KAK/TOR KELUARAN KEGIATAN - bpkn.go.id · Kegiatan kajian Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pada Kegiatan E-Commerce dilakukan secara swakelola dengan tahapan pelaksanaan : - Pemantapan

1

2

KAK/TOR KELUARAN KEGIATAN BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL (BPKN)

TAHUN ANGGARAN 2014

1. TELAAHAN ISU AKTUAL

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perdagangan Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI

DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Program : Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Hasil : Saran dan Rekomendasi Unit Eselon II/Satker : Badan Perlindungan Konsumen Nasional

(BPKN) Kegiatan : Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional Indikator Kinerja Kegiatan : Telaahan Isu Aktual Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Peraturan di bidang perlindungan konsumen Volume : 7 Kegiatan A. Latar Belakang

a. Dasar Hukum (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (2) Peraturan Perudang-Undangan yang berkaitan dengan Perlindungan

Konsumen. b. Gambaran Umum

o Adanya kasus-kasus yang berdampak luas yang merugikan konsumen. Kasus tersebut dapat merupakan kejadian yang berulang maupun kasus baru yang memerlukan telaahan oleh BPKN untuk dituangkan menjadi rekomendasi bagi penyempurnaan yang terkait dengan perlindungan konsumen.

o Telaahan dilakukan berkoordinasi dengan stakeholder baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Bila dipandang perlu telaahan, akan dilakukan peninjauan lapangan untuk melengkapi dan menyempurnakan data.

B. Penerima Manfaat

1. Pemerintah 2. Konsumen 3. Pelaku Usaha

C. Strategi Pencapaian Keluaran 1. Metode Pelaksanaan

Kegaiatan dilakukan melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang diperoleh dari tinjauan lapangan dan studi pustaka.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

3

1. Studi pustaka termasuk kliping dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu aktual.

2. Menyusun Kerangka Acuan Kerja 3. Rapat Pembahasan dan Koordinasi. 4. Peninjauan lapangan 5. Penyusunan laporan hasil telaahan 6. FGD Telaahan Isu Aktual, yang dilaksanakan di jakarta sebanyak 7

(enam) kali dan di Jawa Barat 1 (satu) kali. 7. Perumusan saran dan rekomendasi.

D. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan telaahan isu aktual dilakukan berdasarkan isu yang berkembang dimasyarakat yang kemudian diangkat untuk ditelaah. Waktunya disesuaikan berdasarkan isu yang berkembang.

E. Biaya

Biaya pelaksanaan kegiatan Telaahan Isu Aktual dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014.

4

2. SARAN DAN PERTIMBANGAN KEPADA PEMERINTAH TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perdagangan

Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Program : Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

Hasil : Saran dan Rekomendasi

Unit Eselon II/Satker : Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)

Kegiatan : Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah rekomendasi kebijakan dan bahan pertimbangan kepada pemerintah

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : 3725.001, Saran dan Pertimbangan Kepada Pemerintah

Volume : 10 (Sepuluh)

A. Latar Belakang

Dasar Hukum dari kegiatan ini adalah :

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

- Permenkes No. 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota

- Peraturan Perudang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen.

B. Gambaran Umum

Perlindungan konsumen meliputi berbagai aspek, antara lain adalah Transaksi Online, Cara Menjual produk, Kualitas Air Minum. Dari aspek-aspek tersebut sering ditemukan kasus yang mengakibatkan kerugian pada konsumen. Konsumen tidak hanya dirugikan secara materil tetapi juga secara inmateril.

5

Melihat kondisi ini, perlu dilakukan suatu kajian atau telaahan untuk memetakan permasalahannya dan mencari solusinya. Maka untuk mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan kegiatan :

a. Kajian Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pada Kegiatan E-Commerce

Kajian Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pada Kegiatan E-Commerce meliputi beberapa aspek. Berdasarkan pengamatan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ecommerce yang perlu dikaji adalah :

- Mengetahui kondisi, potensi dan prospek perkembangan e-commerce di masa mendatang terkait dengan perannya pelaku usaha dalam transaksi jasa

- Mengetahui kelemahan posisi konsumen dalam e-commerce dan alternatif pemecahan permasalahannya.

- Mengetahui pengaturan dan pengawasan keterlibatan pihak ketiga terpercaya (Trusted Third Party) independen atau Certification Authority (CA) sebagai bagian sistem pengamanan pertukaran informasi dan dalam menjamin adanya kepastian hukum

Dalam hal ini, Tim kajian akan menggunakan Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung menggunakan instrumen yang dipersiapkan khusus untuk kepentingan ini. Data sekunder adalah data terkait dengan penelitian ini yang diperoleh dari sumber data tidak dari responde secara langsung namun dapat berupa hasil penelitian, data publikasi resmi dari instansi, maupun data lain yang sudah tersaji namun belum di publikasikan secara resmi. Hasil dari kajian selanjutnya akan didiskusikan didalam workshop dengan mengundang instansi-instansi terkait.

b. Kajian Cara Menjual

Pada saat yang bersamaan, para pelaku usaha selalu berusaha mengembangkan strategi dan cara menjual untuk mempertahankan usaha bisnisnya serta merebut pasar (konsumen), baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Pada saat ini dan kecenderungan perkembangan yang akan datang, sektor bisnis retail diperkirakan akan menjadi semacam belantara. Fenomena ini ditandai dengan maraknya retail modern dalam bentuk hypermarket dan jaringan minimarket yang terus meluas. Hal demikian ini akan membawa konsekuensi meningkatnya persaingan.

Untuk menghadapi persaingan yang begitu ketat, para pelaku usaha disektor bisnis retail seringkali menggunakan cara dagang tertentu, yang kadang-kadang merupakan “tipu muslihat” serta cara dagang lainnya yang dapat

6

merugikan kepentingan konsumen pada khususnya, tetapi juga menimbulkan persaingan tidak sehat diantara pelaku usaha berikut :

- Belum efektifnya pengawasan yang dilakukan terhadap pelaku usaha bisnis retail oleh aparat yang berwenang;

- Lemahnya posisi tawar konsumen, yang disebabkan karena rendahnya kesadaran hak dan kewajiban konsumen, berkembangnya cara menjual yang dilakukan oleh pelaku usaha bisnis retail untuk menarik konsumen;

- Belum adanya pedoman teknis bagi aparat untuk melakukan pengawasan dalam praktek.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari responden secara langsung menggunakan instrumen yang dipersiapkan khusus untuk kepentingan kajian. Data sekunder adalah data terkait dengan penelitian ini yang diperoleh dari sumber data berupa hasil penelitian, data publikasi resmi dari instansi, maupun data lain yang sudah tersaji namun belum di publikasikan secara resmi.

Hasil kajian selanjutnya akan didiskusikan di dalam workshop dengan mengundang instansi-instansi terkait.

c. Kajian Kualitas Air Minum PDAM

Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi masyarakat maka perlu dilakukan pengawasan terhadap kualitas air secara intensif. Kualitas air yang digunakan oleh masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar terhindar dari gangguan kesehatan. PDAM sebagai penyedia air harus memastikan kualitas air yang digunakan konsumen harus sesuai peraturan Menteri Kesehatan. Spesifikasi kualitas air sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan adalah meliputi : - Bau - Jumlah zat padat terlarut (TDS) - Kekeruhan - Rasa - Suhu - Warna

7

Hasil kajian selanjutnya akan didiskusikan di dalam workshop dengan mengundang instansi-instansi terkait

d. Isu Aktual

Kegiatan isu aktual akan dilaksanakan 7 kali untuk menampung isu yang berkembang di masyarakat dan jika diperlukan pengambilan data dapat di lakukan di dalam negeri dan di luar negeri.

C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah :

a. Kajian Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pada Kegiatan E-Commerce: masyarakat/konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

b. Kajian Cara Menjual : masyarakat/konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

c. Kajian Kualitas Air Minum PDAM : masyarakat/konsumen, pelaku usaha dan pemerintah

d. Isu Aktual : masyarakat/konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.

D. Strategi Pencapaian Keluaran

a. Metode Pelaksanaan

1. Kajian Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pada Kegiatan E-Commerce, Kajian ini akan dilaksanakan secara swakelola. Dengan Mengundang tenaga ahli dibidangnya.

2. Kajian Cara menjual, Kajian ini akan dilaksanakan secara swakelola. Dengan Mengundang tenaga ahli dibidangnya.

3. Kajian Kualitas Air Minum PDAM, Kajian ini akan dilaksanakan secara swakelola. Dengan Mengundang tenaga ahli dibidangnya.

4. Telaahan Isu Aktual

Telaahan Isu Aktual akan dilaksanakan secara swakelola. Pengkajiannya melalui desk riset dan pengambilan data lapangan jika diperlukan. Dalam pengkajiannya, Tim akan dibantu oleh beberapa narasumber yang berkompeten dibidangnya.

b. Tahap dan Waktu Pelaksanaan

1. Kajian Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pada Kegiatan E-Commerce

8

Kegiatan kajian Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pada Kegiatan E-Commerce dilakukan secara swakelola dengan tahapan pelaksanaan :

- Pemantapan TOR melalui 2 kali rapat dengan mengundang narasumber yang berkompeten dibidangnya.

- Mengundang nara sumber dan tenaga ahli guna memperoleh saran dan masukan;

- Melakukan studi banding dalam rangka identifikasi data dan pembelajaran dinegara Korea Selatan dan Hongkong dari sisi perdagangan e-commerce dan kebijakannya.

- Membuat analisis dan telaahan hasil perolehan data primer dan sekunder;

- Workshop hasil kajian

- Perumusan saran dan rekomendasi

2. Kajian Cara menjual

Kegiatan kajian pelayanan kesehatan diluar pelayanan rumah sakit dilakukan secara swakelola:

- Pemantapan TOR melalui 2 kali rapat dengan mengundang narasumber yang berkompeten dibidangnya

- Melakukan pengambilan data.

- Membuat analisis dan telaahan hasil perolehan data primer dan sekunder;

- Workshop hasil kajian

- Perumusan saran dan rekomendasi

3. Kajian Kualitas Air Minum PDAM

Kegiatan kajian iklan yang menyesatkan dilaksanakan secara Swakelola dengan tahapan pelaksanaan :

- Pemantapan TOR melalui 4 kali rapat dengan mengundang narasumber yang berkompeten dibidangnya

- Melakukan pengambilan data/sample di berbagai tempat

- Workshop

- Membuat rekomendasi kepada pemerintah

9

4. Telaahan Isu Aktual

- Pengumpulan data terkait dengan isu yang berkembang

- Rapat pembahasan sebanyak 6 kali dengan mengundang 4 narasumber

- Melakukan FGD

- Membuat rekomendasi kepada pemerintah

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan yang terdiri dari 10 rekomendasi ini, harus dicapai pada tahun anggaran berjalan.

F. Biaya

Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014

10

3. SURVEI OPINI

Kementerian Negara/Lembaga : Kementerian Perdagangan Unit Organisasi : DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI

DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Program : Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Hasil : Saran dan Rekomendasi Unit Eselon II/Satker : Badan Perlindungan Konsumen Nasional

(BPKN) Kegiatan : Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah rekomendasi kebijakan dan bahan

pertimbangan kepada pemerintah Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : 3725.001, Saran dan Pertimbangan Kepada

Pemerintah Volume : 10 (Sepuluh)

A. Latar Belakang Dasar Hukum dari kegiatan ini adalah :

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. - UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan - Permenkes No. 741/Menkes/Per/VII/2008 tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota - Peraturan Perudang-Undangan yang berkaitan dengan perlindungan

konsumen.

B. Gambaran Umum Selama 12 tahun perjalanan UUPK telah banyak dilakukan oleh berbagai kalangan baik pemerintah, pelaku usaha (asosiasi pelaku usaha), aparat penegak hukum, maupun LPKSM dalam memasyarakatkan atau tepatnya “menginternalisasikan” UUPK ini agar dimengerti, dijiwai dan menjadi pedoman bagi konsumen. Dan Upaya-upaya yang tidak dilakukan berbagai kalangan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku dalam menempatkan dirinya sebagai konsumen, khususnya dalam mewujudkan hak dan melaksanakan kewajibannya serta mengetahui hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Berbagai peristiwa, pelanggaran hak-hak konsumen, pemberitaan terkait dengan penyelesaian sengketa konsumen di pengadilan, serta beberapa kasus besar yang mencuat di media massa (misalnya kasus Prita Mulyasari, kasus kematian nasabah CitiBank, kasus pencurian pulsa dsb) masih sering terdengar. Keadaan ini menggambarkan bahwa memang pemahaman UUPK pada konsumen masih dirasakan jauh dari yang diharapkan.

11

Jika melihat prosentasi kesadaran konsumen dari tahun 2011 dan tahun 2012, ternyata kesadaran konsumen semakin meningkat. Untuk mengetahui prosentase pemahaman konsumen terhadap perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, maka pada tahun 2013 BPKN kembali melakukan survei opini konsumen terhadap Pemahaman Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen.

C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan adalah : e. Survey Opini : masyarakat/konsumen, pelaku usaha dan pemerintah.


c. Metode Pelaksanaan . Kajian Survey Opini, Kajian tersebut akan dilaksanakan secara Lelang.

d. Tahap dan Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Survey Opini yang menyesatkan dilaksanakan secara Lelang dengan tahapan pelaksanaan :

a. Pemantapan TOR melalui 4 kali rapat dengan mengundang narasumber yang berkompeten dibidangnya

b. Workshop c. Membuat rekomendasi kepada pemerintah


Keluaran kegiatan yang terdiri dari 1 Laporan, harus dicapai pada tahun anggaran berjalan.

F. Biaya Yang Dibutuhkan

Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014.

12

4. SOSIALISASI DAN EDUKASI PERLINDUNGAN KONSUMEN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN PERDAGANGAN Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL STANDARISASI DAN –

PERLINDUNGAN KONSUMEN Program : Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Hasil : 1. Tersosialisasikannya ketentuan perlindungan

konsumen dalam membangun budaya konsumen cerdas di Indonesia.

2. Meningkatnya pemahaman konsumen tentang aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) dan pemahaman pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Unit Eselon II/Satuan Kerja : Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Kegiatan : Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi

serta penyebaran informasi perlindungan konsumen

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

: Laporan Edukasi Perlindungan Konsumen

Volume : 1 Kegiatan

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- PP No. 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

2. Gambaran Umum

a. Pemahaman masyarakat Indonesia atas hak dan kewajibannya sebagai konsumen masih relatif rendah, meskipun hak dan kewajiban konsumen ini telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan undang-undang ini telah berlaku efektif sejak tanggal 20 April 2000.

b. Tugas semua pihak adalah mendorong percepatan terjadinya proses peningkatan pemahaman konsumen atas hak dan kewajibannya dalam ruang lingkup masyarakat yang lebih luas, baik untuk kepentingan individual maupun untuk kepentingan kelompok masyarakat tertentu.

13

c. Masih kurangnya pemahaman konsumen dan pelaku usaha dalam rangka penyelesaian sengketa khususnya diluar jalur peradilan melalui BPSK, LPKSM, maupun lembaga lain yang berwenang

d. Dengan demikian, “Edukasi Perlindungan Konsumen” akan menjadi momentum dan pendorong (trigger) kepada masyarakat dalam membangun gerakan konsumen cerdas dan memperkuat komitmen politik (political will) dari pemerintah untuk mengembangkan upaya perlindungan konsumen .

B. Penerima Manfaat

Seluruh masyarakat Indonesia.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

a. BPKN akan bekerjasama dengan para asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, Kementerian, Lembaga, dan Instansi terkait memberikan edukasi mengenai perlindungan konsumen sekaligus memfasilitasi melalui gelar booth/pameran dan klinik-klinik konsultasi konsumen.

b. Proses pelaksanaan akan dilakukan bekerjasama dengan pihak ke-3

c. Kegiatan ini merupakan suatu langkah bersama untuk memperkuat dan meningkatkan pemahaman perlindungan konsumen dalam rangka mewujudkan budaya konsumen cerdas di Indonesia.

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

1. Persiapan

Melaksanakan persiapan administrasi

2. Pelaksanaan

Bekerjasama dengan Pemerintah, LPKSM, Komunitas Konsumen, BPSK, Asosiasi Pelaku Usaha, dan Lembaga/Instansi terkait guna mendukung terlaksananya edukasi ini.

3. Pelaporan

Tersusunnya 1 laporan pelaksanaan kegiatan Edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen.

14

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Matrik Waktu Pelaksanaan

No. KEGIATAN 2012 JAN FEB MAR APR MEI

1. Proses lelang

2. Persiapan kegiatan

3. Terlaksananya kegiatan Edukasi Perlindungan Konsumen

4. Tersusunnya laporan kegiatan

E. Biaya yang Diperlukan

Biaya pelaksanaan kegiatan Peringatan Edukasi Perlindungan Konsumen dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014

15

5. FORUM INFORMASI WARTAWAN DI PUSAT





Unit Eselon II/Satuan Kerja : Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi



: 1 Laporan Forum Komunikasi Wartawan di Pusat

Volume : 10 Kegiatan

A. Latar Belakang

Dasar Hukum untuk melaksanakan tugas ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan PP No. 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

B. Gambaran Umum

Kurangnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan tingkat kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha di daerah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu untuk mengkonsumsi produk yang memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) masih rendah sehingga diperlukan media komunikasi untuk membangun jejaring informasi dan kerjasama dengan para pihak terkait dengan perlindungan konsumen. Forum informasi wartawan di Pusat untuk mensosialisasikan saran & kebijakan strategis BPKN terkait dinamika isu perlindungan konsumen, yang diperoleh baik dari hasil kajian, hasil pembahasan terhadap pengaduan konsumen, hasil edukasi dan hasil kerjasama, yang disampaikan melalui konferensi pers.

Dalam rangka pencapaian hal tersebut diatas perlu dilaksanakan Forum Informasi Wartawan di Pusat di tahun yang akan datang ini :

a. Pelaksanaan Forum Informasi Wartawan di pusat akan dilaksanakan sebanyak 10 kali guna mensosialisasikan kelembagaan BPKN, kegiatan dan Publikasi serta isu – isu actual yang terjadi di masyarakat.

16

b. Diharapkan akan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang Undang – undang Perlindungan Konsumen, Kelembagaan BPKN dan tersosialisasinya kegiatan BPKN.

C. Penerima Manfaat Seluruh masyarakat dan stakeholder terkait


1. Metode Pelaksanaan :

Metode Pelaksanaan kegiatan Forum Informasi Wartawan dilakukan oleh Tim Panitia dengan mengundang wartawan.


a. Penunjukan Tim panitia kegiatan Forum Wartawan pusat b. Penyiapan Alat Tulis Kantor dan Perlengkapan c. Penyiapan konsep atau naskah awal bahan konferensi pers, Pengeditan

dan Finalisasi d. Penggandaan materi siaran pers e. Penyiapan Konsumsi Pelaksanaan Kegiatan f. Penyiapan Transport Lokal wartawan g. Penunjukan 1 orang Narasumber dan 1 orang Moderator.


Forum Informasi Wartawan di Pusat terdiri 10 kali selama tahun 2014.

F. Biaya Yang dibutuhkan

Pelaksanaan kegiatan untuk Forum Informasi Wartawan dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014

17

6. PUBLIKASI MELALUI BERBAGAI MEDIA





Unit Eselon II/Satuan Kerja : Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi



: Laporan publikasi melalui berbagai Media

Volume : 2 Kegiatan

A. Latar Belakang




2. Gambaran Umum

- Kurangnya sosialisasi dan edukasi menyebabkan tingkat kesadaran dan pemahaman konsumen dan pelaku usaha di daerah terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yaitu untuk mengkonsumsi produk yang memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L) masih rendah.

- Perlunya media kampanye untuk mendorong kesadaran konsumen agar mencintai produk-produk Indonesia dan berpartisipasi aktif dalam perlindungan konsumen di Indonesia.

- Perlunya media kit sebagai sarana untuk memperkenalkan profil lembaga BPKN kepada pihak luar pada setiap kegiatan yang diselenggarakan BPKN.

- Sebagai salah satu media untuk memperkenalkan profil lembaga BPKN dan hasil kegiatan BPKN dalam menanggapi dinamika isu aktual perlindungan konsumen yang berkembang kepada masyarakat.

18

B. Penerima Manfaat

Masyarakat luas sebagai konsumen.



- BPKN melakukan sosialisasi dan edukasi hasil kajian, isu aktual, hasil pengaduan maupun sosialisasi dan edukasi lainnya melalui media berbagai media

- Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan format dialog interaktif/talkshow atau iklan layanan masyarakat di berbagai media.

- Dalam rangka mensosialisasikan kelembagaan BPKN dan kegiatannya, maka dibuat pula publikasi melalui media cetak.


a. Media Elektronik : - Melakukan koordinasi dengan pihak media mengenai konsep,

jadwal, dan materi dialog interaktif - Membuat jadwal siar.

b. Media Cetak / online - Penyiapan materi Substansi dan desain. - Pembuatan dummy - Pengeditan dan Finalisasi - Pencetakan - Pendistribusian


Tersedianya 1 laporan pelaksanaan kegiatan publikasi melalui berbagai media

F. Biaya yang Diperlukan

Biaya pelaksanaan kegiatan Publikasi melalui media elektronik dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014

19

7. Liputan/partisipasi dlm kegiatan/sosialisasi/ edukasi /kehadiran pada workshop/seminar/rapat





Unit Eselon II/Satuan Kerja : Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Kegiatan : Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah kegiatan fasilitasi, pelatihan dan edukasi



: Laporan Kegiatan Fasilitasi, Pelatihan dan Edukasi Serta Penyebaran Informasi

Volume : 3 Lokasi

A. Latar Belakang




2. Gambaran Umum

a. Sebagai tindak lanjut pelaksanaan salah satu tugas dan fungsi Badan Perlindugan Konsumen Nasional (BPKN) Pasal 34 ayat (1) butir c untuk menyebarluaskan informasi mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen, maka BPKN memandang perlu untuk menyediakan anggaran dalam rangka (1) partisipasi pada kegiatan BPKN di Daerah (2) melakukan kegiatan sosialisasi, edukasi, maupun penyebaran informasi mengenai perlindungan konsumen di Daerah (3) menghadiri workshop, seminar, pertemuan, dan undangan di Daerah dengan tujuan agar menjadi strategi yang terarah, konsisten, dan berkesinambungan dalam membangun konsumen Indonesia cerdas, kreatif, dan mandiri di bidang perlindungan konsumen.

20

b. Didasari oleh hal tersebut, Badan Perlindungan Konsumen Nasional merencanakan kegiatan dimaksud ke 3 Daerah tujuan.

B. Penerima Manfaat

Sekretariat BPKN dan Komunitas konsumen di 3 Daerah tujuan.



Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola.


a. Persiapan - Menentukan topik dan lokasi tujuan kegiatan - Mempersiapkan bahan sosialisasi yang akan dibagikan - Menunjuk panitia yang akan melaksanakan tugas

b. Pelaksanaan

Mendatangi Daerah tujuan kegiatan dan melaksanakan kegiatan/menyebarkan bahan sosialisasi/menghadiri seminar/ melakukan edukasi/ hadir pada workshop/ seminar/pertemuan

c. Pelaporan

Tersedianya laporan kegiatan dari 3 Daerah yang telah dikunjungi, untuk dijadikan bahan acuan mengenai penyelenggaraan perlidungan konsumen di Daerah.


- Tersedianya 1 Laporan mengenai kegiatan di 3 lokasi tujuan.

E. Biaya yang Diperlukan

Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014

21

8. PENGEMBANGAN WEBSITE





Unit Eselon II/Satuan Kerja : Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah Jenis dan Pemuktahiran Database

Perlindungan Konsumen Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

: 1 Laporan Pengembangan Database Website

Volume : 1 Kegiatan

A. Latar Belakang

Dasar Hukum untuk melaksanakan tugas ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan PP No. 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

B. Gambaran Umum

Kurangnya media untuk mensosialisasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) kepada konsumen dan pelaku usaha agar mengkonsumsi atau memproduksi produk yang memenuhi aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan lingkungan (K3L), BPKN mencermati kondisi tersebut, maka media website BPKN dapat dijadikan interface utama dan sentral informasi tentang Perlindungan Konsumen dan dengan adanya media website dibuat agar lebih mudah diakses, dimengerti (User friendly), sistematis dan teratur. Untuk itu, website akan dilengkapi dengan beberapa extra features interaktif.

Dalam rangka pencapaian hal tersebut diatas perlu dilaksanakan pengembangan media website BPKN di tahun yang akan dating ini :

c. Pemukhtahiran database website BPKN mengembangkan database yang berguna untuk memudahkan para pengunjung website BPKN mencari data agar lebih mudah diakses.

22

d. Dengan bertambahnya system database website BPKN yang berguna untuk mempermudah pengunjung website memilih data serta mendownloand data yang telah dikelompokan sesuai dengan ruang database yang telah disediakan sesuai dengan yang dibutuhkan

C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Masyarakat konsumen Indonesia secara umum pengguna fasilitas internet.


1. Metode Pelaksanaan :

Pelaksanaan kegiatan akan bekerjasama dengan pihak ketiga


a) Persiapan:

Melakukan persiapan pengembangan system database dan melakukan review webite yang akan dikembangkan.

b) Pelaksanaan: 1. Mengembangkan isi konten (Update Content) 2. Melakukan pengelolaan Berkala oleh Panitia Website 3. Waktu pelaksanaan direncanakan pada Bulan Januari – Desember 2014


Pemukhtahiran databse website database harus dicapai dalam waktu 2 bulan dan dilanjutkan dengan maintenance dan update secara berkala.

F. Biaya Yang dibutuhkan

Pelaksanaan kegiatan untuk pemukhtahiran database website BPKN dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014

23

9. IDENTIFIKASI PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : Kementerian Perdagangan

UNIT ESELON I : Ditjen Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

PROGRAM : Program Perlindungan Konsumen

UNIT ESELON II/SATKER : Badan Perlindungan Konsumen Nasional

KEGIATAN : Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN : Kegiatan Pendukung

SATUAN UKUR DAN JENIS KELUARAN : Laporan Penanganan Pengaduan Konsumen

VOLUME : 1 laporan

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

- PP Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

2 Gambaran Umum

Hasil identifikasi kasus dan masalah konsumen yang terjadi diberbagai daerah

yang sudah ada terbentuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

(LPKSM) dan Badan Penyelesaian Sengketa Perlindungan Konsumen (BPSK)

secara umum sudah dapat diketahui dan dipetakan melalui kegiatan identifikasi

kasus dan pola penanganan pengaduan konsumen.

Namun untuk daerah-daerah yang belum ada terbentuk LPKSM atau BPSK nya

belum dapat diketahui bagaimana gambaran kasus dan pola penanganan

pengaduan konsumen dilakukan oleh instansi teknis terkait sesuai dengan tugas

dan kewenangan masing-masing.

24

Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang diamanatkan oleh

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

memberikan saran dan perimbangan kepada pemerintah dalam upaya

mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Untuk itu tugas BPKN

diantaranya menerima pengaduan konsumen dari masyarakat, LPKSM dan pelaku

usaha. Untuk melengkapi data dan informasi dimaksud BPKN juga mengumpulkan

dari berbagai sumber terkait dari daerah melalui kegiatan identifikasi dan

disadari masih banyak kasus-kasus yang merugikan konsumen yang tidak

terekspose karena jauh dari pantauan media.

Kasus dan masalah yang merugikan konsumen tidak semata-mata terjadi akibat

dari perlakuan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab, namun banyak kasus

dan kejadian yang merugikan konsumen terjadi akibat dari:

Ketidak konsistenan penegakan hukum perlindungan konsumen dalam

mngimplementasi undang-undang perlindungan konsumen.

Ketidak samaan pemahaman dalam pelaksanaan undang-undang

perlindungan konsumen oleh instansi terkait khususnya dalam penanganan

pengaduan konsumen.

Ketidak pahaman konsumen mengikuti prosedur dalam melakukan komplain

dalam menuntut ganti kerugian yang menjadi haknya.

Untuk mendapatkan gambaran kasus-kasus konsumen dan pola penanganan

pengaduan oleh institusi terkait pada daerah yang tidak ada LPKSM dan BPSK nya,

BPKN akan melakukan kegiatan identifikasi Pola Penanganan Pengaduan

Konsumen di 8 daerah. Tujuan kegiatan identifikasi adalah untuk mengetahui

bagaimana gambaran permasalahan dan pola penanganan pengaduan konsumen

di daerah yang tidak ada BPSK atau LPKSM oleh petugas dari instansi terkait

sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

B. Penerima Manfaat

Konsumen dan masyarakat konsumen, unit terkait di Pemda terutama konsumen yang

membutuhkan perlindungan konsumen.

25

C. strategi pencapaian keluaran.


Kegiatan Identifikasi pola penanganan pengaduan konsumen dilakukan dengan

swakelola oleh Badan Pelindungan Konsumen Nasional dengan Koordinator Komisi

III BPKN.

a. Identifikasi Pola Penanganan Pengaduan Konsumen dilakukan ke 8 daerah

yang belum ada LPKSM atau BPSK.

b. Objek pengumpulan data (identifikasi) adalah Institusi terkait (Disperindag)

dan Kantor terkait pada Pemda yang terkait dengan pelayanan masyarakat.

c. Sarana/media pengumpulan informasi dilakukan melalui pengisian daftar

pertanyaan(Questioner), dan wawancara langsung dengan responden dari

objek pengumpulan data.

d. Pengolahan data dan Informasi.

Pengolahan data dan informasi dilakukan tim pengolah data di pusat oleh

BPKN dan staff sekretariat BPKN.

2. Tahapan dan waktu Pelaksanaan

1. Persiapan meliputi:

Persiapan administrasi, surat menyurat dan dokumen terkait dengan

pelaksanaan kegiatan identifikasi pola penanganan pengaduan konsumen di 8

daerah yang tidak ada LPKSM atau BPSK.

Pembahasan dalam rapat-rapat intern terkait dengan persiapan di pusat.

Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan identifikasi pola

penanganan pengaduan konsumen.

Menginventarisir 8 daerah yang belum ada LPKSM atau BPSK yang akan

dikunjungi.

Membentuk Tim pelaksana Identifikasi pola penanganan pengaduan

konsumen. Ditetapkan dengan keputusan Ketua BPKN dengan susunan,

pengarah, anggota pengarah, penanggung jawab, Sekretaris, anggota

sekretariat, pengolah Data di Pusat. Dan penyusun Laporan.

Menyiapkan daftar pertanyaan (Questioner)

26

Mengkomunikasikan/mengkoordinasikan dengan instansi terkait di daerah.

2. Pelaksanaan

Identifikasi Kasus

Pengumpulan data dan informasi di 8 daerah dalam rangka identifikasi pola

penanganan pengaduan konsumen pada instansi terkait daerah(Disperindag,

dan Pemda setempat).

Mengkoordinasikan dengan intitusi/instansi terkait di 8 daerah tentang

kegiatan BPKN melakukan pengumpulan data dan informasi pola penanganan

pengaduan konsumen.

Mengolah data dan informasi kasus dan pola penanganan pengaduan

konsumen serta merumuskan pokok-pokok permasalahan terkait

implementasi penanganan pengaduan konsumen.

Melakukan rapat-rapat Tim untuk membahas langkah tindak lanjut yang perlu

dilakukan terkait kasus dan pola penanganan pengaduan konsumen oleh

intansi terkait pada daerah yang tidak ada LPKSM atau BPSK nya.

Membuat laporan kegiatan Identifikasi Pola Penanganan Pengaduan

Konsumen pada 8 daerah yang tidak ada LPKSM atau BPSK nya.

D. waktu pencapaian keluaran

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Dijadwalkan Tahun 2014

E. Biaya YANG DI PERLUKAN

Biaya Pelaksanaan Identifikasi Pola Penanganan Pengaduan Konsumen Di 8 Daerah, Dibebankan Pada Dipa Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014

27

10. PENGEMBANGAN CALL CENTER DALAM PELAYANAN DAN PENANGANAN PENGADUAN KONSUMEN

Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Unit Eselon I : Direktorat Jenderal Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen

Program : Program Perlindungan Konsumen

Unit Eselon II/Satker : Badan Perlindungan Konsumen Nasional


Indikator Kinerja Kegiatan : Kegiatan Pendukung

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Laporan Pengembangan Jaringan Kerja Penanganan Pengaduan

Volume : 1 laporan

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum Tugas/Kebijakan



2 Gambaran Umum

Fungsi Badan Perlindungan Konsumen Nasional sebagaimana Pasal 33 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Idonesia. Untuk menjalan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai tugas diantaranya menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga swadaya perlindungan konsumen swadaya masyarakat, atau pelaku usaha.

BPKN tidak menyelesaikan pengaduan konsumen, namun banyak yang mengharapkan agar BPKN juga menyelesaikan pengaduan konsumen. Menyadari ada tanggung jawab moral dalam tugas menerima pengaduan

28

konsumen maka terkait dengan hal tersebut BPKN hanya sebatas memfasilitasi dan memberikan informasi kepada masyarakat konsumen dan pihak-pihak yang membutuhkan. Data dan informasi kasus konsumen yang tersedia pada BPKN masih sangat terbatas karena hanya dikumpulkan dari tugas menerima pengaduan konsumen. Agar pelayanan dan penanganan pengaduan konsumen dapat dilakukan secara lebih efektif dan cepat maka perlu call center.

Kehadiran call center BPKN dalam menerima dan melayani pengaduan konsumen akan menjadi lebih efektif karena:

Terbukanya akses bagi konsumen dan stakeholders terkait menyampaikan pengaduan dan informasi ke BPKN melalui call center.

Informasi kasus dan masalah konsumen menjadi lebih lengkap untuk ditindaklanjuti sebagai bahan saran dan pertimbangan BPKN ke pemerintah dalam upaya pengembangan perlindungan konsumen.

Transparansi informasi melalui kelancaran hubungan komunikasi dengan berbagai pihak terkait yang memerlukan informasi dan pelayanan dari BPKN menjadi lebih lancar.

Untuk itu perlu mengembangkan pelayanan dan penanganan pengaduan konsumen melalui call center BPKN, serta perlu membangun jaringan kerja dengan lembaga dan institusi terkait serta unit-unit pelayanan pengaduan konsumen di berbagai bidang usaha terkait lainnya.

B. Penerima Manfaat

Pelayanan kepada konsumen lebih efektif melalui kemudahan akses dan kelancaran komunikasi dalam pelayanan dan penanganan pengaduan.

BPKN mendapatkan informasi terkait dengan kasus dan masalah-masalah perlindungan konsumen dari berbagai sumber secara luas.



Operasional call senter BPKN dilakukan dengan mitra kerja BPKN yang sudah profesional dan kredibel dalam melayani operasional call senter serta mempunyai members yang cukup banyak.

Fasilitas,sarana dan prasarana operasional call senter adalah milik pihak mitra kerja (BPKN tidak mengembangkan server sendiri)

29

Mekanisme kerja antara BPKN dengan pihak mitra kerja dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang dibicarakan dan disepakati bersama.

Merumuskan dan menyepakati tugas dan tanggung jawab para pihak dalam operasional call senter BPKN.

Dalam pelaksanaan tugas merespon dan melayani konsumen melalui call senter pihak BPKN bertanggung jawab menyediakan SDM sesuai dengan kebutuhannya.

BPKN adalah sebagai pihak penerima hasil dari operasional call senter BPKN dari pihak mitra kerja BPKN.

Laporan operasional call senter BPKN.


Persiapan.

Meliputi kegiatan mempersiapkan administrasi, malaksanakan rapat-rapat internal di BPKN.

Rapat pembahasan teknis dan mekanisme kerja operaional call senter dengan mitra kerja BPKN.

Pembentukan panitia pelaksana kegiatan yang selanjutnya bertugas membuat petunjuk teknis pelaksanaan operasional call senter.

Pembentukan Tim pelaksana pendukung operational call senter BPKN

Membuat laporan kegiatan .

Waktu Pelaksanaan Kegiatan Dijadwalkan Tahun 2014


Operasional call center BPKN adalah selama 12 bulan tahun 2014.

E. Biaya Yang Diperlukan

Biaya pelaksanaan Kegiatan pengembangan call senter dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014

30

11. TEMU NASIONAL LPKSM Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN


Hasil : 1. Kode Etik LPKSM

2. Laporan Hasil Kegiatan

Unit Eselon II/Satker : Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Kegiatan : Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan : Peningkatan Kerjasama Dengan LPKSM

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Laporan Kegiatan Perlindungan Konsumen

Volume : 15

A. Latar Belakang

Dasar hukum yang melandasi kegiatan ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

2. PP Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional;

3. PP Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat;

B. Gambaran Umum

Dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia, selain

berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, Badan

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga bertugas untuk mendorong

perkembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

(LPKSM);

31

LPKSM adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang

perlindungan konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen

(UUPK), ditetapkan bahwa LPKSM memiliki kesempatan untuk berperan aktif

dalam mewujudkan pengembangan perlindungan konsumen;

Tugas LPKSM adalah :

1. Menyebarluaskan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas

hak dan kewajiban serta kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;

2. Memberikan nasihat kepada konsumen sehubungan dengan pemilihan

barang dan jasa yang aman untuk dikonsumsi yang beredar di masyarakat;

3. Bekerjasama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan

perlindungan konsumen;

4. Membantu konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya;

5. Menerima keluhan dan pengaduan dari konsumen;

6. Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap

pelaksanaan perlindungan konsumen.

C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari kegiatan Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional ini adalah Seluruh LPKSM dan Konsumen di Indonesia.

D. Cara Pelaksanaan Kegiatan


1. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola, yaitu dengan cara

mendatangi lokasi kegiatan untuk melaksanakan Temu Nasional;

2. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk Temu Nasional yang

menghadirkan 45 LPKSM yang terdiri dari LPKSM dari berbagai daerah

dan LPKSM setempat;

3. Menghadirkan 5 (lima) orang yang akan menjadi pembicara,

memaparkan konsep yang telah disusun untuk kemudian dibahas

didalam forum bersama peserta;

32

4. Kelima pembicara akan dibantu 3 (tiga) orang moderator yang berperan

untuk mengatur jalannya acara forum diskusi;

5. Jumlah keseluruhan panitia adalah 20 orang, terdiri dari 10 (sepuluh)

penyelenggara pusat, 4 (empat) panitia daerah yang berasal dari dinas

perindustrian dan perdagangan, 4 (empat) pembicara dan 2 (dua)

moderator.

2. Tahapan Pelaksanaan

1. Mempersiapkan KAK, SK dan uang muka kegiatan;

2. Pembentukan panitia penyelenggara kegiatan;

3. Pelaksanaan rapat-rapat pembahasan draft kode etik;

4. Penyusunan bahan-bahan materi;

5. Menentukan nara sumber;

6. Menyelenggarakan Temu Nasional;

7. Pembahasan laporan kegiatan.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tahun 2012 dalam rangka menjalin

kerjasama dengan LPKSM dan mengarahkan agar penyelenggaraan

perlindungan konsumen dapat berjalan optimal;

Kegiatan ini adalah upaya bertahap yang dilakukan BPKN secara terus-

menerus untuk menumbuhkembangkan LPKSM hingga ke daerah-daerah

agar LPKSM dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan amanah yang

terdapat dalam UUPK No. 8 Tahun 1999 Pasal 44 Tentang LPKSM;

Pelaksanaan tugas LPKSM sesuai PP No. 59 Tahun 2001 belum berjalan

optimal. Dibutuhkan rambu-rambu bagi LPKSM dalam melaksanakan fungsi

dan tugasnya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen;

33

Untuk itu perlu dilakukan penjajagan penyusunan draft kode etik LPKSM

sebagai identifikasi masalah untuk mengetahui dengan jelas kasus-kasus

yang terjadi di lapangan untuk menghindarkan penyelewengan wewenang

dari LPKSM;

Hasil dari penjajagan penyusunan draft kode etik LPKSM tersebut akan

dibawa ke dalam Temu Nasional yang akan membahas pentingnya kode etik

sebagai rambu-rambu yang akan membatasi kewenangan LPKSM dalam

menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai mediator dalam menyelesaikan

masalah-masalah konsumen;

Kegiatan Temu Nasional ini mempunyai batasan kegiatan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di daerah sebagai bahan

acuan untuk menyusun kode etik LPKSM;

2. Membahas hasil FGD dan Rekomendasi yang telah dikeluarkan BPKN,

penanganan kasus, substansi perubahan Undang-undang perlindungan

konsumen dan peningkatan kerjasama yang telah dilakukan oleh BPKN ;

3. Membahas mengenai masalah Standardisasi, Peluang Pendanaan bagi

LPKSM dan Kerjasama dalam membangun gerakan konsumen nasional;

4. Membuat AD/ART Himpunan Lembaga Konsumen Nasional sebagai

wadah untuk LPKSM – LPKSM di Indonesia.

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan di bidang Perlindungan Konsumen tersebut harus dicapai

selama satu tahun anggaran.

F. BIAYA Untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014

34

12. SUPERVISI PENGAWASAN BARANG BEREDAR DAN ADVOKASI KONSUMEN Kementerian Negara/Lembaga : KEMENTERIAN PERDAGANGAN Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Program : Program Peningkatan Perlindungan Konsumen Hasil : Laporan Hasil Kegiatan Unit Eselon II/Satker : Badan Perlindungan Konsumen Nasional Kegiatan : Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indikator Kinerja Kegiatan : Tercapainya Peningkatan Kerjasama Dengan LPKSM Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : 3725.009, Supervisi Pengawasan Barang Beredar dan

Advokasi Konsumen. Volume : 20 (dua puluh)

A. Latar Belakang

Dasar Hukum yang melandasi kegiatan ini adalah : 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, 2) PP Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan Konsumen

Nasional, 3) PP Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan Konsumen

Swadaya Masyarakat 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1995 tentang Ratifikasi Kesepakatan

World Trade Organization (WTO).

B. Gambaran Umum Dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia, selain berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) juga bertugas antara lain untuk mendorong perkembangan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM). Setiap tahunnya BPKN berupaya meningkatkan kerjasama dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen sehingga hak-hak perlindungan konsumen dapat berjalan optimal. Agar kerjasama dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen dapat berjalan optimal, BPKN akan menindaklanjuti kerjasama tersebut melalui peningkatan kerjasama dengan LPKSM di tahun 2012.

Supervisi Pengawasan Barang Beredar di 20 Daerah dilaksanakan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja LPKSM sebagai upaya peningkatan kerjasama BPKN dengan LPKSM dalam melakukan pengawasan barang beredar untuk menjamin perlindungan konsumen dapat berjalan seoptimal mungkin.

35

C. Penerima Manfaat Penerima manfaat dari kegiatan Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional ini adalah Seluruh LPKSM dan Konsumen di Indonesia.


1. Metode Pelaksanaan Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah swakelola, yaitu dengan cara mendatangi lokasi kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan dengan pengurus LPKSM didampingi oleh Dinas Perindag .

2. Tahapan Pelaksanaan Supervisi Pengawasan Barang Beredar di 20 (dua puluh) Daerah,

tahapan- tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

1) Mempersiapkan KAK, SK dan Pengajuan Uang Muka; 2) Pembentukan Tim Supervisi ke daerah-daerah; 3) Pembahasan rapat-rapat persiapan; 4) Persiapan administrasi dan kegiatan supervisi ke daerah-daerah; 5) Melakukan supervisi ke 20 daerah; 6) Koordinasi dengan Disperindag dan LPKSM setempat; 7) Mendampingi LPKSM untuk uji kasat mata; 8) Penyusunan dan pembahasan laporan kegiatan.

Kegiatan ini adalah upaya bertahap yang dilakukan BPKN secara terus-menerus bekerjasama dengan LPKSM dalam melakukan pengawasan barang beredar untuk menjamin perlindungan konsumen dapat berjalan seoptimal mungkin. Dengan semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari globalisasi ekonomi, BPKN sebagai fasilitator penyelenggara perlindungan konsumen berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang beredar dan diperoleh di pasar. Untuk itu BPKN perlu bekerjasama dengan LPKSM melakukan pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kegiatan Supervisi pada tahun 2013. Adapun pada tahun 2014 kegiatan dilaksanakan di 20 (dua puluh) daerah dengan melakukan uji kasat mata atas barang beredar di pasar – pasar. Pelaksanaan Supervisi Barang Beredar di 20 Daerah akan dilaksanakan di kota berikut : 1. Batam 2. Medan

36

3. Pekanbaru 4. Padang 5. Bantul 6. Cirebon 7. Surabaya 8. Solo 9. Tasikmalaya 10. Makassar 11. Palembang 12. Bali 13. Mataram 14. Malang 15. Semarang 16. Bandung 17. Banjarmasin 18. Pontianak 19. Kendari 20. Kendal

E. Waktu Pencapaian Keluaran

Keluaran kegiatan di Bidang Perlindungan Konsumen tersebut harus dicapai selama satu tahun anggaran.

F. Biaya Yang Diperlukan

Untuk melaksanakan kegiatan ini dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014.

37

13. PENGOLAH DATA DAN KOMUNIKASI


Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL STANDARISASI DAN

PERLINDUNGAN KONSUMEN.


Hasil : Tersedianya mobilitas BPKN

Unit Eselon II/Satker : BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NASIONAL

Kegiatan : Penguatan Lembaga Perlindungan Konsumen

Nasional


Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Pengolah Data dan Komunikasi

Volume : 8 (Delapan)

A. LATAR BELAKANG

1 Dasar Hukum

- Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen


2 Gambaran Singkat.

Dalam rangka mendukung kinerja anggota dan sekretariat BPKN, maka

diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti Laptop atau PC

untuk mengolah data. Dengan demikian BPKN perlu melakukan

pengadaan PC atau Laptop untuk anggota dan sekretariat BPKN

sehubungan dengan PC atau Laptop yang ada sangat terbatas.

PC atau Laptop yang dibutuhkan untuk tahun anggaran 2014 sejumlah

7 unit dan 1 printer.

38

B. PENERIMA MANFAAT

- Anggota BPKN - Sekretariat BPKN

C. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


swakelola

2. Tahapan Kegiatan

- Menginventarisir kebutuhan PC atau Laptop serta printer.

- Melakukan pembelian

3. Waktu Pelaksanaan

Dijadwalkan Tahun 2014

D. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Bulan Januari – Juni 2014

E. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Pengadaan mobilitas kerja BPKN dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014.

39

14. LAYANAN PERKANTORAN

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : KEMENTERIAN PERDAGANGAN

UNIT ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI

DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Program : Program Peningkatan Perlindungan

Konsumen

Hasil : 1. Pembayaran gaji/honorarium yang

dibayarkan

selama setahun.

2. Terpenuhinya operasional perkantoran

dan

Pemeliharaan Peralatan Perkantoran.

3. Terpenuhinya Pengadaan Barang/Jasa

yang

efisien, terbuka dan kompetitif.

Unit Eselon II/Satker : BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

NASIONAL

Kegiatan : Penguatan Lembaga Perlindungan

Konsumen

Nasional


Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Layanan Perkantoran

Volume : 12 (dua belas)

1. PEMBAYARAN GAJI/HONORARIUM.

A. Latar Belakang

1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PP Nomor 57 tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Keputusan Presiden RI No. 80/P Tahun 2013 tentang Pemberhentian dengan Hormat dari Keanggotaan BPKN dan Pengangkatan Anggota BPKN Periode 2013-2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2013. Tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusuanan, Penelaahan, Pengesahaan dan Pelaksanaan Daftar Isian Anggaran 2011.

40

Peraturan Menteri Keuangan No. 72/PMK.02/2013 tanggal 3 April 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014.

2 Gambaran Singkat

Pada tahun anggran 2014 keanggotaan BPKN direncanakan berjumlah 23 orang terdiri dari 1 orang Ketua, 1 orang Wakil Ketua dan 22 orang Anggota yang berasal dari 5 unsur yaitu : 1. Unsur Pemerintah 2. Unsur Akademisi, 3. Unsur Pelaku Usaha 4. Unsur LPKSM dan 5. Unsur Tenaga Ahli yang diangkat melalui Keputusan Presiden.

3 Sedangkan struktur Sekretariat BPKN berjumlah 61 orang terdiri dari 1 orang Sekretaris, 2 orang Kepala Biro, 8 orang Kepala Bagian/Bidang, 16 orang Kepala Sub Bagian/Bidang, 12 orang sarjana, 6 orang DIII, 6 orang DI dan 5 orang SLTA serta 2 orang Pramubakti dan 3 orang Pengemudi yang diangkat melalui Surat keputusan Sekretaris BPKN .

B. Penerima Manfaat

Anggota BPKN Staff Sekretariat BPKN.

C. Strategi Pecapaian Keluaran

3. Metode Pelaksanaan Melakukan pembayaran secara transfer melalui Bank.

4. Tahapan Kegiatan

Mengajukan uang muka ke kas Negara. Melakukan pembayaran secara tunai honor anggota dan staf

sekretariat BPKN dan tenaga ahli berdasarkan SK Pengangkatan. Mencatat dalam buku kas umum. Mempertanggungjawabkan ke Kas Negara.


Pembayaran gaji dan honorarium dari Januari - Desember 2014;

E. Biaya Yang Dibutuhkan

Biaya pembayaran gaji dan tunjangan Anggota dan Staf Sekretariat, dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 5.509.800.000,- (lima milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) sebagaimana daftar terlampir.

41

2. PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN

PERKANTORAN

- Latar Belakang

4 Dasar Hukum



- Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara.

- Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa

5 Gambaran Singkat

Kegiatan operasional pimpinan dan perkantoran yang masuk dalam agenda Kesekretariatan BPKN adalah biaya pemeliharaan kendaraan dinas, penyediaan transport lokal peserta rapat,pembayaran jasa telepon/internet dan biaya pengadaan seragam untuk staf sekretariat BPKN.

B. Penerima Manfaat

- Anggota BPKN

- Sekretariat BPKN


a. Metode Pelaksanaan

Menghitung biaya satuan berdasarkan SBU 2014; Swakelola dan penunjukan langsung.

b. Tahapan Kegiatan

Menginventarisir keperluan perkantoran dalam sebulan Mengajukan permintaan uang muka ke Kas Negara. Melakukan pembelian/pemenuhan kebutuhan kantor seperti

peralatan kantor, langganan daya dan Jasa serta pengadaan seragam sekretariat.

Membukukan dalam buku kas harian dan buku kas umum. Mempertanggungjawabkan ke kas Negara.


Waktu Pelaksanaan Kegiatan dijadwalkan Januari – Desember Tahun 2013.


Biaya pelaksanaan keperluan perkantoran (langganan daya dan jasa, ATK, konsumsi dan peralatan kantor) dibebankan pada DIPA Badan

42

Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 519.605.000,- (lima ratus sembilan belas juta enam ratus lima ribu rupiah), sebagaimana terlampir.

3. PENGOLAAN DIPA BPKN TAHUN 2014

A. Latar Belakang

a. Dasar Hukum



- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

b. Gambaran Singkat

Dalam RKA-KL digambarkan bahwa DIPA (Daftar Isian Pelaksana

Anggaran) memiliki pengertian sebagai dokumen pelaksanaan

anggaraan yang dibuat masing-masing satuan kerja yang berfungsi

sebagai dokumen pelaksanaan, pengendalian /pengawasan, evaluasi

pelaporan, serta dokumen pendukung pelaksanaan akuntasi pemerintah.

Dan fungsi DIPA adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan anggaran bagi kementerian

negara/lembaga sebagai pengguna anggaran

2. Pedoman pencairan dana bagi anggaran bagi Bendahara Umum

Negara.

3. Pedoman pengawasan /pemeriksanaan bagi aparat pengawasan

fungsional dan BPKN.

DIPA dibuat agar seluruh perencanaan dalam keuangan dapat terinci dan

terencana dalam hal pelaporan, pelaksanaan dan pengawasannya secara

rill di ruang lingkup BPKN. Sehingga dapat di kendalikan dan

dipertanggung jawabkan dengan baik dalam pelaksanaannya.

B. Penerima Manfaat

1. Anggota BPKN 2. Staf Sekretariat BPKN



43

Pelaksanaan dilakukan oleh KPA 1 orang, PPK 1 orang, penguji SPM 2 orang, Bendahara 1 orang, Tim Pengadaan dan Penerimaan Barang dan Jasa sebanyak 8 orang dan tim pengelola 5 orang

Besaran honorarium pengelola DIPA didasarkan oleh standart Biaya Umum 2013

Pembayaran dilakukan secara tunai setiap bulan kecuali panitia pengadaan dibayarkan berdasarkan jumlah transaksi.

2. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berdasarkan RKA-KL dan DIPA BPKN Pembentukan TIM Pengadaan dan Penerimaan Barang dan Jasa oleh

KPA Pengangkatan Bendahara, Pejabat Penguji SPM oleh KPA Pengangkatan Tim pengelola oleh KPA. Bendahara membayarkkan gaji, honor sesuai dalam DIPA Bendahara pengeluaran melakukan pembayaran uang muka biaya

kegiatan yang diajukan oleh pelaksana kegiatan dan telah disetujui PPK

Bendahara pengeluaran mencatat dalam buku besar dan buku kas PPK memeriksa buku kas dan buku besar PPK menerbitkan SP2 D

3. Memproses terhadap pengadaan Barang/Jasa sesuai Keppres 54 tahun

2010


Pengelolaan DIPA dilakukan mulai Januari s/d Desember 2014 setiap bulan Laporan hasil pengadaan disusun setiap bulan.


Biaya Pembayaran pengelolaan DIPA dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014.

44

15. PERALATAN DAN FASILITASI PERKANTORAN


Unit Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.


Hasil : Tersedianya fasilitasi BPKN

Unit Eselon II/Satker : BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL



Satuan Ukur dan Jenis Keluaran : Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran

Volume : 4 (empat)

PENGADAAN FASILITASI BPKN

F. LATAR BELAKANG

6 Dasar Hukum

- Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen


7 Gambaran Singkat.

Dalam rangka mendukung kinerja anggota dan sekretariat BPKN dalam

melakukan sosialisasi, maka diperlukan sarana dan prasarana yang

memadai seperti Lensa dan body camera untuk menghasilkan gambar

yang bagus. Selain itu untuk menjaga kenyamanan kerja dari kertas-

kertas yang sudah tidak terpakai, maka perlu adanya penghancur

45

kertas agar suasa kerja lebih nyaman dari tumpukan kertas. Dengan

demikian BPKN perlu melakukan pengadaan lensa dan body camera

serta penghancur kertas.

Lensa dan camera yang dibutuhkan 1 unit sedangkan alat penghancur

kertas dibutuhkan 2 unit.

G. PENERIMA MANFAAT

- Anggota BPKN - Sekretariat BPKN

H. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN


swakelola

5. Tahapan Kegiatan

- Menginventarisir kebutuhan lensa, body camera dan alat penghancur kertas.

- Melakukan pembelian

6. Waktu Pelaksanaan

Dijadwalkan Tahun 2014

I. WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Bulan Januari – Juni 2014

J. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Pengadaan mobilitas kerja BPKN dibebankan pada DIPA Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Tahun Anggaran 2014.

Documents

KAK/TOR KELUARAN KEGIATAN - bpkn.go.id · Kegiatan kajian Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Pada Kegiatan E-Commerce dilakukan secara swakelola dengan tahapan pelaksanaan : - Pemantapan