Kajian Aspek Spasial dan Transportasi Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Kajian Aspek Spasial dan Transportasi Pembangunan Jembatan Selat Sunda

Azrar Hadi

Staf Pengajar

Departemen Arsitektur

Fakultas Teknik

Kampus Baru UI Depok 16424

[email protected]

Tri Tjahjono

Staf Pengajar

Departemen Teknik Sipil

Fakultas Teknik

Kampus Baru UI Depok 16424

[email protected]

Universitas Indonesia

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Pendahuluan

Sumber : Badan Perencana dan Pembangunan Nasional (2010)

Parameter pengukuran tingkatkesejahteraan rakyat dipantau

dari pendapatan per kapitasetiap daerah di Indonesia

Dari data yang ada, dapatdisimpulkan bahwa kondisi

kesejahteraan di Indonesia belum merata di seluruh wilayah

Perencanaan program untuk percepatan perluasan pembangunan untuk

mengingkatkan kesejahteraan raykat Indonesia dalam MP3EI

Meningkatkanpembangunan

ekonomibangsa

Menyediakaninfrastrukturyang memadai

MembangunJembatan

Selat Sunda(JSS)

Sumber : Badan Pusat Statistik (2012)

Peranan Wilayah/Pulau dalam Pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional

Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan

Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

Adanya sebuah Badan Pengembangan yang terdiri atasDewan Pengarah dan Badan Pelaksana.

Dewan Pengarah yang terdiri dari menteri-menteri dandiketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomianbertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan salahsatu tugasnya adalah mengoordinasikan dan mengendalikankebijakan pemberian ijin oleh Pemerintah Pusat dan/atauPemerintah Daerah mengenai pengadaan tanah, pengelolaanlahan, kelautan, kehutanan dan pertambangan dalam areaKawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

Peraturan Presiden RI Nomor 86 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kawasan

Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda

Badan Pelaksana memiliki tugas yang antara lain, sebagaiberikut :

(a) menyusun dan menetapkan rencana pengembanganKawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda; dan

(b) menyusun program serta menetapkan pengaturanpengembangan Kawasan Strategis Selat Sunda danpembangunan Infrastruktur Selat Sunda sesuai denganperaturan perundang-undangan.

Metodologi Analisis terkait dengan “isu dan dampak” rencana

pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) tidak mudahdan sangat tergantung pada data yang dimiliki

Data

PRIMER SEKUNDER

Karena waktu penyiapan makalah ini sangat terbatassementara potensi isu dan masalah yang dibahas cukup luasmaka makalah ini lebih bertumpu pada data sekunder

Data dari BPS dan dokumen seperti RTRWP

Data Sekunder

Diolah dan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan yang terintegrasi

Pembuatan synthesis

Kesimpulan & Rekomendasi

Kawasan Strategis Nasional dan Pusat Kegiatan Nasional

Menurut Masterplan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, diIndonesia saat ini terjadi kesenjangan pembangunan antaraKawasan Barat dan Kawasan Timur Indonesia

Dalam naskah Masterplan Percepatan dan PerluasanPembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) disebutkan bahwatantangan dari negara besar seperti Indonesia adalahpenyediaan infrastruktur untuk mendukung aktivitasekonomi. Hal yang harus mendapatkan perhatian utamaadalah infrastruktur yang mendorong konektivitas antar-wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluaspembangunan ekonomi Indonesia.


Penyediaan infrastruktur yang mendorong konektivitas akanmenurunkan biaya transportasi dan biaya logistik sehinggadapat meningkatkan daya saing produk, dan mempercepatgerak ekonomi. Termasuk dalam infrastruktur konektivitasini adalah pembangunan jalur transportasi dan teknologiinformasi dan komunikasi (TIK), serta seluruh regulasi danaturan yang terkait dengannya.

Pola pikir yang sering diusulkan untuk mengganti pola yangmengatakan bahwa penyediaan infrastruktur dilakukanpemerintah adalah melalui model kerjasama pemerintah danswasta atau Public-Private Partnership (PPP).


Perlu juga dikembangkan metode pembangunaninfrastruktur sepenuhnya oleh dunia usaha yang dikaitkandengan kegiatan produksi. Peran Pemerintah adalahmenyediakan perangkat aturan dan regulasi yang memberiinsentif bagi dunia usaha untuk membangun kegiatanproduksi dan infrastruktur tersebut secara paripurna.

Insentif tersebut dapat berupa kebijakan (sistem maupuntarif) pajak, bea masuk, aturan ketenagakerjaan, perizinan,pertanahan, dan lainnya, sesuai kesepakatan dengan duniausaha. Perlakuan khusus diberikan agar dunia usaha memilikiperspektif jangka panjang dalam pembangunan pusatpertumbuhan ekonomi baru.


Konektivitas Nasional merupakan pengintegrasian 4 (empat)elemen kebijakan nasional yang terdiri dari

Sistem Logistik Nasional (Sislognas)

Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)

Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN)

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT)

Upaya ini perlu dilakukan agar dapat diwujudkan konektivitasnasional yang efektif, efisien, dan terpadu.


Terkait dengan Jembatan Selat Sunda maka SistemLogistik Nasional atau Sislognas (jaringan infrastruktur)dan Sistem Transportasi Nasional atau Sistranas (jaringantransportasi) lebih merupakan domain Pemerintah Pusat

Pengembangan wilayah (pengembangan infrastruktur) bukansaja harus menjadi fokus Pemerintah Pusat tetapi harusmenjadi fokus Pemerintah Daerah yang terkait secaralangsung.

Konektivitas nasional Indonesia merupakan bagian darikonektivitas global

Perwujudan penguatan konektivitas nasional perlumempertimbangkan keterhubungan Indonesia dengandengan pusat-pusat perekonomian regional dan dunia(global) dalam rangka meningkatkan daya saing nasional.


Hal ini sangat penting dilakukan guna mengoptimalkankeuntungan dari keterhubungan regional danglobal/internasional.

Beberapa isu lingkungan hidup strategis yang perlu untukmenjadi perhatian dalam pengembangan Kawasan StrategisNasional (KSN) Selat Sunda :

masalah hidrodinamika

kualitas air dan udara

konflik guna lahan antara daerah konservasi dengan potensipertumbuhan ekonomi

antisipasi perubahan kondisi sosial ekonomi


sumber: http://www.mm-industri.com/ diakses 22 Maret 2012

Simpul Kelapa Sawit di Lampung Timur dan Simpul Industri di Cilegon

Pusat Ekonomi terkait denganJembatan Selat Sunda adalahKota Bandar Lampung danKabupaten Serang sehinggapintu jembatan ada di keduakota tersebut.

http://www.mm-industri.com/




Terkait dengan Jembatan Selat Sunda, Kota Bandar Lampungditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) karenaberupa kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensisebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayanibeberapa provinsi (Rencana Tata Ruang Wilayah ProvinsiLampung 2009 – 2029) dengan fungsi utama sebagai :

(a) pusat pemerintahan provinsi

(b) pusat perdagangan dan jasa regional

(c) pusat distribusi dan koleksi

(d) pusat pendukung jasa pariwisata

(e) pusat pendidikan tinggi

Transportasi dan Simpul Kegiatan

Kota-kota Metro, Kotabumi, Liwa, Kalianda, Menggala dan KotaAgung Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Lampungditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) denganmemiliki kriteria sebagai kawasan perkotaan yang berfungsiatau berpotensi sebagai

(a) simpul kedua kegiatan ekspor-impor untuk mendukungPusat Kegiatan Nasional (PKN);

(b) pusat pemerintahan Kabupaten/Kota, pusat kegiatanindustri dan jasa yang melayani skala provinsi ataubeberapa kabupaten; dan

(c) simpul transportasi yang melayani skala provinsi ataubeberapa kabupaten.


Strategi operasionalisasi perwujudan struktur ruang nasional di Pulau

Jawa akan ditekankan pada pengembangan jaringan jalan bebas

hambatan, pengembangan jaringan jalan Lintas Selatan Pulau Jawa,

serta pengembangan jaringan jalan pengumpan yang meningkatkan

keterkaitan antara kawasan di Pantai Selatan dengan kawasan atau

perkotaan di Bagian Tengah dan Pantai Utara Pulau Jawa (Pasal 9 dan

Pasal 10 Rancangan Peraturan Presiden RI Rencana Tata Ruang (RTR)

Pulau Jawa-Bali).

Selain jalan raya, konektivitas jaringan transportasi juga diperkuat

dengan tersedianya jaringan jalan rel di sepanjang Jembatan Selat

Sunda sebagai salah satu sarana angkutan barang dan jasa.


Namun, hal ini belum dapat dilaksanakan seiring dengan perencanaan

pembangunan Jembatan Selat Sunda pada tahun 2014. Jaringan jalan

rel di Pulau Jawa tidak mencapai ujung barat pulau Jawa sedangkan

jaringan jalan rel di Pulau Sumatera juga tidak mencapai ujung selatan

pulau Sumatera.

Selain masalah aksesibilitas jaringan jalan rel tersebut, secara kualitas

juga belum mampu mendukung operasional Jembatan Selat Sunda

karena sistem double track belum dapat diimplementasikan di Pulau

Jawa dan Pulau Sumatera.


Selain secara kuantitas masih kurang memungkinkan, secara kualitas

juga patut mendapatkan perhatian. Jaringan konektivitas antara Pulau

Jawa dengan Sumatera merupakan jaringan nasional bahkan

direncanakan sebagai bagian dari Asian Highway Network.

Oleh karena itu, mutu pelayanan jalan raya maupun jalan rel harus

optimal, misalnya dengan menggunakan high grade highway atau high

grade railway.

Perencanaan Spasial dan Perubahan Iklim

Isu mengenai perubahan iklim yang sangat penting untukdimitigasi terkait dengan rencana pembangunan JembatanSelat Sunda adalah naiknya permukaan laut dan terjadinyadeforestasi.

Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2025mendatang bila kebijakan Rencana Tata Ruang (RTR) PulauJawa - Bali yang fokus pada pembangunan jalan tol akandibuat tanpa mempertimbangkan ekologi akan ada sekitar126 daerah aliran sungai (DAS) di Jawa yang mengalamideforestasi khususnya terkait dengan daerah aliran sungai(DAS) yang prioritas untuk dikendalikan tingkatdeforestasinya.

Perencanaan Spasial dan Perubahan Iklim

Oleh karena itu, perhatian lebih banyak untuk menjaga keberlanjutan

kawasan hutan lindung (HL) dan kawasan hutan konservasi (HK),

deforestasi atau perubahan penutupan hutan dengan intensitas tinggi

berlangsung di areal penggunaan lain (APL) seperti untuk perkebunan

dan tambang, di areal hutan produksi (HP) dan hutan produksi

terbatas (HPT) yang kurang mendapat perhatian.

Perencanaan Spasial Terintegrasi

Perencanaan sektoral (transportasi, pertanian, pariwisata,pertambangan, infrastruktur, dll) yang selama ini digunakansudah harus ditinggalkan karena tidak mempertimbangkanisu di sektor yang berbeda dan seringkali mengakibatkankonflik kepentingan antara penentuan/perencanaanpenggunaan lahan.

Pendekatan perencanaan yang harus dilakukan adalahperencanaan spasial terintegrasi yang diharapkan dapatmengurangi berbagai isu dampak negatif perencanaansektoral.


Isu yang harus diperhatikan adalah membuat perencanaan yang

terintegrasi antara kota dan desa-desa di sekitarnya, mengingat

perbedaan antara pendapatan sebagian besar desa di Lampung Selatan

misalnya hanya sepertiga dari pendapatan kota Bandar Lampung. Hal

ini akan menyebabkan terjadinya urbanisasi dan menyulitkan

perencanaan Propinsi Lampung secara keseluruhan. Kekuatiran

urbanisasi juga terjadi di kawasan Banten Selatan yang telah

ditetapkan oleh pemerintah dengan mengeluarkan rencana penetapan

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata.

Dampak keberadaan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang sangat mungkin

terjadi dan harus diantisipasi adalah berpindahnya sebagian penduduk

Lampung yang muda ke Serang untuk mengadu nasib di industri

pengolahan maupun di sektor informal sementara penduduk dari

berbagai kabupaten di Lampung yang sebelumnya bekerja di sektor

pertanian akan migransi ke Bandar Lampung maupun ke Kalianda

untuk mengadu nasib di sektor informal.


Untuk itu masalah yang akan muncul baik di Bandar Lampung,

Kalianda maupun Serang selain terkait dengan perumahan adalah

penyediaan infrastruktur, fasiltas persampahan, kesehatan dan produk

kota.

(Foo 2001 dalam Ibrahim and Ying 2003; Taleshi dan Bishehii 2012;Widiantono dan Soepriadi 2009

dalam http://www.bulletin.penataanruang.net diakses 29 Maret 2012)

http://www.bulletin.penataanruang.net/









Intervensi yang Perlu Dilakukan

Intervensi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangikesenjangan ekonomi antara desa dengan kota adalahmengintervensi kegiatan penduduk dengan melakukanberbagai upaya yang dapat meningkatkan ekonomi pendudukyang menggantungkan hidupnya dari bertani (Siciliano 2012).Di banyak propinsi di Indonesia, PemerintahPusat/Pemerintah Kota telah melakukan berbagai upayadengan misalnya memberikan pelatihan, pemberian bantuanpupuk dan obat anti hama penyakit.

Simpulan dan Saran Pendekatan perencanaan secara sektoral mengakibatkan

tumpang tindih yang sering meresahkan masyarakatsehingga sudah selayaknya ditinggalkan

Perencanaan yang hanya fokus pada peningkatanpertumbuhan ekonomi penduduk kota akan menimbulkankesenjangan yang lebih besar dan rawan menimbulkankonflik.

Pendekatan perencanaan harus dilakukan dengan pendekatanintegrasi dan dilakukan secara komprehensif yangmelibatkan masyarakat akademik dan penduduk yang secaralangsung terkait dengan perencanaan.

Perencanaan pembuatan jalan tol sebagai kepanjangan Jembatan SelatSunda agar pembangunan dapat terpusat pada Pusat Kegiatan Wilayah(PKW) atau Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang telah ditetapkanharus memperhatikan keterkaitan dengan area yang sensitif sepertidaerah aliran sungai (DAS) dan deforestasi Areal Penggunaan Lain.

Simpulan dan Saran Perencanaan spasial dibuat tidak hanya pada ruang kota tetapi juga

pada desa dan khususnya pada areal yang terkait dengan mulut

jembatan dan pada wilayah pesisir yang dekat dengan Jembatan Selat

Sunda.

Penentuan mulut jembatan harus terintegrasi dengan ketetapan lain

yang sudah ditentukan seperti misalnya dekat dengan Pusat Kegiatan

Wilayah (PKW) atau bahkan Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

Pembuatan rencana Kawasan Strategis Nasional (KSN) dengan

pendekatan KLHS harus dikaitkan dengan rencana wilayah pesisir dan

pulau-pulau kecil di sekitar jembatan yang mengintegrasikan aspek

sosial, ekonomi dan spasial lingkungan.

RujukanBadan Perencana dan Pembangunan Nasional, Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, diunduh dari

http://www.bappenas.go.id/node/0/2518/buku-rpjmn-2010-2014/ pada tanggal 20 April 2012, 2010

Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik Nomor 13/02/Th. XV tanggal 6 Februari 2012 diunduh darihttp://www.bps.go.id/brs_file/pdb_banner1.pdf pada tanggal 2 Mei 2012, 2012

Christudason, A., Optimisation of land use through innovative legislation in Singapore, undated

Ibrahim M.F and YING W.S., Public Housing Choices in Singapore: Planning Implications, paper for 39th IsoCaRP Congress,2003.

Jabareen, Y.R., Sustainable Urban Forms, Their Typologies, Models, and Concepts, Journal of Planning Education andResearch 26, 2006 pp. 38-52.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011 – 2025, Kementerian Koordinator BidangPerekonomian

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

Rancangan Peraturan Presiden, Rencana Tata Ruang Pulau Jawa dan Bali, tidak bertanggal

Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Lampung 2009 – 2029

Renstra Propinsi Banten 2002 – 2006

Siciliano, G., Urbanization strategies, rural development and land use changes in China: A multiple-level integratedassessment, Journal Land Use Policy 29, 2012 pp. 165-178.

Susantono, B., Manajemen Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, UI-Press, 2012

Taleshi M and Bishehii S., Land Use, Zoning and Urban Design, Case Study Vardavard near Tehran Metropolis, OIDAInternational Journal of Sustainable Development, 03:04, 2012 pp. 51-58

Internet

http://www.mm-industri.com diakses 22 Maret 2012

http://www.penataanruang.net diakses 23 Maret 2012

http://www.trcdc.com.org/summaries/indonesia/indonesia.html diakses 29 Maret 2012

http://www.bulletin.penataanruang.net diakses 29 Maret 2012

http://regionalinvestment.bkpm.go.id diakses 7 April 2012

http://www.bappenas.go.id/node/0/2518/buku-rpjmn-2010-2014/




















http://www.bps.go.id/brs_file/pdb_banner1.pdf












http://www.penataanruang.net/







http://www.trcdc.com.org/summaries/indonesia/indonesia.html




















http://regionalinvestment.bkpm.go.id/









Documents

Kajian Aspek Spasial dan Transportasi Pembangunan Jembatan Selat Sunda