BIMBINGAN TEKNIS PERINTISAN PENGEMBANGAN

PENDATAAN PENDIDIKAN UNTUK

PENGEMBANGAN JARINGAN PANGKALAN DATA

PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA YANG

TERINTEGRASI DENGAN PANGKALAN DATA

DEPDIKNAS

TAHUN ANGGARAN 2007

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PUSAT STATISTIK PENDIDIKAN NASIONAL

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

DEPDIKNAS – 2007

1. Pendahuluan

1.1.1.1. Latar BelakangLatar BelakangPusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen

Pendidikan Nasional (PSP-Balitbang-Depdiknas) adalah satuan kerja yang

bertanggungjawab dan berwenang dalam penyelenggaraan dan koordinasi pendataan

pendidikan nasional di Indonesia. Secara formal, kedudukan dan peranan PSP-

Balitbang-Depdiknas dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor: 0259/U/1977 Tentang: Koordinasi Pengolahan Data Dalam

Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (nama Departemen Pendidikan

Nasional ketika itu); yang kemudian direvisi dengan Peraturan Menteri Pendidikan

Nasional Nomor: 24 Tahun: 2005 Tentang: Organisasi dan Tata Kerja Badan Penelitian

dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, Bagian Kelima Pasal 41 sampai

dengan Pasal 47. Berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa PSP-Balitbang pusat

koordinasi pendataan pendidikan secara nasional terletak di Badan Penelitian dan

Pengembangan dengan pelaksananya adalah PSP-Balitbang-Depdiknas.

Selaku koordinator pendataan pendidikan secara nasional, PSP-Balitbang-Depdiknas

tidak hanya mengkoordinasikan dan tetapi juga memberikan layanan kepada unit-unit

utama berikut:

1. Unit-Unit Utama Tingkat Pusat (Depdiknas) yang terdiri dari:

a. Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah.

b. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

c. Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah.

d. Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

e. Sekretariat Jenderal.

f. Inspektorat Jenderal.

2. Instansi Pemerintahan Tingkat Daerah yang terdiri dari:

a. Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi.

b. Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten/ Kota.

c. Lembaga Pengkaji Mutu Pendidikan (LPMP).

d. Pusat Pelatihan Guru (PPG).

Salah satu bukti nyata berjalannya koordinasi pendataan pendidikan secara nasional

adalah hadirnya Pangkalan Data Pendidikan yang terintegrasi secara nasional –

pangkalan data yang ada di pusat maupun yang ada di daerah seluruhnya terintegrasi

membentuk Jaringan Pangkalan Data Pendidikan. Karena belum ada maka Jaringan

Pangkalan Data Pendidikan seperti itu perlu segera dibangun. Oleh karena itu, pada

Tahun Anggaran 2007 ini PSP-Balitbang-Depdiknas menetapkan kegiatan ”Bimbingan

Teknis Perintisan Pengembangan Pendataan Pendidikan Kabupaten / Kota untuk

Pengembangan Jaringan Pangkalan Data Pendidikan Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi

dengan Pangkalan Data Departemen Pendidikan Nasional”.

1.2.1.2. Maksud dan SasaranMaksud dan SasaranMaksud dari kegiatan Bimbingan Teknis Perintisan Pengembangan Pendataan

Pendidikan Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan Data

Pendidikan Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dengan Pangkalan Data Departemen

Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan dan atau kompetensi Sumber Daya Manusia

pendataan pendidikan di setiap Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota yang ada

dibawahnya.

2. Sebagai bentuk dukungan taktis upaya perintisan Pengembangan Jaringan

Pangkalan Data Pendidikan Kabupaten / Kota yang Terintegrasi dengan

Pangkalan Data Departemen Pendidikan Nasional.

3. Menjamin keberlangsungan Pengembangan Pendataan Pendidikan Kabupaten /

Kota untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan Data pendidikan Kabupaten /

Kota yang terintegrasi dengan Pangkalan Data Departemen Pendidikan

Nasional.

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan Bimbingan Teknis Perintisan Pengembangan

Pendataan Pendidikan Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan

Data Pendidikan Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dengan Pangkalan Data

Departemen Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemampuan dan atau kompetensi Sumber Daya Manusia

pendataan pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota yang ada

dibawahnya.

2. Tersedianya Sumber Daya Manusia pendukung pendataan pendidikan Dinas

Pendidikan Kabupaten / Kota.

1.3.1.3. Hasil Akhir Yang DiharapkanHasil Akhir Yang DiharapkanHasil akhir yang diharapkan dari kegiatan Bimbingan Teknis Perintisan Pengembangan

Pendataan Pendidikan Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan

Data Pendidikan Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dengan Pangkalan Data

Departemen Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut.

1. Tersedianya materi ajar Bimbingan Teknis Perintisan Pengembangan Pendataan

Pendidikan Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan Data

Pendidikan Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dengan Pangkalan Data

Departemen Pendidikan Nasional

2. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Perintisan Pengembangan Pendataan

Pendidikan Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan Data

Pendidikan Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dengan Pangkalan Data

Departemen Pendidikan Nasional

1.4.1.4. Waktu Pelaksanaan PekerjaanWaktu Pelaksanaan PekerjaanSecara keseluruhan, kurun waktu yang tersedia untuk melaksanakan dan menyelesaikan

kegiatan Bimbingan Teknis Perintisan Pengembangan Pendataan Pendidikan Kabupaten

/ Kota untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan Data Pendidikan Kabupaten/ Kota yang

Terintegrasi dengan Pangkalan Data Departemen Pendidikan Nasional adalah selama 3

(tiga) bulan kalender.

2. Ruang Lingkup PekerjaanRuang lingkup pekerjaan Bimbingan Teknis Perintisan Pengembangan Pendataan

Pendidikan Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan Data

Pendidikan Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dengan Pangkalan Data Departemen

Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan metodologi Bimbingan Teknis Perintisan Pengembangan

Pendataan Pendidikan Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Jaringan

Pangkalan Data Pendidikan Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dengan

Pangkalan Data Departemen Pendidikan Nasional

2. Penyusunan materi ajar Bimbingan Teknis Perintisan Pengembangan Pendataan

Pendidikan Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan Data

Pendidikan Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dengan Pangkalan Data

Departemen Pendidikan Nasional yang meliputi:

a. Materi Bimbingan Teknis Perintisan Pengembangan Pendataan

Pendidikan Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan

Data Pendidikan Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dengan Pangkalan

Data Departemen Pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan

metodologi yang telah dikembangkan sebelumnya.

b. Tersedianya instrumen pengukuran evaluasi kemampuan dan atau

kompetensi hasil bimbingan teknis sebelum dan sesudah pemberian

Bimbingan Teknis Perintisan Pengembangan Pendataan Pendidikan

Kabupaten / Kota untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan Data

Pendidikan Kabupaten/ Kota yang Terintegrasi dengan Pangkalan Data

Departemen Pendidikan Nasional

3. Bimbingan teknis pada masing-masing Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota di

seluruh Indonesia selama 3 hari.

3. Tenaga Ahli

3.1.3.1. Kebutuhan Tenaga AhliKebutuhan Tenaga AhliBerdasarkan lingkup pekerjaan yang ada, maka dibutuhkan tenaga-tenaga ahli dengan

spesifikasi sebagai berikut:

No Keahlian/ Jabatan Pengalaman Kerja Minimal

1 Ahli Sistem Informasi/ Ketua Tim (Team Leader)

14 tahun untuk lulusan S-1, atau 12 tahun untuk lulusan S-2/ S-3

2 Ahli Manajemen Sumber Daya Manusia 12 tahun untuk lulusan S-1, atau 10 tahun untuk lulusan S-2/ S-3

3 Ahli Perancangan Aplikasi (Application Designer)

10 tahun untuk lulusan S-1, atau 8 tahun untuk lulusan S-2/ S-3

4 Ahli Pengembangan Aplikasi (Programmer)

10 tahun untuk lulusan S-1, atau 8 tahun untuk lulusan S-2/ S-3

5 Ahli Perancang Jaringan (Network Designer)

10 tahun untuk lulusan S-1, atau 8 tahun untuk lulusan S-2/ S-3

6 Ahli Administrasi Jaringan(Network Administrator) (2 Orang)

10 tahun untuk lulusan S-1, atau 8 tahun untuk lulusan S-2/ S-3

Setiap tenaga ahli yang ada berjumlah minimal 1 (satu) orang kecuali untuk Team

Leader dengan didampingi oleh staf pendukung atau asisten untuk masing-masing

tenaga ahli yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sesuai dengan ruang lingkup area

pekerjaan dan metodologi kerja, maka pihak konsultan wajib menyediakan tenaga

bimbingan teknis yang akan diterjunkan pada masing-masing Dinas Pendidikan

Kabupaten / Kota.

3.2.3.2. Tugas Pokok Tenaga Ahli Tugas Pokok Tenaga Ahli Berikut ini adalah uraian ringkas mengenai tugas pokok dari setiap tenaga ahli yang

dibutuhkan:

1. Team Leader:

a. Menyusun rencana pelaksanaan pekerjaaan yang di dalamnya

mencakup: sasaran hasil kerja, kegiatan dilaksanakan, pelaksana kegiatan,

perangkat pendukung digunakan, dan waktu pelaksanaan.

b. Membuat penjadwalan kerja kegiatan bimbingan teknis pada masing-

masing kabupaten / kota.

c. Mengkoordinasikan penyusunan perangkat evaluasi yang digunakan

untuk mengukur kemampuan dan atau kompetensi tenaga pendataan pendidikan

di Kabupaten / Kota sebelum dan sesudah pemberian bimbingan teknis

d. Mengkoordinasikan penyusunan materi ajar dan metodologi yang

digunakan.

e. Mengkoordinasikan pelaporan hasil kegiatan Bimbingan Teknis

Perintisan Pengembangan Pendataan Pendidikan Kabupaten / Kota untuk

Pengembangan Jaringan Pangkalan Data Pendidikan Kabupaten/ Kota yang

Terintegrasi dengan Pangkalan Data Departemen Pendidikan Nasional

2. Ahli Manajemen Sumber Daya Manusia :

a. Merancang instrumen pengukuran evaluasi kemampuan dan atau

kompetensi Sumber Daya Manusia sebelum dan sesudah pemberian Bimbingan

Teknis Perintisan Pengembangan Pendataan Pendidikan Kabupaten / Kota

untuk Pengembangan Jaringan Pangkalan Data Pendidikan Kabupaten/ Kota

yang Terintegrasi dengan Pangkalan Data Departemen Pendidikan Nasional

b. Melakukan penghitungan dan pelaporan hasil evaluasi kemampuan dan

atau kompetensi Sumber Daya Manusia sesudah pemberian Bimbingan Teknis

Perintisan Pengembangan Pendataan Pendidikan Kabupaten / Kota untuk

Pengembangan Jaringan Pangkalan Data Pendidikan Kabupaten/ Kota yang

Terintegrasi dengan Pangkalan Data Departemen Pendidikan Nasional

3. Ahli Perancangan Aplikasi

a. Merancang materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan

metodologi yang digunakan.

b. Menyusun materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan

metodologi yang digunakan.

4. Programmer :

a. Merancang materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan

metodologi yang digunakan.

b. Menyusun materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan

metodologi yang digunakan.

5. Ahli Perancangan Jaringan

a. Merancang materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan

metodologi yang digunakan.

b. Menyusun materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan

metodologi yang digunakan.

6. Administrator Jaringan:

a. Merancang materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan

metodologi yang digunakan.

b. Menyusun materi ajar yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan

metodologi yang digunakan.

4. Pembiayaan Kegiatan

Kegiatan ini diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp. 12.250.380.000,- yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2007.