KAJIAN AKADEMIS POTENSI DAN PENATAUSAHAAN PAJAK …

KAJIAN AKADEMIS POTENSI DAN

PENATAUSAHAAN PAJAK PARKIR

DI KOTA DENPASAR

KERJASAMA ANTARA

PEMERINTAH KOTA DENPASAR DENGAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS

UDAYANA TAHUN 2015

Laporan Kajian Akademis Potensi Perparkiran di Kota Denpasar Berdasarkan Perda No.5 Tahun 2003 1

BAB

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan Kajian

1.3 Metode Kajian

1.4 Organisasi Tim Pengkaji


Sejak tahun 2001 seluruh kabupaten/kota di Indonesia melaksanakan

otonomi daerah atau desentralisasi. Tujuan dilaksanakan otonomi daerah adalah

secara politis untuk memposisikan pemerintah daerah sebagai instrumen

pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbangkan

pendidikan politik secara nasional sebagai dasar menciptakan kesatuan dan

persatuan berbangsa dan bernegara. Tujuan administratif adalah agar pemerintah

daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berusaha mencapai efisien dan

efektif dan lebih bertanggung jawab (Suwandi, 2000).

Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi, pemerintah

daerah akan lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, karena

dengan desentralisasi pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakatnya,

sehingga makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah.

Dengan desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan

datang. Dengan makin dekatnya hubungan antara pemerintah dengan masyarakat,

diharapkan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilakukan dengan lebih

efektif, efisien, dan bertanggung jawab (accountable).

Di samping itu, pemberian otonomi kepada daerah sangat perlu untuk

memperbesar partisipasi masyarakat di seluruh Indonesia dalam memberikan

keputusan yang berdampak langsung kepada daerahnya, sebab sangat tidak

realistik apabila Pemerintah Pusat membuat keputusan mengenai pelayanan

masyarakat untuk seluruh wilayah negara. Demikian juga diyakini bahwa

masyarakat lokal melalui Kabupaten/Kota memiliki pengetahuan yang lebih

tentang kebutuhan, kondisi, dan hal yang diprioritaskan. Mobilisasi sumberdaya

lebih dimungkinkan untuk dilakukan oleh masyarakat yang dekat dengan

pengambil keputusan di tingkat lokal (Simanjuntak, 2000). Yustika (2007)

mengatakan bahwa dengan otonomi daerah, anggaran daerah menjadi pintu


penting yang paling mungkin bagi setiap daerah untuk mendinamisir kegiatan

pembangunan melalui alokasi yang tepat dalam rangka membuat strategi untuk

menciptakan kebijakan yang lebih tepat sesuai situasi masing-masing daerah.

Salah satu konsekuensi pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya

sumber-sumber keuangan daerah yang memadai untuk membiayai

penyelenggaraan otonomi. Kapasitas keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) akan

menentukan kemampuan Pemda dalam menjalankan fungsi-fungsi seperti

melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat (public service function),

melaksanakan fungsi pembangunan (development function) dan melaksanakan

fungsi perlindungan masyarakat (protective function). Oleh karena itu,

pelaksanaan desentralisasi di Indonesia yang diimplementasikan di dalam

Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 Tahun 1999 dan sekarang telah direvisi

menjadi Undang-Undang Nomor 32 dan

Nomor 33 Tahun 2004 mempunyai

konsekuensi pelimpahan keuangan dari

pemerintah pusat ke pemerintah daerah,

yang mana pemerintah daerah

memperoleh perimbangan keuangan

untuk menjalankan fungsi-fungsinya.

Selanjutnya suatu daerah otonom selain

memperoleh bantuan dari pemerintah pusat, juga memperoleh kewenangan untuk

menentukan kebijakan pemerintah dan pembangunan secara mandiri, termasuk

pengelolaan keuangan dan sumber daya alam yang ada.

Dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah, upaya peningkatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus dilakukan. Secara substantif pada satu sisi,

pemerintah daerah mengemban tanggung jawab untuk selalu meningkatkan

pelayanan terhadap masyarakat, sehingga pada sisi lain, pemerintah daerah harus

berusaha meningkatkan pendapatan asli daerahnya untuk membiayai pengeluaran

daerah yang cenderung meningkat. Meningkatnya tuntutan pelayanan masyarakat

tersebut di samping diakibatkan meningkatnya pendapatan masyarakat karena

meningkatnya kegiatan masyarakat, juga oleh meningkatnya pendidikan serta

pengetahuan masyarakat karena perkembangan teknologi dan informasi. Untuk


meningkatkan kemandirian daerah, usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan

daerah semestinya terus dilakukan secara kontinyu.

Untuk memperbesar penerimaan daerah, Abdul Halim (2001) mengatakan

bahwa perlu dilakukan intensifikasi. Intensifikasi suatu sumber penerimaan daerah

adalah suatu tindakan atau usaha dengan cara melakukan pungutan dengan lebih

giat, lebih ketat, dan lebih teliti melalui perbaikan organisasi pengelolaan, aspek

ketatalaksanaan dan aspek personalianya melalui:

a. Memperbaiki aspek kelembagaan serta orientasi fungsi-fungsi organisasi,

sehingga dapat memberikan informasi yang lebih cepat dan akurat, adanya

kordinasi antar intansi terkait yang lebih terarah, sistem pengawasan yang

lebih baik, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah.

b. Memperbaiki aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional,

yang meliputi penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, dan

penyesuaian sistem pelaksanaan pungutan.

c. Peningkatan pengawasan dan pengendalian, meliputi pengawasan dan

pengendalian yuridis, pengawasan dan pengendalian teknis serta pengawasan

dan pengendalian penatausahaan.

d. Peningkatan sumberdaya manusia pengelola PAD, melalui kursus-kursus dan

program-program serta latihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan

daerah.

e. Meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, untuk menumbuhkan

kesadaran masyarakat membayar pajak atau retribusi.

Sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai

dengan UU No. 25 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No. 34 tahun 2004

adalah: 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan; 3) Pinjaman Daerah;

dan 4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah

(PAD) terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Usaha Daerah,

dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan terdiri atas Bagi Hasil

Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus

(DAK), dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.


Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber

pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan

daerah. Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi daerah

adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu

yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk

kepentingan orang pribadi atau badan.

Sama halnya dengan kabupaten/kota lainnya di Indonesia, sebagai bagian

dari wilayah Republik Indonesia, Kota Denpasar sejak tahun 2001 juga

melaksanakan otonomi daerah. Sesuai dengan

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang

Pajak dan Retribusi Daerah, pemerintah

kabupaten/kota diberi kewenangan untuk

memungut jenis pajak daerah antara lain sebagai

berikut: a) pajak hotel, b) pajak restoran, c)

pajak hiburan, d) pajak reklame, e) pajak

penerangan jalan, f) pajak mineral bukan logam dan batuan, g) pajak parkir, h)

pajak air tanah, i) pajak sarang burung walet, j) pajak bumi dan bangunan

perdesaan dan perkotaan, dan k) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Untuk retribusi, jenis retribusi yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota

meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu.

Untuk parkir, kabupaten/kota diberi kewenangan memungut retribusi pelayanan

jasa parkir di tepi jalan umum yang masuk dalam jenis retribusi jasa umum.

Kegiatan ekonomi di Kota Denpasar didominasi oleh sektor jasa, sehingga

tempat parkir atau tempat penitipan kendaraan bermotor sangat dibutuhkan oleh

masyarakat dalam melakukan kegiatan untuk berbelanja, berekreasi atau

melakukan transaksi lainnya, baik secara individu maupun bersama-sama. Oleh

karena itu, perparkiran merupakan salah satu sumber penerimaan asli daerah yang


sangat potensial, khususnya di wilayah perkotaan. Demikian juga halnya untuk di

Kota Denpasar.

Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah serta dengan

bertambahnya jumlah kendaraan sejalan dengan semakin meningkatnya

kemampuan perekonomian masyarakat dan dalam rangka menciptakan ketertiban

lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

di bidang perparkiran, maka dipandang perlu untuk mengatur sistem

penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar. Sistem penyelanggaraan parkir di

Kota Denpasar diatur dalam Peraturan Daerah

Nomor 5 Tahun 2003.

Berdasarkan Peraturan daerah Nomor

5 Tahun 2003, untuk perparkiran di Kota

Denpasar dikelola oleh Perusahaan Daerah

(PD) Parkir Kota Denpasar. Pendapatan

utama PD Parkir Kota Denpasar bersumber

dari tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus. Tempat parkir

tepi jalan umum adalah suatu tempat yang berada di tepi jalan umum yang telah

diterapkan sebagai tempat parkir kendaraan bermotor. Tempat parkir tepi jalan

umum mempunyai tanda-tanda yang jelas atau marka jalan sebagaimana diatur

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat parkir khusus adalah suatu tempat yang tidak menggunakan badan

jalan sebagai tempat parkir yaitu dapat berupa taman parkir, pelataran, gedung

parkir, baik diusahakan sebagai kegiatan tersendiri maupun disediakan untuk

menunjang kegiatan usaha seperti swalayan, supermarket atau kompleks

pertokoan, pusat perkantoran, pasar, sekolah, tempat rekreasi/objek wisata,

hotel/penginapan, restoran/rumah makan, rumah sakit atau kegiatan lainnya yang

menyangkut kepentingan masyarakat yang menyediakan tempat parkir. Tempat

parkir khusus dapat dikelola oleh PD Parkir, badan hukum, perorangan, desa

pekraman atau dapat dikelola bersama-sama berdasarkan kesepakatan.

Dalam kegiatan operasionalnya, PD Parkir mengklasifikasikan pendapatan

utama pengelolaan parkirnya menjadi : 1). retribusi penerimaan parkir tepi jalan

umum (penerimaan parkir badan jalan), 2). penerimaan parkir pelataran/swalayan,


dan 3) penerimaan parkir insidentil. Pendapatan utama PD Parkir tersebut

dipungut berupa retribusi. Sistem pemungutan retribusi parkir di Kota Denpasar

dilakukan dengan pemberian karcis oleh petugas parkir. Untuk pelaksanaan

pemungutan retribusi parkir, petugas parkir dapat dikelompokkan menjadi dua

jenis yaitu petugas parkir di area gedung/pelataran dan petugas parkir tepi badan

jalan umum.

Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009, untuk meningkatkan

pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk memungut

pajak parkir. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan

bermotor. Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang


bermotor. Tidak termasuk objek pajak antara lain: (a) penyelenggaraan tempat

parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah; (b) penyelenggaraan tempat parkir

oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; (c)

penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara

asing dengan asas timbal balik; dan (d) penyelenggaraan tempat parkir lainnya

yang diatur dengan peraturan daerah. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi

atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah

orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan

pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada

penyelenggara tempat parkir.

Perbedaan mendasar antara pajak dan retribusi adalah terletak pada timbal

balik langsung. Untuk pajak, tidak ada timbal balik langsung kepada para

pembayar pajak, sedangkan untuk retribusi ada timbal balik langsung dari

penerima retribusi kepada penerima retribusi. Pajak merupakan pungutan yang

bersifat memaksa berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan

retribusi lebih spesifik kepada orang-orang tertentu yang mendapatkan pelayanan

tertentu.


Oleh karena sifatnya yang dapat dipaksakan dan tanpa balas jasa yang

langsung dari pemerintah daerah kepada wajib pajak, maka dari segi kelembagaan

penanganan pajak parkir berbeda dengan retribusi parkir. Dari segi

pemungutannya, seluruh proses kegiatan pajak parkir tidak dapat diserahkan

kepada pihak ketiga. Walaupun demikian kegiatan yang dimungkinkan antara lain

pencetakan formulir perpajakan, pengiriman suratnya kepada wajib pajak atau

penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat

dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya pajak

yang terutang, pengawasan penyetoran pajak, dan penagihan pajak.

Berdasarkan Undang-undang No 28 Tahun 2009, untuk perparkiran dapat

dikelola dengan pemungutan pajak maupun retribusi. Pajak parkir dapat

dikenakan kepada pemilik usaha yang memiliki lahan parkir di luar parkir tepi

jalan umum, sedangkan retribusi parkir dikenakan kepada kendaraan yang parkir

di tepi jalan umum. Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk optimalisasi

penerimaan asli daerah maka kajian ini mengkhusus pada analisis potensi

perparkiran di Kota Denpasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2003.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kajian akademis ini bertujuan untuk

melakukan kajian mengenai potensi perparkiran di Kota Denpasar berdasarkan

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003.

1) Data Kajian

Kajian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

langsung dari beberapa narasumber, baik berupa informasi dan pendapat yang

dituangkan dalam daftar pertanyaan (kuesioner) serta data sekunder terkait

dengan kajian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang


dipublikasi maupun tidak, yaitu berupa peraturan-peraturan, buku-buku, atau

dokumen-dokumen lainnya.

2) Narasumber

Narasumber dalam kajian ini merupakan pihak-pihak yang terkait antara lain

juru parkir, masyarakat umum serta pihak-pihak yang turut menunjang

penyediaan data yaitu berasal dari berbagai dinas/instansi antara lain Dinas

Perhubungan Kota Denpasar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar, Bagian

Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar, dan PD Parkir Kota Denpasar.

3) Pengumpulan Data

a. Studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen perundang-

undangan yang terkait dengan pengelolaan parkir.

b. Wawancara dengan narasumber dengan bantuan instrumen berupa

kuesioner.

c. Observasi di lapangan.

4) Teknik Analisis

Data/informasi yang terkumpul dianalisis secara statistik dan dilakukan

pembahasan dalam bentuk kajian dengan menggunakan metode deskriptif.

Kajian ini dilakukan atas kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Udayana dengan Pemerintah Kota Denpasar, dengan susunan

organisasi terdiri atas Tim Gabungan Pemerintah Kota Denpasar serta Dosen/staf

Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. Susunan tim pengkaji:

1. Prof. Dr. Suyana Utama, SE., MS

2. A.A. Ketut Ayuningsasi, SE., M.Si

3. Putu Desy Apriliani, SE., M.Si

4. Luh Gede Meydianawathi, SE., M.Si


BAB

GAMBARAN UMUM

2.1 Tinjauan Teoritis 2.1.1 Pajak Daerah

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.3 Prinsip Pajak dan Retribusi

Daerah

2.2 Tinjuan Filosofis

2.3 Pendekatan Sosiologis

2.4 Dasar Hukum

2.5 Gambaran Umum PD

Parkir Kota Denpasar 2.5.1 Sejarah Singkat PD Parkir

Kota Denpasar

2.5.2 Organisasi PD Parkir Kota

Denpasar

2.5.3 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

PD Parkir Kota Denpasar


2..1.1 Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah (Waluyo, 2002 : 11). Menurut

Marihot (2005:10), pajak daerah adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi

atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah. Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada

daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung

dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jadi, dapat disimpulkan pajak daerah adalah iuran/kontribusi wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa adanya imbalan

secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan

daerah. Jenis-jenis pajak daerah antara lain:

1) Pajak Provinsi, meliputi antara lain sebagai berikut.

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

(PPPABT dan AP)

2) Pajak Kabupaten/Kota, meliputi antara lain sebagai berikut.

a. Pajak Hotel

b. Pajak Restoran

c. Pajak Hiburan


d. Pajak Reklame

e. Pajak Penerangan Jalan

f. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C

g. Pajak Parkir

2.1.2 Retribusi Daerah

Pengertian umum dari pada retribusi adalah suatu pungutan atas pemberian

jasa/ perijinan tertentu kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa

tersebut, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh

pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perijinan tertentu kepada

orang pribadi atau badan yang memperoleh manfaat. Dalam Undang-undang

Nomor 34 Tahun 2000 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai

pembayaran atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Munawir (1998:8) mengemukakan bahwa retribusi daerah merupakan

iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung

dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis, karena siapapun yang tidak

merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut. Jadi,

pemerintah daerah dapat memungut retribusi apabila telah memberikan suatu

pelayanan/ jasa kepada orang pribadi atau badan dan sebaliknya bagi orang

pribadi atau badan yang telah memperoleh pelayanan dari pemerintah mempunyai

kewajiban untuk memenuhi pembayaran retribusi tersebut.

Pungutan retribusi merupakan salah satu sumber bagi PAD. Pungutan

retribusi dilakukan oleh beberapa instansi yang berkaitan dengan pemberian jasa

retribusi bersangkutan. Retribusi daerah, meliputi antara lain sebagai berikut.

1) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan

oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Subyek retribusi jasa umum

adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan


jasa umum yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.66

Tahun 2001 tentang Retribusi daerah, jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte

Catatan Sipil

b. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat

c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

d. Retribusi Pelayanan Pasar

e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

f. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

g. Retibusi Penggantian Biaya Cetak Peta

h. Retribusi Pengujian Kapal Perikanan

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi ini berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah

daerah dengan menganut prinsip komersial karena pelayanan tersebut belum

cukup disediakan oleh swasta. Subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi

atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang

bersangkutan. Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah sebagai berikut.

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

c. Retribusi Tempat Pelelangan

d. Retribusi Terminal

e. Retribusi Tempat Khusus Parkir

f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

g. Retribusi Penyedotan Kakus

h. Retribusi Rumah Potong Hewan

i. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal

j. Retribusi Tempat Rekreasai dan Olah Raga

k. Retribusi Penyeberangan di Atas Air

l. Retribusi Pengolahan Limbah Cair

m. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah


3) Retribusi Perijinan Tertentu

Objek retribusi ini berupa kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam

rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan

untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau kegiatan,

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga

kelestarian lingkungan. Subyek retribusi perijinan tertentu adalah orang pribadi

atau badan yang diberikan izin yang bersangkutan. Jenis-jenis reribusi perijinan

tertentu :

a. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

b. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

c. Retribusi Ijin Gangguan

d. Retribusi Ijin Trayek.

2.1.3 Prinsip Pajak dan Retribusi Daerah

Prinsip pengaturan pajak daerah dan retibusi daerah dalam Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi Daerah, antara lain:

a. Pemberian kewenangan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tidak

terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional.

b. Jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang

ditetapkan secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

c. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menetapkan tarif pajak daerah

dalam batas tarif minimum dan maksimum yang ditetapkan dalam Undang-

Undang.

d. Pemerintah daerah dapat tidak memungut jenis pajak dan retribusi yang

tercantum dalam Undang-Undang sesuai kebijakan Pemerintahan Daerah.

Sama halnya dengan prinsip pajak, retribusi yang baik ditetapkan dengan

mempertimbangkan secara seimbang berbagai prinsip pemungutan.

Sepanjang tidak menyimpang dari undang-undang dan peraturan yang

berlaku, kajian ini dibuat dengan menerapkan prinsip-prinsip retribusi yang

terdiri atas (1) prinsip keadilan vertikal, (2) prinsip keadilan horizontal, (3)

prinsip kesetaraan, dan (4) prinsip transparansi.


Sistem pemerintahan di Indonesia pada dasarnya dibentuk berdasarkan

nilai-nilai filosofis pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan

bernegara yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila di dalam hukum

mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan

oleh masyarakat Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi berimplikasi agar

pemerintah daerah semakin meningkatkan kualitas pelayanannya kepada

masyarakat, dan di lain pihak semakin luasnya kewenangan daerah untuk

mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut,

maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian

pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang

dimilikinya. Upaya meningkatkan kemandirian daerah dengan menggali sumber-

sumber pendapatan asli daerah, juga diharapkan dapat terlaksana tanpa

menurunkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada

masyarakat.

Pendekatan sosiologis yaitu pendekatan analisis terhadap tujuan dari

pemungutan pajak maupun retribusi parkir berdasarkan atas kondisi sosiologis

masyarakat Indonesia secara umum dan masyarakat Kota Denpasar khususnya. Di

dalam masyarakat terdapat suatu kondisi nyata tentang tingkat penerimaan

(acceptance) atau tingkat penolakan (resistance) terhadap suatu kebijakan publik.

Penetapan kebijakan publik seperti pemungutan retribusi maupun pengenaan

pajak parkir juga dapat menimbulkan penerimaan (acceptance) ataupun penolakan

(resistance) dalam masyarakat.

Untuk itu, perlu dianalisis aspek sosiologis masyarakat sebagai faktor

penyeimbang dalam proses pembuatan produk hukum dalam rangka membangun

akseptan dan sekaligus mereduksi serendah mungkin tingkat


resistensinya, sehingga akan menjadi produk peraturan daerah yang efektif dan

ideal. Pendekatan secara sosiologis yang digunakan berdasarkan atas:

a) Fungsi kognitif: menghasilkan keputusan yang rasional mempertimbangkan

kajian akademis, masukan, kritik kelompok terkait dan alokasi sumber daya.

b) Fungsi instrumental: alat mempertemukan berbagai kepentingan dalam

pengambilan keputusan.

c) Fungsi politik: mengurangi resistensi terhadap keputusan yang diambil karena

berdasarkan keputusan bersama, legitimasi publik.

d) Fungsi sosial: mengidentifikasi kebutuhan riil di masyarakat dan

menyelesaikan problem utama.

Dasar hukum yang berkaitan dengan kajian ini yaitu Permendagri No. 33

tahun 2008 Tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Secara khusus pengelolaan

perparkiran di Kota Denpasar didasari atas :

1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir

Kota Denpasar tertanggal 11 Nopember 2003.

2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan

Perparkiran tertanggal 12 Oktober 2006.

3) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005

tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran tertanggal 12 Oktober 2006.

4) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan

Daerah Parkir Kota Denpasar tertanggal 26 Juni 2009.

5) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2006 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

tertanggal 19 Desember 2006.


6) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum tanggal 29 Desember 2011.

7) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2004 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Parkir Kota Denpasar tertanggal 5

Pebruari 2004.

8) Surat Perintah Tugas Nomor 893/1593/Org (Surat Perintah Tugas untuk

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perusahaan Daerah Parkir Kota

Denpasar) tertanggal 1 Juli 2004.

9) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 246 Tahun 2004 tentang

Pengangkatan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

Periode 2004 – 2007 tertanggal 19 Juli 2004.

10) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 261 Tahun 2004 tentang

Pengangkatan Anggota Direksi Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

2004 – 2008 tertanggal 13 Agustus 2004.

11) Surat Perintah Tugas Nomor 539/1906/EK (Surat Perintah Tugas untuk

Direksi) dengan efektif pelaksanaan tugas terhitung sejak 16 Agustus 2004

tertanggal 13 Agustus 2004.

12) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 296 tentang Pengelolaan Perparkiran

di Kota Denpasar (Pengelolaan Perparkiran di Kota Denpasar dilaksanakan

oleh Perusahaan Daerah Pakir Kota Denpasar efektif per 1 Oktober 2004)

tertanggal 1 Oktober 2004.

13) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor 62

Tahun 2004 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Khusus di Kota Denpasar,

sebagaimana telah dirubah menjadi Keputusan Direksi Perusahaan Daerah

Parkir Kota Denpasar Nomor 173 Tahun 2005 Tanggal 23 Maret 2005

tertanggal 12 Oktober 2004.

14) Perjanjian kerjasama antara Walikota Denpasar dengan Perusahaan Daerah

Parkir Kota Denpasar Nomor 551.1/449/PD. Parkir tentang Pengelolaan

Tempat Parkir Tepi Jalan Umum di wilayah Kota Denpasar.


2.5.1 Sejarah Singkat PD Parkir Kota Denpasar

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

merupakan perusahaan daerah satu-satunya di Bali yang

mengelola perparkiran. Perusahaan ini didirikan pada

tanggal 11 Nopember 2003 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5

Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2003). Dari tahapan

perjalanannya terhitung sejak terbitnya Peraturan Daerah Parkir Kota Denpasar

sampai dengan terbitnya Surat Perintah Tugas No.539/190/EK membutuhkan

kurun waktu kurang dari 9 (sembilan) bulan. Dengan terbitnya Surat Perintah

Tugas Nomor 539/1906/EK tertanggal 13 Agustus 2004 yang efektif berlaku sejak

16 Agustus 2004, perangkat hukum penyelenggaraan perparkiran melalui

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar telah dipenuhi. Berdasarkan Keputusan

Walikota Nomor 296 Tahun 2004, tentang Pelaksanaan Perparkiran di Kota

Denpasar, tertanggal 4 Oktober 2004, pasal 1 dengan tegas menyebutkan bahwa

pelaksanaan pengelolaan perparkiran di Kota Denpasar secara efektif

dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar per 1 Oktober 2004. Pengelolaan perparkiran di Kota Denpasar dalam perjalanannya, melalui

tahapan-tahapan pengelolaan yang panjang. Pada awalnya, perusahaan ini dikelola

di bawah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kota Denpasar

dengan SIPARTA, dan akhirnya di bawah pengelolaan Perusahaan Daerah Parkir

Kota Denpasar. Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, fungsi

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar yaitu:

1) merencanakan, membangun, memelihara sarana dan prasarana parkir.

2) melakukan pengelolaan parkir beserta sarana perlengkapannya

3) melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya ketertiban, keamanan, dan

kenyamanan parkir.

4) membantu kelancaran arus lalu-lintas di jalan raya.


Adapun maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota

Denpasar menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 adalah sebagai berikut.

1) turut serta melaksanakan pembangunan daerah

2) turut serta mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada

masyarakat di bidang sarana perparkiran

3) membantu dan melancarkan arus lalu lintas, serta

4) sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003, tugas

pokok dari perusahaan ini adalah membina, mengelola, mengembangkan, dan

menyelenggarakan kegiatan di bidang perparkiran yang diarahkan pada pelayanan

masyarakat guna terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Untuk

melaksanakan tugas pokok tersebut, maka PD. Parkir mempunyai fungsi:

1) merencanakan, membangun, memelihara sarana dan prasarana prkir

2) melakukan pengelolaan parkir beserta sarana perlengkapannya

3) melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya ketertiban, keamanan, dan

kenyamanan parkir

4) membantu kelancaran arus lalu lintas di jalan raya.

2.5.2 Organisasi PD Parkir Kota Denpasar

Pengelolaan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar selalu berpedoman

pada peraturan perundang-undangan tentang Perusahaan Daerah. Menurut

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003, pengurus PD Parkir terdiri dari direksi

dan badan pengawas. Direksi mendapatkan pengawasan dari Badan Pengawas

yang merupakan perpanjangan tangan dari Walikota. Direksi diangkat oleh

walikota yang diutamakan dari swasta atas usul Badan Pengawas. Apabila calon

direksi bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus melepaskan

terlebih dahulu status kepegawaiannya. Jumlah anggota direksi paling banyak tiga

orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai direktur utama. Direksi dalam

mengelola perusahaan daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

1) memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan daerah

2) menyampaikan rencana kerja lima tahunan dan rencana kerja anggaran

perusahaan daerah tahunan kepada badan pengawas untuk dapat pengesahan


3) melakukan perubahan terhadap program kerja setelah mendapat persetujuan

badan pengawas

4) membina pegawai

5) mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan daerah

6) menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan

7) mewakili perusahaan daerah, baik di dalam dan di luar peradilan

8) menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca

dan perhitungan laba/rugi kepada badan pengawas.

Seperti halnya direksi, badan pengawas juga diangkat oleh Walikota.

Badan pengawas berasal dari orang profesional sesuai dengan bidang usaha pada

perusahaan daerah. Badan pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

1) mengawasi kegiatan operasional perusahaan daerah

2) memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap pengangkatan dan

pemberhentian direksi

3) memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap program kerja

yang diajukan direksi

4) memberikan pendapat dan saran kepada walikota terhadap laporan neraca dan

perhitungan laba/rugi beserta penjelasannya

5) memberikan pendapat dan saran atas laporan kinerja perusahaan daerah.

Dalam tahapan persiapan pengalihan pengelolaan perparkiran dari

pengelolaan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kota

Denpasar dilaksanakan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas,

terencana dan berkelanjutan, dengan diterbitkan Surat Perintah Tugas Walikota

Denpasar No. 893/1593/Org, tertanggal 1 Juli 2004 menugaskan sementara

tenaga-tenaga teknis dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk membantu

pelaksanaan operasional sebagaimana dimaksud pada Keputusan Walikota No. 16

Tahun 2004. Pada tahapan ini struktur organisasi belum terisi secara penuh

sebagaimana perusahaan yang beroperasi secara normal. Selanjutnya melalui

Keputusan Walikota No. 261 Tahun 2004 tertanggal 13 Agustus 2004 tentang

Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Periode 2004-

2008, diangkat Nyoman Gde Sudiantara, SH selaku Direktur Utama dan I

Nyoman Putrawan, ST selaku Direktur. Sejak tanggal 16 Agustus 2004,


berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 539/1906/EK, direksi ini efektif mulai

bertugas mengemban tugas dan amanat sebagaimana termaktub dalam Peraturan

Daerah.

Berdasarkan Keputusan Walikota Nomor 38 Tahun 2006 tanggal 19

Desember 2006, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah

Parkir Kota Denpasar, secara garis besar susunan organisasi PD Parkir terdiri dari

badan pengawas, direksi, bagian-bagian, dan seksi-seksi. Struktur organisasi

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar secara lengkap disajikan pada Gambar

2.1.

Gambar 2.1 Struktur Organisasi PD Parkir Kota Denpasar

Sumber : PD Parkir Kota Denpasar, 2012

Susunan pengurus PD Parkir Kota Denpasar tahun buku 2008 hingga saat

ini adalah sebagai berikut.

1) Direktur Utama : Nyoman Gde Sudiantara, SH

2) Direktur : I Nyoman Putrawan

3) Kabag Tata Usaha : Ni Nyoman Sunihati, SE. Ak


4) Kabag Operasional : A.A. Gde Agustina, SE

5) Kasi Perencanaan : I Made Budhi Antara, ST

6) Kasi Umum dan Kepegawaian : I Gede Ngurah Ardana, SE

7) Kasi Keuangan : I D.G.P. Luhur Wiradnyana, SE

8) Kasi Pengelolaan Parkir Badan Jalan : Drs. Ec. N.G. Wiratma Diputra

9) Kasi Pengelolaan Parkir Pelataran : Drs. I.B. Agung Pidada

10) Kasi Pengamanan Parkir : I Made Ardana, SH

11) Kasi Data dan Analisa : I Ketut Nurjana, S.Sos

12) Kasi Pelaporan dan Pengaduan : A.A. Kt. Ngurah Adnyana, SH

Terkait dengan dikeluarkannya Keputusan Direksi Perusahaan Daerah

Parkir Kota Denpasar No. 705 Tahun 2007 tentang Penetapan Tenaga

Pendamping Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar tertanggal 1 Agustus 2007,

susunan tenaga pendamping adalah sebagai berikut.

1) Ketua : I Ketut Wisada, SE

2) Sekretaris : Ir. I Gn. Eddy Mulya, SE, M.Si

3) Anggota : I Putu Sandika, SE

I G. P. Krisna Atmaja Karang, SE., M.Si

Masa jabatan tenaga pendamping berakhir Juli 2008 dengan dikeluarkannya

Keputusan Walikota Denpasar No.108 Tahun 2008 tentang Pengangkatan Badan

Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar tertanggal 6 Agustus 2008.

Susunan Badan Pengawas PD. Parkir Kota Denpasar tahun 2008 adalah sebagai

berikut.

1) Ketua : Drs. Ketut Natha Wibawa, MH

2) Sekretaris : I Gede Astika, SH

Dalam rangka kelancaran tugas-tugas administrasi Badan Pengawas

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, dibentuk sekretariat dan staf Badan

Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dengan dikeluarkannya

Keputusan Ketua Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat dan Staf Badan

Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dengan keanggotaan staf

sekretariat yaitu I Putu Sandika, SE dan I G. P. Krisna Atmaja Karang, SE., M.Si.


2.5.3 Ikhtisar Kebijakan Akuntansi PD Parkir Kota Denpasar

Kondisi keuangan PD Parkir Kota Denpasar tercermin dari pelaporan

keuangannya. Setiap akhir tahun buku, Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

wajib diaudit oleh Akuntan Publik atau Akuntan Independen (Bagian Ketiga Pasal

16 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003) tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar ditetapkan melalui Keputusan

Walikota Nomor 16 Tahun 2004 tertanggal 5 Februari 2004. Pelaporan dan

kebijakan akuntansi yang dianut PD Parkir disusun berdasarkan prinsip akuntansi

yang berlaku umum di Indonesia. Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan

secara konsisten dalam laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember. Beberapa ikhtisar kebijakan akuntansi penting dalam pelaporan

keuangan PD Parkir Kota Denpasar antara lain sebagai berikut.

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep biaya historis. Laporan arus kas

menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang

diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, dengan

metode tidak langsung.

b. Transaksi dengan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa didefinisikan sebagai: (1)

perusahaan yang melalui satu atau lebih perantara (intermediaries),

mengendalikan, atau dikendalikan oleh atau berada di bawah pengendalian

bersama, dengan perusahaan (termasuk holding companies, subsidiaries, dan

fellow subsidiaries); (2) perusahaan asosiasi (associated company); (3)

perorangan yang memiliki, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu

kepentingan hak suara di perusahaan yang berpengaruh secara signifikan, dan

anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut; (4) karyawan kunci yaitu

orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk

merencanakan, memimpin, dan mengendalikan kegiatan perusahaan yang

meliputi anggota dewan komisaris, direksi, dan manajer dari perusahaan serta

anggotakeluarga dekat orang-orang tersebut; (5) perusahaan dimana suatu


kepentingan substansial dalam hak suara dimiliki secara langsung maupun

tidak langsung oleh setiap orang dalam (3) dan (4) atau setiap orang tersebut

mempunyai pengaruh signifikan atas perusahaan tersebut.

c. Kas dan Setara Kas

Perusahaan membukukan kas untuk kas yang ada dalam perusahaan (cash on

hand) dana kas yang ada di bank (cash in bank) dalam satu akun yaitu akun kas

dan setara kas.

d. Piutang dan Cadangan Kerugian Piutang

Piutang disajikan dalam jumlah bruto. Perusahaan tidak membentuk cadangan

kerugian piutang/penyisihan kerugian piutang atas kemungkinan tidak

tertagihnya piutang. Piutang yang tidak tertagih dihapus dan dibebankan ke

rugi atau laba saat terjadi.

e. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi dengan

akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung berdasarkan taksiran masa manfaat

ekonomis aset tetap dengan metode penyusutan: (1) bangunan permanen 5%

dari harga perolehan, (2) bangunan tidak permanen 10% dari nilai perolehan,

(3) peralatan dengan masa manfaat sampai dengan 4 tahun, dengan metode

saldo menurun ganda (double declining method) dengan tarif sebesar 50%, (4)

peralatan dengan masa manfaat 4 tahun sampai dengan 8 tahun dengan metode

saldo menurun ganda (double declining method) dengan tarif sebesar 25%, (5)

peralatan dengan masa manfaat di atas 8 tahun dengan metode saldo menurun

ganda (double declining method) dengan tarif sebesar 12,5%.

f. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dan beban diakui berdasarkan basis akrual. Pendapatan diakui pada

saat jasa diserahkan kepada pelanggan atau pengguna area parkir. Beban diakui

pada saat perusahaan telah memperoleh manfaat atas jasa ataupun barang telah

diterima. Beban digolongkan menjadi tiga yaitu beban pokok pendapatan,

beban usaha, dan beban lain-lain. Beban pokok pendapatan meliputi beban

jaminan kehilangan kendaraan, beban cetak parkir, dan upah langsung juru

parkir tepi jalan umum. Beban usaha adalah beban pegawai, beban kantor,

beban umum, beban pemeliharaan, beban penyusutan dan beban sewa gedung.


Beban lain-lain berupa biaya administrasi bank, biaya kerugian piutang tak

tertagih, PPh 21 karyawan, PPh 21 final (pajak penghasilan atas hadiah), dan

PPh 23 jasa konsultan yang ditanggung perusahaan.

g. Perpajakan

Perusahaan menerapkan PSAK No.46 mengenai “Akuntansi Pajak

Penghasilan” yang mensyaratkan pengakuan aset dan kewajiban pajak

tangguhan atas pengaruh pajak di masa datang yang berasal dari perbedaan

temporer antara pajak dan pelaporan komersial dan aset dan kewajiban. Beban

pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak tahun

berjalan. Aset dan kewajiban pajak tangguhan diakui atas beda temporer antara

aset dan kewajiban untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan pada

setiap tanggal pelaporan. Manfaat pajak di masa yang akan datang diakui

sebesar kemungkinan realisasi manfaat pihak tersebut. Aset dan kewajiban

pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada

saat realisasi aset atau penyelesaian kewajiban, berdasarkan tarif pajak dan

peraturan perpajakan yang berlaku. Perubahan terhadap kewajiban perpajakan

diakui pada saat Surat Ketetapan Pajak diterima atau jika perusahaan

mengajukan permohonan keberatan, maka pada saat keputusan tersebut telah

ditetapkan.

h. Laba

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003 tentang

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Bab IX pasal 35 mengenai Penetapan

dan Penggunaan Laba, laba bersih setelah pajak digunakan untuk:

1) Dana Pembangunan Daerah dengan persentase sebesar 35%

2) Anggaran Perusahaan Daerah dengan persentase sebesar 25%

3) Cadangan Umum dengan persentase sebesar 10%

4) Jasa Produksi dengan persentase sebesar 10%

5) Dana Sosial dan Pendidikan dengan persentase sebesar 10%

6) Sumbangan Dana Pensiun dan Pesangon dengan persentase sebesar 10%.

i. Imbalan Kerja Karyawan

Penyediaan imbalan pasca kerja oleh perusahaan tidak didanai tetapi melalui

Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 tanggal 12 Nopember 2003 yang


disahkan oleh Walikota Denpasar tanggal 11 Nopember 2003, perusahaan

diharuskan untuk menyisihkan 10% dari laba bersih setiap tahunnya untuk

suatu sumbangan dana pensiun dan pesangon. Dana tersebut oleh perusahaan

dicatat sebagai kewajiban sumbangan dana pensiun dan pesangon.

j. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku

umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk mebuat estimasi dan

asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Adanya ketidakpastian yang melekat dalam penetapan estimasi, maka jumlah

yang sesungguhnya yang akan dilaporkan di masa mendatang berbeda dari

jumlah yang diestimasi.


BAB

Analisis Potensi Perpakiran

3.1 Pengelolaan Parkir oleh PD. Parkir Kota Denpasar

3.1.1 Produk Layanan PD. Parkir

3.1.2 Pengelolaan Keuangan PD. Parkir

3.2 Mekanisme Penyelenggaraan Perpakiran

3.3 Analisis Potensi Parkir

3.2.1 Analisis SDM 3.2.2 Analisis Objek Perparkiran 3.2.3 Analisis Penerimaan 3.2.4 Aspek Sosiologis 3.2.5 Aspek Hukum


Pengelolaan parkir di Kota Denpasar

dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Parkir

Kota Denpasar dengan dikeluarkannya

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5

Tahun 2003. Bertambahnya jumlah

kendaraan sejalan dengan semakin

meningkatnya perkembangan kemampuan perekonomian masyarakat di Kota

Denpasar serta dalam upaya pelayanan perparkiran yang lebih optimal, maka

dituntut pengelolaan parkir yang lebih profesional dan transparan, sehingga

dipandang perlu untuk membentuk Perusahaan Daerah Parkir di Kota Denpasar.

3.1.1 Produk Layanan PD. Parkir Kota Denpasar

Seperti yang telah disebutkan pada pasal 5 Peraturan Daerah Kota Denpasar

Nomor 5 Tahun 2003, maksud dan tujuan pendirian Perusahaan Daerah (PD)

Parkir Kota Denpasar adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah, turut

serta mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat di

bidang sarana perparkiran, membantu dan melancarkan arus lalu lintas, serta

sebagai sumber pendapatan asli daerah. Ini berarti didirikannya perusahaan ini

tidak semata-mata untuk tujuan meningkatkan pendapatan asli daerah, namun juga

memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Denpasar di bidang perparkiran.

Jenis pelayanan umum yang diberikan oleh PD Parkir Kota Denpasar terkait

dengan perparkiran di Kota Denpasar diantaranya:

1) Pengadaan dan penyelenggaraan tempat parkir

2) Pengamanan tempat parkir dan penunjang kelancaran lalu lintas

3) Asuransi/jaminan ganti rugi kehilangan kendaraan

4) Undian karcis parkir berhadiah.

Berbagai pelayanan dalam bidang perparkiran yang diberikan oleh PD

Parkir Kota Denpasar bersifat ekonomis, dalam artian dipungut pembayaran untuk

pelayanan tersebut. Pungutan yang dibayarkan oleh masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan-pelayanan tersebut relatif sangat murah, yaitu hanya


Rp.1.000,00 untuk kendaraan roda dua dan Rp.2.000,00 untuk kendaraan roda

empat (sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum). Dengan nominal

tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai pelayanan dari PD. Parkir Kota

Denpasar, tidak hanya berupa hak untuk menempatkan atau memberhentikan

sementara kendaraan bermotor di tempat parkir yang telah disediakan, namun juga

mendapatkan jaminan keamanan kendaraan selama ditinggalkan. PD Parkir Kota

Denpasar juga memberikan jaminan ganti rugi atau asuransi atas kehilangan

kendaraan bermotor. Hal ini diatur pada pasal 11 Peraturan Daerah Kota Denpasar

Nomor 11 Tahun 2005 yang menyebutkan bahwa dalam rangka memberikan

jaminan keamanan, maka dalam hal wajib parkir kehilangan kendaraan bermotor

pada waktu parkir di tempat-tempat parkir yang ditentukan, perusahaan daerah

parkir memberikan santunan sebagai ganti rugi atas kehilangan kendaraan

bermotor tersebut. Selain itu, adanya undian berhadiah yang dilakukan setiap

periode juga memberikan benefit kepada masyarakat, selain untuk mencegah

kecurangan yang dilakukan oleh oknum juru parkir.

Pungutan parkir yang dikenakan oleh PD. Parkir Kota Denpasar merupakan

pungutan berbentuk retribusi, yaitu iuran kepada pemerintah yang dapat

dipaksakan dan jasa balik dari pembayaran iuran tersebut secara langsung dapat

dirasakan oleh masyarakat. Pembayaran iuran parkir ini merupakan suatu paksaan

yang bersifat ekonomis, karena iuran ini tidak dapat dikenakan apabila masyarakat

tidak merasakan jasa balik atas pelayanan parkir. Berikut akan diuraikan jenis-

jenis produk layanan yang diberikan oleh PD Parkir Kota Denpasar.

1) Pengadaan dan penyelenggaraan tempat parkir

Produk layanan ini diberikan oleh PD. Parkir Kota Denpasar untuk

melaksanakan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003

yaitu merencanakan, membangun, memelihara sarana dan prasarana parkir serta

melakukan pengelolaan parkir beserta sarana perlengkapannya. Penyelenggaraan

perparkiran di Kota Denpasar terdiri dari penyelenggaraan parkir di tempat parkir

tepi jalan umum dan tempat khusus. Penyediaan lahan parkir di tepi jalan umum

ditetapkan dengan peraturan walikota yang disesuaikan dengan ruas jalan primer


dan sekunder yang ada di Kota Denpasar, sedangkan untuk penyediaan lahan

parkir di pelataran dilakukan oleh pemilik lahan dan untuk pemungutan

pembayarannya diadakan kerjasama dengan pemilik lahan sebagai pihak ketiga.

Fungsi layanan pengadaan dan penyelenggaraan tempat parkir menjadi

sangat penting mengingat jumlah kendaraan bermotor di Kota Denpasar semakin

meningkat. Gambar 3.1 menunjukkan terjadi tren peningkatan jumlah kendaraan

bermotor di Kota Denpasar sejak tahun 1995 hingga 2011 dengan rata-rata

peningkatan 9,28 persen. Peningkatan ini menyebabkan semakin meningkatnya

kebutuhan parkir masyarakat di Kota Denpasar, sehingga sudah menjadi

kewajiban pemerintah Kota Denpasar melalui PD Parkir Kota Denpasar untuk

menyediakan lahan parkir yang memadai.

Gambar 3.1

Perkembangan Jumlah Kendaraan Bermotor di Kota Denpasar

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2012

Menurut Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005, di Kota

Denpasar terdapat 9 areal parkir yang disediakan di tepi jalan primer, 464 areal

parkir yang disediakan di sepanjang jalan sekunder, dan 82 lokasi untuk tempat

parkir khusus. Pada tahun 2010, pemerintah Kota Denpasar menetapkan larangan

parkir di Jalan Gajah Mada, Jalan Sulawesi, Jalan Thamrin, dan Jalan Kartini,

sehingga lahan parkir di jalan primer yang tergolong padat kendaraan hingga saat

ini berkurang menjadi hanya 5 ruas jalan. Untuk di jalan sekunder, tidak ada


perubahan lahan yang disediakan sebagai tempat parkir. Untuk tempat parkir

khusus menurut Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 ditetapkan sebanyak

82 spot, namun tidak semua tempat khusus tersebut memungut parkir kepada

konsumennya. Pada tahun 2006, hanya 26 pemilik lahan yang berhasil diajak

kerjasama untuk melaksanakan pemungutan parkir khusus. Jumlah ini mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun dan saat ini meningkat menjadi 94 spot dan sudah

dilakukan kerjasama dengan pihak pemilik lahan untuk pemungutan retribusinya.

2) Pengamanan tempat parkir dan penunjang kelancaran lalu lintas

Fungsi ini merupakan layanan yang dapat diberikan oleh PD Parkir Kota

Denpasar sebagai konsekuensi dari penempatan dan penugasan juru parkir di

lokasi-lokasi layanan parkir. Selain membantu dalam penyelenggaraan dan

pengaturan perparkiran, juru parkir juga turut membantu kelancaran lalu lintas di

jalan raya. Upaya yang dilakukan oleh juru parkir terkait dengan hal ini yaitu

selain mengatur penyediaan parkir bagi kendaraan bermotor yang parkir, juga

menata dan menjaga ketertiban kendaraan yang parkir. Selain itu, juru parkir juga

membantu pemilik kendaraan bermotor yang mengalami kesulitan mengeluarkan

atau memasukkan kendaraannya di lokasi parkir dan juga membantu dalam

menyeberang jalan sebagai wujud upaya pelayanan optimal.

Penempatan juru parkir pada setiap lokasi yang menyediakan tempat

parkir di Kota Denpasar secara tidak langsung juga menjamin keamanan

kendaraan bermotor di tempat parkir karena adanya pengawasan yang dilakukan

oleh juru parkir. Pengaturan jarak wilayah antara juru parkir yang satu dengan

yang lainnya sangat membantu optimalisasi pengawasan kendaraan bermotor di

tempat parkir. Untuk saat ini, pengaturan yang dilakukan oleh PD Parkir Kota

Denpasar menyangkut ruang yang bisa dilayani efektif oleh juru parkir

diperhitungkan dari jumlah kendaraan yang mampu dilayani. Jumlah juru parkir

yang ditempatkan di jalan-jalan utama berbeda dengan juru parkir di jalan

sekunder, demikian juga dengan juru parkir di pelataran. Jumlah juru parkir yang

ditempatkan di pelataran toko baru berbeda dengan juru parkir yang ditempatkan

di toko yang sudah berkembang mengingat toko yang baru dibuka pada umumnya

tidak seramai toko yang yang sudah lama berkembang.


Tabel 3.1

Perhitungan Satuan Ruang Pengawasan Parkir oleh Juru Parkir

Item Perhitungan Minimal Maksimal

Penghasilan per hari (rupiah) 70.000 200.000

Tarif parkir (rupiah) 2.000 1.000 2.000 1.000

Rata-rata jumlah kendaraan per hari (unit) 35 70 100 200

Rata-rata jumlah kendaraan yang diawasi per periode (unit) 4* 9* 13* 25*

Rata-rata jarak pandang dalam pengawasan (meter) 20** 4,5** 65** 12,5**

Keterangan:

* asumsi rata-rata lama parkir adalah 1 jam (1 periode pengawasan = 1 jam)

** asumsi setiap kendaraan roda dua memerlukan ruang untuk parkir sepanjang 0,5 meter dan

kendaraan roda empat sepanjang 5 meter

Sumber: PD Parkir Kota Denpasar, 2012 (data diolah)

Untuk saat ini, PD Parkir Kota Denpasar menentukan satuan ruang yang

efektif dijaga oleh seorang juru parkir berdasarkan jumlah kendaraan yang mampu

dilayani efektif oleh yang bersangkutan. Ini diperhitungkan dari jumlah

pendapatan yang ditargetkan dari pemungutan karcis parkir oleh seorang juru

parkir. Target pendapatan seorang juru parkir adalah minimal menghasilkan

Rp.70.000,00 sampai dengan maksimal Rp.200.000,00 per hari (asumsi 8 jam

kerja). Berdasarkan target pendapatan tersebut, apabila diasumsikan rata-rata lama

waktu yang dibutuhkan untuk sebuah kendaraan bermotor yang parkir adalah 1

jam, maka rata-rata kendaraan yang dapat diawasi oleh seorang juru parkir adalah

minimal sebanyak 4 kendaraan roda empat atau 9 kendaraan roda dua dan

maksimal sebanyak 13 kendaraan roda empat atau 25 kendaraan roda dua. Dengan

asumsi jumlah kendaraan yang bisa ditampung pada lahan parkir seluas 1 meter

adalah sebanyak 2 kendaraan roda dua dan untuk setiap kendaraan roda empat

membutuhkan rata-rata lahan parkir sepanjang 5 meter, maka ini berarti setiap

juru parkir minimal mengawasi kendaraan roda empat pada jarak pandang

sepanjang 20 meter atau hanya 4,5 meter untuk kendaraan roda dua dan maksimal

mengawasi kendaraan roda empat pada jarak pandang 65 meter atau 12,5 meter

untuk kendaraan roda dua. Kebijakan yang ditetapkan oleh PD Parkir Kota

Denpasar adalah apabila dalam pelaksanaan tugas oleh seorang juru parkir sudah

melebihi angka-angka tersebut, maka satuan ruang tersebut dibagi dengan juru

parkir yang lain agar efektifitas pelayanan dapat dipertahankan.


Untuk meningkatkan profesionalitas para juru parkir, PD Parkir Kota

Denpasar bekerjasama dengan pihak kepolisian untuk mengadakan pelatihan atau

workshop terkait upaya pengamanan di tempat parkir. Beberapa pelatihan yang

pernah diberikan diantaranya adalah deteksi dini mengenai ciri-ciri atau gelagat

orang-orang yang mencurigakan, upaya pengawasan di tempat parkir, serta

berbagai tindakan preventif, antisipatif, serta represif terhadap tindakan kejahatan

di jalan.

Dengan sistem pengaturan dan kebijakan-kebijakan seperti demikian yang

diterapkan oleh PD Parkir Kota Denpasar saat ini, keamanan kendaraan bermotor

di tempat parkir lebih terjamin. Hal ini terbukti dari menurunnya jumlah kasus

kendaraan bermotor yang dilaporkan hilang di lokasi parkir oleh masyarakat Kota

Denpasar sepanjang tahun 2004 hingga 2011. Penurunan ini digambarkan oleh

grafik berikut.

Gambar 3.2

Perkembangan Jumlah Kasus Kehilangan Kendaraan Bermotor

Sumber: PD Parkir Kota Denpasar, 2012

3) Asuransi/Jaminan ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor

Pada pasal 11 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005

tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran, disebutkan bahwa dalam rangka

memberikan jaminan keamanan, maka dalam hal wajib parkir kehilangan

kendaraan bermotor pada waktu parkir di tempat-tempat parkir yang ditentukan,

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar memberikan santunan sebagai ganti rugi

atas kehilangan kendaraan bermotor tersebut. Sampai tahun 2006, PD Parkir

bekerjasama dengan Jasa Raharja Putra untuk memberikan layanan asuransi atas


kehilangan kendaraan bermotor di tempat parkir, namun sejak tahun 2007 untuk

ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor kerjasama dialihkan kepada Koperasi

Jaya Langgeng Rahayu PD Parkir.

Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 mengatur

mengenai persyaratan klaim ganti rugi atas kehilangan kendaraan bermotor di

tempat parkir adalah sebagai berikut:

1) berita acara kejadian dari Perusahaan Daerah Parkir

2) surat keterangan hilang dari kepolisian setempat

3) surat blokir kendaraan bermotor dari Ditlantas Polda

4) BPKB dan STNK asli

5) bukti karcis parkir yang asli

6) fotokopi KTP pemohon

Pada pasal 6 ayat (3) peraturan tersebut disebutkan bahwa klaim ganti rugi

atas kehilangan kendaraan bermotor tersebut dibayar dalam waktu selambat-

lambatnya tujuh hari kerja sejak berkas pengajuan klaim diterima secara lengkap

dan benar oleh Perusahaan Daerah Parkir. Permohonan ganti rugi kehilangan

kendaraan bermotor tidak akan diproses apabila pelaporan lebih dari 3 x 24 jam

hari kerja setelah hari kejadian (diatur dalam pasal 7).

Pasal 7 peraturan tersebut mengatur besaran klaim ganti rugi atas

kehilangan kendaraan bermotor adalah berdasarkan harga pasar yang berlaku dari

kendaraan yang hilang. Harga pasar sebagaimana yang dimaksud diatur lebih

lanjut dengan Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir. Besaran klaim ganti

rugi maksimum atas kehilangan kendaraan bermotor adalah sebagai berikut.

1) Kendaraan roda empat (mobil) sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta

rupiah)

2) Kendaraan roda dua (sepeda motor) sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta

rupiah).

Lebih lanjut menurut Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun

2005, apabila kendaraan hilang dan ditemukan kembali, maka pemilik kendaraan

wajib mengembalikan ganti rugi yang telah diterima sebesar 50% (lima puluh

persen) kepada Perusahaan Daerah Parkir.


Tabel 3.2

Data Pembayaran Klaim Ganti Rugi PD. Parkir Kota Denpasar

Tahun 2004-2011

No. Tahun

Jumlah Kendaraan (Unit) Jumlah Ganti Rugi

(Rupiah) Sepeda Motor Mobil

1 2004 2 0 10.000.000

2 2005 11 0 52.000.000

3 2006 12 0 54.500.000

4 2007 13 0 42.000.000

5 2008 7 0 28.000.000

6 2009 4 0 16.500.000

7 2010 2 0 4.500.000

8 2011 0 0 0

Total 51 0 207.500.000

Sumber: PD. Parkir Kota Denpasar, 2012

Tabel 3.2 menunjukkan data pembayaran klaim ganti rugi PD Parkir Kota

Denpasar dari tahun 2004 hingga 2011. Sejak beroperasi dari tahun 2004 hingga

tahun 2011, sudah sebanyak 51 kasus kehilangan kendaraan bermotor yang

ditangani dan dilakukan pembayaran klaim oleh PD Parkir Kota Denpasar.

Seluruh kasus tersebut adalah klaim kehilangan dari masyarakat untuk sepeda

motor dengan jumlah ganti rugi total mencapai Rp.207.500.000,00.

Mayoritas kasus kehilangan kendaraan bermotor yang dilaporkan ke PD

Parkir Kota Denpasar untuk memperoleh pembayaran klaim ganti rugi adalah

kendaraan bermotor yang parkir di daerah pelataran. Beberapa wilayah yang

dilaporkan sebagai tempat kejadian kehilangan kendaraan bermotor di Kota

Denpasar meliputi Pasar Sanglah, Pasar Ketapian, Pasar Badung, Pasar

Kumbasari, Mall Ramayana, Pasar Kreneng, RSUP Sanglah, RSUP Wangaya, RS

Puri Raharja, GOR Ngurah Rai, Matahari Duta Plaza, Tiara Grosir, Hardy’s

Sesetan, Tiara Dewata, Alfa/Carrefour Imam Bonjol, lapangan Renon, lapangan

Lumintang, dan lapangan Kapten Japa. Untuk areal parkir di pinggir jalan umum,

beberapa ruas jalan yang dilaporkan sering terjadi kasus kehilangan kendaraan

bermotor adalah Jalan Sulawesi, Jalan Gajah Mada, Jalan Surapati, dan Jalan

Kepundung.


4) Undian karcis parkir berhadiah

Sejak awal pengelolaan dan penyelenggaraan parkir di Kota Denpasar oleh

PD Parkir Kota Denpasar, selain sebagai bukti pembayaran retribusi, karcis

retribusi yang dibagikan kepada konsumen juga dapat digunakan dalam

pengundian berhadiah. Selain sebagai salah satu bentuk customer service

responsibility (CSR) oleh PD Parkir Kota Denpasar, tujuan utama adanya layanan

ini pada awalnya adalah untuk mencegah kecurangan yang dilakukan oleh oknum

juru parkir yang tidak menyerahkan karcis parkir kepada konsumen, sehingga

berdampak pada tidak optimalnya penerimaan retribusi parkir Kota Denpasar.

Namun dalam perkembangannya, pengundian karcis parkir yang dilaksanakan

oleh PD Parkir Kota Denpasar mampu meningkatkan antusiasme masyarakat

untuk turut berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaan pemungutan parkir,

selain dengan harapan memperoleh hadiah undian.

Hadiah undian yang disediakan cukup menarik minat masyarakat karena

hadiah yang disediakan cukup besar dengan jenis yang beragam. Hadiah utama

berupa mobil, hadiah pertama berupa sepeda motor, dan hadiah hiburan berupa

televisi, lemari es/kulkas, DVD, HP, dan sepeda. Biaya yang dikeluarkan oleh PD

Parkir Kota Denpasar untuk undian berhadiah ini pun mengalami peningkatan dari

tahun ke tahun.

Gambar 3.3

Biaya Hadiah Undian Tahun 2005-2011



Penarikan pengundian karcis berhadiah pertama kali dilaksanakan oleh PD

Parkir Kota Denpasar pada tanggal 30 Desember 2004. Pada tahun-tahun

berikutnya waktu pelaksanaannya dibagi menjadi beberapa kali periode penarikan

undian, namun sejak tahun 2008 pengundiannya ditetapkan untuk dilaksanakan

sekali setahun, yaitu setiap tanggal 16 Agustus dan diselenggarakan di Lapangan

Puputan Badung. Acara pengundian ini dihadiri oleh Walikota Denpasar, Ketua

DPRD Kota Denpasar, serta disaksikan oleh Biro Kesra Provinsi Bali, Dinas

Kesejahteraan Sosial Provinsi Bali, Kepolisian Poltabes Denpasar, dan Korwas

PNNS Dit. Reskrim Polda Bali.

Mekanisme pengundian karcis parkir ini tidak banyak mengalami

perubahan sejak awal penyelenggaraannya. Pada awalnya dipergunakan potongan

karcis yang disimpan oleh konsumen dengan nomor seri sebagai identitas atau

bukti, kemudian karena dianggap kurang efektif maka diubah dengan sistem short

message service (SMS). Namun dalam perkembangannya, sistem ini juga tidak

efektif karena sebagian besar konsumen tidak menyimpan nomor yang telah

dikirimkan via SMS, maka untuk saat ini sistem potongan karcis yang langsung

berisi identitas dan nomor telephone konsumen dianggap paling efektif dan

mudah untuk diterapkan.

Berikut adalah ketentuan umum cara pengundian karcis berhadiah yang

dilaksanakan oleh PD Parkir Kota Denpasar.

1) Peserta yang berhak ikut undian karcis parkir berhadiah adalah mereka yang

telah membayar bea parkir kendaraan bermotornya kepada petugas juru parkir

di setiap tempat parkir dalam wilayah Kota Denpasar dan telah mendapatkan

bukti karcis tanda parkir dari petugas juru parkir.

2) Bukti karcis tanda parkir tersebut telah diisi identitas pengguna jasa parkir.

Identitas yang diisi adalah nama, alamat lengkap, nomor telepon/handphone,

nomor KTP/identitas diri lain yang masih berlaku.

3) Pengguna jasa parkir kemudian mengirimkan karcis-karcis tersebut ke alamat

yang telah ditentukan atau memasukkan karcis tersebut ke dalam loket-loket

yang telah disediakan oleh PD Parkir Kota Denpasar yaitu berupa kotak

transparan.


4) Potongan karcis parkir yang dapat ikut diundi ialah yang memenuhi syarat-

syarat dan yang telah diterima oleh penyelenggara selambat-lambatnya

sebelum penyegelan pada penarikan undian.

5) Penyegelan potongan karcis parkir dan kelengkapan undian gratis berhadiah

serta pemeriksaan fisik hadiah dilakukan sebelum penarikan undian oleh

Pejabat Dinas Sosial Provinsi Bali yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

6) Penarikan undian berhadiah ini dilaksanakan di Denpasar, bersifat terbuka,

dilakukan di hadapan Notaris dengan disaksikan oleh Pejabat Dinas Sosial

Provinsi Bali yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan fungsinya serta Kepolisian

setempat.

7) Pada waktu acara pengundian, karcis-karcis parkir yang berada di dalam kotak

ini kemudian diaduk-aduk dan diambil satu per satu bergantian oleh peserta

undangan yang hadir dengan cara mata ditutup dengan kain yang tidak tembus

pandang.

8) Pemenang diumumkan secara langsung pada saat pengundian dan

disebarluaskan melalui media massa.

3.1.2 Pengelolaan Keuangan PD. Parkir Kota Denpasar

Dengan menilai pengelolaan keuangan oleh PD Parkir Kota Denpasar,

akan diperoleh gambaran mengenai kinerja PD Parkir Kota Denpasar dalam

mengelola dan menyelenggarakan perparkiran di Kota Denpasar. Berikut adalah

perkembangan kondisi keuangan PD Parkir Kota Denpasar sejak awal beroperasi.

1) Neraca

Secara garis besar, komponen neraca terdiri atas aktiva dan pasiva.

Aktiva dibagi menjadi dua yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Perkembangan

aktiva PD Parkir ditunjukkan pada Tabel 3.3 dan Gambar 3.4. Dari Tabel 3.3

terlihat aktiva tetap PD Parkir Kota Denpasar menunjukkan perkembangan yang

sangat pesat, terutama pada tahun 2010 yaitu terjadi peningkatan sebesar

Rp.4.866.814.008,00 atau mencapai 812,27 persen dari sebelumnya. Di lain sisi,

aktiva lancar mengalami penurunan sebesar 62,52 persen yang disebabkan oleh


menurunnya jumlah kas di Bank Pembangunan Daerah Bali. Penggunaan kas

yang sangat besar ini adalah untuk keperluan pembangunan gedung kantor baru di

Jalan Raya Puputan Renon, sehingga terjadi penambahan yang sangat signifikan

untuk aktiva tetap yaitu berupa aset untuk bangunan maupun inventaris kantor.

Tabel 3.3 dan Gambar 3.4

Perkembangan Aktiva PD Parkir Kota Denpasar Tahun 2005-2011

Komponen pasiva terdiri atas kewajiban dan ekuitas. Untuk kewajiban

lancar terdiri atas hutang usaha, hutang lainnya, hutang jaminan ganti rugi

kehilangan kendaraan, beban yang masih harus dibayar, dan hutang pajak. Untuk

kewajiban jangka panjang terdiri atas hutang bank dan kewajiban imbalan kerja.

Sejak tahun 2009, PD Parkir Kota Denpasar mengambil pinjaman untuk

keperluan pembangunan gedung baru, sehingga muncul kewajiban jangka

panjang.

Tabel 3.4

Perkembangan Pasiva PD Parkir Kota Denpasar Tahun 2005-2011

Tahun

Kewajiban Ekuitas

Kewajiban Lancar

(Rupiah)

Kewajiban Jangka

Panjang (Rupiah)

Modal Sumbangan

Pemerintah (Rupiah)

Saldo Laba

(Rupiah)

2005 2.387.690.967,03 0,00 137.421.000,00 873.327.443,23

2006 1.395.977.055,14 0,00 137.421.000,00 1.270.027.782,35

2007 1.841.892.651,87 0,00 137.421.000,00 1.749.938.135,06

2008 1.464.742.596,18 0,00 137.421.000,00 2.031.407.456,81

2009 1.584.422.100,00 2.142.483.280,00 137.421.000,00 2.457.380.174,00

2010 1.000.812.683,00 3.721.341.416,00 137.421.000,00 2.551.820.395,00

2011 959.377.992,00 2.766.756.248,00 137.421.000,00 2.626.884.857,00


Tahun

Aktiva Lancar

(Rupiah)

Aktiva Tetap

(Rupiah)

2005 3.210.081.423,80 188.356.986,47

2006 2.067.060.212,48 676.365.625,00

2007 3.201.253.153,48 527.998.633,44

2008 3.158.998.296,82 474.572.756,17

2009 6.293.762.888,00 601.620.666,00

2010 2.358.610.821,00 5.488.434.674,00

2011 1.951.965.228,00 4.974.124.869,00



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar No. 5 Tahun 2003,

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar bersifat otonom, dimana modal

perusahaan daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan yang besarnya

ditetapkan dengan Keputusan Walikota, dan modal tersebut dapat ditambah atau

dan dikurangi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada Tabel 3.4 terlihat bahwa untuk ekuitas, tidak terdapat perubahan pada modal

sumbangan pemerintah, sedangkan saldo laba PD Parkir mengalami peningkatan

dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan tanpa adanya tambahan modal dari

pemerintah, PD Parkir Kota Denpasar mampu meningkatkan ekuitasnya dengan

adanya tambahan laba yang dihasilkan dari tahun ke tahun.

Gambar 3.5

Perkembangan Saldo Laba PD Parkir Kota Denpasar Tahun 2005-2011


2) Laporan Laba Rugi

Dalam Laporan Laba Rugi terdapat dua komponen utama yaitu

pendapatan dan beban. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11

Tahun 2005 pasal 3 ayat (2), pendapatan utama PD Parkir Kota Denpasar

bersumber dari tempat parkir di tepi jalan umum dan tempat parkir khusus. Untuk

beban dapat digolongkan menjadi tiga yaitu beban pokok pendapatan, beban


usaha, dan beban lain-lain. Beban pokok pendapatan PD Parkir Kota Denpasar

meliputi beban jaminan kehilangan kendaraan, beban cetak parkir, dan upah

langsung juru parkir tepi jalan umum. Beban usaha adalah beban pegawai, beban

kantor, beban umum, beban pemeliharaan, beban penyusutan, dan beban sewa

gedung. Beban lain-lain berupa biaya administrasi bank, biaya kerugian piutang

tak tertagih, PPh 21 karyawan, PPh 21 final (pajak penghasilan atas hadiah), dan

PPh 23 jasa konsultan yang ditanggung perusahaan.

Ketika parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar melalui

Unit Pelaksana Teknis, seluruh pendapatan retribusi parkir bruto dimasukkan

dalam PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam pengelolaan parkir oleh Perusahaan

Daerah Parkir Kota Denpasar, seluruh pendapatan jasa parkir bruto dikurangi

dengan seluruh pengeluaran atau seluruh biaya operasional perusahaan, sehingga

diperoleh laba bersih perusahaan setelah pajak penghasilan yang disetorkan ke kas

daerah, sehingga pendapatan yang disetor ke PAD (Pendapatan Asli Daerah)

adalah pendapatan netto sebesar 35% yang merupakan pos bagian laba Badan

Usaha Milik Daerah (sesuai Bab IX Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2003). Dalam perkembangannya selanjutnya, berdasarkan perjanjian kerjasama

antara Walikota Denpasar dengan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

Nomor : 551.1/449/PD.Parkir tentang Pengelolaan Tempat Parkir Tepi Jalan

Umum di Wilayah Kota Denpasar, pendapatan bruto retribusi parkir tepi jalan

umum (On Street Parking) disetorkan keseluruhannya yaitu sebesar 100% ke Kas

Daerah sebagai penerimaan daerah yang selanjutnya dikembalikan sebesar 85%

untuk membiayai kegiatan operasional Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.

Hasil pungutan yang bersumber dari parkir di luar badan jalan (Off Street

Parking) seperti Parkir Pelataran dan Parkir Insidentil masih seperti sebelumnya.

Gambar 3.6 menunjukkan perkembangan pendapatan usaha, beban pokok

pendapatan, dan beban usaha PD Parkir Kota Denpasar. Dari gambar terlihat

bahwa pendapatan usaha PD Parkir Kota Denpasar cenderung meningkat dari

tahun ke tahun. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dimana peningkatan

ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah kerjasama dengan perusahaan/pemilik

lahan, sehingga terjadi peningkatan penerimaan parkir pelataran dari

Rp.5.919.277.926,00 menjadi Rp.7.665.808.507,00. Pada tahun 2011 terjadi


penurunan pendapatan usaha PD Parkir Kota Denpasar yang disebabkan oleh

menurunnya pendapatan parkir tepi jalan umum dari Rp.5.389.895.900,00

menjadi Rp.4.442.449.350,00. Penurunan pendapatan yang signifikan ini

merupakan dampak dari pelarangan parkir di sepanjang ruas jalan Jalan Gajah

Mada, Jalan Kartini, Jalan Thamrin, dan Jalan Sulawesi sebagai konsekuensi dari

penataan kota pada tahun 2010.

Gambar 3.6

Perkembangan Komponen Laporan Laba Rugi PD Parkir Kota Denpasar

Tahun 2005-2011


Dari Gambar 3.6 tampak bahwa beban pokok pendapatan PD Parkir Kota

Denpasar relatif mengalami penurunan selama 7 tahun terakhir. Dari empat

komponen pembentuk beban pokok pendapatan, penurunan yang signifikan dari

beban pokok pendapatan merupakan dampak dari perubahan mitra kerjasama

untuk asuransi atau beban ganti rugi kehilangan kendaraan bermotor. Untuk

kerjasama dengan Jasa Raharja Putra, ditetapkan premi asuransi kehilangan

kendaraan dihitung dari 10% pendapatan parkir tepi jalan dikurangi upah

langsung juru parkir tepi jalan umum ditambah dengan pendapatan parkir

insidentil dan pendapatan parkir kerjasama pelataran, namun setelah dilakukan


kerjasama dengan Koperasi Jaya Langgeng Rahayu PD Parkir maka beban

kerugian kehilangan kendaraan bermotor dihitung dari 5% pendapatan parkir tepi

jalan dikurangi upah langsung juru parkir tepi jalan umum ditambah dengan

pendapatan parkir insidentil dan pendapatan parkir kerjasama pelataran. Untuk

beban cetak parkir dan upah langsung juru parkir tepi jalan umum cenderung

mengalami peningkatan seiring dengan perkembangan pendapatan usaha PD

Parkir Kota Denpasar.

Beban usaha PD Parkir Kota Denpasar cenderung mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan perkembangan usaha PD

Parkir sejak awal beroperasi. Dari Gambar 3.6 terlihat terjadi peningkatan tajam

untuk beban usaha pada tahun 2006. Peningkatan yang signifikan ini disebabkan

oleh meningkatnya beban pegawai sebagai dampak dari diangkatnya pegawai

kontrak menjadi pegawai tetap untuk pertama kalinya. Selain itu,

membengkaknya beban pegawai juga disebabkan oleh meningkatnya gaji juru

parkir pelataran/swalayan, dimana pada tahun 2006 dilakukan perekrutan juru

parkir pelataran/swalayan untuk memenuhi kecukupan jumlah juru parkir yang

melayani tempat parkir khusus (pelataran dan insidentil) akibat dari bertambahnya

perjanjian kerjasama antara PD Parkir Kota Denpasar dengan pemilik lahan pada

tahun 2005.

Pada tahun 2010 juga

terjadi peningkatan yang signifikan

untuk beban usaha PD Parkir Kota

Denpasar. Peningkatan tajam ini

merupakan konsekuensi dari

peningkatan aset berupa gedung

baru dan inventaris kantor akibat

dari adanya bangunan baru di Jalan

Puputan Renon, sehingga beban

penyusutan membengkak dari

Rp.199.742.090,00 menjadi

Rp.1.002.105.860,00.


Gambar 3.7

Perkembangan Laba PD Parkir Kota Denpasar Tahun 2005-2011


Gambar 3.7 menunjukkan perkembangan laba kotor dan laba bersih PD

Parkir Kota Denpasar. Laba kotor menunjukkan tren yang semakin meningkat,

sedangkan laba bersih cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh semakin

meningkatnya beban usaha dan beban lain-lain, yaitu beban penyusutan bangunan

dan inventaris kantor serta meningkatnya beban bunga dan beban pokok

pengembalian pinjaman yang digunakan untuk pembangunan gedung baru.


Tempat-tempat parkir di Kota

Denpasar dibedakan menjadi dua,

yaitu tempat parkir di tepi jalan

umum dan tempat parkir khusus.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran,

tempat parkir di tepi jalan umum harus mempunyai tanda-tanda yang jelas seperti

rambu-rambu dan atau marka jalan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan

ketertiban perparkiran di tepi jalan umum dipungut retribusi parkir sesuai dengan

tarif yang telah ditentukan. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun

2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum menetapkan

besarnya retribusi pelayanan parkir yang diberikan kepada orang pribadi atau

badan untuk sekali parkir adalah sebagai berikut.

1) Truk/kontainer yaitu sebesar Rp.15.000,00

2) Bus/truk besar yaitu sebesar Rp.10.000,00

3) Bus/truk sedang yaitu sebesar Rp.5.000,00

4) Sedan, jeep, minibus, pick up dan sejenisnya yaitu sebesar Rp.2.000,00

5) Sepeda motor yaitu sebesar Rp.1.000,00.

Lebih lanjut menurut perda tersebut, tempat parkir khusus dapat dikelola

oleh PD Parkir, badan hukum, perorangan, desa pekraman atau dapat dikelola

secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan. Menurut Peraturan Daerah Kota

Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 pada pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa setiap

swalayan, supermarket, atau komplek pertokoan, pusat perkantoran, pasar,

sekolah, tempat rekreasi/objek wisata, hotel penginapan, restaurant/rumah makan,

rumah sakit atau lembaga lainnya yang melaksanakan kegiatan menyangkut

kepentingan masyarakat harus menyediakan tempat parkir khusus (dimaksudkan

untuk membedakan dengan tempat parkir di tepi jalan umum). Pada pasal 7 perda

tersebut disebutkan bahwa sistem pengelolaan parkir khusus dan ketentuan-


ketentuan lainnya ditetapkan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan antara unit

satuan kerja yang ditunjuk sebagai pelaksana penyelenggara perparkiran dengan

pihak ketiga.

Mengenai mekanisme penyelenggaran parkir di Kota Denpasar, dibagi

menjadi dua bagian pokok, yaitu penyelenggaraan parkir tepi jalan dan

penyelenggaraan tempat parkir khusus (parkir pelataran). Penyelenggaraan parkir

di tepi jalan umum pengelolaannya bekerja sama dengan Walikota, sedangkan

penyelenggaraan parkir di tempat parkir khusus pengelolaannya dapat bekerja

sama dengan pihak ketiga. Adapun perbedaan mekanisme penyelenggaraan parkir

di tepi jalan umum dengan tempat khusus secara umum dapat dilihat dalam Tabel

3.5.

Tabel 3.5 Mekanisme Penyelenggaraan Parkir di Kota Denpasar

Pembeda Parkir Tepi Jalan Parkir Pelataran

Dasar hukum Perda No. 19 tahun 2011

tentang retribusi parkir tepi

jalan.

Perda No. 11 Tahun 2007 tentang

penyelenggaraan parkir di Kota

Denpasar.

Yang dipungut

jasa parkir

Tepi jalan yang telah ditetapkan

sebagai tempat parkir oleh

Dinas Perhubungan, baik tepi

jalan primer maupun sekunder.

Penyelenggaraan parkir yang

dilakukan berdasarkan kerja sama

antara pihak PD Parkir Kota

Denpasar dengan pemilik lahan.

Pelaksana Pelaksanaan parkir dilakukan

oleh juru parkir (jukir) dengan

metode bagi hasil sebesar 35%

untuk jasa jukir dan 65% untuk

PD Parkir Kota Denpasar.

Pelaksanaan parkir dilakukan oleh

petugas parkir dengan sistem gaji

bulanan.

Mekanisme

setoran

Penetapan besaran target

dilakukan survey oleh petugas

PD Parkir Kota Denpasar,

setoran jukir dilakukan paling

lambat tiga (3) hari sekali dan

pemberian karcis parkir

diberikan sesuai dengan jumlah

target yang ditetapkan.

Mengenai potensi pendapatan

dilakukan oleh petugas PD Parkir.

Setoran dilakukan berdasarkan

banyaknya karcis laku, yang

dilakukan paling lambat tiga (3)

hari sekali.


Berdasarkan mekanisme penyelenggaraan parkir seperti yang diuraikan

pada Tabel 3.5 dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan antara parkir tepi jalan

dengan pelataran. Parkir tepi jalan yang dimaksud adalah kegiatan parkir yang

dilakukan di tepi jalan yang tidak melarang kendaraan untuk berhenti. Parkir


biasanya dilakukan secara parkir paralel atau serong yang biasanya penting untuk

kegiatan bisnis yang berada di pinggir jalan seperti apotek, toko 24 jam, kantor

kecil, atau kegiatan lainnya yang ada di pusat kota. Untuk di wilayah Kota

Denpasar, penyelanggaraan parkir tepi jalan ini dilakukan berdasarkan wilayah

yang ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Denpasar yaitu dengan membagi

wilayah parkir menjadi empat (4) wilayah yaitu :

1) wilayah timur diberi kode B,

2) wilayah barat diberi kode A,

3) wilayah selatan diberi kode C,

4) wilayah utara diberi kode D.

Parkir pelataran yang dimaksud adalah daerah, kawasan terbuka yang

digunakan untuk memarkir kendaraan, yang disebut juga taman parkir. Parkir

pelataran ini biasanya terdapat di pusat perdagangan, perkantoran, stadion olah

raga, pasar, sekolah, dimana sementara pemilik kendaraan tersebut melakukan

kegiatan belanja, bekerja, ataupun kegiatan lainnya. Untuk di wilayah Kota

Denpasar, sampai saat ini PD Parkir Kota Denpasar sudah berhasil menjalin

kerjasama dengan 94 pemilik lahan untuk menyelenggarakan parkir pelataran.

Perkembangan jumlah area parkir pelataran di Kota Denpasar diitunjukkan dari

Gambar 3.8.

Gambar 3.8

Perkembangan Jumlah Area Parkir Pelataran dari Tahun 2003-2012



Dalam pelaksanaan

kerjasama dengan pemilik lahan,

PD Parkir Kota Denpasar

melakukan kesepakatan mengenai

prosentase bagian pendapatan yang

diterima oleh masing-masing

pihak. Besaran prosentase yang

disepakati berbeda-beda antara

pemilik lahan yang satu dengan yang lainnya. Rata-rata prosentase yang diterima

oleh PD Parkir Kota Denpasar adalah sebesar 35 persen, sedangkan pemilik lahan

memperoleh prosentase yang lebih besar, bahkan beberapa pemilik lahan meminta

prosentase yang lebih besar yaitu mencapai 80 persen, sehingga prosentase yang

diterima oleh PD Parkir Kota Denpasar relatif lebih kecil. Kerjasama PD Parkir

Kota Denpasar dengan beberapa BUMD menyepakati prosentase yang lebih besar

untuk PD Parkir Kota Denpasar yaitu mencapai 70 persen.

Tabel 3.6

Prosentase Pembagian Perolehan

Parkir Pelataran

Perolehan

Parkir

Pelataran

Prosentase

PD Parkir

Pemilik

Lahan

Rata-rata 35% 65%

Minimum 20% 80%

Maksimum 70% 30%



Berkaitan dengan potensi

pengelolaan parkir di wilayah Kota

Denpasar oleh PD Parkir Kota

Denpasar terlebih dahulu harus dilihat

kondisi di dalam perusahaan terkait

dengan jumlah tenaga kerja, luas areal parkir, besarnya pemasukan dan

pengeluaran karcis setiap tahunnya, serta dihubungkan dengan pemanfaatan

potensi-potensi area parkir lainnya yang belum dikelola oleh PD Parkir Kota

Denpasar. Untuk melihat potensi perparkiran yang dikelola oleh PD Parkir Kota

Denpasar dapat ditinjau dari bebarapa aspek yaitu aspek Sumber Daya Manusia,

aspek objek perparkiran, aspek penerimaan parkir, aspek sosiologis, dan aspek

hukum. Aspek-aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut.

3.2.1 Analisis Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek penting dalam

perusahaan. SDM adalah sebagai perencana, pengelola, sekaligus pengendali

berbagai macam kegiatan perusahaan. Tanpa ada SDM di dalamnya, maka

operasionalisasi perusahaan tidak akan dapat dijalankan. Jumlah direksi

perusahaan sejak awal tidak mengalami perubahan yaitu 2 orang yang terdiri atas

Direktur Utama dan Direktur. PD Parkir Kota Denpasar memiliki jumlah pegawai

cukup banyak yaitu mencapai 165 orang di tahun 2011, di luar petugas parkir.

Petugas parkir ada dua jenis yaitu petugas parkir di area gedung/pelataran dan

petugas parkir tepi badan jalan umum. Pada tahun 2011, jumlahnya mencapai 185

orang untuk petugas parkir pelataran dan 308 petugas parkir tepi jalan. Dengan

banyaknya jumlah pegawai PD Parkir Kota Denpasar tentu membutuhkan biaya

yang cukup tinggi untuk mengelolanya.

Dari segi belanja, berdasarkan data tahun 2011 diketahui bahwa jumlah

biaya pegawai PD Parkir mencapai 7 milyar rupiah, lebih tepatnya Rp


7.795.707.174,23,00. Jumlah ini digunakan untuk membayar gaji, upah,

tunjangan, serta biaya penggantian pakaian/seragam. Biaya terbesar yang

dikeluarkan adalah membayar upah juru parkir tepi jalan umum yang mencapai

1,8 milyar rupiah atau lebih tepatnya Rp 1.829.243.850,00 dan gaji petugas parkir

pelataran yang mencapai 1,1 milyar rupiah atau lebih tepatnya Rp.

1.174.600.000,00. Hal ini wajar dikarenakan jumlah petugas parkir (jukir) tepi

jalan umum yang sangat banyak mencapai ± 300 orang dan jumlah petugas parkir

pelataran yang mencapai ± 180 orang. Pengeluaran biaya pegawai yang cukup

besar lainnya adalah biaya gaji/upah pegawai tetap perusahaan yang mencapai Rp

2.654.311.960,00.

Untuk mengukur potensi perpakiran di Kota Denpasar salah satunya dapat

dilihat dari rasio atau perbandingan jumlah tenaga kerja, khususnya juru parkir

(jukir) antara jukir tepi badan jalan dengan jukir pelataran. Berikut ini disajikan

rasio jumlah juru parkir di Kota Denpasar tahun 2009 – 2011.

Tabel 3.7

Rasio Jumlah Petugas Parkir Kota Denpasar Tahun 2009 – 2011

Tahun

Jumlah Petugas

Parkir Jumlah

Rasio Jumlah Petugas

Pelataran Tepi

jalan Pelataran

Tepi

jalan

2009 174 381 555 1 : 2,19

2010 183 376 559 1 : 2,05

2011 185 308 493 1 : 1,66


Tabel 3.7 menunjukkan bahwa secara absolut jumlah petugas parkir tepi

jalan umum lebih banyak dibandingkan dengan petugas parkir pelataran. Jumlah

petugas parkir pelataran cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan

petugas parkir tepi jalan umum mengalami penurunan. Dari Tabel 3.7 juga dapat

dilihat bahwa rasio petugas parkir tepi jalan dan pelataran setiap tahunnya

mengalami penurunan, dimana hal ini menandakan hampir terjadi keseimbangan

jumlah petugas antara jukir tepi jalan dan pelataran.

Analisis dari segi SDM juga meliputi kajian terkait dengan tingkat

kesejahteraan SDM. Mayoritas SDM PD Parkir Kota Denpasar adalah juru parkir,


baik juru parkir di tepi jalan umum maupun juru parkir pelataran. Untuk menilai

tingkat kesejahteraan SDM pada PD Parkir Kota Denpasar, dilakukan wawancara

kepada 50 orang responden juru parkir yang menjadi sampel pada kajian ini.

Survei dilakukan terhadap juru parkir untuk mengetahui ada tidaknya peningkatan

kesejahteraan sejak awal bekerja hingga saat ini. Berikut ini ditampilkan

karakteristik juru parkir yang dijadikan responden yaitu meliputi karakter umur,

jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan terakhir, dan lama bekerja sebagai

juru parkir.

Berdasarkan tabel

di samping dapat dilihat

bahwa sebagian besar

responden yang bekerja

sebagai juru parkir berada

pada umur produktif untuk

bekerja yaitu kisaran 30

sampai dengan 60 tahun.

Sebagian besar responden

berjenis kelamin laki-laki

dan sudah menikah.

Hampir 40 persen

responden juru parkir

(jukir) berpendidikan SD,

karena untuk menjadi jukir

tidak membutuhkan

keahlian khusus dan tingkat

pendidikan yang tinggi.

Dari tabel tersebut juga

terlihat bahwa rata-rata responden sudah bekerja cukup lama menjadi jukir yaitu

antara 11 – 30 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa PD Parkir Kota Denpasar

menjadi tumpuan bagi mereka sebagai tempat untuk mencari penghasilan.

Keberadaan PD Parkir Kota Denpasar dapat dipandang sebagai salah satu

upaya untuk mengurangi pengangguran di Kota Denpasar, karena PD Parkir Kota

Tabel 3.8

Karakteristik Individu Responden Juru Parkir

No Karakteristik Keterangan Jumlah

(orang)

1 Umur a. 30 – 40 tahun

b. 41 – 50 tahun

c. 51 – 60 tahun

d. > 60 tahun

13

17

15

5

Jumlah 50

2 Jenis kelamin a. Laki-laki

b. Perempuan

49

1

Jumlah 50

3 Status

perkawinan

a. Kawin

b. Belum kawin

47

3

Jumlah 50

4 Pendidikan

terakhir

a. Tidak pernah

sekolah

b. Tidak tamat SD

c. SD

d. SMP

e. SMA

1

7

20

8

14

Jumlah 50

5 Lama bekerja a. 0 – 10 tahun

b. 11 – 20 tahun

c. 21 – 30 tahun

d. > 30 tahun

7

28

14

1

Jumlah 50

Sumber: Hasil Kuesioner, 2012


Denpasar mampu menampung angkatan kerja yang tingkat pendidikannya rendah,

yaitu sebagai juru parkir. Hal ini dikarenakan menjadi jukir tidak membutuhkan

tingkat pendidikan yang tinggi dan keterampilan khusus/tertentu. Hal ini akan

berdampak pada meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena banyaknya

angkatan kerja yang bekerja (tidak menganggur).

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai tingkat

kesejahteraan, yaitu kondisi rumah, fasilitas yang dimiliki, pendapatan,

kepemilikan lahan, dan kepemilikan kendaraan. Berikut ini akan dideskripsikan

kondisi jukir pada awal mulai bekerja dibandingkan dengan kondisi jukir saat ini.

(1) Kondisi Rumah

Indikator ini ditinjau dari beberapa aspek yaitu kondisi atap, kondisi dinding,

kondisi lantai, dan keberadaan kamar mandi/WC. Berikut ini disajikan data

perbandingan kondisi rumah responden awal mulai bekerja dibandingkan

dengan kondisi rumahnya saat ini.

Berdasarkan data di

samping dapat dilihat

bahwa mayoritas responden

mengalami perubahan

kondisi rumah ke kondisi

yang lebih baik. Dilihat dari

kondisi atap, sebelumnya

rata-rata kondisi atap rumah

responden yaitu sekitar 14

persen menggunakan seng

bekas dan kini hanya 2

persen yang menggunakan

seng bekas dan sisanya (98

persen) sudah menggunakan

genteng. Begitu juga

dengan kondisi dinding

dapat dilihat bahwa

Tabel 3.9

Penilaian Kondisi Rumah Responden

Indikator Kondisi pada

Awal Bekerja

(orang)

Kondisi

Saat Ini

(orang)

Kondisi atap :

a. Seng bekas

b. Seng/asbes

c. Genteng

7

22

21

1

16

33

Kondisi dinding :

a. Papan

kayu/bambu

b. Batu/batako/bata

belum disemen

c. Batu/batako/bata

disemen

19

23

8

3

20

27

Kondisi lantai :

a. Tanah

b. Papan/semen

c. Tegel/keramik

14

30

6

1

26

23

Keberadaan WC/

kamar mandi :

a. Tidak ada

b. Ada

12

38

1

49



sebagian besar dinding para responden sudah menggunakan batu/batako/bata

disemen. Kondisi lantai juga berubah yaitu kini sebagian responden sudah

menggunakan tegel/keramik untuk lantainya, dimana sebelumnya rata-rata

responden masih menggunakan papan/semen. Selain itu, peningkatan

kesejahteraan juga ditinjau dari kondisi rumah khususnya berkaitan dengan

keberadaan WC/kamar mandi. Dari hasil survei dapat disimpulkan bahwa kini

rata-rata responden sudah memiliki kamar sendiri di rumahnya.

(2) Fasilitas yang Dimiliki

Indikator ini dilihat dari beberapa aspek yaitu kepemilikan TV, radio tape,

telepon, dan listrik. Berikut ini disajikan data perbandingan fasilitas yang

dimiliki oleh responden pada awal menjadi jukir dibandingkan dengan saat

ini.

Berdasarkan tabel di

samping, dapat dilihat

bahwa terjadi peningkatan

terhadap fasilitas yang

dimiliki oleh responden.

Sebagian besar responden

kini sudah memiliki TV

berwarna dengan ukuran

lebih dari 14 inchi,

demikian pula dengan

kepemilikan radio tape

sudah berganti menjadi

radio tape listrik (MP3

Player). Sebelumnya, rata-

rata responden tidak

memiliki telepon, baik itu

telepon rumah/HP,

sedangkan kini dapat

dilihat bahwa sebagian

Tabel 3.10

Penilaian Fasilitas yang Dimiliki Responden

Indikator

Kondisi

pada Awal

Bekerja

(orang)

Kondisi

Saat Ini

(orang)

Kepemilikan TV :

a. Tidak punya TV

b. TV hitam

putih/berwarna (ukuran

kurang dari 14 inchi)

c. TV berwarna (ukuran

lebih dari 14 inchi)

16

29

5

1

19

30

Kepemilikan radio tape :

a. Tidak punya

b. Radio tape baterai

c. Radio tape listrik (MP 3

Player)

22

17

11

6

9

35

Telepon yang dimiliki :

a. Tidak punya

b. Telepon rumah/HP (1

unit)

c. Telepon rumah/HP

(lebih dari 1 unit)

43

5

2

9

32

9

Listrik :

a. Tidak ada

b. Berdaya kurang dari 450

VA

c. Berdaya lebih dari 900

VA

19

30

1

1

33

16



besar responden sudah memiliki telepon/HP minimal 1 unit dan bahkan

beberapa responden mampu memiliki telepon rumah/HP lebih dari 1 unit.

Selain itu, kini sudah ada peningkatan yang signifikan untuk listrik dari

kondisi sebelumnya. Sebagian besar rumah responden sudah teraliri listrik,

baik yang berdaya 450 VA ataupun 900 VA.

(3) Pendapatan

Indikator selanjutnya yang dijadikan patokan ada atau tidaknya peningkatan

kesejahteraan para jukir sejak awal bekerja hingga kini dapat dilihat dari

perubahan tingkat pendapatannya. Berikut disajikan data mengenai gambaran

pendapatan responden pada awal bekerja dibandingkan dengan kondisinya

saat ini.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa ada peningkatan pendapatan

responden. Sebelumnya rata-rata pendapatan responden kurang dari tiga ratus

ribu sampai dengan 1 juta rupiah dan hanya 1 orang yang berpenghasilan

lebih dari 1 juta, kini sebagian besar responden memiliki pendapatan lebih

dari 1 juta rupiah. Ini menunjukkan terjadi peningkatan kesejahteraan bagi

mayoritas responden.

(4) Kepemilikan lahan

Indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan lainnya adalah kepemilikan

lahan. Indikator ini ditinjau dari beberapa aspek yaitu status kepemilikan

lahan dan luas lahan yang dimiliki (rumah dan lainnya). Berikut ini disajikan

data perbandingan kondisi kepemilikan lahan responden pada awal bekerja

sebagai jukir dengan kondisinya saat ini.

Tabel 3.11

Penilaian Tingkat Pendapatan Responden

Indikator Kondisi pada Awal

Bekerja (orang)

Kondisi Saat Ini

(orang)

< Rp. 300.000,00 25 1

Rp 300.000 – 1.000.000,00 24 24

>Rp 1.000.000,00 1 25



Berdasarkan data di

samping, dapat

dijelaskan bahwa

saat awal bekerja

sebagai jukir, status

kepemilikan lahan

responden hampir

merata, beberapa

tidak memiliki

lahan, beberapa menumpang, dan beberapa memiliki lahan milik sendiri.

Untuk saat ini, terjadi peningkatan status kepemilikan lahan, dimana rata-rata

responden sudah memiliki lahan sendiri. Begitu pula dengan luas lahan yang

dimiliki, sudah ada peningkatan luas lahan yang dimiliki dimana sebagian

besar responden memiliki luas lahan antara 0,5 sampai dengan 3 are, bahkan

ada beberapa responden yang memiliki luas lahan lebih dari 3 are. Hal ini

menandakan bahwa ada perbaikan tingkat kesejahteraan jukir ke arah yang

lebih baik.

(5) Kepemilikan

Kendaraan

Indikator terakhir

yang dapat

digunakan untuk

melihat adanya

peningkatan

kesejahteraan juru

parkir adalah

kepemilikan

kendaraan.

Indikator ini

dilihat dari

banyaknya

Tabel 3.12

Penilaian Kepemilikan Lahan Responden

Indikator

Kondisi pada

Awal Bekerja

(orang)

Kondisi

Saat Ini

(orang)

Status kepemilikan lahan :

a. Tidak ada

b. Menumpang

c. Milik sendiri

16

15

19

7

14

29

Luas lahan yang dimiliki :

a. < 0,5 are

b. 0,5 – 3 are

c. 3 are

14

28

8

2

33

15


Tabel 3.13

Penilaian Kepemilikan Kendaraan Responden

Indikator

Kondisi pada

Awal Bekerja

(orang)

Kondisi

Saat Ini

(orang)

Jenis kendaraan yang dimiliki :

Sepeda

a. Tidak punya

b. 1 – 2 unit

c. > 2 unit

Sepeda motor

a. Tidak punya

b. 1 – 2 unit

c. > 2 unit

Mobil

a. Tidak punya

b. 1 – 2 unit

c. > 2 unit

15

34

1

33

17

1

50

0

0

15

33

2

6

42

2

49

1

0

Jenis kendaraan yang digunakan

sehari-hari :

a. Jalan kaki/kendaraan umum/

sepeda

b. Sepeda motor

c. Mobil

25

25

0

4

46

0



kendaraan yang dimiliki dan jenis kendaraan yang digunakan sehari-hari.

Tabel 3.13 menyajikan data mengenai hal tersebut.

Berdasarkan sajian data di atas dapat dilihat bahwa secara umum

terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan. Sebelumnya, rata-rata responden

tidak memiliki kendaraan sepeda motor (lebih dari 50 persen), namun kini

rata-rata sudah memiliki sepeda motor antara 1 sampai dengan 2 unit. Dilihat

dari jenis kendaraan yang digunakan sehari-hari pun secara merata kini

mayoritas (90 persen) responden sudah menggunakan sepeda motor dalam

aktivitas sehari-harinya.

Jadi berdasarkan hasil survei terhadap para juru parkir, maka secara umum

dapat dikatakan bahwa terjadi peningkatan kesejahteraan jukir ditinjau dari

kondisi rumah, kepemilikan fasilitas-fasilitas, pendapatan, kepemilikan lahan, dan

kepemilikan kendaraan. Ini menandakan adanya peningkatan kesejahteraan juru

parkir setelah pengelolaan parkir diambil alih oleh PD Parkir Kota Denpasar.

3.2.2 Analisis Objek Perparkiran

Objek perparkiran di Kota Denpasar dipilah menjadi objek parkir tepi

jalan umum dan objek parkir di pelataran. Berikut ini adalah analisis untuk kedua

jenis objek parkir tersebut.

1) Potensi Objek Parkir Tepi Jalan Umum

Untuk mengetahui potensi parkir tepi jalan umum di Kota Denpasar, perlu

diketahui jumlah kendaraan yang potensial parkir di tepi jalan umum. Berikut

adalah tahapan perhitungan potensi parkir tepi jalan umum di Kota Denpasar.


Berdasarkan data pada Tabel 3.14 terlihat jumlah kendaraan bermotor di

Kota Denpasar cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan

tingkat pertumbuhan rata-rata mencapai 9 persen per tahun. Pertumbuhan jumlah

sepeda motor mencapai 10 persen per tahun melebihi pertumbuhan jumlah mobil.

Tabel tersebut juga menunjukkan perbandingan jumlah kendaraan sepeda motor

dan mobil di Kota Denpasar dengan rata-rata adalah 78 : 22. Ini berarti dari 100

kendaraan bermotor yang ada di Kota Denpasar, jumlah sepeda motor adalah 78

persen dari total dan sisanya yaitu sebanyak 22 persen merupakan mobil.

Dari data tersebut, maka dapat dilakukan perhitungan proyeksi untuk

memprediksikan jumlah kendaraan di Kota Denpasar beberapa tahun ke depan,

baik untuk sepeda motor maupun mobil. Berikut adalah perhitungannya.

Tabel 3.14

Jumlah Kendaraan di Kota Denpasar Tahun 1995-2011

Tahun

Jumlah Kendaraan Sepeda Motor Mobil

Unit

Pertumbuhan

(%) Unit

Proporsi

(%)

Pertumbuhan

(%) Unit

Proporsi

(%)

Pertumbuhan

(%)

1995 277.004 - 207.252 75 - 69.752 25 -

1996 310.318 12 235.128 76 13 75.190 24 8

1997 351.786 13 267.234 76 14 84.552 24 12

1998 369.847 5 282.877 76 6 86.970 24 3

1999 374.898 1 287.841 77 2 87.057 23 0

2000 449.904 20 341.445 76 19 108.459 24 25

2001 568.326 26 438.457 77 28 129.869 23 20

2002 554.906 -2 432.448 78 -1 122.458 22 -6

2003 345.332 -38 263.055 76 -39 82.277 24 -33

2004 391.157 13 303.920 78 16 87.237 22 6

2005 438.202 12 343.707 78 13 94.495 22 8

2006 455.601 4 361.024 79 5 94.577 21 0

2007 549.668 21 445.710 81 23 103.958 19 10

2008 505.626 -8 402.795 80 -10 102.831 20 -1

2009 572.971 13 457.772 80 14 115.199 20 12

2010 615.978 8 492.285 80 8 123.693 20 7

2011 909.139 48 749.802 82 52 159.337 18 29

Rata-rata 9 78 10 22 6

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2012 (data diolah)


Berdasarkan perhitungan

proyeksi di samping,

dapat diprediksikan

jumlah kendaraan

bermotor di Kota

Denpasar selama 5 tahun

ke depan. Untuk sepeda

motor, hingga tahun

2016 diprediksikan

jumlahnya mencapai

angka 1 juta ke atas,

sedangkan untuk mobil

mencapai 300 ribuan.

Untuk mendapatkan

potensi jumlah kendaraan

bermotor yang parkir di

Kota Denpasar,

sebelumnya dilakukan

perhitungan untuk

mendapatkan prosentase

kendaraan yang parkir di

Kota Denpasar setiap

tahunnya. Berdasarkan perhitungan pada Tabel 3.16 diperoleh prosentase

kendaraan yang parkir di Kota Denpasar mencapai 74,68 persen dari total jumlah

kendaraan bermotor setiap tahunnya.

Dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui potensi objek parkir tepi

jalan umum di Kota Denpasar. Seperti yang terlihat dari Tabel 3.17, jumlah

kendaraan yang parkir di tepi jalan umum diprediksikan cenderung meningkat

dari tahun ke tahun. Hingga tahun 2016, jumlah kendaraan bermotor yang parkir

di tepi jalan umum Kota Denpasar diprediksikan mencapai angka di atas 1 juta

Tabel 3.15

Perhitungan Proyeksi Jumlah Kendaraan

Bermotor di Kota Denpasar

Tahun

Proyeksi

Jumlah

Kendaraan

(unit)*

Proyeksi

Jumlah

Sepeda Motor

(unit)**

Proyeksi

Jumlah

Mobil

(unit)***

2012 990.962 772.950 218.012

2013 1.080.148 842.515 237.633

2014 1.177.361 918.342 259.020

2015 1.283.324 1.000.993 282.331

2016 1.398.823 1.091.082 307.741

* Asumsi pertumbuhan jumlah kendaraan 9% dari

tahun sebelumnya

** Asumsi jumlah kendaraan sepeda motor adalah

78% dari total kendaraan

*** Asumsi jumlah kendaraan mobil adalah 22% dari

total kendaraan

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2012

(data diolah)

Tabel 3.16

Perhitungan Prosentase Jumlah Kendaraan

Bermotor yang Parkir di Kota Denpasar

Tahun

Jumlah

Kendaraan

Parkir (unit)

Jumlah

Kendaraan

Bermotor

Prosentase

Kendaraan

Parkir (%)

2009 472.510 572.971 82,47

2010 537.000 615.978 87,18

2011 494.600 909.139 54,40

Rata-rata 74,68

Sumber: PD Parkir dan Dinas Perhubungan Kota

Denpasar, 2012 (data diolah)


setiap tahunnya, dimana hampir 80 persen darinya merupakan jenis kendaraan

roda dua.

Tabel 3.17

Proyeksi Jumlah Kendaraan Bermotor Parkir di Kota Denpasar

Tahun

Proyeksi

Jumlah

Kendaraan

(unit)

Proyeksi

Jumlah

Kendaraan

Parkir (unit)*

Proyeksi

Jumlah Sepeda

Motor Parkir

(unit)

Proyeksi

Jumlah Mobil

Parkir (unit)

2012 990.962 740.077 577.260 162.817

2013 1.080.148 806.684 629.214 177.471

2014 1.177.361 879.286 685.843 193.443

2015 1.283.324 958.421 747.569 210.853

2016 1.398.823 1.044.679 814.850 229.829

Keterangan:

* Asumsi prosentase kendaraan yang parkir di Kota Denpasar mencapai 74,68% dari total

jumlah kendaraan bermotor

Sumber: PD Parkir dan Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2012 (data diolah)

Selain ditentukan oleh jumlah kendaraan yang parkir, untuk mengetahui

potensi parkir di tepi jalan umum juga ditentukan oleh ada tidaknya perubahan

ruas jalan di Kota Denpasar. Perkembangan panjang jalan di Kota Denpasar

ditunjukkan pada Gambar 3.9. Dari gambar tersebut terlihat bahwa sejak tahun

2007 hingga 2009 terjadi penambahan ruas jalan di Kota Denpasar, namun pada

tahun 2010 tidak terdapat

perubahan, dan sedikit

meningkat pada tahun

2011. Dengan asumsi tidak

ada penambahan ruas jalan

pada tahun berikutnya,

sehingga panjang jalan

tidak mengalami

perubahan dari tahun

sebelumnya dan tidak ada

ruas jalan yang

diberlakukan larangan

Gambar 3.9

Perkembangan Panjang Jalan di Kota Denpasar

Tahun 2007-2011

Sumber: Dinas PU Kota Denpasar, 2012


parkir, maka perhitungan di atas dapat digunakan untuk menghitung potensi objek

pajak parkir di tepi jalan umum di Kota Denpasar.

2) Potensi Objek Parkir Pelataran

Perkembangan perekonomian Kota Denpasar yang sangat pesat

berdampak pada meningkatnya jumlah tempat-tempat usaha. Jenis usaha yang

berkembang pesat di Kota Denpasar dewasa ini adalah usaha rumah makan,

restoran, dan bar. Dengan mengambil contoh salah satu jenis usaha ini, maka

dapat dilihat bahwa perekonomian Kota Denpasar secara umum menunjukkan

perkembangan yang positif.

Pertumbuhan positif

perekonomian Kota Denpasar

seperti yang ditunjukkan oleh

perkembangan usaha kuliner di

Kota Denpasar merupakan potensi

yang sangat besar untuk

dikembangkan dalam

penyelenggaraan parkir di areal

pelataran. Hal ini memerlukan

usaha dari PD Parkir Kota

Denpasar untuk melakukan

penjajakan dengan pihak terkait

dalam mengupayakan adanya

kerja sama dalam hal

penyelenggaraan parkir.

Terkait dengan hal ini, PD

Parkir Kota Denpasar sudah melihat ada beberapa potensi tempat parkir pelataran

yang belum ada ikatan kerjasama, yang sekiranya dapat menambah penerimaan

bagi Kota Denpasar. Adapun tempat-tempat tersebut adalah sebagai berikut.

1) Penyelenggaraan parkir di sepanjang wilayah Desa Sanur yang dikelola oleh

Yayasan Pembangunan Desa Sanur.

Tabel 3.18

Perkembangan Usaha Kuliner di

Kota Denpasar Tahun 2000-2010

Tahun

Jumlah

Usaha

Pertumbuhan

(%)

2000 230 -

2001 251 9,13

2002 254 1,20

2003 282 11,02

2004 339 20,21

2005 424 25,07

2006 327 -22,88

2007 385 17,74

2008 383 -0,52

2009 464 21,15

2010 538 15,95

Rata-rata 9,81

Sumber: www.denpasar.go.id , 2012

(data diolah)

http://www.denpasar.go.id/


2) Penyelenggaraan parkir di area parkir Matahari Terbit yang dikelola oleh

Desa Adat setempat.

3) Penyelenggaraan parkir di area Pasar Pemedilan Tambangan Badung yang

dikelola oleh LPM setempat.

4) Penyelenggaraan parkir di area Pasar Agung Peninjoan yang dikelola oleh

desa adat setempat.

5) Penyelanggaraan parkir di area Pasar Burung Satria yang dikelola oleh

pihak puri setempat.

6) Penyelenggaraan parkir di area Pasar Renon yang dikelola oleh desa adat

setempat.

7) Penyelenggaraan parkir di area Pasar Burung Sanglah yang dikelola oleh

Desa Adat Sesetan.

8) Penyelenggaraan parkir di area Pasar Sudha Merta Sidakarya yang dikelola

oleh Desa Adat Sidakarya.

9) Penyelenggaraan parkir di area Pasar Pedungan yang dikelola oleh desa adat

setempat.

10) Penyelenggaraan parkir di area Pasar Batan Kendal Suwung Kelod yang

dikelola oleh desa adat setempat.

11) Penyelenggaraan parkir di beberapa area parkir seperti Mc Donald, KFC,

Circle K di seluruh Kota Denpasar yang belum dikelola oleh PD Parkir.

3.2.3 Analisis Penerimaan Parkir

Besarnya biaya yang dikeluarkan per tahunnya oleh PD Parkir Kota

Denpasar serta jumlah pegawai yang sangat banyak, tentu harus diimbangi dengan

jumlah pemasukan karcis tiap tahunnya. Tabel 3.19 menyajikan data mengenai

jumlah karcis yang masuk dan dikeluarkan oleh PD Parkir Kota Denpasar selama

3 tahun terakhir. Berdasarkan Tabel 3.19 serta Gambar 3.10 dan 3.11 dapat

dilihat bahwa banyaknya karcis masuk ke PD Parkir Kota Denpasar berfluktuasi

setiap bulannya sepanjang tahun 2009 – 2011. Fluktuasi ini tergantung dari

jumlah kendaraan (roda dua dan roda empat) yang parkir, baik itu di pelataran

maupun di tepi jalan. Banyaknya karcis masuk di tahun 2009 cukup merata di tiap


bulannya, dimana rata-rata

pemasukan 39.000 karcis

dan jumlah per tahun 2009

mencapai 472.510 karcis.

Tahun 2010 terjadi

peningkatan karcis masuk

yang cukup banyak yaitu

mencapai 537.000 dengan

rata-rata pemasukan tiap

bulannya 44.750 karcis.

Penurunan terjadi di tahun

2011, dimana jumlah

karcis masuk sebanyak

494.600 karcis dengan

rata-rata tiap bulannya

41.216 karcis yang masuk

ke PD Parkir Kota Denpasar. Jika disajikan dalam bentuk grafik akan terlihat

seperti gambar berikut ini.

Tabel 3.19

Data Karcis Masuk PD Parkir Kota Denpasar

Tahun 2009 – 2011

(dalam ribuan lembar)

Bulan Tahun

2009 2010 2011

Januari 40 52,1 52,1

Pebruari 39 46 38,7

Maret 38 45,2 45,8

April 36,32 49,6 34,8

Mei 42,95 47,3 34,8

Juni 38,3 40,4 37,8

Juli 39,7 41,7 38,6

Agustus 39,7 45,6 39,9

September 42,3 45,4 48,1

Oktober 39,4 47,3 41,8

Nopember 39 36,2 42

Desember 37,84 40,2 40,2

Jumlah 472,51 537 494,6

Rata-rata 39,38 44,75 41,22

Sumber : PD Parkir Kota Denpasar, 2012

Gambar 3.10

Jumlah Karcis Masuk Per Bulan

Tahun 2009-2011

Sumber: PD Parkir Kota Denpasar,

2012 (data diolah)

Gambar 3.11

Jumlah Karcis Masuk Tahun

2009-2011

Sumber: PD Parkir Kota Denpasar,

2012 (data diolah)


Tabel 3.20

Rasio Pendapatan Usaha PD Parkir Kota Denpasar Tahun 2003-2011

Tepi Jalan Pelataran Tepi jalan Pelataran

2003 3.188.566.100 0 3.188.566.100 1 : -

2004 2.181.525.900 0 2.181.525.900 1 : -

2005 5.673.008.000 3.457.098.680 9.130.106.680 1 : 0,61

2006 6.300.000.000 3.952.818.700 10.252.818.700 1 : 0,63

2007 5.382.104.800 4.217.557.690 9.599.662.490 1 : 0,78

2008 5.369.498.875 4.427.644.668 9.797.143.543 1 : 0,82

2009 5.377.098.725 6.008.382.626 11.385.481.351 1 : 1,12

2010 5.389.895.900 7.710.970.757 13.100.866.657 1 : 1,43

2011 4.442.449.350 7.820.350.649 12.262.799.999 1 : 1,76

TahunPendapatan (Rp)

Jumlah (Rp)Rasio Pendapatan

Sumber: PD Parkir dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar

Gambar 3.12

Perkembangan Penerimaan Parkir Tepi Jalan, Penerimaan Parkir

Pelataran, dan Penerimaan Total PD Parkir Kota Denpasar

Sumber: PD Parkir dan Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Denpasar,

2012

Berdasarkan Tabel 3.20 dan Gambar 3.12 dapat diketahui perkembangan

penerimaan parkir di Kota Denpasar. Sampai dengan tahun 2004, PD Parkir Kota

Denpasar hanya memungut parkir di tepi jalan, baru kemudian mulai tahun 2005

PD Parkir bekerja sama dengan beberapa pihak untuk memungut parkir di


pelataran. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah penerimaan parkir di tepi jalan

mengalami penurunan sampai dengan tahun 2011, sedangkan penerimaan parkir

di pelataran mengalami peningkatan setiap tahunnya. Penurunan penerimaan

parkir dari tepi jalan diakibatkan karena adanya pelarangan parkir di empat (4)

ruas jalan utama di Kota Denpasar, yaitu Jalan Gajah Mada, Jalan Kartini, Jalan

Thamrin, dan Jalan Sulawesi. Selain karena adanya upaya dari PD Parkir Kota

Denpasar untuk melakukan pendekatan kepada pemilik lahan untuk

menyelenggarakan pemungutan parkir, peningkatan penerimaan parkir di

pelataran juga dikarenakan oleh bertambahnya spot-spot parkir pelataran yang

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti pelataran parkir Lokitasari di Jalan

Thamrin dan pelataran parkir baru di Pasar Badung.

Kenaikan penerimaan parkir di pelataran juga tidak terlepas dari

kemajuan ekonomi di Bali pada umumnya yang disertai dengan pergeseran

perilaku masyarakat yang lebih suka berbelanja ke pasar-pasar modern. Secara

keseluruhan, penerimaan parkir yang dikelola oleh PD Parkir Kota Denpasar

mengalami rata-rata trend yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini menandakan

bahwa PD Parkir Kota Denpasar senantiasa mengupayakan penambahan spot-spot

parkir yang nantinya akan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota

Denpasar.

Tabel 3.21 menunjukkan

proyeksi pendapatan PD

Parkir Kota Denpasar untuk 5

tahun ke depan. Dengan

memperhatikan trend kedua

jenis pendapatan parkir

tersebut, secara absolut nilai

pendapatan parkir di

pelataran lebih tinggi

dibandingkan dengan parkir

di tepi jalan. Namun, apabila

memperhatikan nilai

Tabel 3.21

Proyeksi Pendapatan PD Parkir Kota

Denpasar

Tahun Proyeksi Pendapatan (Rp)

Tepi Jalan* Pelataran**

2012 5.904.765.572 9.176.511.702

2013 6.123.404.294 10.176.373.514

2014 6.342.043.016 11.176.235.326

2015 6.560.681.738 12.176.097.138

2016 6.779.320.460 13.175.958.950 Keterangan:

* Persamaan trend:

Y = 4.811.571.961,11 + 218.638.722,08X

** Persamaan trend:

Y = 4.177.202.641,11 + 999.861.812,12X

Sumber: PD Parkir dan Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah Kota Denpasar,

2012 (data diolah)


konstanta kedua persamaan tersebut maka terlihat bahwa pendapatan di tepi jalan

relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan di pelataran. Ini berarti

apabila terjadi kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk

melakukan pemungutan parkir pada kedua jenis pungutan parkir tersebut, maka

pendapatan parkir di tepi jalan lebih stabil nilainya dibandingkan dengan parkir

tepi jalan. Apabila dibandingkan kecenderungan peningkatannya, maka

pendapatan di pelataran cenderung meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan

pendapatan parkir di tepi jalan (dengan asumsi ceteris paribus). Hal ini wajar

mengingat perkembangan perekonomian di Kota Denpasar yang sangat pesat,

sedangkan untuk ruas jalan sangat kecil kemungkinannya untuk bertambah. Selain

itu, permasalahan parkir dan kemacetan di Kota Denpasar untuk saat ini semakin

menyulitkan untuk melakukan parkir di pinggir jalan, sehingga ke depan parkir

pelataran yang memang akan lebih berkembang.

Dari segi proporsinya,

secara rata-rata

pendapatan parkir di

pelataran memiliki

kontribusi yang lebih

rendah dibandingkan

dengan parkir di tepi

jalan, dengan

perbandingan 38 : 62

persen. Perbandingan

proporsi pendapatan

parkir di pelataran dan

di tepi jalan sebenarnya

tidak banyak berubah

sejak PD Parkir Kota

Denpasar didirikan. Hal ini disebabkan oleh sebagian besar mini market seperti

Cirkle K yang ada di Kota Denpasar memiliki areal parkir yang sangat terbatas

dan lebih banyak menggunakan parkir tepi jalan. Namun, apabila melihat tingkat

Tabel 3.22

Proporsi dan Pertumbuhan Pendapatan PD Parkir

Kota Denpasar

Tahun

Proporsi Pendapatan

(%)

Pertumbuhan

Pendapatan (%)

Tepi Jalan Pelataran Tepi Jalan Pelataran

2003 100 0 - -

2004 100 0 -31,58 -

2005 62 38 160,05 -

2006 61 39 11,05 14,34

2007 56 44 -14,57 6,70

2008 55 45 -0,23 4,98

2009 47 53 0,14 35,70

2010 41 59 0,24 28,34

2011 36 64 -17,58 1,42

Rata-

rata 62 38 13 15

Sumber: PD Parkir dan Bagian Keuangan

Sekretariat Daerah Kota Denpasar, 2012


pertumbuhannya memang terlihat bahwa pendapatan parkir di tepi jalan lebih

rendah dibandingkan dengan pendapatan di pelataran.

Untuk melihat apakah suatu sumber pendapatan daerah potensial ataukah

tidak, dua indikator tersebut yaitu pertumbuhan dan proporsi digunakan. Dengan

menggunakan kedua indikator tersebut, dari segi potensi sebagai sumber

pendapatan daerah, maka kedua jenis pendapatan parkir tersebut sama-sama

potensial untuk dilakukan pemungutan.

3.2.4 Analisis Sosiologis dan Filosofis

Analisis dengan pendekatan sosiologis pada kajian ini dimaksudkan untuk

menganalisis tujuan dari pemungutan pajak maupun retribusi parkir berdasarkan

atas kondisi sosiologis masyarakat Kota Denpasar, sedangkan analisis pendekatan

filosofis bertujuan menganalisis aspek pelayanan dari pemungutan pajak parkir di

Kota Denpasar. Untuk itu, dilakukan proses wawancara dengan instrumen berupa

kuesioner kepada 100 orang responden masyarakat yang dijadikan sampel dalam

kajian ini. Survey ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pendapat

pihak eksternal yaitu masyarakat luas yang memanfaatkan fasilitas parkir

mengenai kemungkinan dilaksanakan pemungutan pajak parkir di Kota Denpasar.

Beberapa indikator yang digunakan adalah pandangan masyarakat

terhadap keberatan penetapan tarif parkir, pelayanan tambahan yang diberikan

oleh PD Parkir Kota Denpasar, pelayanan PD Parkir Kota Denpasar yang paling

bermanfaat, kemungkinan pengenaan tarif berbeda, dan kemungkinan pelayanan

tambahan dihilangkan. Penjelasan mengenai indikator-indikator tersebut disajikan

sebagai berikut.

Tabel 3.23

Pandangan Masyarakat terhadap Penetapan Tarif dan Adanya

Pelayanan Lebih dari PD Parkir Kota Denpasar

Pertanyaan yang diajukan

Jawaban Responden

Ya

(orang)

Persentase

(%)

Tidak

(orang)

Persentase

(%)

Apakah Bapak/Ibu/Saudara keberatan

dengan tarif parkir yang ditetapkan di Kota

Denpasar saat ini?

4 4 96 96

Apakah Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan

pelayanan lebih dari pemungutan parkir di

Kota Denpasar?

87 87 13 13



Berdasarkan data pada Tabel 3.23

dan Gambar 3.13 dapat dilihat bahwa

sebagian besar responden (96 persen) tidak

keberatan dengan tarif parkir yang

ditetapkan oleh di Kota Denpasar saat ini

yaitu 2000 rupiah untuk mobil dan 1000

rupiah untuk kendaraan sepeda motor.

Sebesar 87 persen masyarakat merasa

bahwa mereka mendapatkan pelayanan

lebih dari pemungutan parkir di Kota

Denpasar.

Gambar 3.14 menunjukkan bahwa

mayoritas responden yaitu sebanyak 88

persen menyatakan pelayanan lebih yang

paling dirasakan adalah pelayanan

pengamanan kendaraan bermotor di tempat

parkir. Ini disebabkan jukir di Kota Denpasar mempunyai kewajiban untuk turut

menjaga keamanan kendaraan-kendaraan yang parkir di sekitar area yang

dijaganya agar tidak terjadi kehilangan. Pelayanan lebih lainnya yang dapat

dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah adanya asuransi/jaminan ganti rugi

kehilangan kendaraan dan undian berhadiah yaitu masing-masing sebanyak 6

persen responden

merasakan manfaat

adanya asuransi/jaminan

ganti rugi kehilangan

kendaraan dan undian

karcis parkir berhadiah.

Ini berarti

pengelolaan parkir di

Kota Denpasar oleh PD

Parkir Kota Denpasar

Gambar 3.13

Pandangan Masyarakat terhadap

Penetapan Tarif dan Adanya

Pelayanan Lebih dari PD Parkir

Kota Denpasar


Gambar 3.14

Pandangan Masyarakat mengenai Pelayanan PD Parkir

Kota Denpasar yang Paling Bermanfaat



mampu memberikan manfaat lebih kepada masyarakat pengguna jasa layanan

parkir di Kota Denpasar. Adanya kompensasi/balas jasa kepada masyarakat luas

menunjukkan bahwa pengelolaan parkir di Kota Denpasar tidak hanya menjadi

objek pendapatan semata, namun juga dapat memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Berdasarkan mekanismenya, hanya pemungutan parkir berupa

retribusi yang dimungkinkan untuk memberikan pelayanan ini. Hal ini sesuai

dengan hakikat retribusi yang mana merupakan pungutan yang memberikan

timbal balik langsung kepada penerima retribusi, sehingga pemungutan retribusi

dapat lebih spesifik kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tertentu.

Hal ini berarti dari pendekatan filosofis, pemungutan parkir berupa retribusi lebih

baik dibandingkan pajak.

Selain itu, penilaian masyarakat terhadap pemungutan parkir berupa pajak

atau retribusi dapat dilihat dari pandangan responden terhadap adanya

kemungkinan penentuan tarif yang berbeda-beda di setiap tempat yang memiliki

lahan parkir akibat dari penerapan pajak parkir. Terkait dengan hal ini, dalam

kajian ini responden juga melakukan penilaian mengenai adanya kemungkinan

dihilangkannya beberapa jenis pelayanan yang sudah dirasakan manfaatnya saat

ini. Hal ini dimungkinkan apabila pemilik lahan diberikan kebebasan dalam

mengelola parkir di pelataran. Berdasarkan hasil survei, dari 100 orang responden

menyatakan tidak setuju apabila setiap tempat yang memiliki lahan parkir di Kota

Denpasar memungut parkir dengan tarif yang berbeda-beda. Demikian juga

dengan adanya kemungkinan salah satu dari pelayanan yang sudah diberikan oleh

PD Parkir Kota Denpasar saat ini dihilangkan akibat dari adanya kebebasan

pengelolaan parkir oleh setiap tempat yang memiliki lahan parkir. Hal ini

menunjukkan adanya suatu kondisi nyata di dalam masyarakat tentang tingkat

penolakan (resistance) terhadap rencana pemungutan pajak parkir di Kota

Denpasar.

Hasil survei ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat menilai

keberadaan PD Parkir Kota Denpasar dapat memberikan nilai positif bagi

pengelolaan parkir di Kota Denpasar. Masyarakat merasakan adanya nilai tambah

(value added) yang diberikan oleh PD Parkir Kota Denpasar.


3.2.5 Analisis dari Aspek Hukum

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan daerah sebagaimana telah mengalami perubahan beberapa kali dan

perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat

dan Daerah, maka penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan dengan

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak-hak

dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem

penyelenggaraan pemerintahan negara.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber yang

sangat potensial bagi daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

daerah, dalam rangka meningkatkan pembangunan ekonomi daerah khususnya

dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya, serta meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat (public service) dan kemanfaatan umum (public

utility) serta kemandirian daerah, maka perlu dilakukan perluasan, pengembangan

dan penataan objek pajak daerah dan retribusi daerah. Kebijakan pajak daerah dan

retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, peran serta masyarakat serta akuntabilitas dengan memperhatikan

keberadaan potensi daerah.

Penyelenggaraan, penataan, pengembangan serta pengelolaan perparkiran

di Kota Denpasar diselenggarakan oleh Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar

sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun

2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah Pasal 2 menyebutkan bahwa Perusahaan

Daerah adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini

yang modalnya untuk keseluruhan atau untuk sebagian merupakan kekayaan

daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-

undang. Perusahaan Daerah tidak semata-mata mencari keuntungan namun lebih

mengutamakan kemanfaatan umum atau pelayanan umum, sehingga dapat


dikatakan bahwa perusahaan daerah mempunyai fungsi ganda yaitu bersifat public

service dan profit oriented.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka (31) menentukan pajak atas

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan

dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk

penyediaan tempat penitipan kendaraan sepeda motor. Pasal 1 angka (32)

menentukan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak

bersifat sementara. Pasal 1 angka (64) menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang

selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas

jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau yang diberikan

oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pasal 62

ayat (1) objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang


bermotor. Pasal 62 ayat (2) tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) adalah:

a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah,

b. Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk

karyawan sendiri,

c. Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara

asing dengan asas timbal balik,

d. Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Apabila dikaji ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah nampak sudah jelas

bahwa yang menjadi objek pajak parkir adalah yang berada di luar badan jalan,

baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan

sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Namun demikian apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf d

yang tidak termasuk objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir

lainnya yang diatur dengan peraturan daerah. Ini berarti bahwa tempat parkir di

luar badan jalan yang merupakan usaha pengembangan dari PD Parkir sebagai


upaya untuk meningkatkan pendapatan dari PD Parkir yang sekaligus

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka pembangunan ekonomi

daerah khususnya dan ekonomi nasional pada umumnya, baik dilakukan

berdasarkan perjanjian kerja sama antara PD Parkir dengan pihak pelaku usaha

yang didasarkan pada Peraturan Daerah yang mengatur tentang perparkiran, maka

sudah seharusnya PD Parkir tetap mempunyai kewenangan untuk mengatur dan

menyelenggarakan perparkiran tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah semua perusahaan yang

didirikan berdasarkan undang-undang yang modalnya untuk seluruhnya atau

sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan

lain dengan atau undang-undang. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1962 menentukan Perusahaan Daerah didirikan dengan Peraturan Daerah

atas kuasa undang-undang ini. Ayat (2) menentukan Perusahaan Daerah yang

termaksud dalam ayat (1) adalah badan hukum yang kedudukannya sebagai badan

hukum diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Ayat (3)

menentukan peraturan daerah termaksud pada ayat (1) mulai berlaku setelah

mendapat pengesahan dari instansi atasan. Instansi atasan sebagaimana diatur

dalam Pasal 5 ayat (1) menentukan Perusahaan Daerah adalah satu kesatuan

produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan

memupuk keuntungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2003

tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar, pasal 5 menyatakan Perusahaan

Daerah mempunyai maksud dan tujuan :

a. Turut serta melaksanakan pembangunan daerah

b. Turut serta mewujudkan dan meningkatkan pelayanan umum kepada

masyarakat di bidang sarana perpakiran

c. Membantu dan melancarkan arus lalu lintas di jalan raya

d. Sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 6 disebutkan bahwa untuk melaksanakan maksud dan tujuan

sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Peraturan Daerah mempunyai tugas pokok

membina, mengelola, mengembangkan, dan menyelenggarakan kegiatan di


bidang perparkiran yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat guna terciptanya

ketertiban, keamanan, dan kenyamanan.

Pasal 7 menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 peraturan daerah ini, Perusahaan Daerah

mempunyai fungsi :

a. Merencanakan, membangun, memelihara sarana dan prasarana parkir

b. Melakukan pengelolaan parkir beserta sarana kelengkapannya

c. Melakukan pembinaan dalam rangka terwujudnya ketertiban, keamanan, dan

kenyamanan parkir

d. Membantu lalu lintas di jalan raya.

Keberadaan Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar sebagai salah satu

perusahaan daerah yang menyelenggarakan kegiatan perparkiran di Kota

Denpasar apabila dikaji dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang

Perusahaan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan

Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir

Kota Denpasar serta peraturan-peraturan daerah lainnya yang berkaitan dengan

penyelenggaraan perparkiran di Kota Denpasar, bahwa Perusahaan Daerah Parkir

Kota Denpasar memiliki kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis

sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah dalam menunjang pembangunan

ekonomi daerah khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya.

Mengingat berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Perusahaan Daerah

Parkir Kota Denpasar dalam rangka mengembangkan, meningkatkan serta

mengoptimalkan potensi perparkiran yang ada di Kota Denpasar berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun perjanjian kerjasama antara

Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dengan pihak-pihak pelaku usaha sesuai

dengan maksud dan tujuan, tugas pokok dan fungsi Perusahaan Daerah Parkir

Kota Denpasar terutama dalam rangka mengoptimalkan potensi-potensi yang ada

di Kota Denpasar dalam rangka penyelenggaraan perparkiran. Sehubungan

dengan hal tersebut, Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar masih sangat

relevan serta tetap memiliki kewenangan untuk mengelola, mengatur


penyelenggaraan kegiatan perparkiran di Kota Denpasar. Hal ini dimaksudkan

agar terwujudnya keamanan, ketertiban, serta kenyamanan kegiatan

penyelenggaraan perparkiran. Mengingat Perusahaan Daerah mempunyai fungsi

ganda sebagai public service maupun profit oriented, maka Perusahaan Daerah

Parkir Kota Denpasar sebagai pihak yang mempunyai kewenangan dalam

melakukan kegiatan perparkiran dapat mewujudkan pengelolaan yang profesional,

transparan, dan bertanggung jawab dari aspek pelayanan maupun aspek

manajemen perusahaan.

Salah satu prinsip pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah yang

diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan retribusi

Daerah yaitu pada pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa “jenis pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya

kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan

dengan Peraturan Daerah”. Ini berarti bahwa pemerintah daerah dapat tidak

memungut jenis pajak dan retribusi yang tercantum dalam Undang-Undang sesuai

kebijakan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan prinsip tersebut, maka pengelolaan

dan pemungutan parkir di Kota Denpasar dapat untuk tidak dilakukan

pemungutan pajak parkir. Dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003

tentang Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar dan Peraturan Daerah Nomor 11

Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan Perparkiran merupakan salah satu

bentuk kebijakan pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan parkir di Kota

Denpasar.

Potensi perparkiran di Kota Denpasar seperti yang sudah diuraikan

sebelumnya, untuk pengelolaannya sudah diatur secara rinci pada beberapa aturan

yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar yaitu sebagai berikut.

1) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Parkir

Kota Denpasar.

2) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Sistem Penyelenggaraan

Perparkiran.

3) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 30 Tahun 2006 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2005 tentang

Sistem Penyelenggaraan Perparkiran.


4) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Ketentuan-

ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan

Daerah Parkir Kota Denpasar.

5) Peraturan Walikota Denpasar Nomor 38 Tahun 2006 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar.

6) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi

Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

7) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 16 Tahun 2004 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Parkir Kota Denpasar.

8) Surat Perintah Tugas Nomor 893/1593/Org (Surat Perintah Tugas untuk

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan pada Perusahaan Daerah Parkir Kota

Denpasar).

9) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 246 Tahun 2004 tentang Pengangkatan

Badan Pengawas Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Periode 2004 –

2007.

10) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 261 Tahun 2004 tentang Pengangkatan

Anggota Direksi Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar 2004 – 2008.

11) Surat Perintah Tugas Nomor 539/1906/EK (Surat Perintah Tugas untuk

Direksi).

12) Keputusan Walikota Denpasar Nomor 296 tentang Pengelolaan Perparkiran

di Kota Denpasar (Pengelolaan Perparkiran di Kota Denpasar dilaksanakan

oleh Perusahaan Daerah Pakir Kota Denpasar efektif per 1 Oktober 2004).

13) Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Parkir Kota Denpasar Nomor 62

Tahun 2004 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Khusus di Kota Denpasar,

sebagaimana telah dirubah menjadi Keputusan Direksi Perusahaan Daerah

Parkir Kota Denpasar Nomor 173 Tahun 2005.

14) Perjanjian kerjasama antara Walikota Denpasar dengan Perusahaan Daerah

Parkir Kota Denpasar Nomor 551.1/449/PD. Parkir tentang Pengelolaan

Tempat Parkir Tepi Jalan Umum di wilayah Kota Denpasar.


BAB

Simpulan dan Rekomendasi

4.1 Simpulan

4.2 Rekomendasi


4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil kajian yang sudah diuraikan sebelumnya, maka dapat

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1) Kondisi perparkiran di Kota Denpasar, baik di tepi jalan atau pelataran

sampai saat ini memiliki potensi yang memadai.

2) Berdasarkan analisis filosofis disimpulkan bahwa penataan parkir saat ini

yang dilaksanakan oleh PD Parkir Kota Denpasar sudah memenuhi secara

filosofis pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang menuntut agar

pemerintah daerah semakin meningkatkan kualitas pelayanannya kepada

masyarakat, dan di lain pihak dapat mengoptimalkan potensinya sehingga

dapat semakin meningkatkan pendapatan daerah.

3) Berdasarkan analisis sosiologis disimpulkan bahwa masyarakat menerima

kondisi perparkiran saat ini yang dikelola oleh PD Parkir Kota Denpasar dan

masyarakat dapat merasakan manfaat dari pengelolaan parkir oleh PD Parkir

Kota Denpasar. Selain itu,masyarakat juga menunjukkan penolakan terhadap

rencana pemungutan pajak parkir di Kota Denpasar mengingat adanya

kemungkinan kehilangan pelayanan-pelayanan yang telah diberikan oleh PD

Parkir saat ini.

4) Dari aspek hukum (yuridis) disimpulkan bahwa pengelolaan dan pemungutan

parkir di Kota Denpasar dapat untuk tidak dilakukan pemungutan pajak parkir

sesuai dengan prinsip yang diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang

Nomor 28 Tahun 2009.


4.2 Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat diberikan rekomendasi sebagai

berikut.

1) Berdasarkan hasil kajian, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi

yang dimiliki berkaitan dengan perparkiran sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan parkir oleh PD Parkir Kota

Denpasar masih sangat dibutuhkan mengingat jumlah tenaga kerja yang

dilibatkan sangat banyak. PD Parkir Kota Denpasar mampu menampung

angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang rendah.

2) PD Parkir Kota Denpasar selaku pengelola perparkiran di Kota Denpasar

diharapkan dapat semakin mengembangkan potensi parkir di pelataran

dengan melakukan penjajagan pada pemilik lahan agar dapat dilaksanakan

kerjasama untuk pemungutannya.

3) PD Parkir Kota Denpasar diharapkan semakin meningkatkan pengawasan

untuk meningkatkan pemasukan parkir di tepi jalan umum, sehingga jumlah

karcis yang masuk yang disetorkan oleh juru parkir dapat dioptimalkan.

4) Untuk penyelenggaraan pemungutan parkir di Kota Denpasar sebaiknya tetap

dipungut retribusi, bukan pajak parkir mengingat aspek pelayanan yang

dihilangkan dari pemungutan pajak.

5) Penyelenggaraan parkir di Kota Denpasar tetap berpedoman pada peraturan

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar.


Lampiran 1

Kuesioner Untuk Juru Parkir

Kuesioner I

Potensi Perparkiran di Kota Denpasar Berdasarkan

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003

No. Kuesioner : …………………………..

Nama Pewawancara : …………………………..

Lokasi : …………………………..

Tanggal Wawancara : …………………………..

Editor : …………………………..

I. Identitas Responden

1) Nama Responden : ……………………………………..

2) Umur : ………… tahun

3) Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

4) Status Kawin : 1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Janda/duda

5) Pendidikan terakhir yang ditamatkan

1. Tidak Pernah Sekolah 5. SLTA

2. Tidak Tamat SD 6. Akademi/DII/DIII

3. SD 7. Perguruan Tinggi

4. SLTP

6) Lama bekerja sebagai juru parkir..........................tahun

II. Pertanyaan

Lingkari pilihan jawaban a, b, atau c untuk pertanyaan-pertanyaan pada dua

kondisi berikut yaitu pada awal Anda menjadi juru parkir dan kondisi pada saat

ini.

No. Indikator Kondisi pada awal bekerja

sebagai juru parkir

Kondisi pada saat ini

1 Kondisi

rumah

1.1 Atap terbuat dari:

a. Seng bekas

b. Seng/asbes

c. Genteng

1.2 Dinding terbuat dari:

a. Papan kayu/bambu

b. Batu/batako/bata belum

disemen

c. Batu/batako/bata sudah

disemen

1.3 Lantai terbuat dari:

a. Tanah

b. Papan/semen

1.1 Atap terbuat dari:

a. Seng bekas

b. Seng/asbes

c. Genteng

1.2 Dinding terbuat dari:

a. Papan kayu/bambu

b. Batu/batako/bata belum

disemen

c. Batu/batako/bata sudah

disemen

1.3 Lantai terbuat dari:

a. Tanah

b. Papan/semen


c. Tegel/keramik

1.4 Keberadaan WC/Kamar

mandi

a. Tidak ada

b. Ada

c. Tegel/keramik

1.4 Keberadaan WC/Kamar

mandi

a. Tidak ada

b. Ada

2 Fasilitas 2.1 TV yang dimiliki:

a. Tidak punya TV

b. TV hitam putih /

berwarna (ukuran




2.2 Radio Tape yang dimiliki:

a. Tidak punya


c. Radio tape listrik (MP3

Player)

2.3 Telepon yang dimiliki:

a. Tidak punya


unit)

c. Telepon rumah/HP (lebih

dari 1)

2.4 Listrik yang ada di rumah:

a. Tidak ada


VA


VA

2.1 TV yang dimiliki:

a. Tidak punya TV

b. TV hitam putih /

berwarna (ukuran




2.2 Radio Tape yang dimiliki:

a. Tidak punya


c. Radio tape listrik (MP3

Player)

2.3 Telepon yang dimiliki:

a. Tidak punya


unit)

c. Telepon rumah/HP (lebih

dari 1)

2.4 Listrik yang ada di rumah:

a. Tidak ada


VA


VA

3 Pendapatan Besarnya pendapatan kotor per

bulan:

a. Kurang dari Rp.300.000,00

b. Rp.300.000,00 –

Rp.1.000.000,00

c. Lebih dari Rp.1.000.000,00

Besarnya pendapatan kotor per

bulan:

a. Kurang dari Rp.300.000,00

b. Rp.300.000,00 –

Rp.1.000.000,00

c. Lebih dari Rp.1.000.000,00

4 Kepemilikan

lahan

4.1 Status kepemilikan lahan

(rumah dan lainnya):

a. Tidak ada

b. Menumpang

c. Milik sendiri

4.2 Luas lahan yang dimiliki


a. Kurang dari 0,5 are

b. 0,5 are – 3 are

c. Lebih dari 3 are

4.1 Status kepemilikan lahan


a. Tidak ada

b. Menumpang

c. Milik sendiri

4.2 Luas lahan yang dimiliki


a. Kurang dari 0,5 are

b. 0,5 are – 3 are

c. Lebih dari 3 are


5 Kepemilikan

kendaraan

5.1 Banyak kendaraan yang

dimiliki:

a. Sepeda

sebanyak..............unit

b. Motor sebanyak..............unit

c. Mobil sebanyak..............unit

5.2 Jenis kendaraan yang

digunakan sehari-hari:

a. Jalan kaki / kendaraan

umum/sepeda

b. Motor

c. Mobil

5.1 Banyak kendaraan yang

dimiliki:

a. Sepeda


b. Motor


c. Mobil sebanyak..............unit

5.2 Jenis kendaraan yang

digunakan sehari-hari:

a. Jalan kaki / kendaraan

umum/sepeda

b. Motor

c. Mobil

TERIMA KASIH


Lampiran 2

Kuesioner Untuk Masyarakat

Kuesioner II

Potensi Perparkiran di Kota Denpasar Berdasarkan

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2003

No. Kuesioner : …………………………..

Nama Pewawancara : …………………………..

Lokasi : …………………………..

Tanggal Wawancara : …………………………..

Editor : …………………………..

I. Identitas Responden

1) Nama Responden : ……………………………………..

2) Umur : ………… tahun

3) Jenis Kelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan

4) Status Kawin : 1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Janda/duda

5) Pendidikan

1. Tidak Pernah Sekolah 5. SLTA

2. Tidak Tamat SD 6. Akademi/DII/DIII

3. SD 7. Perguruan Tinggi

4. SLTP 8. Lainnya ……………..............................................

II. Pertanyaan

1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara keberatan dengan tarif parkir yang ditetapkan

di Kota Denpasar saat ini?

a. Ya b. Tidak

2. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan pelayanan lebih dari

pemungutan parkir di Kota Denpasar?

a. Ya b. Tidak

3. Selain pengadaan dan penyelenggaraan tempat parkir, menurut

Bapak/Ibu/Saudara, manakah dari pelayanan berikut yang paling besar

manfaatnya?

a. Pengamanan tempat parkir

b. Asuransi/jaminan ganti rugi kehilangan kendaraan

c. Undian karcis parkir berhadiah


4. Setujukah Bapak/Ibu/Saudara apabila setiap tempat yang memiliki lahan

parkir di Kota Denpasar memungut parkir dengan tarif yang berbeda-

beda?

a. Ya b. Tidak

5. Setujukah Bapak/Ibu/Saudara apabila salah satu dari ketiga pelayanan

tersebut dihilangkan apabila setiap tempat yang memiliki lahan parkir di

Kota Denpasar diberikan kebebasan untuk mengelola parkirnya?

a. Ya b. Tidak


Lampiran 3

Tabulasi Kuesioner : Identitas Responden

Responden Umur

Jenis

Kelamin Status Kawin

Pendidikan

Terakhir

Lama

Bekerja

(Tahun)

1 39 Laki-laki Belum Kawin SD 22

2 55 Laki-laki Kawin SLTP 25

3 41 Laki-laki Belum Kawin SLTP 25

4 50 Laki-laki Kawin SD 11


6 55 Laki-laki Belum Kawin Tidak Tamat SD 20

7 40 Laki-laki Kawin SLTA 16










17 65 Laki-laki Kawin Tidak Tamat SD 22















32 47 Perempuan Kawin Tidak Tamat SD 10




Responden Umur

Jenis

Kelamin Status Kawin

Pendidikan

Terakhir

Lama

Bekerja

(Tahun)







41 47 Laki-laki Kawin

Tidak Pernah

Sekolah 10










Sumber: Hasil Kuesioner I, 2012


Lampiran 4

Tabulasi Kuesioner I : Kondisi Rumah Responden

Responden

Kondisi Rumah

Atap* Dinding* Lantai* WC/Kamar Mandi*

Awal Sekarang Awal Sekarang Awal Sekarang Awal Sekarang

1 2 2 2 2 1 1 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 1 2 1 2 1 2 1 2

4 3 3 3 3 2 2 2 2

5 3 3 2 3 3 3 2 2

6 3 3 2 2 3 3 2 2

7 2 3 2 2 2 2 2 2

8 3 3 1 3 1 3 2 2

9 2 3 2 3 2 3 1 2

10 2 3 1 3 1 3 2 2

11 2 2 2 2 2 2 2 2

12 2 3 2 2 2 2 1 2

13 3 3 1 2 2 3 1 2

14 2 2 1 2 2 2 2 2

15 1 1 2 3 1 3 1 2

16 1 3 2 3 2 3 2 2

17 2 2 1 2 2 2 2 2

18 1 2 2 3 2 2 2 2

19 1 2 1 3 2 2 2 2

20 2 2 2 2 2 2 2 2

21 2 2 2 2 2 2 2 2

22 3 3 3 2 3 3 2 2

23 2 3 1 3 2 2 2 2

24 2 3 1 2 1 2 2 2

25 2 3 3 3 2 3 1 2

26 3 3 2 3 2 3 2 2

27 2 3 1 3 1 3 2 2

28 3 3 3 3 3 3 2 2

29 2 2 2 3 2 2 2 2

30 1 2 1 3 2 3 2 2

31 2 3 1 3 1 3 1 2

32 3 3 3 3 2 2 2 2

33 2 3 1 3 1 3 1 2


Responden

Kondisi Rumah

Atap* Dinding* Lantai* WC/Kamar Mandi*


34 2 2 2 2 2 2 2 2

35 1 2 2 2 2 2 2 2

36 2 2 1 3 2 3 1 2

37 3 3 2 2 1 2 2 2

38 3 3 2 3 1 2 1 2

39 3 3 1 1 2 2 2 2

40 2 3 1 1 1 2 2 2

41 3 3 3 3 3 3 2 2

42 3 3 3 3 2 3 2 2

43 3 3 2 2 2 2 1 1

44 3 3 2 2 3 3 2 2

45 3 3 1 3 2 3 2 2

46 3 3 1 1 1 2 2 2

47 3 3 3 3 2 2 2 2

48 3 3 1 3 1 3 2 2

49 3 3 2 3 2 3 1 2

50 2 2 2 2 2 2 2 2

Keterangan:

* pilihan jawaban responden

1 = jawaban a

2 = jawaban b

3 = jawaban c



Lampiran 5

Tabulasi Kuesioner I : Fasilitas yang Dimiliki oleh Responden

Responden

Fasilitas

TV* Radio Tape* Telepon* Listrik*


1 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 3 1 3 2 2 2 2

3 1 3 1 3 1 2 1 2

4 2 2 1 3 1 1 2 3

5 2 3 2 3 1 2 2 3

6 3 3 3 3 1 2 2 3

7 2 3 1 3 1 3 2 3

8 1 3 1 3 1 2 1 2

9 1 3 1 3 1 2 1 2

10 1 3 3 3 2 2 2 2

11 2 2 2 1 1 1 2 2

12 2 3 2 3 1 2 2 2

13 2 3 2 3 1 2 2 3

14 2 2 3 3 1 2 2 2

15 1 3 2 3 1 2 1 2

16 2 3 1 3 1 2 1 2

17 1 2 3 3 1 2 2 2

18 2 3 3 3 1 2 2 2

19 1 3 1 3 1 2 1 3

20 2 2 3 3 2 2 3 3

21 2 2 2 2 3 3 2 2

22 2 2 2 2 2 2 2 2

23 1 2 1 1 1 2 1 2

24 1 3 1 2 1 2 2 3

25 2 2 1 3 1 2 1 2

26 3 3 2 3 1 3 1 2

27 1 3 2 3 1 3 1 2

28 3 3 3 3 1 2 1 3

29 2 3 3 3 1 2 2 3

30 1 2 2 3 1 3 2 3

31 1 3 1 3 1 3 1 3

32 1 2 1 1 1 1 2 2

33 1 3 2 3 1 2 1 2


Responden

Fasilitas

TV* Radio Tape* Telepon* Listrik*


34 2 2 1 1 1 1 1 1

35 3 3 3 3 1 2 2 2

36 2 3 2 3 1 3 1 3

37 2 3 2 1 1 1 2 3

38 2 3 2 3 1 3 1 2

39 3 3 2 3 1 2 2 2

40 1 3 1 1 1 1 2 2

41 2 2 3 3 3 3 2 3

42 2 2 2 2 1 2 2 2

43 2 2 1 2 1 2 1 2

44 1 1 3 3 1 1 2 2

45 2 3 1 3 1 2 2 3

46 2 3 1 3 1 2 2 2

47 2 3 1 3 1 1 2 2

48 2 2 1 2 1 1 1 2

49 2 2 1 2 1 2 1 2

50 2 2 1 2 1 2 2 2

Keterangan:


1 = jawaban a

2 = jawaban b

3 = jawaban c



Lampiran 6

Tabulasi Kuesioner I : Pendapatan Responden dan Kepemilikan Lahan

Responden

Pendapatan*

Kepemilikan Lahan

Status* Luas*

Awal Sekarang Awal Sekarang Awal Sekarang

1 2 2 2 2 1 1

2 1 2 3 3 2 2

3 1 2 1 2 1 2

4 2 2 3 3 3 3

5 2 2 3 3 2 2

6 1 3 3 3 3 3

7 2 3 3 3 2 2

8 1 2 1 3 1 2

9 1 3 1 1 1 2

10 2 2 2 2 2 2

11 2 1 1 1 1 1

12 1 2 2 2 1 2

13 1 2 1 3 1 2

14 2 3 1 1 1 2

15 2 2 2 2 2 2

16 2 3 1 1 1 2

17 2 3 3 3 2 2

18 1 3 2 2 1 2

19 1 3 2 3 2 2

20 2 2 2 2 2 2

21 2 2 2 2 1 2

22 1 3 3 3 3 3

23 1 2 3 3 2 2

24 1 2 2 2 2 2

25 2 3 3 3 2 2

26 2 3 3 3 2 2

27 2 3 2 3 2 2

28 2 3 1 3 2 2

29 2 3 1 3 2 2

30 1 3 1 2 2 3

31 2 3 1 2 2 2

32 2 3 3 3 2 3

33 1 2 2 3 1 2


Responden

Pendapatan*

Kepemilikan Lahan

Status* Luas*

Awal Sekarang Awal Sekarang Awal Sekarang

34 1 2 2 2 2 3

35 2 3 1 1 2 3

36 1 3 2 3 1 2

37 1 2 2 3 2 2

38 1 3 3 3 3 3

39 2 3 1 1 2 3

40 1 3 1 2 2 3

41 2 3 3 3 2 2

42 1 2 3 3 3 3

43 1 2 1 3 1 2

44 3 3 3 3 3 3

45 1 2 3 3 3 3

46 2 3 2 2 2 2

47 2 2 3 3 2 2

48 1 2 3 3 2 2

49 1 2 3 3 3 3

50 1 2 1 1 2 3

Keterangan:


1 = jawaban a

2 = jawaban b

3 = jawaban c



Lampiran 7

Tabulasi Kuesioner I : Kepemilikan Kendaraan

Responden

Kepemilikan Kendaraan

Banyak Kendaraan**

Jenis Kendaraan* Sepeda Motor Mobil


1 1 1 0 0 0 0 2 2

2 1 1 0 0 0 0 1 1

3 1 1 0 1 0 0 2 2

4 0 0 1 2 0 0 2 2

5 0 0 1 1 0 0 2 2

6 1 1 0 1 0 0 2 2

7 1 1 0 2 0 0 1 2

8 1 1 0 0 0 1 1 2

9 0 0 0 2 0 0 2 2

10 1 1 0 1 0 0 1 2

11 1 1 1 1 0 0 2 2

12 0 0 1 2 0 0 2 2

13 0 3 0 3 0 0 1 2

14 1 2 1 2 0 0 2 2

15 0 2 0 2 0 0 1 2

16 1 1 0 1 0 0 1 2

17 1 1 0 2 0 0 1 2

18 1 1 0 2 0 0 1 2

19 1 1 0 2 0 0 1 2

20 0 0 1 1 0 0 2 2

21 1 1 1 1 0 0 2 2

22 1 1 1 1 0 0 2 2

23 1 1 0 1 0 0 2 2

24 1 1 0 0 0 0 1 2

25 1 2 0 2 0 0 2 2

26 0 1 1 2 0 0 1 2

27 1 1 0 2 0 0 1 2

28 1 1 1 1 0 0 1 2

29 1 1 0 2 0 0 1 2

30 1 2 0 1 0 0 1 2

31 1 2 0 1 0 0 1 2

32 0 0 1 1 0 0 1 1

33 1 2 0 0 0 0 1 2


Responden

Kepemilikan Kendaraan

Banyak Kendaraan**

Jenis Kendaraan* Sepeda Motor Mobil


34 0 0 1 1 0 0 2 2

35 0 0 1 2 0 0 2 2

36 1 1 0 3 0 0 1 1

37 1 0 0 1 0 0 2 2

38 1 0 0 1 0 0 1 2

39 0 0 1 2 0 0 2 2

40 0 1 0 1 0 0 1 2

41 3 3 2 2 0 0 2 2

42 1 0 0 2 0 0 2 2

43 1 1 0 1 0 0 2 2

44 0 0 1 1 0 0 2 2

45 1 1 1 1 0 0 2 2

46 1 0 0 1 0 0 1 2

47 0 0 0 1 0 0 2 2

48 1 1 0 1 0 0 1 2

49 1 1 0 1 0 0 2 2

50 1 1 0 0 0 0 1 1

Keterangan:


1 = jawaban a

2 = jawaban b

3 = jawaban c

** jumlah (unit)



Lampiran 8

Tabulasi Kuesioner II : Identitas Responden

Responden

Jenis

Kelamin Umur

Status

Kawin

Daerah

Asal

Status dalam

Rumah Tangga

Pendidikan

Terakhir

1 Laki-laki 36 Kawin Denpasar

Kepala

Keluarga

Akademi/DI

I/DIII

2 Perempuan 20 Kawin Luar Bali Istri/Suami SLTP

3 Perempuan 35 Kawin Luar Bali Istri/Suami SLTP

4 Perempuan 19

Belum

Kawin Denpasar Anak SLTP


Kepala

Keluarga SLTA


Kepala

Keluarga

Akademi/DI

I/DIII

7 Laki-laki 20

Belum

Kawin Denpasar Anak SLTP

8 Laki-laki 28 Kawin

Kabupaten

Lain di Bali

Kepala

Keluarga SLTA

9 Perempuan 29 Kawin Denpasar Istri/Suami SLTA


11 Perempuan 61 Kawin Denpasar Istri/Suami

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)



Akademi/DI

I/DIII

14 Perempuan 27 Kawin

Kabupaten

Lain di Bali Istri/Suami SLTA


Kabupaten



17 Perempuan 24 Kawin Denpasar Istri/Suami SD

18 Perempuan 31 Kawin Luar Bali Istri/Suami SLTA

19 Perempuan 38 Kawin Denpasar Istri/Suami SLTP

20 Laki-laki 20

Belum

Kawin Denpasar Anak SLTA





25 Perempuan 15

Belum

Kawin Luar Bali Anak SLTP

26 Laki-laki 30 Kawin Luar Bali

Kepala

Keluarga SLTA


Kabupaten

Lain di Bali Istri/Suami SLTP


Kabupaten




Responden

Jenis

Kelamin Umur

Status

Kawin

Daerah

Asal

Status dalam

Rumah Tangga

Pendidikan

Terakhir

30 Perempuan 18

Belum

Kawin

Kabupaten

Lain di Bali Anak SLTA


Kepala

Keluarga SLTP


Kabupaten



34 Laki-laki 19

Belum

Kawin

Kabupaten

Lain di Bali Anak SLTA


Tidak

Pernah

Sekolah


Kabupaten






41 Perempuan 29

Belum

Kawin

Kabupaten

Lain di Bali

Kepala

Keluarga SLTA



Kepala

Keluarga SLTA

44 Perempuan 43 Kawin Denpasar

Kepala

Keluarga

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)



Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)

47 Perempuan 28 Kawin .

Kepala

Keluarga

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)



Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)



Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)


Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)


Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)


Kepala

Keluarga

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)


Responden

Jenis

Kelamin Umur

Status

Kawin

Daerah

Asal

Status dalam

Rumah Tangga

Pendidikan

Terakhir


Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)


Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)



Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)


Kepala

Keluarga

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)






Kepala

Keluarga SLTA

65 Perempuan 23

Belum

Kawin Denpasar Anak

Akademi/DI

I/DIII


Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)

67 Perempuan 25

Belum

Kawin Denpasar Anak

Akademi/DI

I/DIII


Kepala

Keluarga SLTA




72 Perempuan 22

Belum

Kawin Denpasar Anak

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)

73 Perempuan 21

Belum



75 Laki-laki 18

Belum



Akademi/DI

I/DIII

77 Perempuan 21

Belum

Kawin Denpasar Anak

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)


Kabupaten



80 Perempuan 12

Belum

Kawin

Kabupaten

Lain di Bali Anak SD


Responden

Jenis

Kelamin Umur

Status

Kawin

Daerah

Asal

Status dalam

Rumah Tangga

Pendidikan

Terakhir



Kepala

Keluarga

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)

83 Perempuan 28

Belum

Kawin Denpasar Istri/Suami SLTA



Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)


Kabupaten

Lain di Bali

Kepala

Keluarga SLTA


88 Perempuan 42

Belum

Kawin Denpasar Istri/Suami

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)

89 Perempuan 25

Belum

Kawin

Kabupaten

Lain di Bali Anak

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)

90 Perempuan 28

Belum

Kawin

Kabupaten

Lain di Bali Anak

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)

91 Perempuan 56 Janda/Duda

Kabupaten

Lain di Bali

Kepala

Keluarga SLTA


Kabupaten

Lain di Bali

Kepala

Keluarga

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)


Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)

94 Laki-laki 30

Belum

Kawin Denpasar

Kepala

Keluarga

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)


Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)


Kepala

Keluarga

Akademi/DI

I/DIII

97 Perempuan 64 Janda/Duda

Kabupaten

Lain di Bali

Kepala

Keluarga SD

98 Laki-laki 27

Belum

Kawin

Kabupaten

Lain di Bali

Kepala

Keluarga

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)

99 Perempuan 30

Belum

Kawin Denpasar Anak

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)

100 Perempuan 31

Belum

Kawin Denpasar Anak

Perguruan

Tinggi (S1,

S2, S3)

Sumber: Hasil Kuesioner II, 2012


Lampiran 9

Tabulasi Kuesioner II : Jawaban Responden

Responden

Jawaban Atas Pertanyaan*

1 2 3 4 5

1 2 1 1 2 2

2 2 1 1 2 2

3 2 1 1 2 2

4 2 1 1 2 2

5 2 1 1 2 2

6 2 1 1 2 2

7 1 1 1 2 2

8 2 1 1 2 2

9 2 1 1 2 2

10 2 1 1 2 2

11 2 1 1 2 2

12 2 1 1 2 2

13 2 1 1 2 2

14 2 1 1 2 2

15 2 1 1 2 2

16 2 1 1 2 2

17 1 2 1 2 2

18 2 2 1 2 2

19 2 2 1 2 2

20 2 2 1 2 2

21 2 2 1 2 2

22 2 2 1 2 2

23 2 2 1 2 2

24 2 2 1 2 2

25 2 2 1 2 2

26 2 1 1 2 2

27 2 1 1 2 2

28 2 1 1 2 2

29 2 1 1 2 2

30 2 1 1 2 2

31 2 1 1 2 2

32 2 1 1 2 2

33 2 1 1 2 2

34 2 1 1 2 2

35 1 1 1 2 2


Responden


1 2 3 4 5

36 2 1 1 2 2

37 2 1 1 2 2

38 2 1 1 2 2

39 2 1 1 2 2

40 1 1 1 2 2

41 2 2 1 2 2

42 2 1 1 2 2

43 2 1 1 2 2

44 2 1 1 2 2

45 2 1 1 2 2

46 2 1 1 2 2

47 2 1 1 2 2

48 2 1 1 2 2

49 2 1 1 2 2

50 2 1 1 2 2

51 2 2 1 2 2

52 2 1 1 2 2

53 2 1 1 2 2

54 2 1 1 2 2

55 2 1 1 2 2

56 2 1 1 2 2

57 2 1 1 2 2

58 2 1 1 2 2

59 2 1 1 2 2

60 2 1 1 2 2

61 2 1 1 2 2

62 2 1 1 2 2

63 2 1 1 2 2

64 2 1 1 2 2

65 2 1 1 2 2

66 2 1 1 2 2

67 2 1 1 2 2

68 2 1 1 2 2

69 2 1 1 2 2

70 2 1 1 2 2

71 2 1 1 2 2

72 2 1 1 2 2

73 2 1 1 2 2


Responden


1 2 3 4 5

74 2 1 1 2 2

75 2 1 1 2 2

76 2 1 1 2 2

77 2 1 1 2 2

78 2 1 1 2 2

79 2 1 1 2 2

80 2 1 1 2 2

81 2 1 1 2 2

82 2 1 1 2 2

83 2 1 1 2 2

84 2 2 1 2 2

85 2 2 1 2 2

86 2 1 1 2 2

87 2 1 1 2 2

88 2 1 1 2 2

89 2 1 2 2 2

90 2 1 2 2 2

91 2 1 2 2 2

92 2 1 3 2 2

93 2 1 3 2 2

94 2 1 3 2 2

95 2 1 3 2 2

96 2 1 3 2 2

97 2 1 3 2 2

98 2 1 2 2 2

99 2 1 2 2 2

100 2 1 2 2 2

Keterangan:


1 = jawaban a

2 = jawaban b

3 = jawaban c

Sumber: Hasil Kuesioner II, 2012

Documents

KAJIAN AKADEMIS POTENSI DAN PENATAUSAHAAN PAJAK …