Upload
nadia-iasniasi-sitompul
View
8
Download
1
Embed Size (px)
DESCRIPTION
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)PENYIAPAN DOKUMEN PROYEK INVESTASI PENYELENGGARAAN MONOREL DI PULAU BATAM
Citation preview
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYIAPAN DOKUMEN PROYEK INVESTASI
PENYELENGGARAAN MONOREL DI PULAU BATAM
BADAN PENGUSAHAAN BATAM
Tahun anggaran 2013
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYIAPAN DOKUMEN PROYEK INVESTASI
PENYELENGGARAAN MONOREL DI PULAU BATAM
A. LATAR BELAKANG
Batam merupakan pintu gerbang wilayah Barat Indonesia. Semenjak ditetapkan
sebagai kawasan perdagangan bebas (free trade zone), laju pertumbuhan penduduk
dan perekonomian terus mengalami peningkatan. Dampak dari pertumbuhan
penduduk dan peningkatan perekonomian tersebut adalah semakin tingginya
pergerakan barang maupun manusia. Untuk mengakomodir kebutuhna tersebut,
maka diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai,
efektif, dan efisien. Kereta api merupakan pilihan moda terbaik yang memiliki
keunggulan daya angkut yang besar, hemat energi, ramah lingkungan, serta
kebutuhan lahan yang kecil.
Pemerintah, dalam hal ini Ditjen Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, telah
melakukan kegiatan penyusunan “Masterplan Perkeretaapian di Pulau Batam”
pada tahun anggaran 2009, penyusunan “Studi Kelayakan Pembangunan Jaringan
Kereta Api Lintas Utama Pulau Batam” pada tahun anggaran 2010, dan
penyusunan “Studi Penetapan Trase Jalan Kereta Api Lintas Utama Pulau
Batam” pada tahun anggaran 2012.
Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan tersebut, dapat diketahui bahwa
prioritas pembangunan jaringan kereta api di Pulau Batam adalam Batam Center-
Tanjung Uncang (±17,7 Km) dan Batu Ampar-Bandara Hang Nadim (±19,6 Km).
Pada lintas tersebut diperkirakan besaran permintaan perjalanan dapat mencapai
10.499 pnp/hari dan 8.328 pnp/hari pada tahun pertama operasi (2016) dan mencapai
48.820 pnp/hari dan 38.725 pnp/hari pada akhir tahun tinjauan (2065). Potensi
perjalanan tersebut mayoritas berasal dari kawasan komersial, kawasan pelabuhan,
dan kawasan permukiman padat. Hasil rancangan awal rencana jalur KA lintas utama
Pulau Batam adalah dengan menggunakan kereta monorel. Jalur monorel Pulau
Batam direncanakan eleveted dengan ketinggian ± 8 m di atas permukaan jalan.
Dalam rangka memulai langkah implementasi pembangunan proyek monorel di
Pulau Batam ini, Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional No. 3
tahun 2012 tentang Panduan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, diperlukan penyiapan proyek
kerjasama investasi, secara khusus kajian awal prastudi kelayakan (atau outline
business case). Keluaran kegiatan ini digunakan sebagai dasar bagi pelaksanaan
lelang penyelenggara layanan monorail di Pulau Batam.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dari pekerjaan ini adalah memastikan kesanggupan penanggung jawab
proyek kerjasama (PJPK) dan siap untuk dilanjutkan ke tahap transaksi proyek
(kerjasama) pembangunan Monorel di Pulau Batam, terutama terkait pengalihan
resiko yang telah dikaji secara seksama, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah menyiapkan dokumen proyek investasi
penyelenggaraan monorel di Pulau Batam. Dalam hal ini adalah membuat dokumen
kajian dengan keluaran berupa Dokumen Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau
Outline Business Case, Dokumen Rancangan Dasar (Basic Design), dan Dokumen
Lelang Investasi dalam rangka penyelenggaraan monorail di Pulau Batam.
Adapun, secara spesifik, tujuan kegiatan ini adalah:
1. Menentukan sasaran dan kendala proyek kerjasama;
2. Mengkaji pilihan teknis serta ketersediaan teknologi dan barang/jasa yang
dibutuhkan;
3. Menentukan berbagai permasalahan pokok dan hambatannya, usulan mengatasi
permasalahan serta bentuk dan besarnya Dukungan Pemerintah dan/atau
Jaminan Pemerintah;
4. Mengidentifikasi pilihan bentuk kerjasama terbaik;
5. Mengidentifikasi resiko dan upaya mitigasi yang diperlukan;
6. Mengidentifikasi persyaratan pelaksanaan Proyek Kerjasama, termasuk landasan
hukum yang diperlukan dan pelaksanaan pengadaan tanah; dan
7. Menyusun rencana komersial yang mencakup alokasi resiko dan mekanisme
pembayaran.
C. LINGKUP KEGIATAN
Lingkup kegiatan ini, secara umum, terdiri dari substansi sebagai berikut:
1. Kajian Hukum dan Kelembagaan;
2. Kajian Teknis;
3. Kajian Kelayakan Proyek;
4. Kajian Lingkungan dan Sosial;
5. Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur.
Secara lebih rinci, lingkup kajian masing-masing substansi tersebut disampaikan
sebagai berikut:
1. Kajian Hukum dan Kelambagaan, meliputi:
• Analisis Peraturan Perundang-undangan;
• Analisis Kelembagaan.
2. Kajian Teknis, meliputi:
• Analisis Teknis;
• Penyiapan Tapak;
• Rancang Bangun Awal;
• Lingkup Proyek Kerjasama; dan
• Spesifikasi Keluaran.
3. Kajian/Evaluasi Kelayakan Proyek, bersumber dari studi kelayakan yang
telah dilakukan sebelumnya (Ditjen KA, Kemenhub, 2010), meliputi:
• Analisis Biaya Manfaat Sosial (ABMS);
• Analisis Pasar;
• Analisis Keuangan;
• Analisis Resiko; dan
• Analisis Struktur Tarif.
4. Kajian Lingkungan dan Sosial, meliputi:
• Kajian lingkungan hidup untuk Proyek Kerjasama yang wajib AMDAL
atau wajib UKL-UPL;
• Analisis sosial; dan
• Rencana Pengadaan Tanah dan Rencana Pemukiman Kembali.
5. Kajian Bentuk Kerjasama dalam Penyediaan Infrastruktur, mengikuti
ketentuan sebagai berikut:
• Karakteristik dasar bentuk kerjasama harus mencerminkan alokasi resiko,
penanggung jawab pembiayaan, dan status pengelolaan aset kerjasama;
• Bentuk-bentuk kerjasama yang ditawarkan diantaranya adalah:
a. Bangun-milik-guna-serah (build-own-operate-transfer);
b. Bangun-guna-serah (build-operate-transfer);
c. Bangun-serah-guna (build-transfer-operate);
d. Rehabilitasi-guna-serah (rehabilitate-operate-transfer);
e. Kembangkan-guna-serah (develop-operate-transfer); dan
f. Bentuk-bentuk kerjasama lainnya.
• Pemilihan bentuk kerjasama dilakukan dengan mempertimbangkan
faktor-faktor sebagai berikut:
1. Kepastian kertersediaan infrastruktur tepat pada waktunya;
2. Optimalisasi investasi oleh Badan Usaha;
3. Memaksimalkan investasi oleh Badan Usaha;
4. Kemampuan Badan Usaha untuk melakukan transaksi; dan
5. Kepastian adanya pengalihan keterampilan manajemen dan teknis
sektor swasta ke sektor publik.
6. Kajian Kebutuhan Dukungan Pemerintah dan/atau Jaminan Pemerintah
Dukungan Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kelayakan
keuangan Proyek Kerjasama, dapat diberikan dalam bentuk:
• Perizinan;
• Pengadaan tanah;
• Dukungan sebagian konstruksi;
• Kontribusi fiskal dalam bentuk tunai dan/atau dalam bentuk non-tunai
dan/atau non fiskal; dan/atau
• Bentuk lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Jaminan Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangki risiko Badan Usaha
diberikan oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan
Infrastruktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
D. LOKASI KEGIATAN
Kegiatan ini berlokasi di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau pada trase yang telah
ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.
Gambar 1 Rencana Koridor Monorel di Pulau Batam
E. KELUARAN
1. Dokumen Kajian Awal Prastudi Kelayakan atau Outline Business Case
rencana penyelenggaraan Monorel di Pulau Batam.
2. Dokumen Rancangan Dasar (Basic Design) Monorel di Pulau Batam, yang
terdiri dari:
a. Dokumen gambar rancang, yang didalamnya terdapat rencana kinerja
terkait dengan monorel seperti struktur bangunan (rel dan stasiun) sistem
kelistrikan, sistem persinyalan, dan jenis kereta yang akan digunakan;
b. Dokumen volume dan biaya investasi, termasuk biaya konstruksi,
operasional, dan perawatan.
3. Dokumen lelang investasi meliputi:
a. Persyaratan dokumen lelang;
b. Persyaratan peserta lelang;
c. Mekanisme lelang;
d. Mekanisme penetapan pemenang lelang, yang didalamnya terdapat
kriteria-kriteria pemenang lelang;
e. Rencana kerja dan syarat-syarat pembangunan sistem monorel;
f. Penyusunan dokumen draft kontrak konsesi monorel;
g. Kajian hukum terkait dengan daerah khusus Free Trade Zone (FTZ)
Batam.
F. TENAGA AHLI
Tenaga Ahli yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah tenaga ahli
yang professional dengan kualifikasi sebagai berikut:
1. Ahli Perencana Transportasi (Ketua Tim), dengan kualifikasi pendidikan
minimal Pascasarjana S2 Teknik Sipil/Planologi/Manajemen Transportasi/
Teknik Transportasi, dengan pengalaman minimal 9 (sembilan) tahun dalam
bidang perencanaan transportasi.
2. Ahli Perencanaan Wilayah, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1
atau Pascasarjana S2 Planologi/Perencanaan Wilayah Kota, dengan pengalaman
di bidang perencanaan wilayah minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau
minimal 5 (lima) tahun untuk S2.
3. Ahli Pemodelan Transportasi, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana
S1 atau Pascasarjana S2 Teknik Sipil/Planologi/Manajemen Transportasi/Teknik
Transportasi, dengan pengalaman di bidang pemodelan transportasi minimal 10
(sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2.
4. Ahli Sipil/Struktur, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau
Pascasarjana S2 Teknik Sipil, dengan pengalaman di bidang struktur minimal 10
(sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2.
5. Ahli Prasarana KA, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau
Pascasarjana S2 Teknik Sipil, dengan pengalaman di bidang prasarana kereta api
minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2.
6. Ahli Sarana dan Sistem Operasi KA, dengan kualifikasi pendidikan minimal
Sarjana S1 atau Pascasarjana S2 Teknik Sipil/Teknik Mesin, dengan pengalaman
di bidang sarana dan sistem operasi kereta api minimal 10 (sepuluh) tahun untuk
S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2.
7. Ahli Ekonomi Transportasi, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1
atau Pascasarjana S2 Teknik Sipil/Ekonomi, dengan pengalaman di bidang
ekonomi transportasi minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5
(lima) tahun untuk S2.
8. Ahli Lingkungan, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau
Pascasarjana S2 Teknik Lingkungan/Teknik Penyehatan, dengan pengalaman di
bidang teknik lingkungan minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5
(lima) tahun untuk S2.
9. Ahli Kelembagaan Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS), dengan
kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau Pascasarjana S2 Teknik
Sipil/Teknik Mesin/Teknik Industri, dengan pengalaman di bidang kelembagaan
KPS minimal 10 (sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk
S2.
10. Ahli Hukum, dengan kualifikasi pendidikan minimal Sarjana S1 atau
Pascasarjana S2 Hukum, dengan pengalaman di bidang hukum minimal 10
(sepuluh) tahun untuk S1 atau minimal 5 (lima) tahun untuk S2.
Selain itu, tim didukung oleh tenaga asisten, dengan kualifikasi pendidikan minimal
sarjana S1 dan pengalaman minimal 4 (empat) tahun dibidangnya, sebagai berikut:
Asisten Ahli Perencana Transportasi (1 orang)
Asisten Ahli Struktur (1 orang)
Asisten Ahli Prasarana KA (1 orang)
Asisten Ahli Sarana dan Sistem Operasi KA (1 orang).
G. PELAPORAN
Pelaporan studi ini akan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan studi dengan
pentahapan sebagai berikut.
1. Laporan Pendahuluan, diserahkan pada akhir bulan ke-1 sejumlah 10
(sepuluh) eksemplar. Laporan Pendahuluan ini berisi penjabaran dari kerangka
acuan kerja, yang meliputi pendahuluan, metodologi dan pendekatan teori yang
diterapkan dalam studi, gambaran umum secara singkat, rencana kerja, jadwal
kegiatan dan instrumen pengumpulan data primer dalam penelitian, termasuk
keperluan data sekunder.
2. Laporan Antara, diserahkan pada akhir bulan ke-3 sejumlah 10 (sepuluh)
eksemplar. Laporan Antara berisikan hasil survei primer, hasil studi kasus/studi
terdahulu serta progres pekerjaan.
3. Draft Laporan Akhir, diserahkan pada akhir bulan ke-5 sejumlah 10
(sepuluh) eksemplar. Konsep Laporan Akhir merupakan draft hasil kajian yang
akan dibahas oleh stakeholder yang relevan.
4. Laporan Akhir, diserahkan pada akhir bulan ke-6 (akhir masa studi) sejumlah
10 (sepuluh) eksemplar. Laporan Akhir adalah Konsep Laporan Akhir yang
telah disempurnakan sesuai pembahasan akhir.
5. Laporan Ringkas (Eksum), diserahkan pada akhir bulan ke-6 (akhir masa
studi) sejumlah 10 (sepuluh) eksemplar. Laporan Ringkas adalah laporan yang
digunakan untuk laporan eksekutif sehingga merupakan laporan yang lebih
kompak dan padat mengenai hasil studi.
6. Album Gambar (A3) diserahkan pada akhir bulan ke-6 (akhir masa studi)
sejumlah 5 (lima) eksemplar.
7. Dokumen Lelang Rencana Kerjasama diserahkan pada akhir bulan ke-6
(akhir masa studi) sejumlah 5 (lima) eksemplar.
8. Softcopy berupa CD/DVD berisi keseluruhan laporan kegiatan, diserahkan
pada akhir bulan ke-6 (akhir masa studi) sejumlah 20 (dua puluh) keping.
H. STUDI KOMPARASI MONOREL
Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terkait praktek penyelenggaraan
monorel, dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri, perlu kiranya
dilakukan studi komparasi ke luar negeri. Pemilihan negara tujuan studi komparasi
ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu negara yang telah menggunakan monorel
sebagai angkutan umum massal (jumlah kapasitas angkut penumpang tinggi), serta
terdapat pabrik pembuatan monorel dan seluruh kelengkapannya.
I. SUMBER PENDANAAN
Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan PNBP Badan Pengusahaan Batam
Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 1.800.000.000.- (Satu Miliar Delapan Ratus
Juta Rupiah).
J. JADWAL PELAKSANAAN
Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan, dengan jadwal sebagaimana
disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
No. KEGIATAN BULAN KE-
1 2 3 4 5 6
1. Penyusunan Outline Business Case
a. Kajian Hukum Kelembagaan
b. Kajian Teknis
c. Kajian Kelayakan Proyek
d. Kajian Lingkungan-Sosial
e. Kajian Bentuk Kerjasama
Penyelenggaraan
2. Penyusunan Rancangan Dasar (Basic Design)
a. Survei lapangan
b. Penyusunan Rancangan Dasar
(Basic Design)
c. Perhitungan volume dan biaya
konstruksi
3. Penyusunan Dokumen Lelang
4. Pelaporan
a. Laporan Pendahuluan x
b. Laporan Antara x
c. Konsep Laporan Akhir x
d. Laporan Akhir dan Ringkas x
e. Album Gambar x
f. Dokumen Lelang Kerjasama x
5. Presentasi
a. Presentasi Laporan Pendahuluan x
b. Presentasi Laporan Antara x
c. Presentasi Konsep Laporan Akhir x
K. KETENTUAN KHUSUS
Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) dengan ini mengundang Lembaga Penyedia
Jasa Konsultansi, baik secara mandiri maupun kemitraan (kerjasama), dengan
ketentuan memiliki pengalaman yang cukup di bidang perencanaan perkeretaapian.
Jika dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini dilakukan dengan kemitraan,
maka penyedia jasa diwajibkan mengikuti ketentuan/persyaratan yang berlaku.
L. PENUTUP
Hal-hal teknis yang yang belum tercakup dalam KAK ini akan disampaikan dalam
acara rapat penjelasan (aanwijzing) berikut addendum (bila ada) dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak pekerjaan.