KAJIAN UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DI …Pengertian penatagunaan tanah adalah pola penge-lolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang

Diterima: 1 Februari 2016 Disetujui: 20 April 2016Direview: 24 Maret 2016

1 Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. KontakE-mail: [email protected]

KAJIAN UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAHDI KABUPATEN TEMANGGUNG PROVINSI JAWA TENGAH

Slamet Muryono1

AbstractAbstractAbstractAbstractAbstract: Limitations of natural resources, especially land, is increasingly perceived both by the government as the land managerand the community as the users. Not only due to the increasing number of residents, but the speed of the development require landand make competition between land users are increasing. This research was done in Temanggung District, Central Java. The objectof this research is land use in the study area. Instruments used in controlling land use are Land Use Map (PT), Spatial Plan Map(RTRW), and Sustainable Agricultural Map (LP2B). Then, PT map was being correlated with RTRW map and LP2B map. The resultsshow that the conformity rate between PT and RTRW is 78.13%, and the discrepancy rate is 21.87%. The conformity rate betweenLP2B and PT is 77.55%, with the discrepancy rate of 24.45%, while between RTRW and LP2B, the conformity rate is 89.45%, withthe discrepancy rate of 10.55%.KeywordsKeywordsKeywordsKeywordsKeywords: land use, spatial planning, sustainable agriculture land

Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Intisari: Keterbatasan keberadaan sumberdaya alam khususnya tanah, semakin hari semakin dirasakan baik oleh pemerintahsebagai pengelola tanah maupun masyarakat sebagai pengguna tanah. Hal ini karena luas tanah tetap tetapi yang menggunakantanah, dari tahun ke tahun semakin meningkat. Masalah yang muncul adalah upaya untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungankhususnya dalam kaitan dengan penggunaan tanah agar tetap sesuai dengan arahan dalam RTRW dan LP2B. Penelitian dilakukan diKabupaten Temanggung. Pendekatan spasial dilakukan dengan cara analisis tumpang susun (overlay) peta-peta. Objek penelitiannyaadalah Peta Penggunaan Tanah (PT) di lokasi penelitian. Peta PT ini selanjutnya dikorelasikan dengan Peta Rencana Tata RuangWilayah (RTRW) dan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hasil penelitian menunjukan bahwa Instrumen yangdigunakan dalam pengendalian penggunaan tanah terdiri dari Peta Penggunaan Tanah (PT), Peta (RTRW), dan (LP2B). Kesesuaianantar instrumen pengendalian penggunaan tanah tersebut dapat dijelaskan bahwa 78,13 % sesuai. antara RTRW dengan PT, dan21,87 % tidak sesuai. Antara LP2B dengan PT 75,55 % sesuai dan 24,45 % tidak sesuai. Antara RTRW dengan LP2B 89,45 %sesuai dan 10,55 % tidak sesuai.KeywordsKeywordsKeywordsKeywordsKeywords: Land Use, Spatial Planning, Sustainable Agricultural Land

A. Pendahuluan

Keterbatasan keberadaan sumberdaya alamkhususnya tanah, semakin hari semakin dirasakanbaik oleh pemerintah sebagai pengelola tanahmaupun masyarakat sebagai pengguna tanah. Halini karena luas tanah tetap sedangkan yangmenggunakan tanah semakin meningkat. Lajupembangunan yang semakin meningkat dan selalu

membutuhkan tanah turut menjadikan parapengguna tanah ini semakin berkompetisi.Penggunaan Tanah di suatu wilayah tidak hanyadibutuhkan pada saat ini saja, oleh karena itu perludiperhatikan keberlanjutannya untuk masa yangakan datang (I Made Sandy, 1985).

Penggunaan tanah non pertanian di suatuwilayah yang tidak bisa dikendalikan, dapatmenyebabkan ketersediaan tanah untuk kegiatanbudidaya pada kawasan budidaya akan semakinhabis. Di lain pihak, tanah yang kondisi f isiknya

85Slamet Muryono: Kajian Upaya Pengendalian Penggunaan Tanah ...: 84-101

marjinal perlu dilindungi sebagai kawasan lindung.Untuk mengatasi kondisi tersebut Pemerintahmelalui Pemerintah Daerah setempat perlumelakukan pengendalian penggunaan tanah diwilayahnya masing-masing. Jika cara tersebut dapatdilakukan, maka berdasarkan kondisi wilayah yangada bisa disesuaiakan dengan penggunaan tanahpada masa yang akan datang yang lebih ideal.

Beberapa instrumen pengendalian penggunaantanah yang digunakan oleh Pemerintah Daerahantara lain adalah Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) yang dikelola oleh pemerintah daerah dandituangkan dalam peraturan daerah kabupaten (UUNo.26/2007). Instrumen pengendalian penggunaantanah yang dilakukan oleh Badan PertanahanNasional yang di tingkat kabupaten ditangani olehKantor Pertanahan Kabupaten, yang dilakukanmelalui pengelolaan tata guna tanah atau penatagu-naan tanah (UU No.5/1960). Ketentuan lain yangjuga harus diperhatikan oleh pemerintah daerahyaitu ketentuan tentang perlindungan Lahan Perta-nian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimanadiamanatkan dalam UU No.41/2009. Pada umumnyapemerintah daerah merujuk kepada tiga instrumenpengendalian penggunaan tanah tersebut dalammemberikan pertimbangan penggunaan tanah didaerahnya, termasuk salah satunya adalah yang ter-jadi di Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Temanggung adalah salah satukabupaten yang mempunyai keberadaan sumber-daya alam yang kurang begitu menguntungkan darisegi geograf isnya karena topograf i wilayahnyabervariasi mulai dari daerah datar sampai dengandaerah yang bergunung. Kondisi seperti ini seringkalimenimbulkan pengelolaan tanah (ruang) yangbervariasi pula. Kondisi kawasan budidaya yangkuantitasnya semakin terbatas, sering pula merem-bet dan mendesak ke kawasan lindung. Kawasanlindung yang terganggu ini menyebabkan kawasanyang ada di bawahnya juga terganggu, yang ber-dampak terhadap terganggunya keseimbanganlingkungan. Namun kondisi yang kurang mengun-

tungkan di Kabupaten Temanggung ini diimbangidengan dikembangkannya budidaya tanamantembakau yang cukup subur. Kondisi ini menye-babkan Kabupaten Temanggung merupakan sentraproduksi tembakau. Hal ini disebabkan karenaiklimnya yang sejuk sehingga memungkinkan untuksuburnya pertumbuhan tanaman tembakau, teruta-ma di daerah kaki gunung sumbing dan sindoro.Peruntukan tanah yang berada di lereng-lerenggunung ini adalah kawasan lindung (Perda Kabu-paten Temanggung No. 1/2012), namun fakta me-nunjukkan bahwa penggunaan tanah di kaki-kakiGunung Sindoro dan Sumbing banyak dibudida-yakan tanaman tembakau. Sehubungan dengan haltersebut, permasalahan yang muncul di KabupatenTemanggung adalah upaya untuk tetap menjagakeseimbangan lingkungan khususnya dalam kaitandengan penggunaan tanah agar tetap sesuai denganarahan dalam RTRW dan LP2B

B. Tinjauan Pustaka

Manajemen Sumberdaya AgrariaSumberdaya agraria dalam arti luas adalah

sumberdaya alam sebagaimana dimaksud pada Pasal33 ayat (3) UUD 1945, sedangkan dalam pengertiansempit, sumberdaya agraria adalah tanah (ruang)sebagai permukaan bumi. Indonesia dikenal sebagainegara yang memiliki sumberdaya agraria yangmelimpah baik yang berupa sumberdaya hayati dannon hayati. Sumberdaya tersebut bersifat bisadiperbaharui (renewable) maupun sumberdaya yangtidak dapat diperbaharui (non renewable). Sumber-daya tersebut ada yang berwujud modal alam (natu-ral resource stock) seperti: daerah aliran sungai,danau, hutan, pesisir, rawa, gambut, dll), maupunberwujud komoditi (natural resource commodity)seperti kayu, rotan, mineral tambang, minyak dangas bumi, ikan, dll. (I Nyoman Nurjana dalam http//ejournal.umm.ac.id)

Manajemen sumberdaya agraria mengacu padapengelolaan sumberdaya dengan fokus khusus padabagaimana manajemen mempengaruhi kualitas

86 Bhumi Vol. 2 No. 1 Mei 2016

hidup generasi sekarang dan generasi yang akandatang. Oleh karena itu konsep manajemen sumber-daya agraria adalah sebangun dengan konseppembangunan berkelanjutan yaitu pengelolaanagraria dan tata lingkungan atau manajemen ling-kungan untuk melestarikan sumberdaya yang ada.Ketersediaan sumberdaya agraria untuk memenuhikebutuhan dasar dan tersedianya cukup ruang padatingkat kestabilan sosial tertentu disebut DayaDukung Lingkungan (DDL). Singkatnya, DDL ada-lah kemampuan lingkungan untuk mendukungperikehidupan semua makhluk hidup. Keberadaansumberdaya agraria tidak merata letaknya, adadaerah yang sangat kaya sumberdaya agrarianya, adapula yang terbatas keberadaannya. Oleh karena itupada wilayah yang sumberdaya agrarianya terbatas,perlu ada upaya untuk mengendalikan penggunaantanah di wilayah tersebut.

Penatagunaan Tanah

Dari segi pertanahan, pembangunan berkelan-jutan dapat diartikan sebagai usaha untuk menye-imbangkan penggunaan dan pemanfaatan tanahyang jumlanya terbatas dalam hubungannya denganperkembangan sosial ekonomi masyarakat. Untukbisa mencapai maksud tersebut, maka tanah perludiatur penggunaan dan pemanfaatannya secara op-timal melalui RTRW.

Penatagunaan Tanah (PGT) merupakan rangkai-an kegiatan untuk mengatur peruntukan, peng-gunaan dan persediaan tanah secara berencana danteratur. Tujuannya adalah untuk memperolehmanfaat yang lestari, optimal, seimbang dan serasiuntuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan negara.Pengertian penatagunaan tanah adalah pola penge-lolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan,penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berujudkonsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturankelembagaan yang terkait dengan pemanfaatantanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepen-tingan masyarakat secara adil. Dalam hal ini,penggunaan tanah diartikan sebagai wujud tutupan

bumi yang merupakan bentukan alami maupunbuatan manusia (PP 16/2004).

Penggunaan tanah yang merupakan salah satukegiatan yang diatur dalam penatagunaan tanahsangat berhubungan erat dengan kegiatan masya-rakat di atas tanah. Kegiatan masyarakat di atas tanahtersebut yang disebut penggunaan tanah budidaya,tentunya terkait dengan penggunaan tanah sebagaipenopang ekonomi masyarakat. Hal itu antara lainsebagai penyebab terjadinya penggunaan tanah yangtidak sesuai dengan kemampuan tanahnya, yang akanberdampak pada kerusakan tanah itu sendiri yangberlanjut lebih jauh ke kondisi kerusakan lingkungan.Apabila penggunaan tanah ini tidak dikendalikan,maka suatu saat bisa terjadi bahwa tanah ini tidakbisa lagi memberi kemakmuran kepada penggunanya.

Oleh karena itu laju penggunaan tanah perludikendalikan sehingga tanah nantinya perlu dipi-kirkan untuk hajat hidup generasi mendatang. Upayaini tentunya harus selalu dipikirkan terus menerusmengingat kebutuhan tanah yang selalu bertambahterus untuk digunakan oleh masyarakat.

Penataan Ruang

Penataan Ruang diartikan sebagai suatu sistemproses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang,dan pengendalian pemanfaatan ruang. Tujuanpenyelenggaraan penataan ruang adalah termasuksalah satu upaya untuk mengelola sumberdaya agariayang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan,dan pengawasan penataan ruang.

Penyelenggaraan penataan ruang bertujuanuntuk mewujudkan ruang wilayah nasional yangaman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Untukpencapaiannya disusunlah di tiap-tiap daerah kabu-paten/kota Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).Harapan yang ingin dicapai adalah: a. Terwujudnyakeharmonisan antara lingkungan dan sumberdayabuatan; b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggu-naan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan,dengan memperhatikan sumberdaya manusia;c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan


pencegahan dampak negatif terhadap lingkunganakibat pemanfaatan ruang (PP 15/2010).

Penataan ruang pada hakekatnya adalah bagai-mana menata penggunaan ruang untuk menjadiideal. Oleh karenanya dalam penyusunan tata ruangtentunya sudah memprediksi bahwa bukan hanyapenggunaan ruang pada saat ini saja tetapi juga peng-gunaan ruang di masa yang akan datang seharusnyajuga sudah dipikirkan. Namun dengan adanya ke-giatan manusia di atas tanah yang selalu berkembangbaik secara perorangan maupun karena kegiatanpembangunan yang dilakukan oleh pemerintahmaupun pihak swasta, seringkali rencana yang sudahdisusun tersebut dalam pelaksanaannya menjadiberbeda. Itulah sebabnya bahwa dalam perencanaantata ruang, perundang-undangan mengatur bahwapenataan ruang ini bisa ditinjau kembali untuk kurunwaktu paling lama setiap lima tahun. Kondisi inisebetulnya untuk mengakomodir kegiatan di atastanah tersebut yang semakin berkembang. Kadang-kadang memang disalah tafsirkan karena tata ruangbisa ditinjau kembali setiap lima tahun sekali,penyusuanannya dilakukan seadanya saja. Padahalsebetulnya kegiatan evaluasi setiap lima tahun sekaliini bertujuan agar tata ruang yang sudah disusunitu sesuai dengan kondisi penggunaan tanah yangada saat.

Dalam kaitan dengan upaya pengendalian peng-gunaan tanah, penataan ruang ini seharusnyalahselalu diikuti karena pada dasarnya penataan ruangini merupakan arah pemanfaatan ruang dalamkurun waktu tertentu. Namun kenyataannya seringdijumpai bahwa penggunaan tanah tidak sesuaidengan arahan peruntukkan tanah dalam tata ruangsebagai akibat dari kebutuhan akan tanah olehmasyarakat yang selalu meningkat.

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)ditetapkan melalui tata cara yang diatur melaluiperaturan perundang-undangan sesuai denganmemperhatikan kondisi suatu wilayah. Lahan yang

sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dandilarang dialihfungsikan. Alih fungsi hanya dapatdilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerahdalam rangka: pengadaan tanah untuk kepentinganumum atau dalam hal terjadi bencana. Dalam halterdapat LP2B yang diajukan dialihfungsikan untukkepentingan umum, maka harus disediakan lahanpengganti yang disiapkaan oleh pihak yangmengalihfungsikan. Untuk lahan pengganti LP2Bkarena terjadi bencana, maka lahannya wajibdisiapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah(PP 1/2011).

LP2B ditetapkan dengan tujuan untuk mewu-judkan dan menjamin tersedianya LP2B; mengen-dalikan alih fungsinya; dan mewujudkan keman-dirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.Peningkatkan pemberdayaan, pendapatan dankesejahteraan bagi petani; memberikan kepastianusaha bagi pelaku usaha tani; mewujudkan keseim-bangan ekologis; dan mencegah kemubaziraninvestasi infrastruktur pertanian merupakan tujuanLP2B yang lain. Selain LP2B juga perlu penetapanLahan Cadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B)yang merupakan lahan potensial untuk dijadikanLP2B pada masa yang akan datang.

LP2B dan LCP2B pada dasarnya adalah upayapemerintah untuk tetap melestarikan lahan yangmenghasilkan tanaman pangan serta mengupa-yakan perluasanya namun tetap memperhatikankemampuannya. Hal ini dilakukan agar kebutuhanmasyarakat akan pangan di suatu wilayah akan tetapterjamin dari lahan yang ada di wilayah tersebut dankebutuhan pangan di suatu wilayah tidak perlumenggantungkan diri pada lahan dari luar wilayah.Penetapan LP2B dan LCP2B juga dilakukan untukmencegah perubahan lahan pertanian menjadi nonpertanian. Apabila kondisi tersebut tidak dapatdikendalikan, dikhawatirkan suatu saat masyarakatmenjadi terbatas dalam pengadaan pangan secaralokal, regional dan nasional. Hal ini tentunya untukmempertahankan sebutan Indonesia yang sampaisaat ini masih merupakan negara agraris, sehingga


sebagian besar perekonomiannya masih tergantungdari sektor pertanian baik dalam arti sempit maupunpertanian dalam arti luas termasuk peternakan danperikanan.

Penetapan wilayah LP2B dan LCP2B harus sesuaidengan wilayah peruntukkan yang sudah diten-tukan dalam RTRW. Oleh karenanya dalam rangkapenetapan wilayah-wilayah tersebut, harus diperha-tikan agar tidak saling bertentangan sehingga kedua-nya bisa dijadikan arahan dalam upaya pengendalianpenggunaan tanah.

C. Kondisi Penggunaan Tanah diKabupaten Temanggung

Kondisi umumSecara astronomis, Kabupaten Temanggung

terletak di antara 110o23’00’-110o46’30" Bujur Timurdan 7o14’00"-7o32’35" Lintang Selatan. Secarageografis, Kabupaten Temanggung berada di tengah-tengah wilayah Provinsi Jawa Tengah. WilayahKabupaten Temanggung berbatasan dengan wilayahkabupaten lain dengan batas-batas sebagai berikut:di sebelah utara berbatasan dengan KabupatenKendal dan Kabupaten Semarang; di sebelah timurberbatasan dengan Kabupaten Semarang danKabupaten Magelang; di sebelah selatan berbatasandengan Kabupaten Magelang; dan di sebelah baratberbatasan dengan Kabupaten Wonosobo. Luaswilayah Kabupaten Temanggung adalah 870,65 Km2

atau 87.065 Ha. Secara administratif, KabupatenTemanggung terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa,23 kelurahan, 1.385 dusun, 139 lingkungan, 1.510 RW,dan 5.520 RT (www.temanggungkab.go.id).

Secara topografis Kabupaten Temanggung mem-punyai kelerengan yang sangat bervariasi. Hal inidipengaruhi adanya beberapa gunung yang menge-lilinginya antara lain Gunung Ungaran, GunungSindoro, dan Gunung Sumbing. Oleh karena itulokasi di Kabupaten Temanggung terbagi menjadidua yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Curahhujan di Kabupaten Temanggung termasuk dalamkategori curah hujan tinggi (rata-rata antara 1.500-

4.000 mm/tahun). Daerah dataran tinggi berpenga-ruh pada curah hujan tersebut. Kriteria lahan sangatkritis sebagian besar berada di kawasan GunungSindoro dan Sumbing. Hal ini ditandai dengan ada-nya alih fungsi lahan dari kawasan hutan menjadilahan pertanian (RTRW Kabupaten Temanggung2011-2031).

Informasi kondisi umum Kabupaten Temang-gung dari segi administratif dan geograf is inidiperlukan untuk menentukan langkah apa yangharus dilakukan dalam rangka pengendalianpenggunaan tanah.

Penggunaan Tanah

Kondisi f isik Kabupaten Temanggung yangbervariatif mulai daerah datar, bergelombang,berbukit sampai bergubung menjadikan penggu-naan tanah yang bervariatif pula. Terdapat 11 (sebelas)jenis penggunaan tanah di Kabupaten Temanggungbaik penggunaan tanah alami maupun yang nonalami. Penggunaan tanah alami adalah penggunaantanah yang masih asli, sedangkan penggunaan tanahnon alami adalah penggunaan tanah yang sudahada campur tangan manusia. Penggunaan tanahalami yang ada adalah penggunaan tanah hutan seje-nis, hutan belukar, dan padang rumput. Penggunaantanah non alami terdiri dari kampung, sawah 2 kalipadi setahun, sawah 1 kali padi setahun, tegalan,kebun campuran, perkebunan, embung/kolam,sungai dan jalan. Luas masing-masing jenis peng-gunaan tanah tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas dan Persentase Jenis Penggunaan

Sumber: Peta Penggunaan Tanah KabupatenTemanggung Tahun 2014 dan Revisi

No. Jenis Penggunaan Tanah Luas (Ha) % Luas Wilayah

1. Hutan Sejenis 11.389,51 13,08

2. Hutan Belukar 1.737,57 1,99

3. Padang Rumput 84,47 0,10

4. Kampung (Perumahan, Jasa) 9.492,20 10,91

5. Sawah 2 x Setahun 13.269,39 15,24

6. Sawah 1 x Setahun 7.745,75 8,90

7. Tegalan 26.372,29 30,29

8. Kebun Campuran 15.374,70 17,66

9. Perkebunan 1.037,30 1,19

10. Embung/Kolam 6,00 0,01

11. Industri (Pabrik) 76,39 0,08

12. Lain-lain (Sungai, Jalan) 479,43 0,55

Jumlah 87.065,00 100,00


Dari Tabel 1 dapat dilihat bahwa total luas wilayahberdasarkan penggunaan tanah alami yang terdiridari Hutan Sejenis, Hutan Belukar, dan PadangRumput adalah 13.211,55 Ha atau 15,17 % dari totalluas wilayah. Luas penggunaan tanah non alami yangterdiri dari Perkampungan, Sawah 2x Setahun,Sawah 1x Setahun, Tegalan, Kebun Campuran,Perkebunan, Embung/Kolam, Lain-lain (Sungai,Jalan) seluas 73.853,45 Ha atau 84,83 % dari totalluas wilayah Kabupaten Temanggung.

Penggunaan tanah yang merupakan salah satukegiatan yang diatur dalam penatagunaan tanahsangat berhubungan erat dengan kegiatan masya-rakat di atas tanah. Kegiatan masyarakat di atas tanahyang menghasilkan penggunaan tanah budidaya,merupakan penopang ekonomi masyarakat. Berbagaicontohnya misalnya kegiatan masyarakat untukmembangun rumah, menanam tanaman semusim,tanaman tahunan, tanaman perkebunan, dll. Hasildari budidaya tanaman-tanaman tersebut yangdikomersilkan, membantu perekonomian masyara-kat dalam memenuhi kebutuhan hidup dirinya dankeluarganya.

Dalam hal terjadi desakan kebutuhan ekonomi,tidak jarang masyarakat menggunakan tanah sesukadirinya sendiri maupun keluarganya tanpa mem-perhatikan kemampuan tanahnya. Hal semacam iniantara lain penyebab terjadinya penggunaan tanahyang tidak sesuai dengan kemampuan tanah,sehingga berdampak terhadap kerusakan tanahtersebut bahkan kerusakan lingkungan. Penggunaantanah semacam itu harus dikendalikan agar tanahtetap dapat memberi kemakmuran kepadapenggunanya. Hal tersebut menggambarkan wujudpengendalian penggunaan tanah sehingga menjadipemikiran terhadap hajat hidup generasi mendatang.

Mengetahui kondisi penggunaan tanah yangsudah ada diperlukan untuk mengetahui jenispenggunaan tanah apa yang boleh dialihgunakandan jenis penggunaan tanah apa yang tidak bolehdialihgunakan. Untuk mengetahui boleh dan tidakboleh dilihgunakannya penggunaan tanah, harus

dilihat kesesuaiannya dengan RTRW, LP2B danLCP2B. Penggunaan tanah yang sesuai denganRTRW, LP2B dan LCP2B boleh dialihgunakan danyang tidak sesuai tidak boleh dialihgunakan,sehingga ketentuan ini bisa digunakan sebagai acuandalam upaya pengendalian penggunaan tanah

D. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah KabupatenTemanggung dituangkan dalam Peraturan DaerahKabupaten Temanggung No. 1 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temang-gung Tahun 2011-2031. Secara garis besar wilayahKabupaten Temanggung terbagi menjadi duakawasan yaitu Kawasan Lindung dan KawasanBudidaya. Kawasan Lindung terdiri dari: Kawasanhutan lindung, Kawasan yang memberikan per-lindungan terhadap kawasan bawahannya, Kawasanrawan bencana dan longsor, dan Kawasan rawanbencana kekeringan. Adapun Kawasan Budidayaterdiri dari: Kawasan peruntukan hutan produksidan hutan rakyat, Kawasan peruntukan pertanian,Kawasan peruntukan permukiman, dan Kawasanperuntukan industri. Luasan masing-masingkawasan peruntukan yang dihitung berdasarkanhasil pengukuran peta pola ruang RTRW 2011-2031dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas Kawasan Peruntukan TanahKabupaten Temanggung

Sumber: Penghitungan luas Peta Pola RuangRTRW Kabupaten Temanggung, Tahun 2011-2031

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa total luas wilayahberdasarkan peruntukan tanah alami yang dijadikankawasan lindung terdiri dari Hutan Lindung danKawasan Lindung Yang Memberikan Perlindungan

No. Rencana Peruntukan Luas (Ha) % Luas Wilayah

1. Hutan Lindung 3.424 3,94

2. Kawasan Lindung Yang Memberikan

Perlindungan Kawasan Dibawahnya

9.151 10,51

3. Hutan Produksi Terbatas 3.468 3,98

4. Hutan Produksi Tetap 6.942 7,97

5. Industri 812 0,93

6. Kawasan Permukiman 14.323 16,45

7. Kawasan Pertanian Lahan Kering 27.426 31,50

8. Sawah Irigasi 12.399 14,24

9. Sawah Non Irigasi 9.120 10,48

J u m l a h 87.065 100,00


adalah 12.575 Ha atau 14,49 % dari luas wilayah. Luasperuntukan tanah non alami yang merupakankawasan budidaya terdiri dari Hutan ProduksiTerbatas, Hutan Produksi Tetap, Industri, KawasanPerkampungan, Kawasan Pertanian Lahan Kering,Sawah Irigasi, dan Sawah Non Irigasi seluas 74.490Ha atau 85,52 % dari total luas wilayah KabupatenTemanggung.

Penataan ruang pada hakekatnya adalah bagai-mana menata penggunaan ruang untuk menjadiideal. Oleh karenanya dalam penyusunan tata ruangseharusnya sudah memperhitungkan bahwapenggunaan ruang untuk saat ini dan penggunaanruang di masa yang akan dating. Namun denganadanya kegiatan manusia di atas tanah yang selaluberkembang baik oleh perorangan maupun karenakegiatan pembangunan yang dilakukan olehpemerintah maupun pihak swasta, seringkalirencana tata ruang yang sudah disusun tersebutmenjadi berbeda dalam pelaksanaannya. Itulahsebabnya dalam perencanaan tata ruang, perundang-undangan mengatur bahwa rencana penataan ruangdapat ditinjau kembali setiap lima tahun sekali.Kondisi ini sebetulnya untuk mengakomodirperkembangan kegiatan di atas tanah tersebut.Kadang-kadang pelaksanaan revisi rencana tataruang disalah tafsirkan oleh penyusunnya sendiriuntuk melakukan penyusunan rencana tata ruangseadanya saja. Padahal sebetulnya kegiatan evaluasisetiap lima tahun sekali ini bertujuan agar tata ruangyang sudah disusun itu sesuai dengan kondisipenggunaan tanah yang ada saat itu.

Upaya pengendalian penggunaan tanahsebetulnya ditujukan agar penggunaan tanah sesuaidengan rencana tata ruang yang sudah ditetapkan,agar peruntukan tanah pada kurun waktu tertentu,sesuai dengan penggunaan tanahnya. Namundengan cepatnya laju perkembangan penggunaantanah, seringkali penggunaan tanah melanggarketentuan yang sudah dituangkan dalam rencanatata ruang. Agar penyimpangan ketidaksesuaianpenggunaan tanah dengan rencana tata ruang inilah

perlu selalu dilakukan pengendalian penggunaantanah.

E. Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan

Perlindungan terhadap LP2B di KabupatenTemanggung didasarkan pada Peraturan DaerahKabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2014. Adabeberapa tujuan diterbitkannya Perda tersebut yaitu:mengendalikan dan melindungi LP2B; menjamintersedianya LP2B; mewujudkan kemandirian,ketahanan dan kedaulatan pangan; melindungikepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraanpetani dan masyarakat; meningkatkan perlindungandan pemberdayaan petani; mempertahankankeseimbangan ekologis; mewujudkan revitalisasipertanian; dan meningkatkan optimalisasi peman-faatan investasi infrastruktur pertanian. Ruanglingkup dari Perda ini adalah Lahan PertanianPangan Berkelanjutan (LP2B) dan Lahan CadanganPertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B). MenurutPerda Nomor 2 Tahun 2014, luasan LP2B dan LCP2BKabupaten Temanggung sudah ditetapkan. LuasLP2B adalah 20.709 Ha, dan LCP2B seluas 5.000 Ha.Total luas LP2B dan LCP2B adalah 25.709 Ha atau29,53 % dari total luas wilayah KabupatenTemanggung (87.065 Ha).

Perlu ditetapkannya LP2B ini bertujuan untukmewujudkan dan menjamin tersedianya LP2B;mengendalikan alih fungsinya; dan mewujudkankemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangannasional. Tujuan lainnya adalah meningkatkanpemberdayaan, pendapatan dan kesejahteraan bagipetani; memberikan kepastian usaha bagi pelakuusaha tani; mewujudkan keseimbangan ekologis;dan mencegah kemubaziran investasi infrastrukturpertanian.

Selain LP2B juga perlu penetapan LahanCadangan Pangan Berkelanjutan (LCP2B) yangmerupakan lahan potensial untuk dijadikan LP2Bpada masa yang akan datang. LP2B dan LCP2B pada


dasarnya adalah upaya pemerintah untuk tetapmelestarikan lahan yang menghasilkan tanamanpangan serta mengupayakan perluasanya namuntetap memperhatikan kemampuannya, agar kebu-tuhan masyarakat akan pangan di suatu wilayah akantetap terjamin dari lahan yang ada di wilayahtersebut. Artinya kebutuhan pangan ini tidak perlumengantungkan diri pada lahan dari luar wilayah.

F. Pengendalian Penggunaan Tanah

Pengendalian dan pengawasan pengembangantanah/lahan adalah suatu upaya untuk dapat secarakontinyu dan konsisten mengarahkan penggunaan,pemanfaatan, dan pengembangan tanah secaraterarah, iffisien, dan efektif sesuai dengan rencanatata ruang yang telah ditetapkan. Agar dapatmemberikan kesempatan kepada setiap dinamikayang berkembang di dalam masyarakat termasuksektor swasta, maka pengaturan pengendalian danpengembangan tanah/lahan ini seyogyanya tidaklahmerupakan suatu hal yang kaku. Pengendalian danpengawasan justru juga harus dapat menjadi alatpemacu pengembangan lahan secara terarah danterkendali yang dapat memberikan peningkatankeuntungan secara sosial, ekonomi, dan f isik(Jayadinata, 1999).

Pengendalian Penggunaan Tanah adalah upayayang dilakukan untuk mengatur agar suatupenggunaan tanah sesuai dengan yang diinginkan,artinya bahwa penggunaan tanah harus sesuaidengan kemampuan tanahnya. Kesesuaian antarapenggunaan tanah dan kemampuan tanah ini selaludijadikan acuan dalam rangka penyusunan RencanaTata Ruang Wilayah.

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai rumusanrencana penggunaan tanah yang ideal, selanjutnyadijadikan sebagai acuan untuk memberikan izin padasetiap penggunaan tanah yang diinginkan. Olehkarena itu pengendalian penggunaan tanah di suatuwilayah harus selalu memperhatikan Rencana TataRuang Wilayah yang sudah disusun. Namundemikian bukan berarti rencana ini menjadi kaku

dan tidak bisa dirubah kembali, tetapi peraturanperundang-undangan memberi peluang agarrencana yang sudah disusun dapat ditinjau kembalidengan memperhatikan dinamika penggunaantanah dan kebutuhan pembangunan sertamemperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

G. Kesesuaian Penggunaan TanahTerhadap Rencana Tata Ruang Wilayahdan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan

Metode yang dilakukan dalam menganalisisupaya pengendalian penggunaan tanah analahdengan meng-overlay-kan instrumen pokok.Terdapat 3 (tiga) instrumen pokok yang digunakandalam melakukan pengendalian penggunaan tanahdi Kabupaten Temanggung. Ketiga instrumentersebut adalah: a) Penggunaan Tanah (PT); b)Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW); c) LahanPertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Pengertianmasing-masing dalam konteks pengendalianpenggunaan tanah adalah bahwa PT adalah kondisisaat ini (exixting land use) yang ada di lapangan yangdigambarkan dalam Peta Penggunaan Tanah Tahun2014. RTRW adalah kondisi penggunaan tanah idealyang diinginkan pada Tahun 2011-2031 yangdigambarkan dalam Peta Rencana Tata RuangWilayah. LP2B adalah keberadaaan penggunaantanah pertanian tanaman pangan yang diinginkanpada Tahun 2011-2031. Untuk melakukan pengen-dalian penggunaan tanah, ketiga instrumen inidiberlakukan. Untuk mengetahui kesesuaiannya,antar ketiga instrumen ini dianalisis. Analisis yangdigunakan adalah analisis tumpang susun peta atauoverlay. Overlay tersebut meliputi overlay antara petaPT dengan peta RTRW, overlay antara peta PTdengan peta LP2B, dan overlay antara peta RTRWdengan Peta LP2B.

Metode atau cara melakukan analisis kesesuaiandan ketidaksesuaian antar instrumen pengendalianpenggunaan tanah ini dilakukan melalui tahapan:a. Menyusun matrik kriteria kesesuaian dan


ketidaksesuaian;b. Melakukan tumpang tindih (overlay) antar peta-

peta instrumen;c. Menghasilkan peta kesesuaian dan ketidak-

sesuaian;d. Menghitung luas peta kesesuaian dan keti-

daksesuaian.

1. Kesesuaian Penggunaan Tanahdengan RTRW

Untuk melakukan analisis overlay antara PetaPenggunaan Tanah dengan Peta RTRW, terlebihdahulu dilakukan melalui langkah-langkah sebagaiberikut:a. Meyusun Matrik kesesuaian antara Penggunaan

Tanah dengan RTRW, dengan klasifikasi sebagaiberikut:1) Sesuai; apabila penggunaan tanah yang ada

telah sesuai dengan arahan fungsi kawasandalam Peta RTRW. Salah satu contohnyaadalah misalnya dalam peta PT penggunaantanahnya adalah sawah, maka dalam PetaRTRW merupakan kawasan pertanian lahanbasah.

2) Tidak Sesuai; apabila penggunaan tanahdalam Peta PT tidak sesuai dengan arahanfungsi kawasan dalam Peta RTRW. Contohdalam Peta PT merupakan perkampunganatau perumahan, dalam Peta RTRW terletakpada arahan kawasan Pertanian lahan basah.

Hasil dari identifikasi kesesuaian masing-masingpenggunaan tanah dalam arahan fungsi kawasandalam RTRW dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Matrik Kesesuaian Penggunaan Tanahdengan RTRW

Sumber: Pengolahan Data Sekunder Tahun 2015Keterangan : S = Sesuai. T = Tidak Sesuai

b. Melaksanakan Tumpang susun (overlay) Petapenggunaan Tanah dengan Peta RTRW denganmenggunakan Matrik Kesesuaian sebagai acuan.Setelah Matrik kesesuaian antara PenggunaanTanah dan RTRW ditentukan, selanjutnyamelakukan overlay kedua peta tersebut. SecaraSkematis ilustrasi analisis overlay ini dapat dilihatpada Gambar 1.

Gambar 1. Ilustrasi Analisis overlay antara Peta PTdengan Peta RTRW

Hasil analisis kesesuaian dan ketidaksesuaianPenggunaan Tanah dengan RTRW dapat dilihat padaPeta 1 dan hasil penghitungan luasnya dapat dilihatpada Tabel 4 dan Tabel 5 sebagai berikut.

No. PenggunaanTanah

Arahan Fungsi Kawasan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah

Hutan

Lin

dung

KawasanYang

Melindungi

KawasanBawahan

nya

Hutan

Pro

duksiTerba

tas

Hutan

Pro

duksiTetap

In

dus

tri

Per

mu

kiman

Per

tanian

LahanKe ring

Sa

wah

Irigasi

Sa

wah

NonIri

gasi

1. Perkampungan T T T T T S T T T

2. Industri T T T T S T T T T

3. Jasa T T T T T S T T T

4. Sawah 2x Setahun T T T T T T T S T

5. Sawah 1x Setahun T T T T T T S T S

6. Tegalan T T T T T T S T S

7. Kebun Campuran T T T T T S S T T

8. Perkebunan T S S S T T S T T

9. Hutan Sejenis S S S S T T T T T

10. Hutan Belukar S T S S T T T T T

11. Padang Rumput T T T T T T T T T

12. Embung/ Kolam T T T T T T T T S

Overlay

Matriks

Kriteria

Kesesuaian

Peta

RTRW

Peta Kesesuaian

Penggunaaan Tanah

Terhadap

RTRW

Peta

Penggunaaan Tanah


Pet

a 1.

Kes

esua

ian

RT

RW

den

gan

Pen

ggun

aan

Tan

ah


Tabel 4. Hasil Analisis Kesesuaian PenggunaanTanah dengan RTRW

Sumber: Penghitungan Luas Hasil Analisis DataSpasial Tahun 2015

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa PenggunaanTanah yang sesuai dengan arahan RTRW seluas67.547,37 Ha atau sebanyak 77,58 % dari total luaswilayah Kabupaten Temanggung 87.065 Ha. Hal inimenunjukan bahwa sebagian besar penggunaantanah di Kabupaten Temanggung sudah sesuaidengan peruntukan tanah yang diarahkan dalamRTRW. Kesesuaian ini antara lain karena upayapengendalian penggunaan tanah sudah berjalandengan baik meskipun belum seoptimal yangdiinginkan. Upaya untuk mewujudkan optimalisasiini terus dilakukan sehingga nantinya penggunaantanah akan sejalan dengan arahan RTRW. Apabilaini bisa terwujud, maka penggunaan tanah yangberkelanjutan diharapkan akan bisa terwujud pula,karena arahan peruntukan tanah menurut RTRWsudah mempertimbangkan terwujudnya penggu-naan tanah yang ideal di masa yang akan datang.

Tabel 5. Hasil Analisis KetidaksesuaianPenggunaan Tanah dengan RTRW


Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwaketidaksesuaian antara Penggunaan Tanah danRTRW adalah seluas 19.038,20 Ha atau 21,87 % daritotal luas wilayah Kabupaten Temanggung 87.065Ha. Ketidaksesuaian antara Penggunaan Tanah danRTRW ini menunjukkan bahwa penggunaan tanahdi Kabupaten Temanggung saat ini masih belum

No. Arahan Kawasan dalam RTRW Penggunaan Tanah Luas (Ha)

1. Kawasan Yang Melindungi KawasanBawahannya

PerkebunanHutan Sejenis

189,14645,24

2. Kawasan Hutan Lindung Hutan Sejenis 3.390,89

3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Hutan BelukarHutan Sejenis

13,272.128,50

4. Kawasan Hutan Produksi Tetap Hutan BelukarHutan Sejenis

Perkebunan

285,153.839,74

42,26

5. Kawasan Industri Industri (Pabrik) 76,39

6. Kawasan Permukiman Kampung

PerumahanJasa

Kebun Campuran

9.178,12

43,29107,75

556,99

7. Kawasan Pertanian Lahan Kering Kebun CampuranPerkebunan

Sawah 1 x SetahunTegalan

11.195,41811,85

16,3215.071,33

8. Kawasan Sawah Irigasi Sawah 2 x Setahun 11.995,64

9. Kawasan Sawah Non Irigasi Sawah 1 x SetahunSawah 2 x Setahun

Tegalan

4.990,9013,00

2.956,19

J u m l a h 67.547,37

No. Arahan Kawasan dalam RTRW Penggunaan Tanah Luas (Ha)

1 2 3 4

1. Kawasan Yang Melindungi KawasanBawahannya

Hutan BelukarKebun Campuran

JasaKampung

Padang RumputSawah 1 x Setahun


308,001.231,63

6,75307,77

3,73203,73

78,186.557,75

Sub Jumlah

2. Kawasan Hutan Lindung Tegalan 7,10

Sub Jumlah

3. Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kebun Campuran


400,80

3,26102,49

Sub Jumlah

4. Kawasan Hutan Produksi Tetap Kebun CampuranPadang Rumput

Sawah 1 x Setahun


1.856,024,08

79,47

39,78832,70

Sub Jumlah

5. Kawasan Industri Kebun CampuranJasa

KampungSawah 1 x Setahun

Tegalan

60,4916,12

15,01511,04

49,18

Sub Jumlah

6. Kawasan Permukiman Hutan Belukar

Industri (Pabrik)Sawah 1 x Setahun

Sawah 2 x SetahunHutan Sejenis

Tegalan

5,49

23,081.714,18

942,5014,06

617,71

Sub Jumlah

7. Kawasan Pertanian Lahan Kering Hutan Belukar

Kolam/Embung

JasaKampung

Industri (Pabrik)Perumahan


Hutan Sejenis

939,27

7,16

58,1118,61

6,438,78

28,7328,25

1.111,19

Sub Jumlah

8. Kawasan Sawah Irigasi Hutan Belukar

Kebun CampuranJasa

KampungIndustri (Pabrik)

Perumahan


Hutan SejenisTegalan

8,20

77,9229,91

32,458,25

10,54

9,5653,12

21,6127,63

Sub Jumlah

9. Kawasan Sawah Non Irigasi Hutan BelukarKebun Campuran

JasaKampung

PerumahanHutan Sejenis

185,14108,45

8,6122,29

8,68227,25

Sub Jumlah

10. Jalan dan Sungai Lain-lain 479,43

Sub Jumlah

J u m l a h 19.038,20


mencapai seperti penggunaan tanah ideal sebagai-mana diarahkan dalam RTRW. Namun demikian,paling tidak sebagian besar (77,58 %) sudah sesuaidan sebagian kecil saja (21,87 %) yang belum sesuai.Adapun sisanya seluas 479,43 Ha atau 0,55% meru-pakan penggunaan tanah lain-lain yang terdiri darijalan dan sungai. Apabila dijumlahkan antara luaskesesuaian dan ketidaksesuaian Penggunaan Tanahdengan RTRW menjadi (67.547,37 Ha + 19.038,20Ha) atau sama dengan 86.585,57 Ha. Setelah ditam-bah 479,43 Ha yang merupakan penggunaan tanahlain-lain, maka luas keseluruhan menjadi 87.065,00Ha atau sama dengan total luas wilayah KabupatenTemanggung.

2. Kesesuaian Penggunaan Tanahdengan LP2B

Metode yang digunakan untuk melakukan over-lay Peta Penggunaan Tanah dengan Peta LP2B dapatdijelaskan sebagai berikut:a. Meyusun Matrik kesesuaian antara Penggunaan

Tanah dengan LP2B, dengan klasifikasi sebagaiberikut:1) Sesuai; apabila Penggunaan Tanah yang ada

telah sesuai dengan arahan LP2B. Salah satucontohnya adalah misalnya dalam Peta PTpenggunaan tanahnya adalah sawah, makadalam Peta LP2B merupakan arahan untukLokasi Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan(LP2B) ataupun Lahan Cadangan PertanianPangan Berkelanjutan (LCP2B).

2) Tidak Sesuai; apabila Penggunaan Tanahdalam Peta PT tidak sesuai dengan arahanLP2B. Contoh dalam Peta PT merupakanPerkampungan atau Perumahan, dalam PetaLP2B merupakan arahan untuk lokasi LP2Bataupun LCP2B.

Hasil dari identifikasi kesesuaian masing-masingPenggunaan Tanah dalam arahan untuk lokasi LP2Bataupun LCP2B dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Matrik Kesesuaian Penggunaan Tanahdengan LP2B

Sumber: Pengolahan Data Sekunder Tahun 2015Keterangan: S = Sesuai. T = Tidak Sesuai

b. Melaksanakan Tumpang susun (overlay) Petapenggunaan Tanah dengan Peta LP2B denganmenggunakan Matrik Kesesuaian sebagai acuan.Setelah Matrik kriteria kesesuaian antaraPenggunaan Tanah dan LP2B ditentukan,selanjutnya melakukan overlay kedua petatersebut. Secara Skematis ilustrasi analisis over-lay ini dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Ilustrasi Analisis overlay antara Peta PTdengan Peta LP2B

Hasil analisis kesesuaian dan ketidaksesuaianantara Penggunaaan Tanah dengan LP2B dapatdilihat pada Peta 2, dan hasil penghitungan luasnyadapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8 sebagai berikut.

No. Penggunaan

Tanah

Arahan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan(LP2B)

Lahan Cadangan Pertanian

Pangan Berkelanjutan(LCP2B)

1. Perkampungan T T

2. Industri T T

3. Jasa T T

4. Sawah 2x Setahun S S

5. Sawah 1x Setahun S S

6. Tegalan T T

7. Kebun Campuran T T

8. Perkebunan T T

9. Hutan Sejenis T T

10. Hutan Belukar T S

11. Padan Rumput T T

12. Embung/ Kolam T T

Peta

Penggunaaan Tanah

overlay

Peta Kesesuaian

Penggunaaan Tanah

Terhadap

Matrik

Kriteria

Kesesuaian

Peta

LP2B


Pet

a 2.

Kes

esua

ian

Pen

ggun

aan

Tan

ah d

enga

n LP

2B


No. Arahan Fungsi Kawasan dalam

Rencana Tata Ruang Wilayah

Arahan LP2B

LP2B LCP2B

1. Hutan Lindung T T

2. Kawasan Melindungi Kawasan

Bawahannya

T T

3. Hutan Produksi Terbatas T T

4. Hutan Produksi Tetap T T

5. Industri T T

6. Permukiman T T

7. Pertanian Lahan Kering T S

8. Sawah Irigasi S S

9. Sawah Non Irigasi T S

Tabel 7. Hasil Analisis Kesesuaian PenggunaanTanah dengan LP2B


Dari Tabel 7 dapat dilihat bahwa PenggunaanTanah yang sesuai dengan arahan LP2B seluas19.423,15 Ha atau sebanyak 75,55 % dari total arahanluas LP2B Kabupaten Temanggung 25.709 Ha.Untuk penggunaan tanah yang saat ini sudahberupa sawah tentunya harus dipertahankan,sedangkan penggunaan tanah yang belum berupasawah perlu dipikirkan untuk merubahnya menjadipenggunaan tanah sawah sehingga sesuai denganarahan dalam LP2B.

Tabel 8. Hasil Analisis KetidaksesuaianPenggunaan Tanah dengan LP2B


Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwaketidaksesuaian antara Penggunaan Tanah dan LP2Badalah seluas 6.285,85 Ha atau 24,45 % dari totalarahan luas LP2B Kabupaten Temanggung 25.709Ha. Data ketidaksesuaian ini diharapkan dapatdigunakan sebagai masukan dalam penyesuaian

antara penggunaan tanah yang saat ini ada denganarahan LP2B yang sudah direncanakan.

3. Kesesuaian RTRW dengan LP2B

Metode yang digunakan untuk melakukan over-lay Peta RTRW dengan Peta LP2B dapat dijelaskansebagai berikut:a. Meyusun Matrik kesesuaian antara RTRW

dengan LP2B, dengan klasifikasi sebagai berikut:1) Sesuai; apabila arahan kawasan dalam arahan

RTRW telah sesuai dengan LP2B. Salah satucontohnya adalah misalnya dalam Peta RTRWperuntukan tanahnya merupakan PertanianLahan Basah maka dalam Peta LP2Bmerupakan arahan untuk LP2B, atau misalnyadalam Peta RTRW peruntukan tanahnyaadalah Pertanian Lahan Kering, maka dalamLP2B merupakan arahan untuk LCP2B.

2) Tidak Sesuai; apabila arahan kawasan dalamRTRW tidak sesuai dengan arahan dalamLP2B. Contoh dalam Peta RTRW merupakanKawasan Permukiman, dalam Peta LP2Bmerupakan arahan untuk lokasi LP2Bataupun LCP2B.

Hasil dari identifikasi kesesuaian masing-masingarahan kawasan dalam RTRW terhadap arahanuntuk lokasi LP2B ataupun LCP2B dapat dilihat padaTabel 9.

Tabel 9. Matrik Kesesuaian RTRW dengan LP2B

Sumber: Pengolahan Data Sekunder Tahun 2015Keterangan: S = Sesuai. T = Tidak Sesuai

No. Arahan LP2B Penggunaan Tanah Luas (Ha)

1. LP2B Hutan BelukarKebun CampuranJasaKampungPerkebunanPerumahanHutan SejenisTegalan

184,041.393,58

6,3971,18

16,985,88

144,304.274,45

Sub Jumlah

2. LCP2B KampungPerkebunanHutan Sejenis

5,6218,66

164,77

Sub Jumlah

J u m l a h 6.285,85

6.096,80

189,05

No. Arahan LP2B Penggunaan Tanah Luas (Ha)

1. LP2B Sawah 1 x SetahunSawah 2 x Setahun

4.310,1210.313,30

Sub Jumlah

2. LCP2B Hutan BelukarKebun CampuranSawah 1 x SetahunSawah 2 x SetahunTegalan

121,721.338,08

52,3073,28

3.214,35

Sub Jumlah

J u m l a h 19.423,15

14.623,42

4.779,73


Pet

a 3.

Kes

esua

ian

RT

RW

den

gan

LP

2B




Arahan LP2B

Luas LP2B

(Ha)

Luas LCP2B

(Ha)

1. Pertanian Lahan Kering 3.754,86 3.167,49

2. Sawah Irigasi 10.245,18 94,09

3. Sawah Non Irigasi 5.074,49 660,59

Jumlah Luas 19.074,53 3.922,17

Total Luas Kesesuaian RTRW

Terhadap LP2B dan LCP2B

22.996,70 Ha



Arahan LP2B

Luas LP2B

(Ha)

Luas LCP2B

(Ha)

1. Kawasan Yang Melindungi Kawa san

Bawahannya

814,20 870,66

2. Hutan Produksi Terbatas 7,49 8,49

3. Hutan Produksi Tetap 305,54 182,47

4. Industri 121,27 -

5. Permukiman 399,01 3,17

Jumlah Luas 1.647,51 1.064,79

Total Luas Kesesuaian RTRW

Terhadap LP2B dan LCP2B

2.712,30 Ha

b. Melaksanakan Tumpang susun (overlay) PetaRTRW dengan Peta LP2B dengan menggunakanMatrik Kesesuaian sebagai acuan.Setelah matrik kesesuaian antara RTRW dan

LP2B ditentukan, selanjutnya melakukan overlaykedua peta tersebut. Secara Skematis ilustrasi analisisoverlay ini dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Ilustrasi Analisis overlay antara PetaRTRW dengan Peta LP2B

Hasil analisis kesesuaian dan ketidaksesuaianantara RTRW dengan LP2B dapat dilihat pada Peta3, dan hasil penghitungan luasnya dapat dilihat pada

Tabel 10 dan Tabel 11 sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Analisis Kesesuaian RTRWdengan LP2B

Sumber: Penghitungan Luas Hasil Analisis DataSpasial

Dari Tabel 10 dapat dilihat bahwa RTRW yangsesuai dengan arahan LP2B seluas 22.996,70 Ha atausebanyak 89,45 % dari total arahan luas LP2BKabupaten Temanggung 25.709 Ha. Hal inimenunjukan bahwa sebagian besar arahan LP2Bsudah sesuai dengan arahan peruntukan yangtermuat dalam RTRW.

Overlay

Peta RTRW

Peta LP2B

Peta Kesesuaian RTRW

Terhadap LP2B

Matrik

Kesesuaian

Tabel 11. Hasil Analisis Ketidaksesuaian RTRWdengan LP2B

Sumber: Penghitungan Luas Hasil Analisis DataSpasial

Berdasarkan Tabel 11 dapat diketahui bahwaketidaksesuaian antara RTRW dan LP2B adalahseluas 2.712,30 Ha atau 10,55 % dari total arahan luasLP2B Kabupaten Temanggung 25.709 Ha. Hal inimenunjukan bahwa hanya sebagian kecil saja dariarahan LP2B yang belaum sesuai dengan RTRW.Oleh karena itu diharapkan ada penyesuaian lebihlanjut antara LP2B dengan RTRW sehingga apa yangsudah direncanakan dalam LP2B bisa sinkrondengan arahan RTRW.

H. Kesimpulan

Instrumen yang digunakan dalam pengendalianpenggunaan tanah terdiri dari Peta PenggunaanTanah (PT), Peta Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW), dan Peta Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan (LP2B). Kesesuaian antar instrumenpengendalian penggunaan tanah tersebut dapatdijelaskan sebagai berikut:1. Tingkat Kesesuaian antara PT dengan RTRW ada-

lah sebesar 78,13 %, dan Tidak Sesuai sebesar 21,87 %;2. Kesesuaian antara PT dengan LP2B adalah 75,55

%, dan sebanyak 24,45 % Tidak Sesuai;3. Kesesuaian antara RTRW dengan LP2B adalah

89,45 % dan Tidak Sesuai sebesar 10,55 %.Dari segi pengendalian penggunaan tanah,

kondisi seperti ini sebetulnya tidak begitumengkhawatirkan karena baik antara PT denganRTRW, PT dengan LP2B dan RTRW dengan LP2B


Sadyohutomo, Mulyono. 2008. Manajemen Kotadan Daerah, Bumi Aksara Jakarta.

Sandy, I Made. 1985. Penggunaan Tanah (LandUse) di Indonesia, Direktorat Tata GunaTanah Direktorat Jenderal Agraria Departe-men Dalam Negeri Jakarta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian KuantitatifKualitatif dan R&D, Alfabeta Bandung.

Sutaryono. 2007. Dinamika Penataan Ruang danPeluang Otonomi Daerah, Tugu Jogja Gra-f ika, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentangPenataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentangPerlindungan Lahan Pertanian PanganBerkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011tentang Penetapan dan Alih Fungsi LahanPertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 1 Tahun 2010 tentang StandarProsedur Pelayanan Pertanahan

Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 2 Tahun 2011 tentang PedomanPertimbangan Teknis Pertanahan dalam IzinLokasi, Penetapan Lokasi dan Izin PerubahanPenggunaan Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi

Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana TataRuang Wilayah Kabupaten TemanggungTahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kabupaten TemanggungNomor 2 Tahun 2014 tentang PerlindunganLahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

persentase kesesuaiannya masih lebih dari 75 %.Namun agar ketiga instrumen pengendalianpenggunaan tanah ini bisa saling sesuai antara satudengan lainnya, maka disarankan agar dilakukansinkronisasi lebih lanjut antar ketiga instrumenpengendalian penggunaan tanah tersebut sehinggatidak terjadi overlap antara instrumen yang satudengan lainnya. Hal ini sebaiknya dilakukan secaraberkala, sehingga pada kurun waktu tertentuketiganya bisa saling sesuai dalam rangka menjagakeseimbangan lingkungan di wilayah KabupatenTemanggung seperti apa yang sudah direncanakandalam RTRW.

Daftar Pustaka

Abe, Alexander. 2005. Perencanaan DaerahPartisipatif, Yogyakarta, Pembaruan.

Amler, B. D.Betke, H.Eger, C.Ehrich, A.Kohler,A.Kutter, A.von Lossau, U.Muller,S.Seidemann, R.Steurer, W.Zimmermann.1999. Land Use Planning: Method, Strategiesand Tools, Deuscche Gesellschaft furTechnische Zusammenarbeit (GTZ),Wiesbaden.

Arminah, Valentina. 2012. Model Spasial Penggu-naan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutandi Kecamatan Kledung Kabupaten Temang-gung, STPN Press, Yogyakarta.

Direktorat Penatagunaan Tanah. 2013. Tata CataKerja Penyusunan Neraca PenatagunaanTanah, Badan Pertanahan Nasional RepublikIndonesia, Jakarta.

Hardjowigeno, Sarwono dan Widiatmaka. 2011.Evaluasi Kesesuaian Lahan & PerencanaanTata Guna Lahan, Gadjah Mada UniversityPress, Yogyakarta.

Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan.2009. Kewenangan Pemerintah di BidangPertanahan, PT RajaGraf indo Persada,Jakarta.

Jayadinata, Johara T. 1999. Tata Guna TanahDalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan &Wilayah, Penerbit ITB Bandung.


Website

I Nyoman Nurjana. Menuju Pengelolaan SumberDaya Agraria Yang Adil, Demokratis, danBerkelanjutan : Perspektif Hukum DanKebijakan, http//ejournal.umm.ac.id.Diakses 8 Maret 2015

http//www.bpn.go.id. Diakses 10 Maret 2015http//www.temanggungkab.go.id. Diakses 12

Maret 2015

Documents

KAJIAN UPAYA PENGENDALIAN PENGGUNAAN TANAH DI …Pengertian penatagunaan tanah adalah pola penge-lolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang