JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014

SUDAH SIAPKAH BANGSAKU?!

Apa itu Jaminan Kesehatan Nasional?

Jaminan kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial

Nasional (SJSN) yang akan mulai digalakkan pemerintah tahun 2014 nanti. Adapun latar

belakang pemberlakuan sistem ini adalah menjamin seluruh rakyat Indonesia, dari golongan

mampu ataupun tidak mampu memperoleh fasilitas jaminan sosial yang diatur oleh Negara. Hal

ini sejalan dengan sila kelima pancasila dan pasal 28H & 34 UUD45. Pemerintah kemudian

menyusun UU 40 tahun 2004 tentang SJSN, yang diikuti oleh peraturan-peraturan lain yang akan

mengatur pelaksanaan SJSN athun 2014. Secara khusus, jaminan kesehatan nasional diatur pada

perpres 12 tahun 2013.

Sebelum pelaksanaan JKN, pemerintah telah menerapkan ASKES (Asuransi Kesehatan)

dan JAMKESMAS (Jaminan Kesehatan Masyarakat) sebagai program jaminan sosial kesehatan

di negara kita. Berdasarkan survei tahun 2000, besarnya iuran sosial untuk jaminan kesehatan

dari upah total untuk PNS adalah 2,5% dan untuk pegawai swasta 3-6%. Jumlah ini sangat

rendah dibanding negara maju, seperti Jerman dan Amerika yang iurannya lebih dari 10% upah

pekerja. Bahkan, kita juga kalah dengan negara tetangga kita, Singapura yang iurannya

mencapai 6,8%. ASKES dan JAMKESMAS hanya diberikan kepada pegawai/penerima upah

dan itupun hanya menjamin rawat inap. Sistem ini tentunya tidak adil, karena tidak memberi

jaminan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang bukan merupakan pekerja.

Permasalahan sistem ini juga dikelola oleh BUMN yang mengejar keuntungan, sehingga profit

asuransi masuk ke kas negara dengan jumlah triliunan setaiap tahunnya. Padahal, banyak

masyarakat Indonesia yang bingung dan pasrah ketika sakit parah karena tidak mempunyai biaya

untuk memperoleh fasilitas kesehatan yang layak. Penyakit tertentu, seperti kanker, jantung dan

gagal ginjal juga tidak dijamin oleh sistem yang telah lama berlaku ini. Pensiunan swasta juga

harus gigit jarii karena tidak ada jaminan kesehatan bagi mereka. Semua ini menunjukkan bahwa

sistem yang lama ini harus diubah.

Setelah tujuh tahun reformasi, pemerintah kita akhirnya menyadari hal ini dan membuat

sistem baru, yaitu SJSN. ASKES, JAMSOSTEK, Taspen dan ASABRI berubah menjadi BPJS.

BPJS merupakan badan penyelenggara jaminan soasial yang dibentuk pemerintah dengan sistem

pengelolaan non-profit. Iuran penduduk tidak mampu dibiayai pemerintah dengan prinsip gotong

royong. Gotong royong disini maksudnya penduudk golongan mampu akan membayar iuran

dengan jumlah tertentu kepada pemerintah, kemudian pemerintah akan mengelola dana tersebut

untuk digunakan sebagian bagi masyarakat tidak mampu. Risiko yang didanai meliputi sakit,

kecelakaan kerja, pensiun, dan kematian. Dengan demikian, seharusnya dengan sistem ini 100%

rakyat Indonesia mulai dari masyarakat kota besar hingga desa terpencil akan menikmati fasilitas

kesehatan yang sama.

Jika ditelusuri defenisinya, JKN merupakan jaminan berupa perlindungan kesehtana agar

peserta memperoleh manfaat perlindungan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang terlah membayar iuran/

iurannya dibayar pemerintah. Kepesertaannnya bersifat wajib bagi seluruh penduduk,

pengelolaannya bersifat non-profit dan manfaat yang diperoleh bersifat komprehensif, bukan

sesuai dengan premi yang dibayarkan. Manfaat kesehatan yang diberikan meliputi usaha

pencegahan (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), penyembuhan (kuratif), maupun

pemulihan setelah sakit (rehabilitatif). Adapun prinsip penyelenggaran JKN adalah gotong

royong, keterbukaan, peseta wajib, dana amanat, potabilitas (tetap berlaku walaupun peserta

berpindah tempat tinggal), pengelolaan dan auntuk kepentingan peserta, akuntabilitas, nirlaba,

dan kehati-hatian. Adapun sistem yang berlangsung adalah sebagia berikut:

BPJS

(Pengelola

JKN)

Penyedia fasilitas

Kesehatan I

(puskesmas dan

dokter umum)

Penyedia Fasilitas

Kesehatan II (Rumah

Sakit & dokter

spesialis)

Peserta JKN

(seluruh rakyat

Indonesia)

Penyedia fasilitas

kesehatan lain (Industri

farmasi, apotek, dll)

Dewan Jaminan Sosial

Nasional (DJSN) Pemerintah (APBN/APBD)

Menjamin tersedianya fasilitas kesehatan

membiayai

membiayai

membiayai m

e

n

g

a

w

a

s

i

Memberi

pelayanan

kesehatan

membayar iuran

rujukan

Lalu, bagaimana dengan anak dibawah umur atau kita sebagai mahasiswa yang belum

bekerja? Tidak perlu cemas, biaya kesehatan kita juga dijamin oleh sistem ini. Jika ada anggota

keluarga kita yang bekerja (ayah atau ibu) maka mereka berhak mendaftarkan seluruh anggota

keluarganya (maksimal 5 orang) sebagai peserta. Jika kita sudah yatim piatu atau orangtua kita

tidak bekerja, maka kita digolongkan sebagai PBI (penerima bantuan iuran) dimana iuran kita

dibayar oleh pemerintah. Namun, ada syaratnya, yaitu kita tidak atau belum pernah menikah atau

tidak mempunyai penghasilan sendiri dan masih berusia 21 tahun atau belum berusia 25 tahun

yang masih melanjutkan pendidikan formal. Dengan demikian, jika kita lulus sarjana pada usia

diatas 21 tahun dan masih mencari pekerjaan (pengangguran) maka kita digolongakan sebagai

penerima bantuan iuran.

Hak dan kewajiban peserta antara lain:

Hak Peserta Kewajiban Peserta

Memperoleh identitas peserta Membayar iuran

Memperoleh manfaat pelayanan kesehatan di

berbagai fasilitas kesehatan yg bekerjasama

dengan BPJS

Melaporkan data kepesertaannya kepada BPJS

Kesehatan dengan menunjukkan identitas

pesertapada saat pindah domisili/pindah kerja

Pemerintah membagi program ini menjadi dua tahap, yaitu tahap I 2014-2019, dimana

masyarakat dan tenaga kesehatan akan melakukan adaptasi terhadpap sistem ini, dan pendaftaran

peserta dimulai. Tahap II setelah tahun 2019, ditargetkan seluruh rakyat Indonesia telah terdaftar

sebagai peserta.

Apa dampak dari penerapan sistem ini?

Jaminan sosial nasional berupa penjaminan kesehatan universal memaksa setiap warga

untuk membayar premi asuransi, namun menjamin bahwa pelayanan kesehatan dasar akan

terjamin tanpa perlu bayaran lagi. Dengan demikian seharusnya pelayanan kesehatan menjadi

merata bagi setiap warga negara Indonesia. Hal itu disebabkan karena penyamarataan hak setiap

warga negara dalam menerima layanan kesehatan. Sistem yang akan sangat berubah antara lain

kewajiban akan keikutsertaan dalam program asuransi yang secara umum disebut universal

health coverage atau penjaminan kesehatan universal.

Sistem yang akan diberlakukan antara lain adalah mewajibkan premi bagi setiap warga

negara yang perlu dibayarkan setiap bulannya, agar setiap warga negara diperbolehkan untuk

berobat tanpa dikenakan biaya lebih lanjut. Warga yang tidak mampu untuk menanggung

pembayaran premi, maka preminya akan ditanggung oleh pemerintah. Namun apabila layanan

dasar tersebut dirasa kurang, misal kelas kamar opname di rumah sakit, maka untuk memperoleh

layanan yang lebih baik tetap dapat dilakukan dengan membayar lebih.

Namun disisi lain premi ini mungkin menjadi beban. Biaya yang harus dibayarkan

sebagai peserta BPJS akan lebih besar dibandingkan dengan premi asuransi ASKES. Mengingat

warga negara memiliki kewajiban keikutsertaan, berarti memiliki juga kewajiban membayar

premi. Selain itu seolah kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini kesehatan, bukan lagi menjadi

tanggung jawab pemerintah. Penjaminan kesehatan yang semula tanggung jawab pemerintah

dengan ASKES, kini menjadi tanggung jawab dari suatu badan asuransi. ASKES dijalankan oleh

bantuan pemerintah, namun BPJS dijalankan dari premi warga negara. Seolah yang terjadi warga

menanggung sendiri jaminan kesehatan mereka.

Apa kelebihan dari sistem ini?

Jelas dari kebijakan ini mengandung banyak kelebihan. Pelayanan kesehatan yang saat ini

masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan harus menyebar ke daerah yang lebih terpencil.

Dengan itu, maka peran puskesmas akan semakin terasa bagi masyarakat. Puskesmas adalah

Layanan kesehatan yang dapat menjangkau ke setiap pelosok tanah air. Sistem puskesmas

sebagai pusat pelayanan primer akan menjadi nyata dengan menjadikan rumah sakit umum

daerah dan rumah sakit umum rujukan hanya dapat diakses setelah dirujuk dari puskesmas.

Rumah sakit bukan lagi suatu puskesmas besar. Selain itu, tentunya kualitas kesehatan

masyarakat Indonesia terjamin secara merata dan adil.

Apa kelemahan dari sistem ini?

APBN tidak mencukupi

Diatasi dengan meningkatkan cukai rokok, tingkatkan alokasi APBN untuk kesehatan

Rumah Sakit merasa dirugikan

Diatasi dengan penambahan fasilitas-fasilitas oleh pemerintah seperti penambahan klinik

dan puskesmas

Obat yang tidak termasuk dalam daftar obat SJSN rugi

Diatasi dengan pemilihan obat yang benar-benar sesuai kebutuhan

Pasien Rumah Sakit sangat meningkat

Diatasi dengan adanya penyuluhan untuk melalui jenjang pengobatan (klinik, puskesmas,

rumah sakit)

Ladang Korupsi

Dibutuhkan peran serta KPK

Sudah siapkah?

Keberanian pemerintah untuk menyelenggarakan sistem ini patut diacungi

jempol. Indonesia memiliki wilayah yang luas, penduduk yang beragam latar belakang

dengan jumlah yang besar, dan kondisi geografis yang bervariasi, maka kendala pasti

akan selalu ada. Namun, kita sebagai masyarakat tidak perlu pesimis, melainkan

berpartisipasi aktif mendukung keberjalanan sistem ini. Jika kita sudah mengetahuinya

sekarang, mari kita beritahu kepada keluarga, teman atau tetangga kita. Kita bantu

pemerintah dalam mensosialisasikan program ini sambil terus mengawasi

keberjalanannya. Jika pemerintah sudah siap, apakah masyarakatnya juga siap tentu

bergantung dari sikap masyarakat itu sendiri..

Berkaca dari kasus yang terjadi di Amerika, dimana dibutuhkan anggaran yang

cukup besar untuk penyelenggaraan Obamacare, program jaminan kesehatan masyarakat

Amerika, maka kita perlu waspada agar hal serupa tidak terjadi. Jangan sampai terjadi

kebobolan APBN dan APBD karena tidak mampu membiayai sistem ini. Maka dari itu,

usaha preventif dan promotif tentunya harus lebih diutamakan dibandingkan usaha kuratif

yang tentunya akan menghabiskan biaya lebih besar. Pembangunan fasilitas kesehatan di

seluruh daerah terpencil juga sangat penting. Karena itu, manajemen yang baik dan tepat

sasaran sangat penting dalam hal ini. Dan, kita harus optimis ini target ini bisa tercapai

baik ditahun 2014 maupun 2019 mendatang. Sesuai slogan JKN 2014, Untuk Indonesia

yang lebih sehat.

Penulis:

Divisi Kajian Strategis HMF Ars Praeparandi ITB 2012/2013