KAMUS ISTILAH PERUMAHAN Ppperumahan.pu.go.id/source/Majalah Maisona/Buku/e-kamus istilah... · Contoh : mukim kb tempat tinggal Huruf yang dicetak tebal menunjukkan angka untuk polisemi

Pp

E D I S I P E R TA M A

K A M U S I S T I L A H

PERUMAHAN

Memahami dan memaknai istilah perumahan merupakan kunci keberhasilan penyediaan perumahan ke depan ~ Khalawi Abdul Hamid

(Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

S A M B U TA NDIREKTUR JENDERAL

PENYEDIAAN PERUMAHAN

Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala perkenan dan karunia-Nya sehingga Kamus Istilah Perumahan Edisi Pertama ini dapat terbit. Saya merasa

bangga dan bahagia dengan terbitnya Kamus Istilah Perumahan ini yang merupakan langkah maju untuk mewujudkan pemahaman bersama terkait bidang perumahan di Indonesia. Saat ini keinginan untuk memahami peristilah mengenai perumahan terus meningkat, baik di kalangan pemerintah, dunia usaha, praktisi, akademisi, maupun masyarakat. Kamus Istilah Perumahan Edisi Pertama ini merupakan langkah awal untuk memasyarakatkan dan menyamakan persepsi peristilahan di bidang perumahan ke seluruh pihak terkait. Saya berharap istilah dan definisi dalam kamus perumahan ini dapat menjadi acuan bersama dalam menyamakan persepsi atau penafsiran dalam kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia. Ke depan revisi dan penambahan istilah-istilah baru di bidang perumahan akan terus dilakukan demi kesempurnaan kamus ini. Secara khusus, saya menyampaikan penghargaan kepada tim yang telah bekerja keras dan penuh dedikasi menyunting kamus istilah ini. Semoga kamus istilah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jakarta, Agustus 2019

Khalawi Abdul Hamid

i

ii

K ATA P E N G A N TA R

Kamus Istilah Perumahan Edisi Pertama ini merupakan kumpulan istilah dan definisi yang terkait dengan bidang perumahan di Indonesia. Kamus ini disusun berdasarkan produk hukum terkait perumahan dan sumber-sumber terkait lainnya.

Kamus ini menyertakan istilah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang lazim digunakan dalam kegiatan perumahan, ekonomi, perpajakan, investasi, dan pasar perumahan di Indonesia. Urutan istilah dalam buku kamus ini disesuaikan atas abjad Latin yang diurutkan dari A hingga Z. Untuk format penulisan, istilah bahasa Inggris dituliskan terlebih dahulu jika tidak ada terjemahan bahasa Indonesia yang lazim digunakan untuk istilah tersebut. Penulisan istilah dalam bahasa Inggris disertai dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Tim penyusun menyadari pentingnya pembaharuan secara berkelanjutan atas kamus ini untuk menambah istilah dan definisi yang belum tersedia dan untuk memasukkan istilah dan definisi baru yang mengikuti perkembangan pembangunan perumahan di Indonesia. Tim penyusun sangat menghargai adanya koreksi, masukan, dan kupasan dari pengguna kamus ini agar kamus ini dapat terus disempurnakan dan menjadi lebih baik. Akhir kata, tim penyusun berharap semoga kamus istilah ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Jakarta, Agustus 2019

Tim Penyusun

iii

D A F TA R I S ISAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENYEDIAAN PERUMAHAN

KATA PENGANTAR

PENDAHULUAN

i

ii

iv

DAFTAR SINGKATAN

DAFTAR PUSTAKA

TIM PENYUSUN

283

287

301

1

61

90 102

153

192

269

282

275 277 281

192 222 250

167 171 173

111 143

66 72 83

18 44 48

iv

P E N D A H U L U A N

I. Latar BelakangInformasi berperan penting dalam memberikan penjelasan dan penerangan kepada masyarakat. Untuk itu, penyusunan Kamus Istilah Perumahan ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan penerangan mengenai istilah dan definisi yang berkaitan dengan bidang perumahan yang lazim digunakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha, praktisi, akademisi, dan maupun masyarakat pada umumnya. Perkembangan pembangunan perumahan di Indonesia telah berkembang pesat sehingga diperlukan pemahaman dan pengertian istilah dan definisi yang sama dalam kegiatan perumahan. Untuk itu, disusunlah buku Kamus Istilah Perumahan sebagai instrumen untuk melakukan pelaksanaan pembangunan perumahan secara berkelanjutan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah dan tempat hunian bagi masyarakat. Penyusunan kamus istilah perumahan ini melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait bidang perumahan, serta mendapatkan masukan dari berbagai sumber lain terkait perbendaharaan istilah dan definisi yang relevan berhubungan dengan bidang perumahan. Kriteria pemilihan istilah dan definisi didasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, serta kamus-kamus terkait yang sudah ada. Buku Kamus Istilah Perumahan ini diharapkan dapat menjadi rujukan bersama dalam pemahaman istilah dan definisi terkait perumahan oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan di Indonesia.

,,

II. Petunjuk Pemakaian Kamusa. Istilah atau EntriIstilah dalam kamus istilah perumahan ini, baik berupa kata dasarmaupun kata turunan dan kata gabungan masing-masing merupakanistilah (lema) atau entri tersendiri. Kata dasar menjadi pangkal urutan istilah. Semua kata dasar disusun secara alfabet. Cara pengabjadan sesuai dengan dasar Inggris-Indonesia, dengan istilah asing lebih banyak dicirikan oleh akhirannya, tidak akan berbeda dalam urutannya dengan dasar Indonesia-Inggris.

b. Lambang Ortografi1. Cetak Tebal

Huruf yang dicetak tebal menunjukkan istilah (lema) atau entri.Contoh :

mukim kb tempat tinggal

Huruf yang dicetak tebal menunjukkan angka untuk polisemi (katayang memiliki lebih dari satu makna).

Contoh :badan1 kb 1) sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu; 2) lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;badan2 kb bagian utama dari suatu benda

2. Cetak MiringHuruf yang dicetak miring menunjukkan istilah asing.Contoh :

capital adequacy ratio (CAR)kb PbP rasio kecukupan modal bank yang

diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)

Huruf yang dicetak miring merupakan kalimat contoh dari penggunaan lema/ kalimat penjelas definisi berisi contoh.Contoh:

agropolitan kb KP 1) kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat

kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis: kawasan agropolitan Ciwidey memiliki komoditas unggulan stroberi.

vi

,,

3. Tanda Koma (,)Tanda koma (,) digunakan untuk menandai bagian pemberian pilihan atau perincian.Contoh :

pemeriksaan berkalakb Lak kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh

atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung

4. Tanda Titik Koma (;)Tanda titik koma (;) digunakan sebagai penanda akhir definisi atau penjelasan utama sebuah istilah yang diberi penjelasan tambahan, baik dari sumber yang sama atau sumber yang berbeda.Contoh :

delineasi kb Um Ren 1) pembedaan wujud gambaran pada berbagai data

keadaan lapangan, dan adanya penarikan garis batas suatu wilayah dengan garis dan lambang (tentang peta); 2) garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area

Tanda titik koma (;) digunakan sebagai penanda akhir definisi sebuah istilah (lema) namun masih dilanjutkandengan istilah (lema) berikutnya yang memiliki kata dasar yang sama.

Contoh : rumah kb

Um 1) bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya; 2) bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;-- adat kb

Um rumah tradisional yang dibangun dengan salah satu gaya arsitektur vernakular Indonesia; rumah yang dibangun dengan memperhatikan kegunaan, serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan;

5. Tanda Titik Dua (:)Tanda titik dua (:) digunakan untuk menandai bagian contoh dalam penggunaan istilah (lema) di dalam kalimat.Contoh :

barang tak bergerak kb barang yang tidak dapat dipindahkan: tanah dan gedung

vii

6. Tanda Kurung ()Tanda kurung () digunakan untuk menunjukkan kata atau bagian kalimat yang terdapat di dalam deskripsi yang diapit oleh tanda kurung itu merupakan keterangan penjelasan bagi kata ataupernyataan yang terdapat didepannya.Contoh :

cicilan kb PbP uang untuk mencicil (utang dan sebagainya); angsuran

Tanda kurung () digunakan untuk menunjukkan lokasi definisi lema kata asing yaitu menuju istilah Indonesianya atau sebaliknya.

Contoh:city beautiful movement (lihat gerak; gerak keindahan kota)

Tanda kurung () digunakan untuk menunjukkan singkatan dari suatu istilah.Contoh:

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kb PbP

dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BLU-PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

7. Tanda Garis Miring /Tanda garis miring (/) digunakan untuk menunjukkan sinonim lema, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing.Contoh:

urban decay/kemunduran kota kb KP 1) kemerosotan kota yang

dapat disebabkan oleh konflik, jumlah penduduk merosot, lapangan kerja kurang, habisnya sumber daya yang menjadi andalan di kota tersebut dan perkembangan terhenti; 2) kemunduran kota industri berat yang diakibatkan kota tersebut ketinggalan zaman dan daerah-daerah yang menderita karena iklim yang tidak ramah dan kecenderungan gejolak ekonomi

viii

c. Simbol yang Digunakan

ks : kata sifatkb : kata bendakk : kata kerjaUm : tema Perumahan secara UmumPSU : tema Prasarana, Sarana dan UtilitasRSn : tema Rumah SusunRKh : tema Rumah KhususRSw : tema Rumah SwadayaRUK : tema Rumah Umum dan KomersialKim : tema PermukimanKP : tema Kawasan PermukimanRen : tema PerencanaanLak : tema PelaksanaanMan : tema PemanfaatanPbP : tema Pembiayaan Perumahan

ix

AaAa

Aa

abrasi kb RKh, Ren pengikisan pantai

oleh gelombang laut, baik disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut maupun mencairnya es di kutub, pada umumnya terjadi pada daerah permukaan yang lebih rendah

accrued bunga kb PbP bunga yang

dihimpun sejak pembayaran yang terakhir hingga penjualan suatu obligasi atau penghasilan tetap suatu surat berharga

ada kk 1) hadir, telah sedia; 2) mempunyai; 3) benar, sungguh (untuk menguatkan sebutan);

keadaan kb 1) sifat; perihal (suatu benda); 2) suasana, situasi yang sedang berlaku;

~ kahar kb PbP, Lak

suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi;

pengadaan kb cara, perbuatan mengadakan, menyediakan;

~ barang/jasa kb Um, Ren, Lak kegiatan pengadaan barang/ jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan; ~ barang/jasa melalui penyedia kb Um,

Ren, Lak cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha; ~ barang/jasa melalui swakelola kb Um, Ren,

Lak cara memperoleh barang/jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian/lembaga/ perangkat daerah, kementerian/lembaga/ perangkat daerah lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat; ~ berkelanjutan kb Um, Ren, Lak, Man pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk kementerian/lembaga/ perangkat daerah sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan siklus penggunaannya; ~ langsung b a r a n g / p e k e r j a a n konstruksi/jasa lainnya kb

Um, Ren metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); ~ langsung jasa konsultansi kb Um, Ren metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); ~ tanah kb

Um, Lak kegiatan

1

2

AaAa

Aa

kamus istilah perumahan

menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak; agen ~ kb Um, Ren, Lak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) atau pelaku usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan pengadaan barang/jasa yang diberi kepercayaan oleh kementerian/lembaga/ perangkat daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan; e-marketplace ~ barang/jasa kb Um, Ren, Lak pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah; Rencana Umum ~ Barang/Jasa (RUP) kb Um, Ren daftar rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/ perangkat daerah; Sistem ~ Secara Elektronik (SPSE) kb

Um, Ren, Lak aplikasi e-procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk diterapkan oleh instansi-instansi pemerintah di seluruh Indonesia; Unit Kerja ~ Barang/Jasa (UKPBJ) kb Um,

Ren, Lak unit kerja di kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/ jasa; unit layanan ~ (ULP) kb Um, Ren, Lak unit organisasi kementerian/lembaga/pemerintah daerah/instansi pemerintah yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada

adat kb Um 1) aturan (perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala; 2) cara yang sudah menjadi kebiasaan; 3) wujud gagasan kebudayaan yang terdiri atas nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang satu dengan lainnya berkaitan menjadi suatu sistem

adendum kb Um, PbP, Ren 1) jilid tambahan (pada buku), lampiran; 2) ketentuan atau pasal tambahan, misalnya dalam akta

adjustable rate mortgage (lihat hipotek; hipotek berbunga tersesuaikan)

adu kk pertemukan, sentuh, benturkan, sabung, hasut, tandingkan, sampaikan, timbang;

pengaduan kb 1) proses, cara, perbuatan mengadu; 2) ungkapan rasa tidak senang atau tidak puas akan hal-hal yang tidak begitu penting, tetapi perlu diperhatikan;

~ masyarakat kb Um bagian dari pelayanan publik, di mana masyarakat dapat menyampaikan, baik keluhan maupun saran perbaikan terhadap pelayanan yang diberikan

aeropolis kb KP, Ren kawasan perkotaan di sekitar bandara yang dikembangkan untuk mendukung sistem logistik dan melayani pergerakan orang dan barang yang menggunakan jasa transportasi udara

3

AaAa

Aa


aerotropolis kb KP suatu kota dengan tata letak, infrastruktur, ekonomi yang berpusat pada bandara

aforestasi kb KP, Ren konversi lahan bukan hutan menjadi lahan hutan melalui kegiatan penghijauan dengan menggunakan jenis tanaman (spesies) asli atau dari luar

agen kb orang atau perusahaan perantara yang mengusahakan penjualan bagi perusahaan lain atas nama pengusaha; perwakilan;

-- pengadaan (lihat ada, pengadaan); -- properti kb

RSn, RUK, PbP orang yang bekerja di bawah broker properti yang bertugas mencari listing dan menjual properti

Agenda Baru Perkotaan/ New Urban Agenda (NUA) kb

Um dokumen keluaran Konferensi Habitat III atau The Third United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development yang diselenggarakan di Quito, Ekuador pada tahun 2016

aglomerasi kb KP, Ren pengumpulan atau pemusatan karena kegiatan yang sama dan berkaitan dalam lokasi/ kawasan yang sama tanpa mengenal batas administrasi

agradasi kb Kim, Ren proses pembentukan permukaan tanah dari hasil endapan denudasi sungai

agrobisnis kb KP, Ren sistem hulu-hilir mengenai pertanian mulai dari prapanen, panen, pascapanen,

hingga pemasaran

agropolitan kb Kim, KP, Ren kawasan

yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis: kawasan agropolitan Ciwidey memiliki komoditas unggulan stroberi

agun kb cagar(an); tanggungan; jaminan;

agunan/ collateral kb RSn, RSw,

RUK, PbP 1) aset pihak peminjam yang dijaminkan kepada pemberi pinjaman. Dalam hal peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut atau terjadi gagal bayar, maka sesuai dengan perikatan perjanjian yang sudah disepakati oleh pihak peminjam dan pemberi pinjaman, pihak pemberi pinjaman dapat menyita aset milik peminjam yang dijaminkan tersebut. Dalam konteks KPR FLPP, yang dimaksud dengan agunan adalah rumah yang dibeli oleh debitur/nasabah; 2) jaminan yang diserahkan nasabah (debitur) kepada bank agar mendapatkan kredit atau pembiayaan

air kb 1) cairan jernih tidak berwarna,

tidak berasa, dan tidak berbau yang diperlukan dalam kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan yang secara

4

AaAa

Aa


kimiawi mengandung hidrogen dan oksigen; 2) benda cair yang biasa terdapat di sumur, sungai, danau yang mendidih pada suhu 100˚C; 3) semua air yang terdapat di dalam dan/atau berasal dari sumber-sumber air, serta yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah: air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat, tidak termasuk air yang terdapat di laut;

-- baku kb PSU air yang berasal dari sumber air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum; -- bersih kb

PSU air

yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih yang ditetapkan, antara lain memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak; -- limbah kb

PSU 1) sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair: air limbah dari kegiatan kerumahtanggaan atau non kerumahtanggaan, air limbah domestik dan/atau non domestik yang tercampur dengan air hujan dalam saluran drainase; 2) semua jenis air buangan yang mengandung kotoran dari rumah tangga, manusia, hewan atau tumbuh-tumbuhan, dapat berasal dari kamar mandi, dapur, cuci, dan kakus, termasuk buangan industri serta buangan kimia yang tidak mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3);

-- limbah domestik kb PSU air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama; -- limbah perkotaan kb

PSU air buangan yang berasal dari kawasan perkotaan: perumahan, perkantoran, pertokoan, industri, dsb.; -- limbah perumahan

kb

PSU air buangan yang mengandung kotoran hasil kegiatan manusia di perumahan: air yang mengandung kotoran manusia dan bekas cucian; -- minum kb PSU air minum rumah tangga yang melalui atau tanpa melalui proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum; -- minum curah kb PSU air hasil olahan instalasi pengolahan air pada sistem penyediaan air minum lintas kabupaten/ kota; -- minum domestik kb

PSU air minum untuk memenuhi kebutuhan pokok air minum sehari-hari masyarakat; -- minum nondomestik kb

PSU air minum yang digunakan untuk aktivitas penunjang di permukiman selain untuk kebutuhan air minum domestik; -- tanah kb

PSU air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah; -- tawar kb

PSU air yang tidak berasa karena tidak mengandung banyak larutan garam dan/atau larutan mineral di dalamnya;

pengairan kb Um, Ren

suatu bidang pembinaan atas air, sumber-sumber air, termasuk kekayaan

5

AaAa

Aa


alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;

perairan kb KP, Ren

1) laut yang termasuk kawasan suatu negara; 2) kumpulan massa air yang terdapat di wilayah tertentu yang bersifat dinamis (seperti laut, sungai) atau bersifat statis (seperti danau): perairan tawar, payau, dan asin;

~ pesisir kb KP, Ren laut yang

berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna

aju kk; pengajuan kb proses, cara, perbuatan mengajukan, pengusulan;

~ kredit kb PbP dokumen

persyaratan yang disyaratkan originator pada saat debitur mengajukan pinjaman, yang berisi informasi detail tentang debitur serta data rumah dan tanah yang akan dibiayai originator

akad kb PbP 1) kesepakatan tertulis

antara bank umum syariah (BUS) atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah; 2) perjanjian antara bank dan nasabah dalam proses kredit pemilikan rumah

(KPR) mengenai komitmen bersama untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai ketentuan;

-- hawalah kb PbP akad pengalihan

kewajiban atau hutang dari satu pihak kepada pihak lain yang wajib menanggungnya atau membayarnya; -- ijarah mumtahiyah bitamlik kb

PbP akad sewa menyewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan dari pihak pemberi sewa kepada penyewa baik dengan cara hibah maupun janji untuk melakukan jual beli di akhir masa sewa; -- istishna kb

PbP akad jual beli suatu barang tertentu antara penjual dan pembeli dengan harga pokok ditambah nilai keuntungan atau margin di mana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan dengan angsuran atau ditangguhkan; -- kredit kb

PbP proses penandatangan perjanjian kredit di hadapan pejabat bank, bisa beserta notaris bila diperlukan; -- mudharabah

kb PbP 1) akad kerja sama usaha

antara pihak pertama (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pihak lainnya (mudharib) sebagai pengelola. Keuntungan atas usaha bersama dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan kerugian yang bukan akibat kelalaian pengelola akan ditanggung oleh pemilik modal; 2) akad kerja sama antara

6

AaAa

Aa


Satker BLU-Kemenpera, selaku shahibul mal yang menyediakan seluruh dana/modal, dengan bank pelaksana, selaku mudharib sebagai pengelola, yang keuntungan atas kerja sama tersebut dibagi menurut kesepakatan; -- mudharabah musytarakah kb

PbP perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah, di mana bank pelaksana menyertakan modalnya dalam pembiayaan bersama (sebagai musytarik) sekaligus sebagai pengelola (mudharib); -- murabahah kb

PbP akad jual beli dengan harga jual dalam akad yang terdiri atas harga jual barang ditambah nilai keuntungan (ribhun) atau margin yang disepakati; -- musyarakah

kb PbP akad kerja sama atau

percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan keuntungan yang akan dibagi sesuai kesepakatan dan risiko akan ditanggung sesuai dengan porsi kerja sama; -- musyarakah mutanaqishah kb

PbP perpaduan dari akad musyarakah atau syirkah di mana kepemilikan aset atau modal salah satu pihak (syarik) berkurang disebabkan pembayaran secara bertahap oleh pihak lainnya; -- wadi’ah

kb PbP akad titipan yang diberikan

Satker BLU-Kemenpera kepada bank pelaksana yang dapat diambil sewaktu-waktu (on call) dan tidak ada imbalan yang

disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari bank pelaksana

akreditasi kb pengakuan oleh suatu jawatan tentang adanya wewenang seseorang untuk melaksanakan atau menjalankan tugasnya;

-- asosiasi pengembang perumahan kb

Um proses penilaian yang dilakukan oleh menteri yang membidangi urusan perumahan terhadap asosiasi pengembang perumahan atas kemampuan melakukan pembinaan anggotanya

akses kb Um, PSU jalan masuk atau alur yang menghubungkan dua tempat atau kegiatan;

-- terbuka kb Um, PSU akses yang dapat dilalui/dimasuki siapa saja

aksesibilitas kb Um PSU 1) hal dapat

dijadikan akses; 2) kemudahan yang disediakan bagi semua orang guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya; 3) kemudahan pencapaian yang disediakan bagi semua orang termasuk yang memiliki keterbatasan fisik atau mental (penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, penderita penyakit tertentu) guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupannya

7

AaAa

Aa


akta kb surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi;

-- Jual Beli (AJB) kb Um 1) bukti otentik yang dibuat oleh notaris/PPAT untuk peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pembuatan AJB dilakukan setelah seluruh pajak yang timbul karena jual beli sudah dibayarkan oleh para pihak sesuai dengan kewajibannya masing-masing; 2) akta yang menyatakan telah terjadi peralihan hak kepemilkan atas sebuah aset dan sah secara hukum karena nama di sertifikat telah diganti menjadi nama pembeli; -- Pemberian Hak Tanggungan (APHT) kb RSn,

RSw, RUK, PbP 1) akta yang mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian hak tanggungan dari debitur kepada kreditur sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan hak tanggungan. Pemberian hak ini dimaksudkan untuk memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur yang bersangkutan (kreditur preferen) daripada kreditur-kreditur lain (kreditur konkuren); 2) akta PPAT yang berisi pemberian hak tanggungan kepada kreditur tertentu sebagai jaminan untuk pelunasan piutangnya; -- pemisahan kb RSn, Man tanda

bukti pemisahan rumah susun atas satuan-satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama dengan pertelaan yang jelas dalam bentuk gambar, uraian dan batas-batasnya dalam arah vertikal dan horizontal yang mengandung nilai perbandingan proporsional

aktiva kb PbP (harta) kekayaan,

baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang ataupun yang tidak berwujud secara nyata, seperti hak paten;

-- lancar kb PbP aktiva dalam bentuk

uang tunai atau barang berharga lain yang sewaktu-waktu dengan mudah dapat dijadikan uang tunai: active realisable; current asset; -- Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) kb

PbP nilai total masing-masing aset bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aset tersebut; -- tetap kb

PbP aset bank dengan masa pakai di atas satu tahun yang dimaksudkan untuk tidak dijual guna menunjang kegiatan operasional bank: tanah, gedung, dan peralatan yang dimiliki atau disewa; -- tidak berwujud/ intangible asset kb

PbP aktiva nonmoneter yang dapat diidentifikasi dan tidak memiliki wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak lainnya, atau untuk tujuan administratif

8

AaAa

Aa


akuifer kb Um, Ren lapisan kulit bumi

berpori yang dapat menahan air dan terletak di antara dua lapisan yang kedap air

akuntabilitas kb Um kewajiban untuk

menunjukkan apa yang telah dicapai sesuai dengan aturan yang disepakati berdasarkan standar

alih kk pindah; ganti; tukar; ubah;

-- debitur kb PbP pelunasan saldo

pinjaman KPR konsumen lama dengan cara penjualan rumah yang menjadi jaminan KPR, di mana pembeli rumah akan menjadi konsumen KPR

alternative/ alternatif kb pilihan di antara dua atau beberapa kemungkinan;

-- credit scoring kb PbP pinjaman

bisnis atau personal di mana keputusan memberikan pinjaman dan kalkulasi harga sebagian didasarkan pada mekanisme alternatif skoring kredit: profil dan aktivitas sosial media

aman ks 1) bebas dari bahaya, gangguan; 2) terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang; 3) pasti, tidak meragukan, tidak mengandung risiko; 4) tenteram, tidak merasa takut atau khawatir;

keamanan kb Kim, KP, Ren

keadaan aman, ketenteraman;

~ bermukim kb Um, Kim, Ren

keadaan aman, bebas dari perasaan takut atau khawatir terhadap gangguan kesehatan, keselamatan, dan

ancaman: penggusuran, bencana alam, kerusuhan

ambien kb Um, Ren

kesan atau atmosfer ruang yang dirasakan oleh seseorang dalam suatu kawasan atau wilayah: perumahan tersebut memiliki ambien yang sangat baik dalam menunjang kenyamanan penghuninya

ambil alih kk terima dari orang lain (untuk dikerjakan, ditindaklanjuti, dan sebagainya);

pengambilalihan kb Um, PbP

1) proses, cara, perbuatan mengambil alih; 2) perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas perseroan tersebut;

~ tanah kb Um, PbP perbuatan

hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih tanah yang mengakibatkan beralihnya penguasaan atas tanah tersebut

amenitas kb Um, PSU 1) bangunan atau jasa yang berfungsi untuk memberikan kemudahan sehingga menciptakan penampilan bagian kota yang estetis, menyenangkan, dan memberikan kenyamanan yang ditawarkan oleh lingkungan perkotaan; 2) bentuk fasilitas yang memudahkan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah

9

AaAa

Aa


tujuan wisata: hotel, rumah makan, toko cenderamata

amortisasi kb PbP pengurangan

utang dengan pembayaran pokok dan bunga secara teratur dengan jumlah tertentu sehingga pinjaman lunas/terbayar pada saat jatuh tempo

amphitheater/ amfiteater kb

PSU sebuah olahan lanskap berupa tribune dan plaza yang multifungsi selain untuk area budaya dan pertunjukan seni juga dapat digunakan sebagai titik pandang (viewing spot) dan titik pertemuan (meeting point)

amplop bangunan kb Ren ketentuan

dalam perencanaan bangunan berupa batasan/ambang volume dan sosok bangunan yang diizinkan pada suatu tempat

amplop ruang kb Ren ketentuan

dalam pemanfaatan ruang yang meliputi ketentuan mengenai Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Dasar Bangunan, Koefisien Lantai Bangunan, dan Garis Sempadan Bangunan

analisis kb Um, Ren penyelidikan

terhadap suatu peristiwa bagaimana itu dibangun, bekerja, atau berinteraksi untuk membantu menentukan alasan untuk hasil yang diamati;

-- biaya-manfaat/ cost-benefit analysis (CBA) kb

Ren pendekatan sistematis untuk mempertimbangkan kelemahan (biaya) dan kekuatan (manfaat) terhadap pilihan yang ada;

-- biaya-manfaat sosial/ social cost-benefit analysis (SCBA) kb

Ren alat bantu untuk membuat keputusan publik yang mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan instrumen ekonomi dan survei kohesif untuk mengidentifikasi semua dampak yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah dan/atau proyek pembangunan kota. Analisis ini bukan hanya melihat dampak keuangan (biaya, investasi, manfaat langsung: pajak, biaya, dll.) tetapi juga semua dampak sosial: polusi, keselamatan, pasar tenaga kerja secara tidak langsung, aspek hukum, dsb.; -- dampak lalu lintas (Andalalin) kb

Ren kajian mengenai dampak lalu lintas dari suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen Andalalin atau perencanaan pengaturan lalu lintas. Analisis ini memperhitungkan besar bangkitan lalu lintas baru akibat perubahan guna lahan (mal, stadion, ataupun kawasan permukiman baru) yang memerlukan rekayasa dan manajemen lalu lintas; -- economic rate of return (ERR) kb

Ren analisis yang mengukur kelayakan ekonomi berdasarkan biaya (cost) dan manfaat (benefit) dari suatu proyek untuk seluruh komunitas yang menerima manfaat. Sedangkan analisis international rate of return hanya mengukur kelayakan ekonomi

10

AaAa

Aa


untuk investor, berdasarkan selisih keuntungan dan biaya; -- faktor kb

Ren suatu analisis yang menemukan hubungan (interrelationship) beberapa variabel yang saling tidak terikat satu dengan yang lainnya untuk menggambarkan hubungan-hubungan kovarian antara beberapa variabel yang mendasari tetapi tidak teramati, kuantitas random yang disebut faktor, serta memiliki fokus pada pengelompokan variabel; -- gap/ kesenjangan kb

Ren 1) analisis yang digunakan untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil untuk berpindah dari kondisi saat ini ke kondisi atau keadaan masa depan yang diinginkan; 2) perbandingan kinerja aktual (yang berlangsung) dengan kinerja potensial (yang diharapkan); -- klaster kb

Ren suatu analisis yang mengklasifikasi/ membagi setiap objek berdasarkan tingkat kesamaan yang tinggi, sehingga teridentifikasi kelompok klaster dengan anggota kelompok yang bersifat homogen atau variasi obyek sekecil mungkin; -- masukan-keluaran/ input-output analysis kb

Ren analisis yang pada dasarnya menjelaskan aliran barang dan jasa antarsektor yang dibangkitkan oleh permintaan akhir terhadap barang dan jasa tersebut; -- mengenai dampak lingkungan (Amdal) kb

Ren kajian mengenai dampak penting suatu

usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan; -- model ekonomi basis/ location quotient (LQ) kb

Ren metode penentuan sektor basis secara tidak langsung dengan menggunakan data sekunder seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atau tenaga kerja; -- permintaan dan penawaran/ supply and demand analysis kb

Ren analisis dalam model ekonomi berupa penentuan harga berdasarkan pasar yang kompetitif, harga satuan untuk barang tertentu, atau hal yang diperdagangkan lainnya (tenaga kerja). Nilai kuantitas yang diminta akan sama dengan kuantitas yang disediakan (pada harga saat ini) sehingga menghasilkan keseimbangan ekonomi untuk harga dan kuantitas yang ditransaksikan; -- SWOT kb

Ren metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam suatu proyek atau perencanaan; -- threshold kb

Ren analisis efisiensi dan efektifitas pengembangan lahan secara ekonomis dan fisik dengan faktor penentu keadaan fisiografi, keadaan pola penggunaan tanah, serta jaringan utilitas umum dan

11

AaAa

Aa


jaringan jalan: analisis threshold dalam teknik minimasi biaya populer dalam perencanaan guna lahan

ancam kk rugi, sulit, susah, celaka;

ancaman kb Um, Ren sesuatu yang diperkirakan dapat merugikan atau mencelakakan orang, membahayakan tatanan serta kepentingan negara dan bangsa;

~ bencana kb Um, Ren suatu

kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana (alam, nonalam, dan/atau sosial): ancaman gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, kebakaran hutan/lahan/gedung, gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, konflik sosial masyarakat, teror

andal ks 1) dapat dipercaya; 2) memberikan hasil yang sama kepada ujian atau percobaan yang berulang;

keandalan kb hal andal;

~ bangunan gedung kb

Um, Ren, Lak keadaan bangunan

yang memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bangunan gedung sesuai dengan kebutuhan fungsi yang telah ditetapkan

aneksasi kb Um, KP pengambilan tanah (wilayah) lain secara administratif untuk disatukan dalam rangka pemekaran wilayah

anemer kb Um, Lak pemborong

pekerjaan (membuat rumah dan sebagainya), kontraktor

anggar kk; anggaran kb Um, Ren

1) perkiraan, perhitungan; 2) taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang; 3) rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang; 4) rencana sejumlah uang yang tersedia dan dapat digunakan untuk dibelanjakan selama periode waktu tertentu;

~ Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kb

Um, Ren rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah; ~ Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kb

Um, Ren rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang ditetapkan dengan undang-undang;

anggur kk; menganggur kb tidak melakukan apa-apa; tidak bekerja;

pengangguran kb Ren seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan;

~ musiman kb Ren pengangguran

yang berkaitan dengan adanya fluktuasi kebutuhan tenaga kerja yang bersifat musiman

12

AaAa

Aa


(terutama di sektor pertanian); ~ terbuka kb Ren seseorang yang jika dan hanya jika berusia produktif (15 - 55 tahun), bekerja kurang dari 36 jam per minggu dan sedang mencari pekerjaan; ~ terselubung kb Ren tenaga kerja dengan jam kerja di atas 36 jam/ minggu, tetapi memiliki marginal productivity yang sangat rendah (mendekati nol)

angka kb 1) tanda atau lambang sebagai pengganti bilangan; nomor; 2) nilai;

-- pengangguran terbuka kb Ren persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja; -- harapan hidup kb Ren rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya; -- kematian kasar kb Ren angka yang menunjukkan banyaknya kematian untuk setiap 1.000 orang penduduk pada pertengahan tahun yang terjadi pada suatu daerah pada waktu tertentu

angkut kk angkat, bawa, muat;

angkutan kb Kim, KP, Ren perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan;

~ pengumpan/ feeder kb PSU, KP, Ren sistem angkutan

yang mendukung pelayanan sarana angkutan umum massal secara terintegrasi; ~ umum massal kb PSU, KP, Ren angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi; ~ umum ulang alik/ traditional commuting transports kb PSU, Kim,

KP, Ren angkutan yang digunakan masyarakat untuk kegiatan sehari-hari secara bolak balik: seperti ke kantor, sekolah, berbelanja dan lainnya;

pengangkutan kb proses, cara, perbuatan mengangkut;

~ sampah kb PSU kegiatan

membawa sampah dari sumber atau tempat penampungan sementara menuju tempat pengolahan sampah terpadu atau tempat pemrosesan akhir dengan menggunakan kendaraan bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah

angsur kk bayar sedikit demi sedikit, tidak sekaligus, cicil;

angsuran kb PbP pembayaran uang tunai periodik sebagai pembayaran angsuran yang besarnya telah ditentukan sebelumnya berdasarkan jangka waktu angsuran

antre kk berdiri berderet-deret ke belakang menunggu untuk mendapat giliran;

13

AaAa

Aa


antrean kb deretan orang, barang olahan, atau unit yang sedang menunggu giliran untuk dilayani, diolah, dan sebagainya;

~ rumah/ housing queue kb PbP suatu alat ukur untuk menentukan kebijakan pemberian bantuan pembiayaan perumahan bagi masyarakat dengan memperhatikan berbagai hal: tempat lahir, pendidikan, pekerjaan, jumlah anggota keluarga, dan pendapatan

anuitas kb PbP salah satu cara pembayaran kewajiban secara berkala selama jangka waktu tertentu;

-- rest kb PbP perhitungan pembebanan bunga efektif dengan periode tahunan. Jika debitur membayar lebih untuk mengurangi pokok kredit, maka dengan sendirinya akan mendapat pengurangan beban dan waktu pelunasan akan berakhir lebih cepat dari tenor/masa cicilan

apartemen kb RSn, RUK tempat tinggal yang terdiri atas ruang duduk, kamar tidur, kamar mandi, dapur, dan sebagainya yang berada pada satu lantai bangunan bertingkat yang besar dan mewah, serta dilengkapi dengan berbagai fasilitas (kolam renang, pusat kebugaran, toko, dsb.);

-- sederhana milik (anami) kb

RSn, RUK jenis hunian bertingkat dengan fasilitas yang sesuai kelas

antara rusunami dan apartemen/ kondominium

approval kb PSU,RSn,RSw, RUK, PbP

persetujuan kredit oleh pihak yang berwenang di bank;

dual -- kb PSU, RSn,RSw, RUK, PbP

persetujuan kredit terhadap konsumen yang diberikan oleh dua orang yang independen

area kb Kim, KP, Ren ruang pada

permukaan bumi, dapat berukuran luas namun umumnya terbatas, dengan penggunaannya pada jenis kegiatan tertentu;

-- berisiko pencemaran air limbah domestik kb

PSU, Kim,

Ren area yang termasuk dalam kategori risiko air limbah tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK); -- inkubasi kb KP, Ren bagian wilayah yang ditentukan untuk mendapatkan perlakuan khusus yang dipersiapkan untuk memicu pertumbuhan kawasan di sekitarnya; -- nonalami/ disturbed land kb KP, Ren area lahan yang sudah mendapat perlakuan perubahan atau tidak alami lagi; -- pelayanan kb

PSU, Kim, Ren, Man area layanan suatu unit kelembagaan: misalnya area pelayanan sekolah SD, SMP, SMA, puskesmas, kantor pos, pasar, dan lain sebagainya

areal ks bersangkutan dengan area yang menerangkan fungsinya;

-- penggunaan lain (APL) ks

14

AaAa

Aa


KP, Ren areal bukan kawasan hutan

arif ks 1) bijaksana, cerdik dan pandai, berilmu; 2) paham, mengerti;

kearifan kb kebijaksanaan, kecendekiaan;

~ lokal kb Um perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya, berdasarkan nilai-nilai luhur yang berlaku dan terbangun secara alamiah dalam tata kehidupan masyarakat. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari nilai agama, adat-istiadat, petuah nenek moyang atau budaya setempat, untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya, melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, mewujudkan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, dan teratur (seperti rumah adat dan kampung tradisional Panglipuran Bali, dsb.), serta menciptakan keharmonisan dan kedinamisan hidup bermasyarakat

arsitek kb Um seseorang yang

melakukan praktik untuk menghasilkan karya arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota

arsitektur kb Um 1) wujud hasil

penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara utuh dalam menggubah ruang dan

lingkungan binaan sebagai bagian dari kebudayaan dan peradaban manusia yang memenuhi kaidah fungsi, kaidah konstruksi dan kaidah estetika serta mencakup faktor keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; 2) seni, ilmu, metode, dan gaya merancang bangunan, terutama menyangkut fungsi dan bentuknya yang berupaya memperhatikan keselarasan dengan kondisi dan budaya setempat serta keserasiannya dengan lingkungan;

-- lanskap kb Kim, KP seni dan

ilmu merancang tata ruang luar dengan prinsip keserasian dan keindahan tentang alam, bentang alam tersebut dapat bersifat luas atau terbatas (memenuhi kaidah fungsi, struktur, estetik)

artesis kb PSU sumur bor, sumur dalam yang dibuat melalui pengeboran

arus kb gerak (aliran) sesuatu seperti air mengalir;

-- kas/ cash flow kb PbP, Ren aliran

dana yang menunjukkan sumber dana dan penggunaan dana

asas kb 1) dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat); 2) dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi);

-- akrual/ accrual basis kb

PbP sistem penentuan biaya dan pendapatan yang mengakui seluruh pendapatan dan biaya pada tahun buku tertentu meskipun realisasinya baru

15

AaAa

Aa


terjadi dalam tahun buku selanjutnya

aset/ asset kb 1) modal, kekayaan; 2) sesuatu yang mempunyai nilai tukar;

-- desa kb Um barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah; -- keuangan kb

PbP piutang yang diperoleh kreditur asal dari pemberian KPR kepada debitur, termasuk agunan/ jaminan beserta hak tanggungan yang melekat padanya

Asian Development Bank (lihat bank; Bank Pembangunan Asia)

asosiasi kb perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama dalam pembentukan hubungan atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau kegiatan pancaindra;

-- pengembang perumahan kb

Um organisasi yang mewadahi pengembang perumahan; -- Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) kb

Um

organisasi yang mewadahi pengembang perumahan dan permukiman di Indonesia; -- Real Estate Broker Indonesia (AREBI) kb

Um organisasi yang

mewadahi para pengusaha broker dalam bidang real estate

asset-backed securities (lihat efek1; Efek Beragun Aset)

asuransi kb PbP, Man perjanjian antara

penanggung dan tertanggung, yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak terduga;

-- hipotek kb PbP pertanggungan

asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian originator sebagai akibat kredit macet untuk jumlah tertentu (umumnya 20%); -- kebakaran kb

PbP, Man asuransi mengenai pertanggungan risiko atas barang-barang terhadap bahaya kebakaran dalam jangka waktu tertentu; -- kredit pemilikan rumah (KPR)/ kredit pemilikan rumah sederhana (KPRS) kb

PbP program asuransi yang bertujuan untuk memberikan insentif pada lembaga penerbit kredit/pembiayaan untuk dapat memfasiltasi kredit/pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk melindungi debitur terhadap sejumlah nilai KPR/KPRS apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran karena terkena pemutusan hubungan kerja atau mengalami kepailitan usaha; -- segala risiko kb PbP, Man asuransi yang pertanggungannya

16

AaAa

Aa


mencakup segala macam resiko, kecuali bahaya yang secara tegas dinyatakan tidak ditanggung

as-built-drawing (lihat gambar; gambar rancang bangun usai)

atur kb 1) susun, utus; 2) pengaturan kembali dengan melihat peraturan yang berlaku;

aturan kb cara, baik ketentuan, patokan, petunjuk, maupun perintah yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan;

pengaturan kb Um, Ren penyusunan

dan pelembagaan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan/atau standar teknis sampai di daerah dan operasionalisasinya di masyarakat;

~ blok kb Kim, Ren perencanaan pembagian lahan dalam kawasan menjadi blok dan jalan, di mana blok terdiri atas petak lahan/ kaveling dengan konfigurasi tertentu; ~ kaveling kb Kim, Ren perencanaan pembagian lahan dalam blok/kawasan/area menjadi sejumlah kaveling/petak lahan dengan ukuran, bentuk, pengelompokan, dan konfigurasi tertentu; ~ penataan ruang

kb Um, KP upaya pembentukan

landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang; ~ zonasi kb Kim, KP, Ren ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk

setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang;

peraturan kb tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur;

~ zonasi kb Kim, KP, Ren ketentuan

yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang

auction (lihat lelang)

audit kb Um, PbP

1) pemeriksaan pembukuan tentang keuangan secara berkala: perusahaan, bank, dan sebagainya; 2) pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya;

-- lingkungan hidup kb Um, Lak,

Man evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah; -- tata ruang kb Um, Lak, Man evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan masyarakat terhadap rencana tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah

awas kb memperhatikan dengan baik, waspada;

pengawas kb orang yang mengawasi;

~ konstruksi kb Um, Lak orang

17

AaAa

Aa


perorangan yang mempunyai sertifikat keahlian atau badan hukum yang mempunyai izin usaha jasa konstruksi untuk melaksanakan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

pengawasan kb Um 1) penilikan dan penjagaan; 2) seluruh proses kegiatan yang dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan;

~ bangunan gedung kb Um,

Lak, Man pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan

peraturan perundang-undangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum; ~ oleh penyedia jasa pengawasan konstruksi kb

Um, Lak pengawasan

terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan meliputi aspek fungsi, biaya, kuantitas dan mutu, serta ketepatan waktu; ~ penataan ruang kb

Um,

KP upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

backlog kb selisih antara kebutuhan

dan ketersediaan;

-- rumah kb Um, Ren kondisi

kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat

badan1 kb 1) sekumpulan orang yang merupakan kesatuan untuk mengerjakan sesuatu; 2) lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan;

-- hukum kb Um 1) suatu badan

atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti menerima serta memiliki kekayaan sendiri, dan dapat digugat dan menggugat di muka hukum (recht persoon); 2) badan hukum yang didirikan oleh warga negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; -- Informasi Geospasial (BIG) kb

Um, Ren lembaga pemerintah yang dibentuk untuk menggantikan Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional; -- Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) kb

Um badan nonstruktural yang dipimpin oleh Menteri Negara Perumahan

Rakyat yang mempunyai tugas pokok menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pembangunan perumahan dan permukiman; -- Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) kb

Um, Kim lembaga yang melaksanakan penyaluran bantuan dana investasi dan mengoordinasikan kegiatan perencanaan program KOTAKU di tingkat kelurahan; -- Layanan Umum (BLU) kb

Um, Ren, Lak instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; -- Layanan Umum Kementerian Perumahan Rakyat (BLU-Kemenpera) kb Um, PbP, Ren, Lak pusat pembiayaan perumahan Kementerian Perumahan Rakyat yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum; -- Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (lihat Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan); -- Pengelola

18

19


Kawasan Siap Bangun (Kasiba) kb

Um, Kim BUMN dan/atau badan lain yang dibentuk oleh pemerintah yang ditugasi sebagai pengelola Kasiba termasuk BUMD. Badan lain yang dibentuk oleh pemerintah dimaksud adalah badan usaha swasta yg bergerak di bidang perumahan dan permukiman yang menjalankan misi dan bekerja sama dengan pemerintah; -- Pengelola Tapera (lihat Tabungan Perumahan Rakyat); -- Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah (BP4D) kb

Um badan yang dipimpin oleh bupati/ wali kota untuk membantu Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional (BKP4N) dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman; -- Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (lihat Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil); -- Pusat Statistik (BPS) kb

Um, Ren lembaga pemerintah non-kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan; -- Usaha Milik Daerah (BUMD) kb

Um

perusahaan yang didirikan, dikelola, dan seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah untuk menggali potensi daerah, yang bertujuan

untuk menambah pendapatan asli daerah yang berguna untuk pembangunan daerah; -- Usaha Milik Desa (BUMDes) kb

Um badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa; -- Usaha Milik Negara (BUMN) kb

Um badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan; -- Usaha Pelaksana Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (lihat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha); -- usaha pembangunan perumahan

kb Um, Ren, Lak, Man badan yang

kegiatan usahanya di bidang pembangunan perumahan dan permukiman yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

badan2 kb bagian utama dari suatu benda;

-- jalan kb PSU bagian jalan yang

meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan bahu jalan

bagi kb pecahan dari sesuatu yang utuh; penggal; pecah;

bagian kb 1) perolehan atau penerimaan (dari barang yang

20


diberi); yang diperuntukkan; 2) sepenggal dari sesuatu yang utuh;

~ bersama kb PSU, RSn, Man bagian

rumah susun yang dimiliki secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama dalam kesatuan fungsi dengan satuan-satuan rumah susun;

bahan kb 1) barang yang akan dibuat menjadi satu benda tertentu; 2) sesuatu yang menjadi sebab (pangkal) atau sikap (perbuatan);

-- bangunan kb Um, Ren, Lak bahan

yang terdiri atas bahan bangunan dasar dan bahan bangunan jadi yang diperlukan untuk tujuan membangun dan memperkuat bangunan rumah, prasarana, dan sarana serta fasilitas penunjang rumah dan perumahan; -- berbahaya dan beracun (B3) kb

Kim, KP, Ren zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain

bahaya/ hazard kb Kim, KP, Ren

fenomena, zat, aktivitas manusia ataupun kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa, cedera atau dampak kesehatan lainnya, kerusakan harta benda, hilangnya mata pencaharian, gangguan sosial

dan ekonomi ataupun kerusakan lingkungan

bahu jalan/ berms kb PSU bagian

dari jalan yang terletak pada tepi kiri atau kanan jalan dan berfungsi sebagai: lajur lalu lintas darurat, tempat berhenti sementara, ruang bebas samping, penyangga kestabilan badan jalan, dan jalur sepeda. Selain itu juga untuk saluran air. minum, saluran air limbah, jaringan listrik, telepon, gas, dan lain-lain, yang ditempatkan di antara garis sempadan pagar dengan saluran air hujan

baik ks selayaknya, sepatutnya;

perbaikan kb Um, Lak, Man pola

penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk sebagian aspek tata bangunan;

~ atau pemugaran rumah kb

Um, RSw kegiatan tanpa perombakan yang mendasar, bersifat parsial, dan memerlukan peran serta masyarakat yang dilaksanakan secara bertahap; ~ rumah kb

Um, RSw kegiatan memperbaiki komponen dan/atau memperluas rumah untuk meningkatkan dan/atau memenuhi syarat rumah layak huni

bak kb kotak besar;

-- pengering/ drain basins

kb PSU instalasi pengumpul dan pengalir dari sistem drainase

baku kb tolok ukur yang berlaku untuk kuantitas atau kualitas

Ilustrasi Bagian-Bagian Rumah Susun

satuan rumah susun

bendabersama

tanahbersama

bagian bersamarumah susun

21

22


yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan; standar;

-- mutu kb Um, Ren batas atau

kadar tertentu dari suatu zat yang dipersyaratkan oleh suatu institusi;

-- mutu lingkungan hidup kb

KP, Ren ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup

bangun kk 1) membentuk; 2) cara menyusun atau susunan yang merupakan suatu wujud;

bangunan kb Um sesuatu yang

didirikan dengan konstruksi teknik yang ditanam atau diletakan secara tetap pada tanah dan/atau perairan;

~ bersejarah kb Kim, Ren, Man

bangunan yang memiliki kriteria tertentu, antara lain: berusia lebih dari 50 tahun dari pendiriannya; berfungsi sebagai petunjuk peringatan atau kenangan atas suatu peristiwa penting; memiliki nilai penting kesejarahan, kapasitas, dan sumbangsih bagi peningkatan kualitas hidup berbudaya umat manusia; menjadi identitas tempat dan komponen ingatan kolektif masyarakat setempat; serta menjadi bagian tak terpisahkan dari pemahaman utuh terhadap tokoh, tradisi lokal, perjuangan masyarakat, dan analogi

rekonstruksi peristiwa tertentu; ~ cagar budaya kb

Kim, Ren, Man susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap dengan kriteria: berusia 50 tahun atau lebih; mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 tahun; memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; serta memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa; ~ campuran kb

Um bangunan dengan fungsi tertentu yang memiliki lebih dari satu jenis penggunaan; ~ gedung kb

Um, Ren,

Lak, Man wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus; ~ gedung baru kb

Um, Ren, Lak bangunan gedung yang akan dibangun atau yang baru saja selesai dibangun; ~ gedung bertingkat kb

Um bangunan gedung berlantai lebih dari dua; ~ gedung darurat/ sementara (lihat kotak ‘klasifikasi tingkat permanensi bangunan gedung’); ~ gedung hijau

kb Um, Ren, Lak, Man bangunan gedung

23


yang memenuhi persyaratan bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip bangunan gedung hijau sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya; ~ gedung hunian hijau masyarakat (H2M) kb

Um,

Ren, Lak, Man bangunan gedung hunian sederhana tunggal/kelompok dalam satu kesatuan lingkungan administratif/tematik yang memenuhi persyaratan rencana kerja bangunan gedung hunian hijau masyarakat; ~ gedung fungsi khusus kb

PSU, KP bangunan gedung yang fungsinya mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi, dan penetapannya dilakukan oleh menteri yang membidangi bangunan gedung berdasarkan usulan menteri terkait; ~ gedung lama kb

Um,

Ren, Man bangunan yang sudah lama berdiri serta sudah digunakan sesuai dengan fungsinya; ~ gedung khusus (lihat kotak ‘klasifikasi tingkat kompleksitas bangunan gedung’); ~ gedung negara kb

PSU, RSn, RKh, KP bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan

dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, APBD, dan/atau perolehan lainnya yang sah; ~ gedung permanen

(lihat kotak ‘klasifikasi tingkat permanensi bangunan gedung’); ~ gedung sederhana (lihat kotak ‘klasifikasi tingkat kompleksitas bangunan gedung’); ~ gedung semi permanen (lihat kotak ‘klasifikasi tingkat permanensi bangunan gedung’); ~ gedung tertentu

kb Um, Man bangunan gedung yang

digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya; ~ gedung tidak sederhana

(lihat kotak ‘klasifikasi tingkat kompleksitas bangunan gedung’); ~ gedung umum/untuk kepentingan umum kb

PSU bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya; ~ induk kb

Um, Ren bangunan yang mempunyai fungsi dominan dalam suatu persil; ~ khusus (lihat kotak ‘klasifikasi bangunan gedung negara’); ~ liar kb

Kim bangunan di atas

24


tanah bukan miliknya tanpa izin pemilik dan dibangun tanpa IMB; ~ pelayanan umum kb

PSU bangunan tempat menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial dan budaya untuk melayani masyarakat umum; ~ peribadatan kb

PSU bangunan tempat melakukan atau menunaikan kewajiban utama keagaamaan; ~ permanen kb Um, Ren, Lak bangunan dengan substruktur batu atau beton dan superstruktur seluruhnya dari batu, beton atau besi; ataupun dibuat dari rangka kayu-kayu persegi yang diisi dengan batu, beton atau besi atau ampasit, sedang lantainya diperbolehkan dari kayu; ~ sederhana (lihat kotak ‘klasifikasi bangunan gedung negara’); ~ semi permanen kb

Um, Ren, Lak bangunan yang tidak termasuk dalam golongan bangunan permanen; ~ tidak sederhana (lihat kotak ‘klasifikasi bangunan gedung negara’); pembangunan kb

Um, Ren, Lak 1)

perubahan dari kondisi tertentu pada sesuatu yang dianggap lebih baik atau meningkat; 2) upaya untuk mewujudkan sistem dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman kumuh melalui kegiatan peremajaan, perbaikan, pemugaran atau permukiman kembali;

~ Baru Rumah Swadaya (PBRS) kb

RSW, Ren, Lak kegiatan pembangunan rumah baru layak

huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok; ~ berkelanjutan kb

Ren, Lak, Man 1) konsep pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang; 2) upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan; ~ daerah tertinggal (PDT)

kb KP, Ren, Lak suatu proses, upaya,

dan tindakan secara terencana untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan wilayah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional; ~ desa kb

KP, Ren, Lak, Man upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa; ~ horizontal kb

KP, Ren, Lak pembangunan kota

dengan bangunan-bangunan tidak bertingkat; ~ inklusif kb

Um sebuah proses untuk

memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan; ~ penyisipan/ infill development kb

Kim, KP, Ren,

Lak pembangunan suatu area dengan cara penyisipan satu atau lebih bangunan dengan fungsi

25


penunjang tertentu pada suatu kawasan/lingkungan terbangun dengan mempertimbangkan kontekstualitasnya dengan bangunan dan lingkungan eksisting, dengan maksud memperkuat/memperbaiki citra lingkungan dan kawasan yang bersangkutan; ~ perumahan bertumpu pada kelompok kb

Um, RSw, Kim upaya pembangunan perumahan oleh warga masyarakat yang memerlukan rumah secara berkelompok dengan dukungan dan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait seperti instansi pemerintah, badan usaha swasta, lembaga penggerak swadaya masyarakat, asosiasi profesi, lembaga pengabdi kepada masyarakat, perguruan tinggi dan konsultan pembangunan; ~ perumahan dan kawasan permukiman

kb Um, Ren, Lak suatu proses untuk

mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana kawasan permukiman melalui pelaksanaan konstruksi; ~ perumahan gotong royong kb

Um, PSU, RSw proyek atau pekerjaan pembangunan perumahan dengan anggota masyarakat turut berpartisipasi secara aktif dalam membangun rumah-rumah berikut sarana lingkungannya; pemerintah hanya memberikan bantuan apabila masyarakat memerlukannya; bantuan yang diterima biasanya lebih banyak dalam bentuk bantuan teknis

daripada dana; ~ rumah kb Um,

Lak kegiatan membangun atau mendirikan rumah ~ rumah baru kb

Um, Ren, Lak 1) kegiatan mendirikan bangunan rumah yang dimulai dari pematangan lahan untuk rumah yang masih kosong hingga bangunan rumah layak untuk dihuni; 2) kegiatan pembuatan bangunan rumah layak huni di atas lahan matang yang sudah disiapkan oleh masyarakat; 3) pembangunan baru rumah milik yang pertama di atas tanah yang memiliki surat keterangan keabsahan kepemilikan tanah atau yang dipersamakan; ~ rumah susun secara bertahap kb

RSn, Ren, Lak pembangunan rumah susun yang direncanakan dalam satu kesatuan sistem pembangunan pada satu bidang tanah yang dilaksanakan dalam beberapa tahap yang berkelanjutan baik dalam pelaksanaan pembangunan fisik maupun periode waktunya; ~ sanitasi kb

PSU upaya peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan persampahan rumah tangga, air limbah domestik, dan pengelolaan drainase lingkungan secara terpadu dan berkelanjutan melalui peningkatan perencanaan, kelembagaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik; ~ skala besar kb

Kim,

KP, Lak pembangunan kawasan permukiman skala besar secara menyeluruh dan terpadu meliputi penyelenggaraan Kawasan

26


Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun yang Berdiri Sendiri; ~ vertikal kb

RSn, KP, Ren, Lak

pembangunan/ perkembangan kota yang dilaksanakan mengarah ke atas dengan bangunan-bangunan bertingkat, baik berdasar konsepsi ataupun disebabkan keterbatasan lahan, atau karena harga lahan yang sangat tinggi di daerah perkotaan; ~ wilayah baru/ new development area kb

KP,

Ren upaya pembangunan suatu area pada lahan kosong yang memenuhi persyaratan teknis, ekologis dan administratif dengan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan yang dibutuhkan pada area baru tersebut

banjir/ flood kb PSU, Kim

peristiwa meluapnya air sungai melebihi palung sungai;

-- bandang kb PSU, Kim banjir

besar yang terjadi secara tiba-tiba karena meluapnya debit yang melebihi kapasitas aliran alur sungai oleh konsentrasi cepat hujan dengan intensitas tinggi serta sering membawa aliran debris bersamanya atau runtuhnya bendung alam, yang terbentuk dari material longsoran gelincir pada area hulu sungai

bank kb Um, PbP 1) badan usaha

yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-

bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak; 2) badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat termasuk dari BP Tapera dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan perumahan;

-- Dunia/ World Bank kb Um , PbP lembaga keuangan yang didirikan berdasarkan konferensi di Bretton Woods pada 1944 dengan tujuan membantu rekonstruksi dan pembangunan ekonomi negara-negara anggotanya serta memajukan investasi swasta dan perdagangan internasional (International Bank for Reconstruction and Development/IBPD); -- garansi

kb Um, PbP jaminan pembayaran

yang diberikan kepada pihak penerima jaminan, apabila pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya; -- Indonesia (BI) kb

Um, PbP bank sentral Republik Indonesia yang bertujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dengan cara melaksanakan kebijakan moneter; -- kustodian kb

Um, PbP bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan usaha jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta

27


jasa lain; termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain; menyelesaikan transaksi efek; dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya; -- pelaksana kb

Um, PbP bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka penyaluran kemudahan dan/atau bantuan perolehan rumah bagi MBR; -- pengelola BP2BT (lihat Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan); -- pengelola Taperum-PNS (lihat Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil); -- Pembangunan Asia/ Asian Development Bank (ADB) kb

Um, PbP bank

pembangunan yang didirikan pada 1966 atas rekomendasi ECAFE dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan kerja sama ekonomi di negara yang sedang berkembang di Asia dan Timur Jauh dengan cara memberikan pinjaman atau bantuan teknik, baik kepada pemerintah maupun swasta; -- Tabungan Negara (BTN) kb

Um, PbP bank pemerintah yang pertama kali didirikan untuk menjalankan skema pinjaman uang bagi pembangunan rumah; -- tanah/ land banking kb

Um, Kim

1) manajemen pertanahan untuk keperluan konsolidasi tata ruang pertanahan, mengendalikan gejolak harga tanah, mengefektifkan manajemen

pertanahan, mencegah terjadinya pemanfaatan yang tidak optimal maupun pengembangan tata perkotaan yang baru; 2) setiap kegiatan pemerintah untuk menyediakan tanah yang akan dialokasikan peggunaannya di kemudian hari. Untuk itu, bank tanah mempunyai beberapa fungsi antara lain: penghimpun tanah atau pencadangan tanah (land keeper); pengamanan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa akan datang (land warrantee); pengendali tanah (land purchaser); pendistribusian tanah untuk berbagai keperluan pembangunan (land distributor); 3) lembaga yang membebaskan tanah/ lahan perkotaan dalam upaya membantu pengelolaan (menyediakan dan mengendalikan penggunaan tanah/ lahan) ruang kota sesuai rencana; -- umum kb

Um, PbP bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; -- umum syariah (BUS) kb

Um, PbP bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; -- pos penyalur kb

Um bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama Satker untuk menampung dana bantuan pemerintah yang akan disalurkan kepada penerima bantuan

28


pemerintah

bankable kb memiliki prasyarat yang memadai dan dapat diterima oleh bank untuk melakukan transaksi dengan baik

bantaran kb PSU, Kim

jalur tanah pada kanan dan kiri sungai (antara sungai dan tanggul);

-- sungai kb PSU, Kim ruang antara

tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai

bantu kk tolong;

bantuan kb barang yang dipakai untuk membantu, pertolongan, sokongan;

~ dana investasi (BDI) KOTAKU kb

Um, PSU, Kim bantuan

pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang dan termasuk dalam jenis bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah sesuai dengan peraturan; ~ langsung masyarakat (BLM) kb

Um, PSU, Kim dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin; ~ pembangunan rumah susun kb

RSn, Lak pembangunan rumah susun umum, rumah susun khusus, dan rumah susun negara yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui APBN;

~ pembangunan rusunawa kb

RSn, Lak bantuan pembangunan fisik, baik berupa bangunan baru rumah susun sederhana sewa (rusunawa), maupun rehabilitasi asrama hunian yang telah ada dan dibiayai oleh pemerintah melalui APBN pada Kementerian PUPR dan pada kementerian terkait lainnya; ~ perumahan

kb Um, PbP subsidi perumahan dalam

bentuk subsidi uang muka, dan subsidi pembangunan/perbaikan rumah; ~ prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan umum (bantuan PSU) kb

PSU, PbP pemberian komponen PSU bagi perumahan yang membangun rumah umum berupa rumah tunggal, rumah deret, dan rumah susun yang bersifat stimulan di lokasi perumahan yang dibangun oleh pelaku pembangunan; ~ Sebagian Biaya Membangun (BM) Bapertarum-PNS (lihat Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil); ~ Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kb

PSU, RSw,

PbP bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum; ~ stimulan PSU kb

PSU,

PbP bantuan untuk sebagian dari komponen prasarana sarana dan utilitas (PSU) yang

29

klasifikasi bangunan gedung negara

bangunan sederhana kb bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi a) bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai; b) bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m2 (lima ratus meter persegi); dan c) Rumah Negara meliputi Rumah Negara Tipe C, Tipe D, dan Tipe E

bangunan tidak sederhana kb bangunan gedung negara dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi a) bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai; b) bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m2 (lima ratus meter persegi); dan c) rumah negara meliputi Rumah Negara Tipe A dan Tipe B

bangunan khusus kb bangunan gedung negara yang a) memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus; b) mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional; c) penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atau d) mempunyai resiko bahaya tinggi

Peraturan Presiden No 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

30


klasifikasi tingkat permanensi bangunan gedung

bangunan gedung permanen kb bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi yang permanen dengan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun

bangunan gedung semi permanen kb bangunan gedung yang digunakan untuk fungsi yang ditetapkan dengan konstruksi semi permanen atau yang dapat ditingkatkan menjadi permanen dengan umur bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun

bangunan gedung darurat/ sementara kb bangunan gedung yang fungsinya hanya digunakan untuk sementara, dengan konstruksi tidak permanen atau umur bangunan yang tidak lama, misalnya direksi keet dan kios penampungan sementara dengan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 tahun

Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung

klasifikasi tingkat kompleksitas bangunan gedung

bangunan gedung sederhana kb bangunan gedung dengan karakter sederhana serta memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana

bangunan gedung tidak sederhana kb bangunan gedung dengan karakter tidak sederhana serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhanabangunan gedung khusus kb bangunan gedung yang memiliki penggunaan dan persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus seperti: bangunan yang bersifat monumental, bangunan reaktor nuklir, bangunan peribadatan, bangunan gedung dewan perwakilan rakyat, bangunan gedung olah raga, dan yang setara

Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2005 tentang Bangunan Gedung

31


merupakan satu kesatuan sistem jaringan PSU kawasan permukiman dan lingkungan perumahan yang fungsional, dimaksudkan sebagai pendorong bagi kinerja pembangunan dan pengembangan rumah layak huni dan lingkungan serta kawasannya; ~ teknis/ technical assistance kb

Um, Ren,

Lak 1) bantuan teknis dengan menyediakan keterampilan, pendidikan, dan pelatihan untuk menunjang suatu kegiatan ; 2) bantuan modal, tenaga ahli, dsb., dari luar negeri untuk melancarkan usaha negara yang sedang berkembang; ~ Uang Muka (BUM) Bapertarum-PNS (lihat Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil)

Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) kb

PbP program bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang telah mempunyai tabungan dalam rangka pemenuhan sebagian uang muka perolehan rumah atau sebagian dana untuk pembangunan rumah swadaya melalui kredit atau pembiayaan bank pelaksana;

bank pengelola -- kb PbP

bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam

rangka penyaluran dana BP2BT; dana -- kb

Um bantuan pemerintah yang diberikan 1 (satu) kali untuk pembayaran uang muka atas pembelian rumah atau sebagian biaya atas pembangunan rumah swadaya melalui BP2BT yang disalurkan kepada MBR yang memenuhi persyaratan

barang kb setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang;

-- kena pajak kb Um barang

berwujud menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak maupun barang tidak berwujud yang dikenakan pajak; -- milik daerah kb

PSU, RSn semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; -- milik negara (BMN) kb

PSU, RSn,

RKh semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban dana APBN atau berasal dari perolehan lain yang sah; -- tak bergerak

kb Um barang yang tidak dapat dipindahkan: tanah dan gedung

baseline/ dasar kb hal yang dijadikan dasar: proses perencanaan kawasan di wilayah tersebut baru mencapai pada tahap pembuatan baseline data;

-- program kb Um dasar yang

dijadikan titik tolak pemrograman

32


batas kb 1) garis (sisi) yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah, dan sebagainya); pemisah antara dua bidang (ruang, daerah, dan sebagainya); sempadan; 2) ketentuan yang tidak boleh dilampaui; 3) perhinggaan;

-- administrasi kb Um, KP, Ren tanda

secara fisik (buatan atau alam) yang menjelaskan perbedaan lokasi dengan kebijakan dan pemerintahan yang berbeda: batas administrasi kabupaten, batas administrasi provinsi; -- administratif kb

Um, KP, Ren kumpulan titik-titik koordinat geografis yang merujuk kepada sistem georeferensi nasional dan membentuk garis batas wilayah administrasi pemerintahan antardaerah;

perbatasan kb KP, Ren daerah atau

jalur pemisah antara unit-unit politik (negara); daerah dekat batas;

~ darat kb KP, Ren kawasan yang

berada di kecamatan pada sisi dalam sepanjang batas wilayah negara Indonesia dengan negara lain yang berbatasan langsung; ~ laut kb

KP, Ren kawasan sisi dalam garis batas yurisdiksi, garis batas laut teritorial Indonesia dalam hal tidak ada batas yurisdiksi, dan/atau garis batas klaim maksimum dalam hal garis batas negara belum disepakati dengan negara lain yang berbatasan langsung, hingga garis pantai termasuk kecamatan yang

memiliki garis pantai tersebut atau seluruh kecamatan pada gugus kepulauan

bayar kk beri uang untuk ditukar dengan sesuatu;

pembayaran kb proses, cara, perbuatan membayar;

~ ketersediaan layanan/ availability payment kb

Um, PbP pembayaran secara berkala oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU; ~ konstan/ constant payment mortgage loan kb

PbP pembayaran secara berkala dengan jumlah yang mencakup bunga dan pokoknya; setiap pinjaman dengan saldo pokok menurun apabila suatu angsuran pembayaran melebihi jumlah yang ditetapkan sehingga kelebihan tersebut dialokasikan untuk mengurangi pokok pinjaman, misalnya pinjaman Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan jumlah tetap

bea kb biaya, ongkos;

-- balik nama (BBN) kb Um, RSw,

RUK biaya yang diperlukan untuk mengganti nama kepemilikan tanah; -- Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) kb

Um pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan

33


beban kb sesuatu yang berat (sukar) yang harus dilakukan (ditanggung), kewajiban, tanggungan, tanggung jawab;

-- pembangunan kb Kim, KP

beban biaya yang ditetapkan oleh yang berwenang atas perubahan penggunaan setiap bidang lahan, yang bertujuan untuk membina arah pembangunan sehingga tetap sesuai dengan kebijaksanaan tata guna lahan, serta untuk mengendalikan peningkatan nilai tanah

bebas ks tidak terikat atau terbatas oleh aturan dan sebagainya;

-- halangan/ barrier free kb Um,

Man kondisi bangunan gedung dan lingkungan tanpa hambatan fisik, informasi, maupun komunikasi sehingga semua orang dapat mencapai dan memanfaatkan bangunan gedung dan lingkungannya secara aman, nyaman, mudah, dan mandiri;

pembebasan kb proses, cara, perbuatan membebaskan;

~ tanah kb Um, Kim pencabutan hak

atas tanah dan benda yang ada di atasnya oleh pemerintah untuk dijadikan sarana kepentingan umum; pelaksanaan pencabutan hak tersebut disertai pemberian ganti kerugian kepada orang atau pihak yang mempunyai hak atas tanah dan benda tersebut sebelumnya, dengan cara yang diatur berdasarkan undang-undang

belanja kb uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan; ongkos; biaya;

-- barang kb Um, Ren, Lak pengeluaran

untuk pembelian barang dan/ atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan; -- hibah kb

Um, Ren, Lak setiap pengeluaran pemerintah berupa pemberian yang tidak diterima kembali, dalam bentuk uang, barang, jasa, dan/atau surat berharga, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya; -- modal kb

Um pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud

beli kk memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar;

pembelian kb proses, cara, perbuatan membeli;

~ dengan pembayaran secara angsuran kb

RSn, RUK,

PbP kegiatan pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/ atau jasa yang dibeli oleh debitur dari penyedia barang atau jasa dengan pembayaran

34


secara angsuran; ~ secara elektronik/ e-purchasing

kb Um, Ren, Lak tata cara pembelian

barang/jasa melalui sistem katalog elektronik

bencana kb Um, Ren 1) sesuatu yang

menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya; 2) peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;

-- alam kb Um, Ren bencana yang

diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor; -- alam geologis kb

Um, Ren bencana alam yang disebabkan oleh gaya-gaya dari dalam bumi; -- alam klimatologis kb Um, Ren bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim, suhu atau cuaca; -- nonalam kb

Um,

Ren bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit; -- pesisir kb

Um, Ren kejadian karena peristiwa alam atau karena perbuatan orang yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta, dan/atau kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; -- sosial kb

Um, Ren bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror

benda kb barang;

-- bersama kb RSn, Man benda

yang bukan merupakan bagian rumah susun melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama

bendahara kb penanggung jawab (pemegang) atau pengurus keuangan (yayasan, perkumpulan, dan sebagainya);

-- penerimaan kb Um, Ren, Lak

orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian; -- pengeluaran kb

Um, Ren, Lak orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang

35


untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/satuan kerja kementerian negara/lembaga pemerintah nonkementerian

bendung kb PSU, Kim suatu bangunan

air dengan kelengkapan yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun sehingga air sungai dapat disadap dan dialirkan secara gravitasi atau dengan pompa ke tempat tertentu yang membutuhkan dan/atau untuk mengendalikan dasar sungai, debit, dan angkutan sedimen;

-- gerak kb PSU, Kim bangunan yang

sebagian besar konstruksinya terdiri atas pintu yang dapat digerakkan untuk mengatur ketinggian muka air di sungai; -- tetap kb

PSU, Kim bangunan yang dipergunakan untuk meninggikan muka air di sungai sampai pada ketinggian yang diperlukan agar air dapat dialirkan ke saluran irigasi dan petak tersier;

bendungan kb Um, Kim, KP 1) setiap

penahan buatan, jenis urugan atau jenis lainnya, yang menampung air atau dapat menampung air, baik secara alamiah maupun buatan, termasuk fondasi, ebatmen, bangunan pelengkap, dan peralatannya; 2) bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula

dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk

beri kk serahkan atau bagi sesuatu kepada orang lain;

pemberi kb orang yang memberi;

~ hak tanggungan kb PbP

orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan; ~ hibah luar negeri (PHLN) kb

Um, PbP pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan asing, serta lembaga keuangan nonasing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan hibah kepada pemerintah; ~ pinjaman luar negeri (PPLN) kb

Um, PbP pemerintah suatu negara asing, lembaga multilateral, lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan asing, serta lembaga keuangan nonasing, yang berdomisili dan melakukan kegiatan usaha di luar wilayah negara Republik Indonesia, yang memberikan pinjaman kepada pemerintah

beton kb Um, Ren, Lak

campuran semen, kerikil, dan pasir yang diaduk dengan air untuk tiang rumah, pilar, dinding, dan sebagainya

36


BI (lihat bank; Bank Indonesia);

-- checking kb PbP laporan yang

dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang berisi riwayat kredit/pinjaman seorang nasabah kepada bank atau lembaga keuangan nonbank. BI checking sudah berganti nama menjadi SLIK yang dikelola oleh OJK per tanggal 01 Januari 2018; -- rate kb

PbP suku bunga yang secara periodik setiap bulan diumumkan oleh Bank Indonesia untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal kebijakan moneter; -- rate acuan kb

PbP BI rate yang dikeluarkan pada bulan Januari untuk realisasi KPR Sarusuna Bersubsidi bulan Januari sampai dengan bulan Juni dan BI rate yang dikeluarkan pada bulan Juli untuk realisasi KPR Sarusuna Bersubsidi bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun berjalan; -- rate rata-rata kb

PbP rata-rata BI rate yang telah diterbitkan dalam kurun waktu dua belas bulan ke belakang

biaya/ cost kb uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan, melakukan, dan sebagainya) sesuatu;

-- investasi rusun sewa kb RSn,

PbP biaya awal yang disediakan oleh pemilik rusun sewa untuk persiapan pembangunan sampai dengan terwujudnya bangunan rumah susun yang siap huni, yang terdiri atas biaya prakonstruksi, konstruksi dan manajemen konstruksi/pengawasan; -- KPR

kb PbP biaya yang harus dibayar

di luar dari uang muka dan angsuran KPR; -- operasional rusun sewa kb

RSn, PbP, Man biaya yang dikeluarkan oleh pengelola rusun sewa untuk menjalankan tugas sehari-hari termasuk gaji, pemakaian listrik dan air bersama dan biaya administrasi; -- pemeliharaan rusun sewa

kb RSn, PbP, Man biaya yang dikeluarkan

oleh pengelola rusunawa untuk kegiatan pemeliharaan rusun sewa; -- perizinan kb

Um, PbP, Ren, Lak

biaya yang harus dibayar untuk keperluan perizinan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota; -- premi asuransi bayar di muka kb

PbP beban asuransi yang sebenarnya belum menjadi kewajiban yang harus dibayarkan dalam periode yang bersangkutan, tetapi telah dibayarkan lebih dulu; -- sewa dasar rusun sewa kb

RSn,

PbP tarif sewa yang ditetapkan berdasarkan perhitungan biaya pemeliharaan dan operasional setiap bulan dibagi jumlah sarusun sewa; -- tetap/ fixed cost kb

PbP biaya yang tidak terpengaruh oleh perubahan aktivitas, biasaya terdiri atas biaya asuransi, pajak, gaji dn bunga pinjaman; dikenal juga dengan istilah overhead;

pembiayaan kb segala sesuatu

yang berhubungan dengan biaya;

~ infrastruktur kb Um, PbP

pembiayaan dalam bentuk pengadaan barang dan/atau

37


jasa untuk pembangunan infrastruktur; ~ multiguna kb

PbP pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang diperlukan oleh debitur untuk pemakaian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha (aktivitas produktif) dalam jangka waktu yang diperjanjikan; ~ pemilikan rumah sejahtera syariah tapak kb

RUK, PbP pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan rumah sejahtera tapak yang dibeli dari pelaku pembangunan; ~ pemilikan rumah subsidi selisih margin kb RSn, RUK, PbP pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana dengan prinsip syariah yang mendapat pengurangan margin melalui subsidi bunga kredit perumahan; ~ pemilikan satuan rumah sejahtera syariah susun kb

RSn, PbP pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan satuan rumah sejahtera susun yang dibeli dari pelaku pembangunan; ~ perumahan kb

Um, PbP

setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/

atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali untuk kepentingan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman baik yang berasal dari dana masyarakat, tabungan perumahan, maupun sumber dana lainnya; ~ proyek kb

Um, PbP,

Ren pembiayaan yang diberikan dalam rangka pelaksanaan sebuah proyek yang memerlukan pengadaan beberapa jenis barang modal dan/atau jasa yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan proyek tersebut; ~ sekunder perumahan kb

Um,

PbP penyelenggaraan kegiatan penyaluran dana jangka menengah dan/atau panjang kepada kreditur asal dengan melakukan sekuritisasi; ~ swadaya mikro perumahan (PSMP) kb

RSw, PbP, Man penyediaan pembiayaan/kredit perumahan dalam skala kecil untuk kalangan berpenghasilan rendah, yang secara tradisional tidak memiliki akses terhadap perbankan dan layanan terkait, untuk pembangunan rumah secara bertahap (incremental) atau perbaikan rumah; ~ ulang/ refinancing kb

PbP pengubahan atau penggantian struktur pinjaman lama untuk memperoleh suku bunga atau jumlah angsuran yang lebih kecil dengan jaminan rumah yang sudah dibeli. Pemohon bisa mendapatkan bunga pinjaman yang lebih rendah, serta jangka waktu pinjaman

38


yang lebih lama; ~ ulang rumah/ housing refinancing kb

PbP kegiatan pembiayaan yang dilakukan perseroan kepada lembaga penyalur KPR, sehingga mereka bisa memiliki dana untuk penyaluran KPR baru yang berasal dari penerbitan obligasi. Lembaga penyalur KPR mengajukan permintaan pembiayaan kepada perseroan untuk dapat memiliki dana guna penerbitan KPR baru. Perseroan menerbitkan obligasi yang dijual ke pasar modal atas dasar dana yang telah dipinjamkan kepada lembaga penyalur KPR

bid kb RSn, RUK, PbP harga penawaran

yang diajukan oleh pembeli

bidang kb permukaan (yang) rata dan tentu batasnya;

-- tanah kb Um bagian permukaan

bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas

big data kb Um, Ren data dengan volume,

kecepatan dan keragaman yang tinggi yang memerlukan teknologi spesifik dan metode analisis untuk merubahnya menjadi sebuah informasi yang bernilai: database perumahan

bijak ks selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir;

kebijakan kb Um 1) rangkaian

konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak dalam usaha mencapai sasaran; 2) arah/

tindakan yang diambil oleh pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan; 3) pernyataan prinsip sebagai landasan pengaturan dalam pencapaian suatu sasaran;

~ infrastruktur kb Um, Ren, Lak,

Man kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi aktivitas penyelenggaraan infrastruktur dalam rangka peningkatan

konektivitas, penguatan ketahanan wilayah, pemerataan hasil pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan daya saing; ~ kependudukan kb

Um,

Ren kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah untuk mengatur dan mengawasi pertumbuhan serta dinamika penduduk; ~ moneter kb

Um , PbP semua tindakan pemerintah, bank-bank sentral, dan otoritas publik yang lain yang mempengaruhi kuantitas kredit bank; ~ pelaksanaan kb

Um, Ren,

Lak kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum; ~ pertanahan

kb Um kebijakan pemerintah/

pemerintah daerah untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan bidang pertanahan meliputi: a) penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan; b) perumusan dan pelaksanaan: survei pengukuran dan pemetaan; penetapan hak tanah, pendaftaran tanah dan pemberdayaan masyarakat;

39


pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan; pengadaan tanah; pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan; c) pelaksanaan dan pengelolaan data informasi di bidang pertanahan; ~ perumahan rakyat kb

Um, Ren, Lak

kebijakan pemerintah di bidang perumahan yang meliputi: a) peningkatan iklim yang kondusif dalam kebijakan penyediaan perumahan; b) percepatan penyediaan dan pembangunan perumahan rakyat yang dilengkapi dengan PSU yang memadai; c) percepatan penyediaan perumahan dan pembangunan infrastruktur perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung pemanfaatan teknologi dan industri konstruksi yang berkualitas; d) peningkatan pendayagunaan sumberdaya perumahan secara optimal; e) peningkatan koordinasi dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan pembangunan perumahan; ~ publik kb

Um serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik; ~ strategis (jakstra) kb

Ren, Lak kebijakan dan strategi, pedoman untuk pengaturan, penyelenggaraan, dan pengembangan sistem untuk kegiatan atau rencana tertentu;

meliputi uraian tentang visi misi, isu strategis, permasalahan dan tantangan pengembangan, tujuan/sasaran dan strategi serta rencana tindak yang diperlukan

~ teknis kb Um, Ren, Lak kebijakan yang bersifat teknis operasional yang mengacu kepada kebijakan pelaksanaan; ~ umum kb Um , Ren, Lak kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan

bilateral ks dari dua belah pihak; antara dua pihak

-- meeting kb Um, Ren pertemuan

antara dua pihak/lembaga untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak dan/atau bekerja sama

bina kb bangun sesuatu (negara, orang, dan sebagainya) supaya lebih baik;

-- lingkungan kb Um, Kim suatu

proses yang diupayakan untuk mendorong terbentuknya lingkungan perumahan dan permukiman yang dapat mendukung berlangsungnya dan berkembangnya kegiatan usaha produktif; -- sosial/ bina manusia kb

Um, Kim suatu proses yang diupayakan untuk mendorong terjadinya peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia, sehingga mereka mampu menolong dirinya memenuhi

40


kebutuhannya akan rumah layak dan lingkungan sehat dan lestari; -- usaha kb

Um, Kim upaya yang dapat mendorong terjadinya proses berkembangnya usaha produktif dalam kawasan perumahan dan permukiman;

pembinaan kb proses, cara, perbuatan membina;

~ pelaksanaan kb Um, Kim,

Lak kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang ditujukan untuk mewujudkan efektivitas peran para pelaku penyelenggara penataan bangunan dan lingkungan (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) pada tahap penyusunan RTBL, penetapannya menjadi peraturan gubernur/bupati/ wali kota, pelaksanaan pembangunan, dan peninjauan kembali/evaluasi terhadap penerapan RTBL; ~ penataan ruang kb

Um, Kim, KP upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia; ~ penyelenggaraan bangunan gedung kb

Um, Ren,

Lak, Man kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan

bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum; ~ penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman kb

Um, Ren, Lak, Man upaya yang dilakukan oleh menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; ~ perumahan kb

Um upaya untuk meningkatkan kemampuan aparat pemerintah, badan usaha, koperasi, masyarakat dan pranatanya yang bergerak di bidang perumahan dan permukiman yang mencakup pembinaan umum penyelenggaraan pembangunan perumahan dan permukiman, pembinaan teknis unsur materi masing-masing yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman serta pembinaan tata pemerintahan; ~ revitalisasi kawasan kb

Um, KP kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan agar revitalisasi kawasan dapat berlangsung tertib dan sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum

biodiversitas kb KP, Ren kekayaan

dan keragaman ekosistem yang ada di biosfer; spesies dalam ekosistem; informasi genetik dalam populasi

41


biosfer kb KP, Ren 1) bagian atmosfer

yang paling bawah di dekat permukaan bumi, tempat tinggal makhluk hidup; 2) lingkungan yang berupa segala sesuatu yang hidup: manusia, hewan, tumbuhan

bird eye view (lihat pandangan mata burung)

blended financing kb Um, PbP

pendanaan atas suatu transaksi atau proyek dengan menggunakan beberapa instrumen keuangan sekaligus

blok kb Kim, Ren sebidang tanah yang

merupakan bagian dari Lisiba, terdiri atas sekelompok rumah dan/atau petak lahan/kaveling dengan konfigurasi tertentu

blue green city kb KP, Ren pendekatan

penataan ruang kota yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya air dengan penyediaan ruang terbuka hijau untuk peningkatan nilai tambah dan kualitas kota

bongkar kk merusak, merobohkan;

pembongkaran kb Um proses,

cara, perbuatan membongkar;


Lak, Man kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya

book value (lihat nilai; nilai buku)

booking fee kb RSn, RUK, PbP sejumlah

uang yang dibayarkan sebagai bukti keseriusan pembeli untuk

membeli rumah

booming ks istilah yang digunakan untuk menggambarkan bahwa permintaan pembelian sedang melonjak tajam;

-- property kb RSn, RUK kondisi

ketika terjadi peningkatan tinggi aktivitas investasi properti

bottom-up planning/ perencanaan dari bawah kb

Um, Ren proses perencanaan dengan pendekatan konsentrasi lokal dan proses kolektif masyarakat setempat dalam mengambil alih masa depan daerah sendiri

broker kb RSn, RUK, PbP 1) pedagang

perantara yang menghubungkan pedagang satu dengan yang lain dalam hal jual beli atau antara penjual dan pembeli (saham dan sebagainya); cengkau; makelar; pialang; 2) seorang yang mempunyai agensi properti sendiri dan mempekerjakan para agen properti

buang kk lempar, lepaskan, keluarkan;

-- air besar sembarangan/ open defecation kb

PSU, Ren, Man pembuangan tinja manusia di tanah lapang, hutan, semak, badan air, pantai, atau ruang terbuka lain atau dengan limbah padat;

pembuangan/ dumping

kb PSU kegiatan membuang,

menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan

42


persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu

budaya kb Um 1) pikiran; akal budi; 2) adat-istiadat; 3) sesuatu mengenai kebudayaan yang sudah berkembang (beradab, maju); 4) sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sudah sukar diubah

building retrofits (lihat revitalisasi; revitalisasi bangunan gedung)

build-operate-own (BOO)/ kontrak bangun-guna-milik kb

Um, Ren, Lak bentuk kerja sama pemerintah-swasta yang mirip dengan BOT, tetapi tidak memiliki unsur pemindahan kepemilikan di akhir masa konsesinya, kecuali bisa dibeli, baik oleh pemerintah maupun pihak swasta lain yang berminat; di dalam kontrak juga mengatur mengenai mutu layanan yang diisyaratkan, peran/porsi pemerintah dan lainnya

build-operate-transfer (BOT)/ kontrak bangun-guna-serah kb

Um, Ren, Lak, Man 1) bentuk kerja sama pemerintah-swasta yang mensyaratkan swasta membangun aset, mengoperasikannya dalam periode tertentu, dan memberikan pelayanan dengan level yang disepakati kepada masyarakat ketika habis masa kepada pemerintah yang dapat melanjutkan kerja sama dengan pihak yang sama, mengelola aset ini sendiri atau memberikan kontrak konsesi

kepada pihak lain; swasta dapat memperoleh penjaminan penghasilan minimum dan/atau pemasukan tambahan apabila kinerja pelayanan melampaui kesepakatan; 2) pemanfaatan BMN/D berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu

build-transfer-operate (BTO)/ kontrak bangun-serah-guna

kb Um, Ren, Lak pemanfaatan barang

milik negara/ daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati

buku kb lembar kertas yang berjilid, berisi tulisan atau kosong, kitab;

-- tanah kb Um dokumen dalam

bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran yang sudah ada haknya

bunga/ interest kb besarnya imbalan atas jasa bank yang telah meminjamkan uang/memberikan kredit;

43


-- anuitas kb PbP penghitungan

bunga anuitas sebenarnya merupakan bentuk bunga efektif yang dimodifikasi dengan tujuan memudahkan nasabah dalam membayar cicilan. Jumlah cicilan tiap bulan akan sama, tapi komposisi bunga dan pokok angsuran akan berubah-ubah; -- efektif kb

PbP perhitungan bunga dengan menghitung sisa pokok pinjaman sehingga porsi pembayaran setiap bulannya akan semakin mengecil dibandingkan pembayaran pokoknya; -- mengambang/ floating rate kb

PbP tingkat suku bunga tiap bulan dapat berbeda, tergantung dari naik turunnya suku bunga bank; -- tetap/ flat rate kb

PbP bunga setiap bulan tetap dari jumlah pinjaman dan angsuran pokok juga akan ama sampai pinjaman lunas

bupati kb Um kepala daerah

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah tingkat kabupaten

bus rapid transit (BRT) kb

PSU, KP memiliki jalur di atas jalur eksklusif bus yang berorientasi pelanggan dan mengkombinasikan stasiun/ halte, kendaraan, perencanaan, dan elemen-elemen sistem transportasi pintar ke dalam sebuah sistem yang terpadu dan memiliki satu identitas unik

butuh kk perlu;

kebutuhan kb yang dibutuhkan; yang diperlukan;

~ dasar kb Um, Ren hal-hal seperti makanan, air, keamanan dan cinta yang merupakan hal yang penting untuk bertahan hidup dan kesehatan: sandang, pangan, papan; ~ pokok air minum sehari-hari kb

PSU, Ren air untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang digunakan untuk keperluan minum, masak, mandi, cuci, peturasan, dan ibadah

buy back guarantee kb PbP

suatu jaminan dari developer bahwa akan membeli kembali propertinya, apabila developer tidak dapat menyelesaikan pembangunan dalam kurun waktu yang ditentukan

buyer kb PbP 1) seseorang yang

melakukan pembelian; 2) orang yang bekerja untuk memilih dan membeli saham atau bahan-bahan untuk eceran besar atau bisnis manufaktur; 3) pembeli properti, bisa dipakai sendiri atau untuk investasi (investor)

calon kb orang yang akan menjadi;

-- penerima bantuan kb Um,

PbP pihak yang telah mengajukan proposal bantuan pembiayaan perumahan

capital (lihat modal); -- adequacy ratio (CAR)

kb PbP rasio kecukupan modal bank yang diukur berdasarkan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR); -- gain

kb PbP keuntungan dari hasil

penjualan properti, dibandingkan dengan harga saat membeli

cash1/ kas kb 1) tempat menyimpan uang; 2) tempat membayar dan menerima uang; 3) keluar masuknya uang;

-- collateral (lihat jamin; jaminan kas); -- flow (lihat arus; arus kas)

cash2/ tunai ks tidak bertanggung lagi; tidak bertangguh (tentang pembayaran) pada saat itu juga; kontan; diterima (diserahkan) segera setelah dilakukan pembayaran;

-- back kb PbP 1) dana kelebihan yang didapatkan dari pengajuan plafon kredit; 2) dana potongan dari promosi marketing developer (biasanya hanya ada di primary market)

cegah kk menahan atau merintangi;

pencegahan kb proses, cara, perbuatan mencegah; penegahan; penolakan;

~ bencana kb Um, PSU, Kim serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana; ~ kebakaran pada bangunan gedung kb Um, Man pencegahan terjadinya kebakaran pada bangunan gedung atau ruang kerja dengan mengenali dan mengeliminasi kondisi-kondisi yang berpotensi menyebabkan kebakaran; ~ terhadap perumahan dan permukiman kumuh kb Um,

Kim tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru

cekung ks melengkung ke dalam;

cekungan kb KP, Ren

daerah aliran sungai atau danau;

~ air tanah kb KP, Ren suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis; tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air

44

45


tanah berlangsung

cemar ks kotor, ternoda;

pencemaran kb proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran;

~ lingkungan hidup kb KP

masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan; ~ pesisir

kb KP masuk atau dimasukkannya

makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan manusia sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya

central place theory kb KP, Ren konsep sistem pelayanan dengan menggunakan asumsi jarak tertentu dalam menentukan delineasi dan luas wilayah yang terlayani, umumnya berbentuk heksagon. Konsep ini menguraikan jumlah, ukuran, dan lokasi pusat permukiman dalam suatu sistem yang secara sederhana berfungsi sebagai tempat pusat yang melayani area sekitarnya

cepat ks 1) dalam waktu singkat dapat menempuh jarak cukup jauh (perjalanan, gerakan, kejadian, dan sebagainya), laju,

deras; 2) cekatan, tangkas; 3) dalam waktu singkat, lekas, segera;

percepatan kb perbuatan mempercepat;

~ pembangunan daerah tertinggal (PPDT) kb

KP, Ren, Lak keberpihakan dan penajaman terhadap pembangunan daerah tertinggal (PDT) di bidang perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan PDT

chattel mortgage (lihat jamin; jaminan chattel)

cicil kk bayar sedikit demi sedikit;

cicilan kb Um, PbP

uang untuk mencicil (utang dan sebagainya); angsuran

circular economy (lihat ekonomi; ekonomi sirkular)

city (lihat kota);

-- beautiful movement (lihat gerak; gerakan keindahan kota); -- branding/ pencitraan kota kb Um, KP, Ren 1) proses membangun citra kota melalui ekspresi visual, teks, ataupun tingkah laku warga kota yang melekat dengan tujuan, komunikasi, nilai, budaya, serta desain kota; 2) perencanaan yang mengangkat dan mengembangkan kekhasan setempat sebagai citra kota yang bernilai jual tinggi guna meningkatkan daya tarik kota itu sendiri terhadap sumber daya potensial yang mampu menggerakkan perkembangan

46


kota

clearing house kb Um organisasi yang

dibentuk untuk menyelesaikan permasalahan, termasuk masalah perumahan

cluster kb pengelompokan beberapa rumah di dalam sebuah kompleks perumahan, biasanya dengan karakter arsitektur tertentu yang dibuat eksklusif dengan sistem one gate

co-broking kb RUK, PbP kerja sama

penjualan rumah antara dua agen atau lebih

collateral value (lihat nilai; nilai jaminan)

collateralized loan (lihat pinjam; pinjaman berjaminan)

community action plan (lihat rencana; rencana tindak komunitas)

constant/ konstan kb tetap tidak berubah; terus-menerus;

-- amortization mortgage loan kb PbP pembayaran cicilan yang ditentukan dengan terlebih dahulu menghitung cicilan pokok pinjaman yang harus dibayar dan ditambahkan dengan bunga yang dibebankan kepada peminjam, yang akan mengecil secara konstan sesuai dengan makin berkurangnya sisa hutang; -- payment mortgage loan (lihat bayar; pembayaran konstan)

contract (lihat kontrak);

-- bond (lihat kontrak; kontrak berjaminan obligasi); -- of

guarantee (lihat kontrak; kontrak bergaransi)

contractual savings kb PbP tabungan

yang dilakukan secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati sesuai dengan perjanjian, dan digunakan untuk mendapatkan pembiayaan perumahan dari lembaga jasa keuangan

cor kk; mengecor kk Lak menuang (besi cair, campuran semen, pasir, kerikil, dsb.); membuat barang cor-coran;

-- di tempat/ cast-in place kb Lak beton yang dicor di lokasi pekerjaan

corporate social responsibility (CSR) kb

Um, PbP, Ren, Lak konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada: seperti melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dan menjaga lingkungan

cost (lihat biaya);

-- and fee kb PbP, Lak sistem yang

diberlakukan kontraktor untuk pengerjaan pembangunan/ suatu proyek berdasarkan bagi hasil (umumnya 10% – 15%), di mana harga material, desain, dan upah tenaga kerja mengikuti atau dapat berubah

selama proyek belum selesai. Sistem ini berisiko merugikan pemilik atau pengembang, bila kontraktor menunda-nunda pekerjaan yang mengakibatkan biaya membengkak, tetapi upah kontraktor juga membesar; -- recovery kb PbP metode pengakuan pendapatan, yaitu tidak ada pendapatan atau laba yang diakui atas penjualan sampai biaya dari barang yang dijual telah dipulihkan atau tertutup melalui penerimaan kas. Semua penerimaan kas, baik bunga maupun bagian pokoknya, digunakan terlebih dahulu untuk menutup biaya barang yang dijual kemudian seluruh penerimaan berikutnya dilaporkan perusahaan sebagai pendapatan; -- benefit analysis (lihat analisis; analisis biaya-manfaat)

credit (lihat kredit); -- extension (lihat panjang;

perpanjangan jangka waktu kredit); -- report (lihat

lapor; laporan kredit); -- scoring (lihat nilai; penilaian kredit); -- worthy (lihat layak; kelayakan kredit)

cubluk kb PSU teknologi sederhana sebagai pengumpul dan pengolahan tinja dan urin menjadi kompos

cut and fill (lihat gali; gali dan uruk)

custodian kb Lak petugas atau bank pengelola penyimpanan dokumen penjaminan

cycle ability kb PSU kebijakan dan praktek membantu beberapa orang merasa lebih nyaman untuk bepergian dengan sepeda dengan lalu lintas lainnya: jalur sepeda di kawasan perumahan

47


daerah kb Um, KP 1) lingkungan pemerintah; wilayah; 2) tempat yang termasuk dalam lingkungan suatu wilayah (kota dan sebagainya); 3) kabupaten/kota atau Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

-- aliran sungai (DAS) kb Kim,

KP, Ren 1) kawasan yang dibatasi oleh titik-titik tinggi di mana air yang berasal dari air hujan yang jatuh, terkumpul dalam kawasan tersebut untuk kemudian dialirkan melalui sungai; 2) suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan; -- irigasi kb

PSU, KP, Ren kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi; -- manfaat jalan (Damaja) kb

PSU ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar tinggi dan kedalaman ruang batas tertentu, dan diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang

pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong, perlengkapan jalan, serta bangunan pelengkap lainnya; -- milik jalan (Damija)

kb PSU ruang sepanjang jalan yang

dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai pembina jalan, dan diperuntukkan bagi Damaja, pelebaran jalan, serta penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari; -- pengawasan jalan (Dawasja) kb PSU ruang sepanjang jalan di luar Damija yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu, dan diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan; -- perencanaan kb Um,

Ren daerah yang batasannya ditentukan berdasarkan tujuan perencanaan, ukuran serta harapan pembangunan. Daerah perencanaan terbatas pada yang akan langsung dibangun atau dipugar, sedangkan daerah sekitarnya disebut ‘daerah pengaruh’ karena pengaruhnya terhadap daerah perencanaan; -- persiapan kb KP, Ren bagian dari satu atau lebih daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi daerah baru; -- pinggiran kota kb RUK , KP, Ren daerah yang berkembang pesat di sekitar kota, terutama yang berfungsi sebagai perumahan baik yang

48

49


direncanakan maupun tidak; -- tangkapan air/ catchment area kb

KP, Ren suatu wilayah daratan yang secara topografis dibatasi oleh punggung-punggung gunung yang berfungsi untuk menampung dan menyimpan air hujan untuk kemudian menyalurkannya ke laut melalui jaringan sungai; -- tangkapan air danau kb KP, Ren luasan lahan yang mengelilingi danau dan dibatasi oleh tepi sempadan danau sampai dengan punggung bukit pemisah aliran air; -- tertinggal kb

KP, Ren, Lak daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang bila dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional

daftar kb catatan sejumlah nama atau hal yang disusun berderet dari atas ke bawah: tentang kata-kata, nama orang, barang, dan sebagainya;

-- isian pelaksanaan anggaran (DIPA) kb Um,

Ren dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. DIPA dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga dengan menghimpun seluruh perencanaan dan penganggaran sebagai satu kesatuan yang utuh, serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan; -- Rencana Pembelian Bahan

Bangunan (DRPB2) kb RSw,

Ren, Lak dokumen yang memuat informasi daftar rencana pembelian bahan bangunan yang dibuat oleh penerima bantuan sebelum menarik dana bantuan dari rekening tabungan guna mengendalikan penggunaan dana BSPS; -- tanah kb Um dokumen dalam bentuk daftar yang memuat identitas tanah dengan suatu sistem penomoran;

pendaftaran kb proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan); pencatatan nama, alamat, dan sebagainya dalam daftar;

~ tanah kb Um rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bìdang-bidang tanah, termasuk pemberian surat tanda bukti bagì bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya; ~ tanah dan sarusun kb Um, RSn, Man rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bìdang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti bagì

50


bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, hak miIik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya

dagang kb pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan;

pedagang kb orang yang kerjanya berdagang;

~ kaki lima kb Um, Ren sektor informal yang banyak ditemui di perkotaan yang cenderung menempati lokasi tidak permanen dan tersebar di trotoar atau ruang-ruang terbuka yang bersifat umum

dampak kb pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif: dampak sosial, dampak ekonomi, dampak lingkungan;

-- lingkungan hidup kb Kim, KP pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan

damping ks dekat; karib; rapat (tentang persaudaraan dan sebagainya);

pendamping kb Um (orang)

yang mendampingi (dalam perundingan dan sebagainya);

~ masyarakat/ fasilitator kb

Um tenaga lokal yang menjadi penggerak masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan yang diharapkan tetap berada dalam masyarakat setelah kegiatan berakhir

sehingga dapat berkelanjutan;

pendampingan kb Um serangkaian upaya/ kegiatan untuk membantu masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan perumahan secara berkelanjutan, meliputi pembinaan, pelatihan, dan penyuluhan

dana kb uang yang disediakan untuk suatu keperluan; biaya;

-- alokasi khusus (DAK) kb

Um, Ren dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional; -- alokasi khusus (DAK) bidang perumahan dan kawasan permukiman kb

Um, Ren dana yang bersumber

dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan meningkatkan ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan menengah atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBM/MBR) di perumahan dan kawasan permukiman yang didukung oleh prasarana dan sarana, serta utilitas (PSU) yang memadai; -- alokasi umum (DAU) kb

Um, Ren dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk

51


mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; -- bagi hasil (DBH) kb Um, Ren dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; -- bergulir kb Um, PbP dana yang dialokasikan oleh kementerian/ lembaga/ satuan kerja badan layanan umum untuk kegiatan penguatan modal usaha bagi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan kementerian/ lembaga; -- BP2BT (lihat Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan); -- darurat kb

Um dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa, dan/atau krisis solvabilitas; -- dekonsentrasi kb Um, Ren dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah; -- desa kb

Um, Ren dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; -- insentif daerah (DID) kb Um,

Ren dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu; -- kejadian khusus kb Um dana yang disisihkan dari pendapatan bersih untuk menutup biaya tidak terduga atau tidak diharapkan mengenai terjadinya satu atau lebih peristiwa pada masa yang akan datang seperti bencana alam; -- murah jangka panjang kb RSn,

RUK, PbP dana dengan suku bunga yang terjangkau yang sekaligus mampu menanggulangi ketidaksesuaian antara jangka waktu sumber biaya dan jangka waktu pengembalian atau tenor kredit pemilikan rumah; -- pendamping kb Um, Ren dana yang disediakan oleh pemerintah dan/ atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan penerimaan hibah yang dapat berupa uang, barang, ataupun jasa yang dikelola dalam APBD; -- penjaminan kredit/ pembiayaan kb

RSn,

RSw, RUK, PbP dana pemerintah yang disalurkan melalui lembaga penjamin dalam rangka mengurangi risiko kemacetan kredit atau pembiayaan mikro perumahan swadaya yang diterbitkan oleh lembaga

52


penerbit kredit/ pembiayaan; -- pensiun kb

PbP badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun: Dana Pensiun Pemberi Kerja, Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan, dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan; -- Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK) kb

PbP Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja; -- Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) kb

PbP Dana Pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang bersangkutan; -- Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) kb

PbP Dana Pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti atau Program Pensiun Iuran Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja; -- penyesuaian kb Um, Ren

dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil daripada tahun anggaran sebelumnya, untuk membantu daerah dalam rangka pelaksanaan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -- perimbangan kb Um, Ren dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi: Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus; -- program investasi kb Um, PbP dana yang dialokasikan untuk investasi pada suatu program pembangunan; -- swadaya kb RSw, PbP dana yang disediakan oleh pemohon sebagai bentuk keswadayaan dalam membangun rumah swadaya; -- tabungan/ swadaya debitur kb

PbP, Man tabungan debitur pada lembaga penerbit kredit atau dana swadaya debitur yang merupakan dana penyertaan debitur sebagai bagian dari dana pembangunan/ perbaikan rumah yang dapat menurunkan pagu kredit; -- tabungan/ swadaya nasabah kb

PbP, Man tabungan nasabah pada lembaga penerbit pembiayaan atau dana swadaya nasabah sebagai bagian dari dana pembangunan/ perbaikan rumah yang dapat menurunkan pagu pembiayaan; -- Tapera (lihat Tabungan Perumahan Rakyat); -- Taperum-PNS (lihat Tabungan Perumahan

53


Pegawai Negeri Sipil); -- transfer khusus kb Um,

Ren dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah; -- transfer umum kb Um, Ren dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi; -- tugas pembantuan kb Um, Ren dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan;

pendanaan kb Um, Ren penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari APBN, APBD, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

danau kb KP 1) genangan air, baik baik tawar ataupun payau yang amat luas, dikelilingi daratan; 2) bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan;

-- paparan banjir kb PSU,

KP tampungan air alami yang merupakan bagian dari sungai yang muka airnya terpengaruh

langsung oleh muka air sungai

dapat kb menerima, memperoleh;

pendapatan kb hasil kerja (usaha dan sebagainya); pencarian;

~ asli daerah (PAD) kb Um, Ren pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; ~ domestik bruto/ gross domestic product (GDP) kb Um, Ren total pendapatan yang diperoleh di dalam negeri, termasuk pendapatan yang diperoleh oleh faktor produksi milik asing; total pengeluaran atas barang dan jasa produksi dalam negeri; ~ hibah

kb Um, Ren penerimaan negara

dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri; ~ nasional bruto/ gross national product (GNP) kb Um, Ren total pendapatan seluruh penduduk suatu negara, termasuk pendapatan dari faktor-faktor produksi yang digunakan di luar negeri; total pengeluaran dari output barang dan jasa pada suatu negara; ~ negara kb Um hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; ~ per kapita kb Um, Ren pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk

data kb 1) keterangan yang benar dan nyata; 2) keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar

54


kajian (analisis atau kesimpulan);

-- aktivitas kb Kim, KP,

Ren besaran

kuantitatif kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat melepaskan dan/atau menyerap gas rumah kaca (GRK); -- fisik kb Um, Ren keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya; -- geospasial kb

Ren data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi; -- rinci penerima santunan kb RSw, PbP,

Ren data yang memuat informasi kriteria subjek dan objek calon penerima bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS); -- rumah kb

Um, Ren data yg meliputi berbagai hal mengenai rumah dan perumahan: aspek lokasi, kondisi, status rumah atau tanah/lahan, sarana dan prasarananya; -- spasial kb Um, Ren data yang berorientasi geografis, memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya dan mempunyai dua bagian penting yang membuatnya berbeda dari data lain: informasi lokasi (spasial) dan informasi deskriptif (atribut)

datar ks berpermukaan rata; tidak turun naik; tidak tinggi rendah; tidak berbukit-bukit;

dataran kb Kim, KP, Ren bagian dari permukaan bumi berupa tanah yang datar;

~ banjir kb PSU, Kim, KP Ren dataran di sepanjang kiri dan/atau kanan sungai yang tergenang air pada saat banjir; ~ rendah kb Kim,

KP, Ren bagian permukaan bumi di daerah rendah yang relatif rata; ~ tinggi kb

Kim, KP, Ren bagian permukaan bumi yang mendatar dan terletak pada ketinggian lebih dari 600 m dari permukaan laut

daur ulang kb PSU, Man pemrosesan kembali bahan yg pernah dipakai untuk mendapatkan produk baru: serat, kertas, dan air;

-- air kb PSU, Man strategi untuk memanfaatkan air yang telah terpakai melalui pemakaian air tingkat kedua (secondary water uses) dan daur ulang air yang telah dipergunakan (water reclaiming)

daya kb kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak;

-- dukung lingkungan hidup kb KP, Ren kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya; -- tampung kb Kim, KP, Ren kapasitas, ruang yang tersedia; -- tampung lingkungan hidup kb Kim, KP, Ren kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya; -- tarik wisata kb KP, Ren segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa

55


keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;

pemberdayaan kk Um proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan;

~ masyarakat bidang perumahan dan permukiman kb

Um pemberian kewenangan dan fasilitasi kepada masyarakat untuk menentukan sendiri program kegiatan pembangunan perumahan dan permukiman yang akan dilaksanakan bersama-sama pemangku kepentingan yang bertujuan membantu menggerakkan serta mendorong masyarakat dalam rangka pembangunan perumahan dan permukiman; ~ masyarakat desa kb

Um upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa

debit1 kb PbP 1) uang yang harus

ditagih dari orang lain; piutang; 2) catatan pada pos pembukuan yang menambah nilai aktiva atau mengurangi jumlah kewajiban; jumlah yang mengurangi deposito pemegang rekening pada banknya

debit2 kb PSU, Ren, Lak 1) jumlah air yang dipindahkan dalam suatu satuan waktu pada titik tertentu di sungai, terusan, saluran air; 2) curah hujan rata-rata seluruh daerah aliran dibagi waktu yang diukur dalam satuan detik; 3) volume air limpasan hujan yang mengalir dari permukaan yang diukur dalam satuan waktu

debitur kb PbP pihak yang menerima

kredit atau pinjaman

debt/ utang kb uang yang dipinjam dari orang lain;

-- burden ratio (DBR) kb PbP rasio

perbandingan antara seluruh cicilan dengan pendapatan bersih/ take home pay (THP) seorang calon debitur, yang angkanya pada umumnya ditentukan oleh pihak perbankan untuk menilai tingkat kemampuan mencicil/mengangsur pembayaran pinjaman secara berkala atau kemampuan kredit seorang debitur, dalam proses pengajuan kredit kepada pihak bank; -- service ratio (DSR) kb

PbP rasio yang membandingkan antara total pembayaran pinjaman tahunan dengan total pendapatan tahunan sehingga dapat menunjukan berapa banyak jumlah pendapatan yang

56


dibutuhkan dalam setahun untuk membayar total hutang tahunan

degradasi kb kemunduran, kemerosotan, penurunan, dan sebagainya (tentang mutu, moral, pangkat, dan sebagainya): degradasi lahan memiliki dampak terhadap produktivitas pertanian;

-- kualitas lingkungan kb KP, Ren kerusakan ekologi dan kerusakan fasilitas kenyamanan kawasan

dekonsentrasi kb Um pelimpahan

sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/ wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum

delineasi kb Um, Ren 1) pembedaan wujud gambaran pada berbagai data keadaan lapangan, dan adanya penarikan garis batas suatu wilayah dengan garis dan lambang (tentang peta); 2) garis yang menggambarkan batas suatu unsur yang berbentuk area

delta kb Ren, Lak tanah endapan di

muara sungai

demand kb RSn, RUK, Ren permintaan

masyarakat sedang tinggi akan suatu objek properti

demografi kb Ren ilmu tentang

susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk; ilmu yang memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai

suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik; ilmu kependudukan

demplot/ pilot project kb Um,

Ren, Lak proyek percontohan berupa satu tempat pengujian atau demonstrasi yang akan diterapkan satu cara atau penerapan produk di bidang perumahan dan kawasan permukiman

dengar kk tangkap (suara);

-- pendapat publik kb Um, Ren forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan pemerintah/pemerintah daerah

densifikasi kb Kim, KP, Ren perapatan,

pemadatan

densitas kb Kim, KP, Ren kerapatan, kepadatan

dependensi kb Um, Ren keadaan bergantung kepada orang lain karena belum dapat hidup sendiri (tentang orang), ketergantungan: rumah untuk penyandang disabilitas, lansia

deposito kb Um, PbP produk

penyimpanan uang di bank dengan sistem penyetoran yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati waktu tertentu;

-- berjangka kb Um, PbP produk

bank sejenis jasa tabungan yang biasa ditawarkan kepada

57


masyarakat. Dana dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu

depresi kb keadaan perniagaan yang sukar dan lesu;

-- ekonomi kb PbP keadaan ekonomi yang ditandai oleh menurunnya harga, menurunnya daya beli, jumlah penawaran yang jauh melebihi permintaan, angka pengangguran yang meningkat secara tajam, dan kelesuan dunia usaha yang mengarah kepada likuidasi perusahaan

deregulasi kb Um kegiatan atau proses menghapuskan pembatasan dan peraturan

dermaga kb PSU 1) bangunan tegak lurus pantai yang menjorok ke laut di mana kapal dapat merapat di kedua sisinya (jetty); 2) dermaga yang dibuat sejajar pantai dan dapat dibuat berhimpitan dengan garis pantai atau agak menjorok ke laut, yang dibangun apabila garis kedalaman laut hampir merata dan sejajar dengan garis pantai (wharf)

desa kb Um kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

perdesaan kb Um, Ren tempat dengan jumlah penduduk kurang dari 2.500 orang, ditandai dengan derajat intimasi pergaulan antarwarga yang tinggi, dan pusat kepentingannya adalah pertanian

desain kb rancangan dalam bentuk visual, baik dua dimensi atau tiga dimensi maupun dalam bentuk naratif tentang suatu gagasan atau kebijaksanaan;

-- berulang kb Um, Ren penggunaan secara berulang terhadap produk desain yang sudah ada, yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama dan telah ditetapkan sebelumnya dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK); -- purwarupa/ prototype kb

Um, Ren, Lak model/desain asli suatu bangunan rumah atau rumah susun yang dibakukan dan akan dilaksanakan di suatu tempat yang dapat disesuaikan dengan kondisi lahan bangunan; -- universal/ universal design

kb Um, Ren rancangan bangunan gedung dan fasilitasnya yang dapat digunakan oleh semua orang secara bersama-sama tanpa diperlukan adaptasi atau perlakuan khusus

desentralisasi kb Um penyerahan

urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi

desil kb Um, Ren nilai yang menandai

batas interval dari sebaran frekuensi yang berderet dalam sepuluh bagian sebaran yang sama

58


detail engineering design (DED)/ rancangan teknis detail kb

Um, Ren 1) dokumen desain teknis bangunan yang terdiri atas gambar teknis, spesifikasi teknis dan spesifikasi umum, volume dan perkiraan biaya pembangunan (engineering estimate), serta rencana kerja dan syarat-syarat; 2) gambar teknis lebih terinci dengan skala gambar lebih besar

developer (lihat kembang; pengembang perumahan)

didik kb pelihara dan latih;

pendidikan kb PSU, Ren proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik

digital connectivity kb PSU, Ren upaya untuk mengurangi kesenjangan terhadap masyarakat (terutama daerah terbelakang) dalam mendapatkan akses internet

diseminasi kb Um, Ren penyebarluasan ide, gagasan pemikiran atau pemahaman kepada masyarakat agar mereka mendapatkan informasi dan kesadaran dalam pelaksanaan suatu kebijakan/program

disinsentif ks Um cara untuk

mencegah, membatasi, atau mengurangi hal-hal/kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana

pembangunan: pengenaan kompensasi dan pajak yang tinggi, pembatasan infrastruktur

diskresi kb Um keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan

diskriminasi kb Um, Man pembedaan perlakuan terhadap sesama: kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan sebagainya

diskusi kb pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu masalah;

-- partisipatif kb Um, Kim, Ren diskusi

intensif yang melibatkan peran aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama pihak yang terkena dampak pembangunan, mulai dari proses identifikasi awal sampai dengan proses pengambilan keputusan

disparitas kb KP, Ren perbedaan atau

jarak

dispensasi kb Um 1) keputusan pejabat

pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat atau pemerintah daerah yang merupakan pengecualian terhadap suatu larangan atau perintah sesuai dengan ketentuan

59


peraturan perundang-undangan; 2) pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan; 3) pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara)

dispersi kb Um, Kim, KP pergerakan untuk perpindahan individual, terutama untuk mendiami lingkungan baru

distribusi kb Ren, Lak 1) penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat; 2) pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya; 3) persebaran benda dalam suatu wilayah geografi tertentu

diversifikasi kb Ren 1)

penganekaragaman; 2) penganekaan usaha untuk menghindari ketergantungan pada ketunggalan kegiatan, produk, jasa, atau investasi: diversifikasi pertanian dilakukan untuk menghindari ketergantungan pada salah satu produk pertanian tertentu; -- risiko/ risk diversification kb

PbP penanaman modal dari berbagai jenis investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko

dokumen kb 1) surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai

sebagai bukti keterangan: akta kelahiran, surat nikah, surat perjanjian; 2) rekaman suara, gambar dalam film, dan sebagainya yang dapat dijadikan bukti keterangan; 3) data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apa pun;

-- pemilihan kb Um, Ren dokumen yang ditetapkan oleh pokja pemilihan/ pejabat pengadaan/ agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia; -- rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L) kb Um, Ren dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/ lembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/ lembaga; -- rencana teknis kb

Um, Ren gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana utilitas, serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku; -- revitalisasi kawasan kb KP, Ren dokumen yang memuat materi pokok revitalisasi kawasan

60


sebagai hasil proses studi dan pengembangan konsep, penyusunan rencana detail pelaksanaan, pelaksanaan konstruksi, pengelolaan, dan pemasaran; -- rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL) kb Kim, KP, Ren dokumen yang memuat materi pokok RTBL sebagai hasil proses identifikasi, perencanaan dan perancangan suatu lingkungan/ kawasan, termasuk di dalamnya identifikasi dan apresiasi konteks lingkungan, program peran masyarakat dan pengelolaan serta pemanfaatan aset properti kawasan; -- studi kelayakan kegiatan kb Um,

Ren hasil penelitian yang dibuat oleh tenaga ahli kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN, maupun tenaga ahli yang dikontrak oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/BUMN yang bersangkutan, yang memberi gambaran secara lengkap tentang kelayakan suatu kegiatan berdasarkan aspek-aspek yang dianggap perlu, sebagai dasar untuk pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan tersebut

dokumentasi kb Um 1) pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan; 2) pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan: gambar, kutipan, guntingan koran, dan bahan referensi lain

down payment (lihat uang; uang muka)

drainase kb PSU 1) pengatusan; 2)

penyaluran air; 3) saluran air; 4) prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan atau kelebihan air dari suatu kawasan ke suatu badan penerima air atau ke bangunan resapan buatan

duduk kk tinggal, diam;

penduduk kb Um orang atau

orang-orang yang mendiami suatu tempat: kampung, negeri, pulau, dan sebagainya

dukuh kb Um, Kim bagian dari desa berupa dusun atau kampung kecil

dukung kb; dukungan kb 1) sesuatu yang didukung; 2) sokongan, bantuan; 3) hasil mendukung;

~ kelayakan kb Ren, PbP dukungan pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap proyek KPBU oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan dan kekayaan negara

e-marketplace/ pasar elektronik kb sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi yang ditujukan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan secara elektronik;

-- pengadaan barang/jasa kb (lihat ada; pengadaan)

early payment default kb PbP kejadian gagal bayar/ tunggakan KPR di awal masa KPR

earlybird kb PbP pembelian properti ketika baru dipasarkan oleh pengembang. Umumnya, pengembang menawarkan harga khusus dengan sejumlah kemudahan dan diskon

eco-friendly (lihat ramah; ramah lingkungan)

ecological footprint/ tapak ekologis kb Kim, KP, Ren sistem yang mengukur seberapa banyak ruang (di darat dan air) yang diperlukan manusia untuk menghasilkan sumber daya yang mereka butuhkan dan menyerap limbah yang mereka hasilkan

efek1 kb surat berharga yang dapat diperdagangkan: surat saham, surat obligasi;

-- Beragun Aset (EBA)/ asset-backed securities kb

PbP 1) efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya

terdiri atas aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, pemberian kredit kepemilikan rumah atau apartemen, efek bersifat utang yang dijamin pemerintah, sarana peningkatan kredit, serta aset keuangan yang setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut; 2) surat berharga yang dapat berupa surat utang atau surat partisipasi yang diterbitkan oleh penerbit yang pembayarannya terutama bersumber dari kumpulan piutang

efek2 kb akibat, pengaruh;

-- gas rumah kaca/ green house gas effect kb KP, Man proses alami dengan atmosfer memerangkap sebagian energi matahari, cukup untuk memanasi bumi dalam mendukung kehidupan, dengan adanya perkiraan ilmuwan bahwa faktor manusia mendorong peningkatan “gas rumah kaca” turut meningkatkan efek rumah kaca, termasuk di dalamnya adalah karbon dioksida hasil pembakaran bahan bakar fosil dan penggundulan hutan, serta metana, yang berasal dari sawah dan tempat pembuangan sampah

efektif ks Um strategis dan dapat membawa hasil pada usaha dan tindakan pembangunan yang dilakukan

61

62


efektivitas kb Um, Ren ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan

effective rate (lihat suku; suku bunga efektif)

efisien ks Um mampu menghasilkan hasil yang diinginkan tanpa membuang-buang sumber daya (waktu, biaya, bahan, atau energi/tenaga)

efisiensi kb Um, Ren, Lak, Man 1) ukuran ketepatan cara (usaha, kerja) dalam menjalankan sesuatu dengan tidak membuang sumber daya (waktu, biaya, bahan, atau energi/tenaga); 2) derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran/ output

ekistik kb Um ilmu mengenai permukiman

ekologi kb KP ilmu tentang hubungan

timbal balik antara makhluk hidup dan (kondisi) alam sekitarnya (lingkungannya)

ekologis ks KP1) bersifat ekologi;

2) menunjang hubungan timbal balik antara kelompok organisme dengan lingkungannya

ekonomi kb Um, Ren 1) ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan); 2) pemanfaatan

uang, tenaga, waktu, dan sebagainya yang berharga; 3) tata kehidupan perekonomian (suatu negara); 4) urusan keuangan rumah tangga (organisasi, negara);

-- hijau kb Um, Ren sistem ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan sekaligus mengurangi risiko lingkungan dan kerusakan ekologi secara signifikan melalui efisiensi sumber daya alam, rendah karbon, dan kepedulian sosial; -- sirkular/ circular economy kb

Um, Ren sebuah alternatif untuk ekonomi linier tradisional (membuat, menggunakan, membuang) dengan menjaga dan memanfaatkan sumber daya selama mungkin, mengambil nilai secara maksimal, memulihkan, dan kemudian menghasilkan kembali produk dan material tertentu

ekosistem kb KP1) keanekaragaman

suatu komunitas dan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan ekologi dalam alam; 2) tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup

ekshibisi kb RUK, PbP suatu kegiatan menyebarluaskan informasi atau promosi

ekspansi kb Kim, KP, Ren perluasan suatu kawasan (misalnya

63


perumahan atau permukiman) dengan menduduki sebagian atau seluruh bagian wilayah lain

eksploitasi kb Um, Lak 1) pengusahaan; pendayagunaan; 2) pemanfaatan sumber daya untuk keuntungan sendiri; pengisapan; pemerasan (tentang tenaga kerja)

eksplorasi kb Um, Lak penjelajahan lapangan dengan tujuan memperoleh identifikasi keadaan fisik dan nonfisik secara lebih terperinci

eksternalitas kb Um, Ren manfaat yang dihasilkan dari tindakan seorang pelaku ekonomi yang mempengaruhi kesejahteraan orang lain: eksternalitas negatif seperti polusi, sedangkan eksternalitas positif seperti perluasan kawasan lindung

elastisitas kb persentase perubahan atau respons dalam satu variabel yang disebabkan oleh perubahan dari variabel lain;

-- penawaran kb RUK, Lak tingkat tanggapan (respons) terhadap perubahan harga; jika harga bergerak naik, biasanya penawaran akan meningkat; jika tidak meningkat, penawaran itu tidak elastis; -- permintaan kb RUK, Lak tingkat tanggapan (respons) pembeli terhadap perubahan dalam harga; permintaan akan barang mewah dapat menurun secara drastis apabila harga dinaikkan

elemen kb bagian (yang penting, yang dibutuhkan) dari keseluruhan

yang lebih besar;

-- lanskap kb PSU, Kim segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan suasana yang merupakan pembentuk lanskap, baik yang bersifat alamiah maupun buatan manusia: terdiri atas benda hidup, seperti tanaman; serta benda mati, seperti tanah, pasir, batu, dan elemen lainnya

elevasi kb Kim, Ren ketinggian suatu

tempat terhadap daerah sekitarnya

emisi kb KP, Ren kandungan gas mesin yang dibuang ke udara;

-- gas rumah kaca kb KP,

Ren lepasnya gas rumah kaca ke atmosfer pada suatu area tertentu dalam jangka waktu tertentu; -- karbon kb KP, Ren gas-gas yang dikeluarkan dari hasil pembakaran senyawa yang mengandung karbon: pembakaran bensin, solar, kayu, daun, gas LPG (elpiji) dan bahan bakar lain yang banyak mengandung hidro karbon

empang kb PSU 1) pematang penahan air, bendungan, tebat; 2) kolam tempat memelihara ikan, tambak

empiris ks Um, Ren berdasarkan

pengalaman (terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan)

enabling environment kb Um faktor pendukung yang penting dalam pelaksanaan dan pengembangan program pembangunan; dalam

64


program perumahan antara lain: partisipasi masyarakat dan entitas non-pemerintah, penyediaan dan pengelolaan lahan, perizinan pembangunan, perpajakan, koordinasi antar lembaga, sumber daya dan teknologi konstruksi, serta sistem informasi perumahan

end of project (EOP) report (lihat lapor; laporan akhir proyek)

endowment mortgage (lihat hipotek; hipotek endomen)

energi kb PSU, Ren kemampuan untuk

melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika;

-- terbarukan kb PSU, Ren energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik: panas bumi, angin, bio-energi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut

enklave kb Um,Kim, KP, Ren bagian kecil

suatu teritori yang berada di dalam atau dikelilingi oleh kawasan di mana para penghuninya memiliki ciri budaya tertentu yang berbeda dengan masyarakat di sekitarnya

Environmental and Social Management Framework (ESMF) kb Um, Ren dokumen panduan untuk penghindaran, minimalisasi, atau mitigasi dampak lingkungan atau sosial yang merugikan dari proyek infrastruktur tertentu

equitable mortgage (lihat

hipotek; hipotek saksama)

equivalent rate (lihat suku; suku bunga setara)

erosi kb Ren, Lak, Man proses pengikisan batuan, tanah, atau padatan lainnya yang disebabkan oleh gerakan air, es, atau angin

escrow kb RUK, PbP pihak penengah

yang netral antara penjual dan pembeli, yang umumnya berfungsi dalam pengurusan uang jaminan/deposit, tanda tangan Perjanjian Pendahuluan Jual Beli (PPJB) hingga serah terima Akta Jual Beli (AJB). Di Indonesia tugas escrow dilimpahkan kepada notaris

estate kb Um tanah milik, harta milik,

tanah keadaan, tingkat dalam hidup;

-- management kb Kim,

Man

pengelolaan kawasan mencakup kegiatan pemeliharaan atas investasi fisik yang telah terbangun beserta segala aspek nonfisik yang diwadahinya, kegiatan penjaminan, pengelolaan operasional, pemanfaatan, rehabilitasi/pembaharuan, serta pelayanan dari aset properti lingkungan/kawasan, yang dilakukan oleh pengelola kawasan

estetika kb seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya;

-- kawasan kb Um, Ren nilai visual yang terkait dengan keindahan kawasan dan perlu diperhatikan sebagai ketentuan tata bangunan peraturan zonasi

65


estimasi kb Um, Ren perkiraan atau simpulan tentang nilai numerik dari populasi yang tidak diketahui berdasarkan data yang tidak lengkap seperti sampel

evaluasi kb Um, Ren, Lak, Man 1) penilaian sistematis dan objektif dari proyek, program, maupun kebijakan yang sedang berlangsung atau yang telah selesai, untuk menentukan relevansi dari pemenuhan tujuan, efisiensi dan efektivitas proses, optimalisasi hasil dan dampak, serta keberlanjutannya, sehingga dapat diperbaiki dan ditingkatkan; 2) kegiatan yang membandingkan

realisasi masukan (input) dengan implementasi berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) berdasarkan rencana, kriteria dan standar yang telah ditetapkan

expression of interest (EOI) kb

PbP ringkasan dari pemasok potensial yang menunjukkan bahwa mereka tertarik dan mampu mengantarkan barang atau jasa tertentu

faktor kb hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (memengaruhi) terjadinya sesuatu;

-- ekologis kb Kim, KP, Ren setiap

kondisi lingkungan yang memengaruhi kehidupan satu atau lebih organisme; -- emisi kb

KP, Ren besaran emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan ke atmosfer per satuan aktivitas tertentu; -- produksi kb

Um,

Ren Lak, Man input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa: modal atau tenaga kerja; -- serapan kb KP, Ren besaran gas rumah kaca (GRK) di atmosfer yang diserap per satuan aktivitas tertentu

fasad kb Um, Ren muka bangunan

fasilitas kb Um, PSU 1) sarana untuk

melancarkan pelaksanaan fungsi; 2) kelengkapan prasarana dan sarana untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang: sarana kesehatan, peribadatan, transportasi umum;

-- Bantuan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Fasilitas BTP-PNS) (lihat Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil); -- komunitas/ lingkungan kb

PSU bangunan yang dimiliki oleh pemerintah dan/atau masyarakat

yang diperlukan dan digunakan oleh orang banyak; -- kredit bank kb PbP sejumlah uang yang diciptakan oleh bank dalam bentuk kredit dan cerukan melalui sarana kredit dari diskonto yang diberikan dengan atau tanpa kolateral; jumlah yang dicairkan diawasi oleh bank sentral; -- likuiditas kb PbP fasilitas talangan yang diberikan kepada penerbit untuk mengatasi ketidakcocokan pembayaran kewajiban kepada pemodal; -- Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) kb RSw, RUK,

PbP dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan kepada MBR yang pengelolaannya dilaksanakan oleh BLU-PPDPP Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; -- lingkungan kb

PSU fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya: bangunan perniagaan atau perbelanjaan, lapangan, fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, pemerintahan dan pelayanan umum, pertamanan serta pemakaman; -- pembiayaan kb

PbP pemberian pinjaman pembiayaan kepada kreditor dengan syarat penggunaan

66

67


standarisasi yang ditetapkan oleh perusahaan pembiayaan sekunder perumahan; -- pinjaman kb

PbP pemberian pinjaman dengan dasar aset keuangan kepada kreditor untuk disalurkan sebagai KPR dengan syarat berdasarkan tata cara dan persyaratan yang ditetapkan perusahaan pembiayaan sekunder perumahan; -- sosial kb

PSU fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman: puskemas, klinik, rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, tempat pemakaman umum, dsb.; -- umum kb PSU fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum: jalan, jalur pejalan kaki, angkutan umum, saluran air, jembatan, fly over, under pass, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, jalur busway, drainase, penyediaan air minum, saluran air limbah, tempat pembuangan sampah, fasilitas parkir bersama, dsb.;

fasilitator kb Um orang yang

menyediakan fasilitas;

-- masyarakat (FM) kb Um Ren Lak

pendamping masyarakat dalam melaksanakan program/kegiatan yang terdiri atas fasilitator pemberdayaan dan fasilitator teknis

feasibility study (lihat studi; studi kelayakan)

fidusia kb RSn, RSw, RUK, PbP pengikatan

barang bergerak sebagai jaminan kredit, barang atas dasar kepercayaan kepada kreditur

filter kb alat untuk menyaring, penyaring, penapis;

-- bak pohon/ tree box filters kb

PSU bioretention cells yang diberi tempat berbentuk kotak dengan tanaman/pohon dan ditempatkan di sisi sepanjang kanstin atau lubang tempat masuk air ke sistem drainase, yang berfungsi menangkap limpasan air permukaan dan memperindah ruang sisi jalan dengan lanskap pohon-pohon dan area tanaman

finance lease (lihat sewa; sewa pembiayaan)

fisik kb Um, Ren, Lak, Man sesuatu yang berwujud dan dapat terlihat secara kasat mata

fisiografi kb Kim, KP, Ren karakter fisik, umumnya alami, dari suatu tapak atau wilayah

fisiografis ks Um, Ren data yang

menggambarkan kondisi fisik dan geografis: data dan peta topografi, ketinggian, geologi, hidrologi, jenis tanah, dan letak geografis

fixed/ tetap ks tidak berubah (keadaannya, kedudukannya, dan sebagainya);

-- cost (lihat biaya; biaya tetap); -- cost and fee kb PbP 1) sistem yang diberlakukan kontraktor untuk pengerjaan

68


pembangunan/ suatu proyek berdasarkan bagi hasil (umumnya 10% – 15%), di mana harga material dan desain mengikuti atau dapat berubah selama proyek belum selesai, namun upah tenaga kerja yang ditetapkan bagi kontraktor tetap berdasarkan kesepakatan awal dan tidak mengalami perubahan, kecuali perubahan dilakukan oleh pemilik properti; 2) sistem kerja sama yang dilakukan oleh kontraktor dan pelanggan dengan jumlah upah tertentu yang dibayarkan oleh pelanggan tanpa melihat besarnya biaya fisik pekerjaan. Sistem ini dapat diterapkan bila pekerjaan dapat dirumuskan secara garis besar dan jelas; -- interest rate (lihat suku; suku bunga tetap); -- rate mortgage (FRM) kb

PbP KPR dengan tingkat suku bunga tetap hingga masa jatuh tempo dari KPR

flat kb RSn hunian yang berada pada satu lantai dan merupakan bagian dari bangunan rumah bertingkat

flat rate (lihat bunga; bunga tetap)

floating/ mengambang kk tidak tetap (tentu): nilai rupiah mengambang;

-- interest rate (lihat suku; suku bunga mengambang); -- rate (lihat bunga; bunga mengambang)

flood (lihat banjir);

-- control/ pengendali

banjir kb PSU proses atau elemen yang dibangun untuk mengangkut, mengendalikan, dan menyebarkan air banjir; -- elevation/ ketinggian banjir kb PSU, Kim ketinggian air banjir yang akan mencapai situs tertentu selama terjadinya periode banjir tertentu; -- plain/ dataran banjir kb

PSU,

Kim 1) area sungai yang terkena banjir secara berkala oleh luapan banjir lateral; 2) sebuah lahan yang rentan terhadap genangan air akibat banjir. Dataran banjir dapat dilihat dari bentuk tanah, sedangkan elevasi atau tingkat banjir dihitung berdasarkan frekuensi banjir dan pengukuran kapasitas saluran drainase; -- proofing/ penahan banjir kb

PSU, Kim kombinasi penambahan, perubahan, atau penyesuaian struktural dan nonstruktural untuk struktur yang mengurangi atau menghilangkan dampak kerusakan banjir terhadap perumahan, air dan fasilitas sanitasi, serta struktur dan isinya; -- wall/ dinding penahan banjir kb PSU tanggul panjang dan sempit dari beton atau batu yang dibangun untuk melindungi lahan dari banjir serta membatasi debit sungai dalam area tertentu untuk mencegah banjir

focus/ fokus kb pusat;

-- group discussion (FGD)/ diskusi kelompok terpumpun kb Ren 1) metode pengumpulan data dan penilaian cepat, semiterstruktur pada

69


satu set peserta yang dipilih berkumpul untuk membahas isu-isu dan perhatian berdasarkan daftar tema kunci yang disusun oleh peneliti/fasilitator; 2) proses pengumpulan informasi berupa diskusi terfokus dan mendalam dari sekelompok pihak yang berkepentingan mengenai suatu masalah atau topik tertentu yang sangat spesifik

fondasi kb Um, Lak dasar bangunan yang kuat, biasanya ada di bawah permukaan tanah tempat bangunan itu didirikan

force majeure kb Um, Ren, Lak keadaan kahar yang terjadi di luar kemampuan manusia sehingga kerugian tidak dapat dihindari: banjir, gempa bumi

foreclosure kb RSn, RUK, PbP proses

eksekusi/ penjualan jaminan yang dilakukan originator untuk mendapatkan pelunasan saldo KPR yang tertunggak melalui ketentuan hukum yang berlaku;

-- rate kb PbP tingkat yang menunjukan banyaknya foreclosure pada pasar perumahan; -- risk kb

Um tingkat/

rasio kemungkinan terjadinya eksekusi/ penjualan jaminan

formal ks Um 1) sesuai dengan peraturan yang sah; 2) resmi

formulir kb Um lembar isian;

-- permohonan kredit

kb PbP formulir yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam rangka mendapatkan kredit

yang berisi besaran kredit, suku bunga, jangka waktu, syarat pembayaran, dan agunan

forum kb Um,

Ren

1) lembaga atau badan, wadah; 2) sidang; 3) tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas;

-- Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kb

Um

forum yang digunakan untuk membahas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum; -- lintas pelaku (FLP) kb

Um, Ren forum terbuka skala kabupaten/kota (dan juga provinsi) yang berfungsi sebagai salah satu sarana kontrol publik terhadap perencanaan dan/atau pelaksanaan program/kegiatan yang dapat diikuti berbagai pihak yang berkepentingan; -- pengembangan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) kb

Um, Ren, Lak, Man lembaga yang menjadi wadah atau tempat pertemuan berbagai pihak untuk membicarakan kepentingan bersama dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman

forward contract (lihat kontrak; kontrak berjangka)

foto kb gambaran; bayangan; pantulan;

-- udara kb Kim, KP, Ren foto bagian permukaan bumi yang diambil dari udara guna memenuhi persyaratan-persyaratan teknik tertentu (termasuk dalam penyusunan peta pendaftaran

70


tanah). Pembuatannya menggunakan kamera yang dipasang pada pesawat udara

fountain/ sumber air/ air mancur kb PSU 1) wadah yang diproduksi secara artifisial sebagai tempat air datang dan sebagainya, untuk keperluan estetika (seperti air mancur) atau untuk minum; 2) sumber atau tempat sesuatu disediakan; 3) perangkat atau struktur sebagai sumber buatan tempat air muncul; 4) mata air alami muncul dari dalam bumi

fragmentasi kb Kim, KP, Lak proses pada saat lanskap dengan berbagai habitatnya dibagi menjadi area, patch, atau koridor lebih kecil, sebagai hasil dari pengembangan tata guna lahan atau suatu proses alam

fully amortized/ pelunasan secara otomatis kb

PbP sistem pembayaran angsuran bulanan yang terdiri atas pokok dan bunga. Besarnya angsuran mencukupi untuk pembayaran kembali pinjaman hingga lunas sesuai jangka waktu yang ditetapkan

fungsi kb besaran yang berhubungan, jika satu besaran berubah, besaran yang lain juga berubah;

-- ekosistem kb KP, Ren 1)

kemampuan untuk secara dinamis mempertahankan hidup melalui interaksi di antara komponen dan proses biotik dan abiotik: produksi primer, siklus nutrisi, dan

dekomposisi; 2) proses, transfer, distribusi energi dan materi, serta interaksi fungsional antar komponen-komponen ekosistem (komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya) maupun dengan lingkungannya, baik dalam bentuk ekosistem daratan, ekosistem perairan, dan ekosistem peralihan, maupun dalam bentuk ekosistem alami dan buatan; -- hidrologis kb KP, Ren proses dan interaksi biofisik yang menjaga atau mempengaruhi dinamika siklus hidrologi, serta dinamika sistem yang mengandalkan sumber daya air; -- hunian bangunan gedung kb Ren, Man fungsi bangunan gedung sebagai tempat tinggal manusia: meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun dan rumah tinggal sementara; -- keagamaan bangunan gedung kb PSU, Ren,

Man fungsi bangunan gedung sebagai tempat melakukan ibadah sementara; -- khusus bangunan gedung kb Ren, Man fungsi bangunan gedung sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi sementara; -- manusia kb

Um proses, institusi dan interaksi sosial ekonomi, politik, dan perumahan/ antarpribadi, yang mempertahankan dan memelihara populasi manusia;

71


-- sosial dan budaya bangunan gedung kb

PSU,

Ren,

Man fungsi bangunan gedung sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya: meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan pelayanan umum sementara; -- usaha bangunan gedung kb

PSU, Ren, Man fungsi bangunan gedung sebagai tempat melakukan kegiatan usaha: meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan tempat penyimpanan

fungsional ks Um dilihat dari segi fungsi

fungsionalisasi kb Um, Man hal menjadikan berfungsi

gagal ks tidak berhasil, tidak tercapai (maksudnya);

kegagalan kb perihal gagal, ketidakberhasilan;

~ bangunan kb Lak, Man 1) sebuah keadaan bangunan, yang setelah diserahterimakan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa menjadi tidak berfungsi, baik secara keseluruhan maupun sebagian dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, dari segi teknis, manfaat, keselamatan dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum; 2) suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil jasa konstruksi

gali kk keduk, keruk;

-- dan uruk/ cut and fill kb

Lak proses pengerjaan tanah di

mana sejumlah massa tanah digali untuk kemudian ditimbun di tempat lain

gambar kb lukisan dalam bidang teknik yang merupakan dasar mutlak bagi pelaksanaan pendirian suatu bangunan (gedung, pabrik, mesin, kapal);

-- isometrik kb Ren jenis gambar tiga dimensi dengan semua bidang utama sejajar dengan sumbu terkait dengan garis vertikal

tetap vertikal dan garis horizontal sudut tertentu (umumnya 30°); -- potongan kb Ren bentuk dua dimensi yang menggambarkan profil potongan penampang sebuah benda atau rancangan; merupakan pandangan yang dilihat dari arah dalam tapak atau sebuah benda dengan bentuk sebuah penampang; -- rancang bangun kb Ren gambar rancangan lengkap dengan data lainnya yang menunjukkan kerangka waktu, logistik, biaya, dan informasi rinci lain yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan bangunannya; -- rancang bangun usai/ as-built-drawing kb Ren gambar teknis bangunan yang betul-betul sesuai dengan struktur ukuran-ukuran, letak instalasi, dan sebagainya yang telah selesai dibangun, dalam proses pelaksanaan pendirian bangunan biasanya rancangan teknis mengalami berbagai perubahan karena harus menyesuaikan dengan situasi saat dilaksanakan pembangunan; -- rencana tapak/ site plan kb PSU,

Ren gambar dua dimensional dari semua elemen material yang terdapat di dalam tapak yang direncanakan secara keseluruhan termasuk unsur penunjangnya, seperti jalan, air bersih, listrik, pembuangan

72

73


limbah, dalam skala dan batas-batas luas lahan tertentu; -- tampak kb Ren gambar dalam bentuk dua dimensi yang dilihat dari arah depan, samping atau belakang; berfungsi memberikan gambaran terhadap tinggi dan bentuk elemen asal (eksisting) atau elemen yang direncanakan dari permukaan tanah, gambaran terhadap tinggi dan bentuk elemen yang dilihat dari beberapa arah

ganti kerugian kb PbP penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah

garasi terbuka/ carport kb PSU,

Ren area diperkeras dihalaman rumah untuk parkir kendaraan

garden city (lihat kota; kota taman)

garis kb 1) garit; gores; 2) coret panjang (lurus, bengkok, atau lengkung); setrip; 3) tanda berupa coret panjang di tanah dan sebagainya sebagai batas dan sebagainya; 4) aturan; ketentuan; 5) kubu atau pertahanan yang dikuasai;

-- batas jaringan irigasi kb PSU,

Ren tepi luar kaki tanggul untuk saluran bertanggul, atau titik potong lereng tebing dengan garis galian untuk saluran galian, atau tepi luar saluran gendong untuk saluran tidak bertanggul; -- bujur kb Um garis khayal yang ditarik dari kutub utara ke kutub selatan untuk memudahkan

menentukan lokasi suatu tempat dilihat dari garis meridien nol Greenwhich; -- kontur kb

Ren sebuah garis di permukaan bumi yang menghubungkan titik-titik elevasi yang sama di permukaan tanah dan pada perencanaan digambarkan dengan skala tertentu dan setiap bagian dari garis dinyatakan sebagai ketinggian yang sama di atas atau di bawah datum yang ditentukan; -- langit/batas ketinggian/ skyline kb Ren bentuk batas ketinggian bangunan-bangunan untuk mengembangkan bangunan tinggi, bermaksud agar tidak mengganggu pemandangan atau keindahan pemandangan, pada umumnya batas ketinggian ini dikenakan pada kota-kota besar; -- pantai kb Um 1) batas pertemuan antara daratan dengan air laut; posisinya tidak tetap, dapat berpindah sesuai dengan pasang surut air laut dan erosi pantai yang terjadi; 2) garis yang membatasi daerah laut dan daratan, pada daerah muara yang cukup lebar sungai tergambar pada daerah muara yang cukup lebar (sungai tergambar dalam dua garis); garis pantai diakhiri pada titik yang terletak kurang lebih 1 cm (pada peta) kearah berlawanan mengalirnya air sungai; -- sempadan kb Ren garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung terhadap batas lahan yang dikuasai , antarmassa

74


bangunan lainnya, batas tepi sungai/pantai, jalan kereta api, rencana saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi; -- sempadan bangunan (GSB) kb Ren 1) garis batas dalam mendirikan bangunan dalam suatu persil atau petak yang tidak boleh dilewatinya, garis ini bisa membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, ataupun samping; 2) suatu aturan pemerintah daerah setempat yang mengatur batasan lahan yang boleh dan tidak boleh dibangun dan berfungsi sebagai daerah hijau dan resapan air, jarak minimal antara bangunan dengan jalan, garis batas terluar dari properti yang akan didirikan: rumah di tepi jalan raya memiliki GSB 3 meter, sehingga diperbolehkan membangun sampai batas 3 meter tepi jalan raya; GSB sungai selebar 10 meter sehingga batas bangunan yang dapat dibangun ialah dengan jarak 10 meter dari bibir sungai; -- sempadan belakang bangunan kb

Ren garis belakang terhitung dari batas kaveling belakang/ jalan yang berbatasan, tidak diperkenankan didirikan sesuatu induk bangunan; -- sempadan jalan (GSJ) kb Ren suatu aturan pemerintah daerah setempat yang mengatur ketersediaan lahan bagi perluasan jalan di masa mendatang: GSJ sebesar 1,5 meter sehingga pada beberapa tahun ke depan

luasan dari lahan di tepi jalan ini akan diambil 1,5 meter untuk pelebaran jalan; 2) garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota; 3) garis batas terdepan pagar bangunan yang telah ditetapkan dalam rencana kota. -- sempadan jaringan irigasi kb PSU, Ren batas pengamanan bagi saluran dan/atau bangunan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan; -- sempadan muka bangunan

kb Ren garis yang pada pendirian bangunan kearah jalan yang berbatasan, di atas permukaan tanah tidak boleh dilampaui kecuali mengenai pagar-pagar pekarangan; -- sempadan pagar kb Ren garis bagian luar dari pagar persil atau pagar pekarangan; -- sempadan samping/ belakang bangunan (GSpB/ GSbB) kb Ren Sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap garis batas samping atau belakang kapling, yang dihitung dari garis batas kapling terhadap baris terluar samping/belakang bangunan yang berfungsi sebagai ruang, untuk pertimbangan faktor keselamatan antar bangunan; -- sempadan sungai kb Ren garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai; -- sungai kb Um batas pertemuan antara daratan pinggir sungai dan air sungai yang dapat berpindah sesuai dengan tinggi rendahnya

75

Ilustrasi Garis Sempadan BangunanSumber : Tim Penyusun Buku

76


arus sungai dan abrasi daerah aliran sungai

gedung kb Um wujud fisik hasil

pekerjaan konstruksi yang menyatudengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/ atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus;

-- kantor kb Um, RUK bangunan tempat kegiatan kantor; -- parkir kb Um, PSU gedung khusus untuk parkir kendaraan dengan maksud penghematan lahan yang dapat memuat kendaraan dalam jumlah cukup banyak, dimaksudkan sebagai pengganti tempat parkir di lapangan atau pinggir jalan

general procurement notice (GPN) kb Ren, PbP pemberitahuan bahwa sebuah proyek disetujui oleh Dewan Direksi Bank Dunia dan berisi informasi tentang proyek tersebut termasuk pengadaan yang dipertimbangkan dalam proyek tersebut

gender kb perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas;

anggaran responsif -- kb

Um, Ren anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender; data terpilah -- kb

Um, Ren data yang terpilah secara kuantitatif atau kualitatif mengenai hubungan/relasi dalam status peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai dimensi pembangunan; indeks pembangunan -- kb indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan gender; indeks pemberdayaan -- kb indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan di bidang politik dan ekonomi

genset kb PSU 1) mesin pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar minyak; 2) sebuah generator listrik portabel, yang mengubah bahan bakar menjadi tenaga listrik

gentrifikasi kb Um perubahan stratifikasi sosial; stratifikasi penduduk kota tingkat bawah dari kawasan kumuh di daerah tengah kota yang kemudian menjadi permukiman mewah lengkap dengan segala fasilitas kehidupan bagi golongan yang kelas menengah kota atau golongan atas

77


geodesi kb bagian ilmu kebumian yang menyelidiki ukuran permukaan bumi dan bagian dalam bumi; ilmu tentang pengukuran tanah

geopark kb Ren area dengan batas tertentu, berupa area publik, dengan cakupan dan sekup geoheritage yang penting, berupa area alami dengan kepentingan geologis dan keindahan alami tertentu, bukan hanya taman geologis, tetapi juga area yang terintegrasi dengan geologi, ekologi, lanskap alami, budaya lokal dan sejarah, merupakan alat dalam mempromosikan ilmu bumi dan pembangunan berkelanjutan melalui geowisata dan pendidikan, dilestarikan dan dikelola dengan sistem manajemen, dan sebuah area tempat sains dan komunitas lokal diikutsertakan dengan prinsip saling menguntungkan

geosintetis/ geo-synthetic kb Ren material sintetis untuk perkuatan tanah

gerak kb 1) peralihan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali; 2) dorongan (batin, perasaan, dan sebagainya;

gerakan kb 1) perbuatan atau keadaan bergerak (air, laut, mesin); 2) pergerakan, usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial (politik dan sebagainya);

~ keindahan kota/ city beautiful movement kb KP, Um gerakan dalam perancangan kota yang mengutamakan unsur

keindahan, dikembangkan dengan baik di Amerika pada akhir abad kesembilan belas dan awal abad kedua puluh; ~ tanah kb memiliki persamaan dengan tanah longsor, yaitu perpindahan massa tanah atau batu pada arah tegak, mendatar, atau miring dari kedudukan semula, mencakup gerak rayapan dan aliran serta longsoran

giant sea wall (lihat tanggul; tanggul laut raksasa)

giat kb 1) rajin, bergairah, dan bersemangat (tentang perbuatan, usaha, dan sebagainya), aktif; 2) tangkas dan kuat;

kegiatan kb bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa;

~ investasi kb PbP kegiatan pengadaan barang modal dan pelaksanaan investasi dana tapera dalam instrumen investasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ~ operasional kb Man kegiatan dalam rangka mendukung

78


berjalannya program kerja BP Tapera dalam jangka pendek; ~ pemanfaatan kawasan permukiman kb Kim, Man upaya untuk menjamin fungsi kawasan dan mewujudkan struktur ruang sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); ~ pembangunan kawasan permukiman kb Kim, Ren kegiatan fisik dalam memanfaatkan kawasan permukiman dengan mematuhi rencana dan ijin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung, yang dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan hukum; ~ pembangunan kembali lingkungan hunian kb Kim,

Man upaya mengembalikan atau memulihkan kondisi fisik dan non-fisik kawasan permukiman agar dapat berfungsi kembali sesuai peraturan perundangan; ~ pengendalian kawasan permukiman kb

Kim, Man kegiatan untuk menjamin pelaksanaan pembangunan permukiman dan pemanfaatan permukiman sesuai dengan rencana kawasan permukiman; mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; serta mencegah terjadinya tumbuh dan berkembangnya lingkungan hunian yang tidak terencana dan tidak teratur; ~ perencanaan kawasan permukiman kb Kim, Ren kegiatan dimana terjadi proses atau perbuatan merencanakan/

merancang lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung, baik di perkotaan maupun di perdesaan

girik kb PbP, Lak 1) letter C; 2) surat keterangan kepemilikan tanah/bangunan dari camat/lurah; 3) keterangan bukti penguasaan atas tanah namun bukan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah. Dibuktikan dengan pembayaran pajak atas tanah

giro kb simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau surat perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan;

-- syariah kb PbP simpanan berdasarkan akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindahbukuan; -- wajib minimum kb

PbP jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari dana pihak ketiga

glei kb Um, Lak 1) tanah yang berkembang di bawah kondisi drainase yang buruk, yang mengakibatkan pengurangan unsur besi dan unsur-unsur lain, berwarna abu-abu dan belang-belang; 2) nama umum untuk tanah yang berkembang di lokasi yang miskin drainase atau selalu

79


tergenang air

global ks berkenaan dengan keseluruhan; berkaitan dengan seluruh dunia; di seluruh dunia (worldwide), berkaitan dengan atau meliputi seluruh sesuatu, atau dari sekelompok hal;

-- warming (lihat panas; pemanasan global)

gorong-gorong pembuang kb

PSU bangunan air yang dibangun ditempat-tempat dimana saluran pembuang lewat dibawah bangunan (jalan, rel kereta api, dan lain-lain)

got miring kb PSU bangunan air yang

berfungsi mengalirkan air yang dibuat jika trase saluran melewati ruas medan dengan kemiringan yang tajam dengan jumlah perbedaan tinggi energi besar. Got Miring berupa potongan saluran yang diberi pasangan (lining) dan umumnya mengikuti medan alamiah

governance/ tata pemerintahan kb Ren, Lak, Man, PbP suatu mekanisme interaksi para pihak terkait yang berada di lembaga pemerintahan, legislatif dan masyarakat, baik secara pribadi maupun kelompok (perusahaan, asosiasi, LSM dan lain-lain) untuk bersama-sama merumuskan berbagai kesepakatan yang berkaitan dengan manajemen pembangunan dalam suatu wilayah hukum atau administratif tertentu

grace period (lihat waktu; waktu tenggang)

gradien kb Um kecepatan perubahan suatu variabel dengan mengikuti koordinat ruang;

-- perkotaan kb Ren keberlanjutan (continuum) ditingkat perkembangan (dan pola terkait penggunaan lahan dan tutupan lahan) berkisar dari pembangunan inti perkotaan ke pinggiran pedesaan, dan perubahan yang terjadi seiring proses manusia dan biofisik di sepanjang kontinum tersebut

grand design kb Ren rancangan besar yang berisi arah kebijakan pelaksanaan kegiatan atau tujuan tertentu pada kurun waktu tertentu, merupakan acuan bagi kementerian/lembaga/pemerintah dalam melaksanakan kegiatan atau tujuan yang ditetapkan

green area/ area hijau kb Ren tanah tidak tertutup bangunan atau paving, dan dikhususkan untuk menanam beragam tanaman (penutup tanah, semak, pepohonan)

green belt (lihat sabuk; sabuk hijau)

green building (lihat konstruksi; konstruksi hijau)

green infrastructure kb PSU, Ren jaringan prasarana dasar pendukung kegiatan sosial ekonomi yang terbangun secara harmonis dengan bentang alam dengan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan murah dalam hal pemeliharaan

80


green roof/ atap ekologi kb Um penghijauan di atas permukaan atap datar yang telah dilapisi lapisan waterproofing, sering disebut juga penghijauan atap atau atap ekologis; dapat berupa taman atap yang dapat digunakan untuk aktivitas manusia atau sekadar penghijauan yang diisi oleh tanaman-tanaman jenis tertentu yang pada umumnya tahan terhadap lingkungan kering sehingga tidak memerlukan siraman air; salah satu cara mengurangi pemanasan bangunan dan kawasan

greenhouse kb Um bangunan atau struktur yang dibangun terutama dari plastik, kaca, material serupa kaca atau bahan tembus pandang, dikhususkan untuk perlindungan atau budi daya bunga, sayuran, tanaman penutup tanah (groundcovers), atau tanaman lunak lainnya; struktur rumah kaca (greenhouse) memodifikasi atau mengontrol iklim yang baik untuk pertumbuhan tanaman

greenship kb Um, Man standar bangunan hijau Indonesia dikembangkan oleh Lembaga Konsil Bangunan Hijau Indonesia atau Green Building Council Indonesia (GBCI); terdapat 7 aspek yang dinilai dalam standar Greenship, yaitu Appropriate Site Development (ketepatan penggunaan tapak), Energy Efficiency and Conservation (efisiensi energi dan penghematan energi), Water Conservation (penghematan air), Material Resource and

Cycle (sumber material dan daur ulang), Indoor Health and Comfort (kesehatan ruang dalam dan kenyamanan), Building Environment and Management (kondisi lingkungan bangunan dan manajeman bangunan)

groins kb PSU, Lak 1) struktur pelindungan pantai, dibangun biasanya untuk menjebak hanyutan pesisir (littoral drift) atau memperlambat erosi pantai, berbentuk sempit dan diukur sejajar dengan pantai, dan panjangnya dapat bervariasi dari puluhan hingga ratusan meter (membentang dari darat titik garis pantai keluar ke badan air), dapat diklasifikasikan sebagai permeabel (dengan bukaan) atau impermeabel (struktur padat atau hampir padat); 2) struktur tipe penghalang memanjang dari backshore atau tepi sungai ke dalam badan air untuk tujuan pelindungan garis pantai dan dataran tinggi yang berdekatan dengan memengaruhi gerakan air dan/atau pengendapan material

groundbreaking kb RSn, Unm

Lak 1) penggalian dasar bangunan, sebagai tahap awal pembangunan; 2) penggalian pondasi bangunan, sebagai tahap dimulainya sebuah proyek rumah susun

groundcover/ tanaman penutup tanah kb

Lak 1) setiap tanaman yang menutupi tanah dan penggunaan dalam lanskap mencakup dekorasi, pencegahan erosi, pengendalian gulma; 2)

81


bahan tanaman yang digunakan untuk menutupi tanah, biasanya mengacu pada tanaman dilihat sebagai massa untuk menutupi tanah 3) jenis tanaman penutup permukaan tanah yang bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman antara bagi tanah yang kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen)

growth center kb KP, Um, Ren kompleks yang terdiri atas satu atau lebih komunitas atau tempat yang dilakukan bersamaan, menyediakan atau mungkin menyediakan sejumlah fungsi budaya, sosial, mata pencaharian, perdagangan, dan layanan untuk tempat itu sendiri dan wilayah belakang rural yang terkait dengannya

gugat kk dakwa, tuntut;

gugatan kb tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan;

~ perwakilan kb Um 1)

gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta dan dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud; 2) gugatan yang berupa hak

kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian;

guna kk pakai; pengguna kb orang yang

menggunakan; ~ anggaran (PA) kb pejabat

pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah atau pejabat yang disamakan pada institusi lain pengguna APBN/APBD; ~ bangunan gedung

kb RUK,Man,PbP pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan; ~ barang kb Man pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara/daerah; ~ jalan ulang alik/ telecommuters kb orang yang biasa bepergian setiap hari menggunakan kendaraan ke kantor, ke sekolah dan lainnya; ~ jasa kb 1) pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi; 2) perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa perusahaan angkutan umum;

penggunaan kb KP, Man 1) proses,

82


cara, perbuatan menggunakan sesuatu; pemakaian; 2) kegiatan yang dilakukan oleh pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan;

~ kawasan hutan kb KP,

PSU, Man penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut; ~ kawasan hutan yang bersifat komersial kb Um, KP penggunaan kawasan hutan yang bertujuan mencari keuntungan; ~ kawasan hutan yang bersifat nonkomersial

kb Um, KP penggunaan kawasan hutan yang bertujuan tidak mencari keuntungan; ~ lahan kb menunjukan pada kegiatan ekonomi dan sosial di atas lahan; ~ tanah/ lahan kb wujud kegiatan penguasaan tanah sebagai upaya untuk dapat memberi manfaat berupa hasil dan atau jasa tertentu; dan mewujudkan tata ruang serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup

hak kb Um 1) benar; 2) milik; kepunyaan; 3) kewenangan; 4) kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya); 5) kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; 6) wewenang menurut hukum;

-- atas ruang kb Um hak-hak

yang diberikan atas pemanfaatan ruang daratan (dapat berupa hak untuk memiliki dan menempati satuan ruang dalam bangunan sebagai tempat tinggal, hak untuk melakukan kegiatan usaha seperti perkantoran, perdagangan, tempat peristirahatan, hak untuk melakukan kegiatan sosial seperti tempat pertemuan di dalam satuan uang bangunan bertingkat, hak untuk membangun dan mengelola prasarana transportasi seperti jalan layang dan sebagainya); ruang lautan (hak untuk memiliki dan menempati ruang di dalam rumah terapung, hak untuk melakukan kegiatan di dalam satuan ruang di dalam kota terapung dan/atau di dalam laut, hak untuk mengelola pariwisata bahari, hak pemeliharaan taman laut, hak melakukan angkutan laut, hak eksploitasi sumber daya alam di laut seperti penangkapan ikan, penambangan lepas pantai,

dan sebagainya); dan ruang udara (dapat berupa hak untuk menggunakan jalur udara bagi lalu lintas pesawat terbang, hak untuk menggunakan media udara bagi telekomunikasi); -- atas tanah kb Ren hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan hak lain yang akan ditetapkan dengan undang-undang; -- atas tanah dan bangunan kb Ren hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan; -- beli kembali kb PbP hak penjual untuk membeli kembali barang yang telah dijualnya dengan didahulukan daripada calon pembeli lain apabila barang tersebut akan dijual lagi; -- gadai kb PbP hak kreditur atas harta tertentu sebagai jaminan piutangnya; misalnya, sebuah rumah yang diikat dengan hak tanggungan, apabila tidak dibayar tepat pada waktunya, maka rumah yang dijaminkan bisa dieksekusi untuk melunasi utangnya; -- guna air kb Um hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan; -- guna bangunan (HGB) kb

Um 1) hak untuk mendirikan dan

83

84


mempunyai bangunan-bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun, orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna bangunan luas serta keadaan bangunan-bangunan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun, HGB dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain; HGB dapat diberikan kepada warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; 2) sertifikasi yang diberlakukan oleh pemerintah kepada pengusaha untuk mengelola tanah agar dikembangankan menjadi multifungsi; -- guna pakai air kb Um hak untuk memperoleh dan memakai air; hak guna air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha; -- kebendaan

kb PbP hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun, misalnya hak milik, hak hipotek, dan hak jaminan utang; -- kepemilikan kb PbP hak untuk mendapatkan kepemilikannya tanpa harus mengajukan klaim; -- membuka tanah kb Kim, Lak hak dalam hukum adat yang menyangkut tanah dalam arti menggunakan atau mengusahakan tanah/lahan dalam rangka pengembangan perdesaan ataupun usaha-

usaha ekstensifikasi tanah/lahan pertanian; hak tersebut hanya dipunyai oleh warga Indonesia dan diatur menurut peraturan pemerintah; -- menikmati hasil kb Um hak memakai dan menikmati hasil suatu benda milik orang lain tanpa hak untuk memilikinya; -- milik (HM) kb I,P hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hak milik. Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya: bank negara, perkumpulan koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan sosial. Terjadinya hak milik, karena hukum adat dan penetapan pemerintah, serta karena ketentuan undang-undang. -- pakai kb Um 1) hak untuk menggunakan dan/ atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah, milik orang lain; 2) hak yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan perundang-undangan

85


dapat diberikan selama jangka waktu tertentu atau selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan tertentu, dengan cuma-cuma, dengan pembayaran atau pemberian jasa apa pun; -- pengelolaan lahan (HPL) kb Um 1) hak atas tanah negara yang memberi wewenang kepada pemegang, merencanakan peruntukan untuk penggunaan tanah yang bersangkutan, menggunakan untuk keperluan pelaksanaan tugasnya dan dapat menyerahkan bagian-bagian dari tanah itu kepada pihak ketiga dengan hak pakai, demikian pula hak guna bangunan dan menerima uang pemasukan dan atau uang wajib tahunan; 2) hak pemilik tanah untuk mengelola lahannya; -- sewa kb Um 1) hak seseorang atau badan untuk mempergunakan tanah orang lain untuk keperluan bangunan dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewa; 2) tanah milik pemerintah dan harus bayar sewa setiap tahun; -- tanggungan

kb Um hak tanggungan yang dapat dibebankan pada hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan yang diatur dengan undang-undang; -- ulayat kb

Um hak bersama segolongan penduduk asli atau adat atas sebidang tanah

halte kb PSU tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang

hand over/turn key (lihat serah; serah terima kunci)

hardscape/ elemen keras kb

Lak unsur-unsur permukaan keras dari rancangan lanskap, termasuk di dalamnya yaitu trotoar, jalan, pembatas tepi, dinding, bangunan, pagar, dan ornamen besar atau patung (sculptures)

harga kb nilai barang yang

ditentukan atau dirupakan dengan uang; jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa, pada waktu tertentu dan di pasar tertentu; guna;

-- akad syariah kb PbP harga rumah yang dapat dibeli dari pengembang ditambah margin yang disepakati; -- dasar air kb Um harga air tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air; -- jual rumah kb Um jumlah uang yang diterima oleh penjual dari hasil penjualan suatu produk rumah, yaitu penjualan yang terjadi pada perusahaan atau tempat usaha/bisnis; harga tersebut tidak selalu merupakan harga yang diinginkan oleh penjual rumah tersebut, tetapi merupakan harga yang benar-benar terjadi sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli; -- pasar kb Um harga yang terbentuk berdasarkan penawaran dan permintaan; --

86


perkiraan sendiri (HPS) kb PbP 1) perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK; 2) nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia, sedangkan rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam dokumen anggaran belanja; -- sewa kb Um,

PbP jumlah ataupun nilai baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang telah disepakati oleh pemilik dan penyewa, dan oleh penyewa dibayarkan kepada pemilik sebagai pembayaran atas penghunian untuk jangka waktu tertentu

harta kb Um, PbP segala sesuatu yang mempunyai nilai moneter, dimiliki oleh orang atau organisasi, biasanya sebesar biaya atau nilai wajar pasar; aset, biasanya berupa barang spesifik seperti real estate atau aset berwujud lainnya atau tagihan terhadap pihak lain;

-- beku kb PbP harta yang tidak dapat dicairkan atau dijual karena ketentuan pihak berwenang

hasil kb pendapatan; perolehan;

-- usaha kb PbP pendapatan bersih yang diterima oleh pekerja mandiri dari usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang dinilai dalam bentuk uang;

penghasilan/ income kb

1) proses, cara, perbuatan menghasilkan; 2) pendapatan,

perolehan (uang yang diterima dan sebagainya); 4) pendapatan bersih yang diterima oleh pekerja mandiri dari hasil usaha atau pekerjaan dalam proses produksi barang dan/jasa yang telah atau akan dilakukan;

~ kelompok sasaran kb Ren, PbP seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah dan/atau hasil usaha sendiri untuk yang berstatus tidak kawin atau gaji, upah dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri

hidran kb PSU alat pemadam kebakaran yang dipasang permanen, dilengkapi selang untuk mengalirkan air yang bertekanan tinggi secara terus-menerus;

-- umum kb PSU sistem pelayanan air minum, berupa bak penampung air minum yang dilengkapi dengan kran air

high rise kb RUK bangunan betingkat tinggi yang dapat befungsi sebagai perumahan seperti apartemen/ flat atau untuk perkantoran atau campuran

hinterland kb KP 1) wilayah pedesaan atau perkotaan, atau keduanya, yang terkait erat secara ekonomi dengan kota terdekat; 2) wilayah pedalaman; wilayah terpencil dari daerah perkotaan; wilayah sekitar pusat-pusat kota; 3) wilayah belakang; wilayah pengaruh sebuah kota yang dalam memenuhi kebutuhannya atau menjual hasil produksinya

87


cenderung bergantung pada kota tersebut

hipotek kb PbP 1) instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya; dalam hal ini peminjam masih dapat menggunakan atau memanfaatkan properti tersebut; hak tanggungan atas properti gugur setelah kewajibannya dibayar lunas; 2) hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak; hak ini merupakan jaminan bagi pelunasan utang dalam suatu perikatan atau kesepakatan (kontrak);

-- berbunga tersesuaikan/ adjustable rate mortgage kb

PbP hipotek dengan suku bunga yang dapat disesuaikan secara periodik atau berkala, umumnya setiap enam bulan sekali; -- endomen/ endowment mortgage kb PbP perjanjian tentang pemberian jaminan; -- saksama/ equitable mortgage PbP

kb hak tanggungan atas barang tidak bergerak dengan barang jaminan tetap dimiliki dan dikuasai debitur atas dasar saling percaya dari kedua pihak (memorandum pembebanan tanpa akta)

hierarki kota/ perkotaan (lihat orde; orde kota)

holding kk Um sebagai induk dari unit - unit usaha yang dikembangkan masyarakat desa, baik dalam

skala lokal desa maupun kawasan perdesaan

homestay kb RUK kamar yang dalam rumah penduduk di daerah wisata disewakan untuk pengunjung pada periode liburan

housing finance information network (HOFINET) kb Um jejaring kerja informasi pembiayaan perumahan adalah organisasi nirlaba yang didukung Wharton School, University of Pennsylvania, Bank Dunia dan FMO Belanda

housing queue (lihat antrean rumah)

housing refinancing (lihat biaya; pembiayaan ulang rumah)

huni kk menghuni;

hunian kb tempat tinggal; kediaman (yang dihuni);

~ berimbang kb Kim, KP, Ren 1) perumahan atau lingkungan hunian yang dibangun secara berimbang antara rumah sederhana, rumah menengah, dan rumah mewah; 2) perumahan dan kawasan permukiman yang dibangun secara berimbang dengan komposisi tertentu dalam rumah tunggal dan rumah deret antara rumah sederhana, rumah menengah dan rumah mewah, atau dalam rumah susun antara rumah susun umum dan rumah susun komersial, atau dalam rumah tapak dan rumah susun umum; ~ cerdas kb Kim, KP, Ren visium Kementerian PUPR 2030, pembangunan bidang perumahan yang mewujudkan hunian cerdas

88


(inovasi teknologi informasi, layak huni, ramah lingkungan, mitigasi dan adaptif terhadap risiko bencana); ~ jamak kb RSn,

RSw, RUK bangunan gedung dengan fungsi sebagai hunian jamak, meliputi rumah deret, rumah susun; ~ sementara kb Um, RUK,

Ren Lak bangunan gedung dengan fungsi sebagai hunian sementara meliputi asrama, motel, hostel; ~ tunggal kb RUK, Ren, Lak bangunan gedung dengan fungsi sebagai hunian tunggal; rumah tinggal tunggal;

penghuni kb 1) seseorang atau badan yang menempati atau memanfaatkan rumah secara sah, baik untuk tempat tinggal maupun untuk keperluan lain dalam rangka pengembangan kehidupan dan penghidupan keluarga; 2) orang yang menempati sarusun, baik sebagai pemilik maupun bukan pemilik;

3) warga negara Indonesia yang termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sesuai peraturan yang berlaku yang melakukan perjanjian sewa sarusunawa dengan badan pengelola;

penghunian kb Man penggunaan

atau pemakaian suatu rumah oleh seseorang atau badan

hurdle rate (lihat tingkat; tingkat keuntungan minimum)

huurbeding (lihat syarat; syarat pembatasan sewa)

Ilustrasi Hunian BerimbangSumber : Infografis DJPP

HUNIAN BERIMBANG

1 rumah mewah1 rumah mewah 1 rumah

mewah2 rumah menengah 1 rumah

mewah3 rumah sederhana

(UU No.1 Tahun 2011, Pasal 34 s.d. 37)UU No.20 Tahun 2011 Pasal 14 & 16)

89

identitas kb jati diri;

-- kawasan kb KP kesan lingkungan secara visual yang dapat memberikan identitas pada kawasan tersebut, yang terdiri atas unsur-unsur pembentuk karakter kota yang diharapkan nantinya juga akan berpengaruh kepada penghuni kota

ijarah kb PbP transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa

ikat kb 1) tali (benang, kain, dan sebagainya) untuk mengebat (menyatukan, memberkas, menggabungkan); 2) bingkai (dari kayu, logam, dan sebagainya) yang dipakai untuk menguatkan (mencengkam, memegang, dan sebagainya); 3) berkas, gabung; 4) cara mengatur (menyusun) pasukan (tentang barisan dan sebagainya); 5) kebat;

pengikatan kb;

~ hak tanggungan kb PbP proses pengikatan terhadap agunan tanah secara administratif. Di mana, bila suatu saat debitur mengalami gagal bayar, bank memiliki hak untuk melelang agunan itu untuk menutupi utang yang tidak dilunasi debitur; ~ jual beli (PJB) kb PbP kesepakatan

antara penjual untuk menjual properti miliknya kepada pembeli yang dibuat dengan akta notaris. PJB bisa dibuat karena alasan tertentu seperti belum lunasnya pembayaran harga jual beli dan belum dibayarkannya pajak-pajak yang timbul karena jual beli

illiquid/ tidak likuid ks PbP aktiva yang tidak mudah dijual tunai, misalnya pinjaman dipasar sekunder yang terbatas; aset yang tidak dapat segera dicairkan, seperti saham, obligasi, atau komoditas yang tidak diperdagangkan secara aktif dan akan sulit untuk dijual sekaligus tanpa menderita kerugian

imbuh kb tambahan (tidak banyak) pada barang yang ditimbang, dibeli, dimakan, dan sebagainya;

imbuhan kb bubuhan;

~ air tanah/ recharge kb Lak proses penambahan air tanah dari luar ke lajur jenuh akuifer, secara alami atau buatan, langsung ke akuifer tersebut atau melalui formasi lain; ~ air tanah alami kb Lak proses imbuhan air ke dalam sistem air tanah, yang berasal dari air hujan dan badan air lainnya secara alami (tanpa rekayasa manusia); ~ air tanah buatan kb Lak proses imbuhan air ke dalam sistem air tanah karena usaha manusia (dengan rekayasa manusia)

90

91


impoverishment (lihat miskin; pemiskinan)

incremental/inkremental kb 1) tambahan/ kenaikan 2) berkembang sedikit demi sedikit secara teratur;

-- cost/ biaya tambahan kb PbP biaya tambahan yang diakibatkan kenaikan output akibat adanya investasi;

indeks kb Um daftar harga barang dibandingkan dengan harga sebelumnya berdasarkan persentase untuk mengetahui turun naiknya harga;

-- gini kb (lihat koefisien; koefisien gini); -- pembangunan manusia (IPM) kb Ren angka yang memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/ daerah; -- harga konsumen kb PbP indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dari suatu paket barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu, juga merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inflasi, perubahan IHK dari waktu ke waktu menggambarkan tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa

inden/ indent kb RUK, PbP 1) pembelian barang dengan cara memesan dan membayar uang tanda

pemesanan; 2) pembelian dengan pemesanan terlebih dahulu. Umum terjadi di pasar primer. Anda membayar deposit (20-30% dari harga jual – tergantung developer) dan developer akan mulai membangun dalam jangka waktu yang ditentukan

index rate kb PbP suatu acuan tingkat suku bunga tertentu untuk digunakan sebagai dasar penetapan suku bunga produk KPR

indicative planning (lihat rencana; perencanaan indikatif)

indikasi kb petunjuk; tanda-tanda;

berindikasi kb mempunyai indikasi, mempunyai petunjuk

indikator kb alat pemantau (sesuatu) yang dapat memberikan petunjuk atau keterangan;

-- kinerja standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat kb Um tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif di bidang perumahan rakyat yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian standar pelayanan minimal bidang perumahan rakyat daerah provinsi dan daerah kab/kota berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan;

indirect benefit/ keuntungan/manfaat tak langsung kb Ren keuntungan/manfaat yang tidak secara langsung

92


berhubungan dengan output proyek/kegiatan, misalnya peningkatan penerimaan pajak, pengembangan industri, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan kegiatan ekonomi dan sebagainya

induced planning kb Ren proses perencanaan yang berbasiskan sistem dorongan, yaitu jika pemerintah pada level lebih tinggi memberikan rangsangan (berbentuk bantuan atau subsidi) kepada pemerintah level lebih rendah

industri kb Um seluruh bentuk

kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri;

-- besar kb Um perusahaan industri yang mempunyai pekerja 100 orang atau lebih; -- hijau kb Um industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat; -- kecil kb Um perusahaan industri industri yang mempunyai pekerja 5-19 orang; -- kreatif kb Um industri yang mentransformasi dan memanfaatkan kreativitas,

keterampilan, dan kekayaan intelektual untuk menghasilkan barang dan jasa; -- perumahan formal kb Um kegiatan industri yang dilakukan oleh pengembang dan mempengaruhi kegiatan industri lainnya yang terkait; -- pionir kb

Um industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional; -- sedang kb Um perusahaan industri yang mempunyai pekerja 20-99 orang; -- strategis kb Um industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintahan negara;

industrialisasi kb Um fase pada perkembangan ekonomi suatu negara ketika industri berkembang lebih cepat dibandingkan pertanian dan secara perlahan memainkan peranan utama dalam ekonomi;

perindustrian kb Um tatanan dan segala yang berkaitan dengan kegiatan industri

infiltrasi kb Um proses meresapnya air dari permukaan ke dalam tanah

93


inflasi kb RUK, PbP keadaan perekonomian yang ditandai oleh kenaikan harga secara umum dan terus menerus sehingga berdampak pada menurunnya daya beli; sering pula diikuti menurunnya tingkat tabungan dan atau investasi karena meningkatnya konsumsi masyarakat dan hanya sedikit untuk tabungan jangka panjang

informasi kb 1) penerangan; 2) pemberitahuan; kabar atau berita tentang sesuatu; 3) keseluruhan makna yang menunjang amanat yang terlihat dalam bagian-bagian amanat itu;

-- asimetrik/ asymmetric information kb PbP situasi ketika salah satu pihak dalam transaksi ekonomi memiliki beberapa informasi yang relevan tidak tersedia untuk pihak lainnya; -- debitur PbP Informasi mengenai debitur, fasilitas penyediaan dana yang diterima debitur, dan informasi terkait lain yang disajikan berdasarkan laporan debitur yang diterima oleh OJK dari pelapor; -- debitur individual (IDI) historis PbP laporan tentang riwayat kredit atau pinjaman seorang nasabah pada lembaga perbankan maupun nonperbankan. Informasi riwayat kredit ini dihasilkan oleh Sistem Informasi Debitur (SID); -- geospasial Ren, Lak Data Geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan,

pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian

information and communication technology (ICT) kb Um sebuah istilah umum yang mencakup semua alat atau aplikasi komunikasi yang meliputi radio, televisi, telepon selular, komputer dan jaringan hardware dan software-nya, sistem satelit dan sebagainya, agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik

infrastruktur kb PSU prasarana dan sarana fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik : sistem transportasi, komunikasi, limbah, air, dan listrik, yang cenderung membutuhkan investasi biaya tinggi, tetapi sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan kemakmuran suatu negara;

-- berkelanjutan kb

PSU infrastruktur yang diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan prinsip pembangunan berkelanjutan; mengacu pada perancangan, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan yang menjaga keseimbangan unsur sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan

94


yang dibutuhkan untuk mendukung kesetaraan sosial, ketahanan, dan keberlangsungan ekosistem; -- perdesaan kb

PSU, Kim prasarana dan sarana perdesaan untuk memberikan pelayanan dan mendukung penghidupan masyarakat desa: jalan, jembatan, jalan setapak, tambatan perahu, serta infrastruktur air minum, irigasi, dan sanitasi perdesaan; -- permukiman kb PSU, Kim prasarana dan sarana pada kawasan permukiman untuk memberikan pelayanan permukiman, meliputi: prasarana lingkungan dan sarana lingkungan. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi; -- permukiman perkotaan

kb PSU, KP jaringan prasarana dan sarana berupa sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, sistem drainase, jaringan jalan lingkungan serta penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan permukiman di perkotaan; -- perumahan kb PSU, RUK, Lak 1) prasarana dan sarana perumahan untuk memberikan pelayanan dan mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi dan menjadi bagian dalam

pembangunan perumahan secara keseluruhan: pemasangan badan jalan hingga pengerjaan paving block, perapihan taman dan pembuatan gerbang; -- wilayah kb KP infrastruktur yang diperlukan dalam pengembangan willayah atau infrastuktur yang mempunyai skala pelayanan regional, meliputi jaringan transportasi, sumber daya air, air bersih, air limbah, drainase, energi dan kelistrikan, telekomunikasi, persampahan, serta fasilitas umum dan sosial

initial loss kb Ren kehilangan air permukaan, akibat proses in tercepat (yaitu bagian air hujan yang jatuh ke pohon atau tanaman yang kemudian ada yang menguap dan ada yang mencapai permukaan tanah dan meresap ke dalam tanah atau akar tanaman) dan akibat depression storage

inkubasi kb Lak upaya berbentuk perlakuan khusus terhadap suatu kawasan untuk mendapatkan nilai optimum dalam suatu tahapan pembangunan infrastruktur yang dipersiapkan untuk memicu pertumbuhan kawasan di sekitarnya;

-- kawasan strategis kb

KP, Ren upaya pembinaan dan pengembangan kawasan strategis dalam bentuk rangkaian program pembinaan, pengembangan, dan dukungan kemitraan yang disusun dalam jangka waktu tertentu

95


inovasi kb Um suatu proses pembaruan dari penggunaan sumber-sumber alam, energi, modal, serta penataan kembali dari tenaga kerja dan penggunaan teknologi baru sehingga terbentuk suatu sistem produksi dari produk-produk baru; pembaruan unsur teknologi dan ekonomi dari kebudayaan

input-output kb Ren salah satu pendekatan sektoral yang sekaligus melihat kaitan pertumbuhan antara satu sektor dengan sektor lainnya dan sebaliknya yang pada prosesnya diawali dengan pembuatan tabel masukan keluaran (input output table) antarsektor, perubahan salah satu sektor secara otomatis akan mendorong perubahan pada sektor lainnya;

-- analysis (lihat analisis; analisis masukan-keluaran)

insentif kb Um, Kim, PbP 1) tambahan penghasilan dapat berupa uang atau barang yang diberikan untuk meningkatkan semangat kerja; 2) perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham; b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau d. pemberian penghargaan

kepada masyarakat, swasta dan/ atau pemerintah daerah; 3) bentuk pembayaran langsung yang didasarkan atau dikaitkan langsung dengan kinerja dan gain sharing, yang juga dikaitkan dengan kinerja dan diartikan sebagai pembaginya keuntungan bagi pegawai akibat peningkatan produktivitas atau penghematan biaya; 4) tambahan penghasilan (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan untuk meningkatkan gairah kerja; uang perangsang

insolvensi ks PbP ketidakmampuan

seseorang atau badan untuk membayar utang tepat pada waktunya atau keadaan yang menunjukkan jumlah kewajiban melebihi harta

inspeksi kb Man pemeriksaan dengan teliti; kunjungan resmi untuk meneliti apakah pekerjaan dilakukan dengan semestinya;

menginspeksi kk Um, Man

mengadakan atau melakukan inspeksi

instalasi kb Lak seperangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang dipasang pada posisinya dan siap dipergunakan;

-- pengolahan lumpur tinja (IPLT) kb L,P 1) pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sistem setempat yang diangkut melalui sarana pengangkut lumpur tinja, yang akan diolah menjadi

96


lumpur kering yang disebut dengan cake dan air olahan/efluen yang sudah aman dibuang ataupun dimanfaatkan kembali menjadi pupuk dan efluen dapat digunakan untuk keperluan irigasi; 2) instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat; -- pengolahan air limbah (IPAL) kb PSU perangkat peralatan teknik beserta perlengkapannya yang memproses/mengolah cairan sisa proses produksi pabrik sehingga cairan tersebut layak dibuang ke lingkungan; -- pengolahan air limbah domestik (IPALD) kb PSU bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik

instansi kb Lak 1) badan pemerintah

umum (seperti jawatan, kantor); 2) lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus pemerintah; -- vertikal kb Lak perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi

institusi kb 1) lembaga; pranata; 2) sesuatu yang dilembagakan oleh undang-undang, adat atau kebiasaan (seperti perkumpulan, paguyuban, organisasi sosial, dan kebiasaan berhalal-bihalal pada hari lebaran); 3) gedung tempat diselenggarakannya kegiatan perkumpulan atau organisasi; 4) sistem pola-pola resmi yang dianut oleh warga mayarakat untuk berintegrasi

institutionalization/ proses pelembagaan kb Um proses yang harus dilewati suatu norma kemasyarakatan baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan sehingga norma sosial tersebut dikenali, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-harinya

instrumen kb 1) alat yang dipakai untuk mengerjakan suatu perkara; 2) sarana penelitian berupa seperangkat tes dan sebagainya untuk memperoleh data sebagai bahan pengolahan;

-- kredit kb PbP warkat perjanjian penjaminan tertulis yang dapat berisi kesanggupan bayar atau perintah bayar sebagai bukti pinjaman; -- utang kb PbP warkat yang berisi pernyataan tertulis tentang kesanggupan untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu, misalnya surat aksep, promes, dan obligasi

intake/ bangunan sadap kb PSU,

Lak 1) suatu unit yang berfungsi untuk menyadap atau mengambil

97


air baku dari badan air sesuai dengan debit yang diperlukan dalam pengolahan; 2) bangunan atau tempat yang digunakan untuk mengendalikan, mengatur, membelokan, atau memasukkan air langsung dari sumbernya, melalui saluran masuk yang dibangun di bagan hulu

intensif ks secara sungguh-sungguh dan terus-menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal;

intensitas kb keadaan tingkatan atau ukuran intensnya;

~ bangunan gedung kb Ren,

Lak ketentuan teknis tentang kepadatan dan ketinggian bangunan gedung yang dipersyaratkan pada suatu lokasi atau kawasan tertentu, yang meliputi koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien lantai bangunan (KLB), dan jumlah lantai bangunan

interest (lihat bunga);

-- Only Balloon Payment (IO-BP) kb PbP mekanisme pembayaran komponen bunga saja dalam kurun waktu tertentu; -- rate (lihat suku; suku bunga); -- rate risk kb PbP risiko (munculnya kerugian) yang disebabkan oleh kegagalan counterparty (debitur) dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai yang disyaratkan oleh kontrak/perjanjian. Risiko ini tidak hanya muncul dari kredit/pinjaman (loan) melainkan juga meliputi

komponen-komponen lain, baik on maupun off balance sheet seperti garansi, akseptasi, dan securities investment

internal kb dalam (negeri); sebelah dalam; di kalangan sendiri; dalam lingkungan sendiri;

-- rate of return (IRR) kb PbP metrik yang digunakan dalam penganggaran modal (capital budgeting) untuk mengukur profitabilitas atau keuntungan investasi potensial

International roughness index (IRI) kb Ren, Lak 1) parameter kekerasan permukaan jalan yang dihitung dari jumlah kumulatif naik turunnya permukaan arah profil memanjang dibagi dengan jarak/ panjang permukaan 2) kerataan permukaan jalan yang dinyatakan dengan jumlah perubahan vertikal permukaan jalan untuk setiap satuan panjang jalan (mm/km)

interpolasi kb Ren proses penentuan atau merencanakan elevasi dan lokasi titik yang tidak diketahui di situs, peta, atau menggambar dari lokasi titik elevasi yang dikenal;

-- besaran komponen biaya bangunan gedung kb Ren cara menghitung besaran biaya komponen bangunan gedung yang belum diketahui (dicari) berdasarkan dua nilai komponen bangunan yang sudah diketahui

inter-regional input output (IRIO) kb Ren 1) model input-

98


output untuk melihat interaksi yang terjadi antarwilayah berupa fakta yang tidak bisa dihindari karena yang terjadi di satu region mungkin akan berpengaruh kepada region lain, semakin dekat dua region semakin besar intensitas interaksi yang mereka hasilkan; 2) pendekatan model gravitasi untuk mengestimasi aliran inter-regional dalam model area input-output yang saling terkoneksi; model yang didesain untuk memperluas kerangka input-output dasar untuk menangkap transaksi antarsektor industri pada level regional

investasi kb PbP 1) barang yang dibeli oleh individu dan atau perusahaan untuk menambah persediaan modal mereka; 2) Penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva tetap untuk memperoleh keuntungan;

-- residensial/ residential investment kb

PbP rumah/ tempat tinggal yang dibeli oleh orang-orang untuk tinggal atau untuk disewakan; -- swasta kb PbP uang yang diinvestasikan oleh perusahaan organisasi finansial, atau investor lainnya, dan bukan oleh pemerintah

investor kb PbP 1) penanam uang atau modal; orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan; 2) pembeli properti dengan motivasi

untuik mencari keuntungan bukan untuk ditinggali. Biasanya investor properti akan mendapat keuntungan dari properti yang ia sewakan atau dijual kembali

isolasi kb keadaan terpencilnya satu wilayah karena jauh dari hubungan lalu lintas;

terisolasi ks terasing, terpencil

izin kb Um pernyataan mengabulkan (tidak melarang dan sebagainya); persetujuan membolehkan;

-- galian bawah tanah kb

Lak izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan untuk melakukan galian bahwa tanah yang akan digunakan untuk pembangunan utilitas perumahan dan pemukiman yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau Izin Membangun Prasarana (IMP)

-- layak huni (ILH) kb Lak izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau masyarakat untuk menggunakan dan memanfaatkan bangunan yang telah selesai dibangun dengan sah untuk hunian yang telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan ekologis; -- lingkungan kb

Lak izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UKP dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk

99


memperoleh izin usaha dan/ atau kegiatan; -- lokasi kb

Um 1) izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya; merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang; izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku di perlukan izin prinsip; 2) izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman atau kelompok masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; -- lokasi perairan kb KP, Lak izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; -- membangun prasarana (IMP) kb

Um izin yang diberikan kepada badan usaha pembangunan perumahan dan permukiman untuk menyiapkan dan mematangkan tanah secara pisik agar dapat dirçanfaatkan untuk pembangunan rumahnya, pembangunan jalan dan saluran air hujan/ limbah sesuai dengan ketentuan yang ada; -- mendirikan bangunan (IMB)/ building permit kb

Um perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/

kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus diberikan oleh pemerintah; -- mendirikan bangunan (IMB) bertahap

kb Um, RSn, RUK IMB yang diberikan secara bertahap oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun bangunan gedung baru. -- mendirikan bangunan (IMB) pondasi kb

Um, RSn, RUK bagian dari IMB bertahap yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun konstruksi pondasi bangunan gedung, yang merupakan satu kesatuan dokumen IMB. -- menghapus bangunan (IHB) kb Um, RSn, RUK izin yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk merobohkan dan menghapus bangunan rumah hunian sesuai dengan ketentuan yang ada; -- pemanfaatan ruang kb Um, Ren,

Lak, Man izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -- pemanfaatan prasarana (IPP) kb Um, PSU izin diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk memanfaatkan

100


prasarana yang belum atau sudah diserahkan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan teknis prasarana tersebut yang ditetapkan oleh instansi teknis; -- pengelolaan kb

RKh, KP izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil; -- penghunian (IP) kb Um izin yang diberikan kepada calon penghuni pemilik bangunan yang telah memiIiki/ dilengkapi dengan SLF; -- penghunian oleh bukan penghuni (IPBP) kb Um, Man izin yang diberikan kepada badan usaha atau masyarakat untuk menggunakan/mengelola tumah huniannya untuk ditempati oleh pihak laîn atas dasar perjanjian sewa menyewa rumah atau bagian rumah, berdasarkan SLF yang dimilikinya; -- pengusahaan sumber daya air kb Um, Kim izin untuk memperoleh dan/atau mengambil sumber daya air permukaan untuk melakukan kegiatan usaha air minum atau surat izin pengambilan air sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air ; -- prinsip kb

Um, Ren, PbP 1) surat izin yang diberikan oleh pemerintah/ pemerintah daerah untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi; merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek

teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi; bentuk izin prinsip dapat berupa surat penunjukan penggunaan lahan (SPPL); 2) perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus izin prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA; -- usaha jasa konstruksi kb Lak izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi;

perizinan kb segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

~ berusaha terintegrasi secara elektronik/ Online Single Submission (OSS) kb Um, Lak perizinan usaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi ~ pembangunan rumah kb Um, RSw,

RUK perijinan yang dikeluarkan oleh bagian dari pemerintah daerah, bagi masyarakat yang hendak membangun suatu bangunan sesuai dengan peruntukan

101


rumah ~ pembangunan dan penggunaan rumah kb Um, Lak,

Man perijinan yang dikeluarkan oleh bagian dari pemerintah daerah bagi masyarakat yang hendak membangun dan atau menggunakan suatu bangunan sesuai dengan peruntukannya

jabat kk pegang; pejabat kb

Lak pegawai pemerintah

yang memegang jabatan penting (unsur pimpinan);

~ lainnya kb Lak pejabat yang

diangkat berdasarkan undang-undang selain pejabat negara; ~ negara kb pimpinan dan anggota lembaga negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pejabat negara yang ditentukan oleh undang-undang; ~ pembuat akta tanah (PPAT) kb Lak 1) pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta pemindahan hak atas tanah, tanggungan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2) pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun. PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh

perbuatan hukum itu; ~ pembuat komitmen (PPK) kb Lak 1) pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah; 2) pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; 3) pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ~ pemeriksa hasil pekerjaan (P PHP) (lihat panitia; panitia pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP)); ~ penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) kb Lak pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran; ~ pengadaan kb Lak pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing;

jadwal kb pembagian waktu

102

103


berdasarkan rencana pengaturan urutan kerja; daftar atau tabel kegiatan atau rencana kegiatan dengan pembagian waktu pelaksanaan yang terperinci;

penjadwalan kb PbP proses, cara, perbuatan menjadwalkan atau memasukkan dalam jadwal;

~ ulang/ reschedule kb PbP upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk grace period baik termasuk besarnya jumlah angsuran atau tidak

jalan kb Um 1) prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel; 2) suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas;

-- arteri kb PSU jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna; --

arteri primer kb PSU jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional; -- arteri sekunder kb PSU jalan arteri dalam skala perkotaan; -- jalur kb PSU yang direncanakan atau digunakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang; ~ khusus kb PSU jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri; -- kolektor kb PSU jalur selebar ± 7 m yang melayani angkutan p e n g u m p u l a n / p e m b a g i a n dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi; -- kolektor primer kb PSU jalan kolektor dalam skala wilayah; -- kolektor sekunder

kb PSU jalan kolektor dalam skala perkotaan; -- kota kb PSU seluruh jaringan jalan yang berada dalam wilayah administratif kota, kecuali jalan nasional dan jalan provinsi; -- lingkungan kb

PSU jalur selebar ± 1,5 m – 2,0 m penghubung pusat permukiman dengan pusat lingkungan I atau pusat lingkungan I yang lainnya; atau menuju Lokal Sekunder III; -- lingkungan primer kb PSU jalan lingkungan dalam skala wilayah tingkat lingkungan seperti di kawasan perdesaan di wilayah kabupaten; -- lingkungan sekunder kb

PSU jalan lingkungan dalam skala perkotaan seperti di lingkungan perumahan, perdagangan, dan pariwisata di kawasan perkotaan;

104


-- lingkungan perumahan kb

PSU Jalur dengan lebar ± 4 m yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan -- lokal kb PSU jalur yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk dibatasi 3.4.9 jalan lingkungan jalur selebar ± 4 m yang ada dalam satuan permukiman atau lingkungan perumahan; -- lokal primer kb

PSU jalan lokal dalam skala wilayah tingkat lokal; -- lokal sekunder

kb PSU 1) jalur selebar ± 3,0m - 7,0 m yang merupakan jalan poros perumahan menghubungkan jalan arteri/kolektor/lokal dan pusat lingkungan permukiman; 2) jalan lokal dalam skala perkotaan; -- lokal sekunder II dan III kb PSU jalur selebar ± 3,0 m – 6,0 m penghubung jalan arteri/kolektor/lokal dengan pusat kegiatan lingkungan permukiman, menuju akses yang lebih tinggi hirarkinya; -- lokal sekunder kawasan kb PSU jalan lokal sekunder pada kawasan permukiman -- nasional kb PSU jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar-ibu kota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol; -- penghubung kb PSU jalan yang menghubungkan jalan tol dengan jalan umum yang ada; -- setapak

kb PSU jalan dengan kapasitas terbatas yang umumnya dibuat untuk perlintasan orang atau

binatang umumnya terdapat di daerah perdesaan atau hutan -- strategis kabupaten kb PSU jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan kabupaten berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan kabupaten; -- strategis nasional kb PSU jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis, yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antarnegara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan; -- strategis provinsi kb PSU jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan provinsi; untuk jalan di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta terdiri atas jalan provinsi dan jalan nasional; -- tol kb PSU jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol; -- umum kb

PSU jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum; ~ usaha tani kb PSU jalan yang menghubungkan jalan lokal dengan wilayah pertanian;

105


pejalan kb;

~ kaki kb Um setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan;

jalur kb Um ruang antara dua garis batas;

-- akses parkir/ access lanes kb PSU ruang untuk lalu lintas pada area parkir untuk sirkulasi kendaraan; -- atau selokan/ strip atau trench kb PSU bentuk jalur memanjang atau selokan yang menggunakan material bio-retention cells; -- evakuasi kb

PSU jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selasar umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat yang aman di bangunan gedung kelas 2, 3 atau bagian kelas 4; -- filter/ filter strip kb PSU tipe LID berupa area jalur bertanaman pekat/padat yang berfungsi menahan semburan air, menampung air permukaan yang bila sudah jenuh akan menjadi media pengantar ke sistem bioretention cell di bawahnya atau area resapan didekatnya. Digunakan untuk tepian area perkerasan (jalan atau area parkir), pulau-pulau pada area parkir, ruang terbuka, atau disekitar bangunan; -- hijau kb PSU 1) sebuah taman linear, strip, atau sabuk dari lahan ruang terbuka bervegetasi, atau area konservasi ruang terbuka yang menyediakan kesempatan rekreasi pasif, jalur pejalan kaki atau sepeda, atau konservasi

ruang terbuka atau daerah alami, dinilai sebagai bantuan estetika, penyangga antarpenggunaan lahan, atau untuk memberikan koridor bagi satwa liar atau orang; 2) jalur penempatan tanaman serta elemen lanskap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA); disebut jalur hijau karena dominasi elemen lanskapnya adalah tanaman yang pada umumnya berwana hijau; 3) jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di sepanjang sistem jaringan prasarana, antara lain: sepanjang jalan, yang meliputi ruang milik jalan (Rumija) dan ruang pengawasan jalan (Ruwasja), serta sepanjang sungai, yang berupa sempadan sungai; -- lingkungan II kb

PSU jalur dengan lebar ± 1,2 m penghubung pusat lingkungan I ke II; menuju pusat lingkungan II yang lain dan akses yang lebih tingi hirarkinya; -- masuk parkir/ driveways kb PSU ruang pada area parkir yang menghubungkan area parkir dan jalan raya; -- pejalan kaki/ pedestrian ways kb

PSU 1) wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan berfungsi sebagai ruang sirkulasi bagi pejalan kaki yang terpisah dari sirkulasi kendaraan lainnya, baik kendaraan bermotor maupun bukan 2) areal yang diperuntukkan bagi pejalan kaki; 3) jalur dengan lebar ± 1,5 m

106


yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda, secara aman, nyaman dan tak terhalang; -- pemandu kb

PSU 1) bagian dari jalur pejalan kaki yang berfungsi memandu tunanetra untuk berjalan dengan memanfaatkan ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan terhadap situasi di sekitar jalur yang bisa membahayakan tunanetra; 2) jalur yang digunakan penyandang tuna netra, untuk memberikan panduan arah dan tempat tertentu; -- samping kb PSU jalur yang sejajar dengan jalur lalu lintas utama (yaitu jalur jalan arteri atau kolektor) terletak di samping kiri dan atau kanan jalan dan dibatasi oleh jalur pemisah

jamin kk tanggung, sedia;

jaminan/ guarantee kb PbP 1) tanggungan atas pinjaman yang diterima; 2) garansi ; 3) aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan;

~ chattel / chattel mortgage

kb PbP peranti yang dipersiapkan oleh debitur atau peminjam (mortgagor) untuk mentransfer

hasil pendapatan dan barang agunan (chattel) kepada kreditur (mortgage) untuk memberikan jaminan keamanan atas utang mereka; apabila hipotek tidak terbayar, kreditur dapat menjual agunan tersebut untuk membayar piutang debitur tersebut; ~ kas/ cash collateral kb PbP uang kas, instrumen yang dapat diperjualbelikan, dokumen surat berharga, deposito berjangka, dan aktiva jangka pendek lain yang mudah dicairkan atau dipertukarkan menjadi uang tunai yang dijadikan jaminan atas fasilitas kredit bank; ~ subsidi perumahan kb PbP 1) jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat, yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi yang diserahkan oleh Lembaga Penerbit Kredit/ Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPK/LPP) kepada Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Perumahan Rakyat untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Lembaga Penerbit Kredit/ Lembaga Penerbit Pembiayaan (LPK/LPP); ~ utang kb

PbP suatu hak yang diperoleh kreditur (berpiutang) untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur (berutang) akan memenuhi kewajibannya kepada kreditur dan didasarkan pada perjanjian jaminan utang umum dan jaminan utang khusus; ~ utang khusus kb

PbP jaminan utang yang timbul dari perjanjian,

107


misalnya hak tanggungan dan fidusia; ~ utang umum kb

PbP jaminan utang yang timbul dari undang-undang yang menyatakan seluruh harta kekayaan dari debitur dijadikan jaminan bagi perikatannya dengan para kreditur;

penjamin/ guarantor kb penjamin yang akan membayar hutang debitur apabila tidak sanggup melunasi hutangnya;

~ tambahan kb PbP jaminan tambahan dalam Pembiayaan Mikro Perumahan (PMP) yang dapat berasal dari pihak keluarga atau kelompok masyarakat yang sudah lama terbentuk;

penjaminan kb proses, cara, perbuatan menjamin;

~ infrastruktur kb PbP pemberian jaminan atas kewajiban finansial penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian penjaminan

jangka waktu kb PbP jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan yang ditunjukan dalam bulan; jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya dibawah satu tahun, sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang, yaitu satu sampai tiga puluh atau empat puluh tahun

jangkau kb; keterjangkauan kb Um, Man kemampuan masyarakat dalam memperoleh rumah yang

layak sesuai dengan standar. parameter keterjangkauan meliputi threshold keterjangkauan (persentase pendapatan untuk perumahan terhadap pendapatan); standar luas lantai, amenitas, dan waktu tempuh ke tempat kerja kurang dari 1 jam; threshold pendapatan

janji kb persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu);

perjanjian kb persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu; ~ pendahuluan jual beli (PPJB) kb

PbP 1) perjanjian antara calon penjual proyek tanah dan bangunan yang dibuat sebelum ditandatangani Akta Jual Beli (AJB). Karena obyek tanah dan bangunan termasuk dalam benda tidak bergerak (benda tetap) yang pengalihannya (jual Beli) harus dibuat dengan akta Notaris/PPAT dalam bentuk Akta Jual Beli (AJB), maka sebelum dibuatnya AJB biasanya perlu dilakukan pemeriksaan tanah sebagai serangkaian persiapan; 2) perjanjian jual beli antara pihak penjual dan pembeli. Perjanjian ini masih sebatas kesepakatan saja dan belum ada peralihan hak kepemilikan tanah/rumah secara hukum. Dengan demikian,

108


di sertifikat masih atas nama penjual, sampai klausul-klausul yang disepakati terpenuhi. PPJB biasanya dilakukan agar tidak dibeli oleh pihak lain; 3) perjanjian awal antara penjual dan pembeli sebuah properti. PPJB bersifat bawah tangan dan tidak melibatkan notaris atau PPAT; ~ kerja sama operasional (PKO) kb Lak suatu dokumen hasil perjanjian antara dua pihak yang menjelaskan secara rinci hal-hal yang akan dilakukan dua pihak tersebut sebagai tindak lanjut dari MoU

jarak kb ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat;

-- bebas bangunan gedung kb

Um area di bagian depan, samping kiri dan kanan, serta belakang gedung dalam satu persil yang tidak boleh dibangun;

jaring kb; jaringan kb hubungan yang memiliki keterkaitan satu sama lain hingga berbentuk konektivitas atau merupakan satu keterkaitan antarunsur;

~ air bersih kb PSU jaringan pipa

saluran air yang mengalirkan air bersih ke rumah-rumah yang dilayaninya; ~ drainase kb PSU sebuah sistem atau koneksi saluran sungai yang biasanya terhubung secara hierarkis; ~ irigasi kb

PSU saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian,

penggunaan, dan pembuangan air irigasi; ~ irigasi air tanah kb PSU jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya; ~ irigasi desa kb PSU jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa; ~ irigasi primer kb PSU bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan; ~ irigasi sekunder kb PSU bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya; ~ irigasi tersier kb PSU jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya; ~ jalan nasional kb PSU kumpulan ruas jalan dengan status jalan nasional yang membentuk satu sistem jaringan jalan; ~ jalan provinsi kb PSU kumpulan ruas jalan dengan status jalan provinsi yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam satu provinsi; ~ jalan kabupaten/

109


kota kb PSU kumpulan ruas jalan dengan status jalan kabupaten/kota yang membentuk satu sistem jaringan jalan di dalam satu kabupaten/kota ; ~ jalan kb PSU 1) susunan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dg wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya; 2) berbagai jalan yang saling berkaitan satu dengan lainnya, bermaksud sebagai kesatuan dalam memberi lintasan secara berkesinambungan bagi pemakainya; ~ lalu lintas dan angkutan jalan kb

PSU serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; ~ pejalan kaki kb PSU ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda; ~ primer prasarana kawasan kb

PSU, KP jaringan utama yang menghubungkan antar satuan perumahan dalam kawasan perumahan atau antara kawasan perumahan dengan kawasan lain dan digunakan untuk kepentingan umum, baik berupa prasarana jalan darat maupun jalan air ~ primer prasarana kawasan nelayan kb PSU, KP jaringan utama yang menghubungkan

antar satuan perumahan dalam kawasan perumahan atau antara kawasan perumahan dengan kawasan lain dan digunakan untuk kepentingan umum, baik berupa prasarana jalan darat, jeramba (jalan di atas air) maupun jalan air ~ primer prasarana lingkungan kb

PSU jaringan dasar yang memenuhi kebutuhan dasar suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang mencakup 3 kepentingan: menghubungkan antar kawasan permukiman atau antara kawasan permukiman dengan kawasan fungsional lainnya, melayani lingkungan tertentu (permukiman saja, pusat kota saja, pusat olah raga, pedagangan, dll), mendukung keperluan seluruh lingkungan di kawasan permukiman yang mencakup prasarana transportasi, penyehatan lingkungan, komunikasi, dan listrik; ~ primer prasarana lingkungan dalam Kasiba kb

PSU jaringan utama yang menghubungkan antar kawasan permukiman atau antara kawasan permukiman dan kawasan lain yang digunakan untuk kepentingan umum; ~ sekunder prasarana kawasan kb

PSU jaringan cabang dari jaringan primer prasarana kawasan perumahan yang melayani kebutuhan di dalam 1 (satu) satuan perumahan yang di gunakan untuk kepentingan umum ~ sekunder prasarana kawasan nelayan kb

PSU, KP

110


jaringan cabang dari jaringan primer prasarana kawasan nelayan yang melayani kebutuhan di dalam 1 (satu) satuan perumahan yang digunakan untuk kepentingan umum ~ sekunder prasarana lingkungan kb PSU,

Kim jaringan cabang dari jaringan primer prasarana lingkungan yang melayani kebutuhan di dalam satu satuan lingkungan permukiman ~ taksir lahan kb Lak, PbP pejabat pemerintah atau swasta yg mempunyai kemampuan dan diakui oleh pemerintah atau masyarakat untuk memberi penilaian atau perkiraan harga lahan ~ tersier prasarana kawasan kb PSU,

KP jaringan cabang dari jaringan sekunder prasarana kawasan perumahan yang melayani kebutuhan ke masing-masing rumah yang digunakan umtul kepentingan umum ~ tersier prasarana kawasan PSU, KP nelayan kb jaringan cabang dari jaringan sekunder prasarana kawasan nelayan yang melayani kebutuhan ke masing-masing rumah yang digunakan untuk kepentingan umum

jatuh tempo kb PbP

tanggal dimana angsuran kredit harus dibayarkan setiap bulannya. Karena itu, usahakan jangan pernah terlambat atau melebihi tanggal jatuh tempo

jembatan kb Um, PSU suatu konstruksi atau struktur bangunan yang menghubungkan jalur atau

lintasan transportasi yang terpisah baik oleh sungai, rawa, danau, selat, saluran, jalan raya, jalan kereta api, maupun perlintasan lainnya

joint venture/ usaha gabungan kb Lak sebuah koalisi dua atau lebih orang atau perusahaan bekerja sama untuk suatu proyek

jual dan sewa-balik/ sale and leaseback kb Lak kegiatan pembiayaan dalam bentuk penjualan suatu barang oleh debitur kepada perusahaan pembiayaan yang disertai dengan m e n y e w a - p e m b i a y a a n k a n kembali barang tersebut kepada debitur yang sama

kader desa (KD) kb Um, Kim warga setempat yang ditetapkan dalam musyawarah desa yang dinilai mampu dan memiliki pengalaman untuk mendorong serta memotivasi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PPIP

kaji kk penyelidikan (tentang sesuatu);

kajian kb hasil mengkaji; ~ lingkungan hidup strategis

(KLHS) Um,Ren rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan, perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup, kinerja layanan/jasa ekosistem, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati; ~ teknis kb Um, Lak kegiatan teknis yang dilakukan oleh sekumpulan orang atau badan hukum yang

memiliki sertifikasi kelayakan terhadap fungsi kelayakan sebuah bangunan gedung sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

pengkaji kb;

~ teknis kb Um, Lak 1) orang perorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang mempunyai setifikasi kompetensi kerja kualifikasi ahli atau setifikat badan usaha untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelayakan fungsi bangunan gedung; 2) orang perorangan, atau badan hukum yang mempunyai sertifikat keahlian untuk melaksanakan pengkajian teknis atas kelaikan fungsi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

kakus kb Um, Ren, Lak suatu cara pembuangan air kotoran manusia agar air kotoran tersebut tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan

kampung kb Kim, KP, Lak 1) kelompok

rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah); 2) desa; dusun; 3) kesatuan administratif terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan; 4) kelompok rumah

111

112


yang menempati wilayah tertentu dan merupakan bagian dari kecamatan;

-- deret kb Kim, Lak program

penataan kampung oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan memperbaiki rumah-rumah dipermukiman kumuh menjadi sehat dan layak huni tanpa harus menggusur atau memindahkan warga ke rumah susun; -- kampung etnis kb Kim kawasan permukiman kota yang lama dengan kekhasan tradisi; perkampungan kelompok masyarakat tertentu; pengelompokan tersebut antara lain disebabkan oleh persamaan bahasa, adat, kebudayaan, agama dan sebagainya; biasanya kelompok etnis tersebut merupakan minoritas dalam masyarakat sekitarnya; ghettgo bahasa Inggris mempunyai arti negatif, kampung etnis tidak demikian; -- Improvement Program kb

Kim, Lak suatu program perbaikan kampung kota yang kumuh akibat urbanisasi yang tinggi, dengan titik berat perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk aspek tata bangunan; -- kota kb

Kim kelompok perumahan sebagai bagian kota yang terbentuk secara organik dan tidak terencana, tidak memiliki batas administrasi tertentu serta memiliki ciri kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk tinggi, kurangnya prasarana dan sarana, dan memiliki karakteristik sosial budaya yang khas

kapasitas kb Um, PbP kemampuan peminjam untuk membayar kewajibannya apabila telah jatuh tempo, biasanya ditentukan oleh besarnya pendapatan yang diterima yang ditulis pada saat permohonan kredit disertai pertimbangan pimpinan tentang kemungkinan berlangsungnya pekerjaan

kas negara kb Um, PbP tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh menteri keuangan selaku bendahara umum negara, untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara

kaveling kb Um, Lak bagian tanah yang sudah dipetak-petak dengan ukuran tertentu untuk bangunan atau tempat tinggal;

-- tanah matang kb Um, Ren sebidang tanah yang telah dipersiapkan untuk rumah, sesuai dengan persyaratan pembakuan dalam penggunaan, penguasaan, pemilikan tanah, rencana rinci tata ruang, serta rencana tata bangunan dan lingkungan

kawasan kb KP, Ren wilayah yang

memiliki fungsi utama lindung atau budi daya, merupakan satu kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya, dengan batas dan sistem yang ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu;

-- andalan kb KP, Ren bagian dari

113


kawasan budi daya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya; -- bergambut kb KP, Ren kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama; -- budidaya kb Um, Ren 1) kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar; 2) wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; -- cagar budaya dan ilmu pengetahuan kb KP, Ren kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas; -- campuran

KP, Ren kawasan yang memiliki dua fungsi pemanfaatan ruang atau lebih yang bersinergi baik dalam satu bangunan maupun bangunan terpisah atau blok terpisah yang memiliki integrasi fungsional dan fisik antar komponen fungsi pemanfaatan ruang; -- ekonomi khusus kb KP, Ren kawasan dengan batas tertentu yang tercangkup dalam daerah atau wilayah untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu. Kawasan ekonomi khusus dikembangkan melalui penyiapan kawasan yang

memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional; -- hutan lindung kb

KP kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah; -- industri kb Um, KP 1) suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, ketersediaan semua infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi; 2) suatu daerah atau kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri dan biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-peralatan pabrik, penelitian dan laboratorium untuk pengembangan, bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan lainnya; -- khusus kb KP, Ren bagian wilayah dalam daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang ditetapkan

114


oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; -- konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kb KP, Ren kawasan pesisir dan pulaupulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara berkelanjutan; -- lindung kb

KP, Ren 1) kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan; 2) wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan; -- megapolitan kb

KP, Ren kawasan yang terbentuk dari 2 (dua) atau lebih kawasan metropolitan yang memiliki hubungan fungsional dan membentuk sebuah sistem; -- metropolitan kb

KP, Ren kawasan perkotaan yang terdiri atas sebuah kawasan perkotaan yang berdiri sendiri atau kawasan perkotaan inti dengan kawasan perkotaan di sekitarnya yang saling memiliki keterkaitan fungsional yang dihubungkan dengan sistem jaringan prasarana wilayah yang

terintegrasi dengan jumlah penduduk secara keseluruhan sekurang-kurangnya 1.000.000 (satu juta) jiwa; -- minapolitan

kb KP, Ren suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya; -- pantai berhutan bakau kb Um, KP kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi memberi pelindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan; -- pecinan kb

Um, Kim daerah pemukiman etnis Cina; -- pemanfaatan umum kb

KP, Ren bagian dari wilayah pesisir yang ditetapkan peruntukannya bagi berbagai sektor kegiatan; -- pengembangan ekonomi terpadu kb

KP, Ren wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan: a) memiliki potensi untuk cepat tumbuh; b) mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya; dan/atau c) memiliki potensi pengembalian investasi yang besar; -- penyangga kb

KP,

Ren daerah tertentu yang menjadi penyangga daerah lain, misalnya untuk pelestarian lingkungan; -- perbatasan kb

Um, KP bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara

115


lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan; -- perdesaan kb Um, KP, Ren 1) kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; 2) wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; -- perdesaan prioritas nasional kb

Um, KP, Ren wilayah pedesaaan yang penanganannya didahulukan dibandingkan kawasan perdesaan lainnya pada kurun waktu tertentu dalam konteks nasional melalui program terintegrasi dari berbagai kementerian/lembaga terkait; -- perkotaan kb KP, Ren kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi; -- perkotaan baru kb KP, Ren kawasan perdesaan yang di rencanakan untuk di kembangkan menjadi kawasan berfungsi

perkotaan -- perkotaan besar

kb KP, Ren kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 500.000 jiwa; -- perkotaan kecil kb KP, Ren kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani paling sedikit 50.000 jiwa dan paling banyak 100.000 jiwa; -- perkotaan sedang kb

KP, Ren kawasan perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih dari 100.000 jiwa dan kurang dari 500.000 jiwa; -- permukiman kb KP, Ren 1) bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan; 2) kawasan budidaya yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dengan fungsi utama untuk permukiman; -- permukiman kumuh kb KP, Ren Suatu lingkungan permukiman yang tidak sesuai dengan tata ruang, kepadatan bangunan sangat tinggi, kualitas bangunan sangat rendah, prasarana lingkungan tidak memenuhi syarat dan rawan, yang dapat membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni -- permukiman khusus kb

RKh, KP, Ren kawasan permukiman yang berada di kawasan perbatasan, pulau-pulau kecil terluar, rawan

Ilustrasi Hierarki Ruang, Rumah, dan Kawasan Permukiman

sumber : Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman

sumber : Bappenas

116

117


bencana, pascabencana, dan kawasan tertentu lainnya yang ditetapkan oleh peraturan perundang undangan; -- permukiman prioritas kb

Um, KP,

Ren kawasan permukiman yang disepakati oleh pemangku kepentingan di kabupaten/kota sebagai kawasan yang memiliki nilai strategis dan diprioritaskan pembangunannya dalam rangka mendorong pertumbuhan kawasan ke arah yang direncanakan dan/atau menanggulangi masalah yang mendesak; -- permukiman skala besar kb Um, Kim, KP, Ren Sebidang tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan atau telah berfungsi untuk perumahan dan permukiman skala besar yang perwujudannya dapat berupa kawasan siap bangun (kasiba), lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri (lisiba BS) ataupun kawasan permukiman terbangun -- permukiman terbangun kb Um, Kim, KP, Lak Sebidang tanah yang fisiknya telah dibangun dan berfungsi sebagai perumahan permukiman skala besar dan telah dilengkapi dengan jaringan primer dan sekunder prasarana, sarana dan utilitas lingkungan; -- perumahan kb Um, KP, Ren, Lak kelompok atau lingkungan bangunan untuk tempat tinggal; -- prioritas kb

KP, Ren kawasan yang mendapat penanganan terlebih dahulu dibandingkan dengan kawasan lainnya

berdasarkan nilai strategis kepentingannya (ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan sebagainya); -- rawan bencana alam kb

Um kawasan

yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam; -- resapan air kb

KP, Ren daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air; -- siap bangun (Kasiba) kb KP, Ren sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan lingkungan hunian skala besar sesuai dengan rencana tata ruang; -- strategis

kb KP, Ren kawasan yang di dalamnya

berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap: a. tata ruang di wilayah sekitarnya; b. kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya; dan/atau c. peningkatan kesejahteraan masyarakat -- strategis ekosistem kb

KP, Ren kawasan yang memiliki fungsi utama untuk melindungi ekosistem dan melestarikan keanekaragaman hayati di dalamnya yang mana pengaruhnya tidak hanya dirasakan di wilayah tersebut, tapi juga dirasakan di wilayah lainnya maupun global; -- strategis industri kb

KP, Ren kawasan yang memiliki fungsi utama industri dan memiliki

118


potensi untuk pengembangan industri di skala yang lebih luas dan memiliki pengaruh penting dalam industri di tingkat regional, nasional, maupun global; -- strategis kabupaten/kota kb

KP, Ren wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan; -- strategis nasional kb

KP, Ren wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia; -- strategis nasional tertentu kb

KP, Ren kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional: kawasan strategis pariwisata nasional, kawasan strategis pertanian; -- strategis provinsi kb

KP, Ren wilayah yang

penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan; -- super blok kb

RUK,

,KP, Ren kawasan bisnis yang megah;

daerah usaha yang megah; --

transmigrasi kb RKh, KP, Ren

kawasan budidaya yang memiliki fungsi sebagai permukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau lokasi permukiman transmigrasi

kecamatan kb Um bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat

kelola kk 1) mengendalikan; m e n y e l e n g g a r a k a n (pemerintahan dan sebagainya); 2) mengurus (perusahaan, proyek, dan sebagainya); menjalankan;

pengelola kb orang yang mengelola;

~ barang kb Um,Man pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah; ~ pengadaan barang/jasa

kb Um, Ren pejabat fungsional yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa; ~ perumahan kawasan khusus kb

Kim, Man unit kerja yang di bentuk dan di tetapkan oleh pemerintah daerah yang di tugasi sebagai pengelola perumahan kawasan khusus yang dapat terdiri atas kelompok masyarakat pemilik tanah dan atau pengusaha kawasan; ~ rumah susun kb

Rsn, Man suatu badan hukum yang mendapatkan izin usaha dan

119


izin operasional dari bupati/ wali kota atau gubernur (khusus untuk DKI Jakarta) yang bertugas untuk menyelenggarakan jasa pengelolaan rumah susun; ~ rumah susun sewa kb

RSn, Man instansi pemerintah atau badan hukum atau badan layanan umum yang ditunjuk oleh pemilik rusunawa untuk melaksanakan sebagian fungsi pengelola rumah susun sewa; ~ sumber daya air kb

PSU, Man institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air; ~ teknis kb Man tenaga teknis kementerian dan/atau OPD yang bertanggung jawab dalam pembinaan bangunan gedung negara, yang ditugaskan untuk membantu K/L dan/atau OPD dalam pembangunan bangunan gedung negara;

pengelolaan kb 1) proses, cara, perbuatan mengelola; 2) proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain; 3) proses yang membantu merumuskan dan tujuan organisasi; 4) proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan;

~ kawasan lindung kb KP, Ren upaya penetapan pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung; ~ kawasan perkotaan kb

KP, Ren serangkain kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian

dalam upaya penacapaian tujuan pembangunan kawasan perkotaan secara efisien dan efektif; ~ limbah B3 kb PSU,

Lak kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan; ~ lingkungan kb Kim, Ren, Lak,

Man kegiatan terpadu dalam perencanaan pengembangan, pembangunan baru, pemanfaatan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pemulihan suatu lingkungan ~ lingkungan hidup kb KP, Ren, Lak, Man upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup ~ pemukiman

kb Kim, Ren, Lak, Man kegiatan pengaturan daerah permukiman yang mencakup kegiatan perencanaan, pembangunan baru, perbaikan, peremajaan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatannya) ~ perumahan kb Kim, Ren, Lak, Man pengaturan kegiatan bidang perumahan; lingkupnya berupa perencanaan dan pembangunan baru, pemugaran, perbaikan, perluasan, pemeliharaan dan pemanfaatannya ~ proteksi kebakaran kb Kim, Ren upaya mencegah terjadinya kebakaran atau meluasnya kebakaran

120


ke ruangan-ruangan ataupun lantai-lantai bangunan, termasuk ke bangunan lainnya melalui eliminasi ataupun minimalisasi risiko bahaya kebakaran, pengaturan zona-zona yang berpotensi menimbulkan kebakaran, serta kesiapan dan kesiagaan sistem proteksi aktif maupun pasif; ~ rumah susun kb RSn, Lak, Man upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas barang milik negara/daerah yang berupa rumah susun beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk mempertahankan kelaikan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan perawatan; ~ rumah susun khusus kb RSn, Lak,

Man upaya terpadu yang dilakukan oleh pengelola atas bangunan rumah susun khusus beserta prasarana, sarana dan utilitas umum untuk mempertahankan keandalan bangunan rumah susun yang meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan, dan perawatan; ~ sampah

kb PSU, Ren, Lak kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah; ~ sistem penyediaan air minum (SPAM) (lihat Sistem Penyediaan Air Minum); ~ sumber daya air kb

KP, Ren, Lak, Man upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya

air, dan pengendalian daya rusak air; ~ sumber daya pesisir/coastal resource management kb KP, Ren, Lak, Man pengelolaan aktif sumber daya pesisir yang berkelanjutan, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi dan dapat mereduksi risiko dari bahaya/ancaman yang terjadi di wilayah pesisir; ~ teknis bangunan gedung negara kb Um, Ren, Lak pemberian bantuan teknis oleh menteri kepada K/L atau OPD dalam pembangunan bangunan gedung negara; ~ wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kb KP,

Ren, Lak, Man suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat

kelompok kb kumpulan orang yang memiliki beberapa atribut sama atau hubungan dengan pihak yang sama

-- kerja pemilihan (Pokja Pemilihan) kb Um sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia; -- kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) kb Um lembaga yang mengoordinasikan

121


pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota; -- kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) kb Um,

Ren perangkat dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang berfungsi untuk melaksanakan pemilihan penyedia; -- masyarakat kb

Um, Lak 1) kelompok masyarakat yang melaksanakan pengadaan barang/ jasa dengan dukungan anggaran belanja dari APBN/APBD; 2) kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi kebutuhan sendiri; -- masyarakat berpenghasilan rendah kb Um,

Lak kelompok masyarakat yang dari penghasilannya tidak dapat mencukupi kebutuhannya yang paling primer; -- pemanfaat dan pemelihara (KPP) kb Kim,

Lak organisasi warga masyarakat yang dapat terdiri atas unsur pemerintahan desa selain kepala desa, perwakilan masyarakat desa yang berkepentingan selaku pengguna/pemanfaat infrastruktur, dan perwakilan masyarakat setempat; -- penerima bantuan kb Um, PbP 1) rumah tangga MBR yang merupakan perorangan atau pasangan suami dan istri calon penerima dana bantuan; 2) kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima Bantuan Stimulan

Perumahan Swadaya (BSPS); -- sasaran kb

RSn, RSw, RUK, PbP orang perseorangan calon penerima KPR Bersubsidi; -- sasaran KPR Sejahtera kb RSn, RSw, RUK, PbP pemohon KPR Sejahtera baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap yang belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan termasuk kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah (MBM); -- sasaran KPRS/ KPRS mikro bersubsidi kb RSn,

RSw, RUK, PbP keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan, dan termasuk dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan per bulan sampai dengan Rp2.500.000; -- sasaran KPR sarusuna bersubsidi dan KPR sarusuna syariah bersubsidi kb RSn, RSw, RUK, PbP keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan yang penghasilannya per bulan paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) -- sasaran KPR bersubsidi dan KPR syariah bersubsidi kb

RSn, RSw,

RUK, PbP Keluarga/rumah tangga

122


termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan yang penghasilannya per bulan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) -- sasaran KPRS/ KPRS mikro syariah bersubsidi kb RSn, RSw, RUK, PbP keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, baru pertama kali memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan dan termasuk ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang berpenghasilan per bulan paling banyak Rp2.500.000,00,00 -- sasaran RsH kb RSn, RSw, RUK,

PbP Keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan yang penghasilannya per bulan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) -- sasaran sarusuna kb RSn,

PbP Keluarga/rumah tangga termasuk perorangan baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, belum pernah memiliki rumah, belum pernah menerima subsidi perumahan yang penghasilannya per bulan paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

keluar kk terbit; keluaran/ output kb Um, Lak

barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan;

pengeluaran kb 1) proses, cara, perbuatan mengeluarkan (menghasilkan); 2) belanja;

~ negara kb Um, PbP uang yang keluar dari kas negara

keluarga kb Um, Ren ibu dan bapak

beserta anak-anaknya; seisi rumah

kelurahan kb Um bagian wilayah dari

kecamatan sebagai perangkat kecamatan

kembang kk buka lebar, bentang; pengembang kb

Um institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman;

~ perumahan/ developer

kb Um, PbP 1) instansi perorangan atau perusahaan yang melakukan kegiatan pengadaan dan pengolahan tanah serta pengadaan bangunan dan/atau sarana dan prasarana dengan maksud dijual atau disewakan; 2) pelaku pembangunan yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; 3) kegiatan usaha penyediaan dan/atau pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman; 4) instansi perorangan atau perusahaan

123


yang membuat perumahan;

pengembangan kb Um, RSn 1) proses, cara, perbuatan mengembangkan; 2) kegiatan penambahan bangunan dan/atau komponen bangunan, prasarana dan sarana lingkungan yang tidak terencana pada waktu pembangunan rusunawa tetapi diperlukan setelah bangunan dan lingkungan difungsikan;

~ Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) kb

Um, PSU, KP 1) program dalam rangka mempercepat pembangunan sosial ekonomi masyarakat yang berbasis sumber daya lokal, mengurangi kesenjangan antar wilayah, pengentasan kemiskinan di daerah perdesaan, memperbaiki pengelolaan pemerintahan (local governance) dan penguatan institusi di perdesaan Indonesia; 2) program peningkatan infrastruktur dan peningkatan kemampuan masyarakat termasuk kelembagaan dan sumber daya manusia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dalam skala kecamatan ; ~ kawasan berorientasi transit (lihat transit; transit oriented development); ~ sistem penyediaan air minum (SPAM) (lihat Sistem Penyediaan Air Minum)

kendala kb faktor atau keadaan yang membatasi, menghalangi, atau

mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan

kendali kb proses, cara, perbuatan mengendalikan; pengawasan atas kemajuan (tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan;

pengendalian kb Um, Lak, Man 1) serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan; 2) perbuatan atau upaya yang dilakukan agar pelaksanaan pembangunan daereah tertinggal (PDT) tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan; 3) upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan fungsi serta peruntukan prasarana, sarana dan utilitas umum lingkungan perumahan;

~ pemanfaatan ruang

kb Um, Lak, Man upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang; ~ pembangunan bangunan gedung kb

Um, Lak, Man proses menjamin penyelenggaraan bangunan gedung sesuai dengan tujuannya; ~ perumahan dan kawasan permukiman kb Kim, KP, Lak, Man suatu proses untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan pada tahap

124


perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan

kepala kb pemimpin; ketua (kantor, pekerjaan, perkumpulan, dan sebagainya):

-- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Kepala Bappeda) kb Um kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah provinsi, kabupaten atau kota -- daerah kb Um 1) bupati atau wali kota, sedangkan untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu kota Jakarta; 2) bupati atau wali kota, sedangkan untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta adalah Gubernur Daerah Khusus Ibu kota Jakarta; 3) gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati/wali kota bagi daerah kabupaten/kota atau pihak yang didelegasikan berdasarkan peraturan perundangundangan untuk mewakili kepala daerah bersangkutan; -- Keluarga kb Um orang yang bertanggung jawab terhadap suatu keluarga (biasanya bapak); -- Satuan Kerja Perangkat (kepala SKPD) kb Lak kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota

kerangka kb garis besar rancangan;

-- acuan kerja kb Um, Ren dokumen

perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan;

kerja kk 1) kegiatan melakukan sesuatu; yang dilakukan (diperbuat); 2) bekerja;

-- bakti kb RSn, RSw, Lak 1) kerja

bergotong-royong tanpa upah (untuk kepentingan bersama); 2) cak kerja tanpa imbalan jasa; -- borongan kb

Um, PbP, Lak pekerjaan

yang upahnya diperhitungkan untuk keseluruhan hasil pekerjaan tersebut; -- sama operasi (KSO) kb Um, Ren perjanjian antara dua pihak atau lebih badan usaha penyedia layanan pekerjaan konstruksi dengan penyedia layanan jasa konsultansi perencanaan konstruksi dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki dan secara bersama menanggung risiko usaha tersebut; -- sama pemanfaatan barang milik daerah/ barang milik negara (BMD/BMN) kb Um, Man pendayagunaan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya; -- sama pemerintah swasta kb

Um,

Lak kemitraan jangka panjang dan kontraktual antara instansi

125


pemerintah dan swasta pada tahap pembiayaan, perancangan, implementasi, dan pengoperasian fasilitas dan pelayanan/jasa yang secara tradisional disediakan oleh sektor publik;

pekerja kb setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

~ industri kb Um pekerja yang

bekerja di sektor industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi; ~ pariwisata kb

Lak orang atau sekelompok orang yang bekerja atau memberikan pelayanan di sektor kepariwisataan; ~ sumber daya alam kb

Lak orang atau sekelompok orang yang bekerja di wilayah pengolahan sumber daya alam;

pekerjaan kb Um barang apa yang

dilakukan (diperbuat, dikerjakan, dan sebagainya); tugas kewajiban; hasil bekerja; perbuatan;

~ konstruksi kb Um, Lak, Man keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan; ~ konstruksi terintegrasi rancang dan bangun/design and build kb Um, Lak, Man seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan

pembangunan suatu bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya, dimana pekerjaan perancangan terintegrasi dengan pelaksanaan konstruksi

kerja sama pemerintah dan/dengan badan usaha (KPBU) kb Um, Lak kerja sama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah/badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak;

Badan Usaha Pelaksana -- kb

Um perseroan terbatas yang didirikan oleh badan usaha pemenang lelang atau ditunjuk langsung

ketidakteraturan bangunan kb

Um, Man kondisi bangunan

gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata Ruang (RDTR), yang meliputi pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona, dan/ atau tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi pengaturan blok lingkungan, kavling ,

126


bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan

klasifikasi kb penyusunan bersistem dalam kelompok atau golongan menurut kaidah atau standar yang ditetapkan;

-- bangunan gedung kb Um, Ren 1) klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknisnya; 2) wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, naik hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Bangunan gedung dapat diartikan sebagai wadah dengan fungsi yang beragam tempat manusia melakukan segala bentuk aktifitasnya; -- bangunan gedung negara kb Um, Ren penggolongan kelas bangunan gedung negara berdasarkan tingkat kompleksitas

klausul asuransi kb RUK, PbP syarat yang dapat diperjanjikan dalam akta hipotek yang menyatakan bahwa kreditur akan menerima uang pertanggungan dari perusahaan asuransi penerbit polis asuransi atas suatu barang jaminan yang diasuransikan

klausula baku kb RSn, RUK, PbP setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen, klausula baku aturan sepihak yang dicantumkan dalam kuitansi, faktur/bon, perjanjian atau dokumen lainnya dalam transaksi jual beli tidak boleh merugikan konsumen

klien kb Um, Lak orang yang membeli sesuatu atau memperoleh layanan (seperti jasa konstruksi, konsultasi) secara tetap

koefisien kb;

~ Daerah Hijau (KDH) kb Um, Ren angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. Misalnya, bila KDH adalah 25%, maka luas minimal area hijau yang harus disediakan adalah 25% dari 100% ruang terbuka di luar bangunan; ~ Dasar Bangunan (KDB) kb Um, Ren 1) angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang

127


dan rencana tata bangunan dan lingkungan; 2) angka persentase perbandingan luas bangunan yang bisa dibangun terhadap luas tanah yang tersedia, sesuai rencana tata kota. Misalnya, KDB 50%, luas lahan 1000 m2. Berarti luas lahan yang dapat dibangun hanya 500 m2, sisanya digunakan untuk ruang terbuka hijau dan resapan air; ~ gini kb

KP, Ren ukuran

derajat ketimpangan distribusi kesejahteraan khususnya untuk distribusi pendapatan suatu negara yang diperoleh secara statistik menggunakan persentasi kumulatif penerima

(income receivers) dengan persentasi kumulatif pendapatan (income); ~ Lantai Bangunan (KLB) kb Um, Ren 1) angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai dengan rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan; 2) perbandingan jumlah luas seluruh lantai terhadap luas tanah perpetakan yang sesuai dengan rencana kota; 3) persentase perbandingan antara luas lantai yang bisa dan boleh dibangun dengan luas area yang tersedia. KLB biasanya diberlakukan pada bangunan-bangunan yang tinggi karena dari nilai KLB dapat dilihat berapa jumlah total lantai yang bisa dibuat; ~ Tapak Basemen (KTB) kb Um, Ren angka persentase perbandingan antara luas tapak

basemen dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan

kolam kb ceruk di tanah yang agak luas dan dalam berisi air;

-- retensi kb PSU prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah; -- tandon kb PSU prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku

kolektibilitas kb PbP keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok dan bunga kredit oleh nasabah serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya; berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kolektibilitas dari suatu pinjaman dapat dikelompokan dalam lima kelompok, yaitu lancar, dalam perhatian khusus (special mention), kurang lancar, diragukan, dan macet

komisi kb Lak sekelompok orang yang diberi kepercayaan dan wewenang oleh pemerintah atau lembaga resmi untuk menjalankan tugas tertentu;

-- penilai Amdal kb Lak sebuah kelompok independen yang dibentuk oleh menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, dan

128


terdiri atas wakil dari unsur instansi lingkungan hidup, instansi teknis terkait, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji, wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan organisasi lingkungan hidup. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu

komisioner kb orang yang bertugas melaksanakan penjualan barang dagangan milik pemerintah atau orang lain dengan menerima imbalan dari keuntungan; -- Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) (lihat Tabungan Perumahan Rakyat)

komite kb sejumlah orang yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas tertentu oleh kelompok yang lebih besar, biasanya orang-orang tersebut berasal dari kelompok itu sendiri;

-- Tapera (lihat Tabungan Perumahan Rakyat)

kompensasi kb PSU, Man pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat

pemrosesan akhir sampah. Kompensasi bisa berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan dan atau kompensasi dalam bentuk lain

komponen kb bagian dari keseluruhan; unsur;

-- stuktur bangunan kb Um, Lak komponen struktur yang telah terdefinisi, seperti dinding, lantai, atap, balok atau kolom

komposit kb Um, Lak tipe konstruksi yang menggunakan elemen-elemen yang berbeda, misalnya beton dan baja, atau menggunakan kombinasi beton cast in situ dan pracetak (precast). Komponen yang dikombinasikan tersebut bekerja bersama sebagai satu elemen struktural

komunitas kb Um, Ren, Lak, Man kelompok masyarakat atau satuan sosial yang menempati wilayah geografis tertentu didasarkan atas kesamaan wilayah yang saling berinteraksi dan berhubungan secara fungsional karena adanya kepentingan bersama untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sosialnya

kondotel kb RUK, Lak kondominium hotel proyek properti yang dibangun layaknya sebuah apartemen, tetapi bukan untuk ditinggali melainkan untuk disewa layaknya sebuah hotel

konektivitas kb kondisi yang menyebabkan/memungkinkan dua atau lebih pusat pelayanan

129


saling terhubung untuk medorong pertumbuhan dan perkembangan wilayah;

-- fisik kb PSU, KP, Ren merujuk pada infrastruktur fisik yang mempermudah perdagangan dan perjalanan regional yang mencakup pelabuhan, jalan, bandar udara dan rel kereta api; -- wilayah kb KP, Ren salah satu strategi untuk percepatan dan perluasan pembangunan, dengan a. menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan; b. menghubungkan hinterland atau wilayah belakang dengan pusat-pusat pertumbuhan, dan c. membangun infrastruktur dan pelayanan dasar di daerah terpencil untuk mendapatkan manfaat pembangunan dan mencapai pertumbuhan inklusif

konservasi kb pemeliharaan dan pelindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian;

-- sumber daya alam kb Um pengelolaan sumberdaya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya. Konservasi sumberdaya alam meliputi, antara lain, konservasi sumber daya air, ekosistem hutan, ekosistem pesisir dan laut, energi, ekosistem lahan gambut,

dan ekosistem karst; -- tanah kb Um ilmu tentang pengelolaan tanah untuk menyelamatkan tanah dari bahaya erosi; -- wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kb Man upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya

konsolidasi kb 1) perbuatan (hal dan sebagainya) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dan sebagainya); 2) peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan;

-- pengadaan barang/jasa kb Um, Ren strategi pengadaan barang/jasa yang menggabungkan beberapa paket pengadaan barang/jasa sejenis; -- tanah kb

Um, Lak, Man 1)

kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumberdaya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat; 2) penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana

130


tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan rumah susun; 3) penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dalam usaha penyediaan tanah untuk kepentingan pembangunan perumahan dan permukiman guna meningkatkan kualitas lingkungan dan pemeliharaan sumber daya alam dengan partisipasi aktif masyarakat; -- tanah permukiman kb Um, Ren,

Lak, Man upaya penataan kembali penguasaan, penggunaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik tanah melalui usaha bersama untuk membangun lingkungan siap bangun dan menyediakan kaveling tanah matang sesuai dengan rencana tata ruang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat ll. Khusus untuk Daerah Khusus Ibu kota Jakarta rencana tata ruangnya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Khusus Ibu kota Jakarta; -- tanah perumahan dan permukiman kb Um, Ren, Lak,

Man upaya penataan kembali penguasaan, penggunanaan dan pemilikan tanah oleh masyarakat pemilik melalui usaha bersama untuk membangun perumahan kawasan khusus dan penyediaan kaveling tanah matang yang di tetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan rencana tata

ruang rinci

konstruksi kb Lak

1) susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya); 2) keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan;

-- bangunan kb Um, Lak bagian dari elemen struktur bangunan yang secara utuh mendukung berfungsinya efektifitas yang terjadi padanya; -- hijau/ green building kb

Um, Ren, Lak,

Man bangunan berkelanjutan merujuk kepada struktur dan penerapan proses yang hemat sumberdaya, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan meliputi seluruh siklus sebuah bangunan: dari perencanaan ke rancangan, konstruksi, operasi, pemeliharaan, renovasi, dan pembongkaran; -- khusus instalasi gedung kb Um, Lak kegiatan konstruksi khusus yang meliputi pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan instalasi yang berada di dalam gedung atau bangunan. Kegiatan tersebut meliputi instalasi air bersih, air limbah dan saluran drainase; instalasi listrik, termasuk di dalamnya instalasi pendingin udara; instalasi gas; instalasi elektronika, seperti pemasangan sistem alarm, sirkuit televisi, sistem suara; dan mekanikal, seperti lift, tangga

131


berjalan, ban berjalan, dan pintu otomatis

konsultasi kb pertukaran pikiran untuk mendapatkan kesimpulan (nasihat, saran, dan sebagainya) yang sebaik-baiknya;

-- konstruksi kb Ren, Lak, Man layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan; -- publik kb Ren, Lak 1) proses komunikasi dialogis atau musyawarah antarpihak yang berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 2) suatu mekanisme pembahasan dengan melibatkan masyarakat luas agar semua pemangku kepentingan di suatu kota/ kabupaten dapat diberdayakan dan dikembangkan kemampuannya untuk memberikan peran aktif dan dinamis dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan SPPIP dan RPKPP yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh kepada kehidupan mereka; -- regional kb

Ren, Lak, Man forum atau proses koordinasi dan sinkronisasi program tahunan sebagai salah satu tahapan penyiapan program yang diselenggarakan guna menyinergikan sumber daya

pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang dimiliki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan pemerintah daerah

kontrak/ contract kb PbP perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai kekuatan hukum untuk saling mengikat diri untuk melakukan, atau tidak melakukan perbuatan tertentu; lazimnya kontrak tersebut dibuat secara tertulis, baik secara autentik maupun di bawah tangan;

-- bergaransi/ contract of guarantee kb PbP kontrak yang diterbitkan oleh pihak penjamin kepada pihak pemberi pinjaman sebagai pernyataan bahwa lembaga penjamin memberikan jaminan kepada pihak pemberi pinjaman; -- berjaminan obligasi/ contract bond kb PbP bentuk penjaminan yang salah satunya berupa obligasi yang dimaksudkan sebagai jaminan pembayaran utang apabila pihak yang berutang gagal memenuhi kewajiban pembayaran kembali utangnya; -- berjangka/ forward contract kb PbP pembelian atau penjualan dari suatu jumlah tertentu dari suatu barang, surat berharga pemerintah, mata uang asing, atau instrumen keuangan lainnya pada harga yang ditetapkan saat ini dengan penyerahan dan penyelesaian pada tanggal tertentu pada masa datang; kontrak berjangka ke depan

132


merupakan kontrak yang lengkap yang berlawanan dengan kontrak opsi yang pemiliknya mempunyai pilihan untuk menyelesaikan atau tidak menyelesaikan kontrak berjangka ke depan yang dapat merupakan penutupan atas penjualan dari kontrak berjangka ke depan; -- investasi kolektif kb PbP kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif; klaim permintaan ganti rugi dari tertanggung, kepada penanggung sesuai dengan kerugian yang dipertanggungkan berdasarkan polisnya -- investasi kolektif efek beragun aset kb PbP kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif; -- jasa kb

Lak, Man bentuk kerja

sama pemerintah-swasta ketika pihak swasta tidak mendapatkan porsi manajemen tetapi hanya terbatas kepada penyediaan jasa pelayanan; -- kelola kb

Lak, Man

bentuk kerja sama pemerintah-swasta dimana pihak swasta menjalankan fungsi pengelolaan

dan penyediaan barang/jasa yang menggunakan aset infrastruktur dan/atau sarana yang telah dibangun oleh pemerintah. Tidak ada pemindahan kepemilikan oleh swasta; -- kerja konstruksi kb Lak keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; -- konsesi kb

Lak, Man, PbP bentuk kerja sama pemerintah-swasta yang mirip dengan build, operate, transfer (BOT), tetapi badan usaha atau pihak swasta dapat menarik tarif langsung dari pelanggan sedangkan pada BOT merupakan sektor publik yang menarik retribusi; -- pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun/design and build kb Lak, Man, PbP perjanjian tertulis antara PPK dengan penyedia; -- pengadaan barang/jasa kb Lak, Man, PbP perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola; -- tahun kb

Lak, PbP kontrak yang pelaksanaan

pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan;

kontraktor kb Um, Lak 1) pemborong; 2) sebuah badan/lembaga/orang yang mengupayakan atau melakukan aktivitas pengadaan baik berupa barang maupun jasa yang dibayar dengan nilai

133


kontrak yang telah disepakati. Jasa kontraktor sipil sendiri merupakan jasa yang berupa pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan pekerjaan sipil, bisa berupa jalan, bangunan, konstruksi jembatan;

-- khusus kb Um, Lak perusahaan yang khusus mengerjakan sebagian dari satu pekerjaan proyek pembangunan dan atas dasar sub-kontrak dari kontraktor lain, atau mengerjakan sesuatu pekerjaan dari pemilik (bouwheer/investor). Jenis-jenis konstruksi tersebut seperti: pemasangan alat pendingin ruangan (AC), alat pemanas ruangan (heater), batu, ubin, batu marmer, dekorasi, pintu, jendela, lantai, atap, instalasi listrik, fasilitas sanitasi, pondasi, pembongkaran, perbaikan dan pemeliharaan rumah/gedung dsb; -- umum kb

Um, Lak perusahaan yang bergerak di bidang pembangunan, p e r u b a h a n / p e r o m b a k a n , perbaikan dan pembongkaran gedung-gedung, jalan raya, jalan-jalan dalam kota, gorong-gorong, saluran bawah tanah, pipa air minum, jalan kereta api, dermaga, terowongan kereta api bawah tanah, jalan bebas hambatan, jembatan, sanitasi, irigasi, tanggul (pengendali banjir), pembangkit listrik tenaga air, saluran gas, pelabuhan udara, kincir air, lapangan atletik, lapangan golf, kolam renang, lapangan tenis, tempat

parkir, sistem komunikasi, jalur telepon, telegrap dan sebagainya. Juga termasuk perusahaan yang melakukan konstruksi di laut seperti pengerukan lumpur, pemindahan batu karang di bawah air, pemancang tiang, pengolahan tanah, konstruksi pelabuhan dan terusan. Selain itu perusahaan yang bergerak di sektor pertambangan seperti persiapan dan pembangunan daerah pertambangan, pengeboran minyak dan sumber gas alam

kontrol kualitas kb Um, Man, PbP kebijakan dan prosedur untuk memastikan kualitas ketepatan dan efisiensi dalam produksi, penjualan dan pengelolaan KPR

konurbasi kk KP, Ren

1) kawasan luas yang terdiri atas beberapa kota/ kota kecil yang cenderung menyatu satu sama lain melalui jaringan transportasi; 2) suatu kawasan tempat bergabungnya beberapa kota

konversi kb perubahan dari satu sistem pengetahuan ke sistem yang lain, atau perubahan dari satu bentuk (rupa, dan sebagainya) ke bentuk (rupa, dan sebagainya) yang lain;

-- guna lahan kb KP, Ren perubahan

fungsi lahan tertentu kepada fungsi lahan yang lain;

koordinasi kb Um, Lak tindakan berkonsultasi guna mendapatkan bantuan personel, sarana, dan prasarana yang dibutuhkan

134


dalam penyidikan

koordinator fasilitator (korfas) kb RSw, Um tenaga profesional lokal yang bertugas membina, mengkoordinasikan, dan mengendalikan pendampingan tenaga fasilitator lapangan dalam kegiatan BSPS di tingkat kabupaten/kota

koordinator kota kb tenaga pendamping pelaksanaan kegiatan penanganan kumuh di tingkat kota/kabupaten untuk Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang membantu pelaksanaan kegiatan tingkat kota/kab dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah. Dalam pelaksanaan kegiatannya Koordinator Kota dikendalikan oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) di tingkat Provinsi dan bertanggung jawab pada Balai Prasarana Permukiman wilayah

korban bencana kb korban

bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau terkena akibat bencana

koridor kb area sepanjang perbatasan yang dibatasi oleh 2 (dua) garis sejajar dengan garis perbatasan dengan jarak tertentu dimana garis perbatasannya menjadi garis tengahnya;

-- ekosistem kb Kim, Ren kawasan

koridor bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi; wilayah yang merupakan bagian dari kawasan

lindung dan/atau kawasan budi daya yang berfungsi sebagai alur migrasi satwa atau biota laut, yang menghubungkan antar kawasan konservasi

kota/city kb KP

1) daerah pemusatan penduduk dengan kepadatan tinggi serta fasilitas modern dan sebagian besar penduduknya bekerja diluar pertanian, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomi, dan individualistis; 2) pusat permukiman dan kegiatan penduduk yang dicirikan oleh batasan administratif yang diatur dalam peraturan perundangan serta didominasi oleh kegiatan produktif bukan pertanian;

-- administratif kb Um, KP

1) kota yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan wilayah atau daerah tertentu; 2) wilayah yang dikepalai seorang wali kota, yang bertanggung jawab kepada kepala wilayah kabupaten yang bersangkutan, dan tidak memiliki DPRD sendiri; -- atas laut kb

Kim, Ren daerah terbangun yang dibangun di atas permukaan air laut; -- baru kb

KP, Ren kota yang dirancang dan direncanakan untuk bisa “mandiri” dengan ukuran luas yang relatif kecil dalam komunitas yang seimbang; -- baru publik kb

KP, Ren kawasan permukiman dan pusat kegiatan perkotaan terpadu yang diprakarsai oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas; -- besar kb

KP, Ren kawasan

135


perkotaan dengan jumlah penduduk lebih dari 500 ribu jiwa;

-- inti kb KP, Ren

kota utama dalam struktur jaringan antarkota (misalnya antara kota besar dan kota satelit) hingga menjadi tujuan pergerakan para komuter untuk melakukan aktivitasnya; -- kecil kb

KP, Ren kawasan perkotaan

dengan ukuran jumlah penduduk antara 50 ribu s/d 100 ribu jiwa;

-- kompak kb KP, Ren kota dengan

peningkatan kepadatan penduduk permukiman dan kawasan terbangun, intensifikasi aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan, ukuran, struktur dan bentuk kota yang dimanipulasi dalam rangka mencapai manfaat keberlanjutan lingkungan, sosial, dan global, yang diperoleh dari pemusatan fungsi-fungsi perkotaan: kota kompak digagas tidak sekadar untuk menghemat konsumsi energi, tetapi juga diyakini lebih menjamin keberlangsungan generasi yang akan datang; -- kosmopolitan kb

Um, KP kota besar yang

mempunyai sifat internasional dengan banyaknya lembaga yang mewakili lembaga negara lain dan banyaknya penduduk yang merasa dirinya mewakili kebudayaan dan pemikiran internasional; -- pesisir kb

KP, Ren

fenomena urban sprawl yang secara spasial dikembangkan mengikuti arah linear pantai yang memberikan fenomena ini memberikan efek langsung dari perbaikan sistem transportasi,

peningkatan standar hidup dan pentingnya kegiatan wisata, tetapi telah menyebabkan efek negatif pada keanekaragaman hayati pesisir, peningkatan produksi limbah dan polusi, dan eksploitasi sumberdaya alam; -- cerdas/ smart city kb KP, Ren kota yang dapat mengelola berbagai sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai tantangan kota dengan menggunakan solusi cerdas dalam menyediakan infrastruktur dan memberikan layanan-layanan kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya; -- cerdas berkelanjutan/ smart sustainable city kb KP, Ren kota inovatif yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (ICT) dan cara lain untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasi perkotaan, layanan, dan daya saing, serta memastikan pemenuhan kebutuhan saat ini dan masa depan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial, lingkungan serta budaya; -- praja kb

Um daerah dan pemerintahan kota yang setingkat dengan kabupaten; -- satelit kb KP, Ren kota yang terletak di pinggir atau berdekatan dengan kota besar, yang secara ekonomi, sosial administrasi, dan politis tergantung pada kota besar itu; -- satelit mandiri kb

KP, Ren

kota kecil di tepian kota besar/utama dimana sebagian besar

136


penduduknya memiliki dominasi aktivitas di kota besar/utama tersebut dan dikembangkan sebagian besar oleh pihak swasta seperti Depok, Tangerang, Bekasi yang terkait dengan Jakarta;

-- sedang kb KP, Ren

kawasan perkotaan dengan ukuran jumlah penduduk antara 100 ribu s.d. 500 ribu jiwa; -- taman/ garden city kb Kim kondisi ideal perumahan komunitas, sebagai tanggapan terhadap kebutuhan perbaikan kualitas hidup perkotaan, yang telah dirusak oleh kepadatan penduduk dan kemacetan karena pertumbuhan yang tidak terkendali, dengan penciptaan serangkaian kota kecil yang direncanakan, yang akan menggabungkan fasilitas kehidupan perkotaan dengan akses siap untuk sifat khas lingkungan pedesaan; -- Tanpa Kumuh (KOTAKU) kb Kim 1) program pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan penjabaran dari pelaksanaan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya tahun 2015 – 2019. Sasaran program ini adalah tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 hektar melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 hektar; 2) program platform kolaborasi dalam rangka meningkatkan peran masyarakat dan memperkuat

peran pemerintah daerah sebagai nakhoda dalam percepatan penanganan permukiman kumuh dan mendukung Gerakan 100-0-100 di perkotaan dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan; 3) program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/ kota di 34 propinsi yang menjadi “platform kolaborasi” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya; -- terpadu mandiri kb

RKh, Ren kawasan

transmigrasi yang pembangunan dan pengembangannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan yang mempunyai fungsi perkotaan melalui pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Pencantuman kata “kota” dalam pengertian tersebut dimaksudkan untuk menyatukan visi tentang kawasan transmigrasi yang akan dibangun dan dikembangkan memenuhi fungsi fungsi perkotaan sehingga program transmigrasi ke depat diharapkan secara psikologis mempunyai dampak positif untuk menarik minat kaum muda bertransmigrasi, sekaligus mengurangi terjadinya perpindahan penduduk yang tidak terarah ke kota-kota besar

137


serta sebagai kota penyangga dalam konteks pembangunan perwilayahan: kota terpadu mandiri direncanakan akan dibangun pada 48 lokasi di Indonesia;

perkotaan kb KP, Ren satuan permukiman bukan pedesaan yang berperan di dalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa, menurut pengamatan tertentu

kredit/ credit kb PbP 1) pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur; 2) penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau perjanjian kredit (kesepakatan pinjam-meminjam) antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pelunasan utang debitur tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga; 3) penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;

-- berjamin rumah kb RUK, PbP pinjaman yang dijamin dengan rumah pribadi; jenis kredit ini memungkinkan pemilik rumah

untuk memanfaatkan akumulasi nilai rumahnya, yaitu perbedaan nilai pasar rumah saat itu dengan jumlah yang dijamin dan telah diikat dengan hak tanggungan; -- jasa konstruksi kb Lak, PbP kredit yang diberikan bank kepada nasabah penyedia layanan jasa konstruksi yang populer dengan sebutan kontraktor dalam rangka pelaksanaan proyek yang di menangkan atau pembiayaan barang modal sebagai penunjang pekerjaan-pekerjaan jasa kontruksi. Jadi kredit jasa konstruksi dapat diberikan sebagai kredit modal kerja maupun sebagai kredit investasi dalam rangka pelaksanaan proyek; -- Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Bersubsidi (KPRS Bersubsidi)

kb PbP kredit yang diterbitkan oleh lembaga penerbit kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki yang dilakukan secara swadaya; -- Pembangunan/Perbaikan Rumah Swadaya Mikro Bersubsidi kb RSw, PbP kredit yang diterbitkan oleh lembaga penerbit kredit kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pembangunan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki yang dilakukan secara swadaya, dengan karakteristik nilai pinjaman relatif kecil dan jangka waktu pinjaman relatif pendek

138


sampai dengan 4 (empat) tahun; -- pemilikan apartemen kb

PbP kredit konsumen yang disediakan oleh bank dan memiliki tujuan khusus yakni untuk pembelian apartemen; -- Pemilikan Rumah (KPR) kb RUK, PbP 1) suatu fasilitas kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh perbankan konvesional atau syariah kepada para nasabah perorangan yang akan membeli rumah siap huni;- Pemilikan Rumah Milenial kb

RUK, PbP KPR untuk kaum milenial (generasi yang lahir tahun 1980 hingga 2000); -- pemilikan rumah bersubsidi kb RUK, PbP kredit/pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan atau kemudahan perolehan rumah dari pemerintah berupa dana murah jangka panjang dan subsidi perolehan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana, baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah; -- Pemilikan Rumah (KPR) Informal kb RUK, PbP KPR Informal merupakan skema kredit yang disediakan oleh bank untuk mereka para pekerja non formal seperti wiraswastawan; -- Pemilikan Rumah (KPR) Primer kb RUK, Lak, PbP KPR yang diberikan oleh suatu bank untuk pembelian rumah baru pada developer atau pengembang yang bekerja sama dengan bank tersebut; -- Pemilikan Rumah Satuan Rumah Susun (KPR) Sarusun Bersubsidi kb RSn,

PbP kredit Pemilikan Satuan

Rumah Susun yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada MBM termasuk MBR dengan menggunakan dukungan fasilitas subsidi perumahan;-- Pemilikan Rumah Satuan Rumah Susun (KPR) Sarusun Syariah Bersubsidi kb RSn, PbP pembiayaan Kepemilikan Satuan Rumah Susun yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana yang telah beroperasi dengan prinsip syariah kepada MBM termasuk MBR dengan menggunakan dukungan fasilitas subsidi perumahan; -- Pemilikan Rumah (KPR) Satuan Sejahtera Susun kb

RSn, PbP fasilitas kredit dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sejahtera susun yang dibeli dari perorangan atau badan hukum; -- Pemilikan Rumah (KPR) Satuan Sejahtera Syariah Susun kb RSn, PbP kredit dengan dukungan bantuan/kemudahan dari pemerintah yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan satuan rumah sejahtera syariah susun yang dibeli dari orang perseorangan atau badan hukum; pembiayaan pemilikan satuan rumah sejahtera syariah susun (KPR Sejahtera Syariah Susun) pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan

139


Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari pelaku pembangunan; -- Pemilikan Rumah (KPR)

Sederhana Sehat kb PbP kredit atau pembiayaan yang diterbitkan oleh Lembaga Penerbit Kredit atau pembiayaan yang meliputi KPR Bersubsidi, KPRS/KPRS Mikro Bersubsidi, atau KPR Rusuna Bersubsidi, baik konvensional maupun dengan prinsip syariah yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; -- Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera kb Um, PbP kredit atau pembiayaan pemilikan rumah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang meliputi KPR Sejahtera Tapak dan KPR Sejahtera Susun yang diterbitkan oleh bank pelaksana secara konvensional ataupun dengan prinsip syariah; -- Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun (KPR Sejahtera Susun) kb RSn, PbP kredit dengan dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada MBR dalam rangka pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun yang dibeli dari pelaku pembangunan;-- Pemilikan Rumah (KPR)

Sejahtera Tapak kb RSw, RUK,

PbP 1) fasilitas kredit dengan

dukungan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang diterbitkan oleh bank pelaksana kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemilikan rumah sejahtera tapak yang dibeli dari perorangan atau badan hukum; -- Pemilikan Rumah (KPR)

Sejahtera Syariah Tapak kb RSw,

RUK, PbP pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan Rumah Sejahtera Tapak yang dibeli dari orang perorangan atau badan hukum; pembiayaan pemilikan rumah sejahtera syariah tapak (KPR Sejahtera Syariah Tapak)

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan dukungan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan yang diterbitkan oleh bank pelaksana yang beroperasi secara syariah kepada MBR dalam rangka pemilikan rumah sejahtera tapak yang dibeli dari pelaku pembangun; -- Pemilikan Rumah (KPR) Sekunder kb Um, PbP KPR yang diberikan oleh suatu bank untuk pembelian rumah second (sudah pernah dihuni) atau pembelian rumah baru pada developer yang tidak bekerja sama dengan bank tersebut; -- Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Marjin kb

Um, PbP pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh bank pelaksana dengan prinsip syariah yang mendapat pengurangan marjin melalui subsidi bunga kredit perumahan; pembiayaan

140


pemilikan rumah subsidi selisih marjin (KPR SSM) kb pembiayaan pemilikan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana dengan prinsip syariah yang mendapat pengurangan marjin melalui Subsidi Bunga Kredit Perumahan -- Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Bunga (KPR SSB) kb Um,

PbP kredit pemilikan rumah yang diterbitkan oleh Bank Pelaksana secara konvensional yang mendapat pengurangan suku bunga melalui Subsidi Bunga Kredit Perumahan; -- triguna

kb Um, PbP skema pembiayaan bagi pembiayaan perumahan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk sektor informal yang mencakup paket kredit untuk penyediaan tanah, paket konstruksi dan paket peningkatan penghasilan

kreditur kb Um, PbP 1) lembaga atau bank yang bisa memberikan dana secara kredit kepada masyarakat; 2) pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu;

~ asal kb Um, PbP 1) pihak yang mengalihkan asset keuangan kepada penerbit; 2) lembaga keuangan penerbit kredit berupa bank atau lembaga keuangan lainnya yang mempunyai aset keuangan

kriteria kb ukuran yang menjadu dasar penilaian atau penetapan sesuatu;

-- baku kerusakan lingkungan hidup kb Um, Lak ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya; -- kekumuhan kb Kim,

Ren kriteria kumuh permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya prasarana dan sarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah. sarana dan prasarana yang ada tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik standar kebutuhan, kepadatan bangunan, persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana air bersih, sanitasi maupun persyaratan kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka, serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya; -- kesiapan/ readiness criteria kb

Um, Ren kriteria yang harus terpenuhi sebelum dilakukannya suatu tahapan ataupun kegiatan; -- kesiapan lahan siap bangun kb Um, PbP kesesuaian dengan rencana tata ruang (RTR) sebagai kawasan perumahan, legatilitas kepemilikan tanah, minimal sudah tercatat dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), tidak sengketa atau dikuasai pihak lain, aksesibilitas

141


lokasi baik, kualitas medan atau lapang sesuai

kualifikasi kb Um, Ren evaluasi kompetensi, kemampuan usaha, dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia. Kualifikasi dilakukan dengan pascakualifikasi atau prakualifikasi

kualitas kb 1) tingkat baik buruknya sesuatu, kadar; 2) derajat atau taraf (kepandaian, kecakapan, dan sebagainya), mutu;

-- bangunan/ rumah kb Um, Ren kualitas bangunan ditentukan oleh pemakaian bahan, material yang digunakan, proses pembangunan dan pengerjaan bangunan. kualitas bangunan akan menentukan faktor kenyamanan dan keamanan termasuk juga dari sisi estetika

kuasa kb wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dan sebagainya) sesuatu;

-- Bendahara Umum Negara (Kuasa BUN) kb Um, pejabat yang diangkat oleh BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerja yang ditetapkan; -- Pengguna Anggaran (KPA) kb

Um, Lak pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD; -- Pengguna Anggaran

pada Pelaksanaan APBD (KPA) kb Um, Lak pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah; -- Pengguna Anggaran pada Pelaksanaan APBN (KPA) kb Um, Lak 1) pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan; 2) pejabat yang ditetapkan dan diberikan kuasa oleh pengguna anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

penguasaan kb proses, cara, perbuatan menguasai atau menguasakan;

~ lahan kb Um menghimpun lahan bagi pembangunan permukiman atau kota baru, kegiatan ini erat kaitannya dengan biaya pembangunan, untuk itu diperlukan pengetahuan tentang peta kepemilikan tanah, bentuk kapling, peruntukan lahan dan penggunaan lahan yang sesungguhnya, harga lanah serta sifat masyarakat dan para tengkulak lahan

kumpul kk himpun; gabung; bawa dan satukan;

pengumpulan kb proses, cara,

142


perbuatan mengumpulkan;

~ sampah kb PSU, Lak kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R

kumuh ks Um, Ren cemar (tentang

wilayah, kampung, dan sebagainya); kotor

lahan kb Um tanah terbuka; tanah

garapan: lahan itu disediakan untuk permukiman transmigran;

-- basah kb Um lahan gambut,

atau air, baik yang alami maupun yang buatan, bersifat tetap atau sementara dengan air ladung atau mengalir, bersifat tawar, payau, atau asin, termasuk daerah air marin yang dalamnya pada waktu surut tidak lebih dari 6 (enam) meter; -- cokelat/ brownfields kb Um area lahan yang pernah dimanfaatkan oleh fungsi industri atau komersial tertentu, dimana tanahnya diindikasi telah terkontaminasi oleh limbah atau polusi dalam konsentrasi rendah. Istilah terkait lainnya yaitu lahan hijau (greenfields), merupakan lahan yang belum pernah digunakan untuk kegiatan apapun, serta lahan abu-abu (greyfields), merupakan lahan terbengkalai atau mati sebagai aset real estate yang tidak memiliki nilai; -- kritis kb

Um lahan yang tidak mampu lagi berperan sebagai unsur produksi pertanian, baik sebagai media pengatur tata air maupun sebagai pelindungan alam lingkungan; -- tidur kb

Um 1) tanah terbuka yang tidak digunakan oleh pemiliknya secara ekonomis; 2) sebidang tanah yang luasnya lebih dari 5000 m2 (lima ribu meter persegi), yang tidak atau belum digunakan

sesuai dengan peruntukan, keadaan, sifat, dan tujuan haknya atau tidak dipelihara dengan baik

laik fungsi kb Lak 1) berfungsinya seluruh atau sebagian bangunan rumah susun yang dapat menjamin dipenuhinya persyaratan tata bangunan dan keandalan bangunan rumah susun sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB; 2) suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan

laksana; pelaksana kb orang (panitia, organisasi, dan sebagainya) yang mengerjakan atau melaksanakan (rancangan dan sebagainya);

~ konstruksi kb Lak orang

perorangan yang mempunyai sertifikat keahlian atau badan hukum yang mempunyai izin usaha jasa konstruksi untuk melakukan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ~ Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (pelaksana Settap BAPERTARUM-PNS) (lihat Badan Pertimbangan

143

144


Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil)

pelaksanaan kb proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya);

~ penataan ruang kb Ren, Lak,

Man upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang

laku kb perbuatan; gerak-gerik; tindakan; cara menjalankan atau berbuat;

pelaku kb orang yang melakukan suatu perbuatan;

~ pembangunan kb Lak setiap orang atau badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman; ~ pembangunan perumahan umum kb Kim, Lak setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman; ~ pembangunan rumah susun kb RSn, Lak setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman; ~ usaha kb Lak setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

land banking kb (lihat bank; bank tanah)

land subsidence kk Um timbul

akibat pengambilan air tanah yang berlebihan pada lapisan pembawa air yang tertekan; penurunan muka tanah yang disebabkan oleh beberapa faktor penyebab seperti proses-proses geologi, pengambilan bahan cair dari dalam tanah yaitu air tanah atau minyak bumi, adanya beban-beban berat di atasnya seperti struktur bangunan sehingga lapisan-lapisan tanah di bawahnya mengalami konsolidasi, pengambilan bahan padat dari tanah (aktivitas penambangan)

langgan kk; pelanggan kb Man masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari BUMN, BUMD, UPT, UPTD, kelompok masyarakat, dan badan usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri

lanskap kb 1) penataan di luar gedung (untuk mengatur pemandangan alam); 2) jumlah total aspek setiap daerah, baik pedesaan maupun kota;

-- alam kb Um lanskap yang belum

pernah dijamah oleh manusia; -- jalan kb

Um wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada Iingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen

145


lansekap alamiah seperti bentuk topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi Iahannya. Lansekap jalan ini mempunyai ciri-ciri khas karena harus disesuaikan dengan persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan Iingkungan jalan yang indah, nyaman dan memenuhi fungsi keamanan; -- kultur kb

Um lanskap yang telah dipengaruhi oleh manusia

lapor kb beri tahu; laporan kb segala sesuatu yang dilaporkan, berita;

~ akhir proyek/ end of project (EOP) report kb

Um laporan yang digunakan oleh manajer proyek dan tim di akhir sebuah proyek untuk menentukan bagaimana pelaksanaan proyek tersebut; ~ Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kb Lak alat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dibuat secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada pimpinan departemen/ lembaga pemerintah non departemen, masing-masing menteri/ pemimpin lembaga pemerintah nondepartemen menyampaikannya kepada presiden dan wakil presiden

dengan tembusan kepada menteri negara bidang pengawasan pembangunan dan pendayagunaan aparatur negara serta kepala badan pengawasan keuangan dan pembangunan; ~ kredit/ credit report kb

PbP laporan yang disediakan oleh agen pelaporan kredit atas permintaan pihak yang memberikan pinjaman kepada debitur yang namanya tertera dalam laporan tersebut. Laporan tersebut meliputi fasilitas kredit bank yang dinikmati dari pembayaran utang, termasuk ketepatan, keterlambatan pembayaran, dan tunggakan. di Indonesia informasi kredit dapat diperoleh di Bank Indonesia;

layak ks wajar; pantas; patut;

-- huni ks Um pantas untuk dihuni atau ditempati;

kelayakan kb 1) perihal layak (patut, pantas), kepantasan, kepatutan; 2) perihal yang dapat (pantas, patut) dikerjakan;

~ kredit/ credit worthy kb

PbP penilaian kreditur terhadap watak atau perangai dan kemampuan penyelesaian pinjaman calon debitur; penilaian tersebut digunakan sebagai dasar persetujuan pemberian kredit yang akan diberikan kreditur kepada calon debitur yang bersangkutan

layan; pelayanan kb 1) perihal atau cara melayani; 2) usaha melayani kebutuhan orang lain

146


dengan memperoleh imbalan (uang), jasa; 3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa;

~ dasar kb Um pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara; ~ Terpadu Satu Pintu (PTSP) kb Um, Lak pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu

lease kb PbP kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai

leger jalan kb Um dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan

lelang/ auction kb penjualan barang di depan umum kepada penawar tertinggi;

-- sederhana kb PbP metode pemilihan penyedia barang/jasa lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); -- terbatas kb Lak metode pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi untuk pekerjaan konstruksi dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan yang

kompleks; -- umum kb Lak metode pemilihan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya yang memenuhi syarat;

pelelangan kb Lak, PbP metode pengadaan badan usaha pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan; ~ terbatas kb Lak,

PbP pelelangan untuk pekerjaan tertentu yang diikuti oleh penyedia jasa yang dinyatakan telah lulus prakualifikasi dan jumlahnya diyakini terbatas dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya; ~ umum kb Lak, PBP pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa, sekurang-kurangnya 1 (satu) media cetak dan papan pengumuman resmi untuk umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya

lembaga kb Lak 1) organisasi non Kementerian Negara dan instansi

147


lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perUndang-undangan lainnya; 2) organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional;

-- jasa keuangan kb Lak, PbP lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya; -- jasa keuangan lainnya kb Lak, PbP meliputi pegadaian, lembaga penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan lembaga yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, meliputi penyelenggara program jaminan sosial, pensiun, dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai pergadaian, penjaminan, lembaga pembiayaan ekspor Indonesia, perusahaan pembiayaan sekunder perumahan, dan pengelolaan dana masyarakat yang bersifat wajib, serta lembaga jasa keuangan lain yang dinyatakan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan

peraturan perundang-undangan; -- kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) kb Lak lembaga yang melaksanakan pengembangan, perumusan, dan penetapan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP berfungsi untuk melakukan tugas-tugas penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama pemerintah dengan badan usaha; Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah; Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya; Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum; Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP; -- Kemasyarakatan Desa (LDS)

kb Lak kemasyarakatan yang sudah ada dan diakui keberadaannya oleh masyarakat desa; -- keuangan mikro kb Lak, PbP lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan

148


jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan; -- keuangan nonbank kb Lak,

PbP badan usaha bukan bank ataupun bukan perusahaan asuransi, yang kegiatan usahanya langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya untuk pembiayaan investasi perusahaan, baik berupa pinjaman maupun berupa penyertaan modal; Lembaga keuangan yang mengelola tabungan perumahan seperti Bapertarum-PNS (Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-PNS) dan tabungan perumahan untuk TNI/Polri; -- pembiayaan kb Lak badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan; -- pembiayaan pembangunan kb

Lak lembaga keuangan yang usaha utamanya memberikan kredit jangka menengah dan jangka panjang serta penyertaan modal di dalam

perusahaan; -- penerbit kredit pembiayaan kb

Lak bank atau lembaga keuangan nonbank atau koperasi yang bersedia dan telah menyampaikan surat pernyataan kesanggupan dan menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) untuk melaksanakan Program KPRS Mikro Bersubsidi serta mampu menyediakan pokok pembiayaan yang dibutuhkan untuk pembangunan/perbaikan rumah; -- pengelola informasi perkreditan kb Lak, PbP lembaga atau badan yang menghimpun dan mengolah data kredit dan data lain untuk menghasilkan informasi perkreditan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan tentang LPIP; -- penyimpanan dan penyelesaian kb Lak, PbP pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi bank kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain; -- pertanahan

kb Lak Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan; -- swadaya masyarakat kb Lak organisasi yang bertujuan memperjuangkan kepentingan masyarakat;

kelembagaan kb perihal (yang bersifat) lembaga

lengkap kb tidak ada kurangnya, genap;

kelengkapan kb perihal lengkap;

149


kegenapan; kekompletan; ~ prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung kb PSU penyediaan fasilitas pada bangunan gedung dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan seluruh kelompok usia dan kondisi keterbatasan fisik, mental, dan intelektual, atau sensorik berdasarkan fungsi bangunan gedung untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dan pengunjung dalam beraktivitas pada bangunan gedung

lepas ks bebas dari ikatan; tidak terikat lagi;

pelepasan kb proses, cara, perbuatan (hal dan sebagainya) melepas(kan);

~ hak kb Um kegiatan pemutusan hubungan hukum dari pihak yang berhak kepada negara melalui lembaga pertanahan; ~ kawasan hutan kb Um perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan

lessor kb PbP pihak yang memberikan barang sewa kepada penyewa dalam perjanjian sewa beli (leasing)

lestari ks tetap seperti keadaannya semula, tidak berubah, bertahan, kekal;

pelestarian kb kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan

bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki

Light Rail Transit (LRT) kb PSU sistem

jalur kereta listrik metropolitan yang dikarakteristikkan atas kemampuannya menjalankan gerbong atau kereta pendek satu per satu sepanjang jalur-jalur khusus eksklusif pada lahan bertingkat, struktur menggantung, subway, atau biasanya di jalan, serta menaikkan dan menurunkan penumpang pada lintasan atau tempat parkir mobil.

likuefaksi kb Um fenomena kerusakan struktur tanah bila lapisan tanah pasir jenuh kehilangan kekuatan geser karena melonjaknya tekanan air pori akibat gerakan gempa

likuid kb PbP posisi aktiva yang memiliki cukup kas atau harta yang mudah dicairkan menjadi kas untuk memenuhi keperluan pengeluaran; posisi aktiva yang dengan cepat dapat diubah menjadi kas tanpa kerugian yang berarti

likuiditas kb Lak kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajiban yang harus dilunasi segera dalam waktu yang singkat

lingkungan kb area sekitar bangunan gedung atau kelompok bangunan gedung yang dapat diakses dan digunakan oleh semua orang;

-- bangunan gedung

kb Um lingkungan di sekitar

150


bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan bangunan gedung, baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi ekosistem; -- hidup kb Um kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain; -- hunian kb Kim bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman; -- permukiman

kb KP 1) kawasan perumahan lengkap dengan prasarana dan sarana kebutuhan hidup sehari-hari merupakan bagian dari suatu kota; 2) lingkungan seseorang warga negara bertempat tinggal dan menyelenggarakan kehidupannya; -- perumahan kb Kim lingkungan hunian dengan batas-batas fisik tertentu baik merupakan bagian dari kawasan permukiman maupun kawasan dengan fungsi khusus yang keberadaannya didominasi oleh rumah-rumah dan dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas untuk menyelenggarakan kegiatan penduduk yang tinggal di dalamnya dalam lingkup terbatas; -- perumahan dan permukiman kawasan kb KP perumahan dan permukiman yang mempunyai batas-batas dan ukuran yang jelas dengan penataan tanah dan

ruang, prasarana serta sarana lingkungan yang tersruktur; -- perumahan formal kb Kim lingkungan perumahan yang dibangun oleh badan hukum swasta atau Perum Perumnas yang melakukan pengembangan perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah dalam bentuk rumah susun sederhana milik (rusunami) bersubsidi serta masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk rumah sederhana sehat (Rsh) bersubsidi dan/atau rumah susun sederhana sewa (rusunawa); -- perumahan tapak kb Kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian berlantai satu atau dua; -- perumahan sangat sederhana kb Kim sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas, di aman di atasnya dibangun rumah sangat sederhana, termasuk prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial, yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat pemukiman; -- rumah susun kb Rsn, Kim sebidang tanah dengan batas-batas yang jelas yang di atasnya dibangun rumah susun, termasuk prasarana, sarana, dan utilitas umum yang secara keseluruhan merupakan kesatuan tempat permukiman; -- siap bangun (Lisiba) kb

Kim sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas umumnya telah dipersiapkan untuk

151


pembangunan perumahan dengan batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagian dari kawasan siap bangun sesuai dengan rencana rinci tata ruang; -- siap bangun yang berdiri sendiri (Lisiba yang Berdiri Sendiri) kb Kim Lisiba yang bukan merupakan bagian dari Kasiba, yang dikelilingi oleh lingkungan perumahan yang sudah terbangun atau dikelilingi oleh kawasan dengan fungsi-fungsi lain; -- sosial kb

Um wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya macam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan, serta terkait dengan lingkungan alam dan lingkungan binaan atau buatan (tata ruang)

living landscape kb Um 1) upaya

meningkatkan lanskap lebih luas atau membuat tempat yang lebih baik bagi satwa liar; 2) konsep yang berfokus pada pengelolaan lahan skala ekosistem untuk memberikan manfaat pada manusia, satwa liar dan ekonomi. Living landscape memberikan perbaikan lingkungan, sosial dan ekonomi suatu daerah dengan membangun kembali lingkungan alam pada skala yang lebih besar dari sebelumnya; living landscape bertujuan untuk memerangi perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan meningkatkan keanekaragaman hayati

loan kb PbP penyediaan sumber daya keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau sumber dana lain yang dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

-- file kb PbP suatu sarana pencatatan yang menyediakan informasi pinjaman/KPR secara menyeluruh; -- maturity kb PbP sisa jangka waktu KPR;

local quotient (LQ) (lihat analisis; analisis model ekonomi basis)

lokasi permukiman transmigrasi kb Kim, Ren lokasi potensial yang ditetapkan sebagai permukiman transmigrasi untuk mendukung pusat pertumbuhan wilayah yang sudah ada atau yang sedang berkembang sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

loss given default kb PbP persentase kerugian yang diperkirakan oleh pemberi kredit jika suatu debitur default

loss severity rate kb PbP nilai kerugian pokok pinjaman ketika dilakukan eksekusi/penjualan jaminan KPR

loss transaction kb PbP 1) biaya-

biaya tak terlihat dan tak terduga yang sebelumnya terlupakan saat melakukan perencanaan investasi

152


properti, contohnya pembayaran biaya broker atau marketing, pembayaran pajak PPH, BPHTB dll; 2) Sebuah istilah yang lazim digunakan oleh para investor properti, istilah ini mengacu kepada kesalahan perhitungan ketika membeli properti, investor tidak memperhitungkan untuk mengeluarkan biaya pajak BPHTB, membayar broker, notaris dan lain lain

lubang uji/ test pits kb pengujian dengan membuat lubang uji yang umumnya berukuran 60 cm x 60 cm untuk mengetahui jenis lapisan perkerasan sampai kedalaman tertentu atau tanah dasar

maisonet/ maisonnette kb RUK bangunan hunian bukan rumah tidak bertingkat atau bertingkat rendah yang terdiri atas sejumlah unit/satuan hunian yang terpisah

mal kb Um pola; gedung atau kelompok gedung yang berisi macam-macam toko dihubungkan oleh lorong (jalan penghubung)

mampu kb kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, dapat;

kemampuan kb kesanggupan, kecakapan, kekuatan;

~ membayar kb RSn, RSw, RUK, PbP kemampuan angsur konsumen dengan memperkirakan berapa besar kemampuan untuk membayar angsuran KPR setelah penghasilan kotor konsumen dipotong kewajiban lain yang ada

manajemen kb 1) pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi; 2) proses menggerakkan tenaga manusia, modal, dan peralatan lainnya secara terpadu untuk mencapai tujuan tertentu seperti kombinasi antara kebijakan, administrasi, orang yang mengambil keputusan, dan juga pengawasan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tujuan pemilik dalam mencapai stabilitas dan pertumbuhan usaha);

-- infrastruktur kb Um pengelolaan fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam berbagai penyediaan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi; -- konstruksi kb

Um, Lak,

Man1) suatu ilmu dan seni dalam merencanakan, mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan sumber-sumber daya yang ada untuk tercapainya tujuan-tujuan dalam kegiatan konstruksi; 2) badan hukum yang mempunyai izin usaha jasa konstruksi untuk melaksanakan manajemen konstruksi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mandi, Cuci, Kakus (MCK) kb

PSU salah satu sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi rendah

manfaat kb guna, faedah; pemanfaatan kb

Um, Man 1) penggunaan (usage) sesuai dengan fungsi utama dan pelengkap yang diarahkan oleh pedoman; 2) pendayagunaan barang milik negara/daerah

153

154


yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi barang milik negara/daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan;

~ bangunan gedung kb

Um kegiatan memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala; ~ dana TAPERA (lihat Tabungan Perumahan Rakyat); ~ perumahan dan kawasan permukiman kb Man suatu proses untuk memanfaatkan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan rencana yang ditetapkan, termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala; ~ rumah susun sederhana sewa (rusunawa) kb Rsn, Man pendayagunaan barang milik negara/daerah yang berupa rusunawa untuk dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga/satuan kerja perangkat daerah, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, dan kerja sama pemanfaatan, dengan tidak mengubah status kepemilikan yang dilakukan oleh badan pengelola untuk memfungsikan rusunawa sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan; ~ prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki kb PSU

aktivitas penggunaan fasilitas jalur pejalan kaki, baik oleh pejalan kaki maupun pengguna lain yang diperbolehkan; ~ prasarana, sarana, dan utilitas umum kawasan permukiman kumuh kb

PSU kegiatan menggunakan sistem prasarana, sarana dan utilitas umum kawasan permukiman kumuh; ~ ruang kb Lak upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya

marjin kb PbP nilai keuntungan (ribhun) yang disepakati antara bank dan nasabah atas transaksi pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah/istishna’) dan bersifat tetap (fixed) selama masa pembiayaan;

-- laba bruto kb PbP tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar; deposit atau uang muka oleh investor dengan atau tanpa makelar yang merupakan pembayaran sebagian atau harga beli saham atau komoditas

market interest rate kb PbP suku bunga simpanan, pinjaman, atau penanaman yang besarnya didasarkan atas mekanisme pasar; tingkat suku bunga pasar dapat diketahui melalui media massa

market value kb PbP harga barang atau surat berharga yang diindikasikan oleh penawaran

155


pasar, yaitu harga yang tambahan barangnya dapat dijual atau dibeli

masa kb jangka waktu tertentu yang ada permulaan dan batasnya;

-- balik modal/ payback period kb PbP 1) jangka waktu kembalinya investasi yang telah dikeluarkan, melalui keuntungan yang diperoleh dari suatu proyek yang telah direncanakan; 2) jangka waktu yang diperlukan untuk memperoleh kembali modal yang ditanamkan dalam suatu investasi; jangka waktu pengembalian modal dihitung atas dasar nisbah (rasio) atas investasi awal terhadap arus kas masuk tahunan; -- pajak kb

PbP jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang

Mass Rapid Transit (MRT) kb PSU

layanan transportasi penumpang untuk memindahkan sejumlah besar orang dalam waktu yang bersamaan dengan jangkauan lokal yang beroperasi pada jalur khusus tetap atau jalur umum potensial yang terpisah dan digunakan secara eksklusif, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dengan rute atau line yang didesain dengan pemberhentian tertentu

masyarakat kb Um

1) orang seorang, sekelompok orang, termasuk

masyarakat hukum adat, atau badan hukum; 2) sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama; 3) orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; 4) orang atau kelompok orang, atau badan usaha, di luar pemerintah atau pemerintah daerah, yang terlibat dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, yang terdiri atas masyarakat baik secara perorangan atau diwakili Lembaga Swadaya Masyarakat dan/ atau yang mewakili konsumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pakar di bidang perumahan dan kawasan permukiman, asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman, asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman, dan/ atau asosiasi perusahaan barang dan jasa mitra usaha penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman; 5) Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) penghuni perumahan dan permukiman, atau asosiasi penghuni untuk rumah susun;

156


6) perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung; 7) perseorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang revitalisasi kawasan, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan revitalisasi kawasan;

-- berdaya kb Um, Man masyarakat

yang mampu memahami diri dan potensinya serta mampu membentuk kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas permukimannya; -- dalam kawasan cagar budaya (lihat kotak ‘penerima manfaat rumah khusus’); -- desa kb

Um penduduk yang mempunyai mata pencaharian utama dalam sektor bercocok tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu, dan yang sistem budaya dan sistem sosialnya mendukung mata pencaharian itu; -- di daerah pedalaman

(lihat kotak ‘penerima manfaat rumah khusus’); -- hukum adat kb Um 1) kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang

kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum; 2) sekelompok orang yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Kesatuan Republik Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -- kota kb

Um penduduk yang

mempunyai mata pencaharian dalam sektor perdagangan dan industri, atau yang bekerja dalam sektor administrasi pemerintah; -- lokal kb

Um kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung kepada sumber daya di sekitarnya; -- lokasi terpencar (lihat kotak ‘penerima manfaat rumah khusus’); -- madani kb

Um 1)

masyarakat yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban; 2) masyarakat yang tidak lagi bergantung kepada masyarakat lain dan dapat memberikan penghidupan untuk sesama; 3) masyarakat yang beradab dalam membangun

157


dan mengelola permukimannya serta mampu berkolaborasi dan mengakses berbagai sumber daya untuk mendukung mewujudkan permukiman layak huni secara berkelanjutan; -- mandiri kb

Um masyarakat yang mampu mengenali kondisi lingkungan permukimannya dan melakukan perencanaan permukiman secara komprehensif; -- miskin (lihat kotak ‘penerima manfaat rumah khusus’); -- modern kb

Um masyarakat yang

perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri, dan pemakaian teknologi canggih; -- nelayan

(lihat kotak ‘penerima manfaat rumah khusus’); -- pemuka adat (lihat kotak ‘penerima manfaat rumah khusus’); -- tradisional kb

Um 1) masyarakat lebih banyak

dikuasai oleh adat-istiadat yang lama; 2) masyarakat lingkungan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan keseharian baik itu pertanian, perikanan maupun perkebunan yang sah di daerah tertentu sesuai dengan kaidah yang berlaku di wilayah itu; 3) masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional; -- yang

terkena dampak program pembangunan pemerintah pusat (lihat kotak ‘penerima manfaat rumah khusus’)

masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kb Um masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh atau membangun rumah;

kriteria -- kb Um indikator dalam menentukan masyarakat yang masuk MBR, terdiri atas batas penghasilan rumah tangga MBR dan penghasilan rumah tangga

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) kb

Ren masterplan yang bertujuan mempercepat dan memperluas pembangunan Indonesia melalui pengembangan 8 (delapan) program utama yang terdiri atas 22 (dua puluh dua) kegiatan ekonomi utama dan menetapkan 6 koridor ekonomi sebagai pusat-pusat pertumbuhan yang diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi di seluruh wilayah nusantara

material kb bahan yang akan dipakai untuk membuat barang lain; bahan mentah untuk bangunan (seperti pasir, kayu, kapur);

-- bangunan kb Lak setiap bahan yang digunakan untuk tujuan konstruksi

maturity kb PbP jangka waktu jatuh tempo pinjaman atau tabungan

158


Kriteria MBR

• batas penghasilan rumah tangga MBR kb nilai penghasilan rumah tangga paling besar untuk pemberian kemudahan perolehan rumah bagi MBR;

• penghasilan rumah tangga kb seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri yang berstatus tidak kawin atau gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan untuk pasangan suami istri

(Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10/PRT/M/2019 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah)

159


yang ditunjukkan dalam bulan; jatuh tempo pinjaman atau investasi jangka pendek biasanya di bawah satu tahun, sedangkan jangka waktu jatuh tempo pinjaman jangka panjang, yaitu satu sampai tiga puluh tahun

mau kk akan; hendak;

kemauan kb apa yang dimaui; keinginan; kehendak;

~ untuk membayar (lihat willingness to pay (WTP))

median jalan kb PSU ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas samping jalur lalu lintas

menteri kb Um 1) kepala suatu

departemen (anggota kabinet), merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan (pekerjaan) negara; 2) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;

-- Negara Perumahan Rakyat kb Lak selaku Ketua Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Permukiman Nasional yang bertanggungjawab dalam koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penetapan kebijaksanaan umum serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya secara terpadu di bidang perumahan dan permukiman; -- teknis kb Lak

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan dan kawasan Permukiman; -- terkait dan/atau kepala lembaga pemerintahan non kementerian kb Lak 1) pimpinan kementerian dan/atau lembaga yang ruang lingkup, tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 2) menteri yang terkait menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang bertanggung jawab secara teknis unsur materi masing-masing yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman

migran kb orang (hewan) yang melakukan migrasi;

-- musiman kb Um

penduduk yang berpindah tempat tinggal pada musim tertentu untuk bekerja, misalnya setelah habis musim tanam padi petani meninggalkan tempat tinggalnya untuk bekerja di tempat lain dan kembali pada waktu musim panen; -- seumur hidup kb

Um orang yang tinggal di daerah yang bukan tempat kelahirannya

migrasi kb 1) perpindahan penduduk dari satu tempat (negara dan sebagainya) ke tempat (negara dan sebagainya) lain untuk menetap; 2) perpindahan dari satu tempat ke tempat lain bagi burung dan sebagainya karena pergantian musim;

160


-- antardesa kb Um, Ren

migrasi yang terjadi antara daerah pedesaan yang satu dan yang lain; -- antarkota kb

Um, Ren migrasi yang terjadi antara daerah perkotaan yang satu dan yang lain; -- berantai kb

Um, Ren perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain yang diikuti oleh penduduk daerah asalnya, terjadi apabila rombongan atau orang yang pertama berhasil dan menarik saudara, teman, atau tetangganya dari daerah asalnya; -- bermusim kb

Um, Ren perpindahan penduduk yang terjadi dalam musim tertentu ke tempat tertentu dan kembali ke tempat asal dalam musim yang lain; -- desa kota kb

Um, Ren migrasi yang terjadi dari daerah pedesaan ke daerah perkotaan; -- ekstern kb

Um, Ren perpindahan penduduk ke wilayah negara lain; -- intern kb

Um, Ren perpindahan penduduk yang berlangsung di dalam wilayah suatu negara; -- kota desa kb

Um, Ren migrasi yang terjadi dari daerah perkotaan ke daerah pedesaan; -- paksaan kb

Um, Ren migrasi yang dilakukan karena terpaksa, misalnya karena gangguan keamanan oleh gerombolan pengacau sehingga penduduk suatu daerah terpaksa pindah atau dipindahkan, baik oleh penguasa maupun sumber bahaya yang lain

milik kb kepunyaan, hak; pemilik kb Um, Rsn 1) setiap orang

dan/atau badan hukum yang memiliki satuan rumah susun

dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Sarusun (SHMSRS) dan/atau Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); 2) setiap orang yang memiliki sarusun; 3) orang atau badan yang mempunyai hak atas rumah;

~ bangunan gedung kb Um 1) orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik gedung; 2) orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung; ~ rusunawa kb Rsn pengguna barang milik negara yang mempunyai penguasaan atas barang milik negara berupa rusunawa

Millennium Development Goals (MDGs) (lihat tujuan; Tujuan Pembangunan Milenium)

millwork kb Lak semua bahan bangunan terbuat dari kayu jadi dan diproduksi di pabrik millwork, termasuk pintu, kusen jendela dan pintu, tirai, mantels, panelwork, komponen tangga, tidak termasuk lantai, langit-langit, atau memihak

minapolitan kb Ren, KP konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan

minta kk; permintaan/ demand kb RSn, RUK, Ren permintaan masyarakat sedang tinggi akan suatu obyek

161


properti, ibarat barang sedang banyak peminatnya maka jika dijual akan laris

misi kb Um, Ren rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

miskin kb 1) tidak berharta; serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah); 2) keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan, dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan;

pemiskinan/ impoverishment kb Um suatu proses yang aktif yang memusnahkan akses masyarakat pada banyak pilihan atau proses pelemahan dalam berbagai sektor, ekonomi, ekologi, sosial, politik, budaya, dan mengenai mayoritas masyarakat kita

mitigasi kb Um 1) serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana; 2) tindakan mengurangi dampak bencana;

-- bencana kbKP, Ren 1) upaya untuk

mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun

nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 2) serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik alami maupun dan atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana; -- dampak kebisingan kb

Kim, Ren upaya-upaya yang dilakukan guna mengurangi sampai menghilangkan dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi dan atau terjadi karena adanya aktivitas lalu lintas; -- perubahan iklim kb

KP,

Ren 1) serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam upaya menurunkan tingkat emisi gas rumah kaca sebagai bentuk upaya penanggulangan dampak perubahan iklim; 2) usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi

mitra kb 1) teman; sahabat; 2) kawan kerja; pasangan kerja; rekan;

-- bahari kb Lak jejaring pemangku kepentingan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia, lembaga, pendidikan, penyuluhan, pendampingan, pelatihan, penelitian terapan, dan pengembangan rekomendasi kebijakan

162


mix design kb Lak desain campuran

beton berdasarkan berat atau volume

mixed-used development kb RUK,

Ren, Lak pengembangan properti yang mengintegrasikan beberapa fungsi (hunian, komersial, kebudayaan, kelembagaan, hiburan) dengan jalur pejalan kaki dalam satu kawasan

mobilisasi kb pengerahan orang;

-- regional kb Um

perpindahan individu/barang/jasa dari satu wilayah ke wilayah lain dalam konteks regional (wilayah luas yang melingkupi beberapa wilayah yang lebih kecil) atau nasional; -- ekologi kb

Um antargerak perubahan atau perpindahan penduduk dr tempat yang satu ke tempat yang lain; -- intrasosial kb

Um perubahan

kedudukan warga masyarakat kelas sosial yang satu ke kelas sosial yang lain

modal/ capital kb PbP

1) uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; 2) harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya;

-- swasta kb Um

modal yang ditanam oleh swasta untuk memperoleh keuntungan yang cukup; -- tetap kb

PbP modal yang

tidak dapat dipindah-pindahkan (seperti gedung, tanah);

pemodal kb PbP orang atau badan pemegang efek beragun aset

model kb Um

1) pola (contoh, acuan, ragam, dan sebagainya) dari sesuatu yang akan dibuat atau dihasilkan; 2) barang tiruan yang kecil dengan bentuk (rupa) persis seperti yang ditiru;

pemodelan kb Um proses, cara, perbuatan membuat model

modified tenure kb PbP kombinasi dari penyisihan sebagian pokok hutang sebagai line of credit dan menerima sisa hutang dalam pembayaran bulanan akan terus dilakukan selama individu menempati rumah tersebut

modified term kb PbP kombinasi dari line of credit ditambahkan dengan pembayaran bulanan selama waktu tertentu yang telah disepakati dengan pemberi hutang

mohon kb minta dengan hormat; berharap supaya mendapat sesuatu;

pemohon kb Lak 1) orang yang memohon; 2) orang atau badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang mengajukan permohonan IMB kepada pemerintah kabupaten/kota atau pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta; 3) kelompok sasaran yang mengajukan permohonan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT);

permohonan kb permintaan kepada orang yang lebih tinggi kedudukannya dan sebagainya;

163


~ IMB kb Lak permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB; ~ SLF kb

Lak permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung atau pengguna bangunan gedung kepada perangkat daerah penyelenggara SLF untuk mendapatkan SLF

monitor kb Um, Lak, Man

1) orang yang memantau; 2) alat yang dirancang untuk mengobservasi, mengawasi, mengontrol, atau memverifikasi operasi suatu sistem; 3) kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;

-- dan evaluasi kk Um, Lak, Man

kegiatan monitoring dan evaluasi yang ditujukan pada suatu program yang sedang atau sudah berlangsung dalam periode tertentu

mortgage kb PbP instrumen utang dengan pemberian hak tanggungan atas properti dan peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai jaminan terhadap kewajibannya; dalam hal ini peminjam masih dapat menggunakan atau memanfaatkan properti tersebut; hak tanggungan atas properti gugur setelah kewajibannya dibayar lunas;

-- bond kb PbP obligasi yang memberikan jaminan berupa hipotek atau harta tak bergerak dari perusahaan penerbit obligasi ketika likuiditas perusahaan terjadi; -- insurance kb PbP pertanggungan asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian originator sebagai akibat kredit macet untuk jumlah tertentu (umumnya 20%)

muka air tanah/ water table kb

PSU pemisah antara zona air tanah atau phreatic water dengan pipa kapiler, yang secara teoretis merupakan perkiraan elevasi air permukaan pada sumur yang hanya merembes pada jarak yang pendek ke zona jenuh air

mukim kb tempat tinggal;

pemukiman kb proses, cara, perbuatan memukimkan;

~ kembali/ resettlement kb Um memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana sertadapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang;

permukiman kb Kim bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan;

164


~ baru kb Kim daerah kediaman

atau hunian yang baru dibangun dalam skala besar, sebagai perluasan dari pusat kota yang ada atau pembangunan baru pada lahan milik pribadi atau perusahaan, dengan dilengkapi berbagai ragam tipe rumah, sistem transportasi lokal yang berhubungan dengan daerah pusat kota yang ada; ~ kepadatan tinggi kb Kim permukiman dengan tingkat kepadatan penduduk dan bangunan yang sangat tinggi, sehingga mengarah kepada ketidakmampuan daya dukung lahan; ~ kumuh kb Kim 1) permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat; 2) suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Kondisi yang buruk baik secara fisik, sosial ekonomi maupun sosial budaya. dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membahayakan bagi penghuninya; ~ rawan abrasi kb Kim permukiman yang memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami penggerusan akibat gelombang air laut pada intensitas yang sangat besar serta dengan frekuensi kejadian yang cukup sering; ~ rawan banjir kb Kim permukiman yang

memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami banjir yang genangannya melebihi 1 m dan lama genangan minimal 24 jam dengan frekuensi kejadian minimal setahun satu kali; ~ rawan bencana vulkanik kb Kim Permukiman yang terletak di sekitar gunung berapi atau mendapat pengaruh adanya gunung berapa serta memiliki kemungkinan sangat besar untuk mengalami bencana akibat kegiatan vulkanik gunung berapi yang bersangkutan; ~ rawan erosi kb Kim permukiman yang terletak di suatu kawasan yang mempunyai kondisi tanah yang mempunyai potensi sangat besar untuk mengalami penggerusan permukaan tanah akibat aliran air tanah; ~ rawan gempa kb Kim permukiman yang terletak pada jalur-jalur lempeng bumi yang berpotensi mengalami bencana akibat gempa tektonik; ~ rawan kebakaran kb Kim permukiman yang karena sebagianbesar jenis kegiatan yang ada di dalamnya, atau jenis bahan bangunannya menyebabkan rentan terhadap bahaya kebakaran; ~ rawan longsor kb Kim Permukiman yang terletak di atas tanah dengan struktur yang labil sehingga mempunyai kecenderungan sangat besar untuk mengalami longsor; ~ transmigrasi kb Kim satu kesatuan permukiman atau bagian dari satuan permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran

165


multifinance kb RSn, RSw, RUK, Lak, PbP perusahaan yang bergerak dalam jasa usaha pembiayaan sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring), atau pembiayaan konsumen

musyawarah kb Um

pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah;

-- desa kb Um musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis; -- Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kb

Um, Lak 1) forum perencanaan dan/atau pemrograman yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah, dari level desa sampai kepada pusat, dengan melibatkan secara aktif warga dan para pemangku kepentingan lainnya; 2) forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah; -- Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa kb Um, Lak

1) forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan desa dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan di desa dalam jangka waktu 5 (lima) dan 1 (satu) tahunan; 2) proses

partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang diselenggarakan oleh desa; -- Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten/Kota kb

Um, Lak 1) forum

antarpemangku kepentingan

(stakeholder) di tingkat kota/kabupaten administrasi dalam rangka membahas rancangan awal RKPD /yang dilaksanakan dengan cara penajaman, penyelarasan, klarifikasi, dan kesepakatan terhadap usulan Renja kelurahan, kecamatan dan UKPD yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di tingkat kota/kabupaten administrasi dengan memperhatikan kesesuaian program percepatan pencapaian visi misi gubernur dan bupati/wali kota; 2) proses partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang diselenggarakan oleh Kabupaten; -- Perencanaan P e m b a n g u n a n (Musrenbang) Provinsi kb

Um, Lak 1) forum antarpemangku kepentingan (stakeholder) di tingkat provinsi dalam rangka membahas rancangan RKPD yang disusun melalui perumusan, penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi usulan hasil rembuk RW yang disesuaikan dengan program percepatan pencapaian

166


visi misi gubernur; 2) proses partisipatif yang dilakukan dalam rangka penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan, yang diselenggarakan oleh provinsi

mutu pelayanan dasar kb Um ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak

naskah kb 1) karangan yang masih ditulis dengan tangan; 2) karangan seseorang yang belum diterbitkan; 3) bahan-bahan berita yang siap untuk diset; 4) rancangan;

-- perjanjian penerusan pinjaman kb PbP naskah perjanjian untuk penerusan pinjaman dan/atau hibah luar negeri antara pemerintah dengan penerima penerusan pinjaman

National Affordable Housing Program kb Lak, PbP program pemerintah dalam upaya meningkatkan akses masyarakat ke rumah layak huni dan terjangkau yang memanfaatkan pinjaman dari Bank Dunia

negosiator kb Lak petugas tahap ketiga, yang akan bernegosiasi/berunding dengan pemilik rumah baik mengenai harga, cara serah terima, dan melaporkan kepada buyer yang bersangkutan

neraca kb catatan perbandingan untung rugi, utang piutang, pemasukan dan pengeluaran, dan sebagainya;

-- sumber daya alam kb

Um, Ren gambaran mengenai cadangan sumberdaya alam dan perubahannya, baik dalam satuan fisik maupun dalam nilai moneter

New Urban Agenda (lihat Agenda Baru Perkotaan)

nice property kb RUK 1) jenis properti yang bagus dan menguntungkan jika dilihat dari berbagai sudut pandang, misalnya dari segi lokasi, kenaikan harga yang melesat tajam, bebas banjir dan sejenisnya; 2) properti bernilai bagus dan menguntungkan dari segala sudut pandang seperti lokasi, pertumbuhan harga properti, dan sebagainya

nilai kb daya tukar suatu barang atau jasa untuk memperoleh barang atau jasa lain yang diukur secara kuantitatif dengan jumlah satuan barang atau uang;

-- buku/ book value kb PbP nilai aset perusahaan yang tertera pada catatan perakunan, umumnya tidak sama dengan nilai pasar; biasanya, yang dicatat adalah harga ketika aset tersebut dibeli; setiap tahun nilai aset tersebut didepresiasikan; -- jaminan/ collateral value kb PbP nilai taksiran oleh bank terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh debitur; -- jual obyek pajak (NJOP) kb PbP 1) harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang

167

168


sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti; 2) harga terendah atas sebuah properti. NJOP juga dimaknai sebagai nilai dasar pengenaan pajak bagi PBB yang ditetapkan negara; 3) nilai yang ditetapkan negara sebagai dasar pengenaan pajak bagi PBB. NJOP seringkali diasumsikan sebagai harga terendah atas properti. Biasanya properti yang dijual dengan harga 1,5 hingga dua kali lipat dari harga NJOP; -- jual obyek pajak tidak kena pajak kb

PbP batas nilai jual obyek pajak yang tidak kena pajak; -- konstruksi kb Lak pekerjaan yang telah diselesaikan secara fisik oleh pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian atau surat perintah kerja antara pemilik dengan kontraktor dalam jangka waktu tertentu; -- kontrak kb

PbP nilai pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak pemborong berdasarkan surat perjanjian, surat perintah kerja antara pihak pemberi pekerjaan (pihak I) dengan penerima pekerjaan (pihak II) dalam jangka waktu tertentu dan jumlah biaya tertentu. Proyek yang dikerjakan dibedakan menjadi empat menurut pelaksanaannya; -- pasar kb

PbP harga barang atau surat berharga yang diindikasikan oleh penawaran pasar, yaitu harga yang tambahan barangnya dapat dijual atau dibeli; pada suatu saat, nilai pasar suatu surat berharga ditentukan oleh nilai penjualan terakhir; --

perbandingan proporsional

kb PbP angka yang menunjukkan perbandingan antara satuan rumah susun terhadap hak atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama dihitung berdasarkan luas atau nilai satuan rumah susun yang bersangkutan terhadap jumlah luas bangunan atau nilai rumah susun secara keseluruhan pada waktu penyelenggara pembangunan untuk pertama kali memperhitungkan biaya pembangunannya secara keseluruhan untuk menentukan harga jualnya; -- pertanggungan kb PbP jumlah atau nilai KPR/KPRS yang dipertanggungkan sebagai dasar untuk penentuan premi asuransi; -- rumah kb PbP nilai terendah antara harga jual unit rumah tapak atau sarusun dan nilai taksiran berdasarkan hasil penilaian bank pelaksana; -- utilitas kb PbP suatu nilai atau skala yang mengukur secara relatif tingkat kenyamanan dari suatu faktor yang berpengaruh pada lingkungan jalan, yang dalam hal ini didasarkan pada presepsi masyarakat terhadap faktor lingkungan yang dikaji;

penilai kb yang menilai; juru taksir (harga barang gadai dan sebagainya), penaksir;

~ pertanahan kb Lak orang perseorangan yang melakukan penilaian secara independen dan profesional yang telah mendapat

169


izin praktik penilaian dari menteri keuangan dan telah mendapat lisensi dari lembaga pertanahan untuk menghitung nilai/harga objek pengadaan tanah;

penilaian kb proses, cara, perbuatan menilai; pemberian nilai (biji, kadar mutu, harga);

~ dokumen rencana teknis kb

Lak evaluasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dengan mempertimbangkan aspek lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung; ~ keuangan/ appraisal kb PbP opini atas nilai estimasi harga pasar terhadap suatu obyek rumah tertentu dan pada saat tertentu; ~ kredit/ credit scoring kb PbP evaluasi atas calon debitur, baik perseorangan maupun badan usaha tentang kelayakan kredit; ~ teknis/ appraisal mission kb Lak proses penilaian terhadap studi kelayakan dan kelengkapan proposal proyek pembangunan sebagai dasar pertimbangan pemberian keputusan proyek tersebut dapat dilaksanakan, perlu dimodifikasi model pembangunannya, atau ditolak

nisbah kb PbP perbandingan antara aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka, misalnya perbandingan antara laba dan penjualan, rasio;

-- laba bersih terhadap jumlah aktiva/ return on assets kb PbP laba bersih dibagi total aktiva; merupakan rasio atau nisbah utama untuk mengukur

kemampuan dan efisiensi aktiva dalam menghasilkan laba; -- laba bersih terhadap modal bersih/ return on equity kb PbP laba bersih dibagi modal sendiri; merupakan rasio atau nisbah profitabilitas yang mengukur tingkat kemampuan modal dalam menghasilkan laba bersih; -- likuiditas kb PbP nisbah yang mengukur kemampuan bank, perusahaan, atau peminjam untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo; nisbah ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan utang lancar

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kb Um, PbP nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

non-performing financing kb PbP kredit bermasalah yang terdiri atas kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Istilah NPF diperuntukkan bagi bank syariah

non-performing loan kb PbP kredit bermasalah yang terdiri atas kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Istilah NPL diperuntukkan bagi bank umum

norma bermukim kb Um

tata cara bermukim dalam satu hunian perumahan

170


nota kb surat peringatan (penunjukan, catatan);

-- kesepahaman kb Lak, PbP

perjanjian pendahuluan, dalam arti nantinya akan diikuti dan dijabarkan dalam perjanjian lain yang mengaturnya secara detail, karena itu, memorandum of understanding berisikan hal-hal yang pokok saja, adapun mengenai lain-lain aspek dari memorandum of understanding relatif sama dengan perjanjian perjanjian lain

notaris kb Lak, PbP 1) orang yang

mendapat kuasa dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat

wasiat, akta, dan sebagainya; 2) pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya; 3) pejabat yang berwenang sebagai penengah dan pembuat akta tanah untuk diajukan ke BPN

novasi kb PbP suatu perjanjian antara

debitur dan kreditur, dimana perjanjian lama dan subjeknya yang ada dihapuskan dan timbul sebuah objek dan subjek perjanjian yang baru

objek kb hal, perkara, atau orang yg menjadi pokok pembicaraan;

-- pengadaan tanah kb PbP tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah, atau lainnya yang dapat dinilai

obligasi kb PbP 1) surat pinjaman

dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan; 2) surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan bersuku bunga tertentu, dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan;

-- daerah kb PbP pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal; -- hipotek kb PbP obligasi yang memberikan jaminan berupa hipotek atau harta tak bergerak dari perusahaan penerbit obligasi ketika likuiditas perusahaan terjadi

okupansi kb RUK, PbP jumlah unit yang tersewa atau terisi dalam sebuah properti sewa, seperti mal, perkantoran atau hotel

oleh kk kata penghubung untuk menandai pelaku;

perolehan kb sesuatu yang diperoleh, pendapatan, hasil;

~ hak atas tanah dan/atau bangunan kb PbP perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan

online single submission (OSS) (lihat izin; perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik)

operating lease kb PbP kegiatan

leasing yaitu ketika lessee tidak memiliki hak opsi untuk membeli barang yang dileasenya saat masa lease berakhir

opportunity cost kb PbP nilai barang atau jasa dalam alternatif pemanfaat yang terbaik

optimal ks (ter)baik; tertinggi; paling menguntungkan

optimalisasi kb pengoptimalan; ~ lahan kk Lak, PbP usaha

meningkatkan indeks pertanaman (ip) dan produktivitas melalui penyediaan sarana produksi pupuk/kapur dan pengolahan tanah

orang kb 1) orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum; 2) orang perseorangan dan/atau badan hukum; 3) orang perseorangan dan/atau korporasi; 4) orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum;

-- lansia kb Um lanjut usia adalah

seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas

171

172


orde kb susunan; -- kota/ hierarki

kota/perkotaan kb Ren menggambarkan jenjang fungsi perkotaan sebagai akibat perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia di kota tersebut

organisasi kb 1) kesatuan (susunan dan sebagainya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang dan sebagainya) dalam perkumpulan dan sebagainya untuk tujuan tertentu; 2) kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama;

-- perangkat daerah pengguna anggaran/barang (OPD) kb Man, PbP instansi pengguna anggaran/barang yang sumber pembiayaan yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau perolehan lainnya yang sah

origination kb PbP proses dari pengumpulan dan pencatatan data dokumen dasar sebagai p e r s y a r a t a n / k e l e n g k a p a n bagi calon debitur yang akan mengajukan KPR

originator kb PbP pihak yang mengalihkan asset berupa KPR kepada penerbit

otonomi kb pola pemerintahan sendiri;

~ daerah ks Um, Lak 1) pemberian kewenangan yang luas, nyata,

dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional serta serta perimbangan keuangan pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2) hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

kb Um, PbP lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan

outcome kb segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung)

output (lihat keluar; keluaran); -- multiplier kb KP, Lak dampak

meningkatnya permintaan akhir suatu sektor terhadap total output seluruh sektor di wilayah

owner kb PbP, Man pemilik properti

padat kb sangat penuh hingga tidak berongga; rapat sekali;

kepadatan kb perihal (keadaan) padat;

~ bangunan kb Um, Ren 1) perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni; 2) perbandingan antara luas yang tertutup bangunan dengan luas tanah terbuka sesuai dengan blok peruntukannya; ~ penduduk bruto kb Um, Ren kepadatan rata-rata penduduk (kotor) jumlah penduduk di dalam suatu daerah dibagi luas daerah berdasarkan batasan administrasi yang ada, tanpa pertimbangan peruntukan lahan pada daerah tersebut

padu kk sudah bercampur dan sudah menjadi satu benar;

keterpaduan kb Ren 1)

terintegrasi, penyatuan dari berbagai bagian dalam satu kesatuan bersama; 2) untuk menentukan nilai optimasi pelayanan wilayah dan infrastruktur itu sendiri;

~ infrastruktur kb PSU pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang utuh, terhubung, kompak satu sama lain (baik wilayah maupun jenis infrastruktur) untuk mendukung tujuan yang sama: keterpaduan infrastruktur

irigasi, jalan dan kawasan industri dalam mendukung pengembangan agropolitan di Provinsi Gorontalo; ~ PSU kb

PSU menyatukan dan menyinergikan fungsi-fungsi dan sumber daya yang ada dalam sistem sehingga dapat dicapai hasil yang optimal dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang lebih efisien

pagu kb Um batas tertinggi (tentang anggaran); plafon;

-- anggaran kb PbP alokasi anggaran yang ditetapkan untuk mendanai belanja pemerintah pusat dan/ atau pembiayaan anggaran dalam APBN; -- Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kb PbP batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan; -- indikatif kb Lak ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian negara/lembaga untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja kementerian negara/ lembaga

pajak kb Um 1) pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang,

173

174


dan sebagainya; 2) hak untuk mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara; 3) kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;

-- bumi dan bangunan kb Um, PbP 1) pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan; 2) pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan sebuah pajak yang bersifat kebendaan, artinya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan; -- inflasi kb

PbP pendapatan yang diangkat oleh pemerintah melalui penciptaan uang, disebut juga seigniorage; -- langsung kb PbP pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain; -- perolehan penghasilan (PPh)

kb PbP 1) pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak; 2) pajak perolehan penghasilan, yakni pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak

terkait penghasilan yang diterima dalam tahun periode pajak; 3) pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak; -- pertambahan nilai (PPN) kb PbP 1) pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen atau secara cuma-cuma/hadiah, termasuk dalam hal jual beli properti; 2) pajak yang dikenakan oleh pemerintah atas sebuah transaksi jual beli dan berlaku untuk segala jenis jual beli, baik yang dilakukan oleh perseorangan ataupun badan; -- tak langsung kb PbP pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain; -- yang terutang kb PbP pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

panas; pemanasan kb proses, cara, perbuatan memanasi atau memanaskan;

~ global/ global warming kb Um, Ren peningkatan suhu permukaan rata-rata bumi selama abad terakhir yang relative cepat disebabkan oleh fenomena gas rumah kaca sebagai hasil pembakaran bahan bakar fosil

pandangan mata burung/ bird eye view kb

Um, Ren pemotretan

175


berada pada posisi yang lebih tinggi dari objek foto, pengambilan gambar terletak di atas garis horizon dengan sudut pandang yang menghasilkan gambar seolah-olah objek tampak lebih pendek dari aslinya, dikarenakan pandangan ini mengurangi ketinggian objek dengan tingkat pengukuran tertentu

pangku; pemangku kb Lak 1) orang yang memangku; 2) pengelola, penyelenggara (pemerintahan dan sebagainya);

~ kepentingan/pemangku kebijakan/ stakeholders

kb Lak 1) berbagai pihak yang

terkait/relevan dengan suatu permasalahan tertentu (mempengaruhi dan dipengaruhi); 2) segenap pihak yang terkait dengan permasalahan tertentu, tanpa dukungan mereka, suatu organisasi tidak akan bisa terbentuk

panitia kb Lak kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya; komite;

-- pemeriksa hasil pekerjaan (PPHP)/ pejabat pemeriksa hasil pekerjaan (PjPHP) kb Man 1) tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa; 2) pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa; 3)

panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan

panjang kb jarak membujur dari ujung ke ujung;

perpanjangan kb perihal memperpanjang;

~ jangka waktu kredit/ credit extension kb PbP salah satu upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya

pantau kk; memantau kb mengamati atau mengecek dengan cermat, terutama untuk tujuan khusus; mengawasi; memonitor;

pemantauan kb Man 1) kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin; 2) proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan; 3) kegiatan memantau kemajuan sebuah program/proyek/kegiatan agar tetap berjalan dalam prosedur yang telah ditetapkan

pareto optimal kb Ren efisiensi yang didapatkan dalam pelaksanaan pembangunan, misalnya dari 20 persen investasi diharapkan mendapatkan manfaat sebesar

176


80 persen

partisipasi kk keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaaan lahiriahnya;

-- masyarakat dalam pembangunan kb Um ikut sertanya masyarakat dalam pembangunan, ikut dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, dan ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan

paving block kb PSU material perkerasan pracetak berbentuk seperti batu bata

payback period kb (lihat masa; masa balik modal)

pedestrian ways (lihat jalur; jalur pejalan kaki)

pedoman kb kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan; 3 hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu;

-- teknis kb Um acuan teknis yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Pemerintah ini dalam bentuk ketentuan teknis penyelenggaraan bangunan gedung; -- umum kb Um suatu acuan yang bersifat umum dan dapat dipakai sebagai panduan untuk melakukan suatu rangkaian kegiatan

Peer to Peer (P2P) lending kb PbP

pinjaman personal atau bisnis dari individu atau kelompok investor daripada pinjaman bank, yang difasilitasi oleh layanan online yang mempertemukan kecocokan antara peminjam dengan pemberi pinjaman

pegang kk memegang; pemegang kb orang yang memegang;

~ hak atas tanah kb Lak pemegang hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai; ~ hak pengelolaan

kb Lak instansi pemerintah, pemerintah daerah, atau badan lain yang diberi pelimpahan kewenangan pelaksanaan sebagian hak menguasai dari Negara atas tanah negara dengan pemberian hak pengelolaan; ~ hak tanggungan kb Lak orang perseorangan atau badan hukum yang berkedudukan sebagai pihak yang berpiutang

pegawai negeri sipil (PNS) kb Lak warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan menjadi peserta TAPERUM-PNS

pelantar kb PSU istilah lokal dari

Provinsi Kepulauan Riau mengenai jalan di atas laut dengan struktur yang menggunakan

177


konstruksi kayu atau beton, tetapi lebih sederhana dengan lebar 2 – 2,5 meter

pelihara kk jaga, rawat;

pemeliharaan kb Man 1) proses, cara, perbuatan memelihara (kan); 2) penyelamatan; penghindaran (dari bahaya dan sebagainya); 3) penjagaan harta kekayaan, terutama alat produksi tahan lama dalam perusahaan agar tetap dalam kondisi yang baik; 4) kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarananya agar bangunan gedung selalu laik fungsi; 5) kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum agar tetap laik fungsi; 6) upaya untuk menjaga prasarana, sarana dan utilitas umum berfungsi secara berkelanjutan sesuai dengan perencanaan dan pemanfaatannya melalui kegiatan perawatan dan pemeriksaan berkala;

~ dan perbaikan kb Man upaya menjaga kondisi prasarana, sarana, dan utilitas umum secara terpadu dan terintegrasi melalui perawatan rutin dan pemeriksaan secara berkala agar dapat berfungsi secara memadai;

pemerintah kb Um, Lak 1) semua beban yang memproduksi, mendistribusikan, atau menjual alat pemenuhan kebutuhan masyarakat berbentuk jasa publik dan layanan sipil; 2) pemerintah

Republik Indonesia;

-- daerah kb Um, KP, Lak 1) kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; 2) gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah; -- daerah kabupaten/kota kb Um, KP, Lak kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; -- daerah provinsi kb Um, KP, Lak kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom; -- desa kb Um, Kim, KP, Lak kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; -- pusat kb Um, KP, Lak Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; pemerintahan kb Um, Lak fungsi yang meliputi keseluruhan

178


tindakan, perbuatan dan keputusan oleh alat-alat pemerintahan untuk mencapai tujuan pemerintahan;

~ daerah kb Um, KP, Lak penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ~ desa kb

Um, Kim,

KP, Lak penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

penalti kb PbP denda yang harus dibayarkan bila kredit dilunasi sebelum tanggal jatuh tempo sesuai ketentuan

pengubahsuaian/ retrofitting

kb Lak upaya penyesuaian kinerja bangunan gedung yang telah dimanfaatkan agar memenuhi persyaratan bangunan gedung

penuh ks 1) tidak kurang dari jumlah yang seharusnya; 2) lengkap, sempurna;

pemenuhan kb;

~ standar kb Um kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu ukuran yang dianggap sebagai patokan; ~ standar pelayanan kb Um kegiatan yang

dilakukan untuk memenuhi standar minimum jumlah satuan yang harus terlayani oleh sarana dan prasarana

peran kb aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, ia menjalankan suatu peranan;

~ masyarakat kb Um berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang; ~ masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung kb

Man berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung; ~ masyarakat dalam penyelenggaraan kawasan permukiman kb

Man pelibatan masyarakat untuk memberi masukan dalam setiap tahapan penyelenggaraan kawasan permukiman; ~ masyarakat dalam revitalisasi kawasan kb

Man berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak masyarakat untuk memantau dan menjaga

179


ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan gugatan perwakilan berkaitan dengan revitalisasi kawasan

perangkat daerah kb 1) unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 2) perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta;

-- kabupaten/kota kb Lak unsur pembantu bupati/wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; -- penyelenggara SLF

kb Lak perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan SLF sesuai delegasi kewenangan dari bupati/wali kota atau gubernur untuk DKI Jakarta; -- provinsi kb

Lak unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi

Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) kb RSn, Lak badan hukum yang beranggotakan para pemilik atau penghuni satuan rumah susun;anggota -- kb RSn, Lak pemilik dan/atau penghuni yang memiliki surat kuasa untuk mewakili

pemilik sesuai ketentuan yang berlaku pada anggaran dasar dan/atau anggaran rumah tangga Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang bersangkutan; pengurus --

kb RSn, Lak kumpulan orang yang dipilih dan ditunjuk serta diberi amanat oleh anggota PPPSRS untuk menyelenggarakan dan mengelola benda bersama, bagian bersama, tanah bersama dan penghunian; Rapat Umum Anggota -- (RUA PPPSRS) kb RSn,

Man kegiatan pertemuan anggota PPPSRS untuk mengambil keputusan yang terdiri atas Rapat Umum Tahunan Anggota (RUTA) atau Rapat Umum Anggota Luar Biasa (RUALB) apabila diperlukan

periksa kb lihat dengan teliti;

pemeriksa kb Man 1) (orang) yang memeriksa; 2) pegawai Otoritas Jasa Keuangan, pegawai pemerintah daerah kabupaten/kota atau pihak lain yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan;

pemeriksaan kb proses, cara, perbuatan memeriksa;

~ berkala kb Lak kegiatan pemeriksaan keandalan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya dalam tenggang waktu tertentu guna menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung; ~ kelayakan fungsi bangunan gedung kb Um proses pemeriksaan pemenuhan

180


persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung

periodic rate adjustment date kb PbP tanggal penyesuaian suku bunga dalam suatu periode tertentu

periurban kb KP suatu daerah yang

letaknya dihimpit antara kota dan desa, namun tidak bisa diklasifikasikan sebagai kota, karena tidak modern, namun juga tidak bisa dikatakan sebagai desa, karena tidak terbelakang

perpetuity kb Um anuitas dengan

jangka waktu yang tidak terbatas

persil kb Um, Kim bidang tanah yang dibentuk dan ukurannya berdasarkan suatu rencana yang disahkan oleh pemerintah daerah setempat untuk mendirikan bangunan

personal discussion kb PbP teknik wawancara/ berkomunikasi dengan calon debitur guna mendapatkan informasi dan kebutuhan debitur serta memberikan solusi yang paling tepat bagi calon debitur dalam mendapatkan rumah melalui KPR. Istilah ‘personal discussion’ adalah pengganti istilah wawancara/ interview untuk tidak memberikan kesan bahwa petugas interview lebih tinggi dari yang diinterview

perspektif kb sudut pandang; pandangan;

~ sosial dan budaya kb Um cara pandang suatu hal dari sudut

sosial dan adat-istiadat yang sudah menjadi kebiasaan

pertelaan kb RSn, Lak rincian batas yang jelas dari masing-masing satuan rumah susun, bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama yang diwujudkan dalam bentuk gambar dan uraian

pesisir kb Um, KP daerah pertemuan antara darat dan laut; ke arah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yag masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, atau yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan dan pencemaran

peta kb Um 1) gambaran, baik dari

unsur-unsur alam maupun buatan manusia yang berada diatas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu; 2) suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu;

-- dasar kb Um peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang

181


berada di permukaan bumi, digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi, dan georeferensi tertentu; -- jalan/ roadmap kb Um, Ren1) sebuah rencana atau strategi yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan tertentu; 2) dokumen strategi pemandu dan perencanaan untuk melaksanakan strategi yang ditampilkan secara ringkasan dengan visual tingkat tinggi yang memetakan apa saja visi dan arah produk kita dari waktu ke waktu; 3) dokumen yang memberi arahan dan langkah-langkah penyelenggaraan percepatan penyediaan air minum dan sanitasi; -- kapasitas fiskal

kb Lak gambaran kemampuan fiskal daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (tidak termasuk dana alokasi khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu) dikurangi belanja pegawai; -- program kb Lak penggambaran program-program pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tertuang di dalam dokumen masterplan, development plan, dan program tahunan; -- rawan bencana kb Um peta ancaman bahaya yang menggambarkan tingkat bahaya pada suatu daerah pada waktu tertentu; --

risiko bencana kb Um peta yang menggambarkan tingkat risiko satu jenis ancaman bencana pada suatu daerah pada waktu tertentu yang bersifat dinamis dan merupakan hasil perpaduan antara peta ancaman bahaya (hazard map) dan peta kerentanan (vulnerability map); -- rupa bumi kb

Um peta topografi yang menampilkan unsur-unsur alam dan buatan manusia di wilayah NKRI; -- tematik kb

Um peta yang menggambarkan tema, fenomena, atau kondisi tertentu yang bermanfaat dalam penelitian dan pembuatan peta rencana tata ruang: peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta penyebaran hasil pertanian, peta laju erosi, peta kesesuaian lahan; -- topografi kb Um peta yang memiliki informasi tentang ketinggian permukaan tanah pada suatu tempat terhadap permukaan laut, yang digambarkan dengan garis-garis kontur; -- wilayah kb

KP peta yang menggambarkan ruang dalam kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek administratif dan/atau fungsional

pialang kb Lak perantara dalam perdagangan yang diangkat dan disumpah; dalam mengadakan perjanjian, perantara bertindak untuk dan atas nama pengamanat dengan menerima provisi; ia tidak mempunyai hubungan kerja yang

182


tetap dengan pengamanat

pihak yang berhak kb Lak pihak

yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah

pilah kb pisah, bagi;

pemilahan kb PSU kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis

pilih kb memilih; pemilihan kb proses, cara,

perbuatan memilih;

~ langsung kb Lak pengadaan jasa konstruksi tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, yang dilakukan dengan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia jasa dan dapat dilakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

pinjam kb meminjam;

-- pakai barang milik daerah/negara (BMD/BMN)

kb Um, Lak penyerahan penggunaan barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang;

pinjaman kb yang dipinjam atau dipinjamkan (barang, uang, dan sebagainya);

~ bergulir kb PbP pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat yang membutuhkan, setelah pinjaman dikembalikan, kemudian digulirkan kepada masyarakat lain sesuai ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan; ~ berjaminan/ collateralized loan kb

PbP pinjaman dengan jaminan kekayaan peminjam, baik berupa aktiva lancar maupun aktiva tetap; apabila peminjam tidak mampu membayar kembali pinjaman, jaminan tersebut akan dijual oleh pihak pemberi pinjaman; ~ bilateral kb PbP pinjaman luar negeri yang berasal dari pemerintah suatu negara melalui suatu lembaga keuangan dan/atau lembaga non keuangan yang ditunjuk oleh pemerintah negara yang bersangkutan untuk melaksanakan pemberian pinjaman; ~ campuran kb PbP kombinasi antara dua unsur atau lebih yang terdiri atas hibah, pinjaman lunak, fasilitas kredit ekspor, dan pinjaman komersial; ~ daerah kb

PbP semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali; ~ komersial kb PbP pinjaman luar negeri pemerintah yang diperoleh dengan persyaratan yang berlaku di pasar dan tanpa adanya penjaminan dari

183


lembaga penjamin kredit ekspor; ~ lunak kb PbP pinjaman yang masuk dalam kategori Official Development Assistance (ODA) Loan atau Concessional Loan, yang berasal dari suatu negara atau lembaga multilateral, yang ditujukan untuk pembangunan ekonomi atau untuk peningkatan kesejahteraan sosial bagi negara penerima dan memiliki komponen hibah (grant element) sekurang-kurangnya 35% (tigapuluh lima per seratus); ~ multilateral kb

PbP pinjaman luar negeri yang berasal dari lembaga multilateral; ~ program/ program loan kb PbP pinjaman luar negeri dalam valuta asing yang dapat dirupiahkan dan digunakan untuk pembiayaan APBN; ~ proyek/ project loan kb PbP pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu

plafon kredit kb PbP besarnya pembiayaan (nilai kredit) yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan misalnya oleh bank

planning, organizing, actuating, controlling (POAC) kb Ren, Lak,

Man fungsi-fungsi manajemen yang digunakan untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam konteks sistem pembangunan Indonesia, fungsi-fungsi tersebut merupakan instrumen untuk mewujudkan, mempertahankan, dan mengembangkan tujuan negara, yang dimulai dari perencanaan

(planning), penganggaran dan pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), pengendalian dan pemantauan (controlling), serta penilaian dan pelaporan

pola kb Um 1) sistem; cara kerja; 2)

bentuk (struktur) yang tetap;

-- channeling kb Lak, PbP pola penyaluran dengan risiko ketidaktertagihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditanggung oleh Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (BLU-PPDPP); -- executing kb Lak,

PbP pola penyaluran dengan risiko ketidaktertagihan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ditanggung oleh bank pelaksana; -- ruang kb Lak distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya

polder kb PSU suatu cara penanganan banjir/rob dengan kelengkapan sarana fisik yang meliputi; sistem drainase kawasan, kolam retensi, tanggul keliling kawasan, pompa dan atau pintu air, sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air tak terpisahkan

polis kb PbP surat perjanjian antara

orang yang ikut asuransi dan perusahaan asuransi;

-- asuransi/ insurance policy

kb PbP kontrak tertulis antara

184


tertanggung dan penanggung mengenai pengalihan risiko yang memuat syarat tertentu, seperti jumlah pertanggungan, jenis risiko, dan jangka waktu; -- bernilai/ valued policy kb

PbP polis yang mencantumkan jumlah ganti rugi dalam hal terjadi kerugian total atas barang yang dipertanggungkan tanpa memperkirakan harga sebenarnya dari barang tersebut

portofolio investasi/ investment portfolio kb PbP sejumlah sekuritas yang dimiliki oleh perseorangan atau perusahaan sebagai salah satu cara penanaman modal

potensi kb Um kemampuan yang

mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan;

-- wilayah kb Um, KP sumber daya yang dapat dimanfaatkan bagi suatu wilayah ataupun terkait hubungan antarwilayah dalam rangka pengembangan wilayah yang bersangkutan

prasarana kb PSU kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman; -- dan sarana bangunan gedung kb PSU fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung; -- dan sarana jaringan pejalan kaki kb PSU fasilitas yang disediakan di sepanjang jaringan pejalan kaki

untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan pejalan kaki; -- dasar kb PSU kelengkapan dasar fisik yang menunjang aktivitas suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah, yang di dalamnya termasuk aksesibilitas, bangunan gedung, sanitasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, persampahan, proteksi kebakaran, dan ruang terbuka hijau; -- drainase kb

PSU lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima; -- kawasan nelayan kb

PSU, KP kelengkapan dasar fisik kawasan nelayan yang memungkinkan kawasan tersebut dapat berfungsi dan mengembangkan berbagai kegiatan terkait dengan kegiatan fungsi kelautan dan perikanan sebagaimana mestinya, misalnya dermaga, tambatan perahu, dok kapal; -- kesehatan lingkungan kb PSU kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan pemukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya; -- lalu lintas dan angkutan jalan kb

PSU ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan, alat pengawasan dan

Ilustrasi PrasaranaSumber : Tim Penyusun Buku

185

PRASARANA• jaringan jalan• sistem penyediaan air minum• jaringan drainase• sistem pengelolaan air limbah• sistem pengelolaan persampahan• sistem proteksi kebakaran

Sumber: PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lampiran pasal 90)

jaringan jalan

186


186

pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung; -- lingkungan

kb PSU kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya; -- lingkungan rumah susun kb PSU kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan rumah susun dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yang antara lain berupa jaringan jalan dan utilitas umum; -- persampahan kb

PSU fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah; -- perumahan kb PSU kelengkapan dasar yang di butuhkan agar perumahan berfungsi secara optimal seperti: jalan akses/lingkungan, drainase, jaringan limbah, persampahan -- umum kb PSU kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) yang dapat digunakan untuk secara bersama

preliminary design kb Ren estimasi jenis material, mutu material, serta dimensi material yang akan digunakan untuk membentuk struktur

preservasi kb Um kegiatan yang berhubungan secara tidak langsung terhadap pemeliharaan artefak (peninggalan budaya) pada kondisi fisik yang sama seperti ketika diterima oleh kurator, dengan tampilan

estetiknya tidak boleh ada yang ditambah atau dikurangi

primary market kb PbP

1) properti baru yang dijualkan kepada pemilik pertama; 2) rumah atau apartemen atau ruko baru, maupun penjualan hasil pengembangan lahan developer yang pertama kali dijual; 3) rumah/apartemen/ruko baru atau hasil pengembangan lahan developer yang pertama kali dijual

prime rate kb PbP suku bunga

primer suku bunga yang ditetapkan oleh bank kepada nasabah prima; suku bunga ini biasanya diberikan atas pinjaman bank jangka pendek dengan risiko kredit sekecil-kecilnya; penetapan suku bunga seperti itu juga diberlakukan kepada para penyimpan/ deposan besar, yaitu suku bunga yang diberikan kepada penyimpan tersebut lebih tinggi daripada suku bunga yang diberikan kepada penyimpan lainnya

prinsip syariah kb Um prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah

privat kb Um 1) pribadi; 2) partikelir;

swasta;

privatisasi kb Um 1) penjualan sebagian atau semua saham

187


187

sebuah perusahaan milik pemerintah kepada publik, baik melalui penjualan langsung ke perusahaan swasta nasional dan asing maupun melalui bursa efek; 2) transfer fungsi aset dan jasa dari pemerintah ke swasta yang meliputi aktivitas mulai dari penjualan perusahaan negara (state owned enterprise atau SOE) sampai pengalihan pengelolaan jasa publik kepada kontraktor swasta

probability of default kb PbP tingkat

kemungkinan terjadinya gagal bayar angsuran

produk kb Um 1) barang atau jasa yang

dibuat dan ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu; 2) benda atau yang bersifat kebendaan seperti barang, bahan, atau bangunan yang merupakan hasil konstruksi; 3) hasil; hasil kerja;

-- domestik regional bruto (PDRB) kb Ren total nilai barang dan jasa yang dihasilkan di suatu wilayah yang telah dihilangkan unsur-unsur intermediate cost-nya; -- domestik regional netto (PDRN) kb Um PDB yang telah dikurangi dengan nilai penyusutan, konsep PDRN sudah lebih mendekati nilai pendapatan wilayah yang sebenarnya; -- investasi kb PbP Reksa Dana, Dana Investasi Real Estat, Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas

Jasa Keuangan

produktif ks Um 1) bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar); 2) mendatangkan (memberi hasil, manfaat, dan sebagainya); menguntungkan

produktivitas kb Um kemampuan untuk menghasilkan sesuatu; daya produksi; keproduktifan;

-- ekonomi kb Um, KP tingkat

keberhasilan ekonomi melalui terberdayakannya semua faktor produksi dalam kawasan, dan/atau keterkaitkan dengan kawasan di luarnya dengan baik

profil kb KP kondisi eksisting

kawasan-kawasan yang terdapat dalam WPS yang minimal meliputi jumlah penduduk, infrastruktur, dan ekonomi

profitabilitas kb Um ukuran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan selama periode tertentu

program kb Ren, Lak, PbP 1) kumpulan kegiatan yang terpadu dan saling terkait untuk mencapai sasaran kebijaksanaan dan perencanaan secara keseluruhan; 2) instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;

-- Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja

188


Perangkat Daerah kb Ren,

Lak sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah; -- keterpaduan kb

Ren, Lak sekumpulan kegiatan disusun untuk untuk memastikan keterkaitan pembangunan antarsektor; -- Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah kb

Ren,

Lak sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian/Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah; -- Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) kb

Ren, Lak program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; -- Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perumahan Dan Permukiman (PNPM Mandiri Perkim) kb Ren, Lak bagian dari pelaksanaan PNPM mandiri melalui fasilitasi berbagai kegiatan yang terkait dengan bidang perumahan dan permukiman dalam upaya m e n u m b u h k e m b a n g k a n kemampuan masyarakat dalam peningkatan kualitas rumah dan perumahan, pemenuhan kebutuhan rumah dan perumahan serta peningkatan kualitas permukiman yang berbasis pemberdayaan

masyarakat; -- penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat kb PSU, Ren,

Lak program yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah penduduk di kawasan perdesaan dan ‘peri urban’ yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang berkelanjutan; -- percepatan pembangunan perdesaan terpadu kb

KP,

Ren, Lak upaya pengembangan kawasan perdesaan secara terpadu yang dilaksanakan untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi masyarakat perdesaan sehingga tercapai sasaran masyarakat desa yang maju, produktif dan sejahtera melalui berbagai pembangunan infrastruktur, stimulus kegiatan ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya; -- Sejuta Rumah kb

Um,

Ren Program Strategis Nasional (PSN) yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2015 untuk percepatan perwujudan penyediaan hunian layak bagi masyarakat. Program ini merupakan gerakan bersama antara pemerintah pusat dan daerah, swasta, dan masyarakat. Melalui implementasi Program Sejuta Rumah ditargetkan terbangun satu juta unit rumah setiap tahunnya; -- kewilayahan dan lintas wilayah kb Ren, Lak sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah

189


mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah, atau kawasan;

pemrograman kb Um kegiatan penyusun program-program kerja yang dirumuskan dari hasil perencanaan sebelumnya, menjadi tahapan-tahapan kegiatan yang berumuskan informasi, waktu, lokasi, aktor, pelaksana, dan sumbr pembangunan project management office

project appraisal document (PAD) kb

Um dokumen penilaian

secara terstruktur untuk melanjutkan proyek atau proposal, atau kelayakan proyek yang sering melibatkan perbandingan berbagai pilihan, dengan menggunakan penilaian ekonomi atau teknik analisis keputusan lainnya

project implementation unit (PIU)

kb Lak komite yang melaksanakan suatu proyek/ program

project management committee (PMC) kb Lak komite yang pengelola suatu proyek/ program

project management office (PMO) kb Lak suatu lembaga yang bertugas untuk membentuk dan mengembangkan standar-standar, metodologi serta tools yang dapat digunakan untuk menjalankan setiap proyek dengan baik dan benar serta sesuai dengan strategi bisnis dari setiap organisasi

project management unit (PMU) kb Lak suatu lembaga organisasi

yang akan bertanggung jawab untuk manajemen dan pelaksanaan proyek setiap hari

properti kb PbP 1) harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan; tanah milik dan bangunan; 2) sesuatu yang dapat dimiliki, seperti tanah, barang-barang, bangunan, serta sarana dan prasanana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan tanah dan/atau bangunan dimaksud; pemiliknya berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemilikan barang tersebut; properti dapat diwarisi dari pemiliknya

property crash kb PbP 1) terjadi kegoncangan properti entah itu harganya melonjak tajam atau menurun cepat akibat terjadi kegoyahan perekonomian; 2) situasi harga properti naik tajam atau turun cepat beriringan dengan situasi perekonomian

proses kb Um 1) runtunan perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu; 2) rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk;

pemrosesan kb Um proses, cara,

perbuatan memproses;

~ akhir sampah kb Um proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sampah sebelumnya ke media lingkungan secara aman

190


proyek kb Ren, Lak rencana pekerjaan

dengan sasaran khusus (pengairan, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya) dan dengan saat penyelesaian yang tegas

-- strategis nasional kb Ren,

Lak proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah

proyeksi kb Um perkiraan tentang keadaan masa yang akan datang dengan menggunakan data yang ada (sekarang);

-- penduduk kb Um sebuah

prediksi kondisi demografi masa depan yang akan terjadi jika asumsi yang melekat dalam teknik proyeksi terbukti benar

public private partnership (PPP)

kb Ren, Lak bentuk perjanjian jangka panjang (biasanya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) bekerja sama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta

pugar kk; pemugaran kb Um

1) kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni; 2) upaya pengembalian kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/ atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya;

~ bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan

kb Um kegiatan memperbaiki,

memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya

pupuk kk; pemupukan kb proses, cara, perbuatan memupuk;

~ dana TAPERA (lihat Tabungan Perumahan Rakyat)

pusat kb pokok pangkal atau yang menjadi pumpunan;

-- Kegiatan Lokal (PKL) kb

Ren kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan; -- Kegiatan Nasional (PKN) kb Ren kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi; -- Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) kb Ren kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan

191


kawasan perbatasan negara; -- Kegiatan Wilayah (PKW) kb Ren kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota

Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) kb Lak unit organisasi pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas melaksanakan operasionalisasi kebijakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bidang pembiayaan perumahan yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

Badan Layanan Umum -- (BLU-PPDPP) kb unsur pendukung pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Dewan Pengawas Badan Layanan Umum -- kb organ BLU-PPDPP yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengurusan BLU-PPDPP yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLU mengenai pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran, Rencana Strategis Bisnis, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Quality and Cost Based Selection (QCBS) kb Um, Ren metode seleksi konsultan yang memungkinkan adanya persaingan di antara perusahaan yang lolos dalam daftar pendek dengan mempertimbangkan kualitas/teknis dan biaya yang ditawarkan berdasarkan unsur logis dan kewajaran

quarto helix kb RSw, Ren, Lak model

pengembangan inovasi yang menitikberatkan pada serangkaian kegiatan difusi pengetahuan dari empat aktor (pemerintah-industri-r iset-masyarakat)

rack rent kb PbP biaya sewa yang sangat tinggi, jumlahnya mendekati seluruh jumlah nilai produksi atau nilai sewa properti

ramah ks aman, menguntungkan, atau tidak merusak terhadap seseorang atau sesuatu;

-- lingkungan/ eco-friendly ks

Um, Ren konsep pemasaran pada barang dan jasa, hukum, pedoman dan kebijakan lainnya untuk mengurangi atau meminimalisasi dampak buruk pada ekosistem atau lingkungan alam; sin. enviromentally friendly

rancang kk Um, Ren merancang;

-- bangun kb RSn, Ren desain

dalam bentuk gambar bangunan rumah susun dan lingkungan secara lengkap dengan skala

tertentu beserta uraiannya yang dibuat oleh perencana teknik dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan pembangunan;

perancangan/ design kb

Ren upaya untuk menemukan komponen fisik yang tepat dari sebuah struktur fisik;

rancangan kb Ren sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancang; rencana; program; desain;

~ teknis detail (lihat detail engineering design (DED))

rawan ks mudah menimbulkan gangguan keamanan atau bahaya;

-- bencana ks Um, Ren suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis,

192

193


biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu

rawat kk pelihara; urus; jaga;

perawatan kb Um, Man kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi

readiness criteria (lihat kriteria; kriteria kesiapan)

ready stock kb RSn, RUK, Lak proyek properti (rumah, apartemen, ruko dan lain-lain) yang dijual dalam kondisi sudah terbangun dan siap untuk digunakan

real estat/ real estate kb Um, Ren tanah dan apapun yang melekat pada, di atas dan/atau di bawah tanah dan/atau air

real interest rate (lihat tingkat; tingkat bunga riil)

realisasi kb proses menjadikan nyata; perwujudan;

-- anggaran kb Um, PbP kegiatan penggunaan anggaran sesuai dengan alokasinya

reasuransi kb Um, PbP pertanggungan ulang sebagian atau seluruh risiko dan perusahaan asuransi kepada perusahaan asuransi

lainnya berdasarkan perjanjian

recharge (lihat imbuh; imbuhan air tanah)

reconditioning kb Um, PbP upaya

penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi ekuitas perusahaan

reconveyance (lihat roya) redevelopment kb Kim, Lak, Man

pembangunan kembali suatu kawasan atau lingkungan permukiman dengan terlebih dahulu melakukan pembongkaran sarana dan prasarana dari sebagian atau seluruh kawasan atau lingkungan permukiman yang telah dinyatakan tidak dapat dipertahankan lagi

reference entity kb PbP pihak yang berutang atau mempunyai kewajiban membayar dari aset berupa kredit pemilikan rumah (KPR) yang dialihkan

refinancing (lihat biaya; pembiayaan ulang)

region kb KP 1) bagian dari wilayah yang luas; kawasan; daerah; 2) wilayah atau kawasan yang memiliki karakteristik tetapi

194


batas tidak selalu tetap dan menjadi bagian dari suatu negara atau dunia

registrasi kb pencatatan; pendaftaran;

-- asosiasi pengembang perumahan kb Um pencatatan dan pemberian tanda registrasi oleh menteri kepada asosiasi pengembang perumahan yang telah dinyatakan terakreditasi; -- pengembang perumahan

kb Um pencatatan dan pemberian tanda registrasi oleh menteri kepada pengembang perumahan yang memiliki kemampuan usaha yang dinyatakan dalam SP2

regulasi kb Um pengaturan

rehabilitasi kb Kim, Lak, Man pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan atau perdesaan melalui perbaikan dan/ atau pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk memulihkan fungsi hunian secara wajar sampai tingkat yang memadai;

-- bencana kb Um, Lak, Msn perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana; -- gedung negara kb

PSU,

RSn, Man pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung negara

rekening kb hitungan pembayaran (uang berlangganan, uang sewa, dan sebagainya);

-- dana kelolaan kb Um, PbP rekening lainnya pada badan layanan umum (BLU) yang dipergunakan untuk menampung dana yang tidak dapat dimasukkan ke dalam rekening operasional BLU dan rekening pengelolaan kas BLU pada bank umum, untuk menampung dana antara lain: dana bergulir; dan/atau dana yang belum menjadi hak BLU; -- khusus/ designated account kb Um, PbP tata cara penarikan dana pinjaman melalui rekening pemerintah di Bank Indonesia (BI) yang disediakan khusus untuk menampung dana pelaksanaan kegiatan National Affordable Housing Program (NAHP); -- KIK Tapera (lihat Tabungan Perumahan Rakyat); -- operasional kb

Um, PbP rekening lainnya pada badan layanan umum (BLU) yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran BLU yang dananya bersumber dari penerimaan negara bukan pajak badan layanan umum (PNBP BLU) pada bank umum; -- pengelolaan kas kb Um, PbP rekening lainnya pada badan

195


layanan umum (BLU) untuk penempatan idle cash pada bank umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLU

reklamasi kb Um, Lak suatu pekerjaan/usaha memanfaatkan atau meningkatkan manfaat sumber daya lahan yang relatif tidak berguna atau masih kosong dan berair menjadi lahan berguna ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan atau pengeringan lahan melalui pengaturan drainase;

-- pantai kb KP, Lak kegiatan di tepi pantai yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya pesisir dan laut, baik untuk kepentingan lingkungan maupun sosial ekonomi dengan cara pengurugan atau pengeringan lahan melalui pengaturan drainase

rekonstruksi kb Kim, Lak pembangunan kembali lingkungan hunian perkotaan atau lingkungan hunian perdesaan melalui perbaikan dan/ atau pembangunan baru rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dengan sasaran utama menumbuhkembangkan kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya;

-- bencana kb Um, Lak pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan

berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana

relokasi kb KP, Ren, Lak pemindahan tempat;

-- program kb Kim, Ren, Lak kegiatan memindahkan keluarga, rumah tangga, atau masyarakat yang bertempat tinggal di atas lahan bukan fungsi permukiman dan tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya dengan status penguasaan bangunan hak milik atau bangunan hak sewa pada lahan dengan status hak pakai, hak guna usaha, atau pemanfaatan

remaja; peremajaan kb Kim, Lak,

Man pembangunan kembali perumahan dan permukiman yang dilakukan melalui penataan secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman;

~ kawasan kb Kim, Lak, Man upaya

pembongkaran sebagian atau keseluruhan lingkungan permukiman dan kemudian di tempat yang sama dibangun prasarana dan sarana lingkungan baru yang lebih layak dan sesuai dengan tata ruang kota; ~ kota kb

KP, Lak, Man pembangunan suatu area dengan upaya menghidupkan kembali suatu lingkungan permukiman terdegradasi akibat

196


turunnya kualitas dan vitalitas lingkungan ataupun telah mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau upaya mengendalikan dan mengembangkan lingkungan perumahan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau yang seharusnya dimiliki suatu lingkungan perkotaan untuk dapat meningkatkan kualitas dan citra lingkungan perkotaan itu sendiri; ~ lingkungan kb Kim, Lak, Man perombakan lingkungan secara mendasar dan menyeluruh untuk memperbaiki kondisinya

rencana kb Um, Ren hasil proses perencanaan baik dalam teks, peta, maupun grafis, yang berisi metode untuk mengambil tindakan, berdasarkan analisis dan penerapan ke masa depan, untuk membimbing, mengarahkan, atau membatasi tindakan selanjutnya, dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tertentu;

-- Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) kb KP, Ren dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan daerah; -- Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten (RAD-PPDT Kabupaten) kb KP, Ren dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal

untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat kabupaten yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten; -- Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi (RAD-PPDT Provinsi) kb KP, Ren dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 1 (satu) tahun di tingkat provinsi yang menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi; -- Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) kb KP, Ren dokumen rencana kerja untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung menurunkan emisi gas rumah kaca sesuai dengan target pembangunan nasional; -- Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Nasional (RAN-PPDT) kb KP, Ren dokumen perencanaan tahunan PDT yang disusun dengan memerhatikan strategi nasional percepatan pembangunan daerah tertinggal (STRANAS-PPDT) dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah; -- Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RAPWP-3-K) kb KP, Ren tindak lanjut Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa

197


tahun ke depan secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya guna mencapai hasil pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan; -- aksi program kb

Um, Ren rencana operasional terhadap penanganan kawasan permukiman prioritas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan didetailkan pada program tahunan/ 1 (satu) tahun; -- Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi kb KP, Ren dokumen perencanaan sebagai hasil penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilakukan dalam periode waktu tertentu yang disusun secara bersama-sama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana/ Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersama K e m e n t e r i a n / L e m b a g a , Organisasi Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan terkait; -- akhir/ final plan kb

Um, Ren sebuah peta, layout, atau desain konstruksi dengan skala dan siap untuk pelaksanaan proyek yang direncanakan; -- anggaran biaya (RAB) kb Um,

PbP, Ren perkiraan biaya pekerjaan kontruksi (engineering estimate) yang dihitung berdasarkan gambar rencana, spesifikasi teknis, rencana kerja dan syarat-

syarat (RKS), serta volume pekerjaan konstruksi; -- Detail Tata Ruang (RDTR) kb KP, Ren penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan; -- Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota kb KP, Ren rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota; -- Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RDTRKP) kb

KP, Ren penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan; -- induk kb

Um, Ren 1) rencana menyeluruh yang digunakan sebagai penyelaras; 2) rencana dan kerangka pengembangan jangka panjang dari suatu proyek yang ada di suatu wilayah; 3) area pengembangan skala besar (major area development) oleh satu atau beberapa developer, biasanya untuk pengembangan kota satelit: Bintaro, BSD, dan lainnya; -- Induk Sistem Drainase Perkotaan kb PSU, KP,

Ren perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah pada suatu daerah perkotaan yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan rencana umum tata ruang kota; -- Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) kb PSU, Ren

198


dokumen perencanaan air minum jaringan perpipaan dan perencanaan air minum bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya; -- Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) kb

Um, Ren segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang sistem pencegahan dan penanggulangan kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan gedung; -- induk pembangunan infrastruktur kb

Um, Ren rencana induk pembangunan yang terpadu dari berbagai jenis infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, yang telah diselaraskan dengan perencanaan infrastruktur non-pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan pengembangan WPS untuk kurun waktu 10 tahun; -- induk Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (lihat Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)); -- induk pengembangan pulau/ kepulauan kb PSU, KP, Ren rencana yang disusun dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan infrastruktur di pulau/kepulauan yang berfungsi sebagai pedoman bagi

pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya dalam perencanaan dan pengembangan pulau/kepulauan, disusun untuk jangka waktu 20 tahun dan dapat ditinjau tiap 5 tahun, disusun dengan memperhatikan sumber daya, kearifan lokal, dan potensi wilayah setempat; -- Kawasan Permukiman (RKP) kb

Kim, Ren dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan lingkungan hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang; -- Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

kb Um, Ren dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu kementerian negara/ lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya; -- Kerja Kementer ian/Lembaga (Renja-KL) kb Um, Ren dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun; -- Kerja Pemerintah (RKP) kb

Um, Ren dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun; -- Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kb

Um, Ren

199


dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; -- Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten (RKPD Kabupaten) kb

Um, Ren dokumen perencanaan di tingkat kabupaten untuk periode 1 (satu) tahun; -- Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) kb Um,

Ren dokumen perencanaan di tingkat provinsi untuk periode 1 (satu) tahun; -- Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) kb Um, Ren dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; -- kota kb Um, Ren rencana yang disusun dalam rangka pengaturan pemanfaatan ruang kota dan dalam rangka pengaturan administrasi pemerintah kota; -- Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) kb

Kim, KP, Ren upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; -- pembangunan/ development plan kb Um, Ren rencana pengembangan yang di dalamnya terdiri atas program-program pembangunan yang dalam perencanaan pengembangan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasiskan pendekatan wilayah pengembangan strategis, rencana pembangunan diartikan sebagai program pembangunan infrastruktur dalam kurun waktu

5 tahun; -- Pembangunan dan Pengembangan Perumahan (RP3) kb Kim, Ren dokumen rencana sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan penyediaan perumahan beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan sebagai bagian dari perwujudan pemanfaatan tata ruang yang mengacu pada Rencana Kawasan Permukiman (RKP); -- Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) kb Um, Ren dokumen perencanaan umum penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang terkoordinasi dan terpadu secara lintas sektoral dan lintas wilayah administratif dan juga merupakan penjabaran dari rencana pola ruang kawasan permukiman dalam RTRW kabupaten/kota; -- Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) kb

Kim, Ren skenario penyelenggaraan pembangunan yang disusun dan disepakati bersama oleh seluruh pihak terkait dibidang perumahan dan permukiman, tentang apa yang akan dicapai atau perlu diperbuat dalam suatu kurun waktu tertentu; -- Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kb

Um, Ren dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; -- Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

kb Um, Ren dokumen perencanaan

200


pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat kebijakan umum pembangunan daerah, kebijakan umum keuangan daerah, strategi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat ditetapkan dengan peraturan gubernur dengan berpedoman pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM Nasional; -- Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga (lihat Rencana Strategis Kementer ian/Lembaga (Renstra-KL)); -- Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kb

Um, Ren dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahunan; -- Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (lihat Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD)); -- Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) kb Um, Ren dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun; -- Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kb

Um, Ren dokumen perencanaan

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun; -- Pembangunan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP) kb Kim, KP, Ren rencana aksi program strategis untuk penanganan permasalahan permukiman dan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya pada kawasan prioritas di perkotaan; -- Pembangunan Tahunan Daerah (lihat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)); -- Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga (lihat Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL)); -- Pembangunan Tahunan Nasional (lihat Rencana Kerja Pemerintah (RKP)); -- Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (lihat Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)); -- Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) kb Kim, Ren dokumen perencanaan permukiman tingkat kelurahan/desa berjangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran RP2KP-KP serta disusun oleh masyarakat, didampingi oleh pemerintah daerah, fasilitator, dan tim ahli perencanaan kota; -- Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KP-KP) kb Kim, Ren dokumen perencanaan penanganan

201


permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota, berjangka waktu 5 tahun, yang merupakan komitmen multi-aktor dan multi-sektor yang disusun oleh pemerintah kabupaten/kota, dan pokja PKP dengan melibatkan masyarakat dan didukung oleh tenaga ahli perencanaan kota; -- pengelolaan kb Um, Ren rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan; -- pengelolaan aset/ asset management plan kb

Um, Ren sebuah rencana taktis untuk mengatur dan memproyeksikan infrastruktur dan aset lainnya sehingga dengan mengoptimalkan biaya yang efektif dapat mencapai tujuan strategis jangka panjang suatu organisasi; -- Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) kb

Kim,

KP, Ren upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan; -- Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RPWP-3-K) kb KP, Ren rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab dalam rangka pengoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai

lembaga/instansi pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumber daya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan; -- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) kb Kim, KP, Ren perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu; -- p e n g e m b a n g a n infrastruktur terpadu kb

PSU, KP,

Ren rencana yang memuat strategi pengembangan wilayah, masterplan, development plan, rencana strategis infrastruktur, dan kawasan inkubasi untuk suatu wilayah pengembangan strategis (WPS); -- Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) kb PSU, KP, Ren dokumen rencana dan program pembangunan infrastruktur bidang cipta karya dalam periode lima tahun, dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat/swasta, yang mengacu pada rencana tata ruang, untuk menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat yang berkualitas dan mewujudkan pembangunan infrastruktur cipta karya yang berkelanjutan; -- rinci tata ruang kawasan kb KP, Ren rencana rinci tata ruang kawasan di wilayah kabupaten/kota atau rencana tata ruang DKI Jakarta,

202


yang meliputi: a. rencana terperinci (detail) tata ruang kawasan yang menggambarkan, antara lain zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan); dan b. rencana teknik ruang pada setiap blok kawasan yang menggambarkan, antara lain rencana tapak atau tata letak (site plan) dan tata bangunan (building layout) beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum; -- strategis kb Um, Ren rencana institusi yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, program dan kegiatan, target kinerja, dan kerangka pendanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional; -- strategis infrastruktur wilayah kb PSU, KP,

Ren dokumen perencanaan dan acuan yang di dalamnya juga memuat penganggaran terkait pengembangan infrastruktur di suatu wilayah; -- Strategis Kementer ian/Lembaga (Renstra-KL) kb

Um, Ren dokumen perencanaan kementerian/ lembaga untuk periode 5 (lima) tahun; -- Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) kb

Um, Ren dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun; -- tapak/ site plan kb

Kim, Ren gambaran/ peta rencana detail sebuah kavling tanah atau bangunan dengan semua unsur penunjangnya, seperti jalan, air bersih, listrik, pembuangan limbah, dalam

skala dan batas-batas luas lahan tertentu; -- Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kb Kim,

Ren panduan rancang bangun suatu lingkungan/ kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan; -- tata ruang kb Um, Ren hasil perencanaan tata ruang; suatu bentuk kesepakatan kolektif dihasilkan dari proses politik atas pilihan-pilihan alokasi dan/atau cara alokasi ruang yang ditawarkan melalui teknik substantif; -- Tata Ruang Wilayah (RTRW) kb KP,

Ren hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya digunakan berdasarkan aspek administratif; -- Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota kb

KP,

Ren rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten/kota, yang mengacu kepada RTRW provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten/kota, rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota, rencana pola ruang wilayah

203


kabupaten/kota, penetapan kawasan strategis kabupaten/kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota; -- Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) kb

Um, Ren arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara; -- Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW Provinsi) kb

KP, Ren hasil perencanaan tata ruang wilayah provinsi yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi; -- teknis kb

Um, Ren hasil perencanaan teknis; -- Tindak Komunitas (RTK)/ Community Action Plan kb Um, Ren rencana pembangunan perumahan yang disusun untuk menyelesaikan permasalahan peningkatan kualitas perumahan; -- Umum Pengadaan Barang/Jasa (RUP) (lihat ada; pengadaan); -- zonasi kb

KP, Ren rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin;

perencana kb Um, Ren

1) penyusun rencana (konsep, cerita, uraian, dan sebagainya); 2) pembuat

rencana (yang merencanakan); perancang;

~ konstruksi kb Um, Ren penyedia

jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain;

perencanaan kb Kim, KP, Ren proses untuk menentukan sistem dan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman;

~ air minum kb PSU, Ren dokumen

yang meliputi Peta Jalan (roadmap) Air Minum Nasional, Peta Jalan (roadmap) Air Minum Provinsi, dan Rencana Induk Penyediaan Air Minum; ~ dari atas ke bawah (lihat top-down planning); ~ dari bawah (lihat bottom-up planning); ~ imperatif/ imperative planning kb Um, Ren perencanaan yang mengatur baik sasaran, prosedur, pelaksana, waktu pelaksanaan, bahan-bahan, maupun alat-alat yang dapat dipakai untuk menjalankan rencana tersebut; ~ indikatif/ indicative planning kb Um, Ren perencanaan dengan tujuan yang ingin dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi; indikator dapat berbentuk konkret atau indikatif; tidak diatur prosedur atau langkah-langkah mencapainya yang penting

204


indikator yang dicantumkan dapat tercapai; ~ inovatif/ innovative planning kb

Um, Ren perencanaan dengan adanya kebebasan dalam menetapkan target atau cara yang ditempuh untuk mencapai target; perencana dapat menetapkan prosedur atau cara-cara baru untuk mencapai atau melampaui target; ~ kolaboratif/ collaborative planning kb Um,

Ren proses pembuatan keputusan dengan pemangku kepentingan melihat permasalahan dari berbagai sudut, duduk bersama untuk menggali perbedaan secara konstruktif, kemudian mencari solusi, dan untuk mendapatkan lebih dari apa yang diperoleh jika hanya mencari solusi sendiri-sendiri; ~ kota kb KP, Ren 1) proses pengambilan keputusan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, sumber daya dan kondisi dianalisis, strategi yang dikembangkan yang ada, dan kontrol diberlakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan kota dan masyarakat; 2) kegiatan penyusunan rencana-rencana kota ataupun dan kegiatan peninjauan kembali atas rencana kota yang telah ada untuk disesuaikan dengan kondisi dan situasi kebutuhan pengembangan kota yang berkembang; ~ makro kb Um,

Ren perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh; ~ mikro kb

Um, Ren perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencana-rencana, baik makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya; ~ perumahan dan kawasan permukiman kb

KP, Ren suatu proses perencanaan lingkungan hunian perkotaan, lingkungan hunian perdesaan, tempat pendukung kegiatan, permukiman, perumahan, rumah, dan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk menghasilkan dokumen rencana kawasan permukiman; ~ prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki kb PSU, Ren suatu proses untuk menentukan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki dalam rencana tata ruang; ~ sanitasi kb PSU,

Ren dokumen yang meliputi Peta Jalan (road map) Sanitasi Nasional, Peta Jalan (roadmap) Sanitasi Provinsi, dan Strategi Sanitasi Kabupaten/ Kota; ~ tapak kb Kim, Ren perencanaan yang mengatur tapak (site) bangunan, meliputi tata letak dan orientasi bangunan, jarak antar bangunan, penempatan hidran halaman, penyediaan ruang-ruang terbuka dan sebagainya dalam rangka mencegah dan meminimasi bahaya kebakaran; ~ tata ruang kb Um, Ren suatu

205


proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang; ~ teknis kb Um, Ren 1) kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha untuk merumuskan perincian rencana sebagai dasar dan tuntunan guna sesuatu tindakan dalam ruang lingkup yang tertentu dan berskala mikro serta bersifat teknis; 2) proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku

renovasi kk Um, Man pembaharuan; peremajaan; penyempurnaan; perawatan (tentang gedung bangunan dan sebagainya)

repayment capacity (RPC) kb PbP kemampuan debitur untuk membayar kembali utangnya kepada bank yang telah memberikan kredit

repo KPR/ repurchase agreement kb PbP transaksi jual beli aset berupa KPR yang mewajibkan penjual untuk membeli kembali aset berupa

KPR yang bersangkutan sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan

request for proposal kb Ren dokumen utama yang dikirimkan kepada pemasok yang mengundang mereka untuk mengajukan proposal untuk menyediakan barang atau jasa. Secara internal, RFP juga dapat disebut sebagai proyek sumber, dokumen, atau peristiwa terkait (penawaran kompetitif)

resesi kb PbP kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya (seolah-olah terhenti); menurunnya (mundurnya, berkurangnya) kegiatan dagang (industri) perumahan

resettlement (lihat mukim; pemukiman kembali)

residential mortgage-backed security (lihat surat; surat berharga efek beragun aset)

residu kb PSU, Man sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi

resilient city kb KP, Ren konsep pembangunan kota yang dirancang untuk mampu mengatasi tekanan atau bencana terhadap sistem kotanya sehingga minim korban dan cepat pulih bahkan lebih maju dari kondisi sebelumnya

respons kb tanggapan; reaksi; jawaban;

206


-- darurat kb Um, Kim suatu mekanisme dan jaringan yang dimaksudkan untuk dapat memberikan respons tanggap terhadap bencana yang terjadi di wilayah pesisir dan ditujukan untuk dapat menjawab kebutuhan darurat pada level komunitas

restorasi kb Kim, Man 1) upaya pengembalian suatu kondisi lingkungan permukiman kepada kondisi asal sesuai dengan persyaratan lingkungan yang benar; 2) pembangunan dalam rangka perawatan (rehabilitasi, renovasi, dan restorasi) termasuk perbaikan sebagian atau seluruh bangunan gedung negara

restrukturisasi kb PbP perubahan

syarat-syarat kredit yang menyangkut tindakan untuk penambahan dana bank dan/atau, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru dan/atau konvesi seluruh atau sebagian kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertai dengan penjadwalan kembali dan/atau persyaratan kembali

retribusi kb Um, PbP pungutan uang oleh pemerintah (kota praja) sebagai balas jasa;

-- daerah kb Um, PbP pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; -- Izin Mendirikan Bangunan

(IMB) kb Um, PbP pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian IMB yang disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang (memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB))dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut

retrofitting (lihat pengubahsuaian)

return on assets (lihat nisbah; nisbah laba bersih terhadap jumlah aktiva)

return on equity (lihat nisbah; nisbah laba bersih terhadap modal bersih)

revitalisasi kb proses, cara, perbuatan menghidupkan atau menggiatkan kembali;

-- bangunan gedung/ building retrofits kb Um, Lak upaya peningkatan performa/kinerja bangunan gedung agar hemat (air, energi, dsb.); -- kawasan kb Kim,

Lak 1) upaya untuk meningkatkan nilai lahan/kawasan melalui pembangunan kembali

207


suatu kawasan yang dapat meningkatkan fungsi kawasan sebelumnya; 2) rangkaian upaya untuk menata kawasan yang tidak teratur, meningkatkan kawasan yang memiliki potensi dan nilai strategis, dan mengembalikan vitalitas kawasan yang telah atau mengalami penurunan agar kawasan-kawasan tersebut bisa mendapatkan nilai tambah yang optimal terhadap produktivitas ekonomi, sosial, dan budaya kawasan perkotaan

risiko/ risk kb PbP 1) akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan; 2) tingkat kemungkinan terjadinya kerugian yang harus ditanggung dalam pemberian kredit, penanaman investasi, atau transaksi lain yang dapat berbentuk harta, kehilangan keuntungan, atau kemampuan ekonomis, antara lain, karena adanya perubahan suku bunga, kebijakan pemerintah, dan kegagalan usaha;

-- kredit kb PbP risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, counteroarty credit risk, dan settlement risk; bersumber dari persepsi negatif terhadap bank

risk diversification (lihat diversifikasi; diversifikasi resiko)

roya/ reconveyance kb Um, Ren proses penghapusan catatan yang terdapat pada sertifikat tanah yang sebelumnya dijadikan agunan. Misalnya anda membeli rumah bekas (second) yang masih berstatus diagunkan di bank oleh pemiliknya, saat sertifikat ditebus maka akan dikenakan biaya roya agar catatan tersebut dihapus dan hak atas sertifikat kembali seperti semula dahulu sebelum diperjualbelikan. Proses roya bisa juga dibantu oleh pihak notaris

ruang kb Um, Ren, Lak wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya;

-- darat kb Um, Ren tempat di daratan yang menjadi wadah aktivitas makhluk yang berada di atasnya; -- kota kb KP, Ren formal space; ruang yang umumnya dibatasi oleh fasad bangunan dan tanah kota sebagai landasannya; -- lalu lintas jalan kb PSU, Lak prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung; -- laut kb KP, Ren tempat di laut, baik permukaan maupun bawah laut, yang menjadi wadah aktivitas makhluk yang berada di dalamnya; -- privat kb KP, Lak ruang milik institusi tertentu

208


atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas; -- publik kb

KP, Lak suatu ruang yang terbentuk atau didesain sedemikian rupa sehingga ruang tersebut dapat menampung sejumlah besar orang (publik) dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang bersifat publik sesuai dengan fungsi public space tersebut; -- terbuka kb KP, Ren, Lak ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur yang penggunaannya lebih bersifat terbuka bisa diakses oleh masyarakat yang pada dasarnya tanpa bangunan, terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; -- terbuka hijau (RTH) kb PSU, Kim, KP bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan berupa area memanjang/jalur dan/atau kawasan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi, baik yang tumbuh secara alami maupun yang sengaja ditanam; -- terbuka hijau aktif kb PSU, Lak ruang terbuka yang mempunyai unsur-unsur kegiatan di dalamnya seperti, bermain, olahraga, jalan-jalan. Ruang terbuka ini dapat berupa plaza, taman, tempat bermain anak dan remaja, dan tempat rekreasi; -- Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) kb

PSU, KP bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan

yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika; -- Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Privat kb

PSU, KP, Lak RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan masyarakat yang dikendalikan melalui izin pemanfaatan ruang oleh pemerintah kabupaten/kota, kecuali Provinsi DKI Jakarta oleh Pemerintah Provinsi; -- Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) Publik kb

PSU, KP, Lak RTHKP yang penyediaan dan pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota; -- terbuka hijau pasif kb PSU, Lak ruang terbuka yang di dalamnya tidak mengandung unsur-unsur kegiatan manusia misalkan, penghijauan tepian jalur jalan, penghijauan tepian rel kereta api, penghijauan tepian bantaran sungai, ataupun penghijauan daerah yang bersifat alamiah; -- terbuka hijau privat kb PSU, Lak ruang terbuka hijau milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan; -- terbuka hijau publik kb PSU, Lak ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/ kabupaten yang

209


digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum; -- terbuka nonhijau kb KP, Lak ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, baik berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori

rugi kb jumlah pengeluaran yang lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diterima; dalam asuransi dapat pula diartikan sebagai besarnya pembayaran yang harus diberikan oleh penanggung kepada tertanggung atas terjadinya hal yang diasuransikan;

kerugian kb menanggung atau menderita rugi;

~ lingkungan hidup kb Um,

Lak kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat

rumah kb Um 1) bangunan gedung

yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya serta aset bagi pemiliknya; 2) bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;

-- adat kb RKh rumah tradisional

yang dibangun dengan salah satu gaya arsitektur vernakular Indonesia; rumah yang dibangun

dengan memperhatikan kegunaan, serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan; -- contoh kb Um,

Ren rumah yang dibangun sebagai model; -- deret kb

RKh, RSw, RUK jenis hunian lebih dari 2 unit yang berderet menempel satu sama lain dan masing-masing unit memiliki persil sendiri; -- inti tumbuh kb

RSw, Lak rumah yang memenuhi standar kebutuhan minimal rumah, dan dapat dikembangkan oleh penghuni secara bertahap, baik melalui “pentahapan ruangan” maupun “pentahapan konstruksi”; -- kantor kb

RUK sebuah bangunan bertingkat berfungsi sebagai tempat hunian dan kantor pada lantai yang terpisah; -- khusus kb

RKh rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus antara lain untuk memenuhi kebutuhan perumahan transmigrasi, pemukiman kembali korban bencana, dan rumah sosial untuk menampung orang lansia, masyarakat miskin, yatim piatu, dan anak terlantar, serta termasuk juga untuk pembangunan rumah yang lokasinya terpencar dan rumah di wilayah perbatasan negara; -- komersial kb

RUK rumah yang diselenggarakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat; -- kopel/ hunian gandeng dua kb RKh, RSw, RUK dua unit hunian yang menempel satu sama lain

210


Nama-nama Rumah Adat Indonesia

• Baduy, Provinsi Banten; • Baileo, Provinsi Maluku; • Bale, Provinsi Nusa Tenggara Barat; • Baloy, Provinsi Kalimantan Utara;• Bangsal Kencono, Provinsi DI Yogyakarta; • Banjar atau Ba-anjung, Provinsi Kalimantan Selatan; • Banua Layuk, Provinsi Sulawesi Barat; • Belah Bubung, Provinsi Kepulauan Riau; • Betang, Provinsi Kalimantan Tengah; • Bolon, Provinsi Sumatra Utara; • Bubungan Lima, Provinsi Bengkulu;• Dalam Loka Samawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;• Dulohupa, Provinsi Gorontalo;• Gadang, Provinsi Sumatra Barat; • Gapura Candi Bentar, Provinsi Bali; • Hibualamo, Provinsi Maluku Utara; • Honai, Provinsi Papua;• Joglo, Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur;• Kasepuhan, Provinsi Jawa Barat;• Kebaya, Provinsi DKI Jakarta;• Krong Bade (rumoh aceh), Provinsi Aceh; • Laikas, Provinsi Sulawesi Tenggara; • Lamin, Provinsi Kalimantan Timur;• Limas, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatra Selatan; • Mbaru Niang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;• Mod Aki Aksa, Provinsi Papua Barat; • Musalaki, Provinsi Nusa Tenggara Timur;• Nuwo Sesat, Provinsi Lampung; • Panggung Kajang Leko, Provinsi Jambi; • Panjang, Provinsi Kalimantan Barat;• Pewaris, Provinsi Sulawesi Utara;• Rakit, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Sumatra Selatan;• Sao Ria Tenda Bewa Moni Koanara, Provinsi Nusa Tenggara Timur; • Sasadu, Provinsi Maluku Utara;• Selaso Jatuh Kembar, Provinsi Riau;• Situbondo, Provinsi Jawa Timur; • Souraja, Provinsi Sulawesi Tengah• Tambi, Provinsi Sulawesi Tengah;• Tongkonan, Provinsi Sulawesi Selatan

Ilustrasi Rumah inti tumbuh

1

2

sumber : Bappenas

sumber : Paparan Asnawi Manaf

211

212


dan masing-masing unit memiliki persil sendiri; -- layak huni kb

Um, Ren rumah yang memenuhi empat indikator meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak; -- liar (ruli) kb RSw rumah yang berada pada lahan yang peruntukannya bukan permukiman dan/atau status kepemilikan lahan serta memiliki keterbatasan prasarana, sarana dan utilitas; -- menengah kb

RUK rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana; -- mewah kb

RUK rumah komersial dengan harga jual lebih besar dari 6 (enam) kali harga jual rumah sederhana; -- negara kb

RSn, RKh, Lak rumah yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri; -- negara golongan I kb Lak rumah negara yang di pergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuniannya terbatas selama pejabat yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut; -- negara golongan II kb Lak rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan

untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila berhenti atau pensiun rumah dikembalikan kepada negara; -- negara golongan III kb RUK, Lak rumah negara yang tidak termasuk golongan I dan golongan II yang dapat dijual kepada penghuninya; -- petak kb

RKh, RSw, RUK rumah berjajar lebih dari dua mempunyai dinding samping bersama; -- permanen kb Um, Ren rumah yang memenuhi persyaratan struktur bangunan dan memiliki umur bangunan yang lama (minimal 20 tahun); -- renggang kb RSw, RUK rumah tinggal unit tunggal yang memiliki persil sendiri dan salah satu sisi dinding bangunan induknya tidak dibangun tepat pada batas persil, ditujukan untuk pembangunan perumahan unit tunggal dengan mengakomodasikan berbagai ukuran perpetakan dan jenis bangunan perumahan, serta mengupayakan peningkatan kualitas lingkungan hunian, karakter, dan suasana kehidupannya; -- sederhana kb

RUK 1) rumah umum yang dibangun di atas tanah dengan luas lantai dan harga jual sesuai dengan ketentuan pemerintah; 2) tempat kediaman yang layak dihuni dan harganya terjangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan sedang; -- sejahtera tapak kb RUK rumah umum yang dibangun oleh badan hukum dengan spesifikasi sama dengan rumah sederhana; -- sewa kb RSn,

Indikator Rumah Layak Huni

sumber : Bappenas

213

214


RSw, RUK rumah yang status penghuniannya melalui sewa oleh orang perseorangan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pemilik dan penyewa; -- singgah

kb RKh bangunan berupa rumah

yang dibangun oleh pemerintah maupun swasta/yayasan tertentu dengan tujuan untuk menampung sementara orang/kelompok orang yang mempunyai masalah sosial; -- subsidi kb RUK rumah yang diperuntukan bagi MBR dengan harga jual yang ditetapkan oleh pemerintah dan mendapatkan bantuan dari pemerintah; -- susun kb RSn bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal, dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda bersama, dan tanah bersama; -- susun bertingkat tinggi kb

RSn bangunan gedung rumah susun sederhana dengan jumlah lantai bangunan lebih dari 8 lantai dan maksimum 20 lantai; -- susun bukan hunian kb

RSn rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat usaha dan/atau kegiatan sosial; -- susun fungsi campuran kb

RSn rumah susun yang sebagian berfungsi hunian

dan sebagian lainnya berfungsi non-hunian (sebagai tempat usaha dan/atau kegiatan sosial); -- susun hunian kb RSn rumah susun yang seluruhnya berfungsi sebagai tempat usaha dan/atau kegiatan sosial; -- susun khusus kb RSn rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan khusus; -- susun komersial kb

RSn 1) rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan baik yang berfungsi untuk hunian maupun yang bukan hunian; 2) rumah susun yang diselenggarakan untuk mendapatkan keuntungan yang harganya melebihi harga jual rumah susun umum yang ditentukan oleh pemerintah; -- susun milik kb RSn rumah susun yang kepemilikan satuan rumah susunnya dibuktikan dengan sertifikat hak milik satuan rumah susun (SHM) atau sertifikat kepemilikan bangunan gedung satuan rumah susun (SKBG); -- susun negara kb RSn rumah susun yang dimiliki negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian, sarana pembinaan keluarga, serta penunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil serta anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; -- susun sederhana sewa (rusunawa) kb RSn bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam

Ilustrasi Rumah Khusus Nelayan Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah

Ilustrasi Rumah Susun Magelang

Sumber : Tim Penyusun Buku


215215

216


penerima manfaat rumah khusus kb penerima manfaat rumah khusus dari program pemerintah pusat antara lain:1. transmigran kb transmigran yang sudah berkeluarga dan memiliki anak serta belum

memiliki rumah2. korban bencana kb korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang

menderita dan/atau terkena akibat bencana3. orang lansia kb lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke

atas4. masyarakat miskin kb fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai

sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak

5. yatim piatu kb yatim piatu adalah anak yang memiliki ayah dan ibu yang telah meninggal baik ayah saja, ibu saja atau keduanya yang tidak memiliki rumah

6. anak terlantar kb anak terlantar adalah seorang anak yang tidak mendapatkan hak dari orang tuanya

7. masyarakat di daerah pedalaman kb masyarakat suku terasing adalah masyarakat yang tinggal di pedalaman yang terbatas aksesibilitasnya dari lingkungan luar

8. masyarakat lokasi terpencar kb masyarakat yang bertempat tinggal di lokasi terpencar di pulau terluar, daerah terpencil, dan daerah tertinggal

9. masyarakat dalam kawasan cagar budaya kb masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan cagar budaya (satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas)

10. rumah di wilayah perbatasan negara kb rumah yang diperuntukan bagi masyarakat di wilayah perbatasan negara

11. penyandang disabilitas kb setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik

12. masyarakat pemuka adat kb masyarakat yang sehari-hari menjalankan adat istiadat dan menjadi tokoh adat dikalangan masyarakat

13. pemuka agama kb masyarakat yang sehari-hari taat menjalankan agama dan berprofesi memberikan penyuluhan tentang agama kepada masyarakat

14. masyarakat yang terkena dampak program pembangunan pemerintah pusat kb seperti akibat adanya program relokasi permukiman

15. masyarakat nelayan kb nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

16. pekerja industri kb pekerja yang bekerja di sektor industri yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi

17. pekerja/buruh pariwisata kb orang atau sekelompok orang yang bekerja atau memberikan pelayanan di sektor kepariwisataan

18. petugas medis kb tenaga medis adalah salah satu dari tenaga kesehatan. Tenaga medis terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.

19. pekerja sumber daya alam kb orang atau sekelompok orang yang bekerja di wilayah pengolahan sumber daya alam

217


bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing digunakan secara terpisah, status penguasaannya sewa serta dibangun dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan fungsi utamanya sebagai hunian; -- susun sewa kb RSn rumah susun yang status kepemilikan huniannya disewa oleh orang perseorangan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara pemilik dan penyewa; -- susun taman kb RSn rumah susun yang ditujukan untuk merespons keterbatasan lahan yang disebabkan oleh kebutuhan untuk mempertahankan kualitas taman lingkungan; -- susun umum kb

RSn rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; -- swadaya kb RSw rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat; -- tangga kb Um, Ren seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus; -- taman

kb RSw, RUK rumah tinggal unit tunggal dengan pekarangan yang luas, dimaksudkan agar pengembangan perumahan dengan berkepadatan rendah

sebagaimana yang ditetapkan dalam rencana kota dapat di pertahankan; -- tapak kb RKh, RSw,

RUK unit bangunan tidak bertingkat atau bertingkat, yang sebagian atau seluruhnya berada pada bidang permukaan tanah atau air dengan fungsi sebagai tempat tinggal atau hunian layak huni dan dimiliki oleh orang perorangan dengan bukti kepemilikan berupa surat keterangan, sertifikat, atau akta yang dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang; -- tidak layak huni (RTLH/Rutilahu) kb Um, Ren rumah yang tidak memenuhi salah satu dari empat indikator meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak; -- terjangkau kb RSn, RSw, RUK rumah dengan harga jual atau harga sewa yang mampu dimiliki atau disewa oleh seluruh lapisan masyarakat; -- toko kb RUK sebuah bangunan bertingkat berfungsi sebagai tempat hunian dan tempat usaha pada lantai yang terpisah; -- transisi kb

RKh bangunan gedung dengan fungsi sebagai tempat tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena dampak bencana dan program pemerintah (relokasi); -- tunggal kb

RSw, RUK rumah yang

berdiri sendiri pada persil, terpisah dengan rumah di sebelahnya; -- umum kb RUK rumah yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan

218


rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah; -- vertikal (lihat hunian vertikal);

perumahan kb Um kumpulan

rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni;

~ berbasis komunitas kb Um,

RSw, Kim kumpulan rumah yang dibangun atas dasar prakarsa dan swadaya kelompok/komunitas yang memiliki keterkaitan yang kuat; ~ cluster kb RUK, Kim rumah yang dibangun berkelompok dalam satu lingkungan dengan bentuk rumah serasi dan memiliki satu akses keluar masuk (cul de sac); ~ dan kawasan permukiman kb Um satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat; ~ desa kb Kim kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni di perdesaan; ~

karyawan kb RKh, Kim kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni yang diperuntukan bagi karyawan; ~ kawasan khusus kb RKh, KP, Ren kawasan untuk pengembangan perumahan pada hamparan tanah yang fisiknya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dan permukiman dalam rangka menunjang kegiatan dengan fungsi khusus, yang dilengkapi dengan jaringan primer, sekunder dan tersier prasarana lingkungan, sarana lingkungan serta utilitas, sesuai dengan rencana tata bangunan dan lingkungan perumahan yang ditetapkan oleh kepala daerah dan sesuai dengan persyaratan pembakuan tata lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan pelayanan lingkungan; ~ kawasan nelayan kb RKh,

KP perumahan kawasan khusus untuk menunjang kegiatan fungsi kelautan dan perikanan; ~ kumuh kb Kim perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi (mengganggu perikehidupan dan penghidupan penghuni dan sekitarnya) sebagai tempat hunian; ~ Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) kb RUK, Kim kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun

219


perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah; ~ nelayan kb RKh, Kim kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni bagi nelayan; ~ pesisir kb KP kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang terletak di kawasan pesisir, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni; ~ pinggiran kb Um kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman yang dibangun di pinggir/batas antara kota inti dan hinterlandnya (periurban) yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni; ~ rakyat kb Kim rumah-rumah yang disediakan bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah sampai golongan masyarakat yang berpenghasilan sedang; ~ skala besar (lihat Kawasan Siap Bangun); ~ swadaya kb

RSw,

Kim kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum; ~ Transit Oriented Development (TOD) kb Um perumahan yang terintegrasi dengan jaringan transportasi umum; ~ umum kb RUK, Kim perumahan yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang di dalamnya terdiri atas kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum

rusak kb sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

kerusakan kb perihal rusak;

~ lingkungan hidup kb KP, Lak perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;

perusakan kb proses, cara, perbuatan merusakkan;

~ lingkungan hidup kb

KP, Lak tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Ilustrasi Rumah Swadaya (Pembangunan Baru)

Ilustrasi Rumah Swadaya (Peningkatan Kualitas) di Sumatera Selatan

220


221


rural bias kb KP, Ren pandangan yang menganggap kawasan perdesaan hanya sebagai tempat bagi sektor-sektor primer pertanian dan pengelolaan sumber daya alam saja

rural urban fringe kb KP, Ren daerah peralihan penggunaan lahan, yang ditandai oleh transisi yang tetap dari pertanian ke nonpertanian

rural-urban migration kb KP,

Ren perpindahan masyarakat perdesaan menuju kota-kota yang sering disalahartikan menjadi urbanisasi

sabuk kb jalur;

-- hijau/ green belt kb PSU ruang terbuka hijau (RTH) yang memiliki tujuan utama untuk membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu

sah kb dilakukan menurut hukum (undang-undang, peraturan) yang berlaku;

pengesahan kb proses, cara, perbuatan mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian; pembenaran;

~ dokumen rencana teknis

kb Um, Ren pernyataan hukum dalam bentuk pembubuhan tanda tangan pejabat yang berwenang serta stempel atau cap resmi, yang menyatakan kelayakan dokumen yang dimaksud dalam persetujuan tertulis atas pemenuhan seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung dalam bentuk izin mendirikan bangunan gedung

sale and leaseback (lihat jual dan sewa-balik)

sampah kb Um, Ren sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;

-- rumah tangga kb Kim, Ren

sampah yang berasal dari

kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik; -- sejenis sampah rumah tangga kb KP,

Ren sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya; -- spesifik kb

PSU, Man sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus; -- visual kb

KP, Ren beragam produk yang ditawarkan melalui berbagai spanduk dan banner di pinggiran jalan, juga penayangan iklan-iklan di setiap stasiun televisi, yang kesemuanya justru menimbulkan “kelelahan” psikologis bagi mereka yang melihatnya;

persampahan kb Um, Ren perihal sampah

sandang kb; penyandang kb orang yang menyandang (menderita) sesuatu;

~ disabilitas kb Um, RKh, Ren 1)

setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan

222

223


hak; 2) (lihat kotak ‘penerima manfaat rumah khusus’)

sanga mandala kb Um, Ren acuan mutlak dalam arsitektur tradisional Bali yang merupakan konsep yang lahir dalam sembilan manifestasi Tuhan yaitu mengatur pembagian ruang dan zonasi dengan membagi wilayah menjadi sembilan segmen dengan delapan arah mata angin dan satu pusat

sanitasi kb PSU, Kim segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi pemenuhan syarat kesehatan melalui pembangunan sanitasi;

-- berbasis masyarakat kb Um,

PSU program untuk menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan

sanksi kb 1) tanggungan (tindakan, hukuman, dan sebagainya) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya); 2) tindakan (mengenai perekonomian dan sebagainya) sebagai hukuman kepada suatu negara; 3) imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam hukum; 4) imbalan positif, yang berupa hadiah atau anugerah yang ditentukan dalam hukum;

-- daftar hitam kb Lak sanksi yang diberikan kepada peserta

pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh kementerian/lembaga/perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu

sarana kb PSU, Kim fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial;

-- drainase kb PSU bangunan pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam, bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air; -- kawasan nelayan kb PSU, KP fasilitas penunjang kawasan nelayan yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya kehidupan dan penghidupan nelayan, misalnya tempat penjemuran ikan, tempat pembuatan jaring, tempat penjualan ikan; -- kesehatan lingkungan kb PSU, Kim fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomis, sosial dan budaya; -- lingkungan kb PSU, Kim fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan

SARANA• sarana pemerintahan• sarana pendidikan• sarana kesehatan• sarana peribadatan• sarana perdagangan• sarana kebudayaan dan rekreasi• sarana ruang terbuka hijau


sarana kebudayaan dan rekreasi

sarana pendidikan sarana peribadatan

sarana ruang terbuka hijau

Ilustrasi SaranaSumber : Tim Penyusun Buku

224

225


ekonomi, sosial dan budaya, seperti fasilitas pemerintahan, pendidikan, pelayanan kesehatan, perbelanjaan, tempat ibadah, rekreasi dan kebudayaan, olah raga dan lapangan terbuka, serta ruang terbuka hijau; -- penyelamatan kb

PSU sarana yang dipersiapkan untuk dipergunakan, baik oleh penghuni maupun petugas pemadam kebakaran dalam upaya penyelamatan jiwa manusia ataupun harta benda bila terjadi kebakaran pada suatu bangunan gedung dan lingkungan; -- perumahan kb

PSU, Kim fasilitas yang berfungsi untuk menunjang kegiatan perumahan seperti: fasilitas pendidikan, fasilitas ibadah, fasilitas ekonomi, fasilitas sosial, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga, fasilitas rekreasi; -- persampahan kb

PSU peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah; -- Multigriya Finansial (PT. SMF) kb

PbP suatu perusahaan yang dibentuk untuk membeli suatu kredit pemilikan rumah (KPR) dari bank kreditur yang kemudian tagihan ini dikemas dalam suatu efek hutang yang kemudian dijual kepada investor seperti misalnya perusahaan asuransi, dana pensiun ataupun investor perorangan

satu; satuan kb 1) sekelompok orang (tentara, alat-alat, dan sebagainya) yang merupakan keutuhan; 2) perangkat; unit;

~ kawasan pengembangan

kb KP, Ren satu kawasan yang terdiri atas beberapa satuan permukiman yang salah satu di antaranya merupakan permukiman yang disiapkan menjadi desa utama atau pusat kawasan perkotaan baru; ~ kerja kb

Um unit organisasi lini

kementerian/lembaga atau unit organisasi pemerintah daerah yang melaksanakan kegiatan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran dan pengelolaan keuangan negara; ~ Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kb Um Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu di daerah provinsi, kabupaten, atau kota; ~ lingkungan rumah susun kb

RSn kelompok rumah susun yang terletak pada tanah bersama sebagai satu lingkungan yang merupakan satu kesatuan sistem pelayanan dan pengelolaan; ~ perumahan kb

Kim perumahan yang terdiri atas minimal 50 (lima puluh) unit rumah; ~ rumah sejahtera susun kb

RSn satuan unit hunian dalam rumah sejahtera susun umum yang dibangun oleh pelaku pembangunan dengan spesifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman teknis pembangunan rumah

226


susun; ~ rumah susun (SARUSUN) kb

RSn unit rumah susun yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum; ~ rumah susun menengah kb RSn satuan rumah dengan luas lantai 18 m2 sampai 100 m2 dan biaya pembangunan per m2 antara harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah kelas C sampai dengan harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah kelas A yang berlaku; ~ rumah susun mewah (apartemen) kb RSn satuan rumah susun dengan biaya pembangunan per m2 diatas harga satuan per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemerintah kelas A yang berlaku dengan luas lantai bangunan setiap unit rumah lebih dari 100 m2; ~ rumah susun sederhana (sarusuna) kb RSn satuan rumah susun dengan luas lantai bangunan setiap unit rumah tidak lebih 45 m2 dan biaya pembangunan per m2 tidak melebihi dari harga satun per m2 tertinggi untuk pembangunan gedung bertingkat pemrintah kelas C yang berlaku; ~ rumah susun sederhana sewa (sarusunawa) kb

RSn unit hunian pada rusunawa yang dapat digunakan secara perorangan berdasarkan ketentuan

persewaan dan mempunyai sarana penghubung ke jalan umum

scout kb Um, Ren petugas tahap pertama peninjauan suatu lokasi properti, tugasnya mencari tanah/properti, mengumpulkan data di lapangan dan kemudian dilaporkan kepada surveyor

secondary mortage facility (SMF) kb PbP lembaga yang memberikan loan kepada mortgage lender, dalam hal ini kepada bank-bank pemberi KPR dengan jaminan KPR itu sendiri. Sistem pembayaran sekunder perumahan yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan dana dalam rangka kredit kepemilikan rumah bagi masyarakat, yang disalurkan melalui bank pemberi KPR

secondary mortage market (SMM) kb PbP SMM Iini menggunakan special vehicle dalam memberikan dana kepada bank pemberi KPR dengan jaminan cessie KPR berikut hak tanggungannya

security of tenure kb Um, Man hak

asasi bagi seluruh individu dan grup terhadap perlindungan dari pemerintah atas resiko penggusuran dari pemilik tanah

sedia kb 1) sudah selesai dibuat (disiapkan, diatur, dan sebagainya), sudah jadi; 2) siap (untuk ...); mustaid; 3) sanggup (akan), sudi dan rela, mau; 4) ada (disiapkan untuk dipakai, dijual, dan sebagainya), sudah ada;

227


5) sudah, telah; penyedia kb orang (badan dan

sebagainya) yang menyediakan; ~ barang/jasa kb

Um, Lak badan usaha yang menyediakan layanan jasa konstruksi; ~ barang/jasa pemerintah kb

Um, Lak pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak; ~ jasa kb Um, Lak pemberi layanan jasa konstruksi; ~ jasa konstruksi bangunan gedung kb

Um,

lak orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, p e n g a w a s / m a n a j e m e n konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya;

penyediaan kb proses, cara, perbuatan menyediakan

~ air minum kb PSU, Lak kegiatan

menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif; ~ infrastruktur kb PSU, Lak kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur; ~ prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki kb PSU, Lak

pengadaan dan/atau perwujudan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki yang berguna untuk menyediakan aksesibilitas dan mobilitas pejalan kaki; ~ ruang terbuka non hijau kb KP, Lak perencanaan serta pengadaan dan/atau pewujudan konstruksi ruang terbuka nonhijau (RTNH) sesuai dengan yang diarahkan oleh pedoman; ~ rumah khusus kb RKh, Lak pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung serta prasarana, sarana, dan utilitas umum; ~ tanah untuk perumahan dan permukiman kb

Um, Lak setiap kegiatan pemenuhan kebutuhan tanah untuk perumahan dan permukiman melalui penyelenggaraan pengelolaan Kasiba dan Lisiba yang Berdiri Sendiri, yang terdiri atas perolehan tanah, mengurus hak atas tanah, mengkavling tanah dan mengalokasikan bagian-bagian dari tanah tersebut untuk pembangunan perumahan, prasarana lingkungan dan fasilitas umum;

persediaan/ supply kb Um,

Ren 1) banyaknya barang yang ditawarkan penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu; 2) istilah properti yang merujuk pada kegiatan untuk memenuhi demand atau permintaan pembelian yang

228


sedang tinggi akan suatu objek properti, misalnya dengan melakukan pengadaan atau pembangunan unit rumah baru

sehat ks; kesehatan kb keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis;

~ perumahan kb Kim kondisi

fisik, kimia dan biologi di dalam rumah, di lingkungan rumah, dan perumahan, sehingga memungkinkan penghuni atau masyarakat memperoleh derajat kesehatan yang optimal

sekat kb Um sesuatu seperti dinding, kerai, dan sebagainya untuk membatasi atau memisahkan ruang (menjadi berpetak-petak)

sekretariat kb bagian organisasi yang menangani pekerjaan dan urusan yang menjadi tugas sekretaris; kepaniteraan;

-- tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Settap BAPERTARUM-PNS)

(lihat Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil)

sekuritas kb PbP bukti utang piutang atau bukti pemilikan modal dalam bentuk surat berharga yang dapat diperdagangkan, misalnya obligasi, saham, hipotek, wesel, promes, sertifikat deposito, kupon, skrip, jaminan, right, dan opsi

sekuritisasi kb PbP transformasi aset

yang tidak likuid menjadi likuid

dengan cara pembelian aset keuangan dari kreditor asal dan penerbitan Efek Beragun Aset;

-- aset kb PbP penerbitan surat berharga oleh penerbit Efek Beragun Aset (EBA) yang didasarkan pada pengalihan aset yang diikuti dengan pembayaran yang berasal dari hasil penjualan efek beragun aset kepada pemodal

seleksi kb Um, Ren 1) metode pengadaan badan usaha dalam rangka penyiapan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya peserta melalui pengumuman secara luas atau undangan; 2) metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi

selenggara kk urus, rawat;

penyelenggara kb Um, Lak 1) orang yang menyelenggarakan (dalam berbagai-bagai arti seperti pengusaha, pengurus, pelaksana); 2) kelompok masyarakat pemilik tanah atau badan usaha yang ditetapkan/ditunjuk oleh badan pengelola untuk membangun Lisiba bagian dari Kasiba atau ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk membangun Lisiba yang berdiri sendiri;


Lak pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung;

229


~ jalan kb PSU, Lak pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya; ~ pembangunan perumahan

kb Um, Lak badan usaha dan/atau anggota masyarakat yang memiliki ijin yang berwenang untuk membangun perumahan yang diperuntukkan bagi masyarakat; ~ sistem drainase perkotaan kb PSU, Lak pemerintah, badan usaha, dan/atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan; ~ swakelola kb Um, Lak tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola;

penyelenggaraan kb

proses, cara, perbuatan menyelenggarakan dalam berbagai-bagai arti (seperti pelaksanaan, penunaian);

~ bangunan gedung kb Um, Ren, Lak, Man kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung; ~ jalan kb PSU, Ren, Lak, Man kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan; ~ kawasan permukiman kb

Kim, Ren, Lak, Man kegiatan untuk mewujudkan fungsi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung yang terpadu dan berkelanjutan

melalui: pengembangan yang telah ada, pembangunan baru, pembangunan kembali (arah pengembangan kawasan permukiman, perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, pengendalian); ~ keterpaduan infrastruktur kb PSU, Lak kegiatan pembangunan infrastruktur yang utuh terhubung, kompak satu sama lain (baik wilayah maupun jenis infrastruktur) untuk mendukung tujuan yang sama; ~ penataan ruang kb Um, Ren, Lak, Man kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang; ~ perumahan dan kawasan permukiman kb

Um, Ren, Lak, Man kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu; ~ perumahan kawasan khusus kb Kim, Ren, Lak kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang terdiri atas kelompok masyarakat pemilik tanah dan/atau pengusaha kawasan khusus yang dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perumahan kawasan khusus; ~ prasarana dan sarana persampahan dalam penanganan sampah (penyelenggaraan PSP) kb PSU,

Ren, Lak, Man kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta

230


memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; ~ rumah susun kb

RSn, Ren, Lak, Man kegiatan perencanaan, pembangunan, penguasaan dan pemanfaatan, pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan, pengendalian, kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang dilaksanakan secara sistematis, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab; ~ sistem penyediaan air minum (SPAM) (lihat Sistem Penyediaan Air Minum); ~ sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)

kb PSU, Lak, Man serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik; ~ sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan kb PSU, Ren, Lak,

Man meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya

self-blocking kb Um, PbP pemblokiran mandiri dengan tidak melakukan pencairan anggaran dalam rangka penghematan anggaran

sempadan kb kawasan bebas sebagai batas: sempadan pantai, sempadan sungai;

-- danau kb KP, Ren luasan lahan yang mengelilingi dan berjarak tertentu dari tepi badan danau yang berfungsi sebagai kawasan pelindung danau; -- pantai kb KP,

Ren daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai; -- sungai (lihat garis; garis sempadan sungai)

sengketa kb sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan;

-- lingkungan hidup kb KP, Man perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup

senjang ks 1) tidak simetris atau tidak sama bagian yang di kiri dan yang di kanan; 2) ada (terdapat) jurang pemisah;

kesenjangan kb perbedaan

batas kemampuan suatu entitas yang satu dengan yang lainnya;

~ sosial kb KP, Ren perbedaan dalam status atau posisi sosial; ~ ekonomi kb KP, Ren perbedaan batas kemampuan finansial antarkelompok masyarakat satu dengan yang lainnya

sentra kb KP, Ren unit kecil kawasan

yang memilik ciri tertentu yang

231


di dalamnya terdapat kegiatan proses produksi dan merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditas kegiatan ekonomi yang telah terbentuk secara alami yang ditunjang oleh sarana untuk berkembangnya produk atau jasa yang terdiri atas sekumpulan pengusaha mikro, kecil, dan menengah;

-- industri kb KP, Ren lokasi pemusatan kegiatan industri yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau mengerjakan proses produksi yang sama, dilengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dirancang berbasis pada pengembangan potensi sumber daya daerah, serta dikelola oleh suatu pengurus profesional; -- kelautan dan perikanan terpadu kb KP, Ren pusat bisnis kelautan dan perikanan terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berbasis kawasan

serah kk menyerah;

-- terima kunci/ hand over/turn key kb RSn, RKh, RUK, Lak waktu yang disepakati dalam perjanjian untuk serah terima kunci proyek properti baik rumah, apartemen ataupun ruko, misalnya dari kontraktor pemborong ke developer perumahan, atau dari pengembang perumahan kepada konsumen;

penyerahan kb proses, cara, perbuatan menyerahkan;

~ prasarana, sarana, dan

utilitas kb PSU, Lak penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada pemerintah daerah

serasi ks cocok, sesuai, kena benar, selaras, sepadan, harmonis;

keserasian kb keselarasan, kesepadanan, keharmonisan;

~ kawasan perumahan dan permukiman kb Kim, Lak penataan kawasan dan permukiman yang harmonis, sepadan, dan selaras dengan tujuan peningkatan kualitas ekologis, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial budaya untuk pencapaian pembangunan perumahan dan permukiman yang manusiawi dan berkelanjutan

sertifikat kb Um surat tanda bukti

hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;

-- akreditasi asosiasi pengembang perumahan (SA2P2) kb Um tanda bukti pengakuan atas kemampuan asosiasi pengembang perumahan dalam melakukan pembinaan anggotanya; -- asuransi kb

Um, Man keterangan bahwa polis asuransi telah diterbitkan dengan menunjukkan jumlah dan jenis

232


barang yang dipertanggungkan secara terperinci; polis tersebut dapat digunakan sebagai bukti untuk mereasuransikan kepada asuradur; -- badan usaha kb Lak tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha jasa konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha jasa konstruksi asing; -- hak guna bangunan (SHGB) kb Um, Lak pernyataan legal yang menyatakan hak milik dan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan kepunyaan pemilik bangunan. Pemegang sertifikat hanya bisa memanfaatkan tanah tersebut baik untuk mendirikan bangunan atau untuk keperluan lain. Pihak yang biasanya memiliki SHGB bisa negara, atau perorangan dan badan hukum. Masa berlaku sertifikat ini adalah 30 tahun, dan bisa diperpanjang hingga batas waktu 20 tahun; -- hak milik (SHM) kb Um, Lak pernyataan legal terhadap lahan yang dimiliki sepenuhnya oleh pihak tertentu. Saat lahan tersebut berstatuskan SHM, maka tidak ada lagi campur tangan kepemilikan pihak lain; -- hak milik satuan rumah susun (SHM sarusun) kb Rsn,

Lak bukti kepemilikan hak atas satuan rumah susun diatas tanah hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai di atas tanah negara serta hak guna bangunan atau hak pakai diatas tanah hak pengelolaan;

-- induk kb Kim, Lak penggabungan dari beberapa hak atas tanah yang berasal dari berbagai jenis hak ke dalam 1 (satu) sertifikat sebelum dipecah berdasarkan kaveling rumah yang akan dijual; -- kepemilikan bangunan gedung (SKBG) sarusun kb RSn, Lak tanda bukti kepemilikan atas sarusun di atas barang milik negara/daerah berupa tanah atau tanah wakaf dengan cara sewa; -- kompetensi kerja kb Um, Lak tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi; proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus; -- lahan kb Um, Lak bentuk reformasi tanah dengan memberikan hak kepemilikan secara legal kepada individu atau keluarga atas tanah yang telah mereka tempati sebelumnya secara formal; -- laik fungsi bangunan gedung (SLF) kb

Um, Lak sertifikat yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh pemerintah, untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung, baik secara administratif maupun teknis sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan; -- pengembang perumahan (SP2) kb

Um, Lak tanda bukti pengakuan atas kemampuan usaha pengembang perumahan dengan penetapan klasifikasi dan kualifikasi

233


usaha; proses penilaian atas kemampuan usaha di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman

service charge kb RSn, RUK, PbP biaya yang harus dikeluarkan pemilik/ penyewa properti (kantor, mal, apartemen) setiap bulan untuk layanan yang diberikan pengelola gedung. Biasanya dihitung per meter persegi, berdasarkan besar unit yang dimiliki

servicer kb Um, PbP pihak yang menatausahakan, memproses, mengawasi, dan melakukan tindakan-tindakan lainya dalam rangka mengupayakan kelancaran dari arus kas aset berupa KPR yang dialihkan kepada penerbit sesuai perjanjian antara pihak tersebut dengan penerbit, termasuk memberikan peringatan kepada reference entity apabila terjadi keterlambatan pembayaran, melakukan negosiasi dan menyelesaikan tuntutan

servicing kb PbP suatu fungsi

dalam pengelolaan KPR yang meliputi kegiatan administrasi pembayaran, customer service (pelayanan debitur), pelaporan kepada investor, penagihan dan proses eksekusi aset

setuju ks sepakat; semufakat; sependapat (tidak bertentangan, tidak berselisih);

persetujuan kb pernyataan setuju (atau pernyataan menyetujui); pembenaran

(pengesahan, perkenan, dan sebagainya);

~ rencana teknis kb Um, Ren

pernyataan tertulis tentang telah dipenuhinya seluruh persyaratan dalam rencana teknis bangunan gedung yang telah dinilai;

sewa/leasing kb PbP bentuk kerja

sama pemerintah-swasta ketika pemerintah sebagai pemilik aset, baik infrastruktur maupun sarana menyewakan kepada pihak swasta untuk diusahakan;

-- barang milik daerah/ barang milik negara (BMD/ BMN) kb Um, PbP, Lak pemanfaatan barang milik negara/daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai; -- menyewa rumah kb RSn, RSw, RUK, PbP keadaan rumah dihuni oleh bukan pemilik berdasarkan perjanjian sewa menyewa; -- pembiayaan/finance lease kb

Um, PbP 1) kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu, yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai; 2) kegiatan leasing ketika lessee memiliki hak opsi untuk membeli barang yang di-lease-nya berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama setelah masa lease berakhir

siap ks 1) sudah disediakan (tinggal memakai atau menggunakan saja), sudah sedia; 2) sudah

234


selesai (dibuat atau dikerjakan); 3) sudah bersedia (untuk);

kesiapan kb tingkat kematangan pada suatu hal yang membuatnya telah siap untuk memberikan respon atau mempraktikkan sesuatu;

~ lahan kb Um, Ren keseluruhan

kondisi lahan yang menunjukkan bahwa lahan tersebut telah siap untuk dikembangkan, baik secara nonfisik maupun fisik; ~ program kb

Um, Ren tingkat kematangan persiapan program yang menunjukkan bahwa program tersebut telah siap untuk diimplementasikan

siap siaga ks siap untuk digunakan atau untuk bertindak;

kesiapsiagaan kb keadaan siap siaga;

~ bencana kb Um serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna

simpan kk menyimpan;

-- air kb PSU, Ren strategi untuk menjaga ketersediaan dan kuantitas air melalui upaya konservasi sumber air baku air minum, yakni perluasan daerah resapan air hujan, pemanfaatan air hujan (rain water harvesting) sebagai sumber air baku, air minum, maupun cadangan air: simpan air dilakukan pada skala rumah tangga dalam bentuk biopori dan penampung air hujan,

serta pada skala kawasan berupa kolam retensi dan pengelolaan drainase;

simpanan1 kb sesuatu yang disimpan;

~ karbon/carbon stock kb Ren besaran karbon yang terakumulasi dalam tampungan karbon (carbon pools) di darat dan laut dalam jangka waktu tertentu;

simpanan2 kb PbP 1) sejumlah uang yang dibayar secara periodik oleh peserta dan atau pemberi kerja; 2) dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam bentuk tabungan dan/atau deposito berdasarkan perjanjian penyimpanan dana;

simpul transit (lihat transit)sinking fund kb PbP, Man dana yang

harus dikeluarkan pemilik/penyewa properti (kantor, mal, apartemen) yang gunakan untuk biaya perawatan gedung dan ruang publik, seperti perawatan lift, pengecatan gedung, dan lain-lain

sinkronisasi kb kegiatan dalam rangka penyelarasan dan penyerasian berbagai hal, baik program, rencana dan lainnya dengan tujuan agar saling melengkapi, saling terkait dan menghindari tumpang tindih;

-- program kb Um, Ren kegiatan menyerasikan dan menyelaraskan program agar menciptakan rencana yang saling melengkapi, terkait dan tidak

235


tumpang tindih

sistem kb susunan yang teratur

dari pandangan, teori, asas, dan sebagainya;

-- drainase utama kb PSU,

Lak jaringan saluran drainase primer, sekunder, tersier beserta bangunan pelengkapnya yang melayani kepentingan sebagian besar masyarakat. Pengelolaan/pengendalian banjir merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah kota; -- drainase lokal kb PSU, Lak saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti komplek, area pasar, perkantoran, area industri, dan area komersial; -- drainase perkotaan kb PSU,

Lak satu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan; -- Informasi Debitur (SID) kb RSn, RSw, RUK, PbP sistem yang menyediakan informasi debitur yang merupakan hasil olahan dari laporan debitur yang diterima oleh Bank Indonesia; -- informasi g e o g r a f i s / g e o g r a p h i c information system (GIS) kb

Um, Ren sistem informasi geografis, yaitu sistem komputer untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi dan dapat menampilkan berbagai macam data pada satu peta sehingga memungkinkan orang untuk lebih mudah melihat, menganalisis, dan memahami

pola dan hubungan; -- Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) kb

Um, Ren, Man sistem informasi terintegrasi yang digunakan untuk penerbitan IMB, penerbitan SLF, dan sistem pendataan bangunan gedung; -- informasi rumah swadaya kb

RSw, Man dukungan pengembangan sistem manajemen informasi yang akan menaungi program-program di Direktorat Rumah Swadaya, Direkorat Jenderal Penyediaan Perumahan dalam hal database penerima bantuan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian program; -- internal perkotaan kb KP, Ren,

Lak struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat internal perkotaan; -- jaringan jalan kb

PSU, Ren, Lak satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis; -- Layanan Informasi Keuangan (SLIK) kb RSn, RSw, RUK, PbP sistem informasi yang dikelola oleh OJK untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan dan layanan informasi di bidang keuangan. OJK mengimplementasikan SLIK secara penuh mulai 1 Januari 2018 untuk menggantikan SID yang dikelola oleh Bank Indonesia; -- pembiayaan kb Um, PbP sistem yang mengatur pengerahan, pemupukan, penyaluran, dan

236


pemanfaatan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana yang dilaksanakan oleh lembaga keuangan dengan atau tanpa kemudahan dan/atau bantuan; -- Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) (lihat ada; pengadaan); -- Pengelolaan Air Limbah (SPAL) kb PSU,

Lak satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah; -- Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kb

PSU, Kim, Lak serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik; -- Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) kb PSU, Kim, Lak sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja; -- Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat kb PSU, Kim,

Lak sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaaan; -- Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) kb

Um, Lak, Man Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di

lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah; -- pengendalian internal kb

Um, Ren, Lak, Man rencana, metoda, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap asset universitas, ketaatan/kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan dan peraturan lain; -- Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) kb Um, Ren satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah; -- perkotaan kb KP,

Ren sistem yang menggambarkan sebaran, fungsi dan hierarki fungsional perkotaan yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah daerah; -- polder kb PSU, Ren suatu sistem yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air; -- proteksi kebakaran aktif kb PSU, Lak sistem proteksi kebakaran yang secara lengkap terdiri atas sistem pendeteksian kebakaran baik

237


manual ataupun otomatis, sistem pemadam kebakaran berbasis air seperti springkler, pipa tegak dan slang kebakaran, serta sistem pemadam kebakaran berbasis bahan kimia, seperti APAR dan pemadam khusus; -- proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan kb PSU, Ren, Lak sistem yang terdiri atas peralatan, kelengkapan dan sarana, baik yang terpasang maupun terbangun pada bangunan yang digunakan baik untuk tujuan sistem proteksi aktif, sistem proteksi pasif maupun cara-cara pengelolaan dalam rangka melindungi bangunan dan lingkungannya terhadap bahaya kebakaran; -- proteksi kebakaran pasif kb

PSU, Lak sistem proteksi kebakaran yang terbentuk atau terbangun melalui pengaturan penggunaan bahan dan komponen struktur bangunan, kompartemenisasi atau pemisahan bangunan berdasarkan tingkat ketahanan terhadap api, serta perlindungan terhadap bukaan; -- tanggap darurat kb PSU, Man serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar; -- wilayah kb KP, Ren struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai jangkauan pelayanan pada tingkat wilayah

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) kb PSU, Ren, Lak, Man satu

kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum;

-- Bukan Jaringan Perpipaan (SPAM BJP) kb PSU, Lak satu kesatuan sarana prasarana penyediaan air minum yang disalurkan atau diakses pelanggan tanpa sistem perpipaan; -- Jaringan Perpipaan (SPAM JP) kb

PSU, Lak satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang disalurkan kepada pelanggan melalui sistem perpipaan; pengelolaan -- kb PSU,

Man kegiatan yang dilakukan terkait dengan kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana SPAM terbangun yang meliputi operasi dan pemeliharaan, perbaikan, peningkatan sumber daya manusia, serta kelembagaan; pengembangan -- kb PSU,

Lak 1) kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas, dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalarn kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik; 2) kegiatan yang dilakukan terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana SPAM dalam rangka memenuhi kuantitas, kualitas, dan kontinuitas air minum yang meliputi pembangunan baru, peningkatan, dan perluasan; penyelenggaraan -- kb PSU, Ren,

238


Lak, Man serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana yang mengikuti proses dasar manajemen untuk penyediaan air minum kepada masyarakat

sita kb perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara;

-- gadai kb PbP penyitaan atas barang-barang gadai yang dikuasai oleh kreditur karena debitur tidak mampu menebus kembali barang gadainya pada saat jatuh tempo

site plan (lihat rencana; rencana tapak)

skala kb perbandingan jarak dalam suatu peta dengan jarak yang sama di muka bumi;

-- minimal kb Um, Ren skala peta dasar terkecil yang boleh digunakan dalam proses perencanaan tata ruang

skalogram kb Kim, KP, Ren analisis yang digunakan untuk menganalisis pusat-pusat permukiman, khususnya hierarki atau orde-orde pusat pertumbuhan yang dapat digunakan dengan mendasarkan kepada jumlah unit dan jenis fasilitas yang ada

skema kb bagan; rangka; kerangka;

-- pembiayaan kb Um, PbP kerangka atau bentuk penyediaan dana untuk pembiayaan suatu kegiatan pembangunan;

-- selisih angsuran kb PbP pengurangan angsuran antara kredit/pembiayaan pemilikan rumah berbunga/bermarjin/sewa komersial dengan angsuran kredit pembiayaan pemilikan rumah yang dibayar oleh debitur/nasabah; -- subsidi selisih bunga/ subsidi selisih angsuran kb PbP

skema subsidi yang diberikan melalui dukungan fasilitas subsidi perumahan

Small Office Home Office (SOHO) kb RUK, Lak hunian yang juga dijadikan sebagai kantor

smart kb sempurna perkembangan dalam berpikir, memahami, dan pertumbuhannya;

-- building/ bangunan cerdas kb Um, Ren pengembangan bangunan yang menggunakan teknologi, baik pada material bangunan, sistem jaringan infrastruktur maupun sarana pendukung untuk mencapai kondisi yang efisien; -- city (lihat kota; kota cerdas); -- community/ komunitas cerdas kb Um, Lak pengembangan komunitas masyarakat yang terus berinovasi dan ikut ambil peran terhadap lingkungan sekitar; -- energy/ energi cerdas kb Um,

Ren konsep pengembangan energi dengan menggunakan teknologi yang memanfaatkan berbagai alternatif sumber energi yang berkelanjutan dan terbarukan; -- open space/ ruang terbuka cerdas kb

Kim, KP, Ren ruang terbuka yang dilengkapi dengan teknologi informasi dan komunikasi

239


serta memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan; -- sustainable city (lihat kota; kota cerdas berkelanjutan); -- transportation/ transportasi cerdas kb PSU,

KP, Ren konsep pengembangan transportasi yang terpadu dengan penerapan teknologi transportasi ramah lingkungan; -- waste management/ manajemen limbah cerdas kb

PSU, Ren konsep pengembangan pada aspek pembuangan dengan dukungan teknologi agar menciptakan sistem yang terpadu

social cost benefit analysis (SCBA) (lihat analisis; analisis biaya manfaat sosial)

somasi kb PbP, Man peringatan tertulis melalui pengadilan dan kreditur kepada debitur yang cedera janji untuk memenuhi kewajibannya dalam batas waktu tertentu

sosialisasi kb Um, Ren upaya memasyarakatkan suatu kebijakan sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat; pemasyarakatan

spasial kb Um, Ren, Lak berkenaan dengan ruang atau tempat

Special Purpose Vehicle (SPV)

kb PbP 1) perseroan terbatas yang ditunjuk oleh lembaga keuangan, yang khusus didirikan untuk membeli aset keuangan dan menerbitkan Efek Beragun Aset; 2) sebuah perusahaan dengan tujuan atau fokus yang terbatas. Perusahaan ini dibentuk oleh

suatu badan hukum untuk melakukan aktivitas khusus atau bersifat sementara. Perusahaan ini biasanya, walaupun tidak perlu, dikuasai sepenuhnya oleh badan hukum yang menjadi sponsornya

spekulan kb RUK, Kim, Ren seseorang yang terlibat dalam transaksi keuangan untuk memperoleh laba dan perubahan harga yang diharapkan; makin tinggi laba yang diharapkan oleh spekulan, makin besar risiko yang dihadapi

spekulasi kb RUK, Kim, Ren kegiatan investasi yang tidak dilakukan dengan cara melakukan analisis keuangan secara seksama, menjanjikan keamanan modal dan kepuasan atas tingkat imbal hasil

stakeholder (lihat pangku; pemangku kepentingan/pemangku kebijakan)

standar kb ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan;

-- harga satuan tertinggi kb

Lak biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi fisik pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara; -- keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan kb Um, Lak pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan pelindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan

240


hidup dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; -- kinerja Tapera (lihat Tabungan Perumahan Rakyat); -- luas bangunan gedung negara kb

Ren standar luasan yang digunakan untuk bangunan gedung negara: standar luas bangunan gedung kantor sebesar rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel; -- Nasional Indonesia (SNI) kb

Um, Ren standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -- pelayanan minimal kb

Ren ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; -- pelayanan minimal Sub Urusan Pekerjaan Umum dan Sub Urusan Perumahan Rakyat (SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)

kb Um, Ren ketentuan mengenai

jenis dan mutu pelayanan dasar sub urusan pekerjaan umum dan sub urusan perumahan rakyat yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal; -- Pelayanan Perkotaan (SPP) kb KP, Ren pelayanan minimal yang tersedia di kawasan perkotaan; -- teknis

kb Um, Ren standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji, baik berupa Standar Nasional

Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung

Standard Operating Procedure (SOP) kb Um, Ren, Lak dokumen yang berkaitan dengan standar prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang lebih efektif dan efisien dengan biaya yang serendah-rendahnya

standardisasi kb penyesuaian bentuk (ukuran, kualitas, dan sebagainya) dengan pedoman (standar) yang ditetapkan; pembakuan;

-- Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kb Ren standardisasi dokumen yang terdiri atas pedoman penyaluran KPR dimulai dari originasi, underwriting, servicing, standar akta perjanjian, formulir aplikasi KPR dan standar penilaian/ appraisal

stasiun peralihan antara (SPA)

kb PSU, Lak sarana pemindahan dari

alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah

stimulan kb sesuatu yang merangsang sistem untuk berkembang;

-- Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) kb Kim, Lak

241


bantuan atau kemudahan dari berbagai sumber daya kepada MBR untuk kegiatan peningkatan kualitas perumahan di satuan wilayah kegiatan; -- prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) kb

PSU, Lak bantuan fisik berupa PSU yang berada di lingkungan perumahan formal maupun swadaya; -- untuk perumahan swadaya kb RSw,

PbP sejumlah dana atau bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada MBR melalui lembaga keuangan mikro (LKM) / lembaga keuangan non bank (LKNB)

strata title kb RSn, Man hak kepemilikan bersama atas sebuah kompleks bangunan yang terdiri atas hak eksklusif atas ruang pribadi serta hak bersama atas ruang publik. Di ruang pribadi (unit apartemen), pemilik tidak terikat peraturan, sementara di ruang-ruang publik, dia terikat peraturan, karena ruang publik semua penghuni. Biasanya hak seperti ini dimiliki oleh pemilik apartemen

strategi kb langkah-langkah

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;

-- Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten (STRADA-PPDT Kabupaten)

kb KP, Ren dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat kabupaten yang merupakan bagian integral dari

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten; -- Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi (STRADA-PPDT Provinsi) kb

KP, Ren dokumen perencanaan pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun di tingkat provinsi yang merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi; -- keterpaduan kb Um, Ren keseluruhan langkah untuk mencapai suatu tujuan yang menyelaraskan berbagai hal, baik sektor maupun organisasi dan lainnya; -- Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRANASPPDT)

kb KP, Ren dokumen perencanaan

pembangunan daerah tertinggal untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJMN; -- Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP) kb

Kim, Ren suatu strategi yang menjadi acuan bagi pembangunan permukiman dan infrastruktur bidang cipta karya yang penyusunannnya mengacu dan terintegrasi dengan arahan pengembangan kota secara komprehensif; -- ruang kb

Um, Ren susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;

242


-- sosial kb Um, Ren suatu rangkaian

kompleks dari relasi-relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat

struktur kb 1) yang disusun dengan pola tertentu; 2) pengaturan unsur atau bagian suatu benda;

-- ruang kb PSU, Kim, Ren susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional; -- ruang kota kb

PSU, KP, Ren susunan pusat-pusat permukiman sistem jaringan prasarana dan sarana di kota yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional

studi kb penelitian ilmiah; kajian; telaahan;

-- kelayakan/ feasibility study kb

Um, Ren analisis dan evaluasi dari proyek yang direncanakan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak secara teknis, layak dari sisi perkiraan biaya dan menguntungkan, terutama dilakukan ketika terdapat jumlah besar modal dipertaruhkan; -- kelayakan sistem drainase perkotaan kb PSU, KP, Ren suatu studi untuk mengukur tingkat kelayakan usulan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase perkotaan di suatu wilayah pelayanan ditinjau dari aspek teknis, ekonomi dan

lingkungan

subjek kb pelaku;

-- pajak kb Um, PbP orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak

subpenyedia jasa kb Um, Lak pemberi layanan jasa konstruksi kepada penyedia jasa

subprime mortgage kb PbP surat

utang kepemilikan rumah atau KPR kepada masyarakat yang memiliki kualitas kredit yang rendah tetapi memberikan imbal hasil tinggi

subrogasi kb PbP penggantian kedudukan kreditur oleh pihak ketiga dalam perjanjian sebagai akibat pembayaran oleh pihak ketiga atas utang debitur kepada pihak kreditur

subsidi kb PbP bantuan uang dan sebagainya kepada yayasan, perkumpulan, dan sebagainya (biasanya dari pihak pemerintah);

-- bantuan uang muka perumahan (SBUM) kb RSw, RUK,

PbP1) subsidi pemerintah yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka pemenuhan sebagian/seluruh uang muka perolehan rumah; 2) subsidi untuk membantu menambah uang muka sehingga jumlah keseluruhan uang muka yang dibayar debitur mampu menurunkan pagu kredit yang akan diangsur setiap bulan berikut bunganya; -- membangun/ memperbaiki rumah kb RSw, RUK, PbP subsidi

243


untuk membantu sebagian dari total pendanaan pembangunan/perbaikan rumah yang dibiayai melalui skema KPRS Syariah Bersubsidi; -- premi asuransi kb RSw, RUK, PbP subsidi pemerintah yang diberikan kepada MBR sebagai debitur tertanggung untuk membayar premi asuransi kepada penanggung; -- selisih bunga (SSB)/ selisih margin kb RSw, RUK, PbP skema pembiayaan perumahan berupa subsidi kepada MBR untuk membantu menurunkan angsuran yang harus dibayarkan oleh debitur melalui pengurangan suku bunga angsuran/margin dalam kurun waktu tertentu, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

substitusi kb penggantian;

-- agunan kb PbP penggantian agunan dengan agunan lain yang minimal sama nilainya dengan agunan yang pertama

suburbanisasi kb KP, Ren pengembangan wilayah yang semakin menonjol dan akan semakin berpengaruh nyata di dalam proses penataan ruang di sekitar wilayah perkotaan

suku kb

PbP 1) tengahan rupiah (Rp0,50); 2) uang emas yang dipakai juga sebagai ukuran berat emas; suku emas; 3) bagian; sebagian dari; 4) bilangan yang menjadi bagian dari perbandingan atau jajaran bilangan;

-- bunga/ interest rate kb PbP suku bunga yang ditawarkan oleh bank pelaksana dengan menggunakan perhitungan suku bunga efektif atau anuitas; -- bunga dasar kredit (SBDK) kb PbP suku bunga dasar yang digunakan oleh Bank sebagai acuan dalam penentuan suku bunga kredit rupiah kepada debitur; -- bunga efektif/ effective rate kb PbP 1) suku bunga yang sesungguhnya dibebankan dalam setahun; jika suku bunga dibebankan sekali setahun, suku bunga nominal sama dengan suku bunga efektif; 2) gambaran mengenai pendapatan/hasil atas nilai suatu instrumen utang yang dimiliki dibandingkan dengan nilai instrumen pada saat harga pembelian; -- bunga mengambang/ floating interest rate kb

PbP suku bunga yang tidak ditetapkan dalam persentase yang tetap, tetapi berfluktuasi sesuai dengan suku bunga internasional (LIBOR, SIBOR) atau suku bunga pasar; -- bunga pasar kb PbP suku bunga simpanan, pinjaman, atau penanaman yang besarnya didasarkan atas mekanisme pasar; tingkat suku bunga pasar dapat diketahui melalui media massa; -- bunga setara/ equivalent rate kb PbP suku bunga per hari, per minggu, per bulan, atau per tahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu yang jika dihitung untuk periode tertentu

244


akan memberikan hasil bunga yang sama; -- bunga subsidi kb PbP suku bunga yang ditetapkan pemerintah melalui peraturan menteri dalam rangka pengadaan perumahan dan permukiman dengan dukungan fasilitas subsidi perumahan melalui KPR Bersubsidi dan KPR Sarusuna Bersubsidi yang berlaku; -- bunga tetap/ fixed interest rate kb PbP kredit dengan tingkat bunga yang tidak bergantung pada jangka waktu kredit; pada tingkat bunga tetap, umumnya jumlah pembayarannya konstan, melalui angsuran pokok dan bunga secara bulanan

sumber kb asal (dalam berbagai arti);

-- air kb PSU, Ren tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah; -- daya kb

Um 1) faktor produksi terdiri atas tanah, tenaga kerja, dan modal yang dipakai dalam kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang jasa, serta mendistribusikannya; 2) bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi keperluan hidupnya; 3) segala sesuatu, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, misalnya peralatan, sediaan, waktu, dan tenaga, yang digunakan untuk mencapai hasil; -- daya alam kb Um unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara keseluruhan

membentuk kesatuan ekosistem; -- daya manusia kb

Um manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut; mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat; -- daya pesisir kb KP sumber daya alam, sumber daya binaan/buatan dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di dalam wilayah pesisir; -- daya pesisir dan pulau-pulau kecil kb

KP sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisir; -- daya terbarukan kb Um sumber daya yang suplainya dapat mengalami regenerasi secara terus-menerus, baik secara biologi maupun nonbiologi; -- sampah kb PSU, Ren asal timbulan sampah

sumur kb 1) sumber air buatan,

245


dengan cara menggali tanah; perigi; 2) lubang yang sengaja dibuat menembus lapisan tanah untuk memperoleh air, minyak, atau gas;

-- resapan kb PSU prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan baik langsung maupun dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran

sungai kb Um, Ren alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan

sunrise property kb Um, Man 1) properti

baru yang berkembang dan stabil kenaikan nilainya. Jika mengacu lokasi, maka sunrise property terletak di kawasan baru dan berkembang, kawasan baru dan stabil, dan kawasan modern yang baru direhabilitasi; 2) properti yang berusia tua dengan kualitas menurun dan jelek. Properti dengan ciri-ciri seperti ini kurang baik secara ekonomi

superblok kb KP, Lak 1) suatu kompleks yang berfungsi banyak, seperti misalnya sebagai hunian, pusat perkantoran, pusat perbelanjaan, pusat rekreasi, pusat pendidikan dan sebagainya yang menjadi satu kesatuan yang terkait dan saling membutuhkan sehingga masyarakat sebagai pemakai jasa mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam pelayanan;

2) kawasan yang digunakan untuk mengintegralkan berbagai fungsi dalam kawasan tersebut, antara lain fasilitas perkantoran, perdagangan, pemukiman, rekreasi, dan lain-lain. Dengan berbagai fungsi dan aktivitas tersebut, kawasan superblok disebut sebagai kota mandiri (self contained city). Bila dilihat dari letaknya yang ada di dalam kota, superblok disebut juga kota di dalam kota (city within city)

supply (lihat sedia; persediaan);

-- and demand analysis (lihat analisis; analisis permintaan dan penawaran)

surat kb 1) kertas dan sebagainya yang bertulis (berbagai-bagai isi maksudnya); 2) secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan, kartu;

-- berharga efek beragun aset/ Residential Mortgage-Backed Security (RMBS) kb

PbP jenis utang yang didukung hipotek yang diciptakan dari utang perumahan, seperti hipotek, pinjaman ekuitas rumah dan subprime mortgage. Keamanan hipotek yang didukung perumahan terdiri atas kolam pinjaman hipotek yang dibuat oleh bank dan lembaga keuangan lainnya. Arus kas dari masing-masing hipotek dikumpulkan dikemas oleh entitas tujuan khusus ke dalam kelas dan bagian, yang kemudian mengeluarkan surat berharga dan dapat dibeli oleh investor; -- Berharga

246


Negara (SBN) kb PbP surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia termasuk surat utang negara; -- Berharga Syariah Negara (SBSN)/ Sukuk Negara kb

PbP surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing; -- bukti kepemilikan bangunan gedung kb

Um,

Ren surat yang menyatakan status kepemilikan bangunan gedung yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung sebagai pelaksanaan dari asas pemisahan horizontal; -- Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) kb Um, Ren izin dari gubernur terhadap penggunaan tanah bagi bangunan dengan kepemilikan luas tanah 5000 m² atau lebih; -- Izin Penunjukan Penggunaan Tanah dan/atau Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT dan/atau IPPT) kb Um, Ren surat izin penunjukan penggunaan tanah yang diberikan kepada para pengembang/ pelaku pembangunan dalam rangka pengembangan suatu kawasan dan/atau guna permohonan hak atas tanah; -- Keputusan (SK) kb Um surat yang berisi suatu keputusan yang dibuat oleh pimpinan suatu organisasi atau

lembaga pemerintahan berkaitan dengan kebijakan organisasi atau lembaga tersebut; -- Keputusan Keberatan (SKK) kb Um surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, atau Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil yang diajukan oleh wajib pajak; -- Keputusan Pembetulan (SKP) kb Um surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Lebih Bayar, Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Nihil, atau Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; -- Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) kb Um, PbP surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang; -- Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT)

247


kb Um kuasa yang bersifat khusus, tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum selain membebankan Hak Tanggungan; bentuknya dibakukan dalam blangko standar; -- Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kb Um 1) surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; 2) sarana bagi wajib pajak (WP) untuk mendaftarkan objek pajak yang akan dipakai sebagai dasar untuk menghitung Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang terutang; -- Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kb

Um surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah; -- Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kb Um 1) surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang kepada wajib pajak; 2) Surat Keputusan Kepala KPP mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) tahun pajak; -- Perintah Membayar (SPM) kb Um, PbP

dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan; -- Perintah Pencairan Dana (SP2D) kb Um,

PbP 1) surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang ditunjuk setelah Surat Perintah Membayar (SPM); 2) surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM; -- permintaan pembayaran kb Um, PbP1) dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran; 2) dokumen yang diterbitkan oleh KPA/PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada negara; -- Setoran Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSB) kb Um,

PbP surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara melalui kantor pos dan atau bank Badan Usaha Milik Negara atau bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan RI dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan atau bangunan; -- Tagihan Bea Perolehan Hak

248


Atas Tanah Dan Bangunan (STB) kb Um, PbP surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda; -- utang kb PbP bukti utang yang dikeluarkan oleh penerbit yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memperoleh pembayaran sebagai pemodal; -- Utang Negara (SUN) kb

PSU, KP, PbP surat berharga yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara RI sesuai dengan masa berlakunya

surplus kb jumlah yang melebihi hasil biasanya; berkelebihan; sisa;

-- anggaran kb Um, PbP selisih

lebih antara pendapatan dan belanja selama 1 (satu) periode pelaporan

surveyor kb Um, Ren petugas tahap

kedua peninjauan suatu lokasi properti. Tugasnya ialah melakukan survei langsung dan mengkonfirmasi data yang diterima dari scout, bertemu dengan owner dan mengecek keabsahan sertifikat di notaris/ BPT/kecamatan/kelurahan

Sustainable Development Goals (SDGs) (lihat tujuan; Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB))

susun kb 1) kelompok atau kumpulan yang tidak berapa banyak; 2) seperangkat barang yang (diatur) bertingkat tingkat;

penyusunan kb proses, cara, perbuatan menyusun (seperti penyusunan kamus, ensiklopedia);

~ kebijakan teknis kb Um, Ren

proses penjabaran perihal teknis operasional suatu kebijakan secara rinci); ~ program kb

Um, Ren proses pembuatan suatu keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan, termasuk di dalamnya membahas mengenai taksiran sumber-sumber yang dialokasikan untuk tiap program

swadaya kb Um kekuatan (tenaga) sendiri

swakelola kb Um pengelolaan sendiri

swasta kb Um 1) bukan milik pemerintah; partikelir; 2) suatu badan usaha non pemerintah yang berorientasi pada keuntungan (profit oriented)

syarat kb 1) janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi); 2) segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya); 3) segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud; 4) ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan;

-- pembatasan sewa/ huurbeding kb PbP syarat yang dapat diperjanjikan dalam akta hipotek yang membatasi kebebasan debitur untuk menyewakan barang jaminannya;

249


persyaratan kb hal-hal yang menjadi syarat;

~ administratif kb Um, Ren perizinan yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan kegiatan (usaha, pembangunan, dll.) seperti Izin Usaha dari perusahaan pembangunan perumahan, Izin Lokasi dan/atau peruntukannya, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang diatur dengan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan; ~ ekologis

kb Um, Ren persyaratan yang berkaitan dengan keserasian dan keseimbangan, baik antara lingkungan buatan dengan lingkungan alam maupun dengan lingkungan sosial budaya, termasuk nilai-nilai budaya bangsa yang perlu dilestarikan; ~ kesehatan perumahan kb Kim, Ren ketetapan atau ketentuan teknis kesehatan yang wajib dipenuhi dalam rangka melindungi penghuni rumah, masyarakat yang bermukim di perumahan dan atau masyarakat sekitarnya dari bahaya atau gangguan kesehatan; ~ teknis

kb Um, Ren ketentuan teknis yang menjadi syarat dan harus dipenuhi dalam kegiatan pembangunan bangunan gedung, sarana dan prasarana lingkungan, serta utilitas umum; ~ teknis bangunan gedung kb Um, Ren ketentuan mengenai persyaratan tata bangunan

dan persyaratan keandalan bangunan gedung; ~ teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan kb Kim, Ren setiap ketentuan atau syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan kondisi aman kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungannya, baik yang dilakukan pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi dan pemanfaatan bangunan

syariah kb Um, PbP aturan atau suatu sistem yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam

tabung kk; tabungan kb PbP simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

~ Asuransi Sosial Pegawai Negeri (TASPEN) kb

PbP program tabungan jaminan pada masa pensiun, asuransi kematian, dan nilai tunai asuransi sebelum pensiun dengan memberikan suatu jumlah sekaligus (lumpsum) kepada peserta atau ahli warisnya, di samping pembayaran bulanan dari pensiun yang bersangkutan

Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Taperum-PNS)

kb PbP tabungan melalui iuran yang dipotong dari gaji pokok masing-masing PNS yang ditujukan bagi peningkatan kesejahteraan PNS dalam bidang perumahan;

bank pengelola -- kb Um,

PbP bank umum, bank umum syariah, dan unit usaha syariah yang bekerjasama dengan BAPERTARUM-PNS dalam rangka pelaksanaan Fasilitas BTP-PNS melalui perjanjian kerjasama; dana -- kb PbP kumpulan dana yang terhimpun dan berasal dari iuran Taperum-PNS berikut hasil pemupukannya

baik pada portepel Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun pada portepel Menteri Keuangan; Fasilitas Bantuan -- (Fasilitas BTP-PNS) kb PbP bantuan dana dari hasil pemupukan yang tidak harus dikembalikan, untuk digunakan oleh PNS dalam memenuhi kebutuhan uang muka pembelian rumah sejahtera melalui kredit/pembiayaan pemilikan rumah atau kredit/pembiayaan membangun rumah di atas tanah sendiri, termasuk untuk digunakan memenuhi biaya-biaya terkait kredit/pembiayaan pemilikan rumah atau yang dipersyaratkan oleh bank;

Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) kb Um 1) Badan yang mempunyai tugas untuk mengelola dana TAPERUM-PNS; Bantuan Sebagian Biaya Membangun (BM) ~

kb PbP dana Taperum-PNS yang diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat dan ketentuan, yang diberikan untuk membantu memenuhi sebagian biaya membangun rumah di atas tanah milik sendiri dengan fasilitas Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah melalui Bank Pelaksana, di lokasi tempat PNS bekerja; Bantuan Uang Muka (BUM)

250

251


~ kb PbP dana Taperum-PNS yang diberikan kepada PNS yang memenuhi syarat dan ketentuan, yang diberikan untuk membantu memenuhi sebagian uang muka pembelian rumah dengan fasilitas kredit/pembiayaan pemilikan rumah melalui bank pelaksana; pelaksana Sekretariat Tetap ~ (Pelaksana Settap Bapertarum-PNS) kb

Um, organisasi yang mempunyai tugas pelaksana harian tugas Settap BAPERTARUM-PNS; Sekretariat Tetap ~ (Settap Bapertarum-PNS) kb Um organisasi yang mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas BAPERTARUM-PNS

Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA) kb

PbP penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir;

Badan Pengelola -- (BP Tapera) kb

Um badan hukum yang dibentuk untuk mengelola Tapera; dana -- kb PbP dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan simpanan beserta hasil pemupukannya; komisioner Badan Pengelola -- (BP Tapera) kb Um organ BP Tapera yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan pengelolaan Tapera sesuai dengan maksud

dan tujuan serta mewakili BP Tapera, baik di dalam maupun di luar pengadilan; komite -- kb Um komite yang berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera; pemanfaatan dana -- kb PbP, Man salah satu bagian dari pengelolaan TAPERA yang dilakukan untuk pembiayaan perumahan bagi peserta TAPERA yang dilaksanakan oleh bank atau perusahaan pembiayaan; pemupukan dana -- kb PbP, Man upaya untuk memberikan nilai tambah atas dana Tapera melalui investasi; pengerahan dana -- kb PbP, Man kegiatan penghimpunan simpanan; peserta -- kb Lak setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan; rekening KIK -- kb rekening yang dibuka oleh bank kustodian atas perintah manajer investasi untuk menampung pembayaran simpanan dengan prinsip konvensional atau syariah yang digunakan untuk transaksi investasi melalui skema Kontrak Investasi Kolektif (KIK); standar kinerja -- kb Ren, Man ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis pelaksanaan Tapera oleh manajer investasi, bank kustodian, dan bank atau perusahaan pembiayaan

tahan ks tetap keadaannya (kedudukannya dan sebagainya)

252


meskipun mengalami berbagai hal;

ketahanan kb 1) kemampuan sebuah sistem untuk bertahan terhadap tekanan, kejutan, dan kemampuan sebuah sistem memelihara fungsinya; 2) upaya membangun kapasitas sistem untuk bertahan dari goncangan bangkit dan berupaya untuk berubah, termasuk terhadap perubahan yang tidak diantisipasi; 3) kapasitas sistem (komunitas, kota, atau sistem ekonomi) untuk menghadapi perubahan dan terus berkembang, baik mengenai bertahan terhadap goncangan dan gangguan seperti perubahan iklim atau krisis ekonomi maupun menggunakan kejadian tersebut sebagai katalis pembaruan kembali dan inovasi;

~ kota kb Um, KP kapasitas individu, masyarakat, lembaga perusahaan, dan sistem di dalam sebuah kota untuk dapat bertahan, beradaptasi dan tumbuh dengan adanya berbagai guncangan dan tekanan yang dialami, baik fisik maupun sosial; ~ masyarakat pesisir/ coastal community resilience kb KP, Ren antisipasi dampak negatif dari perubahan iklim yang merupakan upaya bersama dan membutuhkan perubahan kultur kehidupan di negara kepulauan

tahun kb masa yang lamanya dua belas bulan;

-- pajak kb Um, PbP jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun

kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender

taman kb PSU lahan terbuka atau

lokasi tertentu yang digunakan bagi pertamanan yang berfungsi sosial, estetika, rekreasi, edukasi atau fungsi lain;

-- kota kb PSU, KP lahan terbuka

yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota; -- lingkungan kb PSU,

Kim lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan

tampung kb menadah sesuatu; menerima dan mengumpulkan barang-barang hasil suatu daerah, hasil-hasil yang berlebih, dan sebagainya;

tampungan kb tempat untuk menampung;

~ air bersih kb PSU tempat pemasukan kebutuhan air bersih

tanah kb Um permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas sekali;

-- adat/ulayat kb Um, Ren, Lak

tanah milik bersama yang diyakini sebagai karunia suatu kekuatan gaib atau peninggalan leluhur kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa, yang

253


dalam penggunaannya dalam rangka pembangunan diperlukan perizinan kepala adat dan/ atau warga adat setempat; -- bersama kb

RSn, Ren, Lak, Man sebidang tanah hak atau tanah sewa untuk bangunan yang digunakan atas dasar hak bersama secara tidak terpisah yang di atasnya berdiri rumah susun dan ditetapkan batasnya dalam persyaratan izin mendirikan bangunan; -- negara kb Um, Man tanah yang dikuasai penuh oleh negara -- telantar kb Kim, KP, Man tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah, pemegang hak pengelolaan atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -- wakaf kb Um, Lak tanah yang terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan perkara pemiliknya; tanah tersebut dipisahkan dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan selalu melembaga selama-lamanya untuk keperluan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam

tanam kk menanam

tanaman kb tumbuhan yang biasa ditanam orang;

~ khas daerah kb PSU jenis tumbuhan atau tanaman yang khas tumbuh dan menjadi identitas daerah; ~ penutup

tanah (lihat groundcover)

tanda kb yang menjadi alamat atau yang menyatakan sesuatu, bukti;

-- daftar usaha perseorangan kb Um, Ren, Lak izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi; -- pemilikan rumah kb Um, Ren dokumen yang diterbitkan dalam rangka menjamin kepastian hak pemilik rumah yang terdiri/memuat salinan buku tanah dan surat ukur atas hak tanah, data perumahan dan gambar denah rumah

tanggap ks cepat dapat mengetahui dan menyadari gejala yang timbul;

-- darurat bencana kb Um,

Lak serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana

tanggul kb PSU, Ren struktur/ bangunan pengendali air sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai;

-- laut raksasa/ giant sea wall kb PSU, KP, Ren struktur yang dibangun di sepanjang bagian

254


pantai yang memisahkan lahan dan air, terutama untuk mencegah erosi dan kerusakan lain akibat gelombang/ombak

tanggulang kk; penanggulangan kb proses, cara, dan perbuatan menanggulangi;

~ bencana kb Um, Ren serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi

tanggung kk menanggung;

penanggung kb PbP lembaga asuransi yang telah bersedia dan telah melakukan perjanjian kerja dengan Kementerian PUPR untuk melaksanakan program dukungan asuransi untuk menanggung kerugian kredit macet diakibatkan debitur terkena pemutusan hubungan kerja atau mengalami kepailitan usaha

tanggung jawab kk 1) keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya); 2) fungsi menerima pembebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain;

penanggung jawab kb orang yang bertanggung jawab;

~ Operasional Kegiatan (PJOK) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) kb Um, PSU penanggung jawab pelaksanaan PISEW di wilayahnya; ~ proyek

kerjasama (PJPK) kb Um, PSU menteri/kepala lembaga/kepala daerah, atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan peraturan perundang-undangan

tangki kb wadah tempat menyimpan (menimbun) air, minyak tanah, dan sebagainya yang terbuat dari logam;

-- bawah tanah/ cisterns kb

PSU fasilitas bak penampung air di area perumahan, komersial atau industri. Air dari atap atau aliran permukaan ditampung dalam tangki penampung atau konstruksi penampungan dibawah tanah untuk kemudian diolah dan dimanfaatkan untuk penggunaan rumah tangga, kolam renang dan lainnya. Dapat digunakan dengan memanfaatkan aliran gravitasi atau tanpa pompa. Ditempatkan di luar bangunan

tapak kb Um, Ren sebidang lahan atau

sepetak tanah dengan batas-batas jelas yang dialokasikan untuk pembangunan suatu fasilitas bagi kegiatan manusia

target kb Ren sasaran (batas ketentuan dan sebagainya) yang telah ditetapkan untuk dicapai;

-- kinerja kb Um, PbP sasaran yang harus dicapai oleh unit kerja (manajer investasi, bank kustodian, dan bank atau perusahaan pembiayaan); --

255


program kb Um, Ren sasaran atau hal yang ingin dicapai dalam suatu program untuk mengukur tingkat ketercapaian sebuah program

tarif kb harga satuan jasa;

-- KPR Sejahtera kb PbP imbalan atas jasa layanan yang diterima oleh PPDPP dari Bank Pelaksana KPR Sejahtera yang berupa suku bunga/imbal hasil atas dana program FLPP KPR Sejahtera; -- sewa kb PbP jumlah atau nilai tertentu dalam bentuk sejumlah nominal uang sebagai pembayaran atas sewa sarusunawa dan/atau sewa bukan hunian rusunawa untuk jangka waktu tertentu; -- sewa sarusun kb RSn, PbP jumlah atau nilai tertentu nominal uang sebagai pembayaran atas sewa satuan rumah susun (sarusun) dalam jangka waktu tertentu

tata kb aturan; kaidah; susunan cara menyusun; sistem;

-- air kb PSU, Ren susunan dan letak air; -- guna lahan kb

Um campur tangan manusia terhadap lahan, baik secara menetap maupun berkala untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik material maupun spiritual; -- pengairan kb PSU susunan dan letak sumber-sumber air dan atau bangunan-bangunan pengairan menurut ketentuan-ketentuan teknik pembinaannya di suatu wilayah pengairan tertentu; -- rambu pengarah kb Kim pengolahan elemen fisik di

lingkungan untuk mengarahkan pemakai bersirkulasi dan berorientasi, baik menuju maupun dari bangunan atau pun area tujuannya; -- ruang kb

Um, Ren wujud struktur ruang dan pola ruang; -- tertib penghunian

kb RSn aturan yang mengatur hak dan kewajiban serta larangan-larangan kepenghunian yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, yang muatannya harus mendapat persetujuan para anggota PPPSRS melalui rapat umum anggota;

penataan kb P proses, cara, perbuatan menata, pengaturan, dan penyusunan);

~ bangunan dan lingkungan kb Kim, Ren, Lak, Man kegiatan pembangunan untuk merencanakan, melaksanakan, memperbaiki, mengembangkan atau melestarikan bangunan dan lingkungan/ kawasan tertentu sesuai dengan prinsip pemanfaatan ruang dan pengendalian bangunan gedung dan lingkungan secara optimal, yang terdiri atas proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung dan lingkungan; ~ lingkungan kb KP, Ren, Lak, Man suatu usaha untuk memperbaiki, mengubah, dan mengatur kembali lingkungan tertentu yang sesuai dengan

256


prinsip pemanfaatan ruang secara optimal; ~ permukiman kb Kim, Ren, Lak, Man kegiatan pembebasan tanah, perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan dan peremajaan; ~ ruang kb Um, Ren, Lak, Man suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; ~ Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) kb PSU, Ren, Lak, Man proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian RTHKP

tebus kk menebus;

penebusan kb proses, cara, perbuatan menebus;

~ gadai kb PbP tebusan utang

yang dapat dibayar; penebusan gadai, pembayaran kembali pinjaman kepada rumah gadai dan mendapatkan kembali barang atau barang bergerak yang dijaminkan

teknokrat kb Um, KP 1)

cendekiawan yang berkiprah dalam pemerintahan 2) komunitas masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan ke dalam kebutuhan praktis masyarakat

teknologi kb Um metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu pengetahuan terapan; keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia;

-- tepat guna kb Um, Kim1) daya guna; 2) teknologi yang dirancang bagi suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat bersangkutan; 3) teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa dimanfaatkan pada saat rentang waktu tertentu, yang biasanya dipakai sebagai istilah untuk teknologi terkait budaya lokal dan digunakan sebagai salah satu jalur penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

teliti ks 1) cermat, saksama; 2) hati-hati, ingat-ingat;

ketelitian kb kesaksamaan; kecermatan;

~ peta kb Um, Ren ketepatan, kerincian dan kelengkapan data, dan/atau informasi georeferensi dan tematik sehingga merupakan penggabungan dari sistem referensi geometris, skala, akurasi, atau kerincian basis data, format penyimpanan secara digital termasuk kode unsur, penyajian kartografis mencakup simbol, warna, arsiran dan notasi, serta kelengkapan muatan peta

tempat kb bidang atau ruang yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, mengumpulkan, dan sebagainya);

-- pemrosesan akhir kb PSU tempat untuk memproses dan

257


mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan; -- pemrosesan akhir regional kb PSU, KP tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan yang dikelola secara bersamasama oleh dua atau lebih kabupaten/kota dalam satu provinsi; -- penampungan sementara (TPS) kb PSU tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu; -- pengolahan sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle (3R) kb

PSU tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan; -- pengolahan sampah terpadu kb PSU tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah

temu kk sua, jumpa;

pertemuan kb perbuatan (hal dan sebagainya) bertemu, perjumpaan;

~ regional kb KP, Ren kegiatan

pertemuan yang mengumpulkan pihak-pihak terkait suatu kepentingan pada cakupan wilayah

tenaga kb daya yang dapat menggerakkan sesuatu; kekuatan; kegiatan bekerja

(berusaha dan sebagainya);

-- listrik kb PSU, Ren tenaga yang dihasilkan oleh arus listrik yang diukur dengan watt; kekuatan listrik; -- fasilitator lapangan (TFL) kb RSw, Lak tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan BSPS; -- Penggerak Masyarakat (TPM) kb Um, RSw seseorang atau sekelompok orang yang dipilih oleh masyarakat di tingkat komunitas berdasarkan musyawarah warga yang nantinya membantu menggerakan dan mendorong masyarakat dalam pembangunan perumahan

tender kb Um, Ren 1) tawaran untuk mengajukan harga, memborong pekerjaan, atau menyediakan barang; 2) metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;

-- seleksi internasional kb Um,

Ren pemilihan penyedia barang/jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing

tenor kb PbP jangka waktu kredit yang

diajukan atau lamanya kredit diangsur, akan disesuaikan dengan masa pensiun atau sesuai dengan ketentuan bank

terang ks jelas;

keterangan kb uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu; penjelasan;

258


~ rencana kabupaten/kota (KRK) kb Kim, Ren informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah kabupaten/kota pada lokasi tertentu

terbit kb keluar untuk diedarkan (tentang surat kabar, buku, dan sebagainya);

penerbit kb perusahaan dan sebagainya yang menerbitkan;

~ Efek Beragun Aset/ Efek Beragun Syariah (EBA/EBAS) kb

PbP badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) atau Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset Syariah (KIK-EBAS), penerbit efek beragun aset berbentuk surat partisipasi (EBA-SP) atau penerbit efek beragun aset syariah berbentuk surat partisipasi (EBAS-SP), entitas bertujuan khusus, atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai tujuan khusus melakukan aktivitas Sekuritisasi Aset

terima kb menyambut; mendapat (memperoleh) sesuatu;

penerima kb orang yang menerima;

~ Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kb RSw, Lak perseorangan yang termasuk MBR dan memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); ~ manfaat kb RKh, RUK,

Lak pemohon yang menerima manfaat;

penerimaan kb besarnya uang yang diterima dari hasil penjualan barang atau jasa;

~ negara kb Um, PbP uang yang masuk ke kas negara; ~ negara bukan pajak (PNBP) kb

Um, PbP seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; ~ perpajakan kb

Um, PbP semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional

terminal kb PSU pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan

tim kb kelompok; regu;

-- ahli bangunan gedung (TABG) kb Um, Ren, Lak tim yang terdiri atas para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut;

259


-- Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan (Tim ARSAP4) kb Um tim yang dibentuk oleh menteri yang bertugas melaksanakan Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan serta melaksanakan Sertifikasi Pengembang Perumahan dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan kualifikasi besar; -- Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (Tim SRP2) kb

Um tim yang dibentuk oleh pemerintah daerah yang bertugas melaksanakan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil dan kualifikasi menengah

timbang kk; pertimbangan

kb pendapat (tentang baik dan buruk);

~ teknis kb Um, Lak pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung

timbun kb tumpukan sesuatu;

penimbunan kb proses, cara, perbuatan menimbun; pengumpulan (barang-barang);

~ terbuka kb PSU, Lak proses penimbunan sampah di TPA tanpa melalui proses pemadatan dan penutupan secara berkala

timpang ks tidak seimbang atau terdapat kekurangan;

ketimpangan kb hal yang tidak sebagaimana mestinya;

~ wilayah kb KP, Ren 1) adanya kesenjangan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan dalam merasakan manfaat pembangunan yang dapat dilihat dari kesenjangan pendapatan per kapita, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana, prasarana, pelayanan sosial, dan akses ke perbankan; 2) adanya perbedaan sumber daya alam pada setiap daerah, perbedaan kondisi demografis, kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah dan alokasi dana pembangunan antarwilayah; 3) penyebaran sumber daya pembangunan yang tidak merata di setiap wilayah serta kurang meratanya kegiatan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana pembangunan

tinggi ks jauh jaraknya dari posisi sebelah bawah

-- bangunan kb Um, Ren tinggi suatu bangunan atau bagian bangunan, yang diukur dari rata-rata permukaan tanah sampai setengah ketinggian atap miring atau sampai puncak dinding,

260


dipilih yang tertinggi

tingkat kb 1) susunan yang berlapis-lapis atau berlenggek-lenggek seperti lenggek rumah, tumpuan pada tangga (jenjang); 2) tinggi rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban, dan sebagainya), pangkat, derajat, taraf, kelas; 3) batas waktu (masa), sempadan suatu peristiwa (proses, kejadian, dan sebagainya), babak(an), tahap;

-- bunga riil/ real interest rate kb PbP, Ren tingkat bunga dihitung dengan mengurangkan tingkat inflasi dari tingkat bunga nominal (yang ditetapkan); tingkat bunga rill merupakan faktor penting untuk membandingkan penghasilan efektif dari investasi yang berbeda-beda, dengan menghitung nilai sekarang atau nilai yang akan datang dengan memperkirakan tingkat inflasi pada masa yang akan datang; -- emisi gas rumah kaca (GRK)

kb Um, Ren besarnya emisi GRK tahunan; -- kemendesakan kepemilikan rumah kb

PbP pembiayaan perumahan kepada peserta yang dilakukan oleh BP Tapera dengan mempertimbangkan hal antara lain usia peserta, jumlah anggota keluarga dari peserta, dan lamanya waktu peserta menunggu untuk mendapatkan pembiayaan perumahan; -- kemiskinan kb Um, Ren persentase penduduk miskin terhadap keseluruhan penduduk di

wilayah tersebut; -- kesehatan keuangan kb PbP hasil penilaian kondisi perusahaan pembiayaan terhadap risiko permodalan, likuiditas, aset, operasional dan kinerja perusahaan pembiayaan; -- keuntungan minimum/ hurdle rate kb PbP tingkat keuntungan yang dipersyaratkan atau yang diharapkan dari suatu rencana investasi yang dinyatakan dalam persen; -- serapan gas rumah kaca (GRK) kb Um, Ren besarnya serapan gas rumah kaca (GRK) tahunan;

peningkatan kb proses, cara, perbuatan meningkatkan (usaha, kegiatan, dan sebagainya);

~ kualitas perumahan (PKP) kb

Kim, Man upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi perumahan dari yang tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat di perkotaan dan pedesaan; ~ kualitas rumah susun kb

RSn, Lak,

Man pembangunan kembali rumah susun melalui pembongkaran, penataan, dan pembangunan; ~ kualitas rumah swadaya (PKRS) kb

Um, RSw, Man 1) kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok; 2) jenis bantuan yang diterapkan dalam program BSPS; ~ kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh kb

Kim, Lak,

Man upaya untuk meningkatkan

261


kualitas rumah, perumahan, dan permukiman serta prasarana, sarana, dan utilitas umum

tinjau kb meninjau; peninjauan kb proses, cara,

perbuatan meninjau;

~ kembali rencana tata ruang kb

Um, Ren rangkaian kegiatan pemantauan, penelaahan dan penyempurnaan rencana tata ruang yang dilakukan dalam rangka menjaga kesesuaian rencana dan pemanfaatannya yang diselaraskan dengan perubahan nilai-nilai yang berlaku

tipologi kb Um, Ren klasifikasi rumah

yang berupa rumah tapak atau rumah susun berdasarkan bentuk permukaan tanah, tempat rumah berdiri meliputi rumah di atas tanah keras, rumah di atas tanah lunak, rumah di garis pantai/pasang surut, rumah di atas air/terapung (menetap), rumah di atas air/terapung (berpindah-pindah)

tol kb jalan yang mengenakan bea bagi pemakainya;

-- laut kb KP, Ren bentuk dari jalur/ rute yang didesain/ dirancang khusus untuk kebutuhan terkait dengan aktivitas kelautan, khususnya perdagangan dalam konteks negara kepulauan NKRI yang ada di dokumen MP3EI

topografi kb Um, Ren perbedaan tinggi

atau bentuk wilayah suatu daerah termasuk di dalamnya perbedaan kemiringan lereng, panjang lereng, bentuk lereng, dan posisi

lereng

topping off kb Um, Lak pemasangan atap bangunan sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi

top-down planning/ perencanaan dari atas ke bawah kb Um, Ren 1) perencanaan sentralistik yang meyakini terjadinya multiplier effect dari pusat pertummbuhan ke wilayah sekitarnya; 2) proses perencanaan yang mementingkan pengambilan keputusan secara terpusat, investasi skala besar, dan bias industri perkotaan

top-up kb PbP meningkatkan plafon kredit pinjaman

tradisi kb Um, Ren adat kebiasaan

turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat, hal ini mencerminkan penilaian atau anggapan penduduk lokal bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar dan dapat mempengaruhi desain atau perencanaan dalam pengembangan wilayah

training of trainer (TOT) / pelatihan pelatih kb RSw, Lak kegiatan yang mempunyai tujuan mengajarkan seseorang menjadi mahir dan mampu melakukan kegiatan pelatihan

transformasi kb Um suatu proses perubahan bentuk mencapai tahap tertinggi dengan cara menyikapi banyaknya pengaruh/ perubahan lingkungan strategis, baik itu faktor internal maupun

262


Tipologi Rumah SusunBerdasarkan tipenya:• Tipe Barak• Tipe 24• Tipe 36• Tipe 45

Berdasarkan peruntukkannya:• Pondok pesantren• Mahasiswa• Pekerja• Nelayan• Kejaksaan• Aparatur Sipil Negara

263


eksternal

transisi kb peralihan dari keadaan (tempat, tindakan, dan sebagainya);

-- demografi kb Um, Ren teori yang menjelaskan perubahan-perubahan pada tingkat kelahiran dan kematian dimulai dari tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, berangsur-angsur menjadi tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah

transit kb tempat singgah; simpul -- kb PSU, KP, Ren tempat yang

diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara;

-- oriented development (TOD)/ pengembangan kawasan berorientasi transit kb KP, Ren pengembangan kawasan di perkotaan yang memaksimalkan lingkungan hunian, area bisnis, dan ruang terbuka dalam jarak tempuh berjalan kaki (sekitar 500 meter atau 10 menit) ke/ dari tranportasi publik

transmigran kb RKh, Ren 1) setiap warga negara Republik Indonesia, yang secara sukarela dipindahkan atau pindah ke kawasan transmigrasi; 2) (lihat kotak ‘penerima manfaat rumah khusus’)

transmigrasi kb RKh, KP, Ren 1)

perpindahan penduduk secara

sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah; 2) perpindahan orang dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya dalam batas negara dalam rangka kebijaksanaan nasional untuk tercapainya penyebaran penduduk yang lebih seimbang

transparansi kb Um, PbP, Lak 1) keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan; 2) dapat diketahui oleh banyak pihak yang berkepentingan mengenai perumusan kebijakan (politik) dari pemerintah, organisasi, dan badan usaha; 3) masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil

transportasi kb PSU kegiatan memindahkan atau mengangkut orang dan/atau barang dari suatu tempat ketempat lain;

-- berkelanjutan kb PSU, KP,

Ren mengacu pada sistem transportasi yang mengikuti aturan dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, ekonomi, dan sosial seperti pengembangan transportasi massal dan kendaraan ramah lingkungan; -- masif kb PSU moda transportasi

Ilustrasi Transit Oriented Development (TOD)sumber : Direktorat Rumah Umum dan Komersial (RUK)

Kamus Istilah Pengembangan Wilayah

162

t r a n s p o r t a s i k bP k e g i a t a n

memindahkan atau mengangkut orang dan/atau barang dar i suatu tempat ketempat lain; ~ masif k b

P moda transportasi massal

tri hita karana k bS falsafah ruang

budaya Bali yang menekankan tiga hubungan manusia dalam keh i dupan d i dun i a : ya i t u hubungan dengan s e s ama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan manusia dengan Tuhan yang saling terkait satu sama lain

trickle down effect k bE , P (1)

strategi untuk berkonsentrasi investasi di kota-kota besar dengan harapan bahwa tempat-tempat perkotaan lebih kecil

dan daerah pedesaan akan mendapat manfaat dan dampak dari berkembangnya kegiatan di kota-kota besar; (2) kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendir inya menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata

t r idaya k kS , P p embe rdayaan

lingkungan, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan ekonomi

trilateral meeting (pertemuan tiga pihak) k b

E , P pertemuan da l am rangka penyusunan RKP dan Renja K/L antara Kementerian PPN/Bappenas,

Gambar 25. Contoh pr insip Transit Oriented Development

264

sumber : Kamus Istilah Pengembangan Wilayah BPIW

265


massal

tri hita karana kb Um, Ren falsafah

ruang budaya Bali yang menekankan tiga hubungan manusia dalam kehidupan di dunia yaitu hubungan dengan sesama manusia, hubungan dengan alam sekitar, dan hubungan manusia dengan Tuhan yang saling terkait satu sama lain

tribina kb Um, Ren, Lak suatu prinsip/ pendekatan pembangunan yang dikembangkan dan sejak awal telah mendasari keseluruhan upaya penanganan perumahan dan permukiman

trickle down effect kb KP, Ren 1) strategi untuk berkonsentrasi investasi di kota-kota besar dengan harapan bahwa tempat tempat perkotaan lebih kecil dan daerah pedesaan akan mendapat manfaat dan dampak dari berkembangnya kegiatan di kota-kota besar; 2) kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi hasil-hasil pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata

tridaya kb Um, Ren pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial, dan pemberdayaan ekonomi

trilateral meeting/pertemuan tiga pihak kb Um, Ren, PbP pertemuan dalam rangka penyusunan

RKP dan Renja K/L antara Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian/Lembaga (K/L) termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, membahas prioritas nasional, program dan kegiatan prioritas serta pendanaannya untuk menyinergikan dan mengkonsolidasikan rencana prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP dengan rencana program dan kegiatan K/L yang akan dituangkan dalam Renja K/L yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RKA K/L dan APBN

triple helix kb RSw, Ren, Lak model pengembangan inovasi yang menitikberatkan pada serangkaian kegiatan difusi pengetahuan dari ketiga aktor (pemerintah-industri masyarakat)

tropis ks Ren mengenai daerah tropik sekitar khatulistiwa yang beriklim panas

trotoar kb PSU jalur dengan lebar ±

1,5 m (lima kaki/ 5 feet) di tepi jalan besar dengan permukaan sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda, secara aman, nyaman dan tidak terhalang

tsunami kb Kim, Ren ombak laut seismik dengan periode yang panjang, dihasilkan oleh gempa submarine, ledakan gunung

266


berapi di bawah laut atau gaya tarik yang kuat pada dasar laut

tugas kb yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan; pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan;

-- pembantuan kb Um, Lak penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;

tujuan kb yang dituju; maksud; tuntutan (yang dituntut);

-- Pembangunan Milenium/ Millennium Development Goals (MDGs) kb Um, Ren Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Target berupa tercapainya kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015; -- Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) kb Um, Ren kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs). SDGs terdiri atas 17

tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi yang dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan pada 21 Oktober 2015 sebagai tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030

tumbuh kk sedang berkembang (menjadi besar, sempurna, dan sebagainya);

pertumbuhan kb hal (keadaan) tumbuh;

~ ekonomi kb Um, Ren 1) kenaikan

produk nasional bruto dalam suatu negara; 2) perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat; 3) kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya; ~ penduduk kb Um,

Ren bertambah atau berkurangnya penduduk dalam suatu daerah; ~ pro kemiskinan kb Um, Ren konsep yang mengarah pada pengurangan kemiskinan dan memungkinkan masyarakat

267

Tujuan Pembangunan Berkelanjutansumber : Bappenas

268


miskin secara aktif berpartisipasi dan memberikan manfaat dari kegiatan ekonomi; ~ wilayah kb

KP, Ren keadaan fisik suatu wilayah yang tumbuh atau berkembang

tunjuk kk; petunjuk kb ketentuan yang memberi arah atau bimbingan bagaimana sesuatu harus dilakukan;

~ pelaksanaan (juklak) kb

Um, Ren naskah pengaturan yang memuat cara pelaksanaan kegiatan, termasuk urutan pelaksanaannya; ~ teknis (juknis) kb Um, Ren naskah pengaturan yang memuat hal-hal yang berkaitan dengan teknis kegiatan, tidak menyangkut wewenang dan prosedur;

penunjukan kb proses, cara, perbuatan menunjuk;

~ langsung kb Um, Lak 1) metode pemilihan badan usaha pelaksana dalam rangka pelaksanaan KPBU melalui negosiasi dengan 1 (satu) peserta; 2) metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya

dalam keadaan tertentu; 3) pengadaan jasa konstruksi yang dilakukan tanpa melalui pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung yang dilakukan hanya terhadap 1 (satu) penyedia jasa dengan cara melakukan negosiasi, baik dari segi teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan

turn key/ hand over (lihat serah; serah terima kunci)

turn over kb PbP 1) proyeksi waktu balik modal sebuah investasi; 2) gambaran tentang kapan waktunya suatu investasi akan balik modal

twilight zone (lihat zona; zona tua/lama)

uang kb alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu;

-- muka/ down payment (DP) kb PbP sejumlah uang yang dibayarkan debitur ke pemilik tanah/pemilik bangunan sebagai pembayaran awal untuk pembelian tanah dan/atau bangunan, atau ke bank sebagai pembayaran awal Kredit Pemilikan Rumah (KPR); -- persediaan kb Um, PbP uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;

keuangan kb seluk-beluk uang; urusan uang; keadaan uang;

~ daerah kb KP, PbP semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut; ~

desa kb KP, PbP semua hak dan

kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa; ~ negara kb Um, PbP semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

ubah kb tukar, ganti;

perubahan kb hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran;

~ iklim kb Um, Ren berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan

ukur kb sukat, pengukur, ukuran;

pengukuran kb proses, cara, perbuatan mengukur;

~ tanah kb Um, Ren kegiatan

menetapkan luas tanah berdasarkan batas-batas serta riwayat tanah; untuk keperluan pengukuran digunakan alat tertentu sebagai acuan standar

269

270


ultimate kb Um, Ren tujuan utama, hal terpenting yang harus dikerjakan dan/atau dicapai dalam rangka pengembangan wilayah pengembangan strategis (WPS)

unbankable kb PbP belum memiliki prasyarat yang memadai dan dapat diterima oleh bank untuk melakukan transaksi dengan bank

unbanked/ underbanked kb PbP mereka yang tidak memiliki akses ke rekening bank tradisional atau akses ke layanan perbankan

underwriter kb PbP, Ren petugas

yang melakukan verifikasi data dan evaluasi terhadap permohonan pinjaman KPR dan merekomendasikan keputusan kredit. Evaluasi meliputi, antara lain aspek kemampuan keuangan (ability to pay), aspek kemampuan kewajiban membayar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan (willingness to pay), aspek hukum dan nilai jaminan

underwriting kb PbP, Ren proses

pemberian keputusan kredit kepada konsumen melalui penilaian dan analisis dari aspek jaminan, ability and willingness to pay

unit kb bagian terkecil dari sesuatu yang dapat berdiri sendiri;

-- demografik kb Um, Ren populasi

yang cukup terisolasi dari yang lain dan dinamikanya bebas dari migrasi; -- Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (lihat ada; pengadaan); -- layanan

pengadaan (ULP) (lihat ada; pengadaan); -- pelaksana teknis (UPT) kb

Um, Lak satuan

kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya; -- pemetaan kb

Um, Ren pembagian ruang terkecil atau hierarki terkecil dalam suatu peta tematik yang digunakan untuk menampilkan informasi tematik dalam penyusunan tata ruang; -- penyertaan kb PbP satuan ukuran yang menunjukan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -- rumah susun (lihat satu; satuan rumah susun); -- Usaha Syariah (UUS) kb PbP unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit usaha syariah

United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) kb Um program PBB untuk menuju masa depan perkotaan yang lebih

271


baik. Misinya adalah untuk mempromosikan pembangunan pemukiman yang berkelanjutan baik sosial dan lingkungan dan pencapaian penampungan yang memadai untuk semua

untuk kb kata depan untuk menyatakan bagi;

peruntukan kb KP, Ren 1) rancangan penggunaan dalam sebuah kawasan berdasarkan fungsi-fungsi tertentu contohnya seperti permukiman, industri, perdagangan, perkantoran dan lain-lain; 2) penggunaan fungsi ruang pada daerah/lingkungan yang ditetapkan oleh rencana tata kota. Peruntukan ini menentukan jenis bangunan yang dapat dibangun di daerah tersebut. Peruntukan terbagi menjadi beberapa macam: Wisma Besar, Wisma Sedang, dan Wisma Kecil (rumah tinggal), Wisma Taman, Wisma Flat, Wisma Susun (rumah susun), Peruntukan Karya Pekantoran (Kkt-untuk bangunan kantor), Peruntukan Karya Perdagangan (Kpd-dibangun toko atau pertokoan);

~ tanah/ lahan kb Um, Ren alokasi penggunaan dan penguasaan tanah yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan

upaya kb usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya)

daya upaya; -- Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) kb KP, Man pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

urban kb KP berkenaan dengan kota;

bersifat kekotaan;

-- fabric kb KP, Ren, Lak pembangunan karakter fisik suatu urbanisme bangunan, ruang terbuka, badan jalan, tetapi mengecualikan aspek sosial-budaya dan ekonomi; -- community kb Um, KP masyarakat perkotaan; -- containtment kb

KP, Ren, Lak konsep/strategi untuk mencegah perluasan kawasan perkotaan ke arah luar dan mendorong perkembangan ke dalam kawasan perkotaan dengan pelestarian bentang alam dan kawasan pertanian; -- decay/ kemunduran kota kb KP, Ren, Lak 1) kemerosotan kota yang dapat disebabkan oleh konflik, jumlah penduduk merosot, lapangan kerja kurang, habisnya sumber daya yang menjadi andalan di kota tersebut dan perkembangan terhenti; 2) kemunduran kota industri berat yang diakibatkan kota tersebut ketinggalan zaman dan daerah-daerah yang menderita

272


karena iklim yang tidak ramah dan kecenderungan gejolak ekonomi; -- influenced region/ wilayah pengaruh kota kb

KP, Ren, Lak wilayah yang terkena pengaruh kegiatan perekonomian suatu kota; -- sprawl kb

KP, Ren suatu pertumbuhan dari wilayah perkotaan yang tidak terkendali/terkontrol yang menuju suatu proses tipe pembangunan penggunaan lahan yang beragam di daerah pinggiran kota

urbanisasi kb Um, Ren perubahan secara keseluruhan atau transformasi tatanan masyarakat yang semula dominan perdesaan menjadi dominan perkotaan dalam arti terbatas juga disebut pertambahan penduduk suatu kota sebagai akibat migrasi penduduk dari wilayah perdesaan sekitarnya atau karena perpindahan penduduk dari kota lain

urbanite/ urbanit kb Um, Ren orang perdesaan yang sudah masuk kota atau yang potensial menjadi warga kota

urus kb awat, piara, pelihara, atur; urusan kb sesuatu yang diurus;

~ pemerintahan kb Um, Lak kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat; ~

pemerintahan wajib kb Um, Lak

urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah;

pengurus kb orang(-orang) yang mengurus; sekelompok orang yang mengurus dan memimpin perkumpulan;

~ Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) (lihat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun)

usaha kk kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu;

-- gabungan (lihat joint venture); -- penyediaan bangunan kb

Um, Lak pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan;

perusahaan kb setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang telah memperoleh izin untuk

273


melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mempunyai pengurus, dan mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

~ pembangunan perumahan kb Um, Lak suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang berusaha dalam bidang pembangunan perumahan di atas areal tanah yang merupakan suatu lingkungan permukiman; ~ pembiayaan kb Um, PbP badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa; ~ pembiayaan sekunder perumahan kb Um, PbP lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk melakukan pembiayaan sekunder perumahan; ~ pembiayaan syariah kb Um,

PbP perusahaan pembiayaan yang seluruh kegiatan usahanya melakukan pembiayaan syariah; ~ Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional kb Um, Lak Badan Usaha Milik Negara yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta rumah susun

usul kb anjuran (pendapat dan sebagainya) yang dikemukakan untuk dipertimbangkan atau untuk diterima;

usulan kb sesuatu yang diusulkan; ~ bantuan pembangunan

dan pengelolaan rumah susun kb RSn, PbP, Ren proposal yang diajukan oleh pimpinan kementerian/ lembaga atau pemerintah daerah pemohon bantuan yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ~ pembangunan dan pengelolaan rumah susun khusus pada perguruan tinggi dan lembaga pendidikan keagamaan berasrama kb RSn, PbP, Ren proposal yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui surat permohonan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi perguruan tinggi atau lembaga pendidikan keagamaan berasrama; ~ prioritas desa (UPD) kb Um, Kim dokumen usulan yang disusun oleh organisasi masyarakat setempat (OMS) dan kader desa (KD) dengan didampingi oleh fasilitator masyarakat (FM) dan perangkat desa, yang disusun berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan usulan masyarakat yang telah disepakati dalam Musdes II

utilitas kb faedah; kegunaan;

manfaat;

-- umum kb PSU, Kim kelengkapan

penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian

Ilustrasi UtilitasSumber : Tim Penyusun Buku

jaringan listrik

274

UTILITAS UMUM

• jaringan listrik• jaringan telekomunikasi• jaringan gas


validasi kb Ren kegiatan memeriksa keabsahan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan

validator kb Ren orang yang melakukan kegiatan memeriksa keabsahan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan

valued policy (lihat polis; polis bernilai)

verifikasi kb PbP, Ren 1) pemeriksaaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang, dan sebagainya; 2) kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan; 3) kegiatan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen proposal serta kelayakan teknis terhadap usulan permohonan bantuan; 4) kegiatan penilaian kelayakan kelompok sasaran KPR Bersubsidi oleh bank pelaksana melalui kegiatan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan secara formal, wawancara calon debitur/nasabah, serta pengecekan fisik bangunan rumah kelompok sasaran dalam rangka untuk memastikan ketepatan sasaran program;

-- bantuan stimulan PSU kb PSU,

PbP sistem pemeriksaan terhadap usulan bantuan stimulan PSU lingkungan perumahan tentang kebenaran dan kelengkapan data penunjang sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan, meliputi pemeriksaan administrasi usulan dan pemeriksaan teknis berupa kunjungan lapangan untuk pemeriksaan kondisi fisik lokasi yang diusulkan; -- debitur kb

PbP kegiatan penilaian kelayakan debitur untuk menerima dana subsidi perumahan melalui pengecekan kelengkapan dokumen administrasi, pelaksanaan wawancara dan pengecekan lapangan; -- pra konstruksi kb

PSU, Renkegiatan penilaian terhadap usulan bantuan PSU yang meliputi pengecekan administrasi, teknis, dan lokasi

verifikator kb Ren orang yang

melakukan kegiatan memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen permohonan sertifikat sesuai dengan persyaratan

viability/ kelangsungan hidup kb faktor atau penunjang keberhasilan; kelangsungan hidup; dapat berjalan; kelayakan;

-- gap fund kb PSU, PbP

1) dukungan kelayakan atas sebagian biaya konstruksi pada proyek kerja sama antara pemerintah dengan

275

276


badan usaha dalam penyediaan infrastruktur; 2) jaminan pihak swasta dalam memberikan kontribusi finansial dari suatu proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan kepercayaan pihak swasta dan kelayakan infrastruktur; 3) hibah satu kali atau ditangguhkan, disediakan untuk mendukung proyek infrastruktur yang dibenarkan secara ekonomi tetapi tidak memenuhi kelayakan finansial

visi kb Ren rumusan umum berupa

gambaran masa depan yang berkaitan dengan keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan

visit potential model (VPM) kb

Um, Ren memperkirakan adanya potensi kehadiran orang-orang di ruang publik atau di dalam bangunan, dan efek kualitas desain pada potensi ini

vitalitas kb kemampuan untuk bertahan hidup; daya tahan hidup;

-- kawasan kb Kim, KP, Lak 1) kualitas suatu kawasan yang dapat mendukung kelangsungan hidup warganya, dan mendukung produktivitas sosial, budaya, dan ekonomi dengan tetap mempertahankan kualitas lingkungan fisik, dan/atau mencegah kerusakan warisan budaya; 2) kualitas kehidupan yang dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik pengunjung maupun pekerja, yang ditandai dengan peningkatan perekonomian dan menjadi daya tarik pengunjung; 3) hidupnya suatu kawasan yang tercermin dari kegiatan yang berlangsung di dalam kawasan sepanjang waktu ditandai dengan orang akan datang menikmati dan melakukan aktivitasnya pada kawasan

wadah kb tempat untuk menaruh, menyimpan sesuatu;

pewadahan kb PSU, Lak kegiatan menampung sampah sementara dalam suatu wadah individual atau komunal di tempat sumber sampah dengan mempertimbangkan jenis-jenis sampah

waduk kb PSU, Lak tempat penampung air pada periode kelebihan air (musim hujan) dan dipakai pada periode kekurangan air (musim kemarau) untuk berbagai kepentingan, misalnya air minum, pariwisata, pengendalian banjir, irigasi, dan lainnya

wajib ks harus dilakukan; tidak boleh tidak dilaksanakan (ditinggalkan);

-- pajak kb PbP orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

waktu kb lamanya (saat yang tertentu); kesempatan; tempo; peluang

-- tenggang/ grace period kb

PbP penundaan pembayaran utang pokok ataupun bunga, biasanya antara 10-15 hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran

yang diperjanjikan. Dalam masa tenggang tersebut tidak dikenakan penalti ataupun denda keterlambatan pembayaran

wali kota kb Um, KP 1) kepala daerah

kota yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bertanggung jawab kepada kota; 2) pelaksana kebijakan daerah kota yang dibuat bersama DPRD kota, pelaksana semua peraturan perundangan, baik yang dibuat bersama DPRD kota, DPR dan Presiden, menteri, maupun gubernur

walkability kb PSU, Ren, Lak konsep penting dalam desain perkotaan yang berkelanjutan yang menggambarkan ukuran dari seberapa nyaman penduduk di suatu daerah untuk berjalan ditandai dengan ada tidaknya dan kualitas jalan setapak, trotoar, lalu lintas dan kondisi jalan, pola penggunaan lahan, keamanan, dan membangun aksesibilitas dari satu titik ke titik lain yang terjangkau dalam berjalan kaki

warisan kb sesuatu yang diwariskan, seperti harta, nama baik; harta pusaka;

-- budaya kb Kim, KP, Ren warisan budaya terbangun di perkotaan maupun perdesaan yang perlu dipertahankan keutuhan kawasan inti dan keaktifan dalam pelestarian bangunan kuno/

277

278


bersejarah

waste land/ lahan tidak digunakan kb Um, Kim, KP lahan mubazir karena tidak memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang tinggi, baik bagi kesinambungan pembangunan ekonomi maupun kelangsungan hidup umat manusia di dalam sebuah ekosistem

water table (lihat muka air tanah)

waterfront kb KP, Ren tepian air berupa tempat di pinggir sungai atau tempat di pinggir laut;

-- city kb KP, Ren konsep pengembangan pada daerah tepian air, baik itu tepi pantai, sungai, maupun danau

wilayah kb KP, Ren ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;

-- administratif kb Um, KP wilayah

kerja perangkat pemerintah pusat, termasuk gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat di daerah dan wilayah kerja gubernur dan bupati/wali kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di daerah; -- bukan perkotaan kb KP wilayah yang meliputi kawasan perdesaan dan kawasan yang

mempunyai fungsi tertentu yang berada di kawasan budi daya; -- cakupan/ coverage area kb

KP, Ren jangkauan pelayanan perwilayahan; -- desa-kota kb KP singkatan wilayah rural-urban (desa-kota), terdapat di tempat-tempat perbatasan kota yang dipengaruhi oleh tata kehidupan kota; -- ekonomi kb

KP sebagai kesatuan geografi yang bergantung pada pasang-surut kegiatan ekonominya, wilayah tersebut meliputi kota-kota yang biasanya berada dalam pengaruh ekonomi suatu kota orde tertinggi; -- pengembangan strategis (WPS) kb PSU,KP,Ren 1) satuan wilayah yang merupakan klaster dari berbagai kawasan yang secara fungsional memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sebagai tempat yang dipacu pertumbuhannya agar wilayah tersebut menjadi kutub pertumbuhan wilayah dan ekonomi nasional; 2) pendekatan pembangunan infrastruktur terpadu berbasis pengembangan wilayah (dengan cara) memadukan perencanaan antar sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan (dengan tujuan) membangun konektivitas, aksebilitas, pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam dan antarkawasan, pertumbuhan kawasan pendukung untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan antarkawasan, serta untuk memastikan

279


efisiensi pemrogaman dan keterpaduan infrastruktur dalam rangka peningkatan kualitas hidup, ketahanan pangan, dan energi; -- pengembangan transmigran ks RKh, KP, Ren wilayah potensial yang ditetapkan sebagai pengembangan permukiman transmigrasi yang terdiri atas beberapa satuan kawasan pengembangan yang salah satu di antaranya direncanakan untuk mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah baru sebagai kawasan perkotaan baru sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; -- perencanaan kb KP, Ren wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya untuk lingkungan perumahan; -- pertumbuhan kb KP, Ren wilayah dengan konsep network cities agar setiap wilayah terkoneksi melalui rancangan pembangunan infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan melihat kapan dan di mana rencana pengembangan infrastruktur lain yang non- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat misalnya pariwisata, pelabuhan, bandara, kelistrikan, dan perdesaan (hinterland) sehingga mempercepat pertumbuhan ekonomi pada kawasan yang dibangun; -- pesisir kb

KP wilayah pertemuan antara ekosistem darat, ekosistem laut, dan ekosistem udara yang terletak antara batas sempadan ke arah darat sejauh pasang

tertinggi dan ke arah laut sejauh pengaruh aktivitas dari daratan; merupakan daerah penghambat masuknya gelombang besar air laut ke darat, yaitu dengan keberadaan hutan mangrove; -- pusat pertumbuhan industri (WPPI) kb RKh, KP, Ren suatu bentang alam yang terdiri atas beberapa daerah yang berpotensi untuk tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri dan memiliki keterkaitan ekonomi yang bersifat dinamis karena didukung oleh sistem perhubungan yang mantap; -- sungai kb

KP kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi); -- tertinggal kb

KP, Ren suatu wilayah yang relatif kurang berkembang dibandingkan dengan wilayah lainnya dalam skala nasional berdasarkan kondisi dan fungsi inter- dan intraspasial, baik pada aspek alam, aspek manusia maupun prasarana pendukungnya

willingness to pay (WTP)/ kesediaan/ kemauan untuk membayar kb PbP 1) besaran maksimum yang seseorang bersedia bayar sebagai imbalan atas nilai barang dan/atau jasa, atau merupakan penyerahan yang diberikan agar dapat menikmati perbaikan kualitas; 2) berkaitan dengan karakter konsumen dalam kemampuan dan kemauan

280


memenuhi pembayaran angsuran KPR sesuai ketentuan originator

withdrawal application kb

PbP dokumen permintaan pembayaran langsung kepada rekanan/pihak lain yang diajukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Khusus kepada pemberi pinjaman dan/atau hibah atas permintaan PA/KPA

World Bank (lihat bank; Bank Dunia)

World Urban Forum (WUF) kb

Um forum teknis non-legislatif yang diselenggarakan oleh UN-Habitat sejak tahun 2002 dan diadakan setiap dua tahun sekali dengan mengangkat tema yang berbeda-beda. WUF diketahui sebagai arena terkemuka global untuk interaksi di antara para pembuat kebijakan, pemimpin lokal pemerintah, organisasi non-pemerintah dan praktisi ahli di bidang pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan pemukiman

yayasan kb badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial (mengusahakan layanan dan bantuan seperti sekolah, rumah sakit);

-- Kas Pembangunan (YKP) kb Lak yayasan yang menangani pembangunan perumahan di daerah; -- Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan (YKPP) kb PbP organisasi yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan dengan cara melaksanakan pengabdiannya kepada bangsa dan negara pada umumnya dan kepada prajurit TNI, anggota polri dan pensiunan di lingkungan Departemen Pertahanan dan TNI pada khususnya, YKPP berusaha berperan secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan pendidikan, bantuan sosial pendidikan serta Bantuan Uang Muka (BUM) untuk memiliki rumah melalui fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Bank bagi prajurit TNI, Anggota Polri, PNS Departemen Pertahanan dan Pensiunan PNS Departemen Pertahanan, TNI dan Polri

yield kb PbP 1) keuntungan yang

dihitung dari nilai sewa properti per tahun dibandingkan dengan harga properti. Kisaran yield per tahun berbeda dari masing-masing tipe properti; 2) tingkat bunga yang dihasilkan atas suatu investasi di mana besar bunga tersebut sesuai dengan pasar atau berdasarkan harga pasar investasi yang berlaku

281

Ziel Orientierte Project Planning (ZOPP) kb Um, Ren salah satu metode perencanaan yang digunakan untuk mendesain suatu program pembangunan yang berorientasi pada tujuan, dengan salah satu prinsipnya berupa tuntutan untuk mengedepankan pertemuan kelompok melalui musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan

zona kb KP, Ren daerah dalam kota

dengan pembatasan khusus yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya;

-- iklim nyaman kb KP, Ren kawasan yang mempunyai kondisi iklim yang memberikan perasaan nyaman, baik secara fisik maupun mental melalui beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kenyamanan iklim suatu zona tersebut berupa suhu, kelembapan, aliran udara, dan radiasi sinar matahari; -- industri kb KP, Ren zona yang diperuntukkan untuk pengembangan kegiatan industri yang dapat mencakup beberapa wilayah; -- lama/tua/ twilight zone kb

KP, Ren zona di sekitar pusat kota besar yang umumnya berupa bangunan tua atau lama yang secara cepat berubah fungsi karena tidak

sesuai dengan potensi lokasinya sehingga musnah atau hilang disebabkan faktor fisik dan sosial; -- perbelanjaan kb KP,

Ren zona yang diperuntukkan bagi kegiatan perbelanjaan di dalam kota

zonasi kb KP, Ren pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian, sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan

Zuekibjectiev Orientierte Project Planning (ZOPP) kb Um, Ren metode perencanaan partisipatif yang diaplikasikan dalam merencanakan proyek, baik dalam fase persiapan maupun implementasinya

282

283

• APERSI : Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia

• AREBI : Asosiasi Real Estate Broker Indonesia• Bapertarum-PNS : Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan-Pegawai

Negeri Sipil• Bappeda : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Bappenas : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional• BI : Bank Indonesia • BKM : Badan Keswadayaan Masyarakat• BKP4N : Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan

Perumahan dan Permukiman Nasional • BKPN : Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional• BLU-Kemenpera : Badan Layanan Umum Kementerian Perumahan

Rakyat• BLU-PPDPP : Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana

Pembiayaan Perumahan• BM : Biaya Membangun• BMN : Barang Milik Negara• BOO : build-operate-own• BOT : build-operate-transfer• BP TAPERA : Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat • BP2BT : Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan• BP4D : Badan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan

dan Permukiman Daerah• BPHTB : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan• BPIW : Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah• BSPS : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya• BTN : Bank Tabungan Negara• BTO : build-transfer-operate• BUM : bantuan uang muka• CPB : Calon Penerima Bantuan• DED : Detail Engineering Design• DRPB2 : Daftar Rencana Pembelian Bahan Bangunan• EOP : End of Project• Faskel : Fasilitator Kelurahan• FLPP : Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan• FRM : Fixed Rate Mortgage• HAPERNAS : Hari Perumahan Nasional• HOFINET : Housing Finance Information Network• HUD : Housing and Urban Development Institute

D A F TA R S I N G K ATA N

284

• H2M : Hunian Hijau Masyarakat• IBRD : International Bank for Reconstruction and

Development• IHB : Izin Menghapus Bangunan• ILH : Izin Layak Huni• IMB : Izin Mendirikan Bangunan• IMP : Izin Membangun Prasarana• IO-BP : Interest Only Balloon Payment• IP : Izin Penghunian• IPBP : Izin Penghunian oleh Bukan Penghuni• IPP : Izin Pemanfaatan Prasarana• IPPT : Izin Penunjukan Penggunaan Tanah• Kasiba : Kawasan Siap Bangun• KDB : Koefisien Dasar Bangunan• KDH : Koefisien Daerah Hijau• KLB : Koefisien Lantai Bangunan• KORFAS : Koordinator Fasilitator• Korkot : Koordinator Kota• KOTAKU : Kota Tanpa Kumuh• KPBU : Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha• KPR Bersubsidi : Kredit Pemilikan Rumah Bersubsidi• KPR BTN : Kredit Pemilikan Rumah Bank Tabungan Negara• KPR Fidusia : Kredit Pemilikan Rumah Fidusia• KPR Informal : Kredit Pemilikan Rumah Informal• KPR Primer : Kredit Pemilikan Rumah Primer• KPR Sarusun Bersubsidi : Kredit Pemilikan Rumah Satuan Rumah Susun Bersubsidi• KPR Sarusun Syariah Bersubsidi : Kredit Pemilikan Rumah Satuan Rumah Susun Syariah Bersubsidi• KPR Satuan Sejahtera Susun : Kredit Pemilikan Rumah Satuan Sejahtera Susun• KPR Satuan Sejahtera Syariah Susun : Kredit Pemilikan Rumah Satuan Sejahtera Syariah Susun• KPR Sederhana Sehat : Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat• KPR Sejahtera Susun : Kredit Pemilikan Satuan Rumah Sejahtera Susun• KPR Sejahtera Syariah Tapak : Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Syariah Tapak• KPR Sejahtera Tapak : Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera Tapak • KPR Sejahtera : Kredit Pemilikan Rumah Sejahtera• KPR Sekunder : Kredit Pemilikan Rumah Sekunder• KPR SSB : Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Bunga• KPR SSM : Kredit Pemilikan Rumah Subsidi Selisih Marjin• KPR : Kredit Pemilikan Rumah

285

• KPRS : Kredit Pemilikan Rumah Sederhana• KTB : Koefisien Tapak Basemen• LID : Low Impact Development/ pembangunan berdampak

rendah• Lisiba yang Berdiri Sendiri : Lingkungan siap bangun yang berdiri sendiri• Loknasperkim : Lokakarya Nasional bidang Perumahan dan

Permukiman• LPKB : Lembaga Pendidikan Keagamaan Berasrama• MP3I : Masyarakat Peduli Perumahan dan Permukiman

Indonesia• NUA : New Urban Agenda• P2BPK : Pembangunan Perumahan Bertumpu Pada Kelompok• P2PSR : Pengawasan dan Pengendalian Program Sejuta

Rumah• PAD : Project Appraisal Document• PB : pembangunan baru• PBRS : Pembangunan Baru Rumah Swadaya• Perum Perumnas : Perusahaan Umum Pembangun Perumahan Nasional• PK : Peningkatan kualitas• PKRS : Peningkatan kualitas rumah swadaya• PLP2K-BK : Penanganan Lingkungan Perumahan dan Permukiman

Kumuh Berbasis Kawasan• PMP : Pembiayaan Mikro Perumahan• PNPM Mandiri : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri • PNPM Mandiri Perkim : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perumahan dan Permukiman• PPAT : Pejabat Pembuat Akta Tanah• PPDPP : Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan• PPJB : Perjanjian Pendahuluan Jual Beli• PPPSRS : Perhimpunan pemilik dan penghuni satuan rumah

susun• PSMP : Pembiayaan Swadaya Mikro Perumahan• PSR : Program Satu Juta Rumah• PSU : Prasarana, Sarana, dan Utilitas• RDTR : Rencana Detail Tata Ruang• REI : Real Estate Indonesia• Risha : Rumah instan sederhana sehat• RP3KP : Rencana Pembangunan dan Pengembangan

Perumahan dan Kawasan Permukiman• RPKPP : Rencana Pembangunan Kawasan Permukiman

Prioritas• RP4D : Rencana Pembagunan dan Pengembangan

Perumahan dan Permukiman di Daerah

286

• RTBL : Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan• RTLH/Rutilahu : rumah tidak layak huni• Ruli : rumah liar• Rusun : rumah susun• Rusunami : rumah susun sederhana milik• Rusunawa : rumah susun sederhana sewa• SA2P2 : Sertifikat Akreditasi Asosiasi Pengembang Perumahan• Sarusun : satuan rumah susun• Sarusuna : satuan rumah susun sederhana• SBKBG : Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung• SBUM : Subsidi Bantuan Uang Muka• SDGs : Sustainable Development Goals• SHGB : Sertifikat Hak Guna Bangunan• SHM sarusun : Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun• SHM : Sertifikat Hak Milik• SIMBG : Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung• SIPPT : Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah• SKGB sarusun : Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung Satuan

Rumah Susun• SLF : Sertifikat Laik Fungsi• SMF (1) : PT. Sarana Multigriya Finansial• SMF (2) : Secondary Mortage Facility• SMF : Secondary Mortage Facility• SMM : Secondary Mortage Market• SPAL : Sistem Pengelolaan Air Limbah• SPAM : Sistem Penyediaan Air Minum• SPPN : Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional• SSB : Subsidi Selisih Bunga• TAPERA : Tabungan Perumahan Rakyat• TAPERUM-PNS : Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil• TASPEN : Tabungan Asuransi Sosial Pegawai Negeri• TFL : Tenaga Fasilitator Lapangan• Tim ARSAP4 : Tim Akreditasi, Registrasi, dan Sertifikasi Asosiasi

Pengembang Perumahan dan Pengembang Perumahan

• TPM (1) : Tenaga Pendamping Masyarakat• TPM (2) : Tenaga Penggerak Masyarakat• WTP : Willingness To Pay • WUF : World Urban Forum• YKP : Yayasan Kas Pembangunan• YKPP : Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan

287

D A F TA R P U S T A K A

Undang-Undang

1. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 11 TAHUN 1974 TENTANG PENGAIRAN2. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 1997 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

3. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

4. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

5. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 01 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA

6. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 03 TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1999 TENTANG BANK INDONESIA

7. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

8. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN9. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 24 TAHUN 2007 TENTANG

PENANGGULANGAN BENCANA10. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN

RUANG11. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN

SAMPAH12. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 04 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN

MINERAL DAN BATUBARA13. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS

DAN ANGKUTAN JALAN14. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 29 TAHUN 2009 TENTANG

KETRANSMIGRASIAN15. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN

DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP16. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN

EKONOMI KHUSUS

288

17. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

18. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PENANGANAN FAKIR MISKIN

19. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG RUMAH SUSUN20. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN

TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM21. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN

ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

22. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA23. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS

PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

24. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

25. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

26. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA KESEHATAN

27. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 4 TAHUN 2O16 TENTANG TABUNGAN PERUMAHAN RAKYAT

28. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 08 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS

29. UNDANG-UNDANG RI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG JASA KONSTRUKSI

Peraturan Pemerintah

1. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 1988 TENTANG RUMAH SUSUN

2. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA

+ PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP NO. 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA

3. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 44 TAHUN 1994 TENTANG PENGHUNIAN RUMAH BUKAN OLEH PEMILIK

289

4. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH

5. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 1999 TENTANG KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI

6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2005 TENTANG PERATUAN PELAKSANAAN UU NO.28 TAHUN 2002 TENTANG BANGUNAN GEDUNG

7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2006 TENTANG JALAN8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 2006 TENTANG TATA

CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN

9. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL

10. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAWASAN PERKOTAAN

11. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

12. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2010 TENTANG MITIGASI BENCANA DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

13. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2011 TENTANG SUNGAI14. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2011 TENTANG

PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

15. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG KETELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH

16. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

17. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

18. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 88 TAHUN 2014 TENTANG PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

19. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 79 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

20. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 83 TAHUN 2015 TENTANG PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PEMBANGUNAN PERUMAHAN NASIONAL

290

21. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 104 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN

22. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 105 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

23. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

24. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

25. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

26. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2005 TENTANG JALAN TOL

27. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2018 TENTANG KECAMATAN

28. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 50 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Peraturan Presiden

1. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 61 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA AKSI NASIONAL PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

2. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 71 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA NASIONAL

3. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 185 TAHUN 2014 TENTANG PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI

4. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 38 TAHUN 2015 TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

5. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 101 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 19 TAHUN 2OO5 TENTANG PEMBIAYAAN SEKUNDER PERUMAHAN

291

6. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

7. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 100 TAHUN 2018 TENTANG PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA

Keputusan Presiden

1. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 32 TAHUN 1990 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG

2. KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 63 TAHUN 2000 TENTANG BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL

Peraturan Menteri

1. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN

2. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI DAERAH

3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN STANDAR PELAYANAN PERKOTAAN

4. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DI DAERAH

5. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR/KPRS SYARIAH BERSUBSIDI

6. PERATURAN MENTERI NEGERA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2006 TENTANG DUKUNGAN ASURANSI KPR/KPRS UNTUK PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT

7. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06 TAHUN 2006 TENTANG PEMBANGUNAN/ PERBAIKAN PERUMAHAN SWADAYA MELALUI FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN

292

8. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG DUKUNGAN PENJAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN/PERBAIKAN PERUMAHAN SWADAYA MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN MIKRO

9. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 08/PERMEN/M/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN STIMULAN UNTUK PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO/LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

10. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 14/PERMEN/M/2006 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN KAWASAN KHUSUS

11. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 15/PERMEN/M/2006 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN KAWASAN NELAYAN

12. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2006 TENTANG PETUNJUK TEKNIS KAWASAN SIAP BANGUN DAN LINGKUNGAN SIAP BANGUN YANG BERDIRI SENDIRI

13. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34/PERMEN/M/2006 TENTANG PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN KETERPADUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS (PSU) KAWASAN PERUMAHAN

14. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/PERMEN/M/2007 TENTANG PENGADAAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DENGAN DUKUNGAN FASILITAS SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH BERSUBSIDI

15. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 08 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SWADAYA

16. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

17. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN KESERASIAN KAWASAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

293

18. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2008 TENTANG STANDAR DAN PROSEDUR PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPR SARUSUNA BERSUBSIDI

19. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG ACUAN PENYELENGGARAAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN

20. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (PNPM MANDIRI PERKIM)

21. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG ACUAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN TAPAK

22. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KPR BERSUBSIDI DAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI SERTA KPR SARUSUNA BERSUBSIDI DAN KPR SARUSUNA SYARIAH BERSUBSIDI

+ PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOT 07 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 13 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KPR BERSUBSIDI DAN KPR SYARIAH BERSUBSIDI SERTA KPR SARUSUNA BERSUBSIDI DAN KPR SARUSUNA SYARIAH BERSUBSIDI

23. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SUBSIDI

24. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI PERUMAHAN MELALUI KPRS/KPRS MIKRO SYARIAH SUBSIDI

25. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENGANUGERAHAN ADIUPAYA PURITAMA KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

26. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN PERUMAHAN MELALUI KREDIT/PEMBIAYAAN PEMILIKAN RUMAH SEJAHTERA DENGAN DUKUNGAN FASILITAS LIKUIDITAS PEMBIAYAAN PERUMAHAN

294

27. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN HUNIAN BERIMBANG

28. PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH PROVINSI DAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

29. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54/PRT/1991 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN PERUMAHAN SANGAT SEDERHANA

30. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 57/PRT/1991 TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEKERJAAN UMUM KEPADA PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II

31. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 60/PRT/1992 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN

32. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PRT/M/2006 TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

33. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SUSUN SEDERHANA BERTINGKAT TINGGI

34. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/PRT/M/2007 TENTANG PEDOMAN UMUM RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

35. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 05/PRT/M/2008 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KAWASAN PERKOTAAN

36. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PRT/M/2008 TENTANG PERSYARATAN TEKNIS SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

37. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PENYEDIAAN DAN

295

PEMANFAATAN RUANG TERBUKA NON HIJAU DI WILAYAH KOTA/KAWASAN PERKOTAAN

38. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17/PRT/M/2009 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA

39. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PRT/M/2010 TENTANG PEDOMAN REVITALISASI KAWASAN

40. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PRASARANA DAN SARANA PERSAMPAHAN DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

41. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2014 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN, PENYEDIAAN, DAN PEMANFAATAN PRASARANA DAN SARANA JARINGAN PEJALAN KAKI DI KAWASAN PERKOTAAN

42. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02/PRT/M/2015 TENTANG BANGUNAN GEDUNG HIJAU

43. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PRT/M/2015 TENTANG FASILITAS BANDUAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

44. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28/PRT/M/2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU

45. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM

+ PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 03/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 38/PRT/M/2015 TENTANG BANTUAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM UNTUK PERUMAHAN UMUM

46. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21/PRT/M/2016 TENTANG KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

296

47. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26/PRT/M/2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 21/PRT/M/2016 TENTANG KEMUDAHAN DAN/ATAU BANTUAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

48. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32/PRT/M/2016 TENTANG PEDOMAN NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

49. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/PRT/M/2017 TENTANG PERUBAHAN PERMEN PUPR NO. 05/PRT/M/2016 TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

50. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PRT/M/2017 TENTANG STANDAR DAN PEDOMAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TERINTEGRASI RANCANG DAN BANGUN (DESIGN AND BUILD)

51. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2017 TENTANG PERSYARATAN KEMUDAHAN BANGUNAN GEDUNG

52. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/PRT/M/2017 TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN (BP2BT)

53. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20/PRT/M/2017 TENTANG PENYEDIAAN RUMAH KHUSUS

54. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PRT/M/2018 TENTANG BANTUAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN

55. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 07/PRT/M/2018 TENTANG BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

56. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12/PRT/M/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 18/PRT/M/2017 TENTANG BANTUAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN BERBASIS TABUNGAN

297

57. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14/PRT/M/2018 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

58. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19/PRT/M/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG MELALUI PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

59. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22/PRT/M/2018 TENTANG PEMBANGUNAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

60. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23/PRT/M/2018 TENTANG PERHIMPUNAN PEMILIK DAN PENGHUNI SATUAN RUMAH SUSUN

61. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24/PRT/M/2018 TENTANG AKREDITASI DAN REGISTRASI ASOSIASI PENGEMBANG PERUMAHAN SERTA SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN

62. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27/PRT/M/2018 TENTANG SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

63. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 29/PRT/M/2018 TENTANG STANDAR TEKNIS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

64. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PRT/M/2019 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN KHUSUS PADA PERGURUAN TINGGI DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN BERASRAMA

65. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/PRT/M/2019 TENTANG KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN PERSYARATAN KEMUDAHAN PEROLEHAN RUMAH BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

298

66. PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG NOMOR 16 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

67. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 210 TAHUN 2018 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

Keputusan Menteri

1. KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 09/KPTS/IX/1999 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN (RP4D)

2. KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH NOMOR 403/KPTS/M/2002 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA SEHAT (Rs SEHAT)

3. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 829/MENKES/SK/VII/1999 TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN PERUMAHAN

Surat Edaran

1. SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NO.13/SE/M/2013 TENTANG PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KEMENTERIAN PUPR

Peraturan Gubernur

1. PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 132 TAHUN 2018 TENTANG PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN MILIK

299

SNI

1. SNI 03-1733-2004 Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan

2. SNI 03-7013-2004 Tata Cara Perencanaan Fasilitas Lingkungan Rumah Susun Sederhana

Kamus Istilah

1. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2016. Kamus Istilah Pengembangan Wilayah.

2. Kamus Definisi, Pengertian, dan Istilah Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Rumah Susun

3. Kumpulan Istilah Properti [online] https://www.lamudi.co.id/istilah-properti/

4. Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. Kamus Istilah Pembiayaan Perumahan Edisi Kedua

5. Kamus Besar Bahasa Indonesia

6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. 2009. Kamus Penataan Ruang

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2008. Kamus Istilah Bidang Pekerjaan Umum

8. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum. 1997. Kamus Tata Ruang

300

Lain-lain

1. Glossary Direktorat Rumah Susun2. Outlook Penyediaan Perumahan 2019 3. Paparan Direktorat Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Deputi

Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/ Bappenas dalam Rapat Penyusunan Kamus

4. Paparan Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rapat Penyusunan Kamus

5. Paparan Direktorat Rumah Swadaya, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rapat Penyusunan Kamus

6. Paparan Direktorat Rumah Umum dan Komersial, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam Rapat Penyusunan Kamus

7. Calthorpe, Peter. 2004. The Next American Metropolis: Ecology, Community, and The American Dream. Priceton Architectural Press: New York

8. Thrall, Grant Ian. 2002. Business Geography and New Real Estate Market Analysis. Oxford University Press: Oxford

9. Quality Growth Toolkit: Mixed-use Development. Atlanta Regional Commission: Atlanta [online] https://www.dekalbcountyga.gov/sites/default/files/user18/mixed_use_development.pdf

10. Asosiasi Pemrakarsa Kota Cerdas Indonesia

Kamus Istilah Perumahan © 2019 hak cipta pada Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat Diterbitkan sebagai hasil kompilasi berbagai peristilahan dalam keilmuan, praktik

dan kebijakan bidang perumahan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Cetakan Pertama

Penerbit PT. MEDIATAMA SAPTAKARYA (PT. MEDISA)Yayasan Badan Penerbit Pekerjaan Umum

Tim Penyusun

Dedy Permadi

Joessair Lubis Sentot Harsono Nirwono Joga

Chintya Jasmine Gunarso Gabriel Efod Virant P

Samuel Gerald Marpaung

SuharlinRistyan Mega Putra

R. Rifi Firdaus L Melisa Emeraldina

Pengarah Materi

Dadang RukmanaImam S. Ernawi

Pangihutan Marpaung Tjuk Kuswartojo

Penyunting Bahasa

Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum.

Desain & Layout

Heikal Asona

301

ISBN 978-602-50773-4-0

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

302

Dwityo Akoro SoerantoDirektur Perencanaan Penyediaan Perumahan, Ditjen Penyediaan Perumahan

M. HidayatDirektur Rumah Susun, Ditjen Penyediaan Perumahan

Christ Robert Panusunan MarbunDirektur Rumah Khusus, Ditjen Penyediaan Perumahan

Raden Johny Fajar Sofyan SubrataDirektur Rumah Swadaya, Ditjen Penyediaan Perumahan

Moch Yusuf HariagungDirektur Rumah Umum dan Komersial, Ditjen Penyediaan Perumahan

Tim Pendukung

Kamus Istilah Perumahan merupakan kumpulan istilah dan definisi yang terkait dengan bidang perumahan di Indonesia.

Kamus ini merupakan langkah awal untuk memasyarakatkan dan menyamakan pemahaman peristilahan di bidang perumahan

ke seluruh pihak terkait ~ Khalawi Abdul Hamid (Dirjen Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum

dan Perumahan Rakyat)

Direktorat JenDeral PenyeDiaan PerumahanJl. Pattimura No. 20 Kebayoran BaruJakarta Selatan 12110perumahan.pu.go.id

k e m i t r a a n h a B i t a t

Documents

KAMUS ISTILAH PERUMAHAN Ppperumahan.pu.go.id/source/Majalah Maisona/Buku/e-kamus istilah... · Contoh : mukim kb tempat tinggal Huruf yang dicetak tebal menunjukkan angka untuk polisemi