Kak Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam

Kerangka Acuan Kerja

KERANGKA ACUAN KERJA(KAK)

PEMETAAN JALAN PRODUKSI TAMBAK GARAM

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang Tambak garam merupakan bagian dari sumberdaya pantai di wilayah pesisir, dimana tambak ini mengambil air dari laut dan melalui proses yang ada akan menghasilkan garam-garam pasir. Produksi garam yang selama ini tidak mampu mencukupi pasaran Indonesia, menyebabkan Indonesia melakukan impor garam.

Dari data statistik Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat, Tahun 2014 yang dikeluarkan Dinas Kelautan dan Perikanan, diketahui bahwa Pulau Madura masih merupakan penghasil tambak garam tertinggi di Jawa Timur. Namun permasalahan yang ada, sarana dan prasarana lokasi pembuatan garam rakyat belum tertata dan kurang memadai. Tata letak penggaraman rakyat umumnya tidak teratur dan terpencar-pencar, sarana jalan yang menghubungkan petak/lahan dengan jalan raya sebagai sarana transportasi hampir dikatakan tidak ada atau tidak memadai. Hal ini menyebabkan biaya angkut ke tepi jalan raya (transportasi ke atas truk pengangkut) menjadi tinggi sehingga pendapatan pembudidaya garam pada umumnya menjadi lebih kecil.

Menyikapi kejadian tersebut maka perlu dilakukan perbaikan pada sistem tambak garam yang ada di Indonesia, di awali dari identifikasi dan pemetaan jalan produksi yang nantinya data tersebut akan diolah untuk dijadikan peta tambak garam yang didalamnya terdapat lokasi tambak dan kondisi eksisting tambak tersebut.

Dalam pemetaan kondisi eksisting tambak garam tersebut, diperlukan langkah inovatif dalam menyusun database jaringan jalan produksi tambak garam ini dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini. Salah satu teknologi informasi tersebut adalah Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographical Information System (GIS) yaitu suatu sistem informasi yang didesain untuk bekerja dengan data yang bereferensi pada spatial atau koordinat geografis. Kondisi eksisting jalan produksi tambak garam dapat dipresentasikan lebih baik dalam data digital yang berstruktur data Sistem Informasi Geografis.

Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam


Salah satu kelebihan utama dalam Sistem Informasi Geografis ini selain dapat menyajikan data spasial dengan tingkat keakuratan yang tinggi, kemampuan analisa berbasis spasial dan non spasial, juga memiliki kemudahan untuk diupdate setiap saat. Masalah pengelolaan dan pengolahan data jalan produksi tambak garam yang selama ini tidak terintegrasi secara lintas sektoral dalam sistem pengarsipan dapat dipecahkan dengan memanfaatkan fitur GIS yang dapat mengakomodir data dalam bentuk peta, foto, koordinat, penggunaan lahan, serta data tabulasi dan informasi penting lainnya.

Untuk itu pada tahun anggaran 2015, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Jawa Timur akan merencanakan kegiatan Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam.

2. Maksud dan Tujuan Maksud :

Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam yang dapat dijadikan landasan kerja bagi pihak-pihak terkait dalam merealisasikan pengembangan infrastruktur teknologi informasi sistem jaringan jalan yang mendukung peningkatan produksi tambak garam.

Tujuan :

Sedangkan tujuan dari kegiatan Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam adalah tersedianya suatu basis data pemetaan jaringan jalan yang dapat memudahkan kinerja dan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

3. Sasaran Untuk mencapai tujuan pekerjaan, beberapa sasaran yang diharapkan tercapai dari pekerjaan ini adalah :

1. Peningkatan infrastruktur yang terkait produksi tambak garam dengan diawali dengan identifikasi kondisi eksisting jaringan jalan

2. Tersusunnya Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam.3. Tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam kinerja serta

kualitas pengambilan keputusan peningkatan kualitas jaringan jalan di periode perencanaan berikutnya.

4. Lokasi Kegiatan Pulau Madura

5. Sumber Pendanaan Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: (APBN/APBD) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

6. Nama dan Proyek/ Satuan Kerja Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Pengguna Anggaran : ..................................................Nama Kuasa Pengguna Anggaran : ..........................................

Proyek/Satuan Kerja : ...



Data Penunjang

7. Data Dasar - Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang Tahun 2011 – 2031.

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang Tahun 2011 -2015.

- RDTRK terkait

8. Standar Teknis 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;

2. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Berkelanjutan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

9. Studi-Studi Terdahulu

-

10. Referensi Hukum 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem;

3. Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air;

4. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, tentang Jalan;7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang; 8. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan;9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang

Perumahan dan Kawasan Permukiman;10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Informasi

Geospasial;11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang

Sungai;12. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 2000 tentang

Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah;13. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik garis Pangkal



Kepulauan Indonesia;15. Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004 tentang

Penatagunaan Tanah;16. Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2006 tentang Jalan;17. Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 2006 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;18. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang

Kewenangan Pemerintah,Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Pemerintah No.26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang;

21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1989 tentang Pengelolaan Kawasan Budidaya;

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1996 tentang Kawasan Industri;

24. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional;

25. Keputusan Menteri Pertanian No.837/KPTS/UM/1980 dan No. 683/KPTS/UM/II/1998 tentang Klasifikasi Kemampuan Lahan;

26. Keputusan Menteri Kimpraswil No.27 tahun 2002 tentang Penataan Pedoman Bidang Penataan Ruang;

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.174 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia;

29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah;

32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Pengaturan dan Pengendalian secara Proporsional Pembangunan Rumah Tinggal di Wilayah Perkotaan;



Ruang Lingkup

11.

12.

Lingkup Kegiatan

Lingkup Lokasi

1. Inventarisasi Data, meliputi :

a) Data sistem jaringan jalan produksi tambak garam Pulau Madura.

b) Data kondisi eksisting jaringan jalan produksi garam

c) Data kondisi eksisting struktur jaringan jalan produksi tambak garam

d) Data kondisi eksisting sosial demografi penduduk sekitar jalan produksi tambak garam

2. Input Data, meliputi :

a) Data kondisi eksisting sistem jaringan jalan produksi tambak garam (foto, panjang jalan, titik koordinat)

b) Data batas-batas administratifc) Data sosial demografi kependudukan warga sekitar

jalan produksi tambak garam

3. Output Data, meliputi :

a) Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam

Ruang lingkup lokasi dalam Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam meliputi wilayah administrasi Pulau Madura

13. Keluaran Terwujudnya Dokumen Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam

14. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen menyediakan fasilitas ruang rapat dan surat pengantar survey data

15. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultansi

Penyedia Jasa Konsultansi wajib menyediakan segala keperluan peralatan dan material yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini, antara lain :a) Kendaraan untuk mobilisasi personil dan peralatanb) Peralatan Survey, antara lain : alat ukur sederhana, kamera

digital, dll.c) Peralatan Kantor : Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer

16. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup kewenangan Penyedia Jasa akan diatur dalam Kontrak Kerja



17. Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

46 (empat puluh enam) hari kalendar

18. Personil Posisi Kualifikasi JumlahOrang x Bulan

Tenaga Ahli :1. Team Leader

Tenaga Ahli Planologi

Sekurang-kurangnya Sarjana (S1) Geodesi/Planologi di bidang pemetaan jaringan jalan minimal 5 (lima) tahun.

1 org x 1.5 bln

Tenaga Pendukung:

1. Tenaga Surveyor

Sekurang-kurangnya D3 bangunan, berpengalaman 2 th

4 org x 1 bln

2. Operator GIS Sekurang-kurangnya D3 bangunan, berpengalaman 2 th

2 org x 1.5 bln

19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Secara umum tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut :

Laporan

20. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan merupakan penjabaran dari usulan teknis yang telah disusun yang mencakup; latar belakang pekerjaan, maksud dan tujuan, lingkup pekerjaan, metode dan pendekatan pekerjaan, jadwal pelaksanaan kegiatan maupun instrument – instrument inventarisasi data yang akan digunakan di lapangan. Sebelum penyerahan buku Laporan Pendahuluan dilakukan diskusi terhadap muatan Laporan Pendahuluan. Laporan diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak SPK ditetapkan, sebanyak 5 (lima) buku



dalam format A4, diserahkan setelah direvisi. Sampul soft cover warna cerah, layout menarik dan informatif.

21. Laporan Akhir Laporan Akhir : merupakan dokumen Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam sesuai dengan hasil kajian dan analisis. Laporan Akhir ini diserahkan selambat-lambatnya : 46 (Empat Puluh Enam) hari kerja sejak SPK, sebanyak 5 (lima) buku laporan dalam format A4.. Sampul soft cover warna cerah, layout menarik dan informatif.

22. Executive Summary

Executive Summary merupakan uraian ringkas laporan akhir yang telah mendapatkan penyempurnaan. Executive Summary diserahkan bersama dengan penyerahan dokumen Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) buku dalam format A4, dengan sampul soft cover warna cerah, layout menarik dan informatif

23.

24.

Album Peta

Data Digital/Soft Copy

Album Gambar memuat peta terkait Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam. Album Gambar berukuran A3, diserahkan bersama dengan Laporan Akhir sebanyak 3 (tiga) album.

Data Digital/Soft Copy berisi seluruh data, analisis, gambar, dan peta hasil pekerjaan (semua laporan), diserahkan bersama Laporan Akhir sebanyak 5 set compact disk (CD).

Hal-Hal Lain

25. Produksi dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

26. Persyaratan Kerjasama

Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :

27. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan yang berlaku

28. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja



Surabaya, 2015

Kepala ……Selaku

Pengguna Anggaran

…………………………….Pembina ...............

NIP. ............................


Documents

Kak Pemetaan Jalan Produksi Tambak Garam