KARYA TULIS SEJARAH

SUPERSEMAR

“Surat Perintah Sebelas Maret”

Disusun Oleh :

Nama :

No / Klas :

SEKOLAH MENENGAH UMUM NEGERI 1

DOLOPO

KABUPATEN MADIUN

TAHUN AJARAN 2010 / 2011

Lembar Pengesahan

Nama :

Kelas :

No :

“ SUPERSEMAR ”

Guru Bidang StudySejarah

…………………………

Wali Kelas XII IPA 2

………………………

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan

rahmat dan karuniannya sehingga saya dapat menyelesaikan karya tulis dengan baik

dan benar.

Penyusunan karya ilmiah ini merupakan tugas pelajaran tambahan. Tugas ini

dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan para siswa dalam

menguasai ilmu sejarah dan sebagai karya tulis dalam bentuk nyata yang bisa

dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Yuyun Indah K M.pd, selaku guru mata pelajaran dan pembimbing

yang telah memberikan pengarahan dalam menyusun makalah ini.

2. Serta teman-teman yang telah membantu penulis.

Semoga dengan adanya karya tulis ini dapat dijadikan media dan sarana

dalam meningkatkan belajar dimasa yang akan datang.

Sekian dari saya dan semoga nantinya karya tulis sejarah ini dapat

bermanfaat untuk kita semua. Amin.

Dolopo, November 2010

Penulis

Daftar Isi

Halaman Judul ............................................................................................... i

Halaman Pengesahan .................................................................................... ii

Kata Pengantar .............................................................................................. iii

Daftar Isi ......................................................................................................... iv

Daftar Gambar ...............................................................................................

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1

1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah ...................................................................... 1

1.3 Tujuan Penelitian ....................................................................... 2

1.4 Manfaat Penelitian ..................................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN ............................................................................... 3

2.1 Keluarga Supersemar .................................................................. 3

2.2 Lahirnya Supersemar Menandai Lahirnya Orde Baru ................ 5

2.3 Beberapa Kontroversi Tentang Supersemar ............................... 15

BAB III PENUTUP ........................................................................................ 19

3.1 Kesimpulan .................................................................................. 19

3.2 Saran ............................................................................................ 19

BAB IV DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Gambar 1

Gambar 2

Gambar 3 Gambar 4

Gambar 5 Gambar 6

Gambar 7 Gambar 8

Daftar Gambar :

Gambar 1 = Penyerahan Supersemar

Gambar 2 = Surat Perintah Sebelas Maret

Gambar 3 = Panglima Soedirman (korban)

Gambar 4 = Pengangkatan Mayat

Gambar 5 = Penumpasan G30ski

Gambar 6 = Keganasan G30spki

Gambar 7 = Foto Sadis G30spki

Gambar 8 = Trikora

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dahulu Indonesia merupakan negara yang terjajah sebelum meraih

kemerdekaan. Sebelum meraih kemerdekaan tidak serta merta keadaan

pemerintahan menjadi baik kala itu. Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno

dibuat kalang kabut dengan ulah rakyatnya dan pada saat itu juga tepat pada

tanggal 11 Maret 1966 Presiden Soekarno memberikan surat perintah kepada

Soeharto untuk mengatasi situasi keamanan yang buruk pada saat itu, yang

menjadi mulainya Orde Baru. Soeharto yang berambisi untuk Indonesia berhasil

melakukan negoisasi denga intel Amerika yang salah satu kaki tangannya waktu

itu adalah Adam Malik. Mereka berdua dengan bergabung kekuatan dengan

Hamengkubuwono IX yang memiliki pengaruh besar di TNI untuk melancarkan

aksi mendongkel Soekarno yang sudah pasti dibiayai oleh banyak pihak yang

berkepentingan. Yang terjadi setelah itu menjadi titik balik sejarah G-30 S yang

dipakai untuk menghancurkan PKI, supersemar dan akhirnya pengangkatan

Soeharto selaku pejabat Presiden dan kemudian menjadi Presiden setelah

kematian Soekarno.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas yang penuli ketahui, maka penulis dapat

merumuskan masalah yaitu :

1. Mengapa Surat Perintah Sebelas Maret dikeluarkan ?

2. Mengapa lahirnya Surat Perintah Sebelas Maret menandai lahirnya Orde

Baru ?

3. Apakah ada kontroversi tentang Surat Perintah Sebelas Maret ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Bagi Siswa

a) Untuk memberi wawasan tentang Sejarah Indonesia.

b) Untuk mengetahui lebih dalam Sejarah Indonesia.

2. Bagi Sekolah

a) Untuk mengetahui sejauh mana siswa memahami tentang Sejarah

Indonesia.

b) Sebagai evaluasi dalam pembangunan siswa.

1.4 Manfaat Penulisan

1. Bagi Siswa

a) Untuk lebih memahami Sejarah Indonesia.

b) Lebih mendalami Sejarah Indonesia.

2. Bagi Sekolah

a) Jika siswa kurang paham maka dalam pembelajaran lebih di evaluasi

lagi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Keluarnya Supersemar

Menurut versi resmi, awalnya keluarnya supersemar terjadi ketika pada

tanggal 11 Maret 1966, Presiden Soekarno mengadakan sidang pelantikan

Kabinet Dwikora yang disempurnakan yang dikenal dengan nama "kabinet 100

menteri". Pada saat sidang dimulai, Brigadir Jendral Sabur sebagai panglima

pasukan pengawal presiden' Tjakrabirawa melaporkan bahwa banyak "pasukan

liar" atau "pasukan tak dikenal" yang belakangan diketahui adalah Pasukan

Kostrad dibawah pimpinan Mayor Jendral Kemal Idris yang bertugas menahan

orang-orang yang berada di Kabinet yang diduga terlibat G-30-S di antaranya

adalah Wakil Perdana Menteri I Soebandrio.

Berdasarkan laporan tersebut, Presiden bersama Wakil perdana Menteri I

Soebandrio dan Wakil Perdana Menteri III Chaerul Saleh berangkat ke Bogor

dengan helikopter yang sudah disiapkan. Sementara Sidang akhirnya ditutup

oleh Wakil Perdana Menteri II Dr.J. Leimena yang kemudian menyusul ke

Bogor.

Situasi ini dilaporkan kepada Mayor Jendral Soeharto (yang kemudian

menjadi Presiden menggantikan Soekarno) yang pada saat itu selaku Panglima

Angkatan Darat menggantikan Letnan Jendral Ahmad Yani yang gugur akibat

peristiwa G-30-S/PKI itu. Mayor Jendral (Mayjend) Soeharto saat itu tidak

menghadiri sidang kabinet karena sakit. (Sebagian kalangan menilai

ketidakhadiran Soeharto dalam sidang kabinet dianggap sebagai sekenario

Soeharto untuk menunggu situasi. Sebab dianggap sebagai sebuah kejanggalan).

Mayor Jendral Soeharto mengutus tiga orang perwira tinggi (AD) ke Bogor

untuk menemui Presiden Soekarno di Istana Bogor yakni Brigadir Jendral M.

Jusuf, Brigadir Jendral Amirmachmud dan Brigadir Jendral Basuki Rahmat.

Setibanya di Istana Bogor, pada malam hari, terjadi pembicaraan antara tiga

perwira tinggi AD dengan Presiden Soekarno mengenai situasi yang terjadi dan

ketiga perwira tersebut menyatakan bahwa Mayjend Soeharto mampu

menendalikan situasi dan memulihkan keamanan bila diberikan surat tugas atau

surat kuasa yang memberikan kewenangan kepadanya untuk mengambil

tindakan. Menurut Jendral (purn) M Jusuf, pembicaraan dengan Presiden

Soekarno hingga pukul 20.30 malam.

Presiden Soekarno setuju untuk itu dan dibuatlah surat perintah yang dikenal

sebagai Surat Perintah Sebelas Maret yang populer dikenal sebagai

Supersemar yang ditujukan kepada Mayjend Soeharto selaku panglima

Angkatan Darat untuk mengambil tindakan yang perlu untuk memulihkan

keamanan dan ketertiban.

Surat Supersemar tersebut tiba di Jakarta pada tanggal 12 Maret 1966 pukul

pukul 01.00 waktu setempat yang dibawa oleh Sekretaris Markas Besar AD

Brigjen Budiono. Hal tersebut berdasarkan penuturan Sudharmono, dimana saat

itu ia menerima telpon dari Mayjend Sutjipto, Ketua G-5 KOTI, 11 Maret 1966

sekitar pukul 10 malam. Sutjipto meminta agar konsep tentang pembubaran PKI

disiapkan dan harus selesai malam itu juga. Permintaan itu atas perintah

Pangkopkamtib yang dijabat oleh Mayjend Soeharto. Bahkan Sudharmono

sempat berdebat dengan Moerdiono mengenai dasar hukum teks tersebut sampai

surat Supersemar itu tiba.

2.2 Mengapa Lahirnya supersemar menandai lahirnya orde baru

Mengapa keluarnya Supersemar menandai lahirnya pemerintah Orde Baru.

Agar kalian memahami, ada baiknya kita flashback ke materi yang lalu.

Bagaimana kondisi bangsa pada masa Demokrasi Terpimpin? Kondisi ekonomi

sangat parah dan kondisi politik memanas karena adanya persaingan politik

antara PKI dan TNI AD. Puncaknya terjadi peristiwa G 30 S/PKI. Akibatnya

kehidupan berbangsa mengalami kekacauan. Oleh karena itu untuk memulihkan

keadaan, Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar. Sekarang kalian paham,

bukan? Pada masa Orde Baru, pemerintah melaksanakan pembangunan untuk

menata kehidupan rakyat. Dengan pembangunan tersebut, tercapai kemajuan

dalam berbagai bidang. Namun keberhasilan tersebut tidak diimbangi dengan

fondasi yang kokoh. Akibatnya ketika diterpa krisis moneter, ekonomi Indonesia

mudah rapuh. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Bagaimana pula dampaknya

terhadap kelangsungan pemerintah orde baru? Agar kalian lebih paham, maka

cermatilah materi berikut ini.

A. Lahirnya Orde Baru

Sejak gerakan PKI berhasil ditumpas, Presiden Soekarno belum

bertindak tegas terhadap G 30 S/PKI. Hal ini menimbulkan ketidaksabaran di

kalangan mahasiswa dan masyarakat. Pada tanggal 26 Oktober 1965

berbagai kesatuan aksi seperti KAMI, KAPI, KAGI, KASI, dan lainnya

mengadakan demonsrasi. Mereka membulatkan barisan dalam Front

Pancasila. Dalam kondisi ekonomi yang parah, para demonstran

menyuarakan Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Pada tanggal 10 Januari 1966

para demonstran mendatangi DPR-GR dan mengajukan Tritura yang isinya:

1. pembubaran PKI,

2. pembubaran kabinet dari unsur-unsur G 30 S/PKI, dan

3. penurunan harga.

Menghadapi aksi mahasiswa, Presiden Soekarno menyerukan

pembentukan Barisan Soekarno kepada para pendukungnya. Pada tanggal 23

Februari 1966 kembali terjadi demonstrasi. Dalam demonsrasi tersebut,

gugur seorang mahasiswa yang bernama Arif Rahman Hakim. Oleh para

demonstran Arif dijadikan Pahlawan Ampera. Ketika terjadi demonsrasi,

presiden merombak kabinet Dwikora menjadi kabinet Dwikora yang

Disempurnakan. Oleh mahasiswa susunan kabinet yang baru ditentang

karena banyak pendukung G 30 S/PKI yang duduk dalam kabinet, sehingga

mahasiswa memberi nama kabinet Gestapu. Saat berpidato di depan sidang

kabinet tanggal 11 Maret 1966, presiden diberitahu oleh Brigjen Subur.

Isinya bahwa di luar istana terdapat pasukan tak dikenal. Presiden Soekarno

merasa khawatir dan segera meninggalkan sidang. Presiden bersama Dr.

Soebandrio dan Dr. Chaerul Saleh menuju Istana Bogor. Tiga perwira tinggi

TNI AD yaitu Mayjen Basuki Rahmat, Brigjen M. Yusuf, dan Brigjen Amir

Mahmud menyusul presiden ke Istana Bogor. Tujuannya agar Presiden

Soekarno tidak merasa terpencil. Selain itu supaya yakin bahwa TNI AD

bersedia mengatasi keadaan asal diberi kepercayaan penuh. Oleh karena itu

presiden memberi mandat kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan

keadaan dan kewibawaan pemerintah. Mandat itu dikenal sebagai Surat

Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Keluarnya Supersemar dianggap

sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Supersemar pada intinya berisi perintah

kepada Letjen Soeharto untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu

untuk terjaminnya keamanan dan kestabilan jalannya pemerintahan. Selain

itu untuk menjamin keselamatan presiden. Bagi bangsa Indonesia

Supersemar memiliki arti penting berikut.

1. Menjadi tonggak lahirnya Orde Baru.

2. Dengan Supersemar, Letjen Soeharto mengambil beberapa tindakan

untuk menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan revolusi

Indonesia.

3. Lahirnya Supersemar menjadi awal penataan kehidupan sesuai dengan

Pancasila dan UUD 1945. Kedudukan Supersemar secara hukum semakin

kuat setelah dilegalkan melalui Ketetapan MPRS No. IX/ MPRS/1966

tanggal 21 Juni 1966.

Sebagai pengemban dan pemegang Supersemar, Letnan Jenderal Soeharto

mengambil beberapa langkah strategis berikut.

1. Pada tanggal 12 Maret 1966 menyatakan PKI sebagai organisasi

terlarang dan membubarkan PKI termasuk ormas-ormasnya.

2. Pada tanggal 18 Maret 1966 menahan 15 orang menteri yang diduga

terlibat dalam G 30 S/PKI.

3. Membersihkan MPRS dan DPR serta lembaga-lembaga negara lainnya

dari pengaruh PKI dan unsur-unsur komunis.

B. Berbagai Peristiwa Penting di Bidang Politik pada Masa Orde Baru

Dalam melaksanakan langkah-langkah politiknya, Letjen Soeharto

berlandaskan pada Supersemar. Agar dikemudian tidak menimbulkan

masalah, maka Supersemar perlu diberi landasan hukum. Oleh karena itu

pada tanggal 20 Juni 1966 MPRS mengadakan sidang umum. Berikut ini

ketetapan MPRS hasil sidang umum tersebut.

1. Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966, tentang Pengesahan dan

Pengukuhan Supersemar.

2. Ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, tentang Pemilihan Umum yang

dilaksanakan selambat-lambatnya tanggal 5 Juli 1968.

3. Ketetapan MPRS No. XII/MPRS/1966, tentang penegasan kembali

Landasan Kebijaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang bebas dan

aktif.

4. Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, tentang Pembentukan Kabinet

Ampera.

5. Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966, tentang Pembubaran Partai

Komunis Indonesia (PKI), dan menyatakan PKI sebagai organisasi

terlarang di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam sidang ini, MPRS juga menolak pidato pertanggungjawaban Presiden

Soekarno yang berjudul “Nawaksara” (sembilan pasal), sebab pidato

pertanggungjawaban Presiden Soekarno tidak menyinggung masalah PKI

atau peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965. Selanjutnya

MPRS melaksanakan Sidang Istimewa tanggal 7 – 12 Maret 1967. Dalam

Sidang Istimewa ini MPRS menghasilkan empat Ketetapan penting berikut.

1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang pencabutan

kekuasaan dari Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto

sebagai Pejabat      Presiden sampai dipilihnya presiden oleh MPRS

hasil Pemilu.

2. Ketetapan MPRS No. XXXIV/MPRS/1967 tentang peninjauan

kembaliKetetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik

Indonesia sebagai Garis-Garis Besar Haluan Negara.

3. Ketetapan MPRS No. XXXV/MPRS/1967 tentang pencabutan

Ketetapan MPRS No. XVII/MPRS/1966 tentang Pemimpin Besar

Revolusi.

4. Ketetapan MPRS No. XXXVI/MPRS/1967 tentang pencabutan

KetetapanMPRS No. XXVI/MPRS/1966 tentang pembentukan panitia

penelitian      ajaran-ajaran Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno.

Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966 maka dibentuk

Kabinet Ampera pada tanggal 25 Juli 1966. Pembentukan Kabinet Ampera

merupakan upaya mewujudkan Tritura yang ketiga, yaitu perbaikan

ekonomi. Tugas pokok Kabinet Ampera disebut Dwi Dharma yaitu

menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Program kerjanya

disebut Catur Karya, yang isinya antara lain:

1. Memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan,

2. Melaksanakan Pemilu,

3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif untuk

kepentingan nasional, dan

4. Melanjutkan perjuangan antiimperialisme dan kolonialisme dalam

segala bentuk dan manifestasinya.

Dengan dilantiknya Jenderal Soeharto sebagai presiden yang kedua (1967-

1998), Indonesia memasuki masa Orde Baru. Selama pemerintahan Orde

Baru, stabilitas politik nasional dapat terjaga. Lamanya pemerintahan

Presiden Soeharto disebabkan oleh beberapa faktor berikut.

1. Presiden Soeharto mampu menjalin kerja sama dengan golongan militer

dan cendekiawan.

2. Adanya kebijaksanaan pemerintah untuk memenangkan Golongan Karya

(Golkar) dalam setiap pemilu.

3. Adanya penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila)

sebagai gerakan budaya yang ditujukan untuk membentuk manusia

Pancasila, yang kemudian dikuatkan dengan ketetapan MPR No

II/MPR/1978.

Untuk mewujudkan kehidupan rakyat yang demokratis, maka

diselenggarakan pemilihan umum. Pemilu pertama pada masa pemerintahan

Orde Baru dilaksanakan tahun 1971, dan diikuti oleh sembilan partai politik

dan satu Golongan karya. Sembilan partai peserta pemilu tahun 1971

tersebut adalah Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Murba,

Nahdlatul Ulama (NU), Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islam (PI Perti),

Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Muslimin

Indonesia (Parmusi), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Syarikat

Islam Indonesia (PSII). Organisasi golongan karya yang dapat ikut serta

dalam pemilu adalah Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Sejak pemilu tahun 1971 sampai tahun 1997, kemenangan dalam pemilu

selalu diraih oleh Golkar. Hal ini disebabkan Golongan Karya mendapat

dukungan dari kaum cendekiawan dan ABRI.

Untuk memperkuat kedudukan Golkar sebagai motor penggerak Orde

Baru dan untuk melanggengkan kekuasaan maka pada tahun 1973 diadakan

fusi partai-partai politik.

Fusi partai dilaksanakan dalam dua tahap berikut.

1. Tanggal 5 Januari 1963 kelompok NU, Parmusi, PSII, dan Perti

menggabungkan diri menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

2. Tanggal 10 Januari 1963, kelompok Partai Katolik, Perkindo, PNI, dan

IPKI menggabungkan diri menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

     Di samping membina stabilitas politik dalam negeri, pemerintah Orde

Baru juga mengadakan perubahan-perubahan dalam politik luar negeri.

Berikut ini upaya-upaya pembaruan dalam politik luar negeri.

1. Indonesia Kembali Menjadi Anggota PBB

Pada tanggal 28 September 1966 Indonesia kembali menjadi PBB.

Sebelumnya pada masa Demokrasi Terpimpin Indonesia pernah keluar

dari PBB sebab Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan

Keamanan PBB. Keaktifan Indonesia dalam PBB ditunjukkan  ketika

Menteri Luar Negeri Adam Malik terpilih menjadi ketua Majelis Sidang

Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974.

2. Membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC)

Sikap politik Indonesia yang membekukan hubungan diplomatik dengan

RRC disebabkan pada masa G 30 S/PKI, RRC membantu PKI dalam

melaksanakan kudeta tersebut. RRC dianggap terlalu mencampuri urusan

dalam negeri Indonesia.

3. Normalisasi hubungan dengan Malaysia

Pada tanggal 11 Agustus 1966, Indonesia melaksanakan persetujuan

normalisasi hubungan dengan Malaysia yang pernah putus sejak tanggal

17 September 1963. Persetujuan normalisasi ini merupakan hasil

Persetujuan Bangkok tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1966.

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri

Luar Negeri Adam Malik, sementara Malaysia dipimpin oleh Wakil

Perdana Menteri/Menteri Luar Negeri Tun Abdul Razak. Pertemuan

tersebut menghasilkan keputusan yang disebut Persetujuan Bangkok

(Bangkok Agreement), isinya sebagai berikut.

a. Rakyat Sabah dan Serawak diberi kesempatan untuk menegaskan

kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan

mereka dalam Federasi Malaysia.

b. Pemerintah kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan

diplomatik.

c. Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihentikan.

4. Berperan dalam Pembentukan ASEAN

Peran aktif Indonesia juga ditunjukkan dengan menjadi salah satu negara

pelopor berdirinya ASEAN. Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik

bersama menteri luar negeri/perdana menteri Malaysia, Filipina,

Singapura, dan Thailand menandatangi kesepakatan yang disebut

Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967. Deklarasi tersebut

menjadi awal berdirinya organisasi ASEAN.

C. Kebijakan Ekonomi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai

aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur

yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan

pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-

hal berikut.

1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3. Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia

Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum

Pembangunan Jangka Panjang yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun.

Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 –

1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan

tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian.

Selain jangka panjang juga berjangka pendek. Setiap tahap berjangka waktu

lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu

meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan

terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh

sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan

sebanyak 6 kali.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana

yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas,

pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan

keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan

tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian,

laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha

besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi

dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika

terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu

bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh.

Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup

berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian

nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya

pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

D. Runtuhnya Orde Baru dan Lahirnya Reformasi

1. Runtuhnya Orde Baru

Penyebab utama runtuhnya kekuasaan Orde Baru adalah adanya krisis

moneter tahun 1997. Sejak tahun 1997 kondisi ekonomi Indonesia terus

memburuk seiring dengan krisis keuangan yang melanda Asia. Keadaan

terus memburuk. KKN semakin merajalela, sementara kemiskinan rakyat

terus meningkat. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok

menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang

digerakkan oleh mahasiswa. Tuntutan utama kaum demonstran adalah

perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran

dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi

peristiwa Trisakti, yaitu me-ninggalnya empat mahasiswa Universitas

Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa

tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan

Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian

diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”. Menanggapi aksi reformasi

tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet

Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan

membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu,

UU Kepartaian, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli,

dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum

bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam

Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden

Soeharto mundur dari jabatannya.

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan

diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya

kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya

kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

2. Kondisi Politik pada Masa Pemerintahan Habibie

Ketika Habibie mengganti Soeharto sebagai presiden tanggal 21 Mei 1998,

ada lima isu terbesar yang harus dihadapinya, yaitu:

a. Masa depan Reformasi;

b. Masa depan ABRI;

c. Masa depan daerah-daerah yang ingin memisahkan diri dari Indonesia;

d. Masa depan Soeharto, keluarganya, kekayaannya dan kroni-kroninya;

serta

e. Masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Berikut ini beberapa kebijakan yang berhasil dikeluarkan B.J. Habibie dalam

rangka menanggapi tuntutan reformasi dari masyarakat.

a. Kebijakan dalam bidang politik

Reformasi dalam bidang politik berhasil mengganti lima paket undang-

undang masa Orde Baru dengan tiga undang-undang politik yang lebih

demokratis.

Berikut ini tiga undang-undang tersebut.

1) UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.

2) UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

3) UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan DPR/MPR.

b. Kebijakan dalam bidang ekonomi

Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam

sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan

Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat,

serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

c. Kebebasan menyampaikan pendapat dan pers

Kebebasan menyampaikan pendapat dalam masyarakat mulai

terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari

berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik

secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam

menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi

dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat

Izin Usaha Penerbitan (SIUP).

d. Pelaksanaan Pemilu

Pada masa pemerintahan Habibie, berhasil diselenggarakan pemilu

multipartai yang damai dan pemilihan presiden yang demokratis. Pemilu

tersebut diikuti oleh 48 partai politik. Keberhasilan lain masa

pemerintahan Habibie adalah penyelesaian masalah Timor Timur. Usaha

Fretilin yang memisahkan diri dari Indonesia mendapat respon.

Pemerintah Habibie mengambil kebijakan untuk melakukan jajak pendapat

di Timor Timur. Referendum tersebut dilaksanakan pada tanggal 30

Agustus 1999 di bawah pengawasan UNAMET. Hasil jajak pendapat

tersebut menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Timor Timur lepas dari

Indonesia. Sejak saat itu Timor Timur lepas dari Indonesia. Pada tanggal

20 Mei 2002 Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dengan nama

Republik Demokratik Timor Leste dengan presidennya yang pertama

Xanana Gusmao dari Partai Fretilin.

2.3 Beberapa Kontroversi tentang Supersemar

Menurut penuturan salah satu dari ketiga perwira tinggi AD yang akhirnya

menerima surat itu, ketika mereka membaca kembali surat itu dalam

perjalanan kembali ke Jakarta, salah seorang perwira tinggi yang kemudian

membacanya berkomentar "Lho ini khan perpindahan kekuasaan". Tidak

jelas kemudian naskah asli Supersemar karena beberapa tahun kemudian

naskah asli surat ini dinyatakan hilang dan tidak jelas hilangnya surat ini oleh

siapa dan dimana karena pelaku sejarah peristiwa "lahirnya Supersemar" ini

sudah meninggal dunia. Belakangan, keluarga M. Jusuf mengatakan bahwa

naskah Supersemar itu ada pada dokumen pribadi M. Jusuf yang disimpan

dalam sebuah bank.

Menurut kesaksian salah satu pengawal kepresidenan di Istana Bogor, Letnan

Satu (lettu) Sukardjo Wilardjito, ketika pengakuannya ditulis di berbagai

media massa setelah Reformasi 1998 yang juga menandakan berakhirnya

Orde Baru dan pemerintahan Presiden Soeharto. Dia menyatakan bahwa

perwira tinggi yang hadir ke Istana Bogor pada malam hari tanggal 11 Maret

1966 pukul 01.00 dinihari waktu setempat bukan tiga perwira melainkan

empat orang perwira yakni ikutnya Brigadir jendral (Brigjen) M.

Panggabean. Bahkan pada saat peristiwa Supersemar Brigjen M. Jusuf

membawa map berlogo Markas Besar AD berwarna merah jambu serta

Brigjen M. Pangabean dan Brigjen Basuki Rahmat menodongkan pistol

kearah Presiden Soekarno dan memaksa agar Presiden Soekarno

menandatangani surat itu yang menurutnya itulah Surat Perintah Sebelas

Maret yang tidak jelas apa isinya. Lettu Sukardjo yang saat itu bertugas

mengawal presiden, juga membalas menodongkan pistol ke arah para

jenderal namun Presiden Soekarno memerintahkan Soekardjo untuk

menurunkan pistolnya dan menyarungkannya. Menurutnya, Presiden

kemudian menandatangani surat itu, dan setelah menandatangani, Presiden

Soekarno berpesan kalau situasi sudah pulih, mandat itu harus segera

dikembalikan. Pertemuan bubar dan ketika keempat perwira tinggi itu

kembali ke Jakarta. Presiden Soekarno mengatakan kepada Soekardjo bahwa

ia harus keluar dari istana. “Saya harus keluar dari istana, dan kamu harus

hati-hati,” ujarnya menirukan pesan Presiden Soekarno. Tidak lama

kemudian (sekitar berselang 30 menit) Istana Bogor sudah diduduki pasukan

dari RPKAD dan Kostrad, Lettu Sukardjo dan rekan-rekan pengawalnya

dilucuti kemudian ditangkap dan ditahan di sebuah Rumah Tahanan Militer

dan diberhentikan dari dinas militer. Beberapa kalangan meragukan kesaksian

Soekardjo Wilardjito itu, bahkan salah satu pelaku sejarah supersemar itu,

Jendral (Purn) M. Jusuf, serta Jendral (purn) M Panggabean membantah

peristiwa itu.

Menurut Kesaksian A.M. Hanafi dalam bukunya "A.M Hanafi Menggugat

Kudeta Soeharto", seorang mantan duta besar Indonesia di Kuba yang dipecat

secara tidak konstitusional oleh Soeharto. Dia membantah kesaksian Letnan

Satu Sukardjo Wilardjito yang mengatakan bahwa adanya kehadiran Jendral

M. Panggabean ke Istana Bogor bersama tiga jendral lainnya (Amirmachmud,

M. Jusuf dan Basuki Rahmat) pada tanggal 11 Maret 1966 dinihari yang

menodongkan senjata terhadap Presiden Soekarno. Menurutnya, pada saat itu,

Presiden Soekarno menginap di Istana Merdeka, Jakarta untuk keperluan

sidang kabinet pada pagi harinya. Demikian pula semua menteri-menteri atau

sebagian besar dari menteri sudah menginap diistana untuk menghindari

kalau datang baru besoknya, demonstrasi-demonstrasi yang sudah berjubel di

Jakarta. A.M Hanafi Sendiri hadir pada sidang itu bersama Wakil Perdana

Menteri (Waperdam) Chaerul Saleh. Menurut tulisannya dalam bukunya

tersebut, ketiga jendral itu tadi mereka inilah yang pergi ke Istana Bogor,

menemui Presiden Soekarno yang berangkat kesana terlebih dahulu. Dan

menurutnya mereka bertolak dari istana yang sebelumnya, dari istana

merdeka Amir Machmud menelepon kepada Komisaris Besar Soemirat,

pengawal pribadi Presiden Soekarno di Bogor, minta ijin untuk datang ke

Bogor. Dan semua itu ada saksinya-saksinya. Ketiga jendral ini rupanya

sudah membawa satu teks, yang disebut sekarang Supersemar. Di sanalah

Bung Karno, tetapi tidak ditodong, sebab mereka datang baik-baik. Tetapi di

luar istana sudah di kelilingi demonstrasi-demonstrasi dan tank-tank ada di

luar jalanan istana. Mengingat situasi yang sedemikian rupa, rupanya Bung

Karno menandatangani surat itu. Jadi A.M Hanafi menyatakan,

sepengetahuan dia, sebab dia tidak hadir di Bogor tetapi berada di Istana

Merdeka bersama dengan menteri-menteri lain. Jadi yangdatang ke Istana

Bogor tidak ada Jendral Panggabean. Bapak Panggabean, yang pada waktu

itu menjabat sebagai Menhankam, tidak hadir.

Tentang pengetik Supersemar. Siapa sebenarnya yang mengetik surat

tersebut, masih tidak jelas. Ada beberapa orang yang mengaku mengetik surat

itu, antara lain Letkol (Purn) TNI-AD Ali Ebram, saat itu sebagai staf Asisten

I Intelijen Resimen Tjakrabirawa.

Kesaksian yang disampaikan kepada sejarawan asing, Ben Anderson, oleh

seorang tentara yang pernah bertugas di Istana Bogor. Tentara tersebut

mengemukakan bahwa Supersemar diketik di atas surat yang berkop Markas

besar Angkatan Darat, bukan di atas kertas berkop kepresidenan. Inilah yang

menurut Ben menjadi alasan mengapa Supersemar hilang atau sengaja

dihilangkan.

Berbagai usaha pernah dilakukan Arsip Nasional untuk mendapatkan

kejelasan mengenai surat ini. Bahkan, Arsip Nasional telah berkali-kali meminta

kepada Jendral (Purn) M. Jusuf, yang merupakan saksi terakhir hingga akhir

hayatnya 8 September 2004, agar bersedia menjelaskan apa yang sebenarnya

terjadi, namun selalu gagal. Lembaga ini juga sempat meminta bantuan Muladi

yang ketika itu menjabat Mensesneg, Jusuf Kalla, dan M. Saelan, bahkan

meminta DPR untuk memanggil M. Jusuf. Sampai sekarang, usaha Arsip

Nasional itu tidak pernah terwujud. Saksi kunci lainnya, adalah mantan presiden

Soeharto. Namun dengan wafatnya mantan Presiden Soeharto pada 27 Januari

2008, membuat sejarah Supersemar semakin sulit untuk diungkap.

Dengan kesimpangsiuran Supersemar itu, kalangan sejarawan dan hukum

Indonesia mengatakan bahwa peristiwa G-30-S/PKI dan Supersemar adalah

salah satu dari sekian sejarah Indonesia yang masih gelap

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dari pembahasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Surat Perintah

Sebelas Maret atau yang disingkat menjadi Supersemar merupakan surat yang

ditandatangani oleh Preseiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966. Surat

tersebut diberikan kepada Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu

untuk memulihkan keamanan dan ketertiban.

3.2 Saran

Dari pembahasan diatas penulis juga dapat menyarankan kepada seluruh

Warga Indonesia bahwa seharusnya Warga Indonesia dan kita sebagai generasi

muda patutlah kita mengingat Sejarah Bangsa Indonesia yaitu seperti halnya

Supersemar yang masih belum jelas latar belakangnya.

Daftar Pustaka

http://id.wikipedia.org/wiki/Surat_perintah_sebelas_maret

Tanggal 15 November 2010

http://wwwsejarah-agustinus.blogspot.com/2010/10/mengapa-lahirnya-

supersemar-menandai.html

Tanggal 15 November 2010