaran Wilayah Kerja dan Peningkatan kualitas

Wilayah Kerja

10. Keputusan atas kontrak migas yang akan berakhir secara antisipatif

(sebelum injury time)

11. Penggunaan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR)

12. Pembangunan komersil prototype rig CBM

13. Menyiapkan kebijakan, kerangka regulasi, insentif kegatan usaha hulu

migas

14. Koordinasi pembinaan, pengaturan dan pengawasan usaha migas

15. Penyelesaian Rancangan Undang-Undang tentang Minyak dan Gas


Bumi

16. Peningkatan implementasi peraturan terkait produksi migas

17. Peningkatan kehandalan fasilitas produksi untuk mengurangi gangguan

produksi mengingat mayoritas fasilitas produksi eksisting merupakan fasilitas

yang sudah cukup tua.

Strategi dan rencana aksi tahun 2015-2019 dalam rangka mendukung

kebijakan optimalisasi produksi energi terkait batubara, antara lain:

1. Mengendalikan produksi batubara dalam rangka konservasi

2. Menyiapkan rekomendasi Wilayah pengusahaan batubara

3. Peningkatan recovery penambangan batubara

4. Konservasi batubara dengan tingkat recovery pengolahan

5. Koordinasi pembinaan, pengaturan & pengawasan usaha dalam rangka

menyelesaikan permasalahan antara lain tumpang tindih lahan,

perizinan, keselamatan dan lingkungan

6. Pengawasan produksi perusahaan PKP2B di sejumlah 73 perusahaan.

7. Evaluasi neraca cadangan dan sumber daya batubara di 73 perusahaan.

8. Peningkatan keselamatan dan lindungan lingkungan.

2. Kebijakan 2 : Peningkatan Alokasi Energi Domestik


kebijakan peningkatan alokasi energi domestik, terkait gas bumi, antara lain:

1. Menyelesaikan pembangunan LNG terminal

2. Menyelesaikan pembangunan pipa transmisi gas

3. Menyiapkan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Gas Bumi

4. Menyiapkan Peraturan Menteri ESDM terkait Teknis Persetujuan Alokasi dan

Harga Gas.

5. Pemuktahiran Neraca Gas Bumi Nasional yang mencakup supply

demand gas bumi Indonesia jangka panjang.


kebijakan peningkatan alokasi energi domestik, terkait batubara, antara lain:

1. Rencana peningkatan penerapan DMO batubara rata-rata sekitar 27% per

tahun.

2. Penurunan persentase ekspor batubara sebesar 14% per tahun.

3. Penyusunan neraca batubara nasional.

4. Pengawasan pelaksanaan DMO batubara pada PKP2B dan IUP

5. Proses persetujuan peningkatan tahapan kegiatan PKP2B

3. Kebijakan 3 : Peningkatan Akses dan Infrastruktur Energi



kebijakan peningkatan akses dan infrastruktur energi, terkait BBM, antara

lain:

1. Rencana pembangunan Kilang minyak grassroot 300 ribu bcpd

2. Pembelian minyak mentah secara langsung dari produsen minyak dengan

kontrak jangka menengah.

3. Promosi investasi (market consultation) pembangunan kilang minyak.

4. Mengganti bensin RON 88 dengan bensin RON 92 secara bertahap

dengan target penyelesaian 2 tahun, antara lain melalui perbaikan sarana dan

prasarana pengolahan dan pendistribusian BBM.

5. Mengupayakan cadangan stok BBM Nasional sekitar 21 hari dan

membangun infrastruktur penyimpan BBM maupun minyak mentah, utamanya

disaat harga minyak sedang turun.

6. Pemanfaatan bersama infrastruktur BBM

7. Menyiapkan insentif dan skema bisnis yang menarik untuk kilang minyak dan

depot.

8. Pengendalian volume dan subsidi BBM


kebijakan peningkatan akses dan infrastruktur energi, terkait LPG, antara

lain:

1. Penyediaan dan pendistribusian LPG 3 kg

2. Penerapan sistem monitoring LPG 3kg (SIMOL3K)

3. Pembangunan Kilang mini LPG

4. Konversi BBM ke LPG untuk kapal nelayan tahun 2015-2019

5. Penyediaan/produksi kilang LPG

6. Menyediakan insentif dan skema bisnis yang menarik untuk kilang gas


kebijakan peningkatan akses dan infrastruktur energi, terkait gas gas bumi

untuk transportasi dan rumah tangga, antara lain:

1. Pembangunan SPBG sebanyak 118 unit pada tahun 2015-2019, dimana

10 ruas menggunakan pendanaan APBN, dan selebihnya BUMN.

2. Rencana penyediaan gas untuk transportasi

3. Penyesuaian harga gas untuk transportasi

4. Pembangunan jaringan gas kota sebanyak 210 ruas pada tahun 2015-

2019, dimana 10 ruas menggunakan pendanaan APBN, dan selebihnya

BUMN.


5. Penyiapan payung hukum untuk operasionalisasi SPBG dan jargas

kepada Badan Usaha, utamanya BUMN, khususnya yang pendanaan

dari APBN.


kebijakan peningkatan akses dan infrastruktur energi, terkait listrik, antara

lain:

1. Proyek pembangkit listrik 42,9 GW yang terdiri dari proyek baru sebesar

2. 35,5 GW dan proyek yang sedang berjalan sebesar 7,4 GW

3. Pembangunan infrastruktur listrik non-pembangkit yang bersumber dari

APBN dan non-APBN

3. Percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan

4. Koordinasi pembinaan & pengawasan usaha

5. Pembangunan kabel laut 20 kV sepanjang 62,98 kms di kepulauan

seribu dengan pendanaan APBN dan diperkirakan selesai tahun 2017.

6. Dukungan Infrastruktur Ketenagalistrikan Pendukung Kawasan Ekonomi

Khusus (KEK).

4. Kebijakan 4 : Diversifikasi Energi


kebijakan diversifikasi energi, terkait panas bumi, antara lain:

1. Pembangunan PLTP dengan kapasitas dan rencana on-stream

2. Fasilitasi penyelesaian proyek PLTP, dengan kapasitas rencana on

stream

3. Implementasi harga patokan tertinggi (HPT) PLTP

4. Melakukan lelang Wilayah Kerja Panas bumi (WKP) selama periode

tahun 2015-2019 minimal 38 WKP dan penetapan WKP dengan target

sekitar 15 WKP.

5. Menyiapkan rekomendasi wilayah kerja panas bumi, oleh Badan Geologi

KESDM.

6. Penugasan Survei Pendahuluan kepada Badan Usaha untuk

mempercepat pengembangan panas bumi pada wilayah terbuka.

7. Menyempurnakan pengaturan pengembangan panas bumi

8. Melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kesiapan steam field

facilities dan pembangkit untuk memastikan tercapainya target produksi

uap panas bumi.

9. Koordinasi dan fasilitasi dengan Pemda serta instansi terkait yang

menangani infrastruktur pendukung untuk pembangunan infrastruktur

bidang panas bumi.


10. Koordinasi pembinaan dan pengawasan usaha mencakup penyerdahaan

perzinan, percepatan waktu perizinan, koordinasi dengan Pemda dan

instansi terkait.

11. Promosi, penyerbarluasan informasi dan kerjasama bidang panas bumi.

12. Memberikan insentif untuk pengembangan energi panas bumi.

13. Menyiapkan skenario penerapan teknologi binary yang akan

meningkatkan produksi listrik dengan tambahan harga sebesar USD 3-4

cents/kWh.


kebijakan diversifikasi energi, terkait bahan bakar nabati sebagai BBM,

antara lain:

1. Mendorong investasi baru dan peningkatan produksi biofuel Penerapan

mandatori pencampuran BBN ke BBM sebagaimana Permen ESDM.

2. Implementasi mandatori pencampuran BBN ke BBM

3. Persiapan peningkatan persentase pencampuran biodiesel dari saat ini

sebesar 10% menjadi 15%.

4. Mendorong perizinan Badan Usaha penyalur untuk memperluas

distribusi.

5. Penyiapan kebijakan pengaturan bahan baku BBN (termasuk penyiapan

dedicated land untuk BBN) atau penerapan DMO bagi bahan baku

utama BBN, termasuk bahan baku pendukung.

6. Memperbaiki formula Harga Indeks Pasar (HIP) BBN agar lebih menarik,

dan memberikan subsidi BBN maksimal Rp. 4.000/liter untuk biodiesel

dan Rp. 3.000/liter untuk bioetanol sebagai campuran BBM khususnya

BBM PSO.

7. Pengujian bersama penyiapan implementasi B-20, termasuk sinkronisasi

kesiapan sarana dan fasilitas pada pembangkit listrik antara pihak PLN

dengan Pertamina

8. Pengembangan BBN berbasis Kemiri Sunan sebagai Bahan Biodiesel,

dan Sorgum sebagai Bahan Bioethanol di Yogyakarta

9. Melakukan revisi SNI BBN sehingga lebih sesuai dengan standard

sejenis di internasional.


kebijakan diversifikasi energi, terkait bahan bakar nabati untuk kelistrikan,

antara lain:

1. Pengembangan PLT BBN (biogas, biomass dan sampah kota)

2. Fasilitasi penyelesaian PLT Sampah Kota tahun 2016


3. Menerapkan feed in tariff PLT Bioenergi

4. Pemetaan lahan potensial untuk pengembangan dan ketersediaan bahan

baku bioenergi (biomassa dan biogas).

5. Koordinasi dengan instansi terkait terutama Pemda mengenai

pembangunan sanitary landfill, pemanfaatan lahan marginal untuk

tanaman bioenergi dan pembangunan infrastruktur jaringan listrik

berbasis biomassa untuk mendukung interkoneksi.

6. Implementasi dan sosialisasi Peraturan Menteri ESDM


kebijakan diversifikasi energi, terkait tenaga air, antara lain:

1. Pengembangan pembangkit listrik tenaga air (PLTA & PLTMH)

2. Menyelesaikan pembangunan PLTA/PLTMH strategis dengan rencana on

stream

3. Menetapkan feed in tariff untuk pembangkit listrik berbasis hidro

4. Untuk tahun 2015 akan telah dialokasikan anggaran untuk pembangunan

PLTM Oksibil (1 MW) melalui APBN multi years


kebijakan diversifikasi energi, terkait tenaga surya, antara lain:

1. Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS)

2. Lelang kuota kapasitas PLTS Fotovoltaik sebesar 140 MW di 80 lokasi

3. Implementasi dan sosialisasi Permen ESDM No. 17 Tahun 2013 tentang

Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (Persero) dari PLTS Fotovoltaik.

4. Pengembangan PLTS Roof-Top, di gedung-gedung Pemerintah dan

Bandara. Tahun 2015 direncanakan dilakukan di Kantor Presiden dan

Bandara Ngurah Rai, Bali.

5. Pengembangan PLTS dan PLT Bayu untuk kegiatan produktif di

pulaupulau terluar dan perbatasan oleh Balitbang ESDM


kebijakan diversifikasi energi, terkait tenaga angin (bayu), antara lain:

1. Pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB)

2. Menyiapkan regulasi terkait kegiatan usaha dan pembelian tenaga listrik

dari pembangkit listrik tenaga angin.

3. Percontohan pengembangan energi untuk kegiatan produktif di

pulaupulau terluar dan perbatasan (PLT Surya dan PLT Bayu)



kebijakan diversifikasi energi, terkait tenaga arus laut, antara lain:

1. Pilot plant PLT Arus laut 1 MW.

2. Rancang bangun prototype turbin, platform dan pengadaan generator

PLT Arus laut

Strategi pengembangan EBT lainnya seperti tenaga nuklir tetap dijajaki pada

periode 2015-2019 namun belum sampai pada tahap kapasitas terpasang

komersial. Kegiatan yang dilakukan masih dalam tahapan penyiapan policy,

feasibility study dan pilot project PLTN. Sesuai Roadmap tenaga nuklir

Indonesia, PLTN dengan kapasitas 5.000 MW direncanakan on-stream pada

tahun 2024.

5. Kebijakan 5 : Konservasi Energi


kebijakan konservasi energi, antara lain:

1. Audit energi pada gedung bangunan Pemerintah

2. Penerapan pilot project sistem monitoring penggunaan listrik di

bangunan/gedung

3. Implementasi investasi konservasi dan efisiensi energi

4. Penerapan penerangan jalan umum hemat energi

5. Labelisasi hemat energi

6. Penerapan SNI: ISO 50001 Sistem Manajemen Energi, yang telah

terbukti menghemat energi 37 GWh atau setara 3,17 juta USD/tahun dan

penurunan emisi 31 ribu ton CO2/tahun.

7. Implementasi Pilot project cogeneration sebanyak 2 pilot pada 20152019.

8. Menyiapkan regulasi pelaksanaan konservasi energi.

9. Sosialisasi penghematan energi untuk meningkatkan kesadaran

pengguna energi.


kebijakan menciptakan perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi gas

rumah kaca, antara lain melalui :

1.

Pengembangan wilayah iconic energi terbarukan dan konservasi energi.

Penerapan efisiensi energi, Penerangan Jalan Umum (PJU) pintar, hutan

energi, PLTP, PLTS, PLT bioenergi, PLT angin, dan mikrohidrogi.


2. Strategi perlindungan lingkungan dan pengurangan emisi juga dapat

dilihat pada Strategi Kebijakan-5: “Konservasi Energi” di atas, dan

Strategi pada “Kebijakan-4: Diversifikasi energi”.

6. Kebijakan 6 : Peningkatan Nilai Tambah Mineral dan

Pengawasan

Pertambangan


kebijakan nilai tambah mineral, antara lain:

1. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter)

2. Monitoring penyelesaian pembangunan smelter

3. Menyiapkan rekomendasi wilayah pengusahaan mineral

4. Pemberian insentif dan kemudahan perizinan pembangunan smelter


kebijakan peningkatan pengawasan pertambangan dan penertiban IUP,

antara lain:

1. Penyederhanaan proses perijinan, pengawasan dan penertiban kegiatan

pertambangan secara transparan;

2. Penegakan hukum pada pelanggaran kegiatan pertambangan secara

tegas konsekuen dan adil;

3. Penerapan kegiatan penambangan yang berkelanjutan dan menjaga

kualitas lingkungan;

4. Pengembangan masyarakat dan peningkatan taraf hidup masyarakat di

sekitar pertambangan.

7

Documents

KATA PENGANTARdesdm.sumutprov.go.id/wp-content/uploads/2020/02/Renstra... · 2020. 2. 28. · KATA PENGANTAR Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi