KAJIAN FISKAL REGIONAL...komoditas karet, sawit dan kopi merupakan produk unggulan yang memiliki kekhasan yang sudah mulai dikenal hingga manca negara. B. Inflasi Laju Inflasi tahunan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU

JALAN ADAM MALIK KM 8, BENGKULU 38225; TELEPON (0736) 345237; FAKSIMILI (0736) 345311; SUREL [email protected]; SITUS WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/BENGKULU

NOTA DINASNOMOR ND-523/WPB.09/2020

Yth : Direktur Pelaksanaan AnggaranDari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi

BengkuluSifat : SegeraLampiran : Satu berkasHal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan II Tahun 2020 Kanwil DJPb

Provinsi BengkuluTanggal : 10 Agustus 2020

Sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang

Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, Bersama ini disampaikan Kajian Fiskal

Regional Triwulan II Tahun 2020 Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu sebagaimana terlampir. Adapun

softcopy laporan KFR telah dikirimkan juga melalui email dengan alamat [email protected].

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani secara elektronik Ismed Saputra

[@KopSurat][@KopSurat][@KopSurat][@AlamatOrganisasi][@AlamatOrganisasi]ND-523/WPB.09/2020[@Tujuan][@pengirim][@pengirim][@SifatNd][@Lampiran][@Perihal][@Perihal]10 Agustus 2020[@NamaPejabat][@Tembusan]

Daftar Isi ............................................................................................................... i Bab I Perkembangan dan Analisis Regional .................................................. 1 A Produk Domestik Regional Bruto.................................................................. 1 B Inflasi ............................................................................................................ 2 C Indikator Kesejahteraan ...............................................................................

4

Bab II Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN ................................ 7 A Pendapatan Negara ..................................................................................... 7 B Belanja Negara ............................................................................................ 9 C Prognosis Realisasi APBN ...........................................................................

12

Bab III Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD ................................ 13 A Pendapatan Daerah ..................................................................................... 14 B Belanja Daerah ............................................................................................ 16 C Prognosis Realisasi APBD ...........................................................................

17

Bab IV Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN dan APBD) .................................................................................. 18

A Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian ........................................... 18

B Pendapatan Konsolidasian .......................................................................... 18

C Belanja Konsolidasian ................................................................................. 20

D Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto....

22

Bab V Berita/Isu Fiskal Regional ....................................................................... 23 Pemulihan Ekonomi di Masa Pandemi melalui Pengembangan Wisata

Pantai Panjang…………………………………………………………..……… 23

Kajian Fiskal Regional

5

-0.48

5.05

-5.32

PertumbuhanEkonomi (%)

BengkuluNasional

(6,307.13)

7,158.07

850.94

(11,428.84)

14,108.59

2,679.75

2020 PaguRealisasi

(6,319.41)

7,155.05

835.64

(13,174.64)

15,749.00

2,574.36

2019 PaguRealisasi

1,860.37

4,062.14

545.27

3,516.87

5,922.51

(794.47)

13,942.52

1,866.51

12,076.01

13,148.05

2019

Pagu Realisasi

1,089.78

3,999.69

398.26

3,601.43

5,089.47

(682.52)

14,143.97

1,932.62

12,211.35

13,461.45

2020

Pagu Realisasi

Maret September Maret

2019 2020

9.41% 9.22% 9.78%

2.5%3.39% 3.22%

0.34 0.33 0.33

Indikator Kesejahteraan

Kemiskinan Pengangguran Gini Ratio

TW II 2019

TW II 2020

TW II2019

TW II2020

2.69

0.87

3.28

1.96

Inflasi (%)

BengkuluNasional

Pendapatan Negara

Belanja Negara

Pendapatan Negara

Belanja Negara

Surplus/ (Defisit)

PERKEMBANGAN APBD*

Pendapatan

belanja

TPD

Jumlah belana& transfer

Surplus/ (defisit)

Pendapatan

belanja

TPD

Jumlah belana& transfer

Surplus/ (defisit)

PERKEMBANGAN APBN*

PERKEMBANGAN INDIKATOR MAKRO EKONOMI

Surplus/ (Defisit)

*angka dalam miliar

A. Produk Domestik Regional Bruto

Perekonomian Provinsi Bengkulu yang diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga

berlaku (ADHB) pada triwulan II 2020 tercatat sebesar Rp17,96 triliun. Sedangkan nilai

riil PDRB atas dasar harga konstan(ADHK 2010) sebesar Rp11,45 triliun. Laju

pertumbuhan PDRB pada Triwulan II Tahun 2020 tumbuh minus -0,48 persen (y-on-y)

mengalami kontraksi atau penurunan dibandingkan pertumbuhan pada periode Triwulan

II 2019 (5,00 persen). Secara nasional, perekonomian Provinsi Bengkulu tercatat

mengalami kontraksi pertumbuhan lebih kecil dari angka nasional yang mengalami

kontraksi sebesar minus -5,32 persen dan berada di posisi tertinggi regional Sumatera

dengan kontraksi pertumbuhan yang terkecil dibanding provinsi lainnya.

Perekonomian global pada

Triwulan II 2020 menunjukkan

kinerja perdagangan yang lesu

akibat meluasnya wabah

Covid-19 yang membuat harga

komoditas internasional

menurun karena menurunnya

permintaan domestik dan

eksternal karena penetapan

lockdown dan pembatasan sosial berskala besar di beberapa negara. Dampaknya

terhadap situasi lokal di Provinsi Bengkulu juga terasa terhadap permintaan komoditas

perkebunan unggulan karet, TBS Sawit dan kopi yang menurun. Laju perekonomian

daerah masih ditopang oleh masih berjalannya proyek pengerjaan jalan tol trans

Sumatera, Bengkulu-Lubuklinggau pada tahap I.

Menurut Pengeluaran atau dari sisi Permintaan (Demand), pertumbuhan ekonomi

Provinsi Bengkulu triwulan II 2020 menurun di seluruh komponen pengeluaran.

Kontraksi tertinggi pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah

Tangga (LNPRT) sebesar -13,94 persen, diikuti oleh komponen impor sebesar -7,81

persen dan pengeluaran ekspor sebesar -6,59 persen. Penurunan Pengeluaran

Konsumsi LNPRT pada Triwulan II 2020 (y-on-y) disebabkan oleh Konsumsi LNPRT

menjadi sumber penurunan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Bengkulu pada Triwulan

I 2020 (y-on-y) disebabkan oleh penurunan aktivitas partai politik pasca Pemilu serentak

jika dibanding Triwulan I 2019, namun sedikit terdorong dengan mulai menggeliatnya

persiapan Pilkada di beberapa daerah se-Provinsi Bengkulu.

BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

5,10 5,11 4,99 4,76 5,08 5,00 4,98 4,79

3.80

-0,48

5,06 5,27 5,17 5,18 5,07 5,05 5,02 4,97 2,97

-5,32

Trw I Trw II Trw III Trw IV Trw I Trw II Trw III Trw IV Trw I Trw II

2018 2019 2020

Grafik I.1. Pertumbuhan PDRB Prov. Bengkulu (y-on-y) (Dlm Persentase)

Provinsi Bengkulu Nasional

Sumber: Badan Pusat Statiostik

KFR Triwulan II TA 2020

Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga masih memegang peranan terbesar dalam

pembentuk struktur PDRB daerah Provinsi Bengkulu sebesar 64,06 persen yang juga

mengalami kontraksi pada kisaran -0,44 persen. Fenomena ini terjadi karena terdapat

penurunan konsumsi produk makanan jadi dan minuman akibat Covid-19 dan harga

komoditas Tandan Buah Segar (TBS) Sawit yang mengalami penurunan. Namun

kontraksi pada pengeluaran konsumsi Rumah Tangga tidak terlampau jauh

penurunannya karena ditopang harga komoditas perkebunan karet dan kopi yang

cenderung stabil dan inflasi daerah yang terkendali.

Laju pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha atau dari sisi Penawaran (Supply)

pada Triwulan II (y-on-y) pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa

keuangan dan asuransi sebesar 11,56 persen, diikuti pengadaan listrik dan gas sebesar

10,33 persen dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6,20 persen. Peningkatan

transaksi jasa keuangan akibat meningkatnya transaksi online oleh masyarakat.

Sementara lapangan usaha paling berdampak mengalami penurunan adalah

transportasi dan pergudangan sebesar -11,17 persen yang diakibatkan pembatasan

perjalanan akibat Covid-19 yang berimbas pada penurunan pengguna jasa transportasi.

Kontribusi pembentuk struktur PDRB terbesar masih di dominasi Lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan dan Perikanan namun pertumbuhannya hanya 2,18% sehingga

perlu kebijakan daerah dalam upaya mengoptimalkan usaha pengembangan sektor ini

yang mampu menyerap tenaga kerja yang merupakan sumber utama mata pencarian

masyarakatnya. Ekstensifikasi lahan yang produktif dan intensifikasi usaha modernisasi

pengolahan dan pemasarannya memerlukan perhatian yang lebih serius apalagi

komoditas karet, sawit dan kopi merupakan produk unggulan yang memiliki kekhasan

yang sudah mulai dikenal hingga manca negara.

B. Inflasi

Laju Inflasi tahunan (y-on-y) pada Triwulan

II 2020 sebesar 0,87 persen, lebih rendah

dibandingkan laju inflasi nasional yang

sebesar 1,96 persen. Sedangkan

perkembangan harga barang dan jasa

secara umum berdasarkan tingkat inflasi

tahun kalender (y-t-d) untuk Provinsi

Bengkulu yang diwakili oleh Kota Bengkulu

sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

tercatat sebesar 0,31 persen. Angka ini

masih berada di bawah inflasi nasional

yaitu 1,09 persen.

Grafik I.2 Perkembangan Inflasi Provinsi Bengkulu dan Nasional (m-t-m)

-0,35

0,04

-1-0,8-0,6-0,4-0,2

00,20,40,60,8

11,21,4

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

2019 2020

%

m-t-m Bengkulu

m-t-m Nasional

Sumber: BPS Pusat dan Provinsi Bengkulu



Bengkulu pada bulan April 2020 mengalami deflasi sebesar -0,35 persen (sedangkan

secara nasional tercatat inflasi sebesar 0,08 persen). Deflasi terutama disebabkan

penurunan harga kelompok makanan, minuman dan tembakau seesar -1,18, diikuti

kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,03 persen terutama disebabkan oleh

turunnya harga cabai merah dan daging ayam ras. Sedangkan kelompok yang

mengalami inflasi yaitu kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin

rumah tangga sebesar 0,29 persen diikuti kelompok kesehatan sebesar 0,19 persen.

Kenaikan harga secara umum pada rentang Triwulan II 2020 tertinggi terjadi pada bulan

Mei 2020 tercatat sebesar 0,41 persen (berada di atas inflasi nasional yaitu 0,07 persen).

Angka inflasi ini disebabkan naiknya harga pada kelompok transportasi sebesar 3,10

persen. Inflasi yang terjadi pada bulan ini terutama disebabkan oleh naiknya tarif

angkutan udara dan tarif kendaraan travel yang langka justru menjelang lebaran akibat

pembatasan transportasi antar wilayah oleh pemerintah demi mencegah penyebaran

wabah covid-19. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok

makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,68 persen yang dipengaruhi dengan

turunnya harga cabai merah. Sedangkan pada bulan Juni 2020 tercatat terjadi inflasi

sebesar 0,05 persen namun masih berada dibawah inflasi nasional sebesar 0,18 persen.

Inflasi terutama disebabkan kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman dan

tembakau sebesar 0,96 persen diikuti kelompok penyediaan makanan dan

minuman/restoran sebesar 0,30 persen.

Laju inflasi Triwulan II 2020 secara keseluruhan masih dalam batas wajar dan dapat

dikendalikan. Pada masa pandemi Covid-19 di tahun 2020 belanja pemerintah sebagai

kebijakan pemerintah dalam

pemulihan ekonomi menjadi

harapan tetap bergeraknya roda

perekonomian daerah. Berbagai

kebijakan stimulus belanja

pemerintah dapat memiliki andil

menstabilkan inflasi sekaligus

menggerakkan usaha ekonomi

kerakyatan dalam menghadapi

wabah pandemi ini.

Dari grafik I.3 dapat terlihat bahwa

dampak wabah Covid-19 pada

awal tahun 2020 berpengaruh pada perekonomian di Bengkulu. Pada rentang sampai

dengan Triwulan II 2020 bahkan sudah mengalami pertumbuhan minus sebesar -0,48

persen. Tingkat inflasi regional masih dapat terkendali dalam rentang normal s.d

Triwulan II 2020. Penyerapan dari belanja pemerintah dalam kurun waktu Triwulan II

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

0

500

1000

1500

2000

2500

Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun

2019 2020Belanja APBN Belanja APBD

Inflasi Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: Aplikasi Mebe, LRA Pemda dan BPS Provinsi Bengkulu (data diolah

Grafik I.3

Perkembangan Belanja Pemerintah, Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bengkulu (Milliar Rupiah)



2020 lebih rendah dari pada Triwulan I 2019 yang lalu. Serapan belanja APBD seluruh

Pemda Kabupaten/Kota ditambah Pemda Provinsi di Bengkulu tertinggi sepanjang

Triwulan II 2020 terjadi pada bulan Mei sebesar Rp973,81 Millyar dengan total akumulasi

penyerapan sampai dengan Triwulan II 2020 sekitar 29,49 persen. Sedangkan belanja

APBN sampai dengan akhir Triwulan II telah terserap sekitar 40,13 persen. Peran

Belanja Pemerintah (APBN dan APBD) diharapkan menjadi stimulus dalam

menggerakkan roda perekonomian daerah yang masih mengalami ketidakpastian akibat

penyebaran wabah Covid-19. Diharapkan realisasi serapan belanja pemerintah pada

triwulan selanjutnya mampu menjadi faktor pengungkit dan penggerak perekonomian di

daerah.

Target Inflasi di Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan II 2020 bila dibandingkan

dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Belanja Daerah (KUA) tahun 2020

sebesar 3,35 persen masih berada dalam batas aman. Hal-hal yang menyebabkan

inflasi di Bengkulu terutama permintaan atas bahan makanan dan jasa transportasi

menjelang lebaran. Namun dalam kondisi pembatasan aktifitas sosial akibat Covid-19

perlu dicermati atas turunnya permintaan dan daya beli konsumsi masyarakat yang

apabila tidak dikelola secara tepat dapat menyebabkan deflasi yang tidak terkendali

yang berisiko berujung pada jurang resesi.

C. Indikator Kesejahteraan

1. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di

Provinsi Bengkulu pada Februari 2020

mencapai 3,22 persen, angka tersebut masih

dibawah angka TPT Nasional (4,99 persen).

Angka ini mengalami kenaikan sebesar 0,72

persen dibandingkan Februari 2019.

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2020

masih didominasi penduduk berpendidikan

rendah yakni tamat SD ke bawah sebanyak

37,75 persen dan tamat SMP sebanyak 18,46

persen, tamat SMA/SMK sebanyak 30,95 persen sedangkan lulusan Diploma dan

Universitas hanya 12,83 persen.

Untuk menjaga tingkat inflasi, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus bekerjasama dengan Pemda serta Satgas Pangan dalam melaksanakan operasi pasar dan pasar murah menjelang hari-hari besar keagamaan untuk menjaga kestabilan harga di wilayah Provinsi Bengkulu dengan tetap menjalankan protokol kesehatan menghadapi Covid-19. Untuk mendukung kelancaran distribusi bahan pangan perlu pula dikembangkan inovasi untuk melakukan operasi pasar secara online dengan memanfaatkan media sosial sehingga masyarakat tidak perlu datang untuk mengantri, tetapi cukup menunggu paket sembako diantarkan ke rumah sesuai anjuran untuk tetap berada dirumah.

5,13

5,34

5,01

5,28

4,99

2,70

3,50

2,50

3,39

3,22

0,00 2,00 4,00 6,00

Feb

Agst

Feb

Agst

Feb

2018

2019

2020

Grafik I.4 Perkembangan TPT Prov. Bengkulu dan Nasional Periode Febr

2018--Febr 2020 (persen)

Prov. Bengkulu Nasional

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu



2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan pada periode 2017-2020 di Provinsi Bengkulu menunjukkan trend

menurun dari waktu ke waktu selama periode Maret 2017 sampai dengan Maret 2020.

Apabila dibandingkan antara periode Maret 2020 yang tingkat kemiskinannya sebesar

15,03 persen ke Maret 2019 yang tingkat kemiskinannya 15,23 persen, terjadi

penurunan persentase kemiskinan sebesar 0,20 persen. Walaupun secara persentase

penduduk miskin mengalami penurunan namun secara jumlah penduduk miskin

mengalami kenaikan sebanyak

277 jiwa dari 302.302 pada Maret

2019 jiwa menjadi 302.579 jiwa

pada Maret 2020.

Bila dibandingkan dengan

nasional, kemiskinan di Provinsi

Bengkulu masih tertinggal jauh.

Pada Maret 2020 tingkat

kemiskinan Provinsi Bengkulu

sebesar 15,03 persen, lebih tinggi

dari tingkat nasional sebesar 9,78 persen. Persentase angka kemiskinan di Provinsi

Bengkulu memang sejak 3 tahun terakhir terus mengalami penurunan yang signifikan

namun jumlah penduduk miskin masih saja terjadi peningkatan. Persentase penduduk

miskin di Provinsi Bengkulu periode Maret 2020 lebih didominasi di wilayah perkotaan.

Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan perubahan perilaku, aktifitas ekonomi dan

pendapatan penduduk sehingga menambah orang miskin baru. Menghadapi era New

Normal dimasa pandemi yang masih melanda, kegiatan perekonomian rakyat harus

diusahakan tetap bergerak. Pemerintah daerah sudah saatnya membangun kembali

usaha sektor pariwisata lebih intensif lagi dengan tidak melupakan protokol kesehatan

yang nantinya diharapkan mampu menggerakkan ekonomi kerakyatan.

2. Gini Ratio

Gini Ratio Provinsi Bengkulu periode

Maret 2020 tercatat 0,334 atau

menurun 0,006 poin dibandingkan

Maret 2020 dan lebih rendah

dibandingkan rata-rata nasional yang

sebesar 0,381. Hal ini menunjukan

bahwa pengeluaran penduduk di

wilayah Bengkulu lebih merata

dibandingkan dengan tingkat nasional

0,390,41

0,39 0,380,39 0,39 0,38 0,37 0,38

0,30 0,30 0,310,32 0,32 0,32

0,29 0,28 0,28

0,36 0,35 0,35 0,350,36 0,36 0,34 0,33

0,33

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar

2016 2017 2018 2019 2020

Sumber : BPS Prov. Bengkulu

Grafik I.6Perkembangan Gini Rasio Menurut Daerah Tempat

Tinggal Maret 2016-Maret 2020

Kota Desa Prov. Bengkulu

10,64 10,12 9,82 9,66 9,41 9,22 9,78

16,4515,59 15,43 15,41 15,23 14,91 15,03

8

13

18

280,00

290,00

300,00

310,00

320,00

Mar Sep Mar Sep Mar Sep Mar

2017 2018 2019 2020

Sumber : BPS Prov. BENGKULU

Grafik I.5Perkembangan Jumlah Dan Presentase Penduduk

Miskin Prov. Bengkulu Tahun 2017-2020

JML PENDDK MISKIN PROV. BENGKULU% PENDDK MISKIN NASIONAL% PENDDK MISKIN PROV. BENGKULU



dan menempatkan Provinsi Bengkulu sebagai provinsi dengan tingkat ketimpangan

tertinggi ke-19 dari 34 di Indonesia. Upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

dan kualitas hidup sulit tercapai bila ketimpangan tidak terselesaikan. Beban dan kondisi

tersebut membuat rumah tangga miskin rawan menderita berbagai penyakit, termasuk

Covid-19. Masyarakat dari kalangan yang lemah secara sosial dan ekonomi memiliki

kemampuan yang rendah untuk melakukan pencegahan terhadap wabah penyakit yang

tengah melanda. Pemerintah daerah harus dapat menjamin program peningkatan

layanan kesehatan dan penyediaan akses air bersih hingga ke pelosok daerah kerena

banyak penduduk yang bekerja di sektor informal terkena imbasnya tanpa kepastian

perlindungan dan pendapatan.

Perkembangan Indikator Makro Provinsi Bengkulu s.d Triwulan II 2020

Tabel I.1 Realisasi Indikator Makro Provinsi Bengkulu dan Nasional s.d Triwulan II Tahun 2020

Target Realisasi

(KUA Prov. Bengkulu TA 2020)Prov.

Bengkulu

1 Pertumbuhan Ekonomi 5.15% 3,82% 2,97%

2 Inflasi 3.35% 0,87% * 1,96% *

3 Kemiskinan 14.50% 15,03% ** 9,78% **

4 Pengangguran (TPT) 3.00% 3,22% *** 4,99% ***

* (y -on-y )

** per Maret 2020

*** per Februari 2020

No IndikatorRealisasi

Nasional

REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang ada dalam tiap-tiap indikator kesejahteraan yang telah

diuraikan di atas maka untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi dapat

direkomendasikan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah perlu mendorong percepatan penyerapan belanja bagi sektor K/L

dan anggaran daerah, dengan harapan belanja pemerintah dapat menjadi stimulus

pembangunan agar pergerakan ekonomi kerakyatan terus bergulir serta mendukung

pemulihan ekonomi daerah melewati masa pandemi Covid-19.

2. Untuk menjaga permintaan konsumsi dan daya beli masyarakat serta jaminan

kelancaran distribusi produksi masyarakat agar roda perekonomian tetap bergerak

dengan tetap menjalankan protokol kesehatan perlu dikembangkan inovasi

pemasaran menggunakan teknologi informasi dan media sosial menggunakan

transaksi keuangan digital.

3. Pemerintah daerah perlu mengembangkan potensi unggulan daerah seperti

pariwisata dan komoditas khas berupa pengembangan perkebunan kopi rakyat agar

mampu menyerap lapangan pekerjaan yang menjadi kontribusi terbesar struktur

PDRB Daerah.

Realisasi pendapatan Negara di wilayah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020

mencapai Rp850,94 miliar, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,83 persen.

Pertumbuhan ini ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp690,86 miliar (tumbuh 5,73

persen) dan penerimaan PNBP sebesar Rp160,08 miliar (terkontraksi sebesar 12,16

persen). Belanja negara mengalami pertumbuhan sebesar 0,04 persen, dibanding tahun

sebelumnya. Belanja pemerintah pusat terkontraksi sebesar 15,66 persen sedangkan

Transfer ke Daerah dan Dana Desa mengalami pertumbuhan sebesar 5,21 persen.

Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi Bengkulu s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020 (dalam miliar Rp)

Uraian Tahun 2019 Tahun 2020

Pagu Realisasi Pagu Realisasi Growth

A. PENDAPATAN NEGARA 2.574,36 835,64 2.679,75 850,94 1,83%

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI

2.574,36 835,64 2.679,75 850,94 1,83%

1. Penerimaan Pajak 2.253,18 653,40 2.251,09 690,86 5,73%

2. PNBP 321,18 182,24 428,66 160,08 -12,16% II. HIBAH 0 0 0 0

B. BELANJA NEGARA 15.749,00 7.155,05 14.108,59 7.158,07 0,04%

I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT

4.900,46 1.771,69 4.070,86 1.494,28 -15,66%

1. Belanja Pegawai 1.749,87 815,28 1.723,82 812,95 -0,29%

2. Belanja Barang 2.220,98 794,83 1.693,79 536,36 -32,52%

3. Belanja Modal 914,71 156,27 639,93 139,37 -10,82%

4. Belanja Bantuan Sosial 14,90 5,31 13,32 5,61 5,55%

5. Belanja Lain-lain - - - -

II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

10.848,54 5.383,36 10.037,73 5.663,80 5,21%

1. Transfer ke Daerah 9.769,12 4.736,95 8.938,22 5.051,84 6,65%

a. Dana Perimbangan 9.722,93 4.713,86 8.794,81 4.964,99 5,33%

1) Dana Alokasi Umum 6.681,81 3.883,88 6.099,61 3.629,28 -6,56%

2) Dana Bagi Hasil 381,23 118,08 273,99 105,33 -10,80%

3) Dana Alokasi Khusus 2.659,90 711,90 2.421,21 1.230,38 72,83%

b. Dana Otonomi Khusus - - - -

c. Dana Keistimewaan Yogyakarta

- - - -

d. Dana Transfer Lainnya 46,18 23,09 143,41 86,85 276,10%

2. Dana Desa 1079,42 646,41 1099,51 611,96 -5,33%

C. SURPLUS DEFISIT (13.174,64) (6.319,41) (11.428,84) (6.307,13) -0,19%

Sumber: diolah dari OM SPAN pada tanggal 25 Juli 2020

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan II Tahun 2020 masih menunjukkan

pertumbuhan sebesar 5,73 persen. walaupun masih mampu tumbuh, penerimaan pajak

di Provinsi Bengkulu mengalami tekanan yang cukup berat. Hampir semua jenis

penerimaan pajak di Provinsi Bengkulu mengalami kontraksi.

BAB II

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN



Pola realisasi penerimaan pajak menunjukkan Bulan Mei merupakan fase penurunan

penerimaan pajak. Bulan Juni 2020 merupakan fase recovery dengan dimulainya era

kenormalan baru.

PPh Orang pribadi mengalami pertumbuhan

minus pada Bulan Mei hingga 44,11 persen,

pada Bulan Juni sudah mengalami

pertumbuhan hingga 29,07 persen. PPh

Badan dan PPh 21, yang mengalami

pertumbuhan negatif di Bulan Mei, tumbuh

positif di Bulan Juni 2020. Sedangkan PPh

final walaupun masih mengalami

pertumbuhan negatif di Bulan Juni, namun

kontraksinya tak sebesar Bulan Mei 2020.

Penerimaan PPn menjadi satu-satunya

penerimaan pajak yang masih mengalami

pertumbuhan, dikarenakan rendahnya

penerimaan PPn tahun 2019

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP di Bengkulu sampai dengan Triwulan II Tahun 2020 sebesar Rp160,08

miliar mengalami pertumbuhan yang negatif apabila dibandingkan dengan periode akhir

Triwulan II Tahun 2019, dimana realisasi PNBP mencapai Rp182,24 miliar. Pengaruh

dari wabah Covid-19 berdampak pada menurunnya realisasi PNBP di Provinsi Bengkulu

baik PNBP dari BLU maupun PNBP lainnya.

Realisasi PNBP terbesar di Provinsi Bengkulu berasal dari sektor pendidikan.

Penerimaan terbesar s.d. Triwulan II Tahun 2020 disumbangkan dari Pendapatan jasa

pelayanan Pendidikan senilai Rp78,86 miliar dan Pendapatan biaya Pendidikan dengan

Rp18,16 miliar.

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Growth

1. Penerimaan Perpajakan 2.265,13 653,40 0,29 2.251,09 690,86 30,69% 5,73%

a. Pajak Dalam Negeri 2.254,00 641,36 28,45% 2.244,28 687,67 30,64% 7,22%

i. Pajak Penghasilan 1.063,46 405,87 38,17% 1.098,36 381,36 34,72% -6,04%

- Migas - 0,52 - 0,00 -99,90%

- Non Migas 1.063,46 405,35 38,12% 1.098,36 381,36 34,72% -5,92%

ii. Pajak Pertambahan Nilai 1.123,83 218,84 19,47% 1.074,89 292,37 27,20% 33,60%

iii. Pajak Bumi dan Bangunan 34,71 2,81 8,10% 41,23 0,94 2,27% -66,69%

iv. Cukai 0,82 - 0,00% - -

vi. Pajak Lainnya 31,18 13,83 44,36% 29,79 13,00 43,64% -6,02%

b. Pajak Perdagangan Internasional 11,13 12,05 108,22% 6,81 3,19 46,88% -73,49%

i. Bea Masuk 1,25 3,10 247,84% 0,07 0,03 40,12% -99,10%

ii. Bea Keluar/Pungutan Ekspor 9,88 8,95 90,56% 6,74 3,17 46,95% -64,62%

2019 2020


32,10%

14,86%

-2,28%

40,53%

-26,89%

600,38%

13,02%

-16,84%

-31,51%

130,00%

12,28%

-28,63%

-47,39%

-42,35%

-44,11%

2,12%

9,60%

-7,17%

25,03%

29,07%

34,14%

-1,45%

-15,02%

-6,51%

-3,37%

PPn DN

PPh 21

PPh Final

PPh Badan

PPh OP

SM I Juni Mei April TW I

Grafik II.1 Tren Realisasi Penerimaan Pajak Per Bulan

Tabel II.2 Pagu dan Realisasi Penerimaan Pajak s.d. Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar)

Sumber: LKPP dan OM SPAN tanggal 25 Juli 2020 (diolah)



Secara total kedua penerimaan tersebut

berkontribusi sebesar 60,61 persen dari total

pendapatan PNBP. Pendapatan dari sektor

pendidikan relatif tidak terpengaruh oleh wabah

Covid-19 karena proses pemberian keringanan

Uang Kuliah Tunggal (UKT) masih dalam proses

verifikasi. Sehingga dampak penurunan

pendapatan jasa pendidikan diperkirakan baru

akan terasa pada Semester II Tahun 2020.

Sektor-sektor penyumbang PNBP seperti pendapatan STNK, TNKB, dan Pendapatan

SIM mengalami kontraksi hingga akhir Triwulan II Tahun 2020 sebagai akibat dari

penutupan layanan kepolisian hingga tanggal 24 Maret hingga 29 Mei 2020. Selain itu,

Pendapatan Jasa Layanan Rumah Sakit juga mengalami kontraksi, karena masyarakat

cenderung menghindari datang ke Rumah Sakit apabila tidak dalam keadaan

mendesak.

B. Belanja Negara

Alokasi belanja negara pada tahun 2020 adalah sebesar Rp14.108,59 miliar. Sebagian

besar dari Belanja Negara tersebut yaitu sebesar Rp10.037,73 miliar atau 71,15 persen

dari total Belanja Negara berupa alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sedangkan alokasi Belanja Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp4.070,86 miliar atau

sebesar 28,85 persen dari total Belanja Negara.

1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat Triwulan II Tahun 2020 mengalami kontraksi

dibandingkan realisasi di periode yang sama tahun 2019. Realisasi Triwulan II Tahun

2020 sebesar Rp1.494,28 miliar turun sebesar 15,66 persen dibandingkan tahun 2019

dengan realisasi sebesar Rp1.771,69. Turunnya realisasi belanja pemerintah pusat

selama tahun 2020 disebabkan menurunnya pagu pada tahun 2020 karena kebijakan

refokusing dan realokasi anggaran guna menanggulangi wabah Covid-19. Selain itu

banyak kegiatan yang tidak dapat dijalankan karena adanya pembatasan sosial selama

Covid-19.

Grafik II.3 menunjukkan pergerakan pagu Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi

Bengkulu. Pada awal tahun pagu belanja dialokasikan sebesar Rp4.934,15 miliar.

Namun seiring dengan wabah Covid-19 yang semakin meluas, Pemerintah Pusat

melakukan kebijakan refokusing dan realokasi sehingga pagu untuk belanja pemerintah

pusat di akhir Juni 2020 tersisa sebesar Rp4.070,86 miliar (turun 17,50 persen).

BLU Lainnya

105,33

76,91

100,59

59,49

Grafik II.2 Perbandingan Realisasi PNBP Triwulan II Tahun 2019-2020

Provinsi Bengkulu

2019

2020

-4,5% -22,71%




Berdasarkan grafik II.4 belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal

menunjukkan realisasi yang menurun pada tahun 2020. Sementara itu, belanja sosial

mengalami sedikit kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Pada Triwulan II Tahun 2020

realisasi anggaran terbesar berasal dari belanja pegawai sebesar Rp812,95 miliar. Bila

dilihat realisasi per bulan, belanja pegawai mengalami peningkatan di Bulan Mei, karena

pada Bulan Mei dicairkan gaji ke-14 (THR).

Sementara itu, Realisasi Belanja Barang mengalami kontraksi di tahun 2020 dibanding

tahun sebelumnya, dari Rp794,83 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp536,36 miliar pada

tahun 2020 (terkontraksi sebesar

32,52 persen). Penurunan realisasi

belanja barang selama Triwulan II

Tahun 2020 sejalan dengan adanya

refokusing dan realokasi anggaran

selama Tahun 2020 yang membuat

pagu anggaran belanja barang

tahun 2020 mengalami penurunan

hingga 24 persen dibanding tahun

2019. Selain itu, kebijakan

pembatasan sosial serta Work From

Home turut mempengaruhi realisasi belanja operasional dan belanja perjalanan dinas.

Realisasi Belanja Modal selama Tahun 2020 mengalami kontraksi. Realisasi belanja

modal hingga triwulan II Tahun 2020 sebesar Rp139,37 miliar (turun 10,82 persen).

refokusing dan realokasi belanja modal menjadi salah satu penyebab turunnya realisasi

belanja modal. Dimana pagu belanja modal turun hingga 40 persen dibandingkan pagu

pada awal tahun. Selain itu, faktor penyebab rendahnya realisasi belanja modal yaitu

terdapat beberapa proyek pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR yang proses

lelangnya diambil alih oleh Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah

4.934,15 4.622,61 4.622,61 4.652,87

4.226,92 4.070,86

Jan Feb Mar Apr Mei Jun

51 52 53 57 Total

Grafik II.3 Pergerakan Pagu Per Jenis Belanja s.d. Triwulan II 2020

Sumber: diolah dari MEBE pada tanggal 25 Juli 2020

Grafik II.4 Tren Realisasi Belanja Lingkup Provinsi Bengkulu (dalam miliar)

107,59201,30

294,01277,63

365,03

248,72

0,00

50,00

100,00

150,00

Januari Februari Maret April Mei Juni

Belanja Pegawai Belanja Barang

Belanja Modal Belanja Sosial

Total

-

250,00

500,00

750,00

1.000,00

2018 2019 2020

Belanja Pegawai Belanja Barang

Belanja Modal Belanja Sosial




DKI Jakarta sesuai surat Kepala BP2JK Wilayah Bengkulu Nomor PB.01.01-Kb.16/110

tanggal 11 Maret 2020. Hal ini membuat proses pelaksanaan proyek menjadi terhambat.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Realisasi TKDD Provinsi Bengkulu pada Triwulan II Tahun 2020 sebesar Rp5.663,80

miliar tumbuh 5,21 persen di banding Tahun 2019. Faktor meningkatnya realisasi Tahun

2020 yaitu adanya peningkatan Realisasi pada DAK Fisik, DAK Non Fisik dan DID.

Peningkatan realisasi DAK Fisik dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi syarat penyaluran

DAK Fisik untuk penanganan Covid-19 dan perbaikan kinerja daerah dalam

menyelesaikan kontrak. Peningkatan Realisasi DAK Non Fisik didorong penyaluran

Dana BOS dan penyaluran TPG yang lebih cepat dan perbaikan kinerja pemda dalam

melengkapi persyaratan penyaluran. Peningkatan realisasi DID didorong oleh

percepatan penyaluran DID Tahap I bidang kesehatan. Sementara itu, realisasi DAU

dan DBH mengalami penurunan dibanding tahun 2019 sehubungan dengan adanya

pemotongan anggaran karena refokusing dan realokasi.

3. Pengelolaan BLU

Di wilayah Bengkulu terdapat 4 satker BLU,

yaitu Bandara Fatmawati, Universitas

Bengkulu, Politeknik Kesehatan Bengkulu

dan RS Bhayangkara Bengkulu. Total pagu

BLU sebesar Rp261,28 miliar dengan

realisasi pada akhir Triwulan II tahun 2020

sebesar Rp43,70 miliar atau 16,73 persen.

Dari anggaran tersebut, Rp40 miliar pagu

Bandara Fatmawati dipastikan tidak

terserap karena status BLU Bandara

Fatmawati yang sudah dicabut per tanggal 5 Maret 2020 sesuai Keputusan Menteri

Keuangan Nomor 89/KMK.05/2020 tentang pencabutan status BLU pada Bandar Udara

Pagu Realisasi % Pagu Realisasi % Growth

II. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 10.848,54 5.383,36 0,50 10.037,73 5.663,80 56,43% 5,21%

A. Transfer ke Daerah 9.769,12 4.736,95 48,49% 8.938,22 5.051,84 56,52% 6,65%

a. Dana Perimbangan 9.769,12 4.736,95 48,49% 8.938,22 5.051,84 56,52% 6,65%

I Dana Bagi Hasil 381,23 118,08 30,97% 273,99 105,33 38,44% -10,80%

ii Dana Alokasi Umum 6.681,81 3.883,88 58,13% 6.099,61 3.629,28 59,50% -6,56%

iii. Dana Transfer Khusus 2.659,90 711,90 26,76% 2.421,21 1.230,38 50,82% 72,83%

- Dana Alokasi Khusus Fisik 1.227,28 4,32 0,35% 1.018,83 178,34 17,50% 4023,67%

- Dana Alokasi Khusus NonFisik 1.432,62 707,58 49,39% 1.402,38 1.052,04 75,02% 48,68%

iv Dana Insentif Daerah 46,18 23,09 50,00% 143,41 86,85 60,56% 276,10%

B. Dana Desa 1.079,42 646,41 59,88% 1.099,51 611,96 55,66% -5,33%

2019 2020

Tabel II.3 Pagu dan Realisasi TKDD s.d. Triwulan II Tahun 2019-2020 (dalam miliar)

Sumber: diolah dari OM SPAN dan Simtrada pada tanggal 25 Juli 2020

40,21 24,06 36,64

160,37

0,18 5,66 16,08 21,78 0,45%

23,52%

43,89%

13,58%

0,0 0%

10, 00%

20, 00%

30, 00%

40, 00%

50, 00%

-

40,0 0

80,0 0

120 ,00

160 ,00

200 ,00

BandaraFatmawati

PoltekesBengkulu

RSBhayangkara

UniversitasBengkulu

Grafik II.5 Pagu dan Realisasi Dana BLU Lingkup Provinsi Bengkulu Triwulan II

Tahun 2020

Pagu Realisasi %

Sumber: diolah dari MEBE pada tanggal 25 Juli 2020



Fatmawati dan dalam waktu 6 bulan akan dilakukan proses transisi kepengurusan

likuidasi BLU.

4. Manajemen Investasi Pusat

Sampai dengan akhir Triwulan II Tahun 2020, KUR yang telah tersalur kepada 19.212

debitur di Provinsi Bengkulu sebesar Rp820,01 miliar. Sebagian besar disalurkan oleh

Bank BRI Cabang Bengkulu yang menyalurkan sebesar Rp581,75 miliar kepada 17.173

debitur. Jika dilihat pergerakan per bulan, realisasi penyaluran KUR di Provinsi Bengkulu

mengalami penurunan di Triwulan II Tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya

pembatasan sosial dan masyarakat masih belum berani untuk mengambil pinjaman

karena permintaan masyarakat masih rendah.

Tabel II.4 Penyaluran KUR per Penyalur Provinsi Bengkulu s.d akhir Triwulan II Tahun 2020 (dalam Rp)

Sumber: Sistem Informasi Kredit Program (SIKP), data diolah

C. Prognosis Realisasi APBN

Perkiraan realisasi pendapatan negara dan belanja negara sampai dengan akhir tahun

2020 dalam lingkup Provinsi Bengkulu dengan mempertimbangkan kebijakan stimulus

fiskal dan relaksasi yang diterapkan dalam menghadapi wabah Covid-19 serta dengan

melihat realisasi s.d. Triwulan II Tahun 2020, diperkirakan untuk pendapatan negara

akan mencapai 78,86 persen dan 97,96 persen untuk realisasi belanja Negara.

167,98

244,13 228,76

64,75 46,02

68,37


NO BANK DEBITUR PENYALURAN OUTSTANDING

1 Bank Rakyat Indonesia 17.173 581.750.780.451 467.834.014.380

2 Bank Mandiri 1.131 113.356.000.000 105.386.760.502

3 Bank Negara Indonesia 144 36.655.363.205 32.371.497.336

4 Bank Sinarmas 118 36.287.000.000 17.922.380.861

5 BRI Syariah 389 34.195.000.000 31.747.908.371

6 BPD Bengkulu 96 15.631.000.000 14.250.144.807

7 Bank Tabungan Negara 3 730.000.000 706.389.290

8 BPD Sumatera Barat 2 650.000.000 620.833.332

9 SIKP UMi 156 756.520.000 87.886.133

19.212 820.011.663.656 670.927.815.012 TOTAL

5,14% 10,30% 15,27%21,66% 26,87%

31,75%

78,86%

8,34% 13,10%22,49%

31,01%41,09%

50,74%

97,96%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Grafik II.7 Proyeksi Pendapatan dan Belanja APBN

Pendapatan Belanja Proyeksi Belanja Proyeksi Pendapatan

Grafik II.6 Penyaluran KUR per Bulan s.d. Triwulan II Tahun 2020 (dalam miliar)

Wilayah Bengkulu terdiri atas sebelas Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agregat seluruh Pemda

(Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi Begkulu s.d. Akhir Triwulan II Tahun 2019 dan Tahun 2020

(dalam miliar Rp)

Pagu Realisasi pagu Realisasi

Pendapatan 13,148.05 5,922.51 13,461.45 5,089.47 -14.07% 37.81%

PAD 1,942.21 586.22 1,966.90 540.35 -7.82% 27.47%

Pendapatan Pajak Daerah 1,039.38 361.10 1,164.50 343.34 -4.92% 29.48%

Pendapatan Retribusi 48.64 12.76 47.24 10.86 -14.87% 22.99%

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah 58.15 28.80 39.25 30.04 4.28% 76.52%

Lain-Lain PAD yang sah 796.04 183.56 715.90 156.11 -14.95% 21.81%

Pendapatan Transfer 11,075.97 5,335.74 11,334.89 4,538.58 -14.94% 40.04%

Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 9,668.18 4,660.90 9,756.86 4,310.64 -7.51% 44.18%

Dana Bagi Hasil Pajak 320.69 117.04 270.42 106.33 -9.14% 39.32%

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA) - - - -

Dana Alokasi Umum 6,666.97 3,841.17 6,769.47 3,577.83 -6.86% 52.85%

Dana Alokasi Khusus 2,680.52 702.69 2,716.97 626.47 -10.85% 23.06%

Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya 1,118.68 658.46 1,242.50 136.63 -79.25% 11.00%

Dana Otonomi Khusus - - - -

Dana Penyesuaian 1,118.68 658.46 1,242.50 136.63 -79.25% 11.00%

Transfer Pemerintah Provinsi 279.11 16.38 335.54 91.32 457.44% 27.22%

Pendapatan Bagi Hasil Pajak 279.11 16.38 335.54 91.32 457.44% 27.22%

Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - - - -

Transfer Bantuan Keuangan 10.00 - - -

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov/Kab/Kota Lainnya 10.00 - - -

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah 129.87 0.56 159.65 10.53 1786.90% 6.59%

Pendapatan Hibah 128.81 - 148.61 - 0.00%

Pendapatan Dana Darurat - - - -

pendapatan Lainnya 1.07 0.56 11.04 10.53 1786.90% 95.38%

Jumlah Pendapatan 13,148.05 5,922.51 13,461.45 5,089.47 -14.07% 37.81%

Belanja 12,076.01 3,516.87 12,211.35 3,601.43 2.40% 29.49%

Belanja Pegawai 5,361.52 2,347.46 5,351.71 2,312.39 -1.49% 43.21%

Belanja Barang 3,064.38 777.80 3,147.17 710.91 -8.60% 22.59%

Belanja Bunga 4.00 - 0.93 0.60 64.49%

Belanja Subsidi - - - -

Belanja Hibah 476.37 201.63 934.17 230.06 14.10% 24.63%

Belanja Sosial 16.43 3.30 11.04 5.52 67.24% 50.00%

Belanja Bantuan Keuangan 20.50 - 3.29 0.99 30.18%

Belanja Modal 3,115.81 183.71 2,744.20 322.19 75.38% 11.74%

Belanja Tak Terduga 17.00 2.97 18.85 18.75 532.36% 99.49%

Transfer Pemerintah Daerah 1,866.51 545.27 1,932.62 398.26 -26.96% 20.61%

Transfer/Bagi Hasil ke Desa 261.18 17.47 307.88 94.16 438.90% 30.58%

Transfer bagi Hasil Pajak Daerah 261.18 17.47 307.88 94.16 438.90% 30.58%

Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya - - - -

Transfer bantuan Keuangan 1,605.32 527.80 1,624.74 304.10 -42.38% 18.72%

Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda lainnya - - - -

Transfer bantuan Keuangan ke Desa 1,605.32 527.80 1,624.74 304.10 -42.38% 18.72%

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - - - -

Jumlah Belanja dan Transfer 13,942.52 4,062.14 14,143.97 3,999.68 -1.54% 28.28%

Surplus/Defisit (794.47) 1,860.38 (682.53) 1,089.78 -41.42% -159.67%

2019 2020Uraian

Pertumb

uhan

Persenta

se

Sumber: SIKD (diolah)

Capaian Pendapatan secara agregat sampai dengan akhir triwulan II tahun 2020

mencapai Rp5,09 triliun, turun 14,07 persen dari triwulan II 2019 yang sebesar Rp5,92

triliun. Turunnya realisasi pendapatan ini dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah yang

turun 7,82 persen dan pendapatan transfer yang mengalami penurunan 14,94 persen.

Capaian Belanja dan Transfer secara agregat sampai dengan akhir triwulan II tahun

2020 sebesar Rp3,99 triliun turun 1,57 persen dibandingkan dengan triwulan II 2019

yang sebesar Rp4,06 triliun. Turunnya realisasi belanja dan transfer ini dipengaruhi oleh

Belanja Daerah yang meningkat 2,40 persen dan Transfer Pemerintah Daerah yang

mengalami penurunan 26,96 persen.

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD



A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara agregat PAD Pemda lingkup

Bengkulu akhir triwulan II tahun

2020 sebesar Rp540,35 miliar atau

27,47 persen dari pagu. Realisasi ini

mengalami penurunan 7,82 persen

dibandingkan triwulan II 2019 yang

sebesar Rp586,22 miliar. Realisasi PAD dipengaruhi oleh pendapatan pajak daerah

yang turun 4,92 persen, pendapatan retribusi turun 14,87 persen, dan lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah turun 14,95 persen. Sementara Hasil Kakayaan

Daerah yang dipisahkan mampu tumbuh 4,28 persen.

a. Penerimaan Pajak Daerah

Agregat penerimaan pajak daerah

seluruh pemda di Bengkulu sampai

dengan akhir triwulan II tahun 2020

sebesar Rp343,34 miliar atau 29,48

Persen dari pagu, turun 4,92 persen

apabila dibandingkan dengan

triwulan II 2019. Pajak Hotel dan

Pajak Restoran, menjadi sumber

Penurunan pendapatan. Dampak Covid-19 mulai dirasakan di Bengkulu pada triwulan II

ini, namun penurunan pajak daerah tidak terlalu signifikan hal ini dikarenakan pada

triwulan I pajak daerah mampu tumbuh 3,31 sehingga pertumbuhannya dapat meng-

cover penurunan pada triwulan II. Selain itu kinerja pajak kendaraan bermotor yang

terpelihara pada triwulan II, mampu meredam penurunan pendapatan pajak daerah

secara keseluruhan.

b. Penerimaan Retribusi Daerah

Agregat penerimaan retribusi pemda

di Bengkulu akhir triwulan II 2020

sebesar Rp10,86 miliar atau 22,99

persen dari pagu, turun 14,87 persen

dibandingkan triwulan II 2019.

Retribusi jasa umum (Retribusi Sewa

Tanah Dan Bangunan, Retribusi

Pelayanan Puskesmas dan Rumah Sakit, dan Retribusi Perparkiran Tepi Jalan), menjadi

penyumbang penurunan retribusi pada triwulan II tahun 2020.


2018 80,62 183,36 257,42 422,73 598,98 684,53

2019 40,37 108,05 209,51 390,29 475,17 586,22

2020 68,85 141,25 229,68 394,33 489,27 540,35

0200400600800

Mili

ar R

upia

h

Grafik III.1 Perkembangan Pendapatan Asli DaerahSampai dengan 30 Juni 2020

2018 2019 2020Sumber: SIKD (diolah)


2018 19,25 86,76 136,66 195,28 289,96 342,85

2019 23,67 81,59 161,66 251,06 309,56 361,10

2020 57,42 111,20 167,01 252,13 287,71 343,34

0100200300400

Mili

ar R

upia

h

Grafik III.2 Perkembangan Pajak DaerahSampai dengan 30 Juni 2020



2018 3,71 5,23 6,89 9,08 11,28 12,89

2019 1,51 3,40 6,58 8,55 10,49 12,76

2020 1,92 4,19 5,96 7,94 8,76 10,86

0

5

10

15

Mili

ar R

upia

h

Grafik III.3 Perkembangan RetribusiSampai dengan 30 Juni 2020

2018 2019 2020




c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Kekayaan Daerah Yang

Dipisahkan pemda di Bengkulu akhir

triwulan II tahun 2020 sebesar Rp30,04

miliar atau 76,52 persen dari pagu,

tumbuh 4,28 persen dibandingkan

triwulan II 2019 yang sebesar Rp28,80

miliar. Peningkatan ini disebabkan

naiknya penerimaan Dividen dari Bank

Bengkulu.

2. Pendapatan Transfer

Total pendapatan transfer pemda

lingkup Provinsi Bengkulu akhir triwulan

II tahun 2020 sebesar Rp4,53 riliun atau

40,04 persen dari pagu. Turun 14,94

persen dibandingkan Triwulan II 2019.

Pendapatan transfer disumbangkan

oleh Transfer Pemerintah Pusat – Dana

Perimbangan sebesar Rp4.31 triliun

mengalami penurunan 7,51 persen, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebesar

Rp136,63 miliar mengalami penurunan 79,25 persen, dan Transfer Pemerintah Provinsi

sebesar Rp91,32 miliar atau meningkat 457,44 persen.

Secara umum, penurunan pendapatan transfer disebabkan oleh refocussing dan

realokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa sesuai dengan Peraturan Menteri

Keuangan nomor 35/PMK.07/2020. Secara khusus penurunan DAU sebesar 6,86

persen, Dana Bagi Hasil yang turun 9,14 persen dan DAK yang turun 10,85 persen ikut

andil dalam penurunan pendapatan transfer secara keseluruhan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah

yang Sah

Secara agregat, realisasi lain-lain

pendapatan yang sah pada pemda

lingkup Provinsi Bengkulu sampai

dengan akhir triwulan II 2020 sebesar

Rp10,53 miliar, realisasi ini tumbuh

1.786,90 Persen dari triwulan II 2019.

Peningkatan Pendapatan ini bersumber

dari penjualan asset di Kabupaten

Kepahiang.


2018 3,42 3,57 12,29 15,33 32,33 32,48

2019 0,20 0,40 0,60 25,10 25,50 28,80

2020 0,30 0,60 0,90 0,90 29,89 30,04

05

101520253035

Mili

ar R

upia

h

Grafik III.4Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sampai dengan 30 Juni 2020

2018 2019Sumber: SIKD (diolah)


2018 891,34 1574,29 2281,02 3037,36 3972,04 4907,32

2019 1077,05 1317,33 2597,40 3536,32 4332,90 5335,74

2020 867,98 1492,68 2294,88 2777,61 3575,17 4538,58

0100020003000400050006000

Mili

ar R

upia

h

Grafik III.5 Perkembangan Pendapatan TransferSampai dengan 30 Juni 2020



2018 0,00 1,06 26,26 43,11 78,34 78,43

2019 0,00 0,00 0,28 0,37 0,47 0,56

2020 0,00 0,00 0,28 0,28 10,25 10,53

020406080

100

mili

ar r

upia

h

Grafik III.6 Perkembangan Lain-Lain Pendapatan yang sah

Sampai dengan 30 Juni 2020

2018 2019 2020




Kemandirian fiskal tercermin dari

perbandingan antara PAD dengan total

pendapatan. Perbandingan PAD dan Total

Pendapatan Pemda di Bengkulu pada

Triwulan II Tahun 2020 sebesar 10,62

Persen atau tumbuh dari triwulan II 2019

yang sebesar 9,90 Persen. Rendahnya

PAD dikarenakan Pemda di Bengkulu

belum sepenuhnya menggali secara maksimal sumber-sumber PAD-nya. Kekayaan

yang melimpah di Bengkulu tidak menjamin PAD yang diterima menjadi lebih baik.

Infrastruktur yang masih kurang dan ketergantungan perekonomian pada sektor

pertanian menghambat pertumbuhan PAD secara ekspansif.

B. Belanja Daerah

1. Belanja Langsung dan Tidak Langsung

Realisasi Belanja pemda lingkup Provinsi

Bengkulu sampai dengan akhir triwulan II

tahun 2020 sebesar Rp3,60 triliun atau

29,49 persen dari pagu. Realisasi tersebut

terdiri dari Belanja Langsung sebesar

Rp1,17 triliun atau 18,42 persen dari pagu

dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp2,43 triliun atau 41,51 persen dari pagu.

Dengan melihat realisasi tersebut, belanja tidak langsung lebih dominan daripada

belanja langsung, karena belanja tersebut digunakan untuk pembayaran gaji dan

operasional kantor. Sedangkan realisasi belanja langsung masih rendah karena

penundaan proses pengadaan barang dan jasa terutama untuk belanja modal akibat

adanya Covid-19.

2. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Realisasi Belanja pegawai sampai dengan akhir triwulan II tahun 2020 sebesar Rp2,31

triliun atau 43,21 persen dari pagu, turun 1,49 persen dari triwulan II 2019. Realisasi

Belanja Barang sebesar Rp710,91 miliar atau 22,59 persen dari pagu, turun 8,60 persen

dari triwulan II 2019. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp322,19 miliar atau 11,74 persen

dari pagu. Realisasi ini meningkat 75,38 persen dari triwulan II 2019.

2018 2019 2020

Pendapatan 5.670,27 5.922,51 5.089,47

PAD 684,53 586,22 540,35

Persentase 12,07% 9,90% 10,62%

12,07% 9,90% 10,62%

0%5%10%15%

02.0004.0006.0008.000

mili

ar r

upia

h

Grafik III. 7Kemandirian Fiskal Provinsi Bengkulu

Pendapatan PAD Persentase

Terkait dengan Pendapatan daerah dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut: 1. Segera melakukan realokasi dan refocussing APBD untuk menghindari penundaan transfer DAU dan/atau

DBH.

2. Pemda perlu mengembangkan sektor pariwisata dengan harapan PAD dapat tumbuh signifikan melalui efek multiplier dari pajak hotel, restoran dan retribusi pada sektor pariwisata.

3. Menerapkan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah terutama pajak hotel dan restoran.


29,49%18,42%

41,51%

0%

20%

40%

60%

-

5.000

10.000

15.000

Belanja BelanjaLangsung

Belanja Tidaklangsung

Mila

r R

upia

h

Grafik III.8 Pagu dan Realisasi BelanjaLangsung dan Tidak langsung Lingkup

Provinsi Bengkulu Triwulan II 2020

Pagu Realisasi Persentase




Turunnya realisasi Belanja Pegawai

disebabkan oleh pembayaran THR yang

dilakukan tanpa tunjangan kinerja. Turunnya

Belanja Barang dikarenakan dampak dari

Covid-19 yang menyebabkan belanja paket

meeting dan perjalanan dinas turun signifikan.

Sementara itu, naiknya Belanja Modal

dipengaruhi oleh pengadaan barang dan jasa

yang lebih cepat dari tahun sebelumnya

terutama di Kabupaten Lebong, Kota Bengkulu dan Kabupaten Kaur.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2020

Berdasarkan metode trend

analysis (excel), realisasi

pendapatan APBD pemda

di seluruh Provinsi

Bengkulu sampai dengan

akhir 2020 diperkirakan

sebesar Rp12.673,95 miliar

atau 94,15% dari target.

Hal yang diperkirakan tidak

mencapai target adalah

PAD dan dana transfer.

Tabel III.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi Bengkulu Sampai Dengan Triwulan IV Tahun 2020

Realisasi Belanja APBD agregat provinsi Bengkulu sampai dengan akhir tahun 2020

diperkirakan sebesar Rp13.033,67 miliar atau 92,15% dari pagu. Penghematan alamiah

dari sisa kontrak dan permasalahan pengadaan barang dan jasa akibat pendemi Covid-

19 menyebabkan belanja barang dan modal tidak akan terealisasi maksimal. Dari

perkiraan pendapatan dan belanja tersebut, maka diproyeksikan pada akhir tahun 2020

akan terjadi defisit sebesar Rp359,72 miliar.

Rp % thd Pagu Rp % thd Pagu

Pendapatan Daerah 13.461,45 5.089,47 37,81% 12.673,95 94,15%

Belanja Daerah 14.143,97 3.999,68 28,28% 13.033,67 92,15%

Surplus/(defisit) -682,53 1.089,78 -359,72

Realisasi s.d TW IIUraian Pagu

Perkiraan Realisasi s.d TW IV

43,21%

22,59%11,74%

50,00%

0%

20%

40%

60%

-

2.000

4.000

6.000

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

BelanjaSosial

Mili

ar R

upia

h

Grafik III.9 Pagu dan Realisasi BelanjaPegawai, Barang dan Modal Lingkup Provinsi Bengkulu Triwulan II 2020

Pagu Realisasi PersentaseSumber: SIKD (diolah)

Terkait dengan belanja daerah dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Segera melakukan realokasi dan refocussing APBD akibat dari Covid-19 2. Pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan Covid-19 segera dilakukan 3. Kepala daerah agar melakukan rapat TEPRA, untuk memonitor secara langsung jalannya APBD

6,96%12,14%

18,76%23,57%30,27%

37,81%

94,15%

2,83%6,23%10,89%15,68%

23,46%28,28%

92,15%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

Proyeksi Pendapatan dan Belanja APBD

Pendapatan Belanja

Proyeksi Pendapatan Proyeksi Belanja

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN Pendapatan Pemerintah Konsolidasian Provinsi Bengkulu sampai dengan Triwulan II

2020 sebesar Rp276,61 miliar turun 79,88 persen dibandingkan triwulan II 2019 sebesar

Rp1.374,79 miliar, sementara Belanja Pemerintah Konsolidasian Provinsi Bengkulu

Triwulan II 2020 sebesar Rp5,49 triliun turun 5,83 persen dibandingkan triwulan II 2019

yang sebesar Rp5,83 triliun. Turunnya pendapatan pemerintah konsolidasian

dipengaruhi oleh turunnya Pendapatan bukan pajak sebesar 9,88 persen dan

Pendapatan Transfer yang turun 2.262,62 persen. Pendapatan pajak tumbuh sebesar

1,94 Persen. Turunnya Belanja Konsolidasian dipengaruhi oleh turunnya Belanja

Pemerintah sebesar 3,65 persen dan belanja transfer yang turun 26,96 persen.

Tabel IV.1 Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Bengkulu s.d. Triwulan II Tahun 2020

(dalam miliar Rupiah)

2019

Pusat Daerah Konsolidasi Konsolidasi

Pendapatan Negara 850,94 5.089,47 276,61 -79,88% 1.374,79

Pendapatan Perpajakan 690,86 343,34 1.034,21 1,94% 1.014,50

Pendapatan Bukan Pajak 160,08 207,54 367,62 -9,88% 407,92

Hibah - - - -

T ransfer - 4.538,58 (1.125,21) 2262,62% (47,63)

Belanja Negara 7.158,07 3.999,68 5.493,96 -5,83% 5.833,82

Belanja Pemerintah 1.494,28 3.601,43 5.095,70 -3,65% 5.288,55

T ransfer 5.663,80 398,26 398,26 -26,96% 545,27

Surplus/(defisit) (6.307,13) 1.089,78 (5.217,35) 17,01% (4.459,03)

Pembiayaan 84,38 84,38 150,48% 33,69

Penerimaan Pembiayaan Daerah 92,89 92,89 47,38

Pengeluaran Pembiayaan Daerah 8,52 8,52 -37,82% 13,70

Sisa Lebih (kurang) pembiayaan anggaran (6.307,13) 1.174,16 (5.132,97) 15,99% (4.425,34)

2020Uraian

Kenaikan/

Penurunan

Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu

Catatan: Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah untuk triwulan I 2020 sebesar Rp5.663,80 miliar

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Dalam Pembentukan Pendapatan Pemerintah Konsolidasian, porsi Pendapatan

Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 300,09 persen dari 73,79 persen pada triwulan

II 2019 menjadi 373,88 persen pada triwulan II 2020. Peningkatan porsi pendapatan

pajak disebabkan oleh meningkatnya pendapatan pajak yang lebih besar daripada

pendapatan bukan pajak dan transfer.

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN

KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)



Sementara porsi pendapatan

bukan pajak mengalami

kenaikan sebesar 103,23

persen dari 29,67 persen

pada triwulan II 2019 menjadi

132,90 persen pada triwulan

II 2020. Penurunan porsi ini

dikarenakan meningkatnya

PNBP yang tinggi dari

pendapatan transfer.

Porsi Pendapatan Perpajakan yang mampu meningkat tinggi mengindikasikan bahwa

pendapatan Pemerintah Konsolidasian di Provinsi Bengkulu lebih baik. Diharapkan

dengan naiknya porsi pendapatan perpajakan ini mampu meningkatkan kemandirian

fiskal di Provinsi Bengkulu.

2. Analisis Perubahan

Pendapatan perpajakan pada

triwulan II tahun 2020 sebesar 1,03

triliun tumbuh 1,94 persen

dibandingkan dengan triwulan II

2019. Hal ini dipengaruhi oleh

naiknya pajak pusat terutama PPN

dan PPh yang mengalami

kenaikan. Sedangkan Pendapatan

Bukan Pajak konsolidasian

mengalami penurunan 9,88 persen dipengaruhi oleh turunnya PNBP pusat yang

mencapai 12,16 persen, yang disebabkan oleh turunnya Pendapatan BLU. Sementara

PNBP daerah juga mengalami penurunan 8,04 persen.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan

konsolidasian

Menurut BPS Provinsi Bengkulu, porsi Konsumsi Pemerintah terhadap PDRB di Provinsi

Bengkulu sebesar 18,50 persen. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi di

Bengkulu masih tergantung dari APBN dan APBD yang digunakan untuk memberikan

efek multiplier dalam menggerakkan perekonomian terutama terhadap dampak Covid-

19.

-50%

0%

50%

100%

TW II 2019 TW II 2020

73,79%373,88%

29,67%

132,90%

0,00%

0,00%

-3,46%

-406,78%

Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian

Pendapatan Perpajakan Pendapatan Bukan Pajak

Hibah Transfer


1.014,50

407,92

1.034,21

367,62

0

200

400

600

800

1.000

1.200

Pendapatan Perpajakan Pendapatan Bukan Pajak

Mili

ar r

upia

h

Grafik IV.2 Perubahan Pendapatan Konsolidasian TW II 2019 ke TW II 2020

TW II 2019 TW II 2020Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu



sumber: LKPK Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu dan BPS

Pada triwulan II 2020 Pertumbuhan Ekonomi di Bengkulu sebesar -0,48 persen. Data

tersebut berbanding lurus terhadap Penerimaan pendapatan konsolidasian yang pada

triwulan II 2020 juga turun 1,48 Persen. Potensi pendapatan masih dapat ditingkatkan

apabila perekonomian Bengkulu dapat mencegah dampak Covid-19. Untuk itu

penggunaan APBD dan APBN yang dapat memberikan efek multiplier langsung

terhadap perekonomian perlu dilakukan secara efektif, yaitu dengan menggunakan

APBD dan APBN lebih fokus kepada penanganan Covid-19 dan selanjutnya kepada

bidang yang mempunyai share terbesar yaitu bidang Pertanian dan pariwisata.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pada Triwulan II 2020 porsi

belanja pegawai sebesar 61,33

Persen mengalami peningkatan

sebesar 1,53 persen apabila

dibandingkan dengan triwulan II

2019 yang sebesar 59,80 persen.

Begitu juga dengan porsi belanja

modal yang naik 2,63 persen dari

6,43 persen pada triwulan II 2019 menjadi 9,06 persen pada triwulan II 2020. Sementara

porsi Belanja barang mengalami penurunan 5,26 persen dari 29,74 persen pada triwulan

II 2019 menjadi 24,48 persen pada triwulan II 2020.

Naiknya porsi belanja pegawai dan belanja modal pada triwulan II 2020 disebabkan oleh

realisasi belanja modal yang meningkat 35,76 persen akibat adanya percepatan

pengadaan barang dan jasa pada pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah terutama

di Kabupaten Lebong, Kabupaten Kaur dan Kota Bengkulu.

Dalam Miliar Rupiah

UraianRealisasi TW

II 2019

Realisasi TW II

2020Kenaikan

Penerimaan Perpajakan 1.014,50 1.034,21 1,94%

PNBP 407,92 367,62 -9,88%

Total 1.422,42 1.401,83 -1,45%

PDRB/Pert Ekonomi 35.416,10 36.419,21 -0,48%

0,00%

50,00%

100,00%

TW II 2019 TW II 2020

59,80% 61,33%

29,74%24,48%

6,43% 9,06%

0,16%0,22%

3,87% 4,91%

Grafik IV.3 Perbandingan Komposisi Belanja Pemerintah Umum

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal

Belanja Sosial Belanja lainnya




2. Analisis Perubahan

Belanja Pemerintah

Konsolidasian secara

agregat pada triwulan II

2020 turun 3,65 Persen

apabila dibandingkan

dengan triwulan II 2019.

Penurunan tersebut

disebabkan oleh Belanja

pegawai yang mengalami

penurunan 1,18 persen dan belanja barang yang mengalami penurunan 20,69 persen.

Sementara Belanja modal mengalami kenaikan 35,76 persen. Penurunan Belanja

pegawai disumbangkan oleh belanja pegawai pada pemerintah pusat dan daerah yang

disebabkan oleh pembayaran THR tidak termasuk Tunjangan kinerja. Belanja barang

mengalami penurunan disebabkan dampak Covid-19 yang berimbas pada kegiatan

yang tertunda maupun penggunaan video coenference dalam penyelanggaraan rapat

yang menyebabkan efisiensi terhadap belanja barang. Kenaikan belanja modal

disebabkan oleh percepatan pengadaan barang dan jasa yang terjadi di Pemerintah

pusat maupun pemerintah daerah.

3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional

Rasio Belanja Konsolidasian terhadap jumlah penduduk pada triwulan II 2020 sebesar

Rp2,72 juta lebih rendah dari triwulan II 2019 yang sebesar Rp2,92 juta. Menurunnya

rasio ini disebabkan oleh dampak dari Covid-19 sehingga menyebabkan penundaan

kegiatan maupun refocussing kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah pusat maupun

daerah. Diharapkan dalam triwulan III belanja APBN Dan APBD mulai diintensifkan

mengingat telah memasuki masa new normal. Diharapkan dengan meningkatnya

belanja APBN dan ABPD rasio belanja ini dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat Bengkulu.


Keterangan TW II 2019 TW II 2020

Belanja Konsolidasian 5.833.821.057.363 5.493.961.694.080

Jumlah Penduduk Bengkulu 1.991.800 2.019.800

Rasio Belanja Negara terhadap Jumlah Penduduk 2.928.919 2.720.052

BelanjaPegawai

BelanjaBarang

BelanjaModal

BelanjaSosial

Belanjalainnya

TW II 2019 3.162,74 1.572,63 339,98 8,61 204,59

TW II 2020 3.125,34 1.247,27 461,56 11,13 250,41

0500

1.0001.5002.0002.5003.0003.500

Mili

ar r

upia

h

Grafik IV.4 Perubahan Belanja Pemerintah Umum TW II 2019 ke TW II 2020

TW II 2019 TW II 2020Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi Bengkulu



D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Dari data laporan operasional, dapat dianalisis kontribusi pemerintah dalam PDRB.

Berikut disajikan Laporan Operasional konsolidasian sampai dengan triwulan II 2020.


Net lending/borrowing terhadap PDRB Provinsi Bengkulu sebesar 5,34 Persen, artinya

pendapatan yang diterima di Bengkulu pada triwulan II 2020 mampu membiayai seluruh

belanja. Hal ini dipengaruhi oleh penerimaan perpajakan dan pendapatan bukan pajak

pusat dan transfer pemerintah pusat untuk menutup belanja.

Apabila dianalisis lebih lanjut dengan rumus perbandingan dengan PDRB maka

kontribusi Pemerintah secara spesifik dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB

Kontribusi pemerintah dalam PDRB di Provinsi Bengkulu sebesar 16,42 Persen

menunjukkan bahwa APBN dan APBD di provinsi Bengkulu menjadi stimulus fiskal yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Untuk itu percepatan realisasi APBN dan APBD

yang proposional diperlukan untuk memberikan efek multiplier dan akhirnya mampu

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

2. Kontribusi investasi Pemerintah terhadap PDRB adalah

Perbandingan net acquisition of financial assets dibagi dengan PDRB di Provinsi

Bengkulu sebesar 5,33 Persen. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal

pemerintah pada triwulan II 2020 berkontribusi 5.33 Persen terhadap PDRB.

Meningkatnya kontribusi belanja modal terhadap PDRB dikarenakan pada triwulan II

2020 belanja modal mulai direalisasikan dengan adanya percepatan pengadaan

barang dan jasa baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Triwulan II 2020 PDRB TW II 2020 %

Revenue 8.384.760.339.900,30 36.419.208.103.200,80 23,02%

Expenses 5.979.766.425.613,50 16,42%

Gross operating balance 2.404.993.914.286,80 6,60%

Net acquisition of non financial assets 461.213.654.978,00 1,27%

Net lending/borrowing 1.943.780.259.308,80 5,34%

Net acquisition of financial assets 1.941.780.259.308,80 5,33%

Net incurrence liabilities (2.000.000.000,00) -0,01%

Pandemi Covid-19 cukup memukul perekonomian Indonesia pada Semester l Tahun

2020. Dampak extraordinary dapat dirasakan di berbagai sektor yang mengalami

kerugian oleh adanya wabah tersebut. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang

mengalami kondisi cukup parah karena kegiatan masyarakat banyak dibatasi untuk

mencegah penyebaran Virus Corona. Terbatasnya aktifitas masyarakat berdampak

pada berkurangnya pergerakan perekonomian. Hal ini dapat kita amati pada data

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel Berbintang Provinsi Bengkulu yang menjadi

salah satu faktor untuk melihat

seberapa besar tingkat mobilitas

masyarakat baik lokal maupun

mancanegara di Provinsi Bengkulu.

Terjadi tren penurunan TPK yang

cukup signifikan dari Semester l

Tahun 2019 hingga Semester l

Tahun 2020, khususnya pada

bulan Maret hingga April 2020.

Pemerintah berupaya membuat kebijakan untuk mendorong perekonomian masyarakat

agar dapat terus berjalan, antara lain melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional

(PEN) yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-

19 terhadap perekonomian. PEN juga sebagai respon atas penurunan aktivitas

masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal atau UMKM.

Pemerintah telah menganggarkan dana untuk biaya penanganan Covid-19 sebesar

Rp695,2. Hal ini tentunya menjadi kesempatan yang baik bagi Pemda Provinsi Bengkulu

untuk dapat memaksimalkan dana tersebut bagi peningkatan perekonomian Provinsi

Bengkulu terutama peningkatan pada sektor pariwisata.

Pantai Panjang merupakan salah satu destinasi pariwisata yang cukup banyak diminati

oleh para wisatawan. Hal ini nampak pada antusiasme masyarakat yang kerap

mengunjungi Pantai Panjang sebagai tujuan rekreasi di akhir pekan maupun hari libur

nasional. Bahkan pemandangan kemacetan lalu lintas di lokasi tersebut sudah menjadi

hal biasa karena banyaknya wisatawan yang berdatangan untuk hanya sekedar lewat

maupun singgah untuk menikmati keindahan Pantai Panjang. Lokasi tersebut biasa

menjadi jalur favorit untuk jogging dan bersepeda di pagi maupun sore hari.

BAB V

PEMULIHAN EKONOMI DI MASA PANDEMI Melalui Pengembangan Wisata Pantai Panjang

68,2

7

58,4

1

64,6

1

38,7

157,5

3

13,9

8

50,5

2

15,9

7

2 0 1 9 2 0 2 0

Februari Maret April Mei

Grafik V.1 Tingkat Penghunian Kamar di Bengkulu (Persentase)

Sumber: BPS Provinsi Bengkulu



Melihat potensi yang

cukup bagus pada wisata

Pantai Panjang, membuka

peluang yang besar bagi

masyarakat serta pemda

setempat untuk lebih

mengembangkan lokasi

wisata tersebut menjadi

wisata berbasis

masyarakat yang menjadi

tujuan favorit oleh para

pelancong. Hal ini tentunya dapat diwujudkan apabila masyarakat dan pemerintah dapat

bekerjasama untuk meningkatkan serta memperbaiki berbagai elemen penting pada

wisata Pantai Panjang. Untuk meningkatkan kualitas daya tarik wisata, kita perlu

memperhatikan 3 elemen penting dalam pariwisata atau dapat disebut produk pariwisata

yang merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan kepada wisatawan untuk mengunjungi

daya tarik wisata. Menurut Yoeti (2008), terdapat tiga elemen produk pariwisata yaitu :

a. Atraksi atau daya tarik daerah tujuan wisata;

b. Amenities atau fasilitas yaitu semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan

bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu

tempat wisata;

c. Aksesibilitas atau kemudahan untuk mencapai daerah tujuan wisata tersebut (BPS

Provinsi Bengkulu, 2019).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh D. O. Saputri, Z. Ta’alidin dan A. Prihatiningrum

mengenai klasifikasi daya tarik unggulan Provinsi Bengkulu sebagai upaya

menyongsong Visit 2020 Wonderful Bengkulu, potensi daya tarik wisata masih belum

diimbangi oleh kondisi aksesibilitas maupun fasilitas/amenitas yang memadai (BPS

Provinsi Bengkulu, 2019). Menanggapi hal tersebut, Pemerintah telah melakukan upaya

untuk meningkatkan pengembangan wisata Pantai Panjang melalui pembangunan

pengaman pantai serta penataan

kawasan objek wisata melalui dana

APBN.

Pada proyek pembangunan pengaman

pantai, terakhir dilaksanakan kegiatan

pada Tahun Anggaran 2019. Di Tahun

Anggaran 2020 ini, proyek tersebut

sempat diusulkan oleh Balai Wilayah



Sungai Sumatra VII untuk kegiatan pembangunan pengaman pantai di wilayah Pasir

Putih hingga ke arah muara, namun usulan ini tidak dianggarkan pada tahun ini sehingga

proyek tersebut tidak dilanjutkan.

Di sisi lain, proyek penataan kawasan objek wisata Pantai Panjang yang sedang

dikerjakan oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW), Kementerian PUPR

Provinsi Bengkulu, akan dilakukan sebanyak 8 segmen. Saat ini penataan kawasan

Pantai Panjang sejauh 1,7 km tersebut telah memasuki segmen kedua. Proyek tahap

kedua ini sebetulnya sudah dimulai pada bulan April 2020, namun karena Pandemi

Covid-19 maka kontrak kerja dengan pihak ketiga harus diundur dan baru dilaksanakan

kembali pada bulan Juli 2020. Dana yang sebelumnya dianggarkan senilai Rp26 Miliar

untuk pembangunan kawasan wisata ini juga mengalami perubahan pagu menjadi Rp10

Miliar karena dana dipotong dan dialokasikan untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Pengurangan pagu pada penataan kawasan objek wisata Pantai Panjang

mengakibatkan perubahan pada rencana pembangunan di tahun 2020 ini. Proyek yang

semestinya dibangun hingga depan Hotel Rafflesia, terpaksa pekerjaannya hanya

sampai depan Hotel Kemuning dan sisanya akan dilanjutkan pada tahun 2021

mendatang (Usmin, 2020).

Berkaitan dengan kendala lambatnya

proses pembangunan Wisata Pantai

Panjang, para pihak terkait diharapkan

dapat segera mengambil langkah cepat

agar pembangunan wisata tersebut dapat

segera diselesaikan dalam waktu yang

lebih singkat. Dengan begitu, manfaat dari

keberadaan obyek wisata dapat segera

dirasakan oleh seluruh masyarakat. Selain itu, bukan tidak mungkin jika proyek wisata

ini juga dapat diajukan menjadi salah satu program prioritas nasional di tahun yang akan

datang. Pemda juga dapat menggaet berbagai instansi maupun pihak luar

(swasta/lembaga) dalam negeri/luar negeri untuk ikut berpartisipasi melalui sebuah

forum diskusi, rapat, maupun seminar yang diadakan untuk mendukung upaya

peningkatan pembangunan di kawasan tersebut. Melalui berbagai upaya tersebut

diharapkan wisata Pantai Panjang dapat menjadi tujuan wisata yang menarik bagi para

pelancong dengan memberikan eksotisme keindahan alam di tengah kota yang luar

biasa, sebagai salah satu pusat kegiatan masyarakat untuk melestarikan kebudayaan

lokal dan pameran seni, sebagai pusat kuliner jajanan tradisional dan modern serta

dapat menjadi wisata konservasi yang diakui di kancah dunia.

Adikampana, I Made, 2017. Pariwisata Berbasis Masyarakat. Cetakan 1. Cakra Press :

Bali

Badan Pusat Statistik, 2018. Statistik Kopi Indonesia 2018. Jakarta : Badan Pusat

Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2019. Analisis Isu Terkini Provinsi Bengkulu

2019. Provinsi Bengkulu : Badan Pusat Statistik

Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu, 2020. Perkembangan Tingkat Penghunian

Kamar Hotel Provinsi Bengkulu Mei 2020. Provinsi Bengkulu : Badan Pusat

Statistik

Usmin, 2020. Penataan Kawasan Pantai Panjang Bengkulu Telan Dana Rp 46 Miliar.

https://www.beritasatu.com/nasional/656977-penataan-kawasan-pantai-

panjang-bengkulu-telan-dana-rp-46-miliar. 7 Agustus 2020 (13:01)

Kominfo News. 2020. Di Tangan Rohidin, Kopi Bengkulu Mendunia.

https://bengkuluprov.go.id/di-tangan-rohidin-kopi-bengkulu-

mendunia/#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20Bengkulu%20merupakan%20

provinsi,terakhir%20sudah%20mulai%20diperhitungkan%20keberadaannya. 1

Agustus 2020 (09:10)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020. Pelaksanaan

Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan

Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019

(Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi

Nasional. 11 Mei 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 131. Jakarta

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020. Perubahan Atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur dan

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. 25

Juni 2020. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155.

Jakarta

https://www.beritasatu.com/nasional/656977-penataan-kawasan-pantai-panjang-bengkulu-telan-dana-rp-46-miliarhttps://www.beritasatu.com/nasional/656977-penataan-kawasan-pantai-panjang-bengkulu-telan-dana-rp-46-miliarhttps://bengkuluprov.go.id/di-tangan-rohidin-kopi-bengkulu-mendunia/#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20Bengkulu%20merupakan%20provinsi,terakhir%20sudah%20mulai%20diperhitungkan%20keberadaannyahttps://bengkuluprov.go.id/di-tangan-rohidin-kopi-bengkulu-mendunia/#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20Bengkulu%20merupakan%20provinsi,terakhir%20sudah%20mulai%20diperhitungkan%20keberadaannyahttps://bengkuluprov.go.id/di-tangan-rohidin-kopi-bengkulu-mendunia/#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20Bengkulu%20merupakan%20provinsi,terakhir%20sudah%20mulai%20diperhitungkan%20keberadaannya

Documents

KAJIAN FISKAL REGIONAL...komoditas karet, sawit dan kopi merupakan produk unggulan yang memiliki kekhasan yang sudah mulai dikenal hingga manca negara. B. Inflasi Laju Inflasi tahunan