Kasus Nisza, Pemerintah Lakukan Euthanasia Pasif

JAKARTA, 25/10 - SAHKAN RUU BPJS. Massa aksi yang tergabung dalam Gerak Nusa melakukan aksi unjuk rasa mengenai UU BPJS di kawasan Bursa Efek Jakarta, Jakarta Selatan, Selasa (25/10). (sumber: Antara)Fenomena pengabaian pasien di Rumah Sakit karena tidak ada biaya yang berakar dari ketidakkonsistenan pemerintah.

Peristiwa pengabaian rumah sakit yang berakibat pada meninggalnya seorang bayi perempuan di Jawa Barat tidak akan terjadi apabila pemerintah berani mempertanggungjawabkan janji-janji politiknya.

Pemerintah bahkan bisa dicap telah melakukan euthanasia, istilah medis untuk tindakan secara sengaja mengakhiri nyawa pasien demi berbagai pertimbangan.Menurut dr Marius Widjajarta, ketua Yasasan Pemberdayaan Konsumen Kesehatan Indonesia (YKKI), fenomena pengabaian pasien di Rumah Sakit karena tidak ada biaya yang berakar dari ketidakkonsistenan pemerintah, terutama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Saat berkampanye beliau kan berjanji bahwa kesehatan masyarakat akan dijamin, sementara sekarang masyarakat sudah dirampok jiwanya," ujarnya.

Tidak berjalannya Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), kata Marius, membuktikan bahwa pemerintah telah melakukan pengkhianatan konstitusional.

"Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas menyebutkan kewajiban negara untuk mengurus rakyatnya. Kalau masih ada yang terlantar seperti itu, apa bukan pengkhianatan namanya," tegasnya.

Ia menambahkan, ketidakseriusan pemerintah dalam menjamin kesehatan dan hidup rakyat terlihat dari tertundanya pembahasan RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) seperti yang diamanatkan UU SJSN.

Menurutnya, tidak ada gunanya menyalahkan pihak Rumah Sakit karena sudah mengutamakan profit dan mengesampingkan kepentingan pasien karena akar masalahnya adalah keengganan pemerintah untuk menepati janji selama kampanye.

"Kalau mau kita tilik kesalahan Rumah Sakit satu persatu tidak akan ada habisnya. Yang kita butuhkan sekarang adalah revolusi sistem, selama sistemnya belum beres, kasus seperti ini akan berulang," tandasnya.

Marius juga mengkritisi fenomena pengumpulan koin untuk membantu pasien terlantar karena hal itu semakin menegaskan ketidakmampuan pemerintah dalam mengurus rakyatnya.

"Mau sampai kapan rakyat dipaksa patungan untuk membayari pasien tidak mampu? Makanya sistem harus dibenahi," ujarnya.

Ia menegaskan SBY sebagai kepala negara harus mau bertindak cepat dengan mendorong pengesahan RUU BPJS.

"Setelah disahkan bisa kita benahi sambil jalan, Amerika Serikat saja butuh 20 tahun supaya undang-undangnya berjalan. Kalau Presiden tidak bertindak berarti bisa kita anggap presiden telah melakukan euthanasia pasif terhadap rakyatnya," tandasnya.

Nisza Ismail, biasa dipanggil Nisa, terlahir di Bandung meninggal secara tragis karena ditelantarkan rumah sakit kala sakit step.

Rumah Sakit menolak memberikan obat kejang karena ayah Nisa, Martin Ismail, tidak sanggup membayar kekurangan biaya yang mencapai Rp 70.000.

Menurut Martin, pihak Rumah Sakit membiarkan Nisa dan tidak melakukan prosedur medis yang seharusnya. Nisa akhirnya meninggal hari Sabtu lalu.