8
Penataran HHI 2005 Penataran HHI 2005 1 20 Desember 2005 20 Desember 2005 Pasal 5 ayat 1 MoU RI-GAM Pasal 5 ayat 1 MoU RI-GAM Misi Monitoring Aceh (AMM) Misi Monitoring Aceh (AMM) dibentuk oleh Uni Eropa dan dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau serta dengan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini. dalam Nota Kesepahaman ini.

Kasus GAM

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Kasus GAM

Penataran HHI 2005Penataran HHI 2005 1120 Desember 200520 Desember 2005

Pasal 5 ayat 1 MoU RI-GAMPasal 5 ayat 1 MoU RI-GAM

Misi Monitoring Aceh (AMM) dibentuk Misi Monitoring Aceh (AMM) dibentuk oleh Uni Eropa dan negara-negara oleh Uni Eropa dan negara-negara ASEAN yang ikut serta dengan ASEAN yang ikut serta dengan mandat memantau pelaksanaan mandat memantau pelaksanaan komitmen para pihak dalam Nota komitmen para pihak dalam Nota Kesepahaman ini.Kesepahaman ini.

Page 2: Kasus GAM

Penataran HHI 2005Penataran HHI 2005 2220 Desember 200520 Desember 2005

Belajar dari Praktek Yang AdaBelajar dari Praktek Yang Ada

Syarat-syarat yang diperlukan untuk Syarat-syarat yang diperlukan untuk pengakuan terhadap organisasi pengakuan terhadap organisasi gerakan pembebasan adalah gerakan pembebasan adalah perlunya pengakuan terlebih dahulu perlunya pengakuan terlebih dahulu oleh organisasi regional di mana oleh organisasi regional di mana organisasi pembebasan tersebut organisasi pembebasan tersebut berada. berada.

Contoh: PLO mendapat pengakuan Contoh: PLO mendapat pengakuan dari Liga Arab.dari Liga Arab.

Page 3: Kasus GAM

Penataran HHI 2005Penataran HHI 2005 3320 Desember 200520 Desember 2005

PLOPLO Eksistensi PLO sejak awal diakui oleh Liga Arab Eksistensi PLO sejak awal diakui oleh Liga Arab

yang tertuang dalam lampiran (Annex on yang tertuang dalam lampiran (Annex on Palestine) dari The Pact of the Leaque of Arab Palestine) dari The Pact of the Leaque of Arab States (1945)States (1945)

Oleh Organisasi Konferensi Islam:Oleh Organisasi Konferensi Islam:wakil PLO diberi status peninjau (1969)wakil PLO diberi status peninjau (1969)PLO diberi status Peninjau (1972)PLO diberi status Peninjau (1972)PLO sebagai satu-satunya perwakilan bangsa PLO sebagai satu-satunya perwakilan bangsa PalestinaPalestina

Oleh PBB melalu Res. MU No. 3280 (XXIX) 1974Oleh PBB melalu Res. MU No. 3280 (XXIX) 1974

Page 4: Kasus GAM

Penataran HHI 2005Penataran HHI 2005 4420 Desember 200520 Desember 2005

PLO sebagai belligerentPLO sebagai belligerent

Dari The Pact of the Leaque of Arab Dari The Pact of the Leaque of Arab States (1945) di atas, mengandung States (1945) di atas, mengandung makna bahwa PLO diakui sebagai makna bahwa PLO diakui sebagai belligerent oleh negara-negara Arab.belligerent oleh negara-negara Arab.

Page 5: Kasus GAM

Penataran HHI 2005Penataran HHI 2005 5520 Desember 200520 Desember 2005

Status BelligerentStatus Belligerent

Supaya insurgent (pemberontak) Supaya insurgent (pemberontak) memperoleh status belligerent, memperoleh status belligerent, pemberontak tersebut harus pemberontak tersebut harus mendapat pengakuan dari negara mendapat pengakuan dari negara yang diberontaki atau negara lain yang diberontaki atau negara lain atau organisasi regional setempat.atau organisasi regional setempat.

Page 6: Kasus GAM

Penataran HHI 2005Penataran HHI 2005 6620 Desember 200520 Desember 2005

GAM: insurgent atau GAM: insurgent atau belligerentbelligerent

Pemerintah RI selalu bersifat Pemerintah RI selalu bersifat mendua. Tidak jelas sikapnya. Di mendua. Tidak jelas sikapnya. Di satu sisi, Pemerintah RI tidak pernah satu sisi, Pemerintah RI tidak pernah mengakui secara eksplisit GAM mengakui secara eksplisit GAM sebagai belligerent, namun di pihak sebagai belligerent, namun di pihak lain Pemerintah RI membuat lain Pemerintah RI membuat perjanjian dengan GAM di luar perjanjian dengan GAM di luar wilayah RI (Helsinki) yang seolah-wilayah RI (Helsinki) yang seolah-olah memberi pengakuan GAM olah memberi pengakuan GAM sebagai subjek hukum internasional.sebagai subjek hukum internasional.

Page 7: Kasus GAM

Penataran HHI 2005Penataran HHI 2005 7720 Desember 200520 Desember 2005

Keterlibatan Uni Eropa dan Keterlibatan Uni Eropa dan ASEANASEAN

Uni Eropa dan negara-negara Uni Eropa dan negara-negara anggota ASEAN terlibat dalam anggota ASEAN terlibat dalam kegiatan pelaksanaan MoU.kegiatan pelaksanaan MoU.

Uni Eropa dan ASEAN tidak secara Uni Eropa dan ASEAN tidak secara eksplisit memberi pengakuan pada eksplisit memberi pengakuan pada GAM (sebagai belligerent).GAM (sebagai belligerent).

Page 8: Kasus GAM

Penataran HHI 2005Penataran HHI 2005 8820 Desember 200520 Desember 2005

KesimpulanKesimpulan

Mengingat sikap Pemerintah RI yang tidak Mengingat sikap Pemerintah RI yang tidak jelas, sulit untuk menentukan apakah GAM jelas, sulit untuk menentukan apakah GAM masih merupakan insurgent ataukah masih merupakan insurgent ataukah belligerent.belligerent.

Perkembangan masih perlu ditunggu, dengan Perkembangan masih perlu ditunggu, dengan indikator apakah GAM nantinya mempunyai indikator apakah GAM nantinya mempunyai kapasitas membuat perjanjian internasional kapasitas membuat perjanjian internasional dengan subjek hukum internasional lainnya. dengan subjek hukum internasional lainnya. Apabila kapasitas ini tidak dimiliki berarti Apabila kapasitas ini tidak dimiliki berarti GAM bukanlah belligerent, sebaliknya apabila GAM bukanlah belligerent, sebaliknya apabila kapasitas tersebut diperoleh maka GAM kapasitas tersebut diperoleh maka GAM merupakan belligerent.merupakan belligerent.