KAIDAH FIQHIYYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAMrepository.ar-raniry.ac.id/1569/1/Nurdin Bakri... · Al-Qur’an dan al-Hadis adalah dalil utama fiqh. ... Islam mampu dijadikan sebagai

i

KAIDAH FIQHIYYAH DAN PEMBAHARUANHUKUM ISLAM

i i

iii

PROF. DR. H. MUKHSIN NYAK UMAR, MA

KAIDAH FIQHIYYAHDAN PEMBAHARUAN

HUKUM ISLAM

Cetakan Kedua

i v

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam, Mukhsin NyakUmar, editor, N u r d i n , Banda Aceh, W D C B a n d a A c e h , 2014

x + 124 hlm; 14,5 x 21 cmISBN 978-602-72256-3-3

Penulis:Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA

Editor: Dr. Nurdin,M.Ag

Layout/Sampul:Tim Layout WDC

Cetakan Pertama, Februari 2006Cetakan Kedua, Dzul Qa'idah 1438 / Agustus 2017

DITERBITKAN OLEH: Yayasan WDC Banda Aceh

Jl. TP. Nyak Makam, Pango Raya Ulee Kareng, Banda Aceh

Telp. (0651) 8057950

email: [email protected]

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

v

PENGANTAR PENERBIT

Al-Qur’an dan al-Hadis adalah dalil utama fiqh.Keduanya merupakan lahan bagi para fuqaha’ dalammenghasilkan hukum fiqh. Para fuqaha menggunakanpenalaran deduktif dan induktif, sebagai sarana untukmenemukan hukum-hukum yang terkandung di dalamal-Qur’an dan al-Hadis. Pemilihan dan penggunaanmodel penalaran ini, sangat berbeda antara mazhabyang satu dengan yang lain. Oleh karenanya, perbedaanmazhab pada dasarnya tertumpu pada perbedaanmetodologi penggalian hukum.

Ketentuan hukum yang diperoleh fuqaha’ darial-Qur’an dan hadis, terutama dari rumpun hukum taklifiumumnya ditopang oleh kaidah ushuliyah. Sedangkandalam kaitan implementasi hukum fiqh dalamkenyataan sosial, memerlukan kaidah fiqhiyyah. Kaidahfiqhiyyah adalah kaidah yang dirumuskan para ulamadari ayat al-Qur’an dan al-Hadis Rasulullah dalamrangka mencapai kemaslahatan.

Kemaslahatan merupakan dasar utamapenyari’atan hukum Islam. Ia dapat diwujudkan bilaperangkat-perangkat penalaran digunakan secaramaksimal oleh para mujtahid. Hukum Islam memilikisifat dinamis dan sesuai dengan tuntutan danperkembangan zaman. Oleh karena itu, penggunakankaidah fiqhiyah sebagai perangkat penalaran merupakan

v i

kebutuhan yang tidak dapat dihindari, demi menjagakemaslahatan manusia.

Buku yang ada dihadapan pembaca akanmenguraikan secara komprehensif tentang peran kaidahfiqhiyyah dalam upaya pembaharuan hukumIslam.Dinamika dan perkembangan hukum sangattergantung oleh kondisi dan situasi masyarakat di manaaturan itu diterapkan. Ibn Qayyim al-Jauzimenyebutkan bahwa hukum itu, dapat berubah karenaberubahnya waktu dan tempat (taghayyur al-ahkambitaghayyur al-azminah wa al-amkinah).

Selamat membaca, dan semoga bermafaat…

Banda Aceh, Agustus 2017

Penerbit

vii

Alhamdulillah atas rahmat dan karunia-Nya,sehingga buku ini telah dapat diselesaikan dengan baik.Shalawat dan salam kita sampaikan kepada NabiMuhammad Saw yang telah membimbing umatmanusia dari alam kegelapan kepada alam yangberilmu pengetahuan.

Pada dasarnya setiap hukum yang disyari’atkanAllah bertujuan mewujudkan kemaslahatan.Sehubungan dengan itu syari’ menetapkan hukumnyaberdasarkan kaidah-kaidah yang dijadikan pedomanbagi mujtahid dalam mengistinbathkan hukum.Sehingga akan memudahkan mujtahid dalam upayamenemukan hukum sesuai dengan maqashid al-syari’ah.

Kaidah fiqhiyah sebagai sebuah metodepenemuan hukum memiliki sifat dinamis. Kedinamisanitu terlihat ketika qa’idah tersebut memberikan prinsipdasar dalam menetapkan hukum tidak hanya berpegangkepada makna lahiriyah dari suatu nash. Lebih dari itupertimbangan kondisi sosial kemasyarakatan jugadikedepankan. Oleh karena itu suatu ketetapan hukumyang berbeda-beda sesuai dengan situasi merupakandinamika nilai kontekstualisasi hukum Islam.

KATA PENGANTAR

viii

Harus diakui buku ini tidaklah bermaksud untukmendapat pengakuan istimewa sebagai temuan baruatau sebuah karya komprehensif. Tetapi, walau bagai-manapun, usaha kearah itu tentu saja mesti dilakukanuntuk mencapai hasil yang maksimal. Karena itu, karyaini terbuka bagi saran-saran yang konstruktif daripembaca.

Atas rampungnya buku ini penulis mengucapkanrasa syukur kepada Allah Swt. Selanjutnya terima kasihkepada pihak-pihak terkait yang telah memberikanbantuan berupa informasi dan bahan dalam upayamenyelesaikan karya yang sederhana ini terutama atassaran dan masukannya. Terima kasih juga disampaikankepada WDC yang bersedia menerbitkan buku ini.

Ulee Kareng, Agustus 2017

Penulis

Mukhsin Nyak Umar

i x

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT ............................... i

KATA PENGANTAR........................................ ii

DAFTAR ISI ..................................................... iii

BAB I : PENDAHULUAN........................... 1BAB II : SEPUTAR KAIDAH FIQHIYYAH. 9

A. Pengertian Kaidah Fiqhiyyah ...... 9

B. Sumber-sumber Kaidah Fiqhiyyah 12

C. Sejarah Perkembangan Kaidah

Fiqhiyyah ................................... 19

BAB III : HUKUM ISLAM DAN KEMAS-

LAHATAN ..................................... 27

A. Makna Hukum Islam .................. 27

B. Kemaslahatan Sebagai Dasar

Pertimbangan dalam Penerapan

Hukum Islam.............................. 31

C. Asas dan Tujuan Hukum dalam

Islam .......................................... 40

x

BAB IV : KAIDAH FIQHIYYAH DAN PEM-

BAHARUAN HUKUM ISLAM ...... 73

A. Pembaharuan Hukum Islam:

Suatu Keniscayaan ...................... 73

B. Peran Kaidah Fiqhiyyah dan Pem-

baharuan Hukum Islam .............. 88

BAB V : PENUTUP ..................................... 113

DAFTAR BACAAN.......................................... 117

--ooOoo--

Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaharuan Hukum Islam 1

BAB IPENDAHULUAN

Penerapan atau penetapan hukum dalam suatumasyarakat bertujuan untuk mengendalikan kehidupanmasyarakat itu sendiri. Hukum adalah suatu sistem yangditegakkan untuk melindungi hak individu danmasyarakat. Sistem hukum di setiap masyarakatmemiliki sifat, karakter dan ruang lingkup sendiri.Demikian juga Islam, memiliki sistem hukum yangdikenal dengan istilah fiqh.1

Al-Qur’an dan Sunnah sebagai sumber hukumIslam, sebagian besar masih bersifat umum atau global,memuat prinsip-prinsip dasar dan pesan-pesan moral.2

Karakteristik al-Qur’an yang demikian itu menunjukkanbahwa manusia diberi wewenang untuk melakukaninterpretasi dan penjabaran sesuai dengan kondisi sosialdi setiap tempat.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam,para ulama dalam melakukan interpretasi terhadap teks-teks nash atau menetapkan hukum dari masalah baruyang muncul, banyak terjadi perbedaan cara pandang.Perbedaan tersebut bukan semata-mata berbeda dalammemahami teks nash, tetapi juga karena perbedaankondisi dan situasi lingkungan yang mengitarikehidupan mereka.3

2 Bab I : Pendahuluan

Dewasa ini, kemajuan teknologi yang begitucepat dan pesat, tidak hanya menyebabkan perubahandalam satu bidang, melainkan meliputi berbagai bidangkehidupan masyarakat. Hal ini karena bidang atausektor kehidupan dalam suatu masyarakat berhubunganerat satu dengan yang lain secara sistematis. Sehinggaperubahan pada satu sektor akan menimbulkanperubahan pada sektor yang lain, yang di dalamnyatermasuk sektor atau bidang hukum. Oleh karena ituperubahan suatu ketetapan hukum merupakankesadaran historis yaitu kesadaran bahwa suatu tatananhukum sangat terkait dengan perubahan zaman danperbedaan waktu.4

Berbagai permasalahan hukum yang muncul danberkembang saat ini adalah akibat dari dinamikamasyarakat di atas. Bagi masyarakat yang hidupsekarang dan di masa yang akan datang sangat mungkinberhadapan dengan masalah baru yang belum pernahdijumpai pemecahannya pada generasi sebelumnya.Begitu pula kebijakan atau ketetapan hukum yangdianggap tepat pada masanya, belum tentu relevan untukkondisi sekarang dan masa akan datang. Ini disebabkanterjadinya perubahan dalam masyarakat -yang padagilirannya- menyebabkan terjadinya perubahan dankompleksitas kebutuhan masyarakat itu sendiri.

Berbagai pertimbangan Nabi Muhammad yangdigunakan dalam memberikan penjelasan wahyu,menjadi pelajaran bagi para ulama yang datangkemudian dalam upaya memahami ajaran Islam.Setelah Nabi wafat, berarti lengkaplah prinsip ajaranIslam yang kesemuanya tertuang dalam al-Qur’an.


Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammadsebagai Nabi terakhir memberikan implikasi bahwaagama Islam membawa ajaran yang memiliki dinamikatinggi. Hukum-hukumnya berakar pada prinsip-prinsipuniversalitas dan fleksibilitas. Oleh karena itu hukumIslam bersifat akomodatif terhadap perubahan-perubahan yang ada dan mampu memenuhi kebutuhanmasyarakat yang terus berkembang mengikuti kemajuanzaman.5

Di samping itu, sebagai Nabi terakhir, iamemberikan petunjuk kepada umatnya untuk berusahamengatasi persoalan-persoalan hidup kemasyarakatandengan menggunakan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang ada dalam nash.

Untuk merealisasikan itu semua, tentunya perlupengembangan ajaran Islam terus menerus, termasukaspek hukumnya. Dengan demikian diharapkan hukumIslam mampu dijadikan sebagai pedoman hidup, dimana pun, kapan pun, dan dalam konteks apa pun.Dalam pengembangan untuk merealisasikan nilaipembaharuan hukum Islam tersebut perlu ada suatumetode yang mampu dijadikan sebagai pedoman di satupihak, dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsippokok syari’at Islam di lain pihak.

Di antara metode penetapan hukum yang dibuatoleh para ulama untuk menyelesaikan berbagaipermasalahan yang muncul saat itu adalah kaidahfiqhiyyah. kaidah fiqhiyyah merupakan salah satupedoman atau rujukan untuk menyelesaikan masalahhukum yang berkembang, diambil dari nilai-nilaifilosofis yang ada dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.


Disiplin ilmu ini juga merupakan kekayaan khazanahintelektual masa lalu, dan terus mengalami per-kembangan serta masih menjadi materi kajian ilmiahyang cukup penting dalam merespons setiap persoalanyang muncul.

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwaperubahan kondisi sosial sebagai akibat dariperkembangan pemikiran dan teknologi adalahmerupakan hal yang wajar. Perubahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat tidak selalu sama antara satudengan yang lainnya. Ketidaksamaan tersebutmenyebabkan beragamnya corak kehidupan masyarakatyang pada akhirnya akan menyebabkan beragamnyapermasalahan yang dihadapi dan kebutuhan yangdiperlukan termasuk dalam bidang hukum.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, sumber-sumberhukum Islam itu laksana air yang tidak pernah kering.Dinamika dan kesuburan materi yang dikandung cukuptangguh untuk menghadapi tantangan-tantangan yangada. Ketangguhan sumber hukum Islam itu adalahkarena prinsip-prinsip yang ditetapkan cukup luas danfleksibel, sehingga dapat dijabarkan dan diterapkandalam berbagai konteks.6

Selanjutnya Abdul Wahhab Khallaf mengatakandalam mengemukakan ajaran-ajarannya, nash tidakmenyajikan dalam bentuk yang sama. Hal-hal yangberkaitan dengan ibadah, hukum privat dan yangsejenisnya, lebih detail dan sekaligus denganpenjelasannya. Sedangkan yang berkaitan denganmasalah perdata, ekonomi, pidana, nash hanyamenyajikan dalam bentuk prinsip-prinsip umum. Hal


ini dimaksudkan agar hukum Islam dapat dijabarkandan diterapkan sesuai dengan perkembangan dankondisi yang ada.7 Di sinilah pentingnya mengetahuikaidah fiqhiyyah sebagai Kaidah yang bersifat umumyang digunakan sebagai pedoman dalam menetapkanhukum yang bersifat furu’.8

Imam Suyuthi mengatakan bahwa kaidahfiqhiyyah merupakan disiplin ilmu yang sarat dengannilai-nilai filosofis. Ilmu ini dirancang sedemikian rupauntuk mengetahui hakikat, rahasia dan keistimewaanhukum Islam. Dengan menguasai kaidah fiqhiyyahseorang mujtahid diharapkan mampu menyelesaikanpermasalahan hukum yang muncul dan dijadikanpijakan untuk menetapkan hukum sesuai dengankonteks yang ada.9 Berbagai permasalahan hukum yangmungkin berbeda antara satu tempat dengan tempatlain, antara satu orang dengan orang lain dapatdikembalikan kepada kaidah fiqhiyyah tersebut.

Hal senada juga dikemukakan oleh MusthafaAhmad al-Zarqa’. Menurutnya, kaidah-kaidahfiqhiyyah merupakan metode penerapan atau penetapanhukum Islam yang dapat dijadikan pijakan untukmenerapkan hukum Islam dalam berbagai macamkonteks serta menyelesaikan permasalahan hukum yangmuncul akibat perkembangan dan perbedaan kehidupanmasyarakat.10

Kaidah fiqhiyyah sebagai salah satu metodeijtihad memberikan arah untuk tetap terpeliharanya ruhIslam, prinsip-prinsip dan nilai-nilai filosofis hukumIslam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain; ketuhanan,kemanusiaan, keadilan, persamaan hak, konsisten dan


kontekstual.11 Prinsip umum ini disusun oleh paraulama berdasarkan berbagai persoalan-persoalanhukum yang muncul kemudian. Oleh karena itu kaidahfiqhiyyah mempunyai kemampuan untukmenyelesaikan kompleksitas permasalahan hukumIslam dan sekaligus merealisasikan elastisitas hukumIslam untuk diterapkan dalam berbagai konteks.12

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwakaidah fiqhiyyah merupakan salah satu disiplin ilmuyang mempunyai nilai kedinamisan yang cukup tinggi,dan mempunyai peranan penting dalam mewujudkannilai-nilai universalitas hukum Islam untuk diterapkandalam berbagai situasi. Di samping itu juga ia memilikikemampuan dalam menyelesaikan persoalan-persoalanhukum yang muncul sebagai akibat perkembanganpemikiran dan perubahan kehidupan masyarakat.

Kajian terhadap persoalan di seputar tema di atas,sejauh ini belum ditemukan karya tulis yang secarakhusus mengkaji materi kaidah fiqhiyyah melaluipendekatan filosofis dan kaitannya dengan nilai-nilaipembaharuan serta perannya dalam merealisasikannilai universalitas, fleksibilitas dan pembaharuan hukumIslam. Namun demikian terdapat karya yang membahastentang kaidah fiqhiyyah yaitu karya Asymuni A.Rahman. Buku ini berisi terjemahan dari beberapa bukukaidah fiqhiyyah yang berbahasa Arab, tidak terlihatanalisa yang dikemukakannya. Selain karya tersebut,pembahasan singkat mengenai kaidah fiqhiyyahterdapat dalam salah satu bagian atau bab pembahasanushul fiqh atau hukum Islam secara umum. Ini tidaklain adalah terjemahan dari buku-buku yang berbahasa


Arab, seperti Filsafat Hukum Islam karya Hasbi ash-Shiddieqy, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam karyaMukhtar Yahya, Pengantar Hukum Syari’ah karyaMasyfuk Zuhdi, Kaidah -Kaidah Ushuliyah danFiqhiyyah karya Muchlish Usman, dan karya JaihMubarok mengenai Sejarah Pertumbuhan KaidahFiqhiyyah, yang bahasannya tidak mengaitkan denganaspek pembaharuan hukum Islam. Oleh karena itu disinilah letak signifikansi dari kajian ini.

Hasil dari kajian ini dapat memberikangambaran atau informasi karakteristik hukum Islam,dan sebagai respons terhadap anggapan bahwa hukumIslam itu bersifat kaku, statis sehingga dapatmenghambat perkembangan dan kemajuan zaman.Metode yang ditempuh dalam kajian ini berbentukpenelitian pustaka (Library Research) dengan mengambildata dari karya-karya atau literatur-literatur yangberkaitan dengan objek kajian. Setelah data terkumpullangkah selanjutnya adalah melakukan analisis datadengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang terdiridari metode deduktif, induktif dan komparatif. Metodededuktif adalah menganalisis data-data yang berisi ide-ide atau keterangan-keterangan yang bersifat umum,kemudian ditarik menjadi suatu kesimpulan khusus.Metode induktif adalah menganalisis berbagai fakta danpengalaman empirik yang bersifat khusus kemudiandisimpulkan menjadi suatu pernyataan yang bersifatumum. Sedangkan metode komparatif yaitumenganalisa dengan cara membandingkan data-datayang ada, sehingga akan terlihat sisi persamaan danperbedaan dari keduanya.


Endnote:1 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, alih bahasa Agah

Granadi, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. XV.2 Dari seluruh ayat yang terdapat dalam al-Qur’an, terdapat sejumlah

ayat hukum dengan rincian: 1. Hukum Keluarga 70 ayat, 2.Hukum Perdata 70 ayat, 3. Hukum Pidana 30 ayat, 4. HukumAcara 13 ayat, 5. Hukum Ketatanegaraan 10 ayat, 6. HukumInternasional 25 ayat, 7. Hukum Ekonomi 10 ayat. AbdulWahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, Cet. VIII, (Kairo: MaktabahDa’wah Islamiyyah, 1990), hlm. 22-23. Bandingkan denganAbdullah Ahmad an-Na’im, Toward an Islamic Reformation: CivilLiberties Human Rights and International Law, alih bahasa AhmadSuaedy dan Amiruddin Arrani, Cet. I, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 1994), hlm. 41.

3 Yusuf Qardhawi, al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, alih bahasaAchmad Syatori, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm.126-127.

4 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Cet. II, (Jakarta:Paramadina, 1992), hlm. LXVIII.

5 Yusuf Qardhawi, Syari’ah al-Islamiyah Khuluduha wa Shalahuha liTathbiq li Kulli Zaman wa Makan, alih bahasa Abu Zaky,(Surabaya: Pustaka Progresif, 1990), hlm. 19-20.

6 Abdul Wahhab Khallaf, Mashadir al-Tasyri’ al-Islami fi Ma La NashFihi, alih bahasa Bahrun Abu Bakar, (Bandung: Risalah, 1972),hlm. 222.

7 Ibid., hal. 222-223.8 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasar Pembinaan

Hukum Fiqh Islam, Bandung: al-Ma’arif, 1986), hlm. 485.9 Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar al-Suyuthi, al-Asybah

wa al-Nazdair, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 5.10 Musthafa Ahmad al-Zarqa’, al-Fiqh al-Islami fi Thaubi al-Jadid,

Jilid II, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 947.11 Yusuf Qardhawi, al-Khashaish al-Ammah li al-Islam, alih bahasa

Rafi’ Munawwar, (Surabaya: Risalah Gusti, 1994).12 Asymuni A. Rahman, Kaidah-kaidah Fiqh, (Jakarta: Bulan Bintang,

1976), hlm. 5.


BAB IISEPUTAR KAIDAH FIQHIYYAH

A. Definisi Kaidah FiqhiyyahSebelum menguraikan secara mendalam

berkenaan dengan pengertian kaidah fiqhiyyah, baikditinjau dari segi etimologi maupun terminologi, terlebihdahulu dijelaskan arti dari masing-masing akar katakaidah fiqhiyyah itu sendiri.

Kata kaidah merupakan terjemahan dari bahasaArab ÞÇÚÏ(jama’: Þ æÇ) yang artinya menurut bahasaadalah dasar, asas atau fondasi. Para ahli bahasamemberikan contoh dengan lafadz ÞæÇÚÏ ÈÊ maksud-nya ialah dasar atau fondasi rumah. Kata qawa’id dalamal-Qur’an terdapat dalam firman Allah Swt surat al-Baqarah ayat 127:

“Dan (ingatlah) ketika Ibrahim meninggalkan(membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail)”.

Arti lafazd qawa’id dalam ayat tersebut ialah dasaratau fondasi. Sedangkan menurut istilah para ahli nahwu(gramatika bahasa) mengartikan qawa’id sebagai sesuatuyang tepat.

قاعدة قواعد

البيت قواعد

وإمساعيل البيت من القواعد إبراهيم يرفع وإذ

10 Bab II : Seputar Kaidah Fiqhiyyah

“Ketentuan yang bersifat umum yang semua bagian-bagiannya harus sesuai dengan ketentuan tersebut”.

Seperti kedudukan fa’il (subjek) adalah marfu’,kedudukan maf ’ul (objek) adalah mansub dansebagainya. Jadi ketentuan bahwa fa’il harus dibaca rafa’itu adalah qa’idah menurut ahli bahasa.

Sedangkan pengertian qa’idah menurut ahli fiqh(fuqaha’) adalah sesuatu ketentuan yang biasa (padaumumnya demikian) atau disebut dengan istilah galib,seperti dalam ungkapan:

“Hukum (aturan) yang pada umumnya bersesuaiandengan bagian-bagiannya”.

Kata fiqhiyyah adalah berasal dari kata fiqh, yangmenurut bahasa berarti faham. Sedangkan fiqh menurutistilah fuqaha adalah sebagai berikut:

1. Abu Zahrah menegaskan:

“Ilmu yang menerangkan segala hukum syara’ yangamaliah diambil dari dalil-dalilnya yang tafshili”.

2. Abdul Wahhab Khallaf mengemukakan:

1 جزئياته مجيع على املنطق الكلى احلكم هي القواعد

2 جزئياته معظم على ينطبق أغليب حكم

3 التفصيلية أدلتها من العملية الشرعية باألحكام العلم

4 التفصيلية أدلتها من املكتسب العملية الشرعية باألحكام العلم


“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yangamali yang diusahakan dari dalil-dalilnya yang tafhsili”.

Ia juga mengemukakan bahwa fiqh:

“Himpunan hukum-hukum syara’ yang amali yangdiperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili”.

Dari definisi tersebut menunjukkan bahwa fiqhadalah ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitandengan perbuatan-perbuatan praktis.

Kemudian kata fiqh tersebut dirangkai dengan “yanisbah” yaitu huruf “ya” yang berfungsi membangsakan6

atau segala sesuatu yang berkaitan dengan fiqh.

Dari pengertian dasar kata qa’idah dan fiqh itulahdirumuskan pengertian kaidah fiqhiyyah antara lainsebagai berikut:

1. Menurut Mushtafa Ahmad Az-Zarqa:

Kaidah fiqhiyyah ialah dasar-dasar yang berkaitan denganmasalah fiqh yang bersifat mencakup dalam bentuk teks-teks perundang-undangan yang ringkas, yang mengandungpenetapan hukum-hukum secara umum pada peristiwa-peristiwa yang tercakup dalam pembahasannya.

2. Ali Ahmad al-Nadawi:

Kaidah fiqhiyyah ialah dasar-dasar yang berkaitan denganfiqh yang mencakup proses penetapan hukum secara umum

أدلتها من املستفادة العملية الشرعية األحكام جمموعة 5 التفصيلية


dan mencakup berbagai keputusan yang masuk dalampembahasannya.

3. Ahmad bin Muhammad al-Zarqa:

Kaidah fiqhiyyah ialah dasar-dasar yang berpedoman danberkaitan dengan fiqh, yang setiap ka’idah mempunyaiketentuan hukum secara umum.

Dari tiga definisi di atas mempunyai pengertianyang sama, yakni kaidah fiqhiyyah merupakan aturanyang bersifat umum yang mencakup masalah-masalahfiqh.

B. Sumber Pengambilan Kaidah FiqhiyyahSumber pengambilan dalam pembahasan ini ialah

dasar-dasar perumusan kaidah fiqhiyyah. Dasar-dasartersebut ada dua macam, yaitu dasar formil dan dasarmateriil.

Dasar formil ialah nash yang menjadi sumbermotivasi atau pendorong bagi para ulama untukmenyusun kaidah fiqhiyyah. Sedangkan dasar materiiladalah materi yang digunakan untuk merumuskankaidah fiqhiyyah itu sendiri.

1. Dasar Formil

Ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum sebagianbesar tidak dirinci dan tidak mengatur teknis pelaksanaanmaupun bentuknya. Hal ini dimaksudkan agar hukumIslam selalu relevan, aktual dan akomodatif dalammenghadapi dan merespons perkembangan kehidupanmanusia. Oleh karena itu al-Qur’an hanya menetapkan


prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan dandipegangi. Jikalau al-Qur’an mengatur secara rinci semuapermasalahan justru akan terjadi kesulitan ketikadihadapkan pada permasalahan baru yang tidak adarincian ketentuan hukumnya. Sebagai contoh, dalampencarian harta, berdagang atau bermu’amalah, Islammenetapkan prinsip yaitu harus melalui transaksi-transaksi (jual beli) yang baik, jujur, tidak merugikanorang lain. Firman-Nya menyatakan: “Allah telahmenghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (al-Baqarah: 275). Dalam bidang ketatanegaraan(pemerintahan) Islam menetapkan prinsip umum yaitusyura (musyawarah), keadilan dan persamaan. FirmanAllah:

“Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunbagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalamsetiap urusan”. (Ali Imran: 159).

“Dan Allah (menyuruh kamu) apabila menetapkanhukum di antara manusia supaya kamu menetapkan denganadil”. (al-Nisa: 58).

Dalam bidang perekonomian, al-Qur’anmeletakkan prinsip perimbangan. Firman Allah:

“Supaya harta itu jangan hanya beredar di antaraorang-orang yang kaya saja”. (al-Hasyr: 7).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwaketentuan-ketentuan hukum di dalam Islam sebagianbesar hanya berupa prinsip-prinsip pokok, tidakdijelaskan rincian dan teknisnya. Dan juga tidakdijelaskan bentuk transaksi jual beli, cara serta bentuk


lembaga musyawarah, kebijakan atau mekanisme untukmenciptakan dan mencapai keadilan, persamaan dankeseimbangan atau pemerataan.

Sifat kemuliaan al-Qur’an tersebut dimaksudkanagar syari’at Islam mampu menyesuaikan danmenyelaraskan dengan kehidupan manusia di mana pundan kapan pun berada. Karena tidak dapat di pungkiribahwa perjalanan kehidupan manusia selalu mengalamiperkembangan. Perkembangan tersebut tentunya antarasatu dengan yang lain tidak sama, sehinggamengakibatkan kebutuhan yang tidak sama pula.Keadaan seperti itu harus dihadapi dan dijawab olehSyari’at Islam sebagai bukti atas keuniversalannya.

Untuk memahami penyajian al-Qur’an yangbersifat umum itu, tentunya perlu diadakan penggalianterhadap hukum-hukum yang dikandungnya. Usahapenggalian atau mengeluarkan hukum dari dalil-dalil (al-Qur’an dan Sunnah) tersebut dinamakan ijtihad.7

Penggalian atau penafsiran itu perlu dilakukan, agarprinsip-prinsip ajaran Islam tersebut tidak hanya bersifatteoritik, tetapi lebih aplikatif, dapat diterapkan dalamkehidupan sehari-hari.

Ijtihad adalah mencurahkan segala kemampuanuntuk mendapatkan suatu hukum dalam menghadapipersoalan-persoalan atau masalah-masalah yang adamerupakan suatu keharusan. Dengan ijtihad, segalapersoalan yang hukumnya tidak ditegaskan secara rincidalam nash, akan bisa diatasi dengan lancar.8

Ijtihad sebagai upaya untuk menghadapipersoalan-persoalan atau masalah-masalah yang muncul


mempunyai dasar yang kuat. Firman Allah dalam suratal-Hasyr ayat 2:

“Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadipelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan(akal)”.

Ayat tersebut memerintahkan kepada manusiauntuk menggunakan akal pikirannya dalam menghadapipermasalahan kehidupan sehari-hari. Di beberapa ayatlain manusia juga diperintahkan supaya menggunakanakal pikirannya secara maksimal yaitu terungkap dalamkalimat afala ta’qilun, afala tatafakkarun, afala tandzurun.

Di samping itu, di beberapa ayat al-Qur’andisebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia(al-Baqarah: 34). Kemuliaan manusia itu karena iamempunyai akal yang tidak dianugerahkan oleh-Nyakepada makhluk selain manusia. Manusia akankehilangan nilai kemuliaannya apabila fungsi akaltersebut tidak digunakan secara optimal. Penggunaanakal secara optimal merupakan esensi atau substansiijtihad.

Kebolehan melakukan ijtihad dalam menghadapimasalah-masalah yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur’an dan as-Sunnah telah diisyaratkan sejak masaNabi. Ini terlihat pada dialog antara Nabi dan Mu’adzbin Jabal ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Padawaktu Mu’adz akan berangkat untuk menjadi Hakimditanya oleh Nabi apabila nanti ada masalah-masalahyang tidak ada dalam al-Qur’an atau al-Sunnah, makaketika itu Mu’adz menjawab: Saya akan berijtihad(mencurahkan kemampuan saya) untuk menetapkan


hukumnya. Terkait jawaban Mu’adz tersebut, Nabimendo’akannya. Ini menunjukkan bahwa Nabimembolehkan ijtihad yang dilakukan oleh Mu’adz.

Upaya penggalian hukum di atas yaitu ijtihadtentunya memerlukan suatu pijakan atau metode yangdigunakan sebagai prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasaryang dapat dijadikan acuan dalam memahami teks-teksnash dan dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum(fiqh) tersebut para ulama membuat metode yang disebutkaidah fiqhiyyah.

Dengan demikian dasar formil yaitu yangmendorong atau menjadi sumber motivasi penyusunankaidah fiqhiyyah ialah keharusan dilakukannya ijtihaduntuk menghadapi masalah-masalah hukum yangmuncul dan secara zhahir tidak disebutkan ketentuanhukumnya.

2. Dasar Materiil

Qa’idah fiqhiyyah yang disusun oleh para ulamaitu pada dasarnya melalui pemahaman dan pengkajianyang mendalam terhadap kandungan syari’at yang adadalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Hal ini dapat dilihatpada qa’idah fiqhiyyah berikut:

Dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 145:

ثواب يرد ومن منها نؤته الدنيا ثواب يرد ومن منها نؤته اآلخرة


“Barang siapa yang menghendaki pahala dunia,niscaya Kami berikan pahala dunia itu, dan barang siapa yangmenghendaki pahala akhirat Kami berikan pula kepadanyapahala akhirat itu”.

dan hadis Nabi:

“Sesungguhnya segala perbuatan itu tergantung denganniat. Setiap orang akan mendapatkan sesuatu sesuai denganniatnya. Barang siapa berhijrah karena Allah dan Rasu-Nya,maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Barang siapahijrah hanya karena ingin mendapatkan harta atau perempuanuntuk dinikahi, maka ia akan mendapatkan sesuai denganyang ia niatkan tersebut”.

Berdasarkan ayat dan hadis di atas disusunlahqa’idah fiqhiyyah yang berbunyi: “Segalasesuatu tergantung kepada maksud mengerjakannya”.

Begitu juga dengan firman Allah surat al-Hasyrayat 9:

“Dan mereka mengutamakan (orang muhajirin) atasdiri mereka sendiri sekalipun mereka kesusahan”.

9

كانت فمن نوى ما امرأ لكل وإمنا بالنيات ألعمال إمنا ومن ورسوله اهللا إىل فهجرته ورسوله اهللا إىل هجرته ينكحها امرأة إىل أو يصيبها دنيا إىل هجرته كانت

إليه هاجر ما إىل فهجرته

مبقاصدها األمور

خصاصة م ولوكان أنفسهم على ويؤثرون


Dan hadis Nabi:

“Senantiasa suatu kaum memperlambatkan dari shafawal sehingga Allah mengakhirkan mereka, dimasukkanlahdalam neraka”.

Para ulama menyusun qa’idah fiqhiyyah yangberbunyi:

“Mengutamakan orang lain dalam masalah ibadahadalah makruh, sedangkan masalah keduniaan adalahdianjurkan”.

Contoh lain adalah qa’idah:

“Kemudharatan (kerusakan) harus dihilangkan”.

Qa’idah ini merupakan induksi dari surat al-Qashash ayat 77:

“Berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimanaAllah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamuberbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidaksuka terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan”.

10

يؤخرهم حىت األول الصف عن يتأخرون قوم يزال ال النار يف اهللا

11 حمبوب وبالدنيا مكروه بالعبارات اإليثار

12 يزال الضرر

ف ي الفساد تبغ وال إليك اهللا أحسن كم ا وأحسن املفسدين حيب ال اهللا إن األرض


Dan hadits nabi:

“Tidak boleh berbuat kemudharatan dan membalasdengan kemudharatan. Barang siapa berbuat kemudharatanmaka Allah akan memberikan kemudharatan”.

Dari beberapa qa’idah yang dikemukakan di atasmenunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah disusun darikandungan atau nilai-nilai yang ada dalam al-Quran danal-Sunah. Oleh karena itu Ali Ahmad al-Nadawimengatakan bahwa al-Quran dan al-Sunnah merupakansumber pengambilan kaidah fiqhiyyah. Karenabersumber dari al-Quran dan al-Sunnah itulah kaidahfiqhiyyah mampu menjadi sebagai metode penerapanhukum dan hujjah fiqhiyyah.14

Dengan demikian dasar atau sumber materialpenyusunan Kaidah fiqhiyyah ialah nilai-nilai hukumyang ada dalam al-Quran dan al-Sunnah. Nilai-nilaihukum itu dibuat menjadi sebuah kalimat yang disebutkaidah fiqhiyyah.

C. Sejarah Perkembangan Kaidah FiqhiyyahPenyusunan kaidah fiqhiyyah berbeda dengan

penyusunan ilmu ushul fiqh atau kitab-kitab undang-undang hukum positif. Ilmu ushul fiqh atau kitab undang-undang hukum positif disusun sekaligus, sedangkankaidah fiqhiyyah disusun sedikit demi sedikit berdasarkanperistiwa dan permasalahan hukum yang berkembangdi masyarakat.

13 اهللا ضاره ضار من ضرار وال ضرر ال


Menurut pendapat Abu Yusuf, qa’idah yangpertama kali disusun ialah qa’idah:

Tidak ada wewenang bagi seorang imam untukmengambil sesuatu dari seseorang kecuali dengan dasar-dasarhukum yang berlaku.

Qa’idah tersebut ditemukan dalam kitab al-Kharraj karangan Imam Abu Yusuf yang hidup padatahun 113 H sampai tahun 182 H.15 Dengan demikianmateri kaidah fiqhiyyah telah ada sejak abad ke-2 Hijriah.

Ahli fiqh Mazhab Hanafi yaitu Zainul AbidinIbrahim ibn Muhammad bin Abu Bakr yang terkenaldengan sebutan Ibn Nujaim mengatakan, bahwapenyusunan pertama kali kaidah fiqhiyyah ialahMuhammad bin Muhammad yang terkenal denganpanggilan Abu Thahir al-Dabbas. Menurut riwayat,seorang ulama Syafi’i yaitu Abu Sa’id al-Harwimenukilkan lima qa’idah pokok dari al-Dabbas tersebut.Lima qa’idah terebut:16

1. (Segala sesuatu urusan itu (dinilai)sesuai dengan tujuan/niatnya).

2. (Keyakinan itu tidak dapatdihapuskan oleh suatu keraguan).

3. (Kesulitan itu membawa kepadakemudahan).

حبق إال أحد يد من شيئا خيرج أن لإلمام ليس معروف ثابت

مبقاصدها األمور

بالشك يزال ال اليقني

التيسري جتلب املشقة


4. (Segala bentuk kemudharatan harusdihilangkan).

5. (Adat/tradisi dapat dijadikan (per-timbangan) hukum.)

Memasuki abad ketiga dan keempat hijriah, ada‘ulama yang mengikuti jejak ad-Dabbas untuk menyusunkaidah fiqhiyyah. Antara lain Imam Abu HasanAbdullah bin al-Hasan (260-340 H) yang terkenal dengansebutan al-Karkhy. Kemudian muncul pula ImamAbdullah bin Umar bin Isa al-Qadiy yang digelari denganAbu Zayd al-Dabusy (w. 430 H) yang menyusun kitab“Ta’sis al-Nazr”.17

Di abad kelima sampai abad keenam merupakanmasa kejumudan perkembangan kaidah fiqhiyyah. Padamasa ini, tidak banyak terjadi penyusunan kitab yangberkaitan dengan kaidah fiqhiyyah.

Baru pada abad ketujuh hijriah, kaidah fiqhiyyahmengalami perkembangan. Ini terbukti dengandisusunnya kitab al-Qawa’id fi Furu’ al-Syafi’iyah olehImam Muhammad bin Ibrahim al-Jarjaniy (613 H) dankitab Qaw’id al-Ahkam fi Masalih al-’Anam oleh ImamIzzudin bin Abd al-Salam (660 H). Keduanya darimazhab Syafi’i. Dan dari mazhab Maliki adalahMuhammad bin Abdillah bin Rasyid al-Bakri al-Qafsiy(685 H) juga menyusun kitab-kitab tersebut yangkemudian mendorong dan mengantar perkembangankaidah fiqhiyyah pada abad-abad selanjutnya.18

Pada abad kedelapan hijriah, merupakan abadkeemasan bagi perkembangan dan penyusunan kaidah

يزال الضرر

حمكمة العادة


fiqhiyyah. Hal ini karena permasalahan hukum yangterjadi semakin kompleks, sehingga para ulamamemandang penting membuat qa’idah untukmenyelesaikan permasalahan tersebut. Di antara kitab-kitab yang disusun oleh para ulama pada abad ini adalah:

1. Al-Asybah wa al-Naza’ir, oleh Ibnu al-Wakil al-Syafi’i(716 H)

2. Al-Qawa’id, oleh al-Muqarriy al-Malikiy (758 H)

3. Al-Majmu’ al-Muhazhab fi Dhawabith Qawa’id al-Mazhab, oleh Imam ‘Ala’iy al-Syafi’iy (761 H)

4. Al-Asybah wa al-Naza’ir, oleh Tajuddin al-Subki9771 H).

5. Al-Asybah wa al-Naza’ir, oleh Jalaluddin al-Asnawiy(772 H).

6. Al-Mansur fi al-Qawa’id, oleh Badruddin al-Syarkasy(794 H)

7. Al-Qawa’id fi al-Fiqh, oleh Ibnu Rajab al-Hambali(795 H)

8. Al-Qawa’id fi al-Furu’, oleh Usman al-Gaziy (799 H).19

Di abad kesembilan hijriah, semakin banyak paraulama yang menaruh perhatian terhadap kaidahfiqhiyyah. Karena para ulama menganggap qa’idah-kaidah fiqhiyyah yang disusun sebelumnya cukupberperan penting dalam menyelesaikan masalah-masalahfiqh. Ini terbukti dengan banyaknya kitab-kitab yangdisusun pada masa ini, antara lain:

1. Asna al-Maqashid fi Tahriri al-Qawa’id olehMuhammad al-Zubairi (808 H).


2. Al-Qawa’id al-Manzumah, oleh Ibn al-Ha’im al-Maqdisi (815 H). Beliau juga mensyarah kitab “al-Maju’ al-Muhadzdzab fi Qawa’id al-Madzdzab”karya Imam ‘Ala’iy dengan nama kitabnya “Tahriral-Qawa’id al-’Aliyah wa Tamhid al-Masalik al-Fiqhiyyah”.

3. Al-Qawa’id, oleh Imam Taqiyuddin al-Hishniy (829H)

4. Nazmu al-Dzakha’ir fi al-Asybah wa al-Nazha’ir,oleh Abdurrahman bin Ali al-Maqdisiy (876 H).

5. Al-Qawa’id wa al-Dhawabith, oleh Ibnu Abdul Hadi(880 H).

6. Al-Kulliyyat al-Fiqhiyyah wa al-Qawa’id, oleh IbnuGazi al-Maliky (901 H).20

Masa pertumbuhan dan perkembangan kaidahfiqhiyyah terus berlangsung sampai abad kesepuluhhijriyah. Pada abad ini banyak para ulama yangmenyusun kitab-kitab qa’idah fiqh, antara lain kitab-kitabyang disusun pada abad ini adalah:

1. Al-Asybah wa al-Nazha’ir, oleh JalaluddinAbdurrahman bin Abi Bakr, yang terkenal dengansebutan Imam Suyuthi (910 H).

2. Nazmu al-Qawa’id al-Fiqhiyyah, oleh Abu al-Hasanal-Zaqaq al-Tujibiy al-Maliky (912 H).

3. Al-Asybah wa al-Nazha’ir, oleh Zayn al-’Abidin binIbrahim, yang terkenal dengan sebutan IbnuNujaim.21

Dari perkembangan di atas, terlihat bahwa paraulama dari empat mazhab terus mengembangkan disiplin


ilmu kaidah fiqhiyyah ini dan memunculkan beberapakarya besar pada abad selanjutnya, antara lain:

1. Majamu’ al-Haqa’iq oleh Abi Sa’id al-Khadami (w.1176 H), terdiri dari 154 kaidah;

2. Qawa’id Majalah al-Ahkam al-Adliyyah disusun olehHimpunan Ulama Kerajaan Turki Usmani pada 1292H.

3. Al-Fara’id al-Bahiyyah fi al-Qawa’id wa al-Fawa’id al-Fiqhiyyah oleh Ibnu Hamzah al-Husaini (1236-1305H).

4. Qawa’id Majallah al-Ahkam al-Syar’iyyah Ala Mazhabal Imam Ahmad Ibn Hanbal oleh Ahmad bin Abdullahal-Qari (1309-1359 H).

Uraian di atas menunjukkan bahwa kaidahfiqhiyyah yang tersusun dalam berbagai karya yang adapada kita sekarang ini, tidak disusun sekaligus, melainkanmelalui proses bertahap. Ada dua analisa yang dapatdikemukakan terhadap hal ini;

Pertama, penyusunan kaidah fiqhiyyah tersebutadalah melalui proses induksi dari ayat-ayat al-Qur’andan teks-teks al-Sunnah. Oleh karena itu sangat wajarapabila tidak dapat diselesaikan sekaligus oleh seorangulama atau oleh satu generasi.

Kedua, kaidah fiqhiyyah merupakan induksi dariberbagai permasalahan hukum yang muncul danberkembang di tengah-tengah masyarakat. Daripermasalahan hukum tersebut, para ulama mencaripenyelesaiannya dari al-Qur’an dan al-Sunnah.Kemudian bentuk penyelesaian tersebut dibuat menjadisebuah kaidah fiqhiyyah.


Dengan demikian apabila ada masalah hukumyang bersifat analog (mempunyai nilai atau ‘illat yangsama), diharapkan dengan mudah dapat diselesaikandengan kaidah fiqhiyyah tersebut. Demikian seterusnyadan tidak menutup kemungkinan akan terus mengalamiperkembangan bahkan mungkin perubahan.

Endnote:1 Adnan M. Jama’ah, Raf ’u al-Harj fi al-Syari’ah al-Islamiyah,

(Suria: t.p., t.t.), hlm. 215.2 Fathi Ridwan, Min Falsafah al-Tasyri’ al-Islami, (Kairo: Dar al-

Katib al-Arabi, 1969), hlm. 171.3 M. Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t),

hlm. 6.4 Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, (Kuwait: Dar al-

Qalam, t.t), hlm. 11.5 Ibid.6 Asymuni A. Rahman, Kaidah Fiqhiyyah…, hlm. 10.7 Yusuf Qardhawi, al-Ijtihad…, hlm. 2-5.8 Ibid, hlm. 101.9 Hadis riwayat Bukhari dari al-Hamidy Abdullah bin Zubair dari

Sofyan dari Yahya bin Sa’id al-Ansari dari Muhammad binIbrahim dari al-Qamah bin Waqas dari Umar bin Khattab,Ahmad bin Hajr al-Asqalani, Fath al-Bari, Jilid I, (t.tp: al-Maktabah al-Salafiah, 1379 H.), hlm. 9.

10 Hadis riwayat Abu Daud dari Yahya bin Main dari Abdurrazakdari Ikrimah bin Ammar dari Yahya bin Abi Kasir dari AbiSalamah dari Aisyah, Sunan Abu Daud, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 181.

11 Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan…, hlm. 531.12 Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, Syarh…, hlm. 178.


13 Hadis riwayat Hakim, dari Abu al-Abbas Muhammad binYa’qub dari al-Abbas Muhammad al-Dawuri dari Usman binMuhammad bin Usman bin Rabi’ah bin Abi Abdurrahman dariAbdul Aziz dari Amir bin Yahya dari Abu Sa’id al-Khudri.Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Zahabi,al-Mustadrak, Jilid II, (Beirut: Dari al-Fikr, 1978), hlm. 57.

14 Ali Ahmad al-Nadawy, al-Qawa’id…, hlm. 238.15 Asymuni A. Rahman, Qa’idah-qa’idah…, hlm. 12.16 Adnan Muhammad Jam’ah, al-Harj fi al-Syari’ah al-Islamiyah,

(Suria: t.p., t.t.), hlm. 217-218. Lihat pula Ali Ahmad al-Nadawi,al-Qawa’id…, hlm. 99-100. Dari berbagai literatur dan sistematikaKaidah fiqhiyyah nampaknya perkembangan atau kemunculanqa’idah-qa’idah berikutnya dikembangkan dari lima qa’idahtersebut.

17 Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawa’id…, hlm. 99; MuhammadJam’ah, Raf ’u al-Harj…, hlm. 218.

18 Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawa’id…, hlm. 101.19 Ibid., hlm. 102.20 Ibid., hlm. 103-104.21 Ibid., hlm. 105.

--ooOoo--


BAB IIIHUKUM ISLAM & KEMASLAHATAN

A. Definisi Hukum IslamHukum Islam yang dimaksud dalam

pembahasan ini ialah syari’ah. Secara harfiah, menurutFazlur Rahman “syari’ah” berarti jalan menuju sumberair. Sedangkan menurut istilah yaitu jalan kehidupanyang baik.1 Kemudian kata syari’ah digunakan denganpengertian “al-Thariqah al-Mustaqimah” (jalan yanglurus). Penggunaan syari’ah dalam pengertian “jalanyang lurus”, karena dalam syari’ah mengandung maksuddan makna sebagai petunjuk bagi manusia untukmenuju kepada kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan.Syari’ah diartikan dengan jalan lurus sesuai dengan ayatal-Qur’an surat al-Jatsiyah ayat 18:

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atassyari’ah (jalan yang lurus/dari urusan (agama), maka ikutilahsyari’ah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orangyang tidak mengetahui”.

تتبع وال فاتبعها األمر من شريعة على جعلنك مث . يعلمون ال الذين أهواء

28 Bab III : Hukum Islam & Kemaslahatan

Pada perkembangan berikutnya muncul beragamterminologi syari’ah yang dikemukakan oleh para ahlihukum Islam antara lain:

1. Muhammad Aly al-Thahanawiy:

“Syari’ah adalah hukum-hukum yang ditetapkanAllah untuk hamba-hamba-Nya, yang dibawa oleh seorangNabi, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan caramelakukan perbuatan yaitu yang disebut dengan hukum furu’dan amaliyah (perbuatan praktis) yang kemudian dihimpunmenjadi satu disiplin ilmu yaitu fiqh, atau yang berhubungandengan keyakinan yang disebut dengan hukum pokok, yangkemudia dihimpun dalam disiplin ilmu kalam. Syari’ahdisebut juga al-Din dan al-Millah”.

2. Muhammad Abu Syuhbah:

2

جاء اليت األحكام من لعباده تعاىل اهللا شرعه ما عمل بكيفية متعلقة سواءكانت األنبياء من نيب ا

أو الفقه علم هلا ودون وعملية فرعية وتسمى هلا ودون واعتقاديه أصلية وتسمى االعتقاد بكيفية .وامللة بالدين أيضا الشرعي ويسمى الكالم علم

على فتطلق الشرعي العرف يف الشريعة وأما واألدب واألحكام العقائد من للعباد شرعه ما


“Adapun syari’at pada istilah syara’ digunakankepada apa yang disyari’atkan Allah untuk hamba-Nya yangterdiri dari aqidah, hukum-hukum dan adab-adab (akhlak)untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat”.

3. Muhammad Salam Madkur:

“Hukum-hukum yang disyari’atkan Allah untukhamba-Nya supaya mereka menjadi orang mukmin yangberamal shaleh dalam kehidupan, baik yang berhubungandengan aqidah dan akhlak”.

Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwapada permulaannya syari’ah tidak hanya mencakupmasalah aqidah dan akhlak, tetapi juga hukum-hukumamaliah yaitu perbuatan mukallaf yang praktis.

Definisi syari’ah yang meliputi segala hukumsebagaimana telah diutarakan di atas, baik yangberhubungan dengan aqidah, akhlak maupun amaliahyaitu berupa perkataan, perbuatan dan tindakan-tindakan lainnya, adalah wajar. Di dalam al-Qur’an danal-Sunnah banyak terdapat ketentuan hukum yangsudah jelas, bersifat operasional dan operatif. Sehinggadilihat dari sudut pandang ini kurang tepat apabila

3 .واألخروية الدنيوية السعادتني لتحصيل

4

مؤمنني ليكونوا لعباده اهللا سنها اليت األحكام متصلة أكانت سواء احلياة يف صاحلني عاملني

.باألخالق أو بالعقائد أو باألفعال


syari’ah hanya diartikan sebagai ketentuan hukum yangberkaitan dengan aqidah dan akhlak.

Dalam perkembangan selanjutnya, hukum-hukum yang dihasilkan melalui pemahaman (fiqh:paham) terhadap al-Qur’an dan al-Sunnah inilahdisebut fiqh. Sedangkan hukum dan peraturan yang jelasdan tegas dalam al-Qur’an dan al-Sunnah (bukan hasilpemahaman manusia) disebut syari’ah. Dengandemikian meskipun aspek hukum secara teknis berdirisendiri sebagai kajian fiqh, tetapi tidak dapat dilepaskansebagai bagian dari syari’at Islam secara umum. Olehkarena itu fiqh sebagai bagian dari syari’at, tidak bolehmenyimpang dari prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Prinsip-prinsip inilah yangdimaksud syari’at Islam bersifat kekal dan abadi yaitumonotheisme (ketauhidan, keimanan), keadilan,persamaan dan moralitas.5

Adapaun hukum Islam dalam pengertian fiqhyaitu pemahaman terhadap teks al-Qur’an dan al-Sunnah, sangat mungkin mengalami perubahan.Karena suatu pemahaman atau penyelesaian masalahhukum yang dianggap paling tepat untuk suatu tempatatau waktu belum tentu tetap relevan untuk tempat lainatau waktu yang berbeda.

Dari uraian di atas jelas bahwa yang dimaksudsyari’ah adalah prinsip-prinsip dasar yang ada dalamal-Qur’an dan al-Sunnah serta semua ketentuan-ketentuan hukum yang sudah jelas (qath’i).6 Sedangkanfiqh adalah ketentuan-ketentuan hukum yang dihasilkanmelalui pemahaman terhadap syari’ah/teks nash (al-Qur’an dan al-Sunnah).


B. Kemaslahatan sebagai Dasar Per-timbangan Penerapan Hukum Islam

Allah menjadikan manusia di dunia ini tidakuntuk berbuat kerusakan, akan tetapi supaya salingtolong menolong antara sesamanya, berbuat hal-halyang baik dan mencegah hal-hal yang mungkar. Firman-Nya:

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebiakan dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosadan pelanggaran. (al-Maidah: 2).

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adildan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, danAllah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran danpermusuhan. (an-Nahl: 90).

Perintah tolong menolong, berbuat baik danberlaku adil dalam ayat di atas adalah untukmenciptakan kemaslahatan dalam kehidupan manusia.

Syari’at Islam yang diturunkan kepada NabiMuhammad melalui malaikat Jibril adalah untukrahmat bagi manusia. Firman Allah dalam surat al-Anbiya ayat 107:

Dan tidaklah kami mengutus kamu (Muhammad)melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwadiutusnya Nabi Muhammad ke dunia dengan segalaaspek risalah yang dibawa adalah sebagai rahmat

للعاملني رمحة إال أرسلناك ومآ


manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu syari’atyang dibawanya adalah untuk kemaslahatan manusia.Hukum sebagai bagian dari syari’at Islam untukmewujudkan nilai-nilai rahmah lil ‘alamin dalampenerapannya harus didasarkan atas kemaslahatan.Mengesampingkan kemaslahatan dalam penetapansuatu hukum, berarti mengingkari pesan syari’at Islamyang ada dalam ayat tersebut ini.

Dalam hadis juga disebutkan:

“Tidak boleh berbuat kerusakan (pada diri sendiri) danberbuat kerusakan (pada orang lain)”.

Hadits tersebut menurut Muhammad SaidRamadhan al-Buthi merupakan pesan singkat danmempunyai makna yang luas, yaitu mencakup semuaperbuatan dan tindakan, kebijaksanaan dan keputusantidak boleh menimbulkan kemudharatan baik individumaupun masyarakat. Dengan kata lain, kemaslahatanindividu maupun kemaslahatan umum (al-Maslahah al-’Ammah) harus selalu diperhatikan dan dipertimbang-kan dalam suatu ketetapan hukum.8

Imam al-Syathibi mengemukakan:

“Sesungguhnya syari’at Islam itu adalah untukkemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat”.

7 .ضرار وال ضرر ال

9

العاجل يف العباد ملصاحل هو إمنا الشرائع وضع إن .معا واآلجل


Kemaslahatan adalah suatu hal yang tumbuh danberkembang. Oleh karena itu, Ziauddin Sardarmengatakan bahwa al-Qur’an dan al-Sunnah sebagaidasar keabsahan syari’at Islam tidak membuat ketentuanumum bagi setiap kemungkinan permasalahan yangdiprediksikan. Al-Qur’an hanya menggariskan konsep-konsep global. Untuk selanjutnya dapat dikembangkandan dibentuk sesuai dengan tuntutan masyarakat danzaman melalui pertimbangan maslahah.10 Denganmempertimbangkan kemaslahatan, syari’at Islam akanmampu memecahkan masalah-masalah yang muncul.

Hukum yang dibebankan kepada manusia,menurut Izzuddin Abdussalam adalah untukkepentingan manusia sendiri.

“Segala pembebanan hukum adalah untukkemaslahatan di dunia dan di akhirat”.

Oleh karena itu menurut Ibnu Qayyim,kemaslahatan merupakan faktor yang harusdipertimbangkan dalam menerapkan hukum. Karenadengan terwujudnya kemaslahatan, berarti akanterwujud pula suatu keadilan dan ketenteraman sebagaitujuan pokok syari’at.12

Berkaitan dengan maslahah (kemaslahatan)sebagai dasar penetapan hukum Islam, para ulamaUshul Fiqh mengelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian.13

11

دنياهم يف العباد مصاحل إىل راجعة كلها التكاليف .وأخراهم


1. Al-Maslahah al-Mu’tabarah, yaitu maslahah yanglangsung ditunjukkan oleh syara’. Artinya dalamsuatu ketentuan hukum tertentu disebutkan langsungkemaslahatannya.

2. Al-Maslaha al-Mulgha, yaitu kemaslahatan yang tidakdianggap atau ditolak oleh syara’. Walaupun secararasional merupakan suatu kemaslahatan, tetapikarena syara’ tidak menjelaskannya atau karenabertentangan dengan teks nash yang qath’i, makakemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan dasarpenetapan hukum.

3. Al-Maslahah al-Mursalah, yaitu kemaslahatan yangtidak disebutkan oleh syara’ dan juga tidak ditolak.Artinya, kemaslahatan yang dijadikan sebagai dasarpenetapan hukum adalah kemaslahatn yangdidasarkan atas pemikiran akal.

Al-Thufi,14 ulama klasik menganggap betapapentingnya kemaslahatan sebagai dasar penetapanhukum Islam. Oleh karena itu ia tidak sepakat denganklasifikasi maslahah yang kemudian berimplikasiterhadap keberadaannya, ada yang diterima dan adayang ditolak.

Menurutnya inti dari seluruh ajaran Islamtermasuk dalam bidang hukum adalah kemaslahatan.Karena kemaslahatan itu sesuatu yang baik danbermanfaat, maka mustahil syara’ menolaknya. Dengandemikian, lanjutnya, kemaslahatan merupakan dasaruniversal bagi suatu penetapan hukum.

Selanjutnya dari sisi yang lain al-Syathibi jugamembagi maslahat menjadi tiga bagian15 :


1. Maslahatd Daruriyat, yaitu kemaslahatan yangsifatnya sangat esensial dalam kehidupan manusia.

2. Maslahat Hajiyyah, yaitu kemaslahatan yang sifatnyauntuk menghilangkan kesempitan dan kesukarandalam kehidupan manusia.

3. Maslahat Tahsiniyyah, yaitu kemaslahatan sebagaipelengkap dalam kehidupan manusia

Pembagian tersebut, menurut Ziauddin Sardaradalah untuk membuktikan bahwa metodologimaslahat dapat digunakan untuk mendapatkanketentuan hukum dari syari’ yang mampu memenuhikebutuhan masyarakat yang selalu mengalamiperubahan.16 Menurut Yusuf Qardawi, penerapanhukum atas pertimbangan kemaslahatan menjadi luasjangkauannya dan merupakan legalisasi yang suburdalam hal tidak terdapat nash. Karena di dalamnyaterdapat ruangan untuk mensejalankan denganperkembangan-perkembangan manusia serta kebutuhanmereka.17

Dalam hubungan dengan masalah kemaslahatanini, Abdul Wahhab Khallaf mengatakan, bahwakemaslahatan manusia sifatnya selalu aktual, tidak adahabisnya. Apabila penerapan hukum tidak didasarkanatas kemaslahatan, maka masalah baru dan tuntutanperkembangan akan terabaikan. Hal tersebut tidak cocokdengan maksud syari’at yang selalu ingin mewujudkankemaslahatan bagi seluruh umat manusia.18

Di antara sahabat Nabi, yang banyakmenggunakan pertimbangan kemaslahatan dalammenetapkan hukum Islam adalah Umar bin Khattab.


Ia merupakan salah seorang sahabat yang banyakmeninggalkan lembaran sejarah yang berkaitan denganpemikiran dan kebijakan hukum Islam. Ia terkenalsebagai orang yang genius, kreatif, bijaksana danmempunyai wawasan yang luas.

Pemikiran dan kebijakan yang dilakukan oleh paraahli hukum Islam sesudahnya, bahkan sampai sekarangmisalnya upaya reaktualisasi, kontekstualisasi,reinterpretasi, perubahan, penyesuaian, dan yanglainnya adalah tidak lepas dan merujuk pada ide danpemikiran serta kebijakan yang pernah dilakukan olehKhalifah Umar bin Khattab.

Adapun ide, pemikiran, dan kebijakan Umartersebut, antara lain, adalah berkaitan dengan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Rampasan Perang

Dalam surat al-Anfal ayat 41 disebutkan bahwaseperlima dari harta rampasan perang adalah untukAllah, Rasul, Kerabat Rasul, anak yatim, orang miskindan ibnu sabil. Sedangkan yang empat perlima, Rasulmembagi-bagikan untuk tentara yang ikut berperang.

Pada waktu pemerintahan Khalifah Umar danbeberapa wilayah telah berhasil ditaklukkan olehtentaranya, ia tidak melaksanakan pembagian hartarampasan perang seperti yang dilaksanakan oleh Rasulkepada prajurit yang ikut berperang. Untukmengetahui tindakan Umar dan alasannya, berikutsebagian cuplikan ucapan Umar dihadapan para tokohpada saat itu:


“Kalian telah mendengar pembicaraan mereka,kelompok yang menuduhku berbuat zalim berkenaan denganhak-hak mereka. Aku benar-benar berlindung kepada Allahdari melakukan kezaliman. Jika aku telah berbuat zalimkepada mereka berkenaan dengan sesuatu yang menjadi milikmereka dan aku memberikannya kepada orang lain, makabenar-benar telah celakalah diriku. Tetapi aku melihat bahwatidak ada lagi sesuatu (negeri ) yang dibebaskan sesudah negeriKhusru (Persia), dan Allah pun telah merampas untuk kitaharta kekayaan dan tanah-tanah pertanian mereka. Makaaku bagi-bagikan semua kekayaan (yang bergerak) kepadamereka yang berhak, kemudian aku ambil seperlima dan akuatur menurut aturan, dan aku sepenuhnya bertanggung jawabatas pengaturan ini. Aku berpendapat, untuk menguasaitanah-tanah pertanian aku kenakan pajak ataspenggarapannya, dan mereka berkewajiban membayar jizyahsebagai fay’ untuk orang-orang muslim, untuk tentara yangberperang dan untuk anak turun mereka, serta generasi yangdatang kemudian. Tahukah kalian, negeri-negeri besar, sepertiSyam, al-Jazirah (Lembah Mesopotamia), Kufah, Basrah,dan Mesir? Semua itu harus diisi dengan tentara dandisediakan perbekalan untuk mereka. Dari mana merekamendapatkan perbekalan itu, jika semua tanah pertaniantelah habis dibagi-bagi?”19

Dari kutipan tersebut terlihat, bahwa Umarmemutuskan untuk menyita dan tidak membagi-bagikan tanah-tanah pertanian yang telah ditaklukkan.Dengan demikian, tindakan Umar tersebutmenyimpang dari tindakan Rasul. Ini berartimenyimpang dari nash (al-Sunnah). Tetapi tindakanUmar tersebut adalah berangkat dari suatu pemikiran


yang sangat realistis. Jika tanah-tanah rampasan ituhabis dibagi-bagikan kepada prajurit perang, negaraakan kesulitan dana untuk membiaya penjagaan pos-pos keamanan dan akan terjadi penumpukan kekayaanpada orang-orang tertentu saja.

Oleh karena itu menurut Nurcholis Madjidtindakan Umar tersebut, tidak melanggar sunnah,namun justru Umar menangkap semangat keagamaanatas tindakan Rasul. Dengan kata lain semangatkeagamaan yang ada pada tindakan Umar, sama dengansemangat keagamaan pada tindakan Rasul yaitumengutamakan kemaslahatan. Jika rasul membagi-bagikan harta rampasan perang kepada orang-orangmuslim dan prajurit perang, tanpa menyisakan untukgenerasi yang akan datang, itu karena situasi yang adamenghendaki demikian, yaitu untuk menolong orang-orang muhajirin yang diusir dari Mekkah.Kebijaksanaan Umar itu dikarenakan situasi saat itumenghendaki demikian.20

2. Talak tiga

Diriwayatkan seorang bernama Rakanahmentalak istrinya tiga kali dalam satu majelis. Ia amatberduka cita, Rasulullah menegurnya: bagaimanaengkau mentalaknya? Ia berkata: aku talak dia tigadalam satu majelis, kata Nabi: itu talak satu, rujukkembali dia.21

Pada zaman pemerintahan Umar talak tiga yangdiucapkan dalam satu majelis, tetap dianggap jatuh talaktiga. Kebijaksanaan Umar tersebut, secara lahir jelasmelanggar ketentuan nash (al-Sunnah) di atas, tetapi


sebenarnya adalah tidak. Justru karena ia melihatprinsip-prinsip syariat Islam yang ada dalam al-Qur’andan Sunnah yaitu kemaslahatan. Umar melihat, kalautalak tiga yang diucapkan dalam satu majelis, hanyadianggap jatuh talak satu, secara psikologis akanmenimbulkan pada diri seseorang sikap meremehkanurusan talak. Padahal dalam urusan talak, seseorangharus hati-hati dan harus melalui pemikiran yangmendalam dengan mempertimbangkan akibat yangmungkin terjadi. Umar memutuskan kebijaksanaantersebut adalah dimaksudkan untuk menjaga seseorangagar tidak mudah menjatuhkan talak.

Dari dua contoh tindakan Umar di atas, bisadiambil satu pengertian bahwa kemaslahatan manusiamerupakan salah satu faktor yang harus dipertimbang-kan dalam menetapkan suatu kebijaksanaan hukum.Prinsip kemaslahatan ini dalam ushul fiqh dikenaldengan istilah Istishlah atau al-Maslahah al-Mursalah (al-Maslahah al-’Ammah).

Dalam sistem hukum di Indonesia keputusanhukum yang didasarkan atas pertimbangankemaslahatan ini antara lain adalah mengenaiperceraian yang ada dalam undang-undang No.1 Tahun1974 dalam Pasal 39 (1) disebutkan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangPengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusahadan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”22

Undang-undang tersebut menentukan bahwaperceraian hanya boleh dilakukan dan dianggap sahkalau sudah diputuskan oleh sidang pengadilan.


Ketentuan tersebut tidak lepas dari suatu perhatiannyaterhadap situasi dan kondisi masyarakat (Indonesia).Adalah tidak maslahat kalau tidak ditetapkan suatukebijaksanaan hukum demikian. Seseorang akansewenang-wenang menjatuhkan talak (mencerai)istrinya dalam kondisi yang tidak dapat berpikir jernih.Yang akhirnya akan mengakibatkan penderitaan,kesengsaraan, ketidakmaslahatan di pihak lain (istri) dansemakin membuka kemungkinan untuk tidakbertanggung jawabnya seorang suami. Berangkat dariprinsip kemaslahatan itulah – antara lain kebijaksanaantersebut ditetapkan.

C. Asas dan Tujuan Hukum Islam1. Asas-asas Hukum Islam

Hukum Islam yang diterapkan dalam masyarakatselalu memperhatikan dan mempertimbangkankemaslahatan. Di samping itu, hukum Islam jugamemperhatikan kemampuan diri manusia sebagaipelaku hukum, supaya ia dapat melaksanakan denganmudah.

Oleh karena itu hukum Islam dalam penetapan-nya di dasarkan atas asas yang sangat rasional dan sesuaidengan fitrah manusia. Asas-asas tersebut ialah:

a. Tidak menyulitkan

b. Menyedikitkan beban atau perundang-undangan

c. Berangsur-angsur

d. Sejalan dengan kemaslahatan / kepentinganmanusia.


e. Keadilan dan persamaan 23

ad.a. Tidak Menyulitkan

Syari’at Islam dalam menerapkan hukum sangatmemperhatikan manusia yang akan menerima bebanhukum, agar terhindar dari kesulitan–kesulitan dandapat dilaksanakan dengan mudah. Dimaksudkan tidakmenyulitkan di sini ialah menghindari masyarakat yangberlebihan serta tidak mampu dilaksanakan olehmanusia. Firman Allah: “Allah tidak menghendakikemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaranbagimu”. (Al-Baqarah : 185), “Allah tidak membebaniseseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (al-Baqarah: 286), “Allah hendak memberikan keringanankepadamu, dan dijadikan manusia bersifat lemah”. (An-Nisa’: 28), “Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untukkamu dalam agama suatu kesempitan”. (al-Hajj: 78).

Dari beberapa ayat tersebut dapat dipahami,bahwa ketentuan hukum dalam Islam tidak menyulitkankehidupan manusia. Oleh karena itu dalam hukumIslam terdapat istilah rukhsah yaitu suatu ketentuankhusus dalam syari’at yang merupakan kelonggaranatau keringanan dalam mengerjakan suatu tuntunanatau meninggalkan suatu larangan dalam keadaanterpaksa /sulit. Sebagaimana Firman Allah:

“(Puasa itu) hanya beberapa hari tertentu. Barangsiapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan,kemudian (dia berbuka) maka ia hendaklah mengganti puasadi hari yang lain. Bagi orang yang tidak sanggup (lanjut usia),maka ia wajib memberi fidyah, yaitu memberi makan orangmiskin”. (al-Baqarah : 184).


Dalam ayat sebelumnya, Allah menjelaskansecara umum tentang kewajiban puasa dalam keadaanwajar. Kemudian dalam ayat tersebut Allah menetapkanatau menjelaskan ketentuan-ketentuan pengecualian,yaitu suatu keringanan bagi seseorang dalam waktu ataukeadaan tertentu.

Contoh lainnya adalah tentang kebolehanmemakan sesuatu yang dalam keadaan biasa tidakdibolehkan, seperti memakan daging babi, bangkai,darah dan binatang yang disembelih tanpa menyebutkannama Allah. Allah menjelaskan dalam firman-Nya:

“Allah hanya mengharamkan untukmu bangkai,darah, daging babi dan hewan yang disembelih bukan dengannama Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa(memakannya) sedangkan dia tidak berbuat aniaya dan tidakpula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi MahaPenyayang”. (al-Baqarah : 173).

Dalam ayat tersebut dengan tegas disebutkanapabila seseorang dalam keadaan membahayakan bagidirinya (karena tidak makan) sedangkan di sisi lain tidakada alternatif makanan yang halal, maka hukum Islammemberi kemudahan (tidak menyulitkan) yaitu bolehmakan makanan yang dilarang.

Di dalam hadits juga ada isyarat “tidakmenyulitkan” dalam pelaksanaan hukum Islam ini,antara lain disebutkan:

24 .كسمحة با بعثت.م ص اهللا رسول قال


Rasulullah bersabda: “Aku diutus dengan membawaagama yang mudah dan gampang”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa syari’atIslam yang dibawa oleh Nabi Muhammad tidak untukmenyulitkan manusia.25 Oleh karena itu menurut al-Maududi semua ketentuan hukum dalam Islam adalahuntuk manusia itu sendiri. Sesuatu diharamkan karenamembawa mudharat dan sebaliknya sesuatu itudihalalkan karena dapat memberikan manfaat bagimanusia itu sendiri.26

Prinsip tidak menyulitkan bukan berartiketentuan-ketentuan hukum dalam Islam tidak adakesulitan. Tetapi kesulitan itu secara umum dapatdiatasi dengan kesungguhan. Oleh karena itu dalam asasini bukan berarti seseorang boleh meremehkan danmempermudahkan kewajiban agama serta bersikapsewenang-wenang.

ad.b. Menyedikitkan beban atau perundang-undangan

Menyedikitkan perundang-undangan ini adalahakibat logis dari prinsip-prinsip (asas) tidakmenyulitkan. Karena pembebanan yang terlalu banyakjustru akan membawa kepada kesempitan, menurutwaktu, situasi dan kondisi. Oleh karena itu hukum-hukum yang disyari’atkan Allah dalam al-Qur’an sangatsedikit sekali. Begitupun hadits-hadits yang muncul,kebanyakan adalah sebagai reaksi atau jawaban darimasalah-masalah yang muncul. Sehingga menurutYusuf Qardawi, asas menyedikitkan beban atau


perundang-undangan ini sebagai salah satu faktor yangmembawa syari’at (hukum) Islam mampu berjalanseiring dengan perkembangan zaman27

Menyedikitkan beban ini diisyaratkan oleh al-Qur’an berupa larangan untuk memperbanyakpertanyaan-pertanyaan yang tidak perlu. Firman Allahdalam surat al-Maidah ayat 101:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamumenanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkankepadamu, niscaya menyusahkan kamu”.

Ayat di atas menurut al-Qurtubi memberikanpemahaman bahwa umat manusia dilarang untukbanyak bertanya pada hal-hal yang belum diterangkanhukumnya kepada Nabi Muhammad Saw.28 Dengandemikian, dapat dipahami bahwa Nabi MuhammadSaw dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an selalumenyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat padamasa itu. Sedangkan yang belum dibutuhkan didiamkansaja.

Jadi menyedikitkan perundang-undangan inidimaksudkan untuk kepentingan manusia itu sendiri.Yaitu agar tidak terjadi kesulitan dalam menetapkanhukum atau ketentuan baru yang paling relevan denganmasanya. Adalah tidak bijak apabila semua peraturanditetapkan terlebih dahulu, karena belum tentu sesuai

لكم تبد إن أشياء عن تسألوا ال امنوا الذين أيها يآ ...تسئكم


atau cocok dengan prediksi ketika suatu ketentuanhukum tersebut ditetapkan.

ad.c. Berangsur-angsur

Proses penerapan hukum secara berangsur-angsur ini terlihat dari proses turunnya wahyu selamakurang lebih 22 tahun, bertahap mengikuti beberapaperistiwa dan kejadian yang menuntut ketentuanhukumnya.

Sistem gradasi dalam penerapan hukum inisecara psikologis sangat cocok dengan fitrah manusia.Adalah sangat sulit merubah adat atau kebiasaan danperilaku suatu masyarakat yang sudah mendarahdaging. Dengan mempertimbangkan faktor tersebut,syari’at Islam memakai sistem bertahap dalammenerapkan hukum-hukumnya, sehingga sedikit demisedikit dapat diterima dan dapat dilaksanakan denganmudah. Contoh yang populer dalam masalah ini ialahtentang larangan minum minuman keras (kharm).Firman Allah dalam surat al-Baqarah: 219:

“Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi.Katakanlah: Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapamanfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar darimanfaatnya”.

كبري إمث فيهما قل وامليسر اخلمر عن يسألوانك ...نفعها من اكرب وإمثهما للناس ومنافع


Dalam ayat tersebut Allah tidak secara langsungdan terang-terangan melarang minuman keras,meskipun keharusan meninggalkan bisa dipahamisecara tidak langsung, karena sesuatu yang membawamudharat perlu ditinggalkan. Dalam ayat ini Allahmengajak manusia untuk berpikir secara rasionaltentang manfaat dan mudharat khamr tersebut, karenaminuman keras sudah menjadi adat kebiasaan yangtelah mengakar pada jiwa bangsa Arab sebelum datangagama Islam. Kemudian setelah jiwa dan akal pikiranmereka dapat menerima pertimbangan antara manfaatdan mudharat dari minuman keras tersebut, makaturunlah firman Allah surat an-Nisa’ ayat 43:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamushalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Sehinggakamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.

Ayat tersebut berisi larangan untuk mengerjakanshalat ketika dalam keadaan mabuk. Sesudah itu, baruAllah melarang dengan tegas dengan menjelaskan segalaefek negatifnya yaitu dengan Firman-Nya surat al-Maidah ayat 90:

سكارى وانتم الصالة تقربوا ال امنوا الذين أيها يآ ..تقولون ما تعلموا حىت

واألزالم واألنصاب وامليسر اخلمر إمنا امنوا الذين أيها يآ تفلحون لعلكم فاجتنبوه الشيطان عمل من رجس


“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya khamr,berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib denganpanah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan.Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapatkeberuntungan”.

Dalam ayat tersebut Allah dengan tegas melarangatau mengharamkan minum-minuman keras, setelahsebelumnya, menjelaskan secara bertahap tentang efeknegatifnya.

Begitu pula dalam masalah hukuman zina. Padaawalnya hukuman zina hanya berupa hukumanpenahanan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa’ ayat 15:

“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakanperbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antarakamu (yang menyaksikan). Kemudian apabila mereka telahmemberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanitaitu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atausampailah Allah memberi jalan lain”.

Hukuman penahanan ini dimaksudkan agarmereka sadar akan perbuatannya dan mau bertaubat.Kemudian apabila mereka mau taubat, maka supayadilepaskan. Ini terlihat pada ayat berikutnya surat An-Nisa’ ayat 16:

عليهن فاستشهدوا نسآئكم من الفاحشة يأتني ولاليت حىت البيوت يف فامسكوهن شهدوا فان منكم أربعة

. سبيال هلن اهللا جيعل أو املوت يتوفهن


“Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatankeji di antara kamu, maka berilah hukuman kepadakeduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaikidiri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah MahaPenerima taubat lagi Maha Penyayang”.

Ketegasan hukuman (had) zina baru ditetapkansesudah melalui proses di atas, yaitu dengan firman-Nya dalam surat An-Nur ayat 2:

“Wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina,deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, danjanganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamuuntuk (menjalankan) agama Allah Swt, jika kamu berimankepada Allah Swt dan hari akhirat, dan hendaklah(pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulandari orang-orang yang beriman”.

Dalam ayat tersebut dikemukakan secara tegastentang larangan zina, setelah melalui proses penjelasanbertahap yaitu anjuran untuk bertaubat dan hukumanyang ringan (penahanan).

وأصلح تاب فان فأذومها منكم يأتياا واللذان . رحيما توابا كان اهللا إن عنهما فاعرضوا

جلدة مائة منهما واحد كل فاجلدوا والزاين والزانية باهللا تؤتون كنتم إن اهللا دين يف أفةر ما تأخذوا وال

. املؤمنني من طآئفة عذاما وليشهد األخر واليوم


Metode penetapan seperti ini juga terlihat padaproses turunnya ayat-ayat dalam al-Qur’an. Ayat-ayatyang turun sebelum hijrah (Makkiyah) pada umumnyaberkisar pada perbaikan akidah dan pada periode pascahijrah (Madaniyah) baru kemudian diturunkan ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum kemasyarakatanyang bersifat praktis, seperti hukum kekeluargaan,ekonomi, jinayat serta pembinaan kemaslahatanindividu maupun masyarakat.

Hikmah dari proses penerapan hukum secaraberangsur-angsur ini ialah untuk memudahkanpemahaman terhadap materi perundang-undangan danmemudahkan memahami masalah-masalah hukumdengan memperhatikan peristiwa yang melatarbelakangi kelahiran hukum. Sebagaimana yangdikatakan oleh Abdul Wahhab Khallaf:

“Dan hikmah dari proses penerapan hukum secaraberangsur-angsur adalah memudahkan untuk mengetahuimateri demi materi undang–undang dan memudahkan pulamemahami masalah-masalah hukum dengan sempurnadengan memperhatikan peristiwa dan hal ikhwah yangmelatar belakangi adanya hukum”.

29

القانون معرفة يبتر أنه الزمن التدرج هذه يف واحلكمة وجه أملل على أحكامه ويشرفهم فمادة مادة بالتدرج يعها تثر اقتضت اليت والظروف احلادثة على بالوقوف


ad. d. Sejalan dengan kemaslahatan/kepentingan manusia

Kedatangan Islam bukanlah sebagai doktrinsemata yang dapat membawa beban di atas pundakmanusia, tetapi juga mengandung ajaran untukkesejahteraan manusia. Oleh karena itu segala sesuatuyang ada dimuka bumi merupakan fasilitas bagimanusia dalam memenuhi kebutuhannya. Firman AllahSwt:

“Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allahtelah menundukkan untuk kepentinganmu apa yang di langitdan apa yang di bumi dan menyempurnakan untuk munikmat-Nya lahir dan bathin”. (Luqman : 20).

Ayat itu menjelaskan apa yang ada di langitberupa matahari, bulan, air hujan dan sebagainya, sertaapa yang ada di bumi beserta isinya adalah untukmewujudkan kemaslahatan umat manusia lahir danbatin.30 Oleh karena itu hukum Islam sangatmemperhatikan kepentingan manusia sebagai objek dansekaligus subjek hukum, sehingga ketetapan hukumselalu didasarkan atas kemaslahatan.

Berkaitan dengan kemaslahatan ini dalam sejarahhukum Islam terdapat ketentuan hukum yang dinasakh.31 Sebagai contoh tentang hukum larangan ziarahkubur. Peda permulaan Islam ziarah kubur dilarang,

يف وما السموات يف ما لكم سخر اهللا أن تروا امل الناس ومن وباطنه ظاهرة نعمه عليكم وأسبغ األرض

.منري كتاب وال هدى وال علم بغري اهللا يف جيادل من


kemudian pada masa berikutnya dibolehkan kembali.Pada permulaan Islam, Nabi menganggap tidakmaslahat kalau umat Islam dibiarkan melakukan ziarahkubur, karena khawatir akan kembali ke perbuatansyirik. Setelah Nabi melihat para sahabat imannya telahkuat, maka ziarah kubur diperbolehkan kembali denganpertimbangan maslahat.

Asas kemaslahatan sangat menjadi perhatiandalam pembinaan hukum Islam terutama dalam bidangkehidupan sosial kemasyarakatan secara umum(mu’amalah). Hal ini karena Islam merupakan agamauntuk seluruh umat manusia, maka bidang hukum punharus memperhatikan kepentingan danmempertimbangkan kemaslahatan terhadap kenyataanheterogenitas manusia, yang terdiri dari berbagai sukubangsa, kebudayaan dan tradisi (adat istiadat).

Berkaitan dengan ini Ibnu Qayyim mengemuka-kan:

“Sesungguhnya syari’at itu fondasi dan asanya adalahhikmah dan kemaslahatan hamba, baik dalam kehidupan didunia maupun di akhirat”.

Proses perubahan ketentuan hukum seperticontoh di atas hanya berlaku pada Nabi masih hidup,namun hal itu cukup sebagai contoh bahwa hukumIslam itu dibangun di atas asas atau prinsipkemaslahatan atau kepentingan manusia.

32

العباد ومصاحل احلكم على وأساسها مبناها الشرعية إن .املعشرواملعاد يف


Menurut Yusuf Qardawi, ayat-ayat hukumdalam al-Qur’an (terutama selain yang berkaitandengan masalah ibadah murni) sebagai contoh bahwahukum Islam itu dibangun di atas asas atau prinsipkemaslahatan atau kepentingan manusia. Oleh karenaitu, menurut Yusuf Qardawi, ayat-ayat hukum dalamal-Qur’an (terutama selain berkaitan dengan masalahibadah murni) hanya berupa prinsip-prinsip pokok (al-Mabadi’ al-Ammah).33 Hal ini dimaksudkan supayaketentuan hukum selanjutnya dapat selaras dengankemaslahatan manusia.

ad. e. Keadilan dan Persamaan

Manusia di hadapan hukum Islam mempunyaikedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan baikkarena keturunan, kekayaan, pangkat, kedudukan ataustatus sosial. Dalam hukum Islam tidak ada seorang punyang bebas dari ketentuan hukum atau undang-undangapabila ia melakukan kesalahan, semua diperlakukansama. Prinsip ini ditegaskan oleh Allah Swt dalamfirman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadiorang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orangyang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah SWT,menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kalikebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untukberlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekatkepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah SWT,sesungguhnya Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamukerjakan”. (al-Maidah : 8) :


“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamuorang-orang yang benar penegak keadilan, menjadi saksikarena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibubapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin,maka Allah SWT lebih tahu kemaslahatannya. Makajanganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena inginmenyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi makasesungguhnya Allah SWT adalah Maha Mengetahui segalaapa yang kamu kerjakan”. (al-Nisa’ : 135).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum Islamselalu menyetarakan manusia, tidak membedakanantara suatu bangsa dengan bangsa yang lainnya.Syari’at Islam memandang sama rata terhadap umatnyadan antara mereka dengan umat yang lain berdasarkanprinsip persamaan dan keadilan yang ditetapkan dalamnas, yang membedakan adalah terletak pada faktorketaqwaan, Firman Allah Swt :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami (Allah Swt) telahmenjadikan kamu dari laki-laki dan wanita, dan Kamijadikan pula kamu berbangsa-bangsa dan bergolong-golonganagar kamu saling kenal mengenal satu sama lainnya,sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi AllahSwt adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.Sesungguhnya Allah Swt Maha Mengetahui lagi MahaMengenal”. (al-Hujurat : 13).

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa konsepmanusia sebagai makhluk yang bermasyarakat, terdiridari berbagai suku bangsa, diperintahkan untukmembentuk suatu pergaulan hidup yang sama, tanpa


melihat ras, suku dan bangsa, saling membantu dalamkebaikan.

Persamaan hak di muka hukum adalah salah satuprinsip utama syari’at Islam, baik yang menyangkut soalibadah dalam arti khusus, yakni hubungan antaramakhluk dengan Khaliqnya, maupun dalam arti luas,yaitu; hubungan muamalah antara sesama manusia.Syari’at Islam mengakui dan menegakkan prinsippersamaan hak di muka hukum untuk semua manusia.

Persamaan hak tersebut, tidak saja berlaku bagiumat Islam, tetapi juga bagi penganut agama lain.Mereka diberikan hak sepenuhnya untuk mengikutiketentuan hukum menurut agamanya masing-masing,kecuali kalau mereka sendiri dengan sukarela memintauntuk diberlakukan menurut hukum Islam.34

Mendengar hal itu. Rasulullah bersabda:35

Sesungguhnya orang-orang sebelum kamu menjadihancur disebabkan apabila seseorang yang terhormat darimereka mencuri, maka mereka membiarkannya. Tetapi jikaorang lemah yang mencuri maka mereka menjalankanhukuman atasnya. Demi Allah Swt, kalau sekiranya Fatimahbinti Muhammad mencuri, tentu saya potong tangannya.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa hukumIslam didasarkan atas asas keadilan, tanpa membedakan

منهم سرق إذا كانوا أم قبلكم من الذين هلك إمنااحلد عليه أقاموا الضعيف سرق وإذا تركوه الشريق

يدها لقطعت سرقت حممد بنت فاطمة أن لو اهللا وأمي


golongan, keluarga, kelompok, status sosial, semuanyadiperlakukan sama.

Asas keadilan dan persamaan dalam Islam tidakhanya dalam bidang hukum, tetapi juga keadilan dalambidang sosial dan pemerintahan. Hal ini sebagaimanadikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah bahwakeadilan itu meliputi :

1. Keadilan hukum, ialah memberi hukum yang berlakuharus seragam (unifikasi) untuk seluruh warganegara tanpa ada diskriminasi;

2. Keadilan sosial, ialah memberi kesempatan yang samaterhadap setiap orang untuk bekerja menurutkemampuan dan keahliannya dan bagi mereka yangbelum mampu bekerja, karena masih di bawah umuratau bagi mereka yang sudah tak mampu bekerjakarena sudah terlalu lanjut usianya atau cacat fisikdan mentalnya dan sebagainya, maka mereka harusdiberi bantuan untuk kebutuhan hidupnya;

3. Keadilan dalam pemerintahan, ialah semua warganegara mempunyai kedudukan yang sama di dalampemerintahan, tidak ada diskriminasi karenaperbedaan bahasa, suku bangsa dan sebagainya.36

Dari beberapa ayat, hadits, dan praktek yangdilakukan Umar bin Khattab dan konsep Abu Zahrahdi atas, jelas bahwa syari’at Islam adalah berprinsip padakeadilan dan persamaan, tanpa memandang kepadasalah satu golongan kelompok, atau kedudukan, tetapiditujukan kepada umat manusia secara keseluruhan danmerata.


C. Tujuan Hukum IslamManusia dalam hidup bermasyarakat

mempunyai kepentingan dan kebutuhan yang ingindicapainya untuk melangsungkan kehidupan generasiberikutnya dan untuk melestarikan nilai-nilai kehidupandan nilai-nilai kemanusiaan.

Kebutuhan manusia antara yang satu denganyang lain tidak selalu sama, bahkan mungkinbertentangan. Dalam mencapai kebutuhan dankepentingan hidup yang berlainan tersebut, seringterjadi pertikaian dan bentrokan satu dengan yanglainnya, yang mengakibatkan ketidaktenteraman hidupdalam masyarakat. Oleh karena itu untuk menghindarisemua itu dan agar keadilan, ketertiban dalam hubunganbermasyarakat dapat terwujud dan terpelihara, perlunyaadanya sebuah aturan hukum.

Setiap hukum mempunyai maksud dan tujuantertentu. Seperti halnya hukum positif, juga mempunyaitujuan yaitu untuk memelihara ketenteraman dalammasyarakat, mengatur sebaik-baiknya dengan jalanmenentukan hak dan kewajiban bagi setiap anggotanyadalam hubungan satu dengan yang lain.

Hukum Islam sebagai suatu aturan dalammasyarakat tidak hanya sampai di situ, tetapimempunyai tujuan yang lebih tinggi dan luhur sertabersifat abadi, tidak terbatas pada lapangan materialyang bersifat sementara dan individu, akan tetapi aspekkemanusiaan dan sosial sangat diperhatikan.

Di samping itu, tujuan hukum Islam tidak hanyauntuk memenuhi kepentingan manusia dalam rangka


menuju kebahagiaan dunia semata, tetapi juga untukmenuju kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, hukumIslam di samping mengatur hubungan antara sesamamanusia, juga mengatur hubungan manusia denganTuhannya.

Aturan berupa perintah kepada manusia agarselalu ingat dan menyebut nama Allah, menjalankanshalat, puasa, zakat dan haji adalah contoh ketentuanhukum yang mengatur hubungan manusia denganTuhannya untuk mencapai kebahagiaan akhirat.Sedangkan aturan berupa hukum mu’amalat,munakahat, jinayat dan lainnya yang mengaturhubungan manusia dengan manusia adalah merupakanhukum yang bertujuan untuk mencapai ketenteramandan kebahagiaan dunia.37

Salah seorang ulama yang cukup mendalammembahas tujuan hukum Islam ialah al-Syathibi. Dalammenerangkan tujuan hukum Islam al-Syatibimenggunakan istilah maqashid al-syari’ah,38 al-Maqashidal-Syar’iyyah fi al-Syari’ah39 dan maqashid min syar’i al-hukmi.40 Menurutnya, tidak ada satu pun ketentuanhukum dalam Islam yang tidak mempunyai tujuan.Semua kewajiban (taklif) pada dasarnya untukkepentingan manusia itu sendiri. Adalah suatu hal yangtidak mungkin Allah menetapkan suatu hukum(peraturan tanpa maksud tertentu). Maksud dan tujuanakhir hukum Islam itu ialah untuk kemaslahatan umatmanusia.41

Dalam mengomentari pandangan al-Syatibitersebut Fathi al-Duraini memperkuat yaitu bahwa suatuhukum dibuat untuk kemaslahatan.42 Senada dengan


itu juga dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah.Menurutnya tidak satu pun ketentuan hukum baikdalam al-Qur’an maupun al-Sunnah, melainkankemaslahatan.43

Kemaslahatan sebagai kandungan hukum yangdisistematisasikan melalui analisis maqasid al-syari’ah(tujuan hukum Islam) tersebut tentunya tidak hanyadilihat dalam arti teknis, tetapi juga harus dilihat sebagaisesuatu yang mengandung nilai filosofis dalam semuaketentuan hukum yang disyari’atkan oleh Tuhanterhadap manusia. Sehingga identitas hukum Islamyang universal dan dinamis dilihat dari konsep al-Syathibi ini sangat logis dan relevan.

Selanjutnya menurut al-Syathibi bahwakemaslahatan itu dapat diwujudkan apabila lima unsurpokok kebutuhan manusia yaitu agama, jiwa,keturunan, akal, dan harta terjamin dan dilindungikeselamatannya oleh hukum. Sebagai upaya untukmemelihara lima unsur pokok itu ia membagikemaslahatan menjadi tiga tingkatan yaitu daruriyah,hajiyyah dan tahsiniyah.

Klasifikasi yang dilakukan oleh al-Syatibi tersebutmenunjukkan betapa pentingnya pemeliharaan limaunsur pokok dalam kehidupan manusia. Tingkathajiyyah dimaksudkan untuk memudahkan dalammerealisasikan pelaksanaan lima unsur yangmerupakan kebutuhan daruriyah, sedangkan tingkattahsiniyyah merupakan penyempurna bagi tingkathajiyyah.


Dalam konteks dinamika hukum Islampengkategorian itu perlu pula dilihat dari dua klasifikasikebutuhan yaitu kebutuhan keduniaan (dunyawiyah) dankeakhiratan (ukhrawiyyah). Lima unsur pokok di atasmerupakan komponen yang secara bulat dan terpadumenata kehidupan manusia dalam rangka mencapaikehidupan dunia dan akhirat. Pembagian ini tentu tidakdimaksudkan untuk menarik garis pemisah secara tajamantara dua orientasi kandungan hukum Islam itu. Sebabkedua hal tersebut secara substantif sulit dipisahkan.Tetapi pembagian itu penting untuk menunjukkanmuatan dan skala prioritas antara wilayah hukum manayang boleh dilakukan kontekstualisasi dan mana yangtidak boleh dalam rangka untuk mengembangkan danmewujudkan karakteristik hukum Islam yang dinamis.

Rincian penjelasan dari tingkatan-tingkatankebutuhan manusia yang menjadi perhatian hukumIslam itu adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan Pokok

a. Agama

Menganut suatu agama merupakan fitrah dannaluri yang tidak dapat diingkari dan sangat dibutuhkandalam kehidupan manusia. Agama merupakan satu-satunya jalur vertikal yang menghubungkan manusiasebagai hamba untuk berkomunikasi dan mengabdikepada Tuhannya sebagai pencipta. Untuk membentuksatu sistem kepercayaan secara utuh, dalam Islamdibangun suatu fondasi yang disebut dengan rukunIman.


Islam mengajarkan bahwa salah satu tugas pokokmanusia adalah mengabdi (dalam artian yang luas)kepada Tuhan. Sebagai mana ditegaskan dalam firman-Nya:

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia,melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku”. (al-Hujurat: 13)

Untuk menjalankan tugas pengabdian dalam ayattersebut ditetapkanlah rukun Islam sebagai aturanoperasional dari konsep keimanan. Substansi pengabdiandalam konsep rukun Islam adalah pengabdian vertikaldan horizontal. Oleh karena itu apapun bentukpengabdian yang dilakukan oleh seseorang terhadapsesamanya pada hakikatnya ia telah melakukanpengabdian pada Tuhan. Sebaliknya pengabdian kepadaTuhan akan bermakna apabila diikuti dalam bentukpengabdian kepada sesama manusia.

Untuk menjaga kepentingan beragama tersebutbaik dalam bentuk pengabdian langsung kepada Tuhan,maupun kepada sesama manusia, Islam menetapkanaturan-aturan ibadah dan moral (etika) dalam pergaulandi masyarakat.

b. Jiwa

Hak hidup adalah hak yang paling asasi bagisetiap manusia. Untuk menjaga dan memelihara jiwamanusia demi untuk melangsungkan kehidupannya,Islam menetapkan aturan berupa larangan melakukanpembunuhan terhadap sesama manusia. Sebagaimanafirman-Nya:


Janganlah kamu melakukan pembunuhanterhadap diri (jiwa) manusia yang diharamkan Allah,kecuali secara hak. (Al-An’am : 151).

Ayat tersebut dengan tegas melarang tindakanpembunuhan, karena hal itu melanggar hak hidupmanusia. Untuk menjamin tegaknya aturan tersebut,Islam memberikan sanksi berupa hukuman qisas. Iniditegaskan dalam firman-Nya:

Allah menetapkan atasmu hukuman qisas bagiyang melakukan pembunuhan. (al-Baqarah: 178).

Hukum qisas dalam ayat tersebut adalah untukmenghindari tindak pembunuhan yang dapat merusakkelangsungan hidup manusia.

c. Akal

Akal merupakan salah satu karunia Tuhan yangmembedakan antara manusia dengan makhluk lainnya.Di samping ajaran agama, akallah yang dapatmenuntun manusia dalam hidup dan kehidupannya ini.Karena begitu urgennya fungsi dan peran akal, untukmenjaganya, Islam menetapkan aturan hukum berupalarangan terhadap hak-hak yang dapat merusak kualitasakal. Hal ini ditegaskan dalam firman-Nya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya(minuman) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala,mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji,termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (al-Maidah : 90).


Larangan minum minuman keras dalam ayattersebut, karena dapat mengurangi atau merusak fungsiakal secara maksimal. Sebaliknya Islam menganjurkanagar manusia selalu berupaya untuk meningkatkankualitas akal, antara lain dengan terus-menerus belajar(menuntut ilmu). Belajar atau menuntut ilmu ini dalamkonsep Islam tidak mengenal batas usia, tempat maupundisiplin keilmuan yang dipelajari.

Pengertian lebih jauh dengan disyari’atkannyaperlindungan keselamatan akal ialah bahwa Islammenjamin hak kebebasan berpikir, hak untukmendapatkan pengajaran, hak untuk membebaskan diridari kebodohan, hak untuk menyampaikan dandimintai pendapat, dan hak-hak lain yang merupakanaktivitas akal.

d. Keturunan

Manusia sebagai makhluk yang paling mulia,mempunyai fitrah lebih tinggi dan mulia dibandingdengan makhluk lainnya. Sehingga cara pertumbuhandan pembiakannya pun tidak sama dengan makhluklain, misalnya hewan atau tumbuh-tumbuhan. Karenaitu, supaya proses berlangsungnya keturunan berjalandan diketahui dengan baik serta tidak ter jadikesewenang-wenangan yang mengakibatkankesengsaraan dan penderitaan di pihak lain, syari’atIslam menetapkan hukum pernikahan, dengan segalahak dan kewajiban yang diakibatkannya. SebaliknyaIslam melarang perbuatan zina, sebagaimana dalamfirman-Nya :


“Janganlah kamu dekati perbuatan zina karena iaadalah perbuatan keji”. (al-Isra’ : 32).

Larangan zina dalam ayat tersebut karenamengakibatkan rusaknya tatanan sosial danmengaburkan nasab atau keturunan. Dalam ayat laindisebutkan:

“Orang yang melakukan zina, baik laki-laki maupunperempuan, cambuklah masing-masing seratus kali”. (suratal-Nur : 3).

Ketentuan dalam ayat tersebut adalah menjagaperbuatan-perbuatan yang dapat mengakibatkanrusaknya keturunan atau penderitaan fisik maupunpsikis, terutama di pihak wanita.44

e. Harta

Allah berfirman :

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yangbelum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalamkekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokokkehidupan”. (an-Nisa’ : 5).

Ayat ini menunjukkan bahwa harta menurutpandangan syari’at Islam adalah merupakan tiang dasarkehidupan manusia. Oleh karena itu untuk memperolehharta harus dengan cara baik, halal, tidak merugikanorang lain. Firman Allah :

“Dan janganlah sebagian kamu memakan hartasebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil”.(al-Baqarah : 188).


Ketentuan dalam ayat tersebut adalah untukmelarang segala bentuk perbuatan atau usaha yangmengarah pada pengrusakan atau pelanggaran terhadaphak kepemilikan harta.

Selanjutnya syari’at Islam menetapkan hukumpotong tangan bagi seorang yang melakukan pencurianterhadap harta orang lain.45 Firman Allah :

“Orang laki-laki yang mencuri dan perempuan yangmencuri potonglah kedua tangannya”. (al-Maidah : 38).

2. Kebutuhan Sekunder

Terhadap kebutuhan yang bersifat sekunder yaitukebutuhan yang menunjang terwujudnya kebutuhanprimer, menjadi perhatian syari’at Islam. Kebutuhansekunder ini adalah untuk memudahkan hubunganmanusia dengan tuhan dan dengan sesama manusia.

Dalam bidang ibadah, Islam menetapkankebijakan hukum rukhsah yaitu suatu keringanan bagiseseorang dalam melaksanakan kewajiban. Misalnyadiperbolehkannya tidak berpuasa bagi orang sakit, yangmenurut diagnosa dokter kalau berpuasa akan berbahayadan keringanan-keringanan lain bagi seseorang yangtidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukumasalnya. Dalam bidang mu’amalah, Islammembolehkan hukum asalnya. Dalam bidangmua’malah Islam membolehkan dan memberikankelonggaran untuk melakukan berbagai macam bentuktransaksi, (jual beli, sewa menyewa dan lain-lain) danberbagai macam bentuk usaha misalnya syirkah/perseroan, mudharabah dan lain.46


3. Kebutuhan Pelengkap

Kebutuhan tahsiniyyah merupakan kebutuhanpelengkap. Kebutuhan ini dimaksudkan untukmenjamin tegaknya nilai-nilai moral dan kebaikan sertakesopanan dalam pergaulan sesuai dengan tingkatkebudayaan dan lingkungan. Sehingga terwujudkehidupan yang baik, bersih, tertib, sehat, nyaman dansejahtera.

Untuk memelihara dan mewujudkan kebutuhantersebut, dalam bidang ibadah Islam menetapkanhukum bersuci, dengan segala caranya baik yangmenyangkut tempat, pakaian, dan yang lain-lain.47

Dalam bidang kehidupan rumah tangga, nilai-nilaimoral tersebut tercermin dalam hukum al-ahwal al-syakhshiyyah. Begitu pun dalam pergaulan hidup secaraluas, nilai-nilai moral diatur oleh syari’at Islam, antaralain dalam aturan-aturan bertetangga (yang menyangkuthak dan kewajiban), transaksi jual beli dan lainsebagainya.

Selain tujuan di atas, menurut Abu Zahrahhukum Islam juga mempunyai tujuan lain, yaitumendidik manusia agar menjadi sumber kebajikan atauteladan yang baik bagi masyarakat.48

Hukum Islam, baik dalam bidang ibadahmaupun dalam bidang mu’amalat, jinayat dan yanglainnya adalah bertujuan untuk mendidik jiwa manusiaagar menjadi teladan bagi masyarakat.49

Shalat, mendidik manusia untuk selalu ingat dandekat kepada Tuhannya, mematuhi perintah danmenjauhi larangan-Nya. Sehingga secara otomatis ia


akan merasa enggan melakukan perbuatan-perbuatanyang merugikan dan menimbulkan mudharat bagi oranglain dan masyarakatnya.

Puasa, adalah untuk mendidik manusia agarmenjadi orang yang sabar, bersikap lemah lembut dankasih sayang sesama manusia. Zakat, juga untukmendidik manusia agar tidak mempunyai sifat kikir,tidak hanya mementingkan kepentingan diri sendiri,sekaligus mengurangi jurang pemisah antara orang kayadan orang miskin, sehingga dalam kehidupanbermasyarakat, orang kaya tidak merasa enggan bergauldengan siapa pun dan tidak merasa menjadi orang yangelit. Begitu pun orang yang miskin tidak merasa rendahdiri di hadapan orang kaya dalam pergaulan hidupsehari-hari.

Pada kewajiban haji, dengan berkumpulnyaantara sesama muslim yang berbeda-beda, baik dari segialiran (madzhab), suku bangsa dan status sosial, secaratidak langsung menambah pengalaman baru sehinggaakan menghilangkan kesempitan pandangan dalamhidupnya.

Dalam urusan hidup sehari-hari, berbagai aturanyang menyangkut mu’amalat, munakahat, mawaris danjinayat, secara totalitas adalah mendidik manusia untukmenjadi orang bertanggung jawab kepada keluarganya,tetangga dan lingkungan masyarakat pada umumnya.

Endnote:1 Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Senoaji Saleh, Cet. I, (Jakarta:

Bumi Aksara, 1992), hlm. 157; Manna’ al-Qaththan, al-Tasyri’wa al-Fikr, (t.tp: Maktabah Qahbah, 1976), hlm. 9.


2 Muhammad Aly al-Tahanawy, Kasysyaf Istilahat al-Funun, JilidI, (t.tp: al-Asithanah, 1317 H), hlm. 835-836.

3 Muhammad Ibnu Abu Syuhbah, al-Hudud fi al-Islam, (Mesir:Maktabah al-Qahirah, 1974), hlm. 12.

4 Muhammad Salam Madkur, al-Fiqh al-Islami, Jilid II, (Kairo:Maktabah Abdul Wahab, 1955), hlm. 11.

5 Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosofy: A Study ofAbu Ishaq al-Syathibi, alih bahasa Yudian W. Asmin, Cet. I,(Surabaya: al-Ikhlas, 1995), hlm. 210-211.

6 Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, ketentuanhukum dalam al-Qur’an yang dalam ilmu Ushul Fiqh disebutsebagai ketentuan hukum yang berdasarkan nash qath’i, tidakdianggap sebagai syari’at. Oleh karenanya sangat memungkinkanmelakukan perubahan bila dianggap kurang relevan. Sebagaicontoh mengenai pembagian warisan. Bagi ahli Ushul Fiqh hlmitu adalah syari’at karena berdasarkan nash yang qath’i sehinggatidak boleh dirubah-rubah. Tetapi oleh kebanyakan ulamakontemporer hlm tersebut sangat mungkin umtuk dirubah. Yangdianggap syari’at (tidak boleh dirubah) adalah prinsip-prinsipdasarnya, sedangkan aturan teknisnya sangat mungkin berubahtanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Contoh lain adalahmengenai bentuk hukuman potong tangan.

7 Syamsuddin Abdullah bin Ahmad al-Zahabi, al-Mustadrak, JilidII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 57.

8 Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, Dhawabith al-Maslahah fial-Syari’ah al-Islamiyah, (Beirut: Muassah al-Risalah, t.t.), hlm.79.

9 Asy-Syathibi, al-Muwafaqat Ushul al-Syari’ah, Jilid II, (Makkkah:Dar al-Baz, t.t.), hlm. 6.

10 Ziauddin Sardar, Islamic Futures The Shape of Ideas to Come, alihbahasa Rahmani Astuti, Cet. I, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm.115.

11 Muhammad Izzuddin bin Abd al-Aziz bin Abdussalam, Qawa’idal-Ahkam fi Masalih al-An’am, Jilid II, (Beiru: Dar al-Ma’rifah,t.t), hlm. 63.


12 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in, Jilid III, (Beirut:Dar al-Jil, t.t.), hlm. 3.

13 Al-Syathibi, al-Muwafaqat…, Jilid II, hlm. 38.14 Nama lengkapnya Najm al-Din al-Thufi (675-716 H/1276-1316

M). Pandangannya tentang al-maslahah sangat bertentangandengan faham yang dianut oleh mayoritas ulama Ushul Fiqh.Karena pendapatnya yang kontroversial tersebut menyebabkandia terasing dari para ulama Ushul Fiqh di zamannya. LihatNasrun Haroen, Ushul Fiqh, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 124-128.

15 Al-Syatibi, al-Muwafaqat…, hlm. 8-11.16 Ziauddin Sardar, Islamic Futures …, hlm. 126.17 Yusuf Qardawi, ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-

Islamiyah, alih bahasa: Rifyal Ka’bah, (Jakarta: Minared, 1988),hlm. 19.

18 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, Cet VIII (ttp: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 85.

19 Al-Bahi al-Khuli, Min Fiqh Umar fi al-Istishad wa al-Mal,(Damaskus: Majalah al Muslimah No. 4, Februari 1954), hlm.55-56; Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, cet II,(Jakarna: Paramadia, 1992), hlm. 396-397.

20 Ibid., hlm. 406 .21 Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Jilid II, (Kairo: Dar al-Kutub

al-Arabiyah), hlm. 61.22 Undang-Undang Perkawinan, (ttp: Pustaka Tintamas, tt), hlm. 16-

17.23 Muhammad Hudari Bek, Tarikh al-Tasyrik al-Islami, cet III

(ttp:tnp., 1981) hlm. 17. lihat pula Abdul Wahhab Khallaf,Khulasah Tarikh al-Tasyrik al-Islami, cet IX (ttp: tnp., 1971) hlm.18-23.

24 Ahmad Ibn Hanbal, Musnat li al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Beirut:Dar al-Fikr, tt) juz. VI, hlm. 166.

25 Al-Saytibi al-muafaqat, II…, 107.26 Abu A’la Al-Maududi, Prinsip-prinsip Islam, Cet II, (Bandung: Al-

Ma’arif, 1983), hlm. 132 .


27 Yusuf Qardawi, Al-Fiqh al-Islami Bayna al-‘Ashlmah wa al-Tajdid,cet I, (Beirut : tnp., 1986) hlm. 80-81.

28 Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi, al-Jami’ li al-Ahkam al-Qur’an, Jilid III, (ttp: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1967) hlm. 2329-2330. disini juga dikatakan bahwasanya Umar bin Khattabmengutuk orang-orang yang menyakan hukum sesuatu masalahyang belum terjadi.

29 Abdul Wahhab Khallaf, Khulasah Tarikh al-Taasyri’ al-Islami, cet.IX, (ttp: tnp, 1971) hlm. 19. Lihat pula Said Ramadhan, IslamicLaws its Scope and Equety, alih bahasa Saudi Sa’ad, cet. I (Jakarta:Gaya Media Pratama, 1986) hlm. 44-45.

30 Al-Qurtubi, al-Jami’…, jilid I, hlm. 65531 Nasakh menurut istilah ahli fiqh dan ahli ushul fiqh, ialah

menghapus/menarik suatu hukum syara’ karena datangnya dalilsyara’ yang menyusul (yang menunjukkan berakhirnya ketentuanhukum yang dulu). Ulama sepakat terjadinya nasakh itu, kecualiAbu Muslim al-Isfahani, dan ulama juga sepakat tentang al-Qur’an, dan Sunnah bisa dinasakh dengan al-Qur’an, dan Sunnahbisa di nasakh dengan Sunnah. Yang masih mempersoalkan, ialahal-Qur’an dinasakh dengan selain al-Qur’an, dan hadits Mutawatirdinasakh dengan hadits yang bukan mutawatir. Imam Syafi’i dansahabat-sahabat (murid-murid yang terkemuka) dan Imam Ahmadbin Hanbal tidak membolehkannya, sedangkan Imam Malik dansahabat-sahabat Imam Abu Hanifah membolehkannya. Ulamayang membolehkan Al-Qur’an dinasakh dengan al-Qur’an danhadits mutawatir dinasakh dengan hadits bukan mutawatir karenamereka memandang semua hadits itu juga wahyu (perhatikan al-Qur’an Surat al-Najam ayat 3); sedangkan ulama yang tidakmembolehkan nasakh semacam itu, karena diantara nasikh danmansukh itu harus setingkat menurut mereka. Padahal Al-Qur’anitu dalil qath’i dan Hadits itu dalil dzanni, kecuali haditsmutawatir, Baca : Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Cairo:Dar al-Fikr al-‘Araby, 1958), hlm. 152-156. Bandingkan denganMuhammad Salam Madzkur, al-Madkhal li al-Fiqh al-Islami, (ttp:Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1960), hlm. 19.


32 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqi’in, Jilid II (Bairut:Dar al-Jil, tt.) hlm. 14.

33 Yusuf Qardawi, al-Fiqhu al-Islami…, hlm, 81.34 Said Ramadhan, Hukum Islam, Ruang Lingkup dan Kandungannya,

terj. Saudi Sa’ad, (Jakarta: Gaya Media, 1986), hlm. 93-104.35 Hadits Riwayat Muslim dari Qutaibah bin Sa’id dari Lais dari

Muhammad bin Rumhin dari al-Lais dari Ibnu Syihab dari ‘Urwahdari ‘Aisyah, Sahih Muslim bi Syahri al-Nawawi, jilid XI, (Bairut:Dar al-Fikr, 1972), hlm. 186.

36 Muhammad Abu Zahrah, al-Mujtama’ al-Insany fi Dzilli al-Islam,(Libanon: Dar al-Fikr, 1970 ), hlm, 117-152.

37 Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmah al-Tasyri’ wa al-Falsafatuhu, (Bairut:Dar al-Fikr, ttp), hlm. 7.

38 Al-Syatibi, al-Muwafaqat…,Jilid I, hlm. 21.39 Ibid., hlm. 23.40 Ibid., Jilid II, hlm. 374.41 Ibid.,hlm. 195.42 Fathi Duraini, al-Manahij al-Usuliyah fi ijtihad bi al-Ra’yi fi al-

Tasyri’, (Damsiq: Dar al-al-Kutub al- Hadits, 1975), hlm. 28.43 Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Mesir: Dar al-Fikr al-

‘Arabi, 1958) hlm. 223. Dikalangan para teolog terjadi perbendaanmengenai kemaslahatan sebagai konsep tujuan hukum Islam.Golongan As’ariyah menolak pandangan atau konsep tersebut.Menurut mereka hal itu berarti secara implisit mengimplikasikanbahwa Tuhan harus berbuat baik untuk hamba-Nya dan itu berartimembatasi kemahakuasaan Tuhan. Sebaliknya menurutMu’tazilah (walaupun juga mengakui Tuhan) berpandangan bahwaTuhan memang wajib berbuat baik untuk hamba-Nya, tidakmungkin Tuhan berbuat jahat kepada hambanya. Dilihat dariuraian di atas nampaknya al-Syatibi lebih cenderung pada konsepMu’tazilah. Lihat, Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal…,hlm. 226.

44 Walaupun dewasa ini muncul perdebatan tentang bentuk atauteknis hukuman, namun tentang keharusan adanya hukuman bagiperbuatan yang dianggap melanggar ketentuan nash (dalam hal


ini hukuman zina), tidak ada perbedaan. Pembicaraan atauperdebatan tentang pemikiran bentuk-bentuk hukuman zinapotong tangan dan lain-lain, dapat dibaca antara lain pada: MasdarF. Mas’udi, Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan:: Dialog FiqhPemberdayaan, cet II, (Bandug: Pustaka, 1997), hlm. 25-40.

45 Tentang bentuk hukum potong tangan ini pun (sebagaimanahukuman zina) akhir-akhir ini terjadi perdebatan. Apakah bolehdiganti dengan bentuk hukuman yang lain atau tidak. Tetapi yangjelas, apapun bentuk hukuman, ulama sepakat tetap harus adademi melindungi hak kepemilikan harta.

46 Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh…, hlm. 202.47 Ibid, hlm. 203.48 Abu Zahrah, Ushul Fiqh, (Beirut: Dar al-Fikr, ttp), hlm. 364.49 Ibid.

—oo0oo—



BAB IVKAIDAH FIQHIYYAH DAN PEMBAHARUAN

HUKUM ISLAM

A. Pembaharuan: Suatu KeniscayaanTidak ada perbedaan di kalangan para ulama

bahwa al-Qur’an sebagai sumber syari’at yang pertama.Sebagai sumber syari’at, menurut Abdullah Ahmad al-Na’im, al-Qur’an tidak hanya memuat peraturan-peraturan berupa perintah dan larangan, hak dankewajiban, namun secara luas al-Qur’an juga sebagaiway of life yang mengatur hubungan manusia denganmanusia dan hubungan manusia dengan Tuhannyaserta mengutamakan semangat moral.

Dalam memahami al-Qur’an harus denganmengapresiasi bahwa al-Qur’an juga sebagai standarajaran moral.1 Al-Qur’an sebagai sumber ajaran Islampertama didasarkan atas keotentikannya, yaitu seluruhteks al-Qur’an secara literal dan final adalah firmanAllah, tidak diragukan lagi nilai keilahiyyahannya.2

Metode penetapan hukumnya di dalamnya bervariasi:alami, sosiologis, psikologis dan filosofis.3 Al-Qur’antidak memuat ketentuan hukum (secara eksplisit) daripermasalahan baru yang muncul bukanlah suatu yang

74 Bab IV : .....Pembaharuan Hukum Islam

mustahil dan tidak mengurangi nilai keuniversalansyari’at Islam atau al-Qur’an.

Di samping itu al-Qur’an tidak menempatkandirinya semata-mata sebagai panlegistik yaknimenetapkan seluruh perincian aturan kehidupan yangberlaku selamanya. Bagian legislasi al-Qur’an adalahilustrasi model bagi perundang-undangan yang akandatang.4 Semangat legislasi al-Qur’an untukmengarahkan realisasi progresif dari nilai-nilaifundamentalnya dalam legislasi yang baru denganmempertimbangkan kondisi sosial yang ada.5

Pendapat Ahmad Hasan dan Fazlur Rahman diatas merupakan fakta historis, bahwa turunnya wahyu(ayat-ayat hukum) pada hakikatnya adalah sebagaireaksi atas munculnya kebutuhan sosial atau bila seorangsahabat menanyakan kepada Rasul mengenai persoalan-persoalan penting tertentu. Oleh karena itu al-Qur’ansebagian besar ayat-ayatnya tidak memberikanpenjelasan secara rinci. Al-Qur’an hanya menggariskanprinsip-prinsip dasar untuk mengarahkan seseorang,sehingga dapat menemukan jawaban-jawaban daripersoalan-persoalan yang dihadapi. Untuk mewujudkanlegislasi aktual dari nilai-nilai dan semangat al-Qur’antersebut adalah dengan melakukan kontekstualisasiterhadap ajaran yang dikandungnya. Syari’at Islam yangdibawa oleh Muhammad merupakan syari’at yangterakhir dan abadi. Keabadian syari’at Islammempunyai dua makna;

Pertama, ajaran-ajarannya bersifat tetap, tidakberubah (definite).6 Ajaran yang bersifat tetap ini ialahprinsip-prinsip dasarnya, misalnya prinsip keadilan,


persamaan hak, demokrasi, kemanusiaan, moralitas dansebagainya.

Kedua, ajaran-ajarannya bersifat terbuka untukperubahan (interpretable),7 yaitu ajaran Islam yang adadalam al-Qur’an sangat mungkin dilakukan interpretasidengan mempertimbangkan konteks yang ada, sehinggaakan tetap relevan di tengah-tengah perkembangan danperubahan masyarakat.

Karakteristik syari’at Islam yang demikian ituapabila ditarik dalam ruang lingkup yang lebih sempitdalam hal ini aspek hukum (yang merupakan bagiantak terpisahkan dari syari’at) berarti ia juga harus up todate sepanjang zaman. Untuk menjadikan hukum Islamtetap relevan, interpretasi atau pemahaman terhadapteks-teks hukum (ayat-ayat ahkam) mutlak dilakukan,karena jumlah ayat-ayat hukum relatif terbatas, hanyamemuat norma-norma dasar yang bersifat umum danglobal.8 Fazlur Rahman menyatakan bahwa al-Qur’anlebih sebagai kitab petunjuk (tentang tata kehidupansecara umum) dan standar moral dari pada sebagai kitabyang berisi dokumen hukum.9

Keterbatasan jumlah ayat-ayat hukum tidakberarti hukum Islam kaku dan statis. Keterbatasan itumenunjukkan bahwa umat Islam harus bekerja kerasdalam menggunakan penalaran untuk menyelesaikanmasalah yang ketentuan hukumnya tidak secara teks(tegas) ditentukan oleh ayat al-Qur’an.

Menyelesaikan masalah riil dalam masyarakatmerupakan hal penting yang harus dijalankan olehhukum Islam. Dinamika hukum Islam dapat terbukti


apabila hukum Islam tidak melepaskan perhatiannyadari persoalan keduniaan.10 Di samping itu hukumIslam harus mampu mengembangkan dirinya dalamsebuah proses yang bersifat cair (fluid situation). Dengankata lain ia harus memiliki pendekatan multidimensional terhadap kehidupan dan tidak hanyaterikat dengan ketentuan normatif, sehingga hukumIslam akan lebih peka terhadap kebutuhan-kebutuhanmanusiawi di masa kini dan masa depan. Kepekaantersebut menunjukkan bahwa hukum Islam dapatmelakukan penyesuaian (kontekstualisasi) sebatas yangdiperlukan, dan tidak harus mengorbankan nilai-nilaitransendentalnya yang ditetapkan oleh syari’ (Allah).Kepekaan itu juga menunjukkan bahwa hukum Islamturut menciptakan nilai-nilai kehidupan yang dinamisdan mendorong umatnya untuk memiliki daya berpikiryang tinggi dengan tetap dilandasi oleh kesadaranterhadap batas-batas kemampuannya .

Kontekstualisasi semakin nyata sebagai suatukeniscayaan bila dilihat dari kategori konsep Ushul Fiqhterhadap ayat-ayat al-Qur’an. Menurut para ahli UshulFiqh, ayat al-Qur’an dari segi dalalahnya ada duamacam;

Pertama, qath’iyy al-dalalah yaitu ayat al-Quranyang mempunyai makna pasti. Kedua, dzanniyy al-dalalah yaitu ayat al-Qur’an yang tidak mempunyaimakna pasti.11 Terhadap kategori yang kedua, manusiadiberi wewenang untuk melakukan interpretasi danmenangkap maknanya secara terus menerus, tanpa bataswaktu dengan mempertimbangkan konteks yang ada.Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu ketentuan hukum


yang dihasilkan oleh seseorang berbeda, karenaperbedaan kondisi atau situasi yang melingkupinya. Inisesuai dengan asumsi yang menyatakan terjadinyaperubahan suatu ketetapan hukum karena perubahanwaktu sebagai konsekuensi keharusan dilakukannyainterpretasi terhadap ayat-ayat yang dzanni tersebut.

Dalam sejarah perkembangan hukum Islam,upaya kontekstualisasi sebagai penalaran hukum secaraindependen, telah dilakukan oleh Umar Ibn Khattab.Upaya pembaharuan yang dilakukan Umar tidak hanyaterbatas terhadap ayat-ayat yang dzanni. Tetapi jugaterhadap ayat-ayat yang dianggap qath’i. Dalam al-Qur’an disebutkan:

“Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orangfakir, miskin, pengurus zakat (‘amil), para muallaf yang bujukhatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yangberhutang, orang yang berjuang tidak di jalan Allah danorang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatuketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah mahamengetahui lagi maha bijaksana”. (al-Taubah: 60).

Ayat tersebut dengan jelas dan terincimenyebutkan tentang golongan (orang) yang berhakmenerima zakat yaitu antara lain muallafatu qulubuhum(orang yang baru masuk Islam yang hati dankesetiaannya masih perlu mendapat perhatian dari kaummuslimin). Umar tidak melaksanakan ketentuan ayatal-Qur’an yang jelas dan qath’i, karena ia menganggapbahwa situasi dan kondisi yang ada telah berubah, tidaksama dengan kondisi pada waktu ayat tersebutditurunkan.12


Kebijaksanaan Umar tersebut merupakanperistiwa penting dalam sejarah pembinaan hukumIslam, yaitu aktualisasi pemahaman terhadap suatu ayathukum perlu dilakukan secara terus menerus denganmempertimbangkan situasi kondisi masyarakat terkait,baik dari sisi kemasyarakatan maupun rasa keadilannya.

Dari sisi lain, di kalangan para ahli hukum Islamterdapat konsensus untuk membagi hukum Islam kedalam dua kategori; pertama, ketentuan hukum yangberkaitan dengan ibadah murni (ibadah mahdhah).Kedua, ketentuan hukum yang berkaitan dengan sosialkemasyarakatan yaitu mengatur hubungan horizontalantara sesama manusia. Berkaitan dengan ini SayyidSabiq menjelaskan sebagai berikut:

“... Bahwa hal-hal yang tidak berkembang menurutperkembangan zaman dan tempat seperti aqa’id dan ibadat,diberikan secara sepenuhnya terperinci dengan dijelaskan olehnash-nash yang bersangkutan, maka tidak seorang pundibenarkan menambah atau mengurangi. Tetapi yangberkembang menurut perkembangan zaman dan berbagaikepentingan kemasyarakatan (al-mashalih al-madaniyah),urusan politik, diberikan secara garis besar, agar bersesuaiandengan kepentingan manusia di semua zaman dan agar dapatdijadikan pedoman oleh para ‘ulama dan pemimpin dalammenegakkan keadilan dan kebenaran”.13

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa terhadaphukum Islam kategori kedua, seseorang diberikesempatan untuk menggunakan pemikiran ataupenalaran intelektualnya dengan mempertimbangkankepentingan masyarakat dan prinsip keadilan sebagai


tolak ukur utama. Sedangkan kepentingan masyarakatdalam pandangan Munawir Syadzali dapat berubah danberbeda karena perubahan dan perbedaan waktu,tempat, lingkungan, situasi dan budaya.14 Dengandemikian pengamatan terus menerus terhadap kondisimasyarakat dengan kemungkinan melakukanperubahan atau kontekstualisasi hukum sangatdianjurkan.

Selanjutnya mayoritas ulama berpendapat bahwasetelah al-Qur’an, al-Sunnah menempati posisi keduasebagai sumber hukum. Hal ini dapat dipahami, karenasebagian besar ketentuan-ketentuan hukum yang adadalam al-Qur’an masih global, tidak operatif, makaRasulullah yang mempunyai otoritas tunggal untukmemberikan penjelasan.

Dalam teori Ushul Fiqh, al-Sunnah terbagimenjadi tiga macam: 1. Sunnah qauliyah (sunnah yangberupa ucapan), 2. Sunnah fi’liyah (sunnah yang berupaperbuatan). 3. Sunnah taqririyah (sunnah yang berupasikap).15

Menurut ulama ushul fiqh ketiga macam sunnahdi atas dianggap sebagai sumber hukum yangmempunyai nilai atau muatan hukum dan dalamkapasitas beliau sebagai Rasul. Adapun perbuatan,ucapan, dan sikap Rasul dalam kapasitasnya sebagaimanusia biasa, seperti kesukaan terhadap sesuatumakanan, cara atau model pakaian dan yang semisalnya,tidak secara totalitas sebagai sumber hukum.

Semua penjelasan Rasul, baik berupa perbuatan,perkataan atau sikap, tentunya terbatas pada kejadian


atau kebutuhan waktu itu. Sangat mungkin munculpermasalahan hukum, setelah wafat Rasul sampaisekarang dan yang akan datang belum ada ketentuanhukumnya. Dilihat dari kondisi ini, pemahaman danpenggalian terhadap kandungan al-Sunnah denganpertimbangan kondisi mutlak dilakukan.

Dari segi teknis, persoalan al-Sunnah lebih rumitdari al-Qur’an. Masalah qath’i al-wurud dan dzann al-wurud terjadi perdebatan di kalangan para ulama (yanghal ini tidak terjadi pada al-Qur’an, karena ulamasepakat bahwa al-Qur’an adalah qath’i al-wurud).Perdebatan ini kemudian melahirkan suatu disiplin ilmuyang disebut “ulum al-hadits” atau “mushtalah al-hadits”.16 Dari ilmu inilah muncul klasifikasi kualitashadits (al-sunnah).

Beragamnya nilai kualitas al-Sunnah tentunyaberpengaruh terhadap nilai kemutlakan kualitas al-Sunnah itu sendiri, dan sebaliknya nilai al-Sunnahmenjadi relatif. Relativitas al-Sunnah ini kemudian akanberakibat terhadap relatifitas produk-produk hukum yangdihasilkan darinya. Dari sisi ini pula, peninjauan ulangdan penyesuaian (kontekstualisasi) terhadap ketentuanhukum yang ada pada al-Sunnah atau produk hukumyang dihasilkan oleh para ulama dari pemahamanmereka tehadap al-Sunnah perlu dilakukan.

Kontekstualisasi dilihat dari segi substansinyaadalah suatu usaha dan berbuat untuk mencari yangterbaik dan relevan. Merupakan bagian dari ijtihad.Usaha untuk mencari yang terbaik dan relevanmerupakan anjuran dan ajaran dari nilai-nilai filosofisbeberapa ayat dalam al-Qur’an, antara lain:


“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuaidengan kemampuannya”. (al-Baqarah: 286).

Menurut Nurcholish Madjid, pengertian “sesuaidengan kemampuannya” terkandung pesan supayamanusia dalam melaksanakan ajaran Islam tidakbersikap “sekedarnya”, melainkan harus selalu berusahasampai kepada puncak kemungkinan dan kemampuan-nya yang tertinggi. Tidak berani melakukan ijtihadsebenarnya bertentangan dengan ajaran ketauhidandalam Islam, karena hal itu menghalangi ide “per-tumbuhan” dan “perkembangan” dan itu merupakansikap absolutistik, yaitu berkeyakinan telah “sampai” dan“mencapai” kebenaran “mutlak”.

Islam mengajarkan bahwa yang “mutlak”hanyalah Allah, sehingga kebenaran “mutlak” hanya adapada-Nya.17 Dilihat dari sudut pandang ini, kebijakanhukum yang dihasilkan melalui satu upaya ijtihad,bukan merupakan sebagai suatu keputusan yang“mutlak” dan “final”. Aktivitas pengkajian ulang ter-hadap ijtihad suatu nash hukum dan hasil produkhukum melalui metode atau usaha kontekstualisasiadalah pelaksanaan dari ajaran-ajaran Islam itu sendiri.

Selanjutnya ia mengemukakan bahwa ide tentangpertumbuhan dan perkembangan dengan sendirinyamengandung makna ide tentang “penahapan”. Darisudut “penahapan” ini, tidak ada penyelesaian “sekaliuntuk selamanya” atas suatu masalah yang senantiasabergerak dan berubah. Suatu bentuk penyelesaian atas

. وسعها إال نفسا اهللا يكلف ال


suatu masalah hanya absah untuk masa dantempatnya,18 dengan tidak menutup kemungkinan akanmasih relevan untuk tempat dan masa yang berbeda.

Prinsip “pengembangan” sangat diperlukan,sebab suatu kebenaran akan membawa manfaat apabiladapat terlaksana, dan syarat keterlaksanaan itu adalahrelevansinya dengan keadaan nyata.19 Prinsip yang samajuga dikemukakan oleh Masdar F. Mas’udi. Suatu ajaranagama (Islam) tidak saja harus ma’qul (sensible), tetapijuga harus ma’mul (applicable). Ma’qul artinya dapatditerima oleh logika penalaran, dan ma’mul artinya dapatdicerna oleh logika kesejarahan.

Logika penalaran hadir dalam bentuk ucapandan perkataan yang bersifat teoritis, sedang logikakesejarahan hadir dalam wujud keadaan yang bersifatempirik. Berbeda dengan logika teoritis yang bersifatabstrak dan subjektif, logika empiris bersifat kongkritdan objektif. Suatu ajaran dapat disebut ma’mul apabiladapat dijabarkan dalam bentuk kerja sistem yangbersifat riil, dapat diukur dan dirasakan implikasinya.20

Prinsip tersebut apabila ditarik ke wilayahhukum, berarti suatu kebijakan hukum dapat dikatakanma’mul apabila berdampak positif dan tidak adakesulitan dalam pelaksanaannya. Sehingga suatukebijakan hukum yang telah ma’mul, secara implisit iama’qul. Karena secara filosofis, kecil kemungkinan suatuyang ma’mul itu tidak ma’qul.

Prinsip lain yang penting dalam nilai-nilai ijtihadadalah prinsip “ketegasan”, yaitu ketegasan dalammengambil keputusan terhadap masalah-masalah yangtidak ada atau kurang jelas ketentuan hukumnya, dan


masalah itu amat penting dan mendesak. “ketegasan”adalah sangat penting dan lebih baik dari padamembiarkan suatu masalah dalam keraguan danketidakpastian.21

Oleh karena itu, tidak boleh seseorang kehilangankeberanian moral dan intelektual untuk melakukankajian ulang, perubahan dan penyesuaian (kontekstualisasi)dengan tetap dilandasi tanggung jawab moral yang jujurdan ikhlas untuk mencari yang terbaik. Suatu ketetapanhukum akan kehilangan maknanya apabila ia sulitdilaksanakan dan tidak memberikan manfaat riil bagimasyarakat (sebagai sasaran hukum itu sendiri) dan ituartinya tidak kontekstual.

Kontekstualisasi sebagai salah satu bagian upayaijtihad merupakan suatu keharusan apabila dipandangdari sifat evolusioner kehidupan manusia. Prosesevolusi suatu kehidupan selalu memunculkan tantangan-tantangan baru. Dengan ijtihad, dalam hal ini melaluikontekstualisasi, tantangan-tantangan tersebut akandapat dihadapi dan diselesaikan secara arif. Dengan itupula energi potensial manusia akan terurai danterfungsikan secara maksimal, yang ada gilirannya akanmenghasilkan peningkatan kualitas intelektual.

Tujuan untuk terus meningkatkan kualitasintelektual adalah untuk menciptakan kehidupan yanglebih baik. “Baik” sebagai salah satu ukuran kualitastentunya relatif. Artinya sesuatu yang dianggap “baik”dan cocok di hari kemarin, belum tentu cocok dan“baik” untuk hari ini, dan yang dianggap “baik” dancocok untuk hari ini, juga belum tentu akan tetap “baik”dan cocok untuk hari esok. Akan tetapi sesuatu yang


dianggap “baik” dan cocok pada hari ini dan kebetulanberbeda dengan yang dianggap “baik” pada harikemarin, bukan berarti yang “baik” dihari kemarin itumenjadi tidak baik. Ia akan tetap sebagai “baik” untukmasanya.22 Oleh karena itu, seorang mukmin harusselalu mencari “yang lebih baik”, dan salah satu indikasibahwa sesuatu itu lebih baik adalah karena ia “lebihrelevan” dari yang lainnya. Mencari yang lebih relevanmerupakan salah satu substansi dari kontekstualisasi.

Kontekstualisasi dalam pengertian memahamidan meninjau ulang terhadap keputusan-keputusanhukum yang dihasilkan melalui ijtihad oleh para ulamadahulu merupakan sesuatu yang harus dilakukan.Kontekstualisasi dalam pengertian ini tidak berartipenolakan terhadap warisan masa lalu, apalagimenganggap sebagai suatu kesalahan. Kontekstualisasidi sini lebih didasarkan atas pemikiran bahwa ketentuanhukum tersebut merupakan hasil penalaran. Suatu hasilpenalaran (ijtihad) menurut S. Waqar Ahmad Husaini,sangat mungkin diwarnai dan dipengariuhi olehlingkungan sosial dan kemampuan intelektual. 23

Di samping itu, menurut Faruq Adu Zaid, suatukeputusan hukum muncul adalah sebagai reaksi dariberbagai persoalan dan sebagai jawaban atas tuntutanhidup masyarakat.24 Keputusan hukum yang ditetapkanoleh ulama terdahulu, memiliki karakter yang melekatpadanya, yaitu bersifat kasuistik, dengan berpijak atauberdasarkan atas kasus-kasus yang muncul. Kasus-kasusyang muncul tersebut tentunya tidak lepas dari faktor-faktor situasi dan kondisi, meskipun keputusan tersebutjuga didasarkan pada nilai-nilai yang paling relevan.


Apabila muncul kasus-kasus baru dalampenyelesaiannya – di samping merujuk kepadakeputusan-keputusan yang telah ada dan dianggapmasih relevan harus tetap dilakukan ijtihad baru untukmencari kemungkinan yang lebih relevan meskipunmungkin berbeda atau bertentangan dengan keputusanlama.

Jadi, salah satu makna kontekstualisasi adalahuntuk menumbuhkan suatu kesadaran betapapentingnya mengapresiasi warisan masa lalu gunamemperkaya wawasan yang berkesadaran historis danuntuk mempertinggi daya jawab hukum Islam terhadapperkembangan zaman.25 Apabila tidak dilakukankontekstualisasi, tidak mustahil kita akan terjebakdalam pemahaman turun-temurun yang belum tentuisemuanya benar dan tidak seluruhnya mampu menjawabtantangan zaman.

Disebabkan oleh berperannya faktor hubunganhidup antara manusia yaitu antara lain faktor sosialbudaya, jelas dalam pemikiran dan pemahaman yangmenghasilkan produk hukum di masa lalu, terdapatunsur-unsur yang bernilai kenisbian dan kerelatifan,yaitu kenisbian ruang dan waktu serta kerelatifankemampuan manusia. Pemikiran dan pemahamanulama masa lalu, tidak selamanya benar dan relevankarena faktor sosial budaya dalam konteks ruang danwaktu tersebut.

Nilai lainnya yang terdapat dalam kontek-stualisasi ialah untuk memperjelas pemilihan antarayang universal dan partikular, atau antara yang mutlakdan relatif. Sebab ketidakjelasan membedakan antara


keduanya atau mengakibatkan kerancuan pemahamanterhadap nilai-nilai ajaran agama itu sendiri, dankerancuan pemahaman itu dapat mengakibatkanterhalangnya proses dinamisasi ajaran (hukum) Islam.Kemampuan membedakan antara yang universal danpartikular, antar yang mutlak dan relatif sangat penting.Menurut Nurcholis Madjid, banyak sekali kebijakan-kebijakan hukum merupakan hasil interaksi dan dialogantara Islam yang universal dengan situasi nyata, ruangdan waktu yang partikular.26

Alur argumen yang hendak dikembangkandalam konsep ini adalah untuk memberikan pengertianbahwa hasil dialog kultural dari kedua aspek yaituuniversal dan partikular atau kulli dan juz’i tidak sajaabsah, tetapi juga merupakan kreativitas yang amatberharga. Dengan kreativitas itu suatu sistem ajaranuniversal akan menemukan relevansinya dengantuntutan khusus dan nyata bagi para pemeluknyamenurut ruang dan waktu. Sehingga hukum Islamsebagai bagian dari ajaran Islam akan mampumengimplementasikan nilai-nilai kontekstualitas,dinamika dan vitalitasnya. Jadi kontekstualisasi hukumIslam (fiqh) antar lain adalah pembahasan terhadapkeputusan-keputusan hukum (fiqh) itu dengan caramencermati latar belakangnya baik dari segi tempat,waktu, situasi dan kondisi riil (sekarang) dan mungkinyang akan datang.

Di samping itu, usaha kontekstualisasi terhadapberbagai khazanah produk hukum yang telahtermodifikasi dalam berbagai karya klasik (kitab kuning)adalah untuk mengembangkan pemikiran dan


pemahaman agama secara kreatif, resourcreful danmenzaman. Dengan demikian kita dapat mengenalisecara empirik (melalui pengkajian dan penilaian istiqra’iatau induktif) terhadap pengalaman dalam pemikirandan pemahaman di masa lalu. Dari sana kita akanmemperoleh bahan pandangan perbandingan(comparative perspectives) yang memperkaya visi danwawasan kita untuk masa kini dan masa mendatang.Unsur yang lebih penting lainnya sebenarnya adalahmemahami metode berfikir (manhaj al-fikr) dari ulamaklasik, sehingga kita dapat memahami dan mengetahuialasan-alasan suatu kebijakan hukum yang ditetapkan,tidak hanya menerima secara dogmatis yang mutlak.Islam mengajarkan bahwa yang mutlak adalah Tuhan(Agama), sedang yang lainnya relatif (nisbi), termasukhasil pemikiran manusia. Tetapi bukan berarti manusiatidak boleh atau tidak mampu memahami kemutlakkanagama, justru manusia harus tetap berusaha mendekatidan meraih kebenaran, dengan tetap menyadariketerbatasan dan kenisbian (kerelatifan) nya.27

Berkaitan dengan ini patut diperhatikan sabdaRasul:

Apabila seorang hakim dalam menetapkan suatuhukum berijtihad dan benar, maka baginya dua pahala danapabila salah, maka baginya satu pahala.

Secara filosofis sabda tersebut mengindikasikanbahwa Islam sangat menghargai aktivitas berpikir

28

وإذا أجران فله أصاب مث فاجتهد احلاكم حكم إذا .أجر فله أخطأ مث فاجتهد حكم


dengan didasari oleh kesungguhan dan tanggung jawabmoral yang tinggi. Itulah sebabnya betapapun aktivitasberpikir itu terjadi kesalahan, agama tetap memberiimbalan, karena kesalahan itu merupakan bagian dariketidakmutlakan (kenisbian) yang melekat pada dirimanusia. Dengan sendirinya mengalami ketidakkontinuitas (bergerak dan langsung) aktivitas berpikiradalah bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiridan pesan yang ada dalam sabda Rasul di atas.

Dari uraian di atas jelas bahwa ijtihad dalambentuk pengkajian dan pemahaman secara terusmenerus terhadap ajaran agama yang ada dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, maupun peninjauan ulangterhadap produk-produk hukum masa lampau, yang adadalam berbagai karya monumental, merupakan ajaranagama dan tidak bertentangan dengan fitrah manusia.Oleh karena itu, kontekstualisasi hukum Islam melaluiijtihad, merupakan suatu keniscayaan. Tempat suatuhukum diterapkan serta kondisi situasi manusia baiksecara kolektif kemasyarakatan maupun secaraindividu.

B. Peran Kaidah Fiqhiyyah dan Pembaru-an Hukum Islam

Adat atau ‘urf,29 sebagaimana yang dikatakanoleh Yusuf Qardawi, merupakan kebiasaan dalammasyarakat dan menjadi salah satu kebutuhan sosialyang sulit untuk ditinggalkan dan berat untukdilepaskan.30 Dalam pembinaan hukum Islam terlihatdengan jelas bahwa syari’at Islam sangat


memperhatikan adat (‘Urf) masyarakat setempat,misalnya mengenai larangan minuman keras (khamr).

Peluang adat (‘urf) untuk bisa dijadikanpertimbangan dalam menetapkan hukum secaraimplisit disyaratkan oleh beberapa ayat hukum dalamal-Qur’an, antara lain:

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaiankepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. (al-Baqarah:233).

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknyadiberi oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf. (al-Baqarah: 241).

Dalam ayat tersebut tidak dijelaskan mengenaimacam, jenis atau bentuk dan batasan banyak sedikitnyanafkah yang harus diberikan oleh orang tua kepadaanaknya dan oleh suami kepada istrinya yang dicerai.Hal ini karena Islam memahami bahwa tingkatkehidupan, kemampuan dan adat (‘urf) masyarakatberbeda antara satu dengan yang lainnya. Syari’at Islammemberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuanhukumnya sesuai adat (‘urf) setempat. Oleh karena ituketentuan hukum mengenai kewajiban memberi nafkahbagi suami atau orang tua yang ada dalam berbagai kitabfiqh (dari berbagai macam madzhab) berbeda-beda,disebabkan oleh perbedaan tradisi di mana ulamatersebut berada.

... باملعروف وكسون رزقهن له املولود وعلى...

املتقني على حقا باملعروف متاع وللمطلقات


Berkaitan dengan itu, dalam kaidah fiqhiyyahdisebutkan:

Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan)hukum.

Qaidah yang lain:

Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘urf),seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash.

Dengan kaidah tersebut, hukum Islam dapatdikembangkan dan di terapkan sesuai dengan keadaansuatu masyarakat. Sifat al-Qur’an dan as-Sunnah yanghanya memberikan prinsi-prinsip dasar dan karakterkeuniversalan hukum Islam dapat dijabarkan danterealisir dalam dan oleh kaidah ini. Lebih jauh, senadadengan kaidah tersebut, dalam bidang perdagangan(perekonomian), kaidah fiqhiyyah memberikankeluasan untuk menciptakan berbagai macam bentuktransaksi atau kerja sama, yaitu dengan kaidah:

“Sesuatu yang sudah terkenal (menjadi tradisi) dikalangan pedagang, seperti syarat yang belaku di antaramereka”.

Qaidah-qaidah tersebut memberikan peluangpada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuanhukum, apabila tidak ada nash yang menjelaskan

31

32

.حمكمة لعادة ا

. بالنص كالتعيني بالعرف التعيني

33 .بينهم كاملشروط التجار بني املعروف


ketentuan hukumnya. 34 Bahkan meneliti danmemperhatikan adat (‘urf) untuk menjadikan dasarpertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuanhukum merupakan suatu keharusan.35 Akan tetapi, idaksemua adat (‘urf) manusia dapat dijadikan dasar hukum.Yang dapat dijadikan dasar hukum adalah adat (‘urf)yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasardan tujuan-tujuan hukum Islam itu sendiri. Karena itupara ulama mengklasifikasikan adat (‘urf) ini menjadidua macam yaitu:

1. Al-‘Urf al-Shahih, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangandengan prinsip-prinsip hukum Islam yang ada dalamnash (al-qur’an dan as-sunnah).

2. Al-‘Urf al-Fasid, yaitu kebiasaan yang telah berlakudi tengah-tengah masyarakat, tetapi kebiasaantersebut bertentangan dengan nash atau ajaran-ajaransyari’at secara umum.36

Adat (‘urf) yang dapat dijadikan hukum adalahal-‘urf al-shahih. Oleh karena itu selama kebiasaanmasyarakat tidak bertentangan dengan syari’at Islam,dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum. Dengandemikian sifat akomodatif hukum Islam dapat terealisirtanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya.

Memperhatikan keadaan suatu masyarakatmerupakan suatu hal yang mendasar dalam syari’atIslam. Oleh karena itu syari’at Islam dalam menetapkanhukum-hukumnya selalu disertai penjelasan tentang‘illat (‘illah) yaitu alasan yang melatarbelakangi suatuketetapan hukum, sekalipun tidak semua ketentuan


hukum dijelaskan ‘illatnya. Hal ini dimaksudkan agardalam setiap ketetapan hukum, berpijak dari alasan-alasan yang logis.

Berkaitan dengan masalah ‘illat ini, Syekh AbdulFatah mengatakan bahwa semua tindakan kontroversialUmar (yang sepintas melanggar ketentuan nash), karenaUmar memandang bahwa hukum agama itumengandung alasan-alasan tertentu.

“Ketetapan suatu hukum itu didasarkan atas adaatau tidak adanya ‘illat.”

Dan kaidah:

Pada dasarnya suatu ketetapan hukum dapat dihapus(berubah) dengan hilangnya (berubah) nya ‘illat.

Kaidah yang lain menyebutkan:

Apabila suatu hukum ditetapkan berdasarkan ‘illat,maka hukum tersebut dapat diganti (dirubah) denganhilangnya ‘illat tersebut.

Kaidah-kaidah tersebut memberikan suatuprinsip dasar bahwa dalam menerapkan ataumenetapkan kebijakan hukum tidak boleh hanyaberpegang kepada makna lahiriyah atau bunyi lafaz darisuatu teks nash, akan tetapi harus dengan sungguh-sungguh menggunakan pemikiran dan penggunaanintelektual, yaitu dengan menggali dan mencermati ‘illatdan hikmah yang terkandung dalam suatu ketetapan

37 .عليها ل بزوا األحكام تزول أن األصل

38 .بزواهلا زال بعلة ثبت إذا احلكم


hukum, sehingga benar-benar rasional dan relevan.Suatu ketentuan hukum yang berbeda dan perubahan-perubahan hukum yang terjadi dari waktu ke waktu,tidak selalu dianggap sebagai tindakan yangmenyimpang dari syari’at, tetapi sebaliknya hal ituharus dipandang sebagai dinamika dan nilaikontekstualitas hukum Islam itu sendiri.

Penetapan hukum yang didasarkan kepadaanalisis ‘illat sebagaimana dilakukan oleh Umar, yangterformulasikan dalam tiga ka’idah di atas merupakantahapan yang penting dalam pengembangan analisissosiologi hukum. Perbedaan di seputar aspek normatifhukum Islam dan aspek sosiologis manusia(masyarakat) akan selalu dijumpai dalam realitaskeseharian. Di saat ter jadi tarik-menarik antarapendekatan normatif dan sosiologis, Umar menjatuh-kan pilihannya pada faktor sosiologis denganpertimbangan rasionalistis kemaslahatan demi untukmemaknakan (hukum) Islam dalam realita kehidupantanpa meninggalkan semangat yang dipesankan dalamteks-teks al-Qur’an dan al-Sunnah. Karenanya sangatlahpenting untuk dipahami bahwa suatu sistemkepercayaan (agama) dalam suatu komunitas sosialjangan sampai ajaran-ajarannya termasuk dalam bidanghukum terjadi kehampaan nilai. Pergumulan danperbenturan dengan nilai-nilai sosial selalu terjadi dandapat mempengaruhi intensitas pengalamankeagamaan. Dalam keadaan yang demikian, tentunyaIslam harus arif agar kehadirannya dapat bermakna.

Memperhatikan faktor sosiologis sangat pentingbila melihat hukum Islam dengan segala dinamikanya


antara lain bukanlah semata-mata sebagai lembagahukum yang menekankan aspek spiritual, tetapi jugamerupakan sistem sosial yang utuh bagi masyarakat yangdidatanginya. Oleh karena itu hukum Islam harus tetapeksis dalam masyarakat sesuai dengan kondisi sosial,budaya, ekonomi dalam waktu dan ruang tertentu. Darisudut pandang inilah nilai kontekstualitas dan peranpenting kaidah di atas dapat dilihat. Kaidah tersebutmemberikan prinsip dasar terhadap kemungkinanadanya perubahan penerapan hukum denganmempertimbangkan ‘illat sebagai landasan filosofisnya.

Ketidakterlepasan perhatian hukum Islamterhadap kondisi sosial masyarakat, sebenarnya telahnampak sejak awal proses pembentukan hukum Islamitu sendiri. Adanya asbab al-nuzul dari suatu ayathukum dan asbab al-wurud dari suatu hadits hukummerupakan contoh kongkrit bahwa ketetapan hukumdalam Islam merupakan refleksi sosial masyarakat yangmengelilinginya. Dalam perkembangan hukum Islamselanjutnya, para imam mujtahid atau para imammazhab dalam menetapkan suatu hukum selalumemperhatikan kondisi sosial masyarakat. Perbedaanketetapan hukum yang dikeluarkan oleh imam Syafi’iyang kemudian memunculkan qaul qadim (pada waktuberbeda di Baghdad, Irak) dan qaul jadid (pada waktu iaberada di Kairo Mesir) adalah contoh kongkrit bahwaketentuan hukum yang dihasilkan melalui ijtihad, faktorkondisi lingkungan masyarakat sangat mempengaruhiterhadap ketentuan-ketentuan hukum.

Berdasarkan fakta perkembangan hukum Islamitu, Ahmad Mustafa al-Maraghi menyatakan bahwa


suatu kebijakan hukum dapat saja berubah sesuaidengan kondisi sosial masyarakat. Apabila suatuketentuan hukum dirasakan sudah tidak maslahat,dikarenakan terjadi perubahan kondisi sosial, makadapat diganti dengan ketetapan baru yang lebih sesuaidengan kemaslahatan dan kondisi sosial yang ada.39 Halyang sama juga dinyatakan oleh Muhammad RasyidRidha, bahwa suatu ketetapan hukum dapat berubah-ubah karena perubahan tempat, waktu, kondisi, dansituasi sosial masyarakat. Jika suatu ketentuan hukumitu tidak dibutuhkan lagi dapat digantikan denganketentuan hukum baru yang sesuai dengan waktu dansituasi terakhir.40

Terhadap kemungkinan adanya perubahanhukum tersebut dalam Kaidah Fiqhiyyah disebutkan:

Suatu ketetapan hukum (fatwa) dapat berubahdisebabkan berubahnya waktu, tempat dan situasi (kondisi).

Kaidah ini menetapkan suatu prinsip bahwaseseorang harus mempunyai kemampuan melihatfenomena sosial yang mungkin berubah dan berbedakarena perubahan zaman dan perbedaan tempat. Inijuga berarti menuntut kemampuan membuatgeneralisasi atau abstraksi dari ketentuan hukum yangada menjadi prinsip umum yang berlaku untuk setiapzaman dan tempat. Berlakunya setiap prinsip untuksegala zaman dan tempat berarti keharusan memberipeluang pada prinsip itu untuk dilaksanakan secarateknis dan kongkrit menurut tuntutan ruang dan waktu.

41 .واألحوال واألمكنة األزمنة بتغري) احلكم (الفتوى تغري


Karena ruang dan waktu berubah, tentu spesifikasinyapun berubah dan ini membawa perubahan hukum.42

Berarti kaidah ini memberikan peluang kepadaseseorang dalam menetapkan sesuatu ketentuan hukumuntuk menjawab persoalan-persoalan baru, sesuaidengan perkembangan kondisi sosial masyarakat. Olehkarena itu dapat dikatakan bahwa kaidah tersebut sangatberperan mewujudkan nilai kontekstualitas hukumIslam.

Perubahan kondisi sosial adalah suatu perubahandi sekitar institusi kemasyarakatan di dalam suatumasyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya.Masyarakat muslim adalah sekelompok masyarakatyang hidup dalam sebuah sistem dengan memegang al-Qur’an sebagai sumber ajarannya yang diyakini benardan kekal. Karena kekekalannya itulah al-Qur’an justruharus dipahami sesuai perkembangan dan perubahanmanusia di berbagai bidang sosial, budaya, sains danteknologi. Dengan berpegang pada prinsip yangdemikian, hukum Islam tidak hanya sebagai aturannormatif, tetapi juga operatif, sehingga hukum Islambenar-benar dirasakan sebagai rahmat, bukan sebagaiancaman.43 Dengan demikian ka’idah di atas sangatberperan dalam mewujudkan konsep perubahan sosialyang selalu terkait dengan perubahan hukum.

Perbedaan pendapat tentang wali mujbir44 dikalangan ulama Hanafiyah dan ulama Syafi’iyah adalahsebagai contoh bahwa suatu ketetapan hukum (yangdihasilkan melalui ijtihad) tidak lepas dari kondisi sosialmasyarakat. Lingkungan masyarakat Hanafiyahwanita-wanitanya sudah terbiasa ikut serta dalam


pergaulan kemasyarakatan dalam berbagai bidang,sehingga ia dianggap mengetahui terhadap laki-lakiyang cocok bagi dirinya. Sebaliknya lingkunganmasyarakat Syafi’iyah kaum wanitanya tidak terbiasakeluar rumah, sehingga dalam menentukan calon suami,orang tua (wali) lebih mengetahui laki-laki yang baikdan maslahat bagi anaknya. Qai’dah fiqhiyyah sebagaimetode yang mampu berperan dalam menetapkanhukum secara kontekstual karena adanya perubahanwaktu (zaman) diungkapkan oleh Kaidah:

Tidak dapat diingkari adanya perubahan karenaberubahnya waktu (zaman).

Ka’idah di atas menunjukkan bahwa seseorangdapat menetapkan hukum atau mengeluarkan fatwadan sekaligus melakukan perubahan sesuai denganperubahan waktu (zaman). Ibnu Qayyim mengemuka-kan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan olehseorang mujtahid, mungkin saja mengalami perubahankarena perubahan waktu, tempat keadaan dan adat.46

Hal yang sama juga dikemukakan oleh MarshallHodgson, bahwa suatu ketentuan hukum sangatmungkin berubah karena pertimbangan lingkunganyaitu lingkungan tempat (dhraf al-makan) danlingkungan waktu (dhraf al-zaman).47 Berarti kaidahtersebut sangat relevan sebagai metode penetapan untuksesuai dengan konteks waktu.

Peran lain yang dapat dilakukan oleh kaidahfiqhiyyah dalam merealisasikan nilai kontekstualitashukum Islam juga terdapat dalam kaidah:

45 .األزمان بتغري األحكام تغري ينكر ال


Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh.

Kaidah lain menyebutkan:

Segala sesuatu (selain ibadah) pada dasarnya adalahboleh, kecuali ada dalil yang melarangnya.

Kaidah di atas menunjukkan adanya kebebasandasar yang diberikan oleh Islam untuk mengembangkandan menerapkan berbagai kebijakan hukum dengansegala teknisnya sesuai dengan konteks yang ada. Darikaidah tersebut dapat dipahami bahwa umat Islamdalam aktivitas kultural (selain masalah ibadah) sepertipolitik, kenegaraan, perekonomian, diberi kebebasanyang luas untuk melakukan kreativitas dan inovasiuntuk mencari yang paling relevan dengan kondisi yangada.

Berkaitan dengan prinsip Kaidah tersebut patutdiperhatikan ungkapan Ahmad Zaki Yamani:50

“Banyak orang keliru memahami syari’ah yaitu tidakdapat membedakan antara yang murni agama dan yangmerupakan prinsip-prinsip transaksi keduniaan. Meskipunkedua-duanya diambil dari sumber yang sama (al-Qur’an danal-Sunnah), tetapi prinsip-prinsip yang kedua didasarkankepada kepentingan dan manfaat umum dan karenanya

48 . اإلباحة األشياء يف األصل

49

يدل حىت اإلباحة ) العبادة غري ( األشياء يف األصل . التحرمي على الدليل


dapat berubah-ubah (sesuai dengan konteksnya) menuju yangterbaik dan ideal.”

Ungkapan di atas memberikan pengertiantentang perlunya dibedakan (tetapi tidak terpisahkan,karena berasal dari sumber yang sama) antara yangbersifat agama murni dan yang bersifat keduniaan.Sesuai dengan ka’idah dan ungkapan Ahmad ZakiYamani di atas, dalam urusan mu’amalah bolehmelakukan kreatifitas, tetapi dalam ibadah tidakdiperbolehkan ada “kreativitas”, sebab meng-creat suatubentuk ibadah adalah bid’ah, sebagaimana diungkapkanoleh kaidah:

Pada dasarnya dalam masalah ibadah adalah tidakboleh sehingga ada dalil (petunjuk) yang membolehkan.

Kaidah ini memberikan prinsip bahwa manusiadilarang menciptakan sistem ibadat dan tata caranya,karena hal itu adalah hak mutlak Tuhan dan Rasul.Sebagaimana melakukan kreativitas terhadap ibadahadalah bid’ah (prinsip kaidah kedua), melarangmelakukan kreativitas terhadap sesuatu yang dibolehkan(dalam urusan mu’amalah) juga berarti bid’ah (prinsipkaidah pertama).

Tiga kaidah di atas dipertegas lagi oleh kaidah:

51 .اإلباحة على الدليل يدل حىت التحرمي العبادة يف األصل

52

الدليل يقوم حىت صحة واملعاملة العقود يف األصل . والتحرمي البطالن على


Pada dasarnya dalam segala bentuk transaksi danmu’amalah adalah diperbolehkan (sah) sampai ada dalil yangmelarang dan mengharamkan.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa nilai-nilaikontekstualitas hukum Islam dapat diwujudkan melaluikonsep “ibahah” yang ada dalam kaidah di atas. Darikaidah itu, seseorang diberi wewenang untukmengembangkannya sesuai dengan perkembangan danperubahan yang terjadi.

Kaidah lain ialah:

Kebijakan pemimpin terhadap masyarakat harusdidasarkan atas kemaslahatan.

Nilai-nilai kontekstualitas hukum Islamtergambar dalam kaidah tersebut. Dalam kaidahtersebut seorang pemimpin (dalam arti dan tingkatapapun) dapat mengembangkan berbagai teori sosial,perekonomian, pendidikan yang universal dan relevan.Kemaslahatan yang dijadikan sebagai tolak ukur utamadalam ka’idah tersebut dapat mengantarkan nilai-nilaikontekstualitas hukum Islam, karena kemaslahatanmanusia (masyarakat) sifatnya selalu aktual, sangatmungkin berbeda antara satu tempat dengan tempatlain, dan dapat berubah dari satu waktu ke waktuberikutnya. Apabila kemaslahatan dijadikan dasardalam setiap kebijakan, maka hukum Islam dapatditerapkan dalam berbagai konteks, tanpa harusmeninggalkan prinsip pokok yang telah ditetapkan olehsyari’at Islam yaitu “kemaslahatan” itu sendiri. Dengan

53 .باملصلحة منوط الرعية على اإلمام تصرف


kata lain, kaidah tersebut cukup berperan sebagaimetode penetapan hukum dalam merealisasikankeluwesan dan keluasan hukum Islam.

Kontekstualitas hukum Islam dalam pengertianini mampu mengatasi berbagai persoalan-persoalan baruyang muncul antara lain diperlihatkan oleh kaidah:

Mencegah kerusakan harus diupayakan lebih dahuludari pada upaya mendapatkan manfaat.

Kaidah ini secara tidak langsung memberikanpengertian bahwa kepekaan dan wawasan sosial harusdimiliki oleh seseorang dalam menetapkan suatuketentuan hukum. Ia harus cermat melihat fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat. Kaidah ini jugamemberikan arahan apabila suatu kebijakan ditetapkandan akan berdampak negatif di satu sisi, tetapi di sisilain membawa manfaat, maka dampak negatif yangharus dihindari. Karena dampak negatif sangatmungkin akan berpengaruh lebih luas, yang padaakhirnya manfaat yang diperoleh menjadi tidak adaartinya.

Peran kaidah fiqhiyyah sebagai metode penerapanhukum Islam yang mampu merealisasikan nilai-nilaikontekstualitas hukum Islam tidak hanya terbatas dalamkemampuannya menyelesaikan persoalan-persoalanhukum akibat perkembangan pemikiran dan kemajuanteknologi, tetapi kaidah fiqhiyyah juga mampudijadikan sebagai rujukan yang representatif dalammemberikan solusi bagi kesulitan-kesulitan yang

54 .املصاحل جلب) من أوىل (على مقدم املفاسد درء


dialami seseorang, yaitu antara lain terdapat dalamkaidah:

Kondisi darurat dapat memperbolehkan melakukanhal-hal yang dilarang.

Kaidah yang merupakan induksi dari surat al-Baqarah ayat 286, al-Nisa’ ayat 38 dan al-Haj ayat 45tersebut mempunyai nilai kontekstualitas yang tinggi.

Keadaan darurat (terpaksa) merupakan keadaanyang selalu ada dalam kehidupan ini. Islam sebagaisyari’at yang universal, ketentuan hukumnya harusdapat mengantisipasi keadaan tersebut. Keadaan daruratadalah keadaan yang dialami manusia secara tidakwajar, sehingga ia tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Melaluikaidah tersebut, kesulitan-kesulitan tersebut dapatdiselesaikan. Dengan demikian kaidah tersebutmempunyai nilai kontekstualitas yang tinggi.

Hal-hal yang dilarang oleh ketentuan hukum,kemudian diperbolehkan karena keadaan darurattersebut, supaya dalam pelaksanaannya tidak terjadikesewenang-wenangan yang menyimpang dari prinsip-prinsip syari’ah, diatur oleh kaidah :

Standar keadaan darurat, ditentukan sesuai denganyang diperlukan.

55 .احملظورات تبيح الضرورات

56 .بقدرها تقدر الضرورات


Dan kaidah :

Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat diukurmenurut keadaan daruratnya.

Kaidah tersebut memberikan batasan tentangkebolehan melanggar ketentuan hukum karena darurat.Tetapi batasan tersebut tidak disebutkan secara kongkrit.Hal ini karena munculnya keadaan darurat merupakankasus individual yang sangat mungkin berbeda antaraseseorang dengan orang lain. Di sinilah letak nilaikontekstualitas kaidah tersebut, yaitu secara filosofismemberikan dasar-dasar yang tegas, secara praktisketegasan itu dapat diterapkan dalam berbagai konteksdan sepanjang zaman. Oleh karena itu dapat dikatakanbahwa kaidah tersebut cukup fleksibel dalammenyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam konteks yangberbeda-beda.

Berkaitan dengan kaidah darurat ini,Muhammad Muslehuddin mengemukakan sebagaiberikut:58

“Hukum Islam mengandung prinsip-prinsip luas yangmemberi kemungkinan penafsiran untuk menampungkebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terus meningkat.Prinsip-prinsip tersebut juga diperluas dengan qiyas untukmemecahkan masalah-masalah yang berkembang dalamkehidupan. Lebih lanjut ada kaidah darurat yang digunakanapabila masih ada sesuatu yang penting yang tidak dicakupoleh ketentuan hukum.”

57 .بقدرها يتقدر للضرورة أبيح ما


Selanjutnya di akhir tulisannya ia mengatakanbahwa metode ijtihad khususnya qiyas dan kaidahdarurat merupakan metode yang representatif untukmenghadapi setiap kemungkinan kesulitan-kesulitanyang dihadapi oleh manusia.59 Kaidah lain yang senadadengan kaidah tersebut adalah kaidah:

Kemudharatan (kerusakan) harus dihindarkansemaksimal mungkin.

Kaidah ini apabila diterapkan dalam bidangpemerintahan, sosial, ekonomi (tidak hanya masalahibadah praktis), merupakan dasar yang cukup fleksibeluntuk menetapkan suatu kebijakan yang dianggappenting dan mendesak untuk menciptakankemaslahatan dan menghindarkan kerusakan.

Perhatian kaidah fiqhiyyah tidak hanya terbataspada keadaan darurat yang mungkin dialami manusia,tetapi kondisi “sulit” yang menyebabkan seseorang tidakdapat melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum secarawajar, juga mendapat perhatian. Hal ini terlihat dalamkaidah

Kondisi masyaqat (sulit) dapat menarik padakemudahan.

Kaidah ini memberikan keluasan kepadaseseorang untuk melaksanakan ketentuan hukum sesuaidengan kemampuannya (secara maksimal) karena

60 .اإلمكان بقدرها يدفع الضرر

61 .التيسري جتلب املشقة


adanya sebab-sebab alamiah (misalnya sakit), sehinggakesulitan melaksanakan ketentuan-ketentuan hukumsebagaimana mestinya. Dengan hukum Islam dapatdilaksanakan dalam berbagai kondisi, berdasarkanprinsip kaidah tersebut, menunjukkan bahwa hukumIslam itu fleksibel.

Tujuan dan prinsip dasar penetapan hukumIslam antara lain tidak menyulitkan. Konsep darurat(terpaksa) dan masyaqat (kesulitan) yang ada dalamkaidah tersebut cukup relevan dan sejalan denganprinsip-prinsip dasar tersebut. Dengan kaidah ituseseorang tidak merasa kesulitan menjalankan ketentuanhukum dan mengatasi kesulitan yang ada. Dengandemikian kaidah tersebut cukup berperan dalammerealisasikan prinsip dasar dan tujuan hukum Islam.

Dari beberapa kaidah yang dikemukakan di atasmenunjukkan bahwa prinsip kaidah fiqhiyyah ialahmemperhatikan adat (‘urf) dan kondisi masyarakat.Perhatiannya terhadap adat (‘urf) dan kondisimasyarakat itu memberikan nilai kontekstualitas yangtinggi terhadap kaidah fiqhiyyah dan sekaligus berperanuntuk dijadikan metode penetapan hukum di tengahmasyarakat yang mempunyai kultur dan adat yangberbeda-beda.

Dari beberapa contoh kaidah di atasmenunjukkan bahwa kaidah fiqhiyyah dalam bidangmu’amalah menetapkan prinsip dasar “ibahah”(kebolehan) dan “kemaslahatan”. Prinsip ibahahmerupakan konsekuensi dari karakteristik sumberhukum Islam (al-Qur’an dan al-Sunnah) yang bersifatglobal dan sebagian besar hanya menetapkan konsep-


konsep dasar, terutama dalam bidang mu’amalah.Adapun prinsip kemaslahatan merupakan tujuan pokokdari hukum Islam. Dua prinsip ini menunjukkan bahwakaidah fiqhiyyah sangat fleksibel dan antisipatifterhadap perkembangan, perubahan dan kemungkinanpermasalahan hukum yang muncul.

‘Illat juga merupakan prinsip yang ditetapkandalam kaidah fiqhiyyah. Prinsip ‘illat ini sebagaipedoman untuk tetap berpegang kepada prinsip hukumyang telah ditetapkan oleh syari’at Islam, meskipunterjadi perubahan hukum karena perubahan atauperbedaan kondisi masyarakat.

Prinsip lain yang ada dalam kaidah fiqhiyyahadalah prinsip masyaqat dan darurat. Nilaikontekstualitas kaidah fiqhiyyah dari dua prinsip iniialah kemampuannya menyelesaikan persoalan hukumdan kesulitan yang dialami seseorang atau masyarakat.Prinsip hukum Islam tidak menyulitkan dan dapatdilaksanakan dalam berbagai kondisi, terimplementasi-kan dalam kaidah fiqhiyyah ini.

Endnote:1 Abdullah Ahmad an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah: Wacana

Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Intenasionaldalam Islam, terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin, (Yogyakarta:LKiS, 1994), hlm. 40.

2 Ibid., hlm: 39.3 Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh, cet. XII, (ttp: tnp,

1978), hlm. 27-28.4 Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, alih bahasa: Agah

Gunardi, (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 40.


5 Fazlurrahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad (Bandung:Pustaka, 1984), hlm. 45.

6 Amiur Mu’allim dan Yusdani, Ijtihad: Suatu Kontroversi AntaraTeori dan Fungsi, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm. 43.

7 Ibid.8 Dari kurang lebih 6000 ayat al-Qur’an hanya sekitar 3,5 % - 17,18

% yang memuat aturan-aturan hukum. Abdul Wahhab Khlmlafmenyatakan 228 ayat, sedang menurut al-Ghazali, al-Razi danIbn al-Mubarak 500 ayat, dan menurut Abu Yusuf 1.100 ayat.Ibid., hlm. 44.

9 Fazlur Rahman, Islam…, hlm. 58.10 Abdurrahman Wahid “Menjadikan Hukum Islam Sebagai

Penunjnag Pembangunan” dalam Agama dan Tantangan Zaman,(Jakarta: LP3ES), hlm. 68.

11 Abdul Wahhab Khallaf, Ushul al-Fiqh…, hlm. 27-28. Bahkanmenurut Mohammed Arkoun, al-Qur’an mempunyai makna yangtidak terbatas, selalu terbuka untuk interpretasi baru, dansebaliknya tidak pernah tertutup dalam interpretasi tunggal.Muhammad Quraish Shihab “Konsep Qaf ’I dan Zanni dalam al-Qur’an” dalam majalah Dialog, No. 30 th. XIV, Desember 1989.

12 Penjelasan lebih rinci tentang berbagai kebijakan Umar ini dapatdilihat dalam Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar Ibn al-Khattab,(Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 137-166.

13 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid I, (Kuwait: Dar al-Bayan,1968), hlm. 13.

14 Munawir Syadzali “Ijtihad dan Kemaslahatan Umat” dalamIjtihad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan, 1988), hlm. 121.

15 Abdul Wahhab Khlmlaf, Ushul al-Fiqh…, hlm. 39-40.16 Objek kajian terpenting dari mushtalah hadits adalah penelitian

terhadap otentisitas hadits atas dasar integritas para “rawi”(periwayatnya), yang kemudian menghasilkan klasifikasi kualitashadis antara lain; shahih, hasan, dha’if, mutawatir, ahad dan maudhu’(hadits palsu).

17 Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban, Cet. II, (Jakarta:Paramadina, 1992), hlm. 519-520.


18 Ibid. 521.19 Nurcholish Madjid “Taqlid dan Ijtihad: Masalah Kontinuitas dan

Kreatifitas dalam Memahami Pesan Agama” dalam BudyMunawar-Rahman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam DalamSejarah, Cet. II, (Jakarta: Paramadina,, 1995), hlm. 340.

20 Masdar F. Mas’udi “Zakat Konsep Harta yang Bersih”, dalamKontekstualisasi Doktrin Islam…, hlm. 424.

21 Nurcholish Madjid, Taqlid dan Ijtihad…, hlm. 340.22 Istilah “baik” di atas merupakan nilai yang sifatnya universal

apabila ia ada pada dirinya sendiri. Tetapi apabila ia telah adapada sebuah konsep, sistem atau institusi, maka akan menjadirelatif. Berkaitan dengan pembahasan ini, suatu konsep hukumtertentu yang telah dianggap “baik” pada suatu masa atau tempattertentu, belum tentu “baik” untuk masa atau tempat yangberbeda. Inilah yang dimaksud dengan “baik relatif ”.

23 S. Waqar Ahmad Husaini, Islamic Environmental SystemEngineering, alih bahasa Anas Mahyuddin, (Bandung: Pustaka,1980), hlm. 74.

24 Faruq Abu Zaid, al-Syari’ah al-Islamiyah Baina al-Muhafidzin waal-Mujaddidin, alih bahasa Husein Muhammad, (Jakarta: P3M,1980), hlm. 84.

25 Otentisitas dan keabsahan dengan masa lalu dapat dilihat denganadanya kesinambungan ajaran Nabi dan Rasul dengan ajaran Nabidan Rasul sebelumnya, termasuk ajaran Nabi Muhammad (Islam)sekarang ini. Hal ini seperti ditegaskan dalam surat al-Ahkaf (46)ayat 9, al-Syura (42) ayat 13, an-Nahl (16) ayat 123 dan al-Isra(17) ayat 78. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa dimensikesejarahan dan kesadaran akan kontinuitas dan konsistensimerupakan salah satu dasar pandangan keotentikan, keabsahandan kebenaran. Maka dalam bidang hukum pun merupakan suatukeharusan melakukan suatu pemikiran yang secara terus menerusuntuk mencari yang relevan dengan konteks zamannya.

26 Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, (Jakarta:Paramadina, 1995), hlm. 38-39. Di sini Nurcholish Madjidmengumpamakan “model pakaian”. Menurutnya hal itumerupakan hasil dialog Islam yang universal, yang datang dari


Tuhan dan diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di manasaja dan sepanjang zaman dengan situasi konkrit budaya dalamkonteks ruang dan waktu tertentu yang relevan dan partikular,yaitu partikularitas Jazirah Arab. Contoh lain yang dapat penuliskemukakan ialah kesukaan Rasul “memakai surban” atau“memelihara jenggot” yang dalam kitab-kitab fiqh dianggapsebagai “sunnah” sehingga kalau mengikutinya mendapat pahala.Hal seperti ini pada dasarnya merupakan ekspresi keagamaanyang tidak serta merta harus dianggap bernilai mutlak, sehinggamesti berlaku di semua tempat.

27 Nurcholish Madjid “Pendahuluan” dalam Budy Munawar-Rahman (ed), Kontekstualisasi Doktrin Islam…, hlm. XVIII.

28 Hadis riwayat Bukhari dari Abdullah bin Yazid dari Haiwah binSyuraih dari Yazid bin Abdullah bin al-Hadl dari Muhammadbin Ibrahim bin al-Hars dari Basr bin Sa’id bin Qays dari Amr bin‘Ash. Imam Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar al-Kutub al-’Alamiyah, tt.), hlm. 510-511.

29 Disini penulis tidak membedakan pengertian secara definitiveantara adat dan urf. Sebagian ulama ushul fiqh ada yangmembedakan antara keduanya. Tetapi menurut analisa penulis,perbedaan tersebut secara prinsip tidak mempengaruhi substansiatau esensi dari makna “adat” atau “urf ” tersebut.

30 Yusuf Qardhawi, Awamil al-Sa’ah…, hlm. 36.31 Ahmad bin Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah,

Cet. VIII, (Beirut: al-Qalam, 1989), hlm. 219; Zainal Abidin binIbrahim bin Nujaim (Ibnu Nujaim), al-Asybah wa al-Nadza’ir,(Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1985), hlm. 93, al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadza’ir…, hlm. 63.

32 Ahmad Al-Zarqa’, Syarh al-Qawa’id…, hlm. 241; Asymuni A.Rahman, Kaidah-kaidah…, hlm. 62.

33 Ibid., hlm. 239.34 Al-Syathibi, al-Muwafaqat…, Jilid II, hlm. 179. Bandingkan

dengan Ibnu Qayyim, I’lam al-Muwaqqi’in…, Jilid III, hlm. 90.35 Syihabuddin Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Furuq fi Anwa’il Buruq,

(Beirut: ‘Alam al-Kutub, t.t.), hlm. 49.


36 Nasrun Haroen, Ushul Fiqh…, hlm. 141; Amir Syarifuddin, UshulFiqh, Jilid II, (Jakarta: Logos, 1999), hlm. 368.

37 Ali Ahmad al-Nadawi, al-Qawa’id al-Fiqhiyyah…, hlm. 338.38 Ibid.39 Ahmad Mushtafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz I, (Beirut:

Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 187.40 Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz I, (Beirut: Dar al-

Fikr, t.t.), hlm. 414. Bandingkan dengan Rafiq al-A’jam, Ushul al-Islamiyah Manhajuha wa Ab’adhuha, (Beirut: Dar al-Ilmi, 1983),hlm. 47.

41 Abdullah bin Abdul Muhsin, Ushul al-Madzhab al-Imam Ahmad,Cet. III, (Beirut: Dar al-fikr, 1980), hlm. 164.

42 Nurcholish Madjid “Pergeseran Pengertian Sunnah ke Hadits:Implikasinya dalam Pengembangan Syari’ah” dalam BudyMunawar-Rahman, Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah,(Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 221.

43 Nurcholish Madjid, Islam Keindonesiaan dan Kemodernan,(Bandung: Mizan, 1987), hlm. 203.

44 Wali mujbir adalah wali yang mempuyai hak prerogatife (hakmemaksa) terhadap anak perempuannya (yang di bawahperwaliannya) untuk dikawinkan kepada laki-laki yang menjadipilihannya.

45 Ahmad bin Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawa’id…, hlm. 227;Ali Haidar, Dhararu al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam, (Beirut:Maktabah al-Nahdha, t.t.), hlm. 43.

46 Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in, Jilid III, (Beirut:Dar al-Jil, t.t.), hlm. 3.

47 Marshlml G. S. Hodgson, The Venture of Islam, Jilid III, (Chicago:The University of Chicago Press, 1974), hlm. 437.

48 Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadza’ir…, hlm. 62.49 Abu Bakar al-Ahdal al-Yamani, al-Fara’id al-Bahiyyah, (Semarang:

al-Munawwar, t.t.), hlm. 6; M. Adib Bisri, Risalah Qawa’id Fiqh,(Kudus: Menara Kudus, 1977), hlm. 11.


50 Ahmad Zaki Yamani, Islamic Law and Contemporary Issues, (Jeddah:The Saudi Publishing Haouse, 1388 H), hlm. 13-14. Oleh karenapemikiran tersebut dianggap menundukkan ajaran Islam yanguniversal ke bawah tekanan konteks ruang dan waktu. Reaksinegatife itu dapat dilihat (sekedar ilustrasi dan mengenang)terhadap idenya Munawir Syadzali tentang reaktualisasi,Abdurrahman Wahid tentang Pribumisasi. Ide-ide tersebut samadengan ide Ahmad Zaki Yamani dan ide-ide para ulama terdahuluyang dituangkan dalam kaidah fiqhiyyah di atas. Yaitu ide untukmerealisasikan agar ajaran Islam yang universal itu benar-benarmemberi manfaat nyata dan efektif. Efektifitas itu dilakukandengan cara menterjemahkan ajaran universal itu sedemikian rupasehingga menjadi “down to earth” atau membumi dan menzaman.

51 M. Adib Bisri, Risalah Qawa’id Fiqh, (Kudus: Menara Kudus,1997), hlm. 20.

52 M. Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar…, Juz VII, hlm. 161.53 Abdullah bin Sa’id Muhammad ‘Abbadi al-Lahji, Idhah al-Qawa’id

al-Fiqhiyyah, Cet. III, (Makkah: t.tp, t.t.), hlm. 62; Al-Suyuthi,al-Asybah wa al-Nadza’ir…, hlm. 83; Muhammad al-Zarqa’, Syarhal-Qawa’id…, hlm. 309; Al-Nadawi, al-Qawa’id…, hlm. 280.

54 Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadza’ir…,hlm. 62; Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawa’id…, hlm. 205; Al-Nadawi, al-Qawa’id…,hlm. 170.

55 Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadza’ir…,hlm. 60; Al-Nadawi, al-Qawa’id…, hlm. 270.

56 Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawa’id…, hlm. 187.57 Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadza’ir…,hlm. 60.58 Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran

Orientalis, terj. Ahmad Tafsir, (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. 9.59 Ibid., hlm. 58-59.60 Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawa’id…, hlm. 207; Ali Haidar,

Dhararu al-Hukkam…, hlm. 37.61 Al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nadza’ir…,hlm. 55; Al-Nadawi, al-

Qawa’id…, hlm. 265. Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawa’id…,hlm. 157.



BAB VP E N U T U P

Kaidah fiqhiyyah merupakan kaidah yangdisusun secara induktif dari al-Qur’an dan al-Sunnahsesuai dengan permasalahan hukum yang muncul danberkembang. Dari permasalahan tersebut, dicarikanpenyelesaiannya melalui al-Qur’an dan al-Sunnah.Bentuk penyelesaian itu kemudian dibuat menjadikaidah umum yang berisi nilai filosofis dan ruh syari’atIslam yang ada dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Kaidahfiqhiyyah yang bersifat umum ini merupakan metodeuntuk menetapkan kebijakan hukum dan menyelesaikanpersoalan-persoalan hukum. Karena disusunberdasarkan atas permasalahan hukum yang muncul,penyusunan kaidah fiqhiyyah tersebut tidak sekaligussebagaimana penyusunan undang-undang.

Ketetapan hukum dalam Islam didasarkan padaprinsip dan asas yang rasional dan sesuai dengan fitrahmanusia serta untuk kepentingan manusia itu sendiri.Atas dasar asas dan tujuan ini, hukum Islammempunyai nilai yang fleksibel dan universal. Olehkarena itu kemajuan di berbagai bidang kehidupan,perkembangan pemikiran, perubahan kondisi sosialmasyarakat, yang kesemuanya itu menyebabkan

114 Bab V: P e n u t u p

kompleksitas permasalahan hukum, harus dapatdiselesaikan oleh syari’at Islam sebagai bukti darifleksibilitas dan universalitas.

Untuk menjawab tantangan zaman dan berbagaipermasalahan hukum, sebagai konsekuensi nilaifleksibilitas dan universalitas hukum Islam, antara lainharus dilakukan kontekstualisasi. Kontekstualisasipenting dilakukan didasarkan atas dua alasan. Pertama,ayat-ayat hukum dan hadis-hadis hukum, terutamayang berkaitan dengan masalah mu’amalah, sebagianbesar bersifat global, berupa prinsip-prinsip umum.Kedua, kebijakan hukum yang ditetapkan melalui ijtihadoleh para ulama yang ada dalam berbagai kitab, belumtentu relevan. Karena kebijakan tersebut terkait denganfaktor adat (urf), sosial budaya, ekonomi, kondisimanusia baik secara individu maupun kolektif, yangkesemuanya itu mungkin berbeda dan berubah. Dengankonktekstualisasi, hukum Islam mampu menjawabberbagai kebutuhan dan kesulitan manusia yang terusmuncul dan berkembang.

Dengan melakukan kontekstualisasi hukumIslam untuk menjawab berbagai permasalahan hukumitu, salah satu metode yang relevan adalah KaidahFiqhiyyah. Relevansi tersebut karena kaidah fiqhiyyahmempunyai nilai kontekstualitas dan peran yangpenting dalam mewujudkan kontekstualisasi hukumIslam. Nilai kontekstualitas itu ialah karena kaidahfiqhiyyah memperhatikan adat (uruf), situasi, tempat,waktu dan ‘illat hukum, yang kesemuanya merupakanunsur-unsur penting nilai kontekstualitas hukum Islam.Adapun peran kaidah fiqhiyyah dalam merealisasikan


kontekstualisasi hukum Islam antara lain ditunjukkanoleh kemampuannya dalam menyelesaikan berbagaipermasalahan hukum dan kesulitan-kesulitan yangdihadapi manusia dalam berbagai kondisi, tempat,waktu tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar yangada dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.

—ooOoo—

116 Bab V: P e n u t u p


DAFTAR BACAAN

Abdul Wahhab Khallaf, Ilm Ushul al-Fiqh, Cet. VIII,Kairo: Maktabah Da’wah Islamiyyah, 1990.

———, Mashadir al-Tasyri’ al-Islami fi Ma La Nash Fihi,alih bahasa Bahrun Abu Bakar, Bandung:Risalah, 1972.

———, Khulasah Tarikh al-Taasyri’ al-Islami, cet. IX, ttp:tnp, 1971.

Abdullah Ahmad an-Na’im, Dekonstruksi Syari’ah:Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia danHubungan Intenasional dalam Islam, terj. AhmadSuaedy dan Amiruddin, Yogyakarta: LKiS,1994.

Abdullah bin Abdul Muhsin, Ushul al-Madzhab al-ImamAhmad, Cet. III, Beirut: Dar al-fikr, 1980.

Abdullah bin Sa’id Muhammad ‘Abbadi al-Lahji, Idhahal-Qawa’id al-Fiqhiyah, Cet. III, Makkah: t.tp, t.t.

Abdurrahman Wahid “Menjadikan Hukum IslamSebagai Penunjang Pembangunan” dalamAgama dan Tantangan Zaman, Jakarta: LP3ES.

118 Daftar Bacaan

Abu A’la Al-Maududi, Prinsip-prinsip Islam, Cet II,Bandung: Al-Ma’arif, 1983.

Abu Abdullah Muhammad Al-Qurtubi, al-Jami’ li al-Ahkam al-Qur’an, Jilid III, ttp: Dar al-Kutub al-‘Arabi, 1967.

Abu Bakar al-Ahdal al-Yamani, al-Fara’id al-Bahiyyah,Semarang: al-Munawwar, t.t.

Abu Daud, Sunan Abu Daud, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr,t.t.

Adnan Muhammad Jam’ah, al-Harj fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Suria: t.p., t.t.

Ahmad bin Hajr al-Asqalani, Fath al-Bari, Jilid I, t.tp:al-Maktabah al-Salafiah, 1379 H.

Ahmad bin Muhammad al-Zarqa’, Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyah, Cet. VIII, Beirut: al-Qalam, 1989.

Ahmad Hasan, Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup, alih bahasaAgah Granadi, Bandung: Pustaka, 1984.

Ahmad Ibn Hanbal, Musnat li al-Imam Ahmad bin Hanbal,juz. VI, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ahmad Mushtafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Juz I,Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ahmad Zaki Yamani, Islamic Law and ContemporaryIssues, Jeddah: The Saudi Publishing Haouse,1388 H

Al-Bahi al-Khuli, Min Fiqh Umar fi al-Istishad wa al-Mal,Damaskus: Majalah al Muslimah No. 4, Februari1954.


Ali Ahmad al-Jur jawi, Hikmah al-Tasyri’ wa al-Falsafatuhu, Beirut: Dar al-Fikr, ttp.

Ali Haidar, Dhararu al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam,Beirut: Maktabah al-Nahdha, t.t.

Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid II, Jakarta: Logos,1999.

Amiur Mu’allim dan Yusdani, Ijtihad: Suatu KontroversiAntara Teori dan Fungsi, Yogyakarta: Titian IlahiPress, 1997.

———, Ijtihad Umar Ibn al-Khattab, Jakarta: Rajawali,1991.

Asymuni A. Rahman, Qa’idah-qa’idah Fiqh, Jakarta:Bulan Bintang, 1976.

Asy-Syathibi, al-Muwafaqat Ushul al-Syari’ah, Jilid II,Makkkah: Dar al-Baz, t.t.

Budy Munawar-Rahman (ed), Kontekstualisasi DoktrinIslam Dalam Sejarah, Cet. II, Jakarta:Paramadina,, 1995.

Faruq Abu Zaid, al-Syari’ah al-Islamiyah Baina al-Muhafidzin wa al-Mujaddidin, alih bahasa HuseinMuhammad, Jakarta: P3M, 1980.

Fathi Duraini, al-Manahij al-Usuliyah fi ijtihad bi al-Ra’yifi al-Tasyri’, Damsiq: Dar al-al-Kutub al- Hadits,1975.

Fathi Ridwan, Min Falsafah al-Tasyri’ al-Islami, Kairo:Dar al-Katib al-Arabi, 1969.

120 Daftar Bacaan

Fazlur Rahman, Islam, alih bahasa Senoaji Saleh, Cet.I, Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah, I’lam al-Muwaqqi’in, Jilid III,Beirut: Dar al-Jil, t.t.

Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Jilid II, Kairo: Daral-Kutub al-Arabiyah.

Imam Bukhari, Shahih Bukhari, Beirut: Dar al-Kutubal-’Alamiyah, tt.

Jalaluddin Abdurrahman ibn Abu Bakar al-Suyuthi, al-Asybah wa al-Nazdair, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

M. Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (t.tp: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.

M. Adib Bisri, Risalah Qawa’id Fiqh, Kudus: MenaraKudus, 1997.

M. Jama’ah, Raf ’u al-Harj fi al-Syari’ah al-Islamiyah,(Suria: t.p., t.t.

Manna’ al-Qaththan, al-Tasyri’ wa al-Fikr, t.tp: MaktabahQahbah, 1976.

Marshlml G. S. Hodgson, The Venture of Islam, Jilid III,Chicago: The University of Chicago Press, 1974.

Masdar F. Mas’udi, Islam dan Hak-hak ReproduksiPerempuan): Dialog Fiqh Pemberdayaan, cet II,Bandug: Pustaka, 1997.

Muhammad Muslehuddin, Filsafat Hukum Islam danPemikiran Orientalis, ter j. Ahmad Tafsir,(Bandung: Pustaka, 1985


Muhammad Abu Zahrah, al-Mujtama’ al-Insany fi Dzillial-Islam, Libanon: Dar al-Fikr, 1970.

———, Ushul Fiqh, Cairo: Dar al-Fikr al-‘Araby, 1958

Muhammad Aly al-Tahanawy, Kasysyaf Istilahat al-Funun, Jilid I, t.tp: al-Asithanah, 1317 H

Muhammad Hudari Bek, Tarikh al-Tasyrik al-Islami, cetIII ttp: tnp., 1981.

Muhammad Ibnu Abu Syuhbah, al-Hudud fi al-Islam,Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1974.

Muhammad Izzuddin bin Abd al-Aziz bin Abdussalam,Qawa’id al-Ahkam fi Masalih al-An’am, Jilid II,Beirut: Dar al-Ma’rifah, t.t

Muhammad Khalid Mas’ud, Islamic Legal Philosofy: AStudy of Abu Ishaq al-Syathibi, alih bahasa YudianW. Asmin, Cet. I, Surabaya: al-Ikhlas, 1995.

Muhammad Quraish Shihab “Konsep Qaf ’I dan Zannidalam al-Qur’an” dalam majalah Dialog, No. 30th. XIV, Desember 1989.

Muhammad Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, Juz I, Beirut:Dar al-Fikr, t.t.

Muhammad Said Ramadhan al-Buthi, Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari’ah al-Islamiyah, Beirut:Muassah al-Risalah, t.t.

Muhammad Salam Madkur, al-Fiqh al-Islami, Jilid II,Kairo: Maktabah Abdul Wahab, 1955.

——————, al-Madkhul li al-Fiqh al-Islami, ttp: Daral-Nahdhah al-Arabiyah, 1960.

122 Daftar Bacaan

Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-dasarPembinaan Hukum Fiqh Islam, Bandung: al-Ma’arif, 1986.

Munawir Syadzali “Ijtihad dan Kemaslahatan Umat”dalam Ijtihad Dalam Sorotan, Bandung: Mizan,1988.

Muslim, Sahih Muslim bi Syahri al-Nawawi, jilid XI,Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

Musthafa Ahmad al-Zarqa’, al-Fiqh al-Islami fi Thaubial-Jadid, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Nasrun Haroen, Ushul Fiqh, Jakarta: Logos, 1996.

Nurcholish Madjid, Islam Agama Kemanusiaan, (Jakarta:Paramadina, 1995.

———, Islam Doktrin dan Peradaban, cet II, Jakarta:Paramadia, 1992.

———, Islam Keindonesiaan dan Kemodernan, Bandung:Mizan, 1987.

Rafiq al-A’jam, Ushul al-Islamiyah Mauhajuha waAb’adhuha, Beirut: Dar al-Ilmi, 1983.

S. Waqar Ahmad Husaini, Islamic Environmental SystemEngineering, alih bahasa Anas Mahyuddin,Bandung: Pustaka, 1980.

Said Ramadhan, Hukum Islam, Ruang Lingkup danKandungannya, terj. Saudi Sa;ad, Jakarta: GayaMedia, 1986.

Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Jilid I, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.


Syamsuddin Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Zahabi, al-Mustadrak, Jilid II, Beirut: Dari al-Fikr, 1978.

Syihabuddin Ahmad ibn Idris al-Qarafi, al-Furuq fiAnwa’il Buruq, Beirut: ‘Alam al-Kutub, t.t.

Undang-Undang Perkawinan, ttp: Pustaka Tintamas, tt.

Yusuf Qardawi, Al-Fiqh al-Islami Bayna al-‘Ashlmah waal-Tajdid, cet I, Beirut: tnp., 1986.

———, ‘Awamil al-Sa’ah wa al-Murunah fi al-Syari’ah al-Islamiyah, alih bahasa: Rifyal Ka’bah, Jakarta:Minared, 1988.

———, Syari’ah al-Islamiyah Khuluduha wa Shalahuha liTathbiq li Kulli Zaman wa Makan, alih bahasa AbuZaky, Surabaya: Pustaka Progresif, 1990.

———, al-Ijtihad fi al-Syari’ah al-Islamiyyah, alih bahasaAchmad Syatori, Cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang,1987.

———, al-Khashaish al-Ammah li al-Islam, alih bahasaRafi’ Munawwar, Surabaya: Risalah Gusti, 1994.

Zainal Abidin bin Ibrahim bin Nujaim (Ibnu Nujaim),al-Asybah wa al-Nadza’ir, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiah, 1985

Ziauddin Sardar, Islamic Futures The Shape of Ideas toCome, alih bahasa Rahmani Astuti, Cet. I,Bandung: Pustaka, 1985.

--ooOoo--

124 Daftar Bacaan

Documents

KAIDAH FIQHIYYAH DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAMrepository.ar-raniry.ac.id/1569/1/Nurdin Bakri... · Al-Qur’an dan al-Hadis adalah dalil utama fiqh. ... Islam mampu dijadikan sebagai