8/16/2019 Kasus Sahara Case

1/4

Dasar hukum mengenai hal tersebut terdapat dalam pasal 96 Piagam PBB.

Isi ketentuan pasal ini berbunyi sebagai berikut:

i) Majelis Umum atau Dewan eamanan dapat meminta Mahkamah Internasi!naluntuk memberikan nasihatnya mengenai masalahmasalah hukum yang diserahkan

kepadanya"

ii) #rgan$!rgan atau badan$badan khusus PBB lain% setiap saat dapat mem!h!n

nasihat Mahkamah Internasi!nal mengenai masalah$masalah hukum yang timbul

dari ruang lingkup kegiatannya.

Dasar hukum lainnya yang juga memberi wewenang yang lebih luas kepada

Mahkamah untuk memberikan nasihatnya disamping !rgan$!rgan utama ataukhusus PBB% terdapat pula dalam pasal 6& Piagam. Pasal ini menyatakan%

Mahkamah dapat memberikan pendapatnya atau nasihatnya mengenai setiap

masalah hukum yang diserahkan kepadanya atas perm!h!nan badan$badan

manapun juga yang diberi wewenang atau yang sesuai dengan Piagam PBB untuk

membuat perm!h!nan demikian.

Dasar hukum jurisdiksi Mahkamah dalam memberikan nasihat hukumnya ini

biasanya termuat pula dalam k!nstitusi% k!n'ensi% statuta% atau instrumen$

instrumen perjanjian lainnya. Misalnya% perjanjian markas besar atau k!n'ensimengenai hak$hak istimewa dan kekebalan suatu !rganisasi internasi!nal (publik).

!nt!h k!nstitusi atau k!n'ensi yang memuat hak untuk meminta nasihat hukum

pada Mahkamah antara lain adalah !nstitusi I*# (9 #kt!ber +9,6)% !nstitusi -#

(+6 #kt!ber +9,&)% !nstitusi U/01# (+6 /!'ember +9,&)% !nstitusi 23# (44 5uli

+9,6)% !n'ensi IM# (yang berubah menjadi IM#) (6 Maret +9,)% 1tatuta I0 (4,

#kt!ber +9&6)% dll.

Perihal atau Masalah 3ukum yang Diajukan Untuk Mendapat d'is!ry #pini!n 1erta

1i7at ekuatan 3ukumnya 8erhadap Badan ang Mengajukan Pertanyaan.

Perihal masalah hukum yang Mahkamah Internasi!nal berikan nasihat hukumnya

dapat dig!l!ngkan ke dalam beberapa kel!mp!k berkut:

8/16/2019 Kasus Sahara Case

2/4

(+) keangg!taan suatu negara terhadap !rganisasi internasi!nal% misalnya sengketa

the !nditi!ns 7!r the dmissi!n !7 a 1tate t! Membership in the United /ati!ns

ase (+9,)"

(4) pena7siran perjanjian% misalnya dalam sengketa the Interpretati!n !7 Peae

 8reaties ase (+9&;)"

(&

  -8$-8 3UUM

1ahara Barat (2estern 1ahara) adalah negara k!l!ni 1pany!l antara tahun +,$

+9>6% 2estern 1ahara dikenal juga dengan nama 1panish 1ahara.

2estern 1ahara berbatasan dengan Mar!k! di utara% Mauritania di selatan% ljaair

di timur% dan 1amudera tlantik di barat.

8/16/2019 Kasus Sahara Case

3/4

Berdasarkan atas ?es!lusi +&+, (CA) tanggal +, Desember tahun +96; mengenai

penyerahan kemerdekaan terhadap negara$negara k!l!ni% Majelis Umum PBB (MU)

mendesak 1pany!l bahwa 1ahara Barat harus mendapatkan dek!l!nisasi dari

1pany!l berdasarkan asas menentukan nasib sendiri (sel7$determinati!n).

1pany!l menyetujui usulan re7erendum untuk menentukan nasib 1ahara Barat%dibawah pengawasan PBB.

?aja 3assan% kepala /egara Mar!k! melalui menteri luar negerinya pada tanggal

, menyampaikan pernyataan kepada Majelis

Umum PBB bahwa dengan adanya suatu keterikatan hist!risE antara 2estern

1ahara dan Mar!k!% maka 2estern 1ahara seharusnya menjadi bagian dari Mar!k!.

Dengan alasan yang sama% Mauritania mengemukakan hal yang serupa.

Dengan adanya tanggapan dari Mar!k! dan Mauritania terkait status 2estern

1ahara setelah re7erendum% Majelis Umum PBB mengajukan pertanyaan untuk

pendapat hukum (ad'is!ry !pini!n) dari Mahkamah Internasi!nal mengenai kasus

ini.

P0?8// /F DI5U/ 0PD M3M3 I/80?/1I#/* U/8U 

M0/DP8 DAI1#? #PI/I#/

a. pakah pada masa k!l!nisasi 1pany!l% 1ahara Barat merupakan sebuah wilayah

tak dimiliki siapapun (terra nullius)G pabila jawabannya tidak% mengau kepada

pertanyaan kedua%

b. 3ubungan hukum apakah yang terdapat antara wilayah ini dengan Mar!k!maupun Mauritania G

P0/DP8 M3M3 I/80?/1I#/*

+. Mahkamah berpendapat bahwa asas sel7$determinati!n dapat dipertimbangkan

untuk pr!ses pembebasan 1ahara Barat.

4. Menjawab pertanyaan dari Majelis Umum PBB. Dalam d'is!ry #pini!n$nya%Mahkamah mengutarakan sebagai berikut :

a. Pada saat 1ahara Barat dibawah k!l!nisasi 1pany!l% wilayah tersebut bukanlah

merupakan terra nullius.

b. Mahkamah berpendapat bahwa memang benar adanya terdapat iktan hist!ris

antara wilayah 1ahara Barat dengan Mauritania maupun Mar!k! tetapi hal tersebut

8/16/2019 Kasus Sahara Case

4/4

tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk kedaulatan territ!rial di western

sahara antara mar!k! ataupun Mauritania

1UMM?

  2estern sahara bukanlah merupakan wilayah terra nullius karena telah ada

!rganisasi s!sial dan p!litik yang diwakili !leh para kepala suku yang memegang

kendali atas wilayah tersebut. Dalam kasus western sahara ini dapat dilihat bahwa

7akt!r ikatan sejarah saja tidak dapat digunakan untuk menyatakan sebuah wilayah

merupakan bagaian dari wilayahnya. Dimana /egara tersebut harus dapat

membuktikan telah melakukan internal maupun internasi!nal at trerhadap wilayah

tersebut dan juga melakukan e7ekti7 !ntr!l terhadap wilayah yang telah diklaimnya

tersebut.

2estern sahara dapat dikatakan merupakan wilayah bebas dimana tidak kedaulatan

pers!nality maupun badan hukum di wilayah tersebut. 1ehingga western sahara

memilki hak untuk menentukan nasibnya sendiri (sel7 determinati!n). 3al ini sesuai

dengan ?es!lusi MU /!. +&+,(CA) dan juga merupakan suatu prinsip hukum umum

(ius !gens) dalam hukum internais!nal.