Walaupun ditengah gelombang kontroversi, DPR akhirnya tetap mengesahkan

Undang-undang Pendidikan Tinggi pada Jumat 13 Juli 2012 lalu. UU PT ini sebenaranya

adalah pengganti Undang Undang Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan oleh

Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu karena isinya dianggap tidak sejalan dengan

konstitusi hal ini disebabkan oleh muatan komersialisasi dan privatisasi pendidikan tinggi.

Apakah UU PT ini merupakan solusi yang tepat untuk mengganti UU BHP? Sedikit kajian

tentang UU PT akan dibahas disini.

UU PT yang sudah disahkan ini memuat beberapa pasal yang mengangkat otonomi

perguruan tinggi. Pengangkatan pasal otonomi perguruan tinggi didalam UU PT ini menurut

saya merupakan kebijakan yang dapat dikatakan seperti pedang bermata dua, karena disatu

sisi Pasal tersebut memberikan jaminan otonomi akademik dan non akademik kepada

perguruan tinggi dan memberikan fleksibilitas untuk pengelolaan sumber daya demi

peningkatan mutu perguruan tinggi. Otonomi perguruan tinggi juga akan menumbuhkan

kreativitas perguruan tinggi. Tetapi disisi lain, peningakatan mutu suatu perguruan tinggi

tentunya juga diikuti dengan peningkatan biaya yang harus dikeluarkan, hal ini tentu

menimbulkan kekhawatiran akan meningkatkan biaya kuliah bagi mahasiswa sehingga akan

menyulitkan masyarakat dengan kemampuan ekonomi lemah untuk dapat mengenyam

pendidikan tinggi.

Didalam UU PT ini juga terdapat indikasi pelepasan tanggung jawab pemerintah

terhadap hak rakyatnya untuk memperoleh akses pendidikan tinggi. Kita dapat melihat salah

satunya di pasal 73 ayat 1, didalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Penerimaan

Mahasiswa baru PTN untuk setiap Program Studi melalui pola penerimaan Mahasiswa

secara nasional dan bentuk lain”. Bentuk lain yang yang dimaksud dalam ayat tersebut

perlu dipertanyakan. Kalimat tersebut juga memberikan celah bagi perguruan tinggi untuk

melebarkan akses pendidikan melalui berbagai jalur masuk yang nyatanya hanya bisa

dinikmati oleh kalangan berada. Sebagai contoh, saya berasumsi jika salah satu bentuk lain

yang dimaksud dari ayat tersebut adalah ujian seleksi mandiri yang sudah diselenggarakan

oleh beberapa perguruan tinggi negeri dalam beberapa tahun ini. Seperti diketahui, biaya

masuk PTN yang terbesar adalah lewat jalur seleksi mandiri yang telah dilaksanakan

beberapa tahun ini. Dan perlu diketahi bahwa, selisih biaya mahasiswa yang diterima lewat

jalur seleksi mandiri dengan jalur SNMPTN cukup besar, bisa beberapa kali lipat. Pelepasan

tanggung jawab pemerintah ini juga diperjelas dengan ayat 2 didalam pasal yang sama.

Didalam ayat itu disebutkan bahwa “ Pemerintah menanggung biaya calon Mahasiswa

yang akan mengikuti pola penerimaan Mahasiswa baru secara nasional”. Jika dilihat dari

sisi positif memang ayat ini patut diapresiasi karena ini merupakan bentuk nyata dari upaya

pemerintah dalam pemudahan aksesibilitas perguruan tinggi. Tetapi itu berarti pemerintah

hanya akan menanggung biaya calon mahasiswa yang diterima lewat seleksi nasional atau

SNMPTN. Lantas bagaimana dengan nasib calon mahasiswa yang diterima lewat jalur seleksi

mandiri? Bagaimana jika calon mahasiswa yang diterima lewat jalur seleksi mandiri adalah

golongan yang tidak mampu? Apakah hal ini luput dari pertimbangan pemerintah?

Pasal lain di UU PT yang juga perlu dikritisi karena adanya indikasi pelepasan

tanggung jawab oleh pemerintah adalah pasal 76 yang menjelaskan tentang pemenuhan hak

mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi. Didalam pasal 76 ayat 1, disebutkan bahwa

“Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau perguruan tinggi berkewajiban memenuhi hak

Mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat menyelesaikan studinya

sesuai dengan peraturan akademik”. Dan pemenuhan hak mahasiswa sebagaimana

dimaksud pada pasal 76 ayat 1, diterangkan dalam ayat selanjutnya. Yaitu didalam ayat 2

yang disebutkan bahwa “ Pemenuhan hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilakukan dengan cara memberikan:

a. beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi;

b. bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan; dan/atau

c. pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh

pekerjaan “.Yang perlu diperhatikan dalam ayat ini adalah bagian c. Karena dalam bagian

yang disebutkan itu pemerintah justru memberikan pinjaman tanpa bunga yang wajib dilunasi

oleh mahasiswa. Maka, akan terdapat legitimasi untuk membuat mahasiswa kurang mampu

tidak memperoleh pendidikan secara gratis, melainkan diberikan hutang yang harus dibayar

ketika ia bekerja. Itu berarti mahasiswa yang baru lulus langsung berhadapan dengan college

debt crisis dimana mereka menanggung beban pinjaman pendidikan yang sangat besar yang

hanya dapat dibayar mungkin setelah rentang waktu bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.

Dan karena tidak adanya kejelasan mengenai porsi masing – masing mekanisme pembiayaan

yang dilakukan oleh pemerintah, bagian c dapat menjadi celah bagi perguruan tinggi sebagai

dalih untuk menghilangkan bagian a dan b dimana setiap mahasiswa yang seharusnya bisa

mendapatkan beasiswa atau mendapatkan bantuan pembebasan biaya pendidikan berubah

haluan menjadi diberikannya pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus

dan atau memperoleh pekerjaan. Dan yang menjadi pertanyaan saya, jika mahasiswa yang

tidak mampu ini setelah lulus tidak mendapat pekerjaan, bagaimana cara mereka membayar

hutang pinjaman kuliahnya?

Wajah pendidikan yang seharunya mencerdaskan kehidupan bangsa akan berubah menjadi

wajah seorang rentenir yang menghantui setiap mahasiswa terhadap hutangnya yang

menumpuk atas biaya pendidikan. Hal ini juga dikhawatirkan akan membuat masyarakat kita

mempunyai pola pikir “saat lulus kuliah saya harus kerja untuk mengganti modal yang saya

keluarkan untuk menempuh pendidikan tinggi”. Bukankah pendidikan itu seharusnya untuk

mencerdaskan kehidupan bangsa?

Menurut saya, didalam UU PT ini tidak ada jaminan aksesibilitas pendidikan tinggi seluas

luasnya untuk semua elemen masyarakat yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka

memenuhi hak-hak rakyatnya untuk mengakses pendidikan tinggi. Seharusnya pemerintah

mampu memenuhi hak-hak semua elemen masyarakat untuk bisa mengkakses pendidikan

tinggi seluas-luasnya karena pendidikan merupakan pondasi untuk membangun bangsa,

memajukan Negara dan mesejahterakan masyarakat.

sekian kajian dari saya, semoga bermanfaat.