Upload
sintanovaliasari
View
92
Download
17
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Karakteristik, Objek Dan Subjek PPN
Citation preview
KARAKTERISTIK, OBJEK DAN SUBJEK PPN
Diklat PerpajakanUntuk Pegawai Non DJP
Direktorat Jenderal PajakDirektorat Peraturan Perpajakan I
2012
2
UU NOMOR 8 TAHUN 1983
UU NOMOR 18 TAHUN 2000
UU NOMOR 11 TAHUN 1994
UU NOMOR 42 TAHUN 2009
DASAR HUKUM
BERLAKU 1 APRIL 1985
BERLAKU 1 JANUARI 1995
BERLAKU 1 JANUARI 2001
BERLAKU 1 APRIL 2010
3
PERKEMBANGAN PAJAK TIDAK LANGSUNG DI INDONESIA
PAJAK PEMBANGUNAN I1 Juni 1947
UU No 32/1956
MENJADI PAJAK DAERAH
PAJAK PEREDARANmulai berlaku 1 Januari 1951
PAJAK PENJUALANmulai berlaku 1 Oktober 1951
PAJAK PERTAMBAHAN NILAImulai berlaku 1 April 1985
UU No 18 Drt/1951 jo UU No 85/1953
UU No 12/1950
UU No 8/1983 stdd UU No 11/1994 stdd UU No/2000 stdtd UU No 42/2009
4
REFORMASI SISTEM PERPAJAKAN NASIONAL 1983
UU PPn 1951
Menganut dualisme sistem pemungutan pajak
Bagi wp mampu pembukuan menggunakan Self assessment system
Bagi wp non pembukuan menggunakan official assessment system
Menganut tarif majemuk (multiple rate)
Dlm pelaksanaannya menimbulkan pengenaan pajak berganda (bersifat kumulatif)
UU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 1984
Kelemahan
KARAKTERISTIK PPN
6
PAJAK TIDAK LANGSUNG
MULTI STAGE LEVY
PAJAK OBJEKTIF
PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI
a
b
c
d
LEGAL KARAKTER PPN
7
• Karakter PPN sebagai pajak tidak langsung ini menimbulkan konsekuensi yuridis bahwa antara pemikul beban pajak (destinataris pajak) dengan penanggung jawab atas penyetoran pajak ke kas negara berada pada pihak-pihak yang berbeda.
• Dlm hal Pembeli sdh membayar harga barang/jasa termasuk PPN kepada Penjual, sama halnya dengan Pembeli sudah menyetor PPN ke Kas Negara.
• Dlm hal Penjual tidak memungut PPN dari Pembeli, PPN merupakan tanggung jawab Penjual.
NEGARA
PENJUAL BKP/PEMBERI JKP
PEMBELI BKP/PENERIMA JKP
PPN
BARANG/JASA
PPN
Penanggung jawab pajak
Pemikul bebanpajak
PPN adalah PAJAK TIDAK LANGSUNG
PPN
8
MULTI STAGE LEVY NON KUMULATIF
PABRIKAN
DISTRIBUTOR
PEDAGANG
KONSUMEN
HARGA JUAL =1.000.000
HARGA BELI =1.000.000 NILAI TAMBAH = 200.000HARGA JUAL =1.200.000
HARGA BELI = 1.200.000 NILAI TAMBAH = 300.000 HARGA JUAL= 1.500.000
PPN PUNGUT100.000
PPN PUNGUT120.000
PPN PUNGUT150.000
PK = 100.000
PM = 120.000
BEBAN PAJAK
PPN = 20.000
PPN = 30.000
PPN = 100.000 SETOR
PK = 150.000
PK = 120.000
PM = 100.000 SETOR
SETOR
TOTAL PPN SETOR 150.000
9
Timbulnya kewajiban pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak
Kondisi subjektif subjek pajak tidak relevan
Tidak memperhatikan azas keadilan pemungutan pajak
Dampak regresif (kesenjangan beban pajak)
PAJAK OBJEKTIF
PPN adalah PAJAK OBJEKTIF
Untuk mengurangi regresivitas PPN, bagi konsu-men BKP Mewah dikenakan PPnBM di samping PPN
10
PAJAK DIKENAKAN DI TEMPAT TUJUANBARANG/JASA AKAN DIKONSUMSI
PPN adalah PAJAK ATAS KONSUMSI DALAM NEGERI
MENGANUTDESTINATION PRINCIPLE
BUKAN PAJAK ATAS KEGIATAN BISNIS
PEMIKUL BEBANPAJAK ADALAHKONSUMEN
DALAM HAL MENYANGKUT ARUS LINTAS BATAS WILAYAH(CROSS BORDER AREA), TEMPAT KONSUMSI/PEMANFAATAN MERUPAKAN FAKTOR DOMINAN MENIMBULKAN UTANG PAJAK
PPN
11
Destination Principle
DESTINATION PRINCIPLE dan NETRALITAS PPN
»
BKP JKP BKP TDKBERWUJUD
JKP BKP TDKBERWUJUD
BKP
PPN PPN PPN PPN 0%
BKP/JKPPRODUKSIDLM NEGERI
PPN
LN
DN
Pemanfaatan
PPN 0% PPN 0%
Dalam Daerah Pabean
Menyimpang dr prinsipSelain JKP dlm PMK-70/2010 stdd PMK-30/2011 kena PPN DN
MEKANISME UMUM PPN
PKPB
PKPA
PKPC
BKP/JKP BKP/JKP
Harga: 1.000.000 Harga: 1.200.000
FP : 100.000 FP : 120.000
1.200.000 + PPN 120.000
PK PKPM PM
SPT MASA PPN PKP BPK = 120.000
PM = 100.000 -
SETOR = 20.000
PENGREDITANPAJAK MASUKAN
(Indirect Subtraction Method)
1.000.000 + PPN 100.000
OBYEK PAJAK
14
Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
Impor Barang Kena Pajak
Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
Pasal 4 ayat (1) UU PPN
a
b
c
d
e
f
OBJEK PAJAKPPN dikenakan atas
g Ekspor Barang Kena Pajak tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
h Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
15
OBJEK PAJAKPPN dikenakan atas
Pasal 16C• MEMBANGUN SENDIRI YG DILAKUKAN TIDAK DALAM
KEGIATAN USH/PEK. OLEH ORANG PRIBADI/BADAN
Pasal 16D• PENYERAHAN BKP BERUPA AKTIVA YG MENRT TUJUAN
SEMULA TDK UTK DIPERJUALBELIKAN OLEH PKP, KECUALI PM-NYA TDKDPT DIKREDITKAN BERDASARKAN Ps 9 AY. (8) HURUF b & c
16
OBJEK PAJAK
PPN dikenakan atas
Pasal 4 ayat (1) huruf a
Penyerahan BARANG KENA PAJAK di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
a
17
PKP/SEHARUSNYA PKP
YANG DISERAHKAN BKP/BKP TDK BERWUJUD
DILAKUKAN DI DLMDAERAH PABEAN
DALAM KEGIATAN USAHA/PEKERJAANPKP
SESUAI KEGIATANSEHARI-HARI PKP
ADA UNSUR PENGULANGAN
(Penjelasan Ps. 4 huruf a
UU PPN 1984)
PENYERAHAN BARANG DIKENAKAN PPNDENGAN SYARAT
18
IMPOR Barang Kena Pajak
Pasal 4 ayat (1) huruf b
Setiap kegiatan memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke dalam Daerah Pabean
Pasal 1 angka 9
OBJEK PAJAK
PPN dikenakan atasb
19
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha
Pasal 4 ayat (1) huruf c
OBJEK PAJAK
PPN dikenakan atas
c
20
PKP/SEHARUSNYA PKP
YANG DISERAHKAN JKP
DILAKUKAN DI DLMDAERAH PABEAN
DALAM KEGIATAN USAHA/PEKERJAANPKP
SESUAI KEGIATANSEHARI-HARI PKP
ADA UNSUR PENGULANGAN
(Penjelasan Ps. 4 huruf c
UU PPN 1984)
PENYERAHAN BARANG DIKENAKAN PPNDENGAN SYARAT
Termasuk dalam pengertian penyerahan Jasa Kena Pajak adalah Jasa Kena Pajak yang dimanfaatkan untuk kepentingan sendiri dan/atau yang diberikan secara cuma-cuma.
21
pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
Pasal 4 ayat (1) huruf d
OBJEK PAJAK
PPN dikenakan atas
d
22
Pemanfaatan BKP Tidak Berwujuddari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
PMK-40/PMK.03/2010
Saat penyetoranPaling lama tgl 15 bln berikutnya sejak terutang pajak
Saat pelaporanPaling lama akhir bln berikutnya sejak terutang pajak
Ketentuan pengisian SSP
Sanksi telat lapor
1. Nama dan alamat diisi pihak pemberi BKPTB/JKP2. NPWP diisi 0, kode KPP diisi dimana pemanfaat
terdaftar3. Wajib Pajak penyetor diisi nama dan NPWP pihak
pemanfaat
Bunga sesuai UU KUP
PKP SPT Masa PPN
Non PKP SSP
23
pemanfaatan Jasa Kena Pajakdari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
Pasal 4 ayat (1) huruf e
OBJEK PAJAK
PPN dikenakan atas
e
24
Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud olehPengusaha Kena Pajak
Pasal 4 ayat (1) huruf f
OBJEK PAJAK
PPN dikenakan atas
f
25
Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud olehPengusaha Kena Pajak
Pasal 4 ayat (1) huruf g
OBJEK PAJAK
PPN dikenakan atas
g
26
Ekspor Jasa Kena Pajak olehPengusaha Kena Pajak
Pasal 4 ayat (1) huruf h
OBJEK PAJAK
PPN dikenakan atas
h
27
JASA KENA PAJAK YG ATAS EKSPORNYADIKENAI PPN(PERMENKEU No. 70/PMK.03/2010, 31 Maret 2010)
Jasa Maklon
Pemesan berada di luarDaerah Pabe-an & tdk memiliki BUT di Indonesia Spesifikasi & bahan disediakan oleh pemesan
Bahan meliputi bahan baku, br. sete-ngah jadi, bh. penolong yang akandiproses menjadi BKP yg dihasilkan
Kepemilikan BKP berada pada pemesan
Pengusaha jasa maklon mengirimkanProduknya berdasarkan permintaanpemesan
1. Jasa yang melekat pada atau jasa untuk br. bergerak yg dimanfaat- kan di luar Daerah Pabean yaitu jasa perbaikan dan perawatan
Jasa Lainnya
2. Jasa yang melekat pada atau jasa untuk br. tidak bergerak yg terle- tak di luar Daerah Pabean yaitu Jasa konstruksi meliputi konsulta- si, pelaksanaan pek. konstruksi, & pengawasan pek. Konstruksi.
28
EKSPOR JASA KENA PAJAK DIKENAI PPN
Jasa Maklon
Ekspor barang tidak dapat dilaporkan sebagai ekspor BKP dalam SPT Masa PPN
PM yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan ekspor Jasa Maklon merupakan PM yang tidak dapat dikreditkan
PKP yg melakukan ekspor JKP wajib membuat Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak pada saat Ekspor Jasa Kena Pajak
Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak dilampiri dengan invoice sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan adalah dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
29
OBJEK PAJAK PASAL 16C DAN PASAL 16D
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI(Pasal 16C dan PMK-39/PMK.03/2010)
31
UU PPN
PER-27/PJ/2010
PMK-39/PJ/2010
SE-70/PJ/2010
DASAR HUKUM
Pasal 16C
32
OBJEK PAJAK PASAL 16C
Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan. {Pasal 16C UU PPN 1984}
Yang dimaksud dengan Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.
KepMenKeu Nomor 554/KMK.04/2000 diubah dengan Nomor 320/KMK.03/2002 terakhir diubah dengan PerMenkeu No.39/PMK.03/2010
Bangunan adalah satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan kriteria : a) konstruksi utamanya terdiri kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenis, dan/atau baja; b) diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha; dan c) luas keseluruhan paling sedikit 300 m2
KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI
PASAL 16 C : CARA PENGHITUNGAN, SAAT TERUTANG DAN PELAPORAN
33
Saat terutangnya PPN atas kegiatan membangun sendiri terjadi pada saat mulai dibangunnya bangunan.
Atas kegiatan membangun sendiri dikenakan PPN dengan tarif 10% dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak yaitu 40% dari jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.
Pembayaran PPN terutang dilakukan setiap bulan sebesar sebesar 10% x 40% x jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau yang dibayarkan pada setiap bulannya dan wajib disetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos atau Bank Persepsi paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.Orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib melaporkan penyetoran tersebut kepada KPP yang wilayahnya meliputi tempat bangunan tersebut berada, dengan lembar menggunakan lembar ke-3 SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.
Tempat PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.
Kegiatan membangun sendiri yg dilakukan secara bertahap dianggap satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antar tahapan tersebut tidak lebih dari 2 tahun.
34
Pasal 16C dan PMK-39/PMK.03/2010
1 April 2010 luas 200m2 atau lebih
300m2/ lebih
Paling lambat Akhir Bulan berikut
Tanggung Renteng
• Dalam hal bangunan sebagai hasil kegiatan membangun sendiri digunakan oleh pihak lain sebagai tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha, orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri wajib menyerahkan bukti SSP asli PPN atas kegiatan membangun sendiri kepada pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut.
• Dalam hal orang pribadi atau badan yang membangun sendiri bangunan untuk digunakan pihak lain tidak dapat menunjukkan bukti SSP asli PPN atas kegiatan membangun sendiri, pihak lain yang menggunakan bangunan tersebut bertanggung jawab secara renteng atas pembayaran PPN yang terutang.
Contoh Perhitungan
Pada bulan Juli 2010, PT Fathiyyah Trading, PKP yang bergerak di bidang perdagangan, membangun sebuah gedung untuk gudang dengan luas 400 m2. Pembangunan dilakukan dengan jasa tukang dan mandor serta diawasi sendiri dengan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp650.000.000,00- dengan rincian sebagai berikut:
a. Biaya pembelian/perolehan tanah Rp250.000.000,00-b. untuk pembelian bahan bangunan adalah Rp275.000.000 (termasuk PPN sebesar Rp25.000.000);c. untuk upah tukang Rp125.000.000,00-
Jawaban:DPP = 40% x Total Biaya yang dikeluarkan termasuk PPN tetapi tidak termasuk harga perolehan tanah.
= 40% x (Rp650.000.000-Rp250.000.000)= 40% x Rp400.000.000,-= Rp160.000.000
PPN = 10% x Rp160.000.000= Rp16.000.000,-
36
37
Pasal 16 D
Penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh Pengusaha Kena Pajak
kecuali, atas penyerahan aktiva yang PM-nya tidak dapat dikreditkan
Perolehan BKP/JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha(Pasal 9 ayat (8) huruf b)
Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor sedan dan station wagon, kec brg dagangan atau disewakan(Pasal 9 ayat (8) huruf c)
OBJEK PAJAK
PPN dikenakan atas :
PKP harus buat Faktur Pajak
Penyerahan Aktiva Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan (Pasal 16D)
Dikenakan PPN apabila: Aktiva tersebut diperoleh setelah 1 April 1985. Yang melakukan penyerahan (pengalihan) aktiva adalah
Pengusaha Kena Pajak. Kec. atas pengalihan BKP yang tidak mempunyai
hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan pengalihan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yaitu kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, yang menurut ketentuan Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c Pajak Masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan.
38
Syarat Penyerahan Terutang PPN Pasal 16D1. yang melakukan penyerahan atau pemindahtanganan
adalah Pengusaha Kena Pajak;2. perolehan aktiva tersebut bukan untuk diperjualbelikan
atau sebagai barang dagangan.3. perolehan aktiva tersebut berhubungan langsung dengan
kegiatan usaha dan bukan jenis kendaraan sedan dan station wagon.
39
Berhubungan Langsung dengan Kegiatan Usaha
• Yang dimaksud dengan pengeluaran yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha adalah pengeluaran untuk kegiatan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen.
• Ketentuan ini berlaku untuk semua bidang usaha. • Agar dapat dikreditkan, Pajak Masukan juga harus memenuhi syarat
bahwa pengeluaran tersebut berkaitan dengan adanya penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai.
• Oleh karena itu, meskipun suatu pengeluaran telah memenuhi syarat adanya hubungan langsung dengan kegiatan usaha, masih dimungkinkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan, yaitu apabila pengeluaran dimaksud tidak ada kaitannya dengan penyerahan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai
40
Contoh Perhitungan
PT BUDI adalah PKP yang bergerak di bidang industri tekstil, padal 16 Mei 2010 melakukan penjualan aktiva berupa satu unit Truck yang semula untuk mengangkut barang dagangan seharga Rp150.000.000,- kepada PT PEMBELI BARANG BEKAS, Truck ini dibeli pada 17 Juni 2004 dengan harga Rp250.000.000,-.Jawaban:PPN terutang atas penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan (Pasal 16D) adalah10% x Rp150.000.000 = Rp15.000.000
41
BKP/JKP
SKEMA BARANG/JASA-INDONESIA
0%
BARANG / JASA
NonBKP/JKP
10%
Ekspor
Dipungut 10 %
Dibebaskan
Tidak Dipungut
FASI
LITA
S
BKP/JKP
Dipungut oleh pemungut
Dipungut sendiri
Barang Kena Pajak
Barang Berwujud
Barang Tidak Berwujud
Barang Bergerak
Barang Tidak Bergerak
BKP
Pada dasarnya semua barang dapat dikenakan PPN kecuali UU menetapkan sebaliknya (Ps 4A ayat 2 UU PPN jo ps 1 PP No 144/2000
Dikenakan PPN
44
45
BKP Tidak berwujud
1. penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;
2. penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah;
3. pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial;
46
4. pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa:a. penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman
suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
b. penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; dan
c. penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
5. penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
6. pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.
BKP Tidak berwujud lanj..
47
(JENIS BARANG YANG TIDAK DIKENAI PPN)
Pasal 4A ayat (2)
barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya
barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak
makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering
uang, emas batangan, dan surat berharga
NON OBJEK PPN (BKP)
1
2
3
4
48
Non Objek PPN (BKP)
BARANG HASIL PERTAMBANGAN ATAU HASIL PENGEBORAN YANG DIAMBIL LANGSUNG DARI SUMBERNYA
a. Minyak mentah (crude oil);b. Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat;c. Panas bumi;d. asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit,
dolomit, felspar (feldspar), garam batu (halite), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (phospat), talk, tanah serap (fullers earth), tanah diatome, tanah liat, tawas (alum), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit ;
e. Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; danf. Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan bijih perak serta bijih bauksit.
1
49
Non Objek PPN (BKP)BARANG KEBUTUHAN POKOK YANG SANGAT DIBUTUHKAN OLEH RAKYAT BANYAK
Beras Gabah Jagung Sagu Kedelai
Garam baik yang beryodium maupun tidak beryodium
daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus
telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan,atau dikemas
susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas
sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah
2
50
Non Objek PPN (BKP)
MAKANAN DAN MINUMAN YANG DISAJIKAN DI HOTEL,RESTORAN, RUMAH MAKAN, WARUNG, DAN SEJENISNYA MELIPUTI MAKANAN DAN MINUMAN BAIK DIKONSUMSI DI TEMPAT MAUPUN TIDAK
termasuk
makanan dan minuman yang diserahkanoleh usaha jasa boga atau katering
3
51
Non Objek PPN (BKP)
UANG, EMAS BATANGAN,SURAT BERHARGA
4
52
JASA
setiap kegiatan pelay. berdasar suatu perikatan atau perbuatan huk. yg menyebabkan suatu
brg. atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia utk dipakai
termasuk jasa yg dilaku-kan utk menghasilkan brgkrn pesanan atau permin-taan dg bahan dan atas
petunjuk Pemesan
JASA( Ps. 1 angka 5 UU PN 1984)
Ps 1 angka 6 jo Ps 4A ay. (3) UU PPN 1984
JASA KENA PAJAK
DIKENAKAN PAJAK
Tiap jasa dpt dikenakan pajakkecuali UU menetapkan sebaliknya
53
JENIS JASA YANG TIDAK DIKENAI PPN
Pasal 4A ayat (3)
jasa pelayanan kesehatan medis
Jasa pelayanan sosial
Jasa pengiriman surat dengan perangko
Jasa keuangan
Jasa asuransi
Jasa keagamaan
Jasa pendidikan
Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan
jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara
luar negeri
jasa tenaga kerja
jasa perhotelan
jasa jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum
jasa penyediaan tempat parkir
jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam
jasa pengiriman uang dengan wesel pos
jasa boga atau katering
NON OBJEK PPN (JKP)
a
b
c
e
d
g
h
i
f
o
n
m
l
k
q
pJasa kesenian & hiburan
j
jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
54
Non Objek PPN (JKP)
JASA PELAYANAN KESEHATAN MEDISmeliputi
jasa dokter hewan jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan fisioterapi jasa kebidanan dan dukun bayi jasa paramedis dan perawat jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium
jasa psikolog dan psikiater
a
jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan paranormal
jasa pelayanan panti asuhan, dan panti jompo;
55
Non Objek PPN (JKP)
JASA PELAYANAN SOSIALmeliputi
jasa pemadam kebakaran;
jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
jasa lembaga rehabilitasi;
jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman termasuk krematorium
jasa di bidang olahraga kecuali yg bersifat komersial
b
JASA DI BIDANG PENGIRIMAN SURAT DENGAN PRANGKO
Non Objek PPN (JKP)
Jasa pengiriman surat dengan perangko meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti prangko tempel
c
Tidak Dikenai PPN:a. atas penyerahan jasa pengiriman surat
dengan Prangko tersebut dikenai tarif jasa pos yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
b. cara pelunasan tarif jasa pos sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan menggunakan Prangko tempel atau cara lain pengganti Prangko tempel.
Jenis Surat kartu poswarkat posSekogrambungkusan kecildokumen
Cara lain pengganti Prangko tempel adalah cetakan Prangko pada sampul, pada warkat pos, pada kartu pos, dan pada formulir yang diterbitkan oleh Penyelenggara Pos, atau cetakan mesin Prangko yang diizinkan oleh Penyelenggara Pos.
PerMenkeu Nomor 93/PMK.03/2012
57
Non Objek PPN (JKP)
JASA KEUANGANmeliputi
jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu
jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya
jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa:a) sewa guna usaha dengan hak opsi; b) anjak piutang; c) usaha kartu kredit; dan/atau d) pembiayaan konsumen
d
jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia
jasa penjaminan
Di jelaskan lebih lanjut dalam SE-121/PJ/2010
58
Non Objek PPN (JKP)
JASA ASURANSIYang dimaksud
Jasa asuransi adalah jasa pertanggungan yang meliputi :asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi, yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi
e
59
Non Objek PPN (JKP)
JASA KEAGAMAAN
meliputi
Jasa pelayanan rumah-rumah ibadah
Jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan
f
Jasa pemberian khotbah atau dakwah
Jasa lainnya di bidang keagamaan
60
Non Objek PPN (JKP)
JASA PENDIDIKAN
meliputi
jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah :jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik, dan pendidikan profesional
g
jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah
61
Non Objek PPN (JKP)
JASA KESENIAN DAN HIBURAN
meliputi
semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan
h
62
Non Objek PPN (JKP)
JASA PENYIARAN YANG TIDAK BERSIFAT IKLAN
meliputi
jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial
i
63
Non Objek PPN (JKP)
JASA ANGKUTAN UMUM DI DARAT DAN DI AIR SERTA JASA ANGKUTAN UDARA DALAM NEGERI YANG MENJADI BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI JASA ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI
j
Penyerahan jasa Angkutan Umum dijalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai
menggunakan kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, termasuk penyerahan jasa Angkutan Umum di jalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum yang bersifat charter atau sewa
SepanjangPMK-80/PMK.03/2012
•Tidak termasuk dalam pengertian jasa angkutan umum Kereta Api adalah dalam hal jasa angkutan menggunakan Kereta Api yang disewa atau yang dicarter.•Tidak termasuk dalam pengertian jasa angkutan umum di air adalah dalam hal jasa angkutan menggunakan Kapal yang disewa atau yang dicarter.
64
Non Objek PPN (JKP)
jasa tenaga kerja
jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut
Jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
k
a. pengusaha penyedia jasa tenaga kerja tersebut semata-mata hanya menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja, yang tidak terkait dengan pemberian Jasa Kena Pajak lainnya, seperti jasa teknik, jasa manajemen, jasa konsultasi, jasa pengurusan perusahaan, jasa bongkar muat, dan/atau jasa lainnya;
b. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan/atau sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan;
c. pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa tenaga kerja; dan
d. tenaga kerja yang disediakan masuk dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja.
meliputi
a. tenaga kerja tersebut menerima imbalan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya; danb. tenaga kerja tersebut bertanggung jawab langsung kepada pengguna jasa tenaga kerja atas jasa tenaga kerja
yang diserahkannya.
JASA TENAGA KERJA
a. jasa penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja yang telah memperoleh izin atau terdaftar di instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
b. kegiatan pemagangan yang dilakukan dalam satu kesatuan dengan penyerahan jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja.
PerMenkeu Nomor 83/PMK.03/2012
65
Non Objek PPN (JKP)
JASA PERHOTELAN
meliputi
Jasa persewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yg terkait dgn kegiatan perhotelan untuk tamu yg menginap
Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, dan hostel
l
66
Non Objek PPN (JKP)
meliputi
Jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah seperti :• pemberian IMB, • pemberian izin usaha perdagangan, • pemberian NPWP, dan • pembuatan KTP
mJASA YANG DISEDIAKAN PEMERINTAH DALAM RANGKA MENJALANKAN PEMERINTAHAN SECARA UMUM
Termasuk:• pemberian Izin Mendirikan Bangunan, • pemberian Izin Usaha Perdagangan, • pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, • pembuatan Kartu Tanda Penduduk, • pemberian Hak Paten, pemberian Merek, • pemberian Hak Cipta, • pembuatan akte kelahiran, • pembuatan akte nikah, dan • pemberian Visa.
Dalam hal Pemerintah melakukan penyerahan jasa selain jasa tersebut, atas penyerahan jasa tersebut dikenai Pajak Pertambahan Nilai sesuai peraturan perundang-undangan.
PerMenkeu Nomor 82/PMK.03/2012
67
Non Objek PPN (JKP)
adalah
jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran
n
JASA PENYEDIAAN TEMPAT PARKIR
68
Non Objek PPN (JKP)
adalah
jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin, yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta
o
JASA TELEPON UMUM DENGAN MENGGUNAKAN LOGAM
Pertimbangan :Penggunanya adalah masyarakat kelas bawah dan pelaksanaan pemungutannya (penerbitan Faktur Pajak-nya) sulit untuk dilaksanakan
69
Non Objek PPN (JKP)
pertimbangan
p
JASA PENGIRIMAN UANG DENGAN WESEL POS
untuk memberikan perlakuan yang sama karena pengiriman uang dengan wesel pos sama dengan pengiriman uang melalui transfer oleh bank, yang tidak dikenakan PPN
70
Non Objek PPN (JKP)
pengertian
Jasa Boga atau Katering adalah :penyediaan makanan dan atau minuman lengkap dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis.
qJASA BOGA DAN KATERING
Keperluan tertentu adalah : a. pesta, resepsi, atau perayaan; b. perjamuan; c. rapat atau pertemuan; d. makan karyawan pada instansi Pemerintah atau Badan Usaha Pemerintah,
perusahaan swasta maupun perusahaan perseorangan; e. makan untuk pelanggan perseorangan; f. perlombaan atau pertandingan; atau g. acara-acara lain yang sejenis
KepMenkeu Nomor 418/KMK.03/2003
PENYERAHAN
72
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
Pasal 1A ayat (1)
Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian
Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)
Penyerahan BKP kepada Pedagang Perantara atau melalui Juru Lelang
Pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma
BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
Penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan penyerahan BKP antar cabang
Penyerahan BKP secara Konsinyasi
Penyerahan BKP oleh PKP dalam rangka perjanjian pembiayaan yg dilakukanberdasarkan prinsip syariah, yg penyerahannya dianggap langsung dari PKP kepada pihak yg membutuhkan BKP
1
2
3
4
5
6
7
8
73
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian
Jual beli
Tukar menukar
Jual beli dengan angsuran
Perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas BKP
Pasal 1A ayat (1) huruf a1
74
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAKPasal 1A ayat (1) huruf b
Pengalihan BKP oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (leasing)
Penjelasan :Yang dimaksud dengan “pengalihan Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian sewa guna usaha (leasing)” adalah penyerahan Barang Kena Pajak yang disebabkan oleh perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi
Dalam hal penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian sewa guna usaha (leasing) dengan hak opsi, Barang Kena Pajak dianggap diserahkan langsung dari Pengusaha Kena Pajak pemasok (supplier) kepada pihak yang membutuhkan barang (lessee).
2
75
SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSISE-129/PJ/2010
BKP berasal dari Pemasok BKP milik Lessor
BKP dianggap diserahkan dari Pemasok ke Lessee
Lessor melakukan jasa pembiayaan (non objek JKP)
Pemasok membuat Faktur Pajak kepada Lessee
DPP sebesar harga jual dr Pemasok ke Lessee
Lessor melakukan 2 penyerahan:
Lessor membuat Faktur Pajak kepada LesseeDPP sebesar harga jual dr Lessor ke Lessee non bunga pembiayaan
Jasa pembiayaan (non objek JKP)
Penyerahan BKP
76
TRANSAKSI SALE AND LEASEBACKSE-129/PJ/2010
Dengan Hak Opsi Tanpa Hak Opsi
Penyerahan BKP dari Lessee ke Lessor (sale) merupakan bukan Objek BKP
Penyerahan jasa pembiayaan dari Lessor ke Lessee (leaseback) bukan Objek JKP
Penyerahan BKP dari Lessee ke Lessor (sale) merupakan Objek BKP
Penyerahan jasa pembiayaan dari Lessor ke Lessee (leaseback) merupakan Objek JKP
77
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
Pasal 1A ayat (1) huruf c
Penyerahan BKP kepada Pedagang Perantara atau melalui Juru Lelang
Penjelasan:Yang dimaksud dengan “pedagang perantara” adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya dengan nama sendiri melakukan perjanjian atau perikatan atas dan untuk tanggungan orang lain dengan mendapat upah atau balas jasa tertentu, misalnya komisioner.
Yang dimaksud dengan “juru lelang” adalah juru lelang Pemerintah atau yang ditunjuk oleh Pemerintah
3
78
Pemakaian sendiri Pemberian cuma-cumadan/atau
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAKPasal 1A ayat (1) huruf d
Barang Kena Pajak
Penjelasan :Yang dimaksud dengan “pemakaian sendiri” adalah pemakaian untuk kepentingan pengusaha sendiri, pengurus, atau karyawan, baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri.Yang dimaksud dengan “pemberian cuma-cuma” adalah pemberian yang diberikan tanpa pembayaran baik barang produksi sendiri maupun bukan produksi sendiri, seperti pemberian contoh barang untuk promosi kepada relasi atau pembeli
4
79
Pemakaian Sendiri
Pemakaian sendiri untuk tujuan produktif tidak perlu dibuat Faktur Pajak, sepanjang digunakan untuk melakukan penyerahan yang terutang PPN
Pemakaian Sendiri BKP/JKP(Terutang PPN)
Konsumtif
Produktif
Dilakukan pemungutan
PPN
Dilakukan pemungutan
PPN
Tidak Dilakukan
Pemungutan PPN
(Tidak Dibuat Faktur Pajak)
Penyerahan:- Tidak Terutang PPN- Dibebaskan PPN
Penyerahan Terutang PPNOUTPUT
FP
FP
OUTPUT
Ps 1A (1) d UU PPN
Ps 5 PP 1/2012
80
Contoh Pemakaian Sendiri
Unit Produksi
Ban
Truk Pengangkut Ban
OUTPUT
Penjualan Ban
Pabrikan Ban
Angkutan Umum
Tidak dilakukan pemungutan PPN(Tidak Dibuat Faktur Pajak)
Dilakukan pemungutan PPN
FP
Jasa Angkutan Umum
TerutangPPN
Tidak TerutangPPN
Pemakaian Sendiri Ban
OUTPUT
81
Penyerahan BKP melalui Juru Lelang
Diatur lebih lanjut di PMK
Kondisi umum: pemilik barang menerbitkan FP, dalam hal pemilik barang tidak dapat menerbitkan FP, pemenang lelang setor sendiri melalui SSP.
Juru Lelang
Pembeli (Pemenang
Lelang)
Pemilik Barang
FP
Tidak ada FP
Bayar SSP
BKP BKP
Ps 8 PP 1/2012
82
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAKPasal 1A ayat (1) huruf e
Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
Penjelasan:Persediaan BKP dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, disamakan dengan pemakaian sendiri, sehingga dianggap sebagai penyerahan BKP.
Dikecualikan dari ketentuan pada huruf e ini adalah penyerahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1A ayat (2) huruf e yaitu :(Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c)
5
83
Penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAKPasal 1A ayat (1) huruf f
Penjelasan :Dalam hal suatu perusahaan mempunyai lebih dari satu tempat pajak terutang baik sebagai pusat maupun sebagai cabang perusahaan, pemindahan Barang Kena Pajak antartempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak.
Yang dimaksud dengan “pusat” adalah tempat tinggal atau tempat kedudukan.
Yang dimaksud dengan “cabang” antara lain lokasi usaha, perwakilan, unit pemasaran, dan tempat kegiatan usaha sejenisnya
6
84
Penyerahan BKP secaraKonsinyasi
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
Pasal 1A ayat (1) huruf g7
85
PENYERAHAN BARANG KENA PAJAKPasal 1A ayat (1) huruf h
Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahannya dianggap langsung dari Pengusaha Kena Pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak
Penjelasan:Dalam transaksi murabahah, bank syariah bertindak sebagai penyedia dana untuk membeli sebuah kendaraan bermotor dari Pengusaha Kena Pajak A atas pesanan nasabah bank syariah (Tuan B). Meskipun berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus membeli dahulu kendaraan bermotor tersebut dan kemudian menjualnya kepada Tuan B, berdasarkan Undang-Undang ini, penyerahan kendaraan bermotor tersebut dianggap dilakukan langsung oleh Pengusaha Kena Pajak A kepada Tuan B
8
SKEMA MURABAHAH (Pasal 1A ayat (1) huruf h)
86
SYARIAHSYARIAH
PENJUAL /SUPPLIERPENJUAL /SUPPLIER NASABAHNASABAH
BANKSYARIAHBANKSYARIAH
BARANG/BKP
ANGSURAN + M
ARGINBARANG/BKP
ARUS FISIK BRG
Dengan mekanisme passthrough maka penyerahan BKP dianggap diserahkan langsung dari Supplier ke Nasabah
UANG
SKEMA KREDIT PERBANKAN KONVENSIONAL
87
PENJUAL /SUPPLIERPENJUAL /SUPPLIER NASABAHNASABAH
BANKBANK
PENGEMBALI
AN
KREDIT +
BUNGA
KREDIT
BARANG
UANG
Bank hanya memberikan kredit (uang) pada nasabah untuk beli barang Bank tidak terlibat jual beli BKP Penyerahan BKP yang terutang PPN dilakukan langsung dari Supplier ke NasabahBunga merupakan imbalan jasa yang dibebankan Bank kepada nasabah (jasa pembiayaan)Jasa pembiayaan termasuk jasa keuangan yang bukan merupakan Jasa Kena Pajak (ps.4A (3) d)
SKEMA PEMBIAYAAN SYARIAH
88
PENJUAL /SUPPLIERPENJUAL /SUPPLIER NASABAHNASABAH
BANKSYARIAHBANKSYARIAH
ANGSURAN + M
ARGIN
BARANG
BARANG
UANG
Untuk memenuhi ketentuan syariah dlm memberikan pembiayaan syariah kepada nasabah, Bank harus terlibat jual beli barang, tidak hanya memberikat uang (kredit) pada nasabah Bank membeli dari Supplier dan menjualnya pada Nasabah Terdapat dua transaksi penyerahan BKP yg terutang PPN, yaitu dari Supplier ke Bank Syariah dan dari Bank Syariah ke NasabahMargin merupakan imbalan jasa yang dibebankan Bank kepada nasabah (jasa pembiayaan)Jasa pembiayaan termasuk jasa keuangan yang bukan merupakan Jasa Kena Pajak (ps.4A (3) d)
ARUS FISIK BRG
89
TIDAK TERMASUKPENYERAHAN BARANG KENA PAJAK
Penyerahan BKP kepada makelar sebagaimana dimaksud KUHD
Penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang
Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atauantar cabang dlm hal PKP melakukan pemusatan
Pasal 1A ayat (2)
Pengalihan Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha dengan syarat pihak yang melakukan pengalihan dan yang menerima pengalihan adalah Pengusaha Kena Pajak
Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, dan yang Pajak Masukan atas perolehannya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf b dan huruf c
1
2
3
4
5
SUBJEK PAJAK
Subjek Pajak
• Dalam Pasal 4, 16C dan 16D UU PPN 1984 dapat diketahui Subjek PPN dikelompokan menjadi dua, yaitu:1 Pengusaha Kena Pajak (PKP)2 Bukan Pengusaha Kena Pajak (Non PKP)
91
Subjek Pajak
PKP NON PKP
Pengusaha Menyerahkan
BKP (ps 4 huruf a)
Pengusaha Menyerahkan
JKP(Ps 4 huruf c)
Mengimpor BKP
(Ps 4 huruf b)
PengusahaMenyerahkan
Aktiva tdk untuk dijual
(Ps. 16D)
Memanfaatkan BKP TB/JKP
Dari Luar di dlm daerah Pabean
(Ps. 4 huruf d dan e)
Membangun Sendiri tidak dlmKegiatan Usaha
/PekerjaanPs. 16C
PengusahaMengekspor
BKP, BKP TB & JKP(Ps 4 huruf f,g & h)
92
PENGUSAHA Ps. 1 angka 14
ORANG PRIBADI BADAN
DALAM KEGIATAN USAHA ATAU PEKERJAANNYA
- MENGHASILKAN BARANG;
- MENGIMPOR BARANG;
- MENGEKSPOR BARANG;
- MELAKUKAN USAHA PERDAGANGAN;
- MELAKUKAN USAHA JASA;
- MEMANFAATKAN BARANG TIDAK BERWUJUD / JASA DARI LUAR DAERAH PABEAN.
- EKSPOR JASA93
YANG DIKENAKAN PAJAK BERDASARKAN UU PPN
PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP)
Ps. 1 angka 15
YANG MELAKUKAN PENYERAHAN BKP/JKP
PENGUSAHA
94
04/18/2023
Pengusaha Kecil
• Pengusaha kecil tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Namun diperbolehkan untuk menjadi PKP
• Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 adalah Pengusaha yang menyerahkan BKP dan atau JKP tidak lebih dari Rp. 600.000.000,00 Sejak 1 April 2010
95
Pengusaha KecilPMK-68/PMK.03/2010
Peredaran BrutoDlm 1 th buku
tidak > Rp 600 jt
Pengusaha Menyerahkan
BKP/JKP
Dalam Bag. Th Buku Peredaran Bruto
> Rp 600 jt
PengusahaKecil
Dapat memilih utk dikukuhkan mjd PKP
Wajib melaksanakan seluruh Kwjbn PKP
Wajib Lapor Usaha utk Dikukuhkan Sbg PKP plg
Lambat Akhir bulan berikutnya
Diabaikan?
Saat Pengukuhan adalah Awal Bln Berikutnya setelahBatas akhir pelaporan usaha
PKP
96
Kewajiban Pengusaha Kena Pajak
Pasal 3A ayat (1) dan (2)
97
MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
MEMUNGUT PPN / PPn BM YANG TERUTANG
MENYETORKAN PPN / PPn BM YANG TERUTANG
MELAPORKAN PPN / PPn BM YANG TERUTANG
TERMASUK PENGUSAHA KECIL (YG JUMLAH PEREDARAN BRUTO DAN/ATAU PENERIMAAN BRUTO TDK LEBIH DARI Rp600 JUTA) YG MEMILIH UTK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
W
AJ
I
B
Pengusaha yang melakukan :Penyerahan Barang Kena Pajak Di Dalam Daerah Pabean.Penyerahan Jasa Kena Pajak Di Dalam Daerah Pabean.Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud.Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud.Ekspor Jasa Kena Pajak
KEWAJIBAN PENGUSAHA MELAPORKAN USAHANYA UNTUK DIKUKUHKAN SEBAGAI PKP
Ps. 3 A ayat (1) dan (2)
98
Kewajiban Melaporkan Usaha Untuk Dikukuhkan sebagai PKP
(Pasal 3A ayat 1 UU PPN 1984 jo Pasal 2 UU KUP)
Paling lambat sebelumMelakukan penyerahan
BKP/JKP
Pengusaha yg s.d suatu bulan dlm1th bukuMencapai jml peredaran bruto >batas maks
Pengusaha KecilPaling lambat akhir bulan berikutnya
PMK-68/PMK.03/2010
Dapat memilih untukDikukuhkan menjadi PKP
Pengusaha Kecil
Tidak LaporUsaha
Wajib melaksanakan
Seluruh Kewajiban PKP
Denda 2% X DPP Pasal 14 KUP
99
100
Timeline Pelaporan Pengukuhan PKP
Pengusaha yang bermaksud melakukan penyerahan dapat melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha yang tidak/terlambat lapor untuk dikukuhkan sbg PKP, dapat diterbitkan SKPKB/STP sejak peredaran/penerimaan brutonya melebihi Rp600 juta
Dapat diterbitkan SKPKB/STP
Pra produksi
Peredaran/penerimaan bruto > 600 jt
Dapat lapor PKP
Dapat lapor PKP
Wajib lapor PKP p.l. akhir Juni
Tidak/Terlambat lapor PKP
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL
Ps 2 PP 1/2012
PMK 68/2010
PMK 68/2010
PMK 68/2010 jo PP 74/2011
Penyerahan
Contoh• PT ABC bergerak dalam bidang perdagangan barang elektronik sejak 2
Januari 2012 terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Sunter. Peredaran bruto selama tahun 2012 sbb
Bulan Peredaran Bruto Bulan Peredaran BrutoJanuari 100.000.000 Juli 75.000.000 Februari 175.000.000 Agustus 85.000.000 Maret 50.000.000 September 115.000.000 April 200.000.000 Oktober 105.000.000 Mei 150.000.000 Nopember 95.000.000 Juni 120.000.000 Desember 130.000.000
Kapan paling lama PT ABC harus melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak?
Jika PT ABC tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP dan pada tanggal 31 Desember 2012KPP Pratama Sunter mengukuhkan PT ABC sebagai PKP secara jabatan berapa nilai SKP dan/STP yang harus dibayar?
ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMANFAATKAN :
- BARANG KENA PAJAK TIDAK BERWUJUD DARI LUAR DAERAH PABEAN;
- JASA KENA PAJAK DARI LUAR DAERH PABEAN
MEMUNGUT
MENYETOR, DAN
MELAPORKAN
PPN
YG
TERUTANG
W
A
J
IB
KEWAJIBAN ORANG PRIBADI ATAU BADAN YANG MEMANFAATKAN BKP TIDAK BERWUJUD DAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN
Ps. 3A ayat (3)
PENGHITUNGAN & TATA CARANYA DIATUR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
102
Fakt
ur
Paja
kSurat
Setoran
Pajak
SPT Masa PPN
1. M
emun
gut
PPN= 1
0% x
DPP
2. M
enyetor PPN
ke Bank =PK >
PM
3 MPKP
3. Melapor Dengan lampiran SSP ke KPP
Siklus Kewajiban PKPdi bidang PPN setiap bulan
103
104
1. Memungut (jumlah, sarana & cara)
Tarif x DPP
3 MKewajiban
PKP 2. Menyetor
3. Melapor
1. Berapa yang di pungut ?
2. Apa Sarana pemungutan?
3. Bagaimana memungutnya?
Faktur Pajak & Nota Retur
UmumKhusus
1. Berapa yang di hitung? PK # PM2. Sarana, kapan dan cara penyetoran? SSP3. Bagaimana kalau kelebihan bayar? Restitusi/kompensasi
Tata cara Pelaporan SPT PPN 1107
1.
3.
2.
Penjualan/Penyerahan
(1bulan)
Pembelian/Perolehan(1bulan)
Pajak Keluaran (PK)
200
Pajak Masukan (PM)
150
Hasil selisih; KB/LB/N =…..
Fak
tur
paj
ak (
+)
Not
aret
ur
(-)
Fak
tur
paj
ak (
+)
Not
aret
ur
(-)
Cara mudah memahami penghitungan PPN
KB = kurang bayar ; PK> PM LB = Lebih bayar ; PM> PK N = Nihil PK= PM
TERIMA KASIHLunasi Pajaknya, Awasi Penggunaannya
www.pajak.go.id
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK