Kabarserasan Edisi 13 (Desember 2011)

EDISI 13 - TAHUN 2 - DESEMBER 2011

Kabar SerasanMEDIA PEMBANGUNAN MUARA ENIM

Panen Perdana Jamur Tiram

INFORIAL

Penerbit:YPM MUARA ENIM BANGKIT

Pelindung:Ir. Muzakir Sai Sohar

PU/PP/Penanggung Jawab:Firdaus Masrun

Pemimpin Redaksi:Khairul Amri

Redaktur:M. Lutfi

Staf Redaksi:Muhammad Al Hadi

Toto

Fotografer:Riana

Design Grafis:A. Raghib Amirullah

Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi:Tita Zen

Alamat Redaksi :Perumahan Depok Maharaja B3/8 RT 01/15 Pancoran Mas - Depok- Jawa Barat Telp. (021) 2616 1894

Fax. (021) 7788 5465

Hotline: 0811926736/08176696468

Email: [email protected]

Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang

tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah

dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500

Karakter) dan tidak menyangkut SARA.

Kabar Serasan

3 KABAR SERASAN | Edisi 13 | Tahun II | Desember 2011

06

08

10

15

Panen Perdana

Jamur Tiram

KASUS MESUJI, HENDAKNYA JADI PELAJARAN

RAPBD Muara Enim 2012

Akhirnya Disahkan

Milawarma Dirut Baru PTBA

SRI Tingkatkan Produksi Beras di Bumi Tunggu Tubang

INFORIAL

Penerbit:YPM MUARA ENIM BANGKIT

Pelindung:Ir. Muzakir Sai Sohar

PU/PP/Penanggung Jawab:Firdaus Masrun

Pemimpin Redaksi:Khairul Amri

Redaktur:M. Lutfi

Staf Redaksi:Muhammad Al Hadi

Toto

Fotografer:Riana

Design Grafis:A. Raghib Amirullah

Manajer Adm/Keu dan Sirkulasi:Tita Zen

Alamat Redaksi :Perumahan Depok Maharaja B3/8 RT 01/15 Pancoran Mas - Depok- Jawa Barat Telp. (021) 2616 1894

Fax. (021) 7788 5465

Hotline: 0811926736/08176696468

Email: [email protected]

Redaksi menerima kiriman tulisan dari pembaca. Bagi yang

tulisan yang dimuat akan diberikan uang lelah

dan Tulisan maksimal 2 halaman folio (7500

Karakter) dan tidak menyangkut SARA.

Kabar Serasan


06

08

10

15

Panen Perdana

Jamur Tiram


RAPBD Muara Enim 2012

Akhirnya Disahkan

Milawarma Dirut Baru PTBA


13

Edisi 13 | Tahun II | Desember 2011 | KABAR SERASAN4

DARI MEJA BUPATI

No Telepon Penting di daerah Muara Enim:Polres (0734)421-192Kodim (0734)421-059Pemadam Kebakaran (0734)421-113RSUD DR H M Rabain (0734)421-192

Gangguan PLN (0734)421-601Gangguan Telkom (0734)421-999PDAM Tirta Lematang (0734)421-093Askes Cab Pemb. ME (0734)422-678

Januari 2012 Tambang Rakyat Liar Harus Tutup

Batas waktu dari Bupati Muara Enim tersebut, di antaranya diberikan kepada masyarakat yang

melakukan kegiatan penambangan batubara rakyat liar di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul maupun di beberapa desa di Kecamatan Tanjung Agung, hingga Januari 2012. Jika tidak, maka petugas keamanan akan melakukan penutupan. Hal ini dilakukan agar kerusakan lingkungan didaerah itu tidak semakin parah.

Setahun lalu ketika saya mendatangi Simpang Karso ini, kondisi lingkungannya masih bagus. Saat ini kerusakan lingkungannya sudah parah akibat kegiatan penambangan liar. Saya minta awal Januari nanti seluruh tambang liar ini sudah tutup. Kalau tidak segera tutup, saya bersama petugas keamanan akan turun dan mengangkatnya.

Dalam pidato saat pembukaan tambang PTBA Banko Tengah, di Simpang Karso, Desa Darmo, beberapa waktu lalu, didepan ratusan warga Desa Darmo yang menyaksikan

pembukaan tambang Banko Tengah tersebut, saya meminta kepala desa dan camat agar memberitahukannya kepada oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan liar. Kegiatan penambangan liar ini merupakan kesalahan yang sangat besar, dan mesti dihentikan.

Dengan telah dibukanya tambang Banko Tengah oleh PTBA Tbk, saya berharap agar perusahaan BUMN ini bisa mengakomodir kegiatan penambangan liar yang dilakukan oknum masyarakat. PTBA bisa mengambil alih kegiatan penambangan rakyat tersebut dengan memberikan kompensasi kepada mereka.

Saya sangat kecewa terhadap kegiatan penambangan liar yang dilakukan secara besar-besaran. Karena para pekerja tambang liar tersebut, dilakukan orang dari luar desa setempat. Begitu juga brokernya kebanyakan orang dari luar desa setempat.

Persoalan illegal mining (tambang liar) batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim yang kian marak, sebelumnya telah saya sampaikan kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr Dikdik M Arief Mansyur SH MH beberapa waktu lalu.

Sabagai bupati saya merasa masalah illegal mining ini perlu

dilaporkan dan sebelumnya sudah ada pendekatan persuasif dengan masyarakat yang melakukan penambangan liar. Pendekatan ini dilakukan, karena saya juga menyadari aktivitas penambangan juga terkait masalah penghidupan. Masyarakat yang menambang, butuh kerja untuk kehidupan sehari-hari. Meski demikian, masalah tambang liar akan tetap ditangani bersama dengan Kapolres Muara Enim. Karena jika terus dibiarkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Dan tentu akan lebih sulit untuk memperbaikinya.

Kita memberikan kesempatan kepada investor untuk menggali potensi batubara yang ada di Kabupaten Muara Enim untuk menambah sumber pendapatan. Yang pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kita juga harus memperhatikan lingkungan. Jadi dalam penambangan batubara ini harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Bagi perusahaan yang tidak mentaati aturan yang ada izin nya bisa dicabut.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung didalam Bumi Serasan Sekundang ini merupakan anugerah dari Allah Swt. Untuk itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. ]

Ir. H. Muzakir Sai Sohar,Bupati Muara Enim

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan batubara liar membuat Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, memberikan deadline (batas waktu) kepada oknum

masyarakat agar menghentikan kegiatan penambangan.

Selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa yang terjadi. Sepahit apapun, sesakit apapun peristiwa itu

kita rasakan. Begitupun pada kasus kekerasan yang terjadi di Dua Mesuji,

di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

Tentunya tidak arif jika kita memahami kasus yang melibatkan banyak korban jiwa itu dari satu sisi saja. Haruslah bijak dengan mencermatinya dari semua sisi, bukan pada bagaimana tapi mengapa kasus itu bisa terjadi.

Dari sisi warga, ada keresahan yang mereka rasakan ketika lahan yang telah lama mereka tempati, dan rumah yang mereka tempati bertahun lamanya, diseruduk hingga rata oleh alat berat, dalam sekejap. Dari sisi perusahaan, mereka telah mengantongi izin sebagai penegas bahwa lahan itu dalam penguasaan mereka—dan karenanya—memiliki dasar untuk menggusur.

Ibarat pepatah, sebenarnya tak ada

masalah yang tak bisa dipecahkan, tak ada perbedaan yang tak bisa dikompromikan. Kedua pihak bisa duduk bersama, mendekatkan kepentingan agar sejalan beriringan mendapatkan keuntungan dari pohon-pohon bernama kelapa sawit.

UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 21 dan 47 memang tegas melarang siapapun—termasuk warga—tanpa izin melakukan tindakan mengganggu apalagi merusak usaha perkebunan. Tapi Pasal 22 dari undang-undang ini juga patut diperhatikan oleh perusahaan pengelola perkebunan, bahwa dalam menjalankan usahanya haruslah memperhatikan kepentingan dan semangat saling menguntungkan bagi warga sekitar.

Mengganti penyerahan lahan dengan harga yang pantas disertai pelibatan warga sebagai anggota plasma, adalah jurus jitu yang bisa dilakukan, sesuai dengan amanat undang-undang tadi. Tapi kearifan itu kadang tinggal cerita. Hampir selalu ada, pihak yang secara sepihak mengingkari, dan selanjutnya melahirkan gerakan perlawanan atas tindakan tersebut. Di situlah potensi konflik sesungguhnya, dan di sanalah peran pemerintah untuk menengahi.

Kasus di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dan di kabupaten Mesuji Lampung, tak boleh terulang tapi juga tak boleh dilupakan. Ada pelajaran penting yang patut diambil agar kekerasan yang terjadi dan menelan banyak korban jiwa, tidak terulang, apalagi di daerah yang kita cintai ini. ]

(Penulis adalah Ketua Umum YPM Muara Enim Bangkit)

M E S U J I(Oleh Firdaus Masrun)

Hampir selalu ada, pihak yang secara sepihak

mengingkari, dan selanjutnya melahirkan

gerakan perlawanan. Di situlah potensi

konflik sesungguhnya, dan di sanalah peran

pemerintah untuk menengahi.


OPINI

No Telepon Penting di daerah Muara Enim:Polres (0734)421-192Kodim (0734)421-059Pemadam Kebakaran (0734)421-113RSUD DR H M Rabain (0734)421-192

Gangguan PLN (0734)421-601Gangguan Telkom (0734)421-999PDAM Tirta Lematang (0734)421-093Askes Cab Pemb. ME (0734)422-678

Januari 2012 Tambang Rakyat Liar Harus Tutup

Batas waktu dari Bupati Muara Enim tersebut, di antaranya diberikan kepada masyarakat yang

melakukan kegiatan penambangan batubara rakyat liar di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul maupun di beberapa desa di Kecamatan Tanjung Agung, hingga Januari 2012. Jika tidak, maka petugas keamanan akan melakukan penutupan. Hal ini dilakukan agar kerusakan lingkungan didaerah itu tidak semakin parah.

Setahun lalu ketika saya mendatangi Simpang Karso ini, kondisi lingkungannya masih bagus. Saat ini kerusakan lingkungannya sudah parah akibat kegiatan penambangan liar. Saya minta awal Januari nanti seluruh tambang liar ini sudah tutup. Kalau tidak segera tutup, saya bersama petugas keamanan akan turun dan mengangkatnya.

Dalam pidato saat pembukaan tambang PTBA Banko Tengah, di Simpang Karso, Desa Darmo, beberapa waktu lalu, didepan ratusan warga Desa Darmo yang menyaksikan

pembukaan tambang Banko Tengah tersebut, saya meminta kepala desa dan camat agar memberitahukannya kepada oknum masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan liar. Kegiatan penambangan liar ini merupakan kesalahan yang sangat besar, dan mesti dihentikan.

Dengan telah dibukanya tambang Banko Tengah oleh PTBA Tbk, saya berharap agar perusahaan BUMN ini bisa mengakomodir kegiatan penambangan liar yang dilakukan oknum masyarakat. PTBA bisa mengambil alih kegiatan penambangan rakyat tersebut dengan memberikan kompensasi kepada mereka.

Saya sangat kecewa terhadap kegiatan penambangan liar yang dilakukan secara besar-besaran. Karena para pekerja tambang liar tersebut, dilakukan orang dari luar desa setempat. Begitu juga brokernya kebanyakan orang dari luar desa setempat.

Persoalan illegal mining (tambang liar) batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim yang kian marak, sebelumnya telah saya sampaikan kepada Kapolda Sumsel Irjen Pol Dr Dikdik M Arief Mansyur SH MH beberapa waktu lalu.

Sabagai bupati saya merasa masalah illegal mining ini perlu

dilaporkan dan sebelumnya sudah ada pendekatan persuasif dengan masyarakat yang melakukan penambangan liar. Pendekatan ini dilakukan, karena saya juga menyadari aktivitas penambangan juga terkait masalah penghidupan. Masyarakat yang menambang, butuh kerja untuk kehidupan sehari-hari. Meski demikian, masalah tambang liar akan tetap ditangani bersama dengan Kapolres Muara Enim. Karena jika terus dibiarkan akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang semakin parah. Dan tentu akan lebih sulit untuk memperbaikinya.

Kita memberikan kesempatan kepada investor untuk menggali potensi batubara yang ada di Kabupaten Muara Enim untuk menambah sumber pendapatan. Yang pada gilirannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun kita juga harus memperhatikan lingkungan. Jadi dalam penambangan batubara ini harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada. Bagi perusahaan yang tidak mentaati aturan yang ada izin nya bisa dicabut.

Kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung didalam Bumi Serasan Sekundang ini merupakan anugerah dari Allah Swt. Untuk itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. ]

Ir. H. Muzakir Sai Sohar,Bupati Muara Enim

Kerusakan lingkungan yang terjadi akibat penambangan batubara liar membuat Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, memberikan deadline (batas waktu) kepada oknum

masyarakat agar menghentikan kegiatan penambangan.

Selalu ada pelajaran yang bisa dipetik dari peristiwa yang terjadi. Sepahit apapun, sesakit apapun peristiwa itu

kita rasakan. Begitupun pada kasus kekerasan yang terjadi di Dua Mesuji,

di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan Lampung.

Tentunya tidak arif jika kita memahami kasus yang melibatkan banyak korban jiwa itu dari satu sisi saja. Haruslah bijak dengan mencermatinya dari semua sisi, bukan pada bagaimana tapi mengapa kasus itu bisa terjadi.

Dari sisi warga, ada keresahan yang mereka rasakan ketika lahan yang telah lama mereka tempati, dan rumah yang mereka tempati bertahun lamanya, diseruduk hingga rata oleh alat berat, dalam sekejap. Dari sisi perusahaan, mereka telah mengantongi izin sebagai penegas bahwa lahan itu dalam penguasaan mereka—dan karenanya—memiliki dasar untuk menggusur.

Ibarat pepatah, sebenarnya tak ada

masalah yang tak bisa dipecahkan, tak ada perbedaan yang tak bisa dikompromikan. Kedua pihak bisa duduk bersama, mendekatkan kepentingan agar sejalan beriringan mendapatkan keuntungan dari pohon-pohon bernama kelapa sawit.

UU Perkebunan Nomor 18 Tahun 2004 Pasal 21 dan 47 memang tegas melarang siapapun—termasuk warga—tanpa izin melakukan tindakan mengganggu apalagi merusak usaha perkebunan. Tapi Pasal 22 dari undang-undang ini juga patut diperhatikan oleh perusahaan pengelola perkebunan, bahwa dalam menjalankan usahanya haruslah memperhatikan kepentingan dan semangat saling menguntungkan bagi warga sekitar.

Mengganti penyerahan lahan dengan harga yang pantas disertai pelibatan warga sebagai anggota plasma, adalah jurus jitu yang bisa dilakukan, sesuai dengan amanat undang-undang tadi. Tapi kearifan itu kadang tinggal cerita. Hampir selalu ada, pihak yang secara sepihak mengingkari, dan selanjutnya melahirkan gerakan perlawanan atas tindakan tersebut. Di situlah potensi konflik sesungguhnya, dan di sanalah peran pemerintah untuk menengahi.

Kasus di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan dan di kabupaten Mesuji Lampung, tak boleh terulang tapi juga tak boleh dilupakan. Ada pelajaran penting yang patut diambil agar kekerasan yang terjadi dan menelan banyak korban jiwa, tidak terulang, apalagi di daerah yang kita cintai ini. ]

(Penulis adalah Ketua Umum YPM Muara Enim Bangkit)

M E S U J I(Oleh Firdaus Masrun)

Hampir selalu ada, pihak yang secara sepihak

mengingkari, dan selanjutnya melahirkan

gerakan perlawanan. Di situlah potensi

konflik sesungguhnya, dan di sanalah peran

pemerintah untuk menengahi.

Edisi 13 | Tahun II | Desember 2011 | KABAR SERASAN6 7 KABAR SERASAN | Edisi 13 | Tahun II | Desember 2011

SOROTANSOROTAN

K ecamatan Tanjung Agung diharapkan akan menjadi daerah bebas tumor. Hal ini disampaikan Bupati

Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar usai menghadiri RUPS PTBA di Jakarta. Program ini menurut bupati merupakan implementasi dari visi Kabupaten Muara Enim SMAS, dari unsur sehat. Artinya segala sesuatu yang menuju kepada kesehatan masyarakat salah satunya penyakit tumor ini.

Maka pada tahun ini pemkab bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Muara Enim mencanangkan progarm pemberantasan tumor sejak dini khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Muzakir menambahkan, penanggulangan

masalah kesehatan tidak hanya sebatas masalah tumor saja. “Pemkab berupaya untuk melakukan tindakan preventif untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Muara Enim,” ujar Muzakir.

Tanjung Agung dipilih dalam program ini disebabkan karena dokter puskesmas disini sudah menginventarisir bahwa warga masyarakat didaerah ini ternyata banyak yang terkena penyakit tumor jinak. Jika nanti dalam pelaksanaan progran ini ditemukan ada masyarakat yang menderita tumor ganas, pemkab tak segan-segan untuk memberikan bantuan.

“Saya sangat mengapresiasi

inisiatif dari dokter ini sehingga program ini dapat terlaksana. Meski berstatus dokter umum namun yang bersangkutan mampu melaksanakan operasi pengangkatan tumor jinak. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat yang kurang mampu,” lanjutnya.

Sementara dana untuk program ini diambil dari dana operasional rutin Puskesmas. Karena menurut Muzakir, peralatan dan obat-obatan yang diperlukan sudah tersedia di Puskemas Tanjung Agung. Sementara tenaga medis berasal dari dokter yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sendiri.

Sebagai Informasi, Kabupaten Muara Enim memang telah mempunyai program kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga jika ada kegiatan dibidang kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, Muara Enim tidak terlalu sulit, karena dananya memang telah tersedia.

Muzakir juga mengatakan, selain di Kecamatan Tanjung Agung kegiatan serupa akan dilaksanakan di kecamatan lain yang ada diwilayah Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya Pemkab Muara Enim melalui Dinas Kesehatan juga memberikan pelayanan gratis berupa operasi bibir sumbing. Operasi Bibir sumbing gratis yang dirangkaikan dengan kegiatan dalam rangka HUT Kabupaten Muara Enim ini dipusatkan di kota Muara Enim dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Tahun depan, kata Muzakir, pemkab akan melaksanakan program operasi gratis bagi penderita katarak dan memberikan kacamata gratis.

Bidang Kesehatan ini tentu juga berkaitan dengan kebersihan. Untuk itu dia berharap, agar kecamatan lain bisa seperti Kecamatan Kota Muara Enim yang telah enam kali memperoleh Adipura sebagai kota kecil terbersih. Artinya seluruh kecamatan yang ada di Muara Enim harus betul-betul memperhatikan kebersihan, sehingga unsur Sehat dari visi Kabupaten “SMAS” betul-betul bisa diaplikasikan. ] Amr

Salah satu visi Kabupaten Muara Enim adalah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Hal

ini bukanlah hanya slogan belaka, buktinya terkait dengan visi sehat tersebut, baru-baru ini Pemkab

Muara Enim meluncurkan program pemberantasan tumor di Kecamatan Tanjung Agung. Program ini hanya salah satu program kesehatan yang telah

dilaksakan di Kabupaten Muara Enim.

Tanjung Agung Bebas Tumor

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar menyaksikan proses operasi tumor gratis.

Setelah sukses mengembangkan padi organik di Desa Embawang, Kecamatan Tanjung Agung

seluas 36,5 Ha, Pemkab Muara Enim melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemkab Muara Enim kembali menerapkan metode—yang di daerah setempat dikenal dengan istilah “tanam padi sebatang” ini—di Desa Muara Dua, Kecamatan Semende Darat Laut.

Penaman perdana dengan metode SRI ini juga dihadiri FKPD Muara Enim dan SKPD Pemkab Muara Enim. Bupati Muara Enim dalam sambutannya mengaku bangga dengan masyarakat Kecamatan Semende secara keseluruhan (SDL, SDT dan SDU) yang berupaya terus menerus menjadikan daerahnya berbasis lahan pertanian dan tumpuan pemantapan serta peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Muaraenim.

“Dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah, tentu saja ini merupakan peluang besar untuk mengembangkan ketahanan pangan, perkebunan dan tanaman holtikultura,” ujar Muzakir.

Dalam kesempatan tersebut, Muzakir kembali menyampaikan harapannya kepada komunitas petani untuk terus menggalakkan dan mensosialisasikan menanam padi varietas unggul yang bisa membantu benih padi unggul, sehingga lahan persawahan yang

ada di Semende seluas 4108 hektar dengan produksi 33.037 ton gabah kering panen (GKP) dapat terus berkembang dan meningkat hasil produksinya. Sehingga, nantinya tentu saja berdampak peningkatan ekonomi untuk masyarakat Semende,” kata bupati.

Lebih lanjut Bupati Muara Enim menyampaikan bahwa pada 2012 melalui program SLPTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu), pemerintah pusat menyediakan bantuan benih padi unggul untuk lahan seluas 14.000 hektar, dan dari dana dekonsentrasi 600 hektar serta APBD II seluas 1500 hektar. Menurut bupati, hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap program ini.

Pada 2012 pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim terus melanjutkan bantuan hand traktor yang diprioritaskan bagi kelompok Tani atau

Gapoktan yang akan menanam dua kali setahun untuk percepatan pengelolaan lahan dan bantuan Lapon Babi untuk pengendalian hama babi. “Selain itu untuk mempercepat perkembangan perekonomian dan pertanian di wilayah Semende pada 2012 akan dimulainya pembangunan Terminal Agropolis untuk menampung hasil pertanian, yang lokasinya berada di depan kantor Camat SDL,”ucap Muzakir.

Pada kesempatan itu Muzakir juga memberikan bantuan dana kepada SMA I SDL sebesar Rp. 25 juta dan SMK I SDL sebesar Rp. 15juta untuk seragam marching band. Dengan bantuan tersebut, dia berharap agar proses belajar mengajar di SMA I SDL dapat lebih baik. Sementara untuk SMK I SDL dengan adanya seragam marching band baru itu dapat meningkatkan kegiatan latihan marching band kebanggaan masyarakat Bumi Tunggu Tubang tersebut. ] Wulan/Amr

Sejak dicanangkannya cara bercocok

tanam padi metode SRI (System of Rice

Intensivication) oleh bupati Muara Enim Ir

H Muzakir Sai Sohar di 2010, Pemkab

Muara Enim terus mengembangkan

metode ini.


foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar menanam padi dengan metode SRI.


SOROTANSOROTAN

K ecamatan Tanjung Agung diharapkan akan menjadi daerah bebas tumor. Hal ini disampaikan Bupati

Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar usai menghadiri RUPS PTBA di Jakarta. Program ini menurut bupati merupakan implementasi dari visi Kabupaten Muara Enim SMAS, dari unsur sehat. Artinya segala sesuatu yang menuju kepada kesehatan masyarakat salah satunya penyakit tumor ini.

Maka pada tahun ini pemkab bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Muara Enim mencanangkan progarm pemberantasan tumor sejak dini khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu. Muzakir menambahkan, penanggulangan

masalah kesehatan tidak hanya sebatas masalah tumor saja. “Pemkab berupaya untuk melakukan tindakan preventif untuk menanggulangi masalah kesehatan yang ada di Kabupaten Muara Enim,” ujar Muzakir.

Tanjung Agung dipilih dalam program ini disebabkan karena dokter puskesmas disini sudah menginventarisir bahwa warga masyarakat didaerah ini ternyata banyak yang terkena penyakit tumor jinak. Jika nanti dalam pelaksanaan progran ini ditemukan ada masyarakat yang menderita tumor ganas, pemkab tak segan-segan untuk memberikan bantuan.

“Saya sangat mengapresiasi

inisiatif dari dokter ini sehingga program ini dapat terlaksana. Meski berstatus dokter umum namun yang bersangkutan mampu melaksanakan operasi pengangkatan tumor jinak. Hal ini tentu sangat membantu masyarakat yang kurang mampu,” lanjutnya.

Sementara dana untuk program ini diambil dari dana operasional rutin Puskesmas. Karena menurut Muzakir, peralatan dan obat-obatan yang diperlukan sudah tersedia di Puskemas Tanjung Agung. Sementara tenaga medis berasal dari dokter yang ada dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim sendiri.

Sebagai Informasi, Kabupaten Muara Enim memang telah mempunyai program kesehatan gratis bagi masyarakat kurang mampu. Sehingga jika ada kegiatan dibidang kesehatan untuk masyarakat kurang mampu, Muara Enim tidak terlalu sulit, karena dananya memang telah tersedia.

Muzakir juga mengatakan, selain di Kecamatan Tanjung Agung kegiatan serupa akan dilaksanakan di kecamatan lain yang ada diwilayah Kabupaten Muara Enim. Sebelumnya Pemkab Muara Enim melalui Dinas Kesehatan juga memberikan pelayanan gratis berupa operasi bibir sumbing. Operasi Bibir sumbing gratis yang dirangkaikan dengan kegiatan dalam rangka HUT Kabupaten Muara Enim ini dipusatkan di kota Muara Enim dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Tahun depan, kata Muzakir, pemkab akan melaksanakan program operasi gratis bagi penderita katarak dan memberikan kacamata gratis.

Bidang Kesehatan ini tentu juga berkaitan dengan kebersihan. Untuk itu dia berharap, agar kecamatan lain bisa seperti Kecamatan Kota Muara Enim yang telah enam kali memperoleh Adipura sebagai kota kecil terbersih. Artinya seluruh kecamatan yang ada di Muara Enim harus betul-betul memperhatikan kebersihan, sehingga unsur Sehat dari visi Kabupaten “SMAS” betul-betul bisa diaplikasikan. ] Amr

Salah satu visi Kabupaten Muara Enim adalah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat. Hal

ini bukanlah hanya slogan belaka, buktinya terkait dengan visi sehat tersebut, baru-baru ini Pemkab

Muara Enim meluncurkan program pemberantasan tumor di Kecamatan Tanjung Agung. Program ini hanya salah satu program kesehatan yang telah

dilaksakan di Kabupaten Muara Enim.

Tanjung Agung Bebas Tumor

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar menyaksikan proses operasi tumor gratis.

Setelah sukses mengembangkan padi organik di Desa Embawang, Kecamatan Tanjung Agung

seluas 36,5 Ha, Pemkab Muara Enim melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemkab Muara Enim kembali menerapkan metode—yang di daerah setempat dikenal dengan istilah “tanam padi sebatang” ini—di Desa Muara Dua, Kecamatan Semende Darat Laut.

Penaman perdana dengan metode SRI ini juga dihadiri FKPD Muara Enim dan SKPD Pemkab Muara Enim. Bupati Muara Enim dalam sambutannya mengaku bangga dengan masyarakat Kecamatan Semende secara keseluruhan (SDL, SDT dan SDU) yang berupaya terus menerus menjadikan daerahnya berbasis lahan pertanian dan tumpuan pemantapan serta peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Muaraenim.

“Dengan potensi sumberdaya alam yang melimpah, tentu saja ini merupakan peluang besar untuk mengembangkan ketahanan pangan, perkebunan dan tanaman holtikultura,” ujar Muzakir.

Dalam kesempatan tersebut, Muzakir kembali menyampaikan harapannya kepada komunitas petani untuk terus menggalakkan dan mensosialisasikan menanam padi varietas unggul yang bisa membantu benih padi unggul, sehingga lahan persawahan yang

ada di Semende seluas 4108 hektar dengan produksi 33.037 ton gabah kering panen (GKP) dapat terus berkembang dan meningkat hasil produksinya. Sehingga, nantinya tentu saja berdampak peningkatan ekonomi untuk masyarakat Semende,” kata bupati.

Lebih lanjut Bupati Muara Enim menyampaikan bahwa pada 2012 melalui program SLPTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu), pemerintah pusat menyediakan bantuan benih padi unggul untuk lahan seluas 14.000 hektar, dan dari dana dekonsentrasi 600 hektar serta APBD II seluas 1500 hektar. Menurut bupati, hal ini merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap program ini.

Pada 2012 pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim terus melanjutkan bantuan hand traktor yang diprioritaskan bagi kelompok Tani atau

Gapoktan yang akan menanam dua kali setahun untuk percepatan pengelolaan lahan dan bantuan Lapon Babi untuk pengendalian hama babi. “Selain itu untuk mempercepat perkembangan perekonomian dan pertanian di wilayah Semende pada 2012 akan dimulainya pembangunan Terminal Agropolis untuk menampung hasil pertanian, yang lokasinya berada di depan kantor Camat SDL,”ucap Muzakir.

Pada kesempatan itu Muzakir juga memberikan bantuan dana kepada SMA I SDL sebesar Rp. 25 juta dan SMK I SDL sebesar Rp. 15juta untuk seragam marching band. Dengan bantuan tersebut, dia berharap agar proses belajar mengajar di SMA I SDL dapat lebih baik. Sementara untuk SMK I SDL dengan adanya seragam marching band baru itu dapat meningkatkan kegiatan latihan marching band kebanggaan masyarakat Bumi Tunggu Tubang tersebut. ] Wulan/Amr

Sejak dicanangkannya cara bercocok

tanam padi metode SRI (System of Rice

Intensivication) oleh bupati Muara Enim Ir

H Muzakir Sai Sohar di 2010, Pemkab

Muara Enim terus mengembangkan

metode ini.


foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar menanam padi dengan metode SRI.


DINAMIKASOROTAN

Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Sumatera Selatan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(Disbudpar) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Arung Jeram se-Sumatera Selatan 2011 di aliran Sungai Enim, Kawasan Wisata Air Terjun Curup Tenang, Desa Bedegung, Kecamatan Tanjung Agung (16/12).

Kejuaraan ini juga sebagai simulasi penyelenggaraan arung jeram tingkat nasional tahun 2013 mendatang yang rencananya berlangsung di lokasi yang sama.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Drs. Darmawan MM, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Muara Enim siap menyelenggarakan Kejurnas Arung Jeram 2013 yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Darmawan berjanji pihaknya akan mempersiapkan lokasi arung jeram di Desa Bedegung menjadi lebih baik.

“Saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta arung jeram dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan dalam Kejuaraan Daerah tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang di Bumi Serasan Sekundang. Kabupaten Muara Enim juga siap untuk menyelenggarakan kejuaraan arung jeram tingkat nasional tahun 2013. Tentunya fasilitas dan lokasi penyelenggaraan akan kita tingkatkan lagi menjadi standar yang lebih baik,” ujar Darmawan saat membuka Kejurda Arung Jeram ini.

Sementara itu Sekretaris Disbudpar Sumatera Selatan, Zainal Arifin dalam sambutannya mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Kejurda Arung Jeram tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2011 di Desa

Bedegung. Menurutnya, Kejurda ini tidak lain sebagai uji coba dalam penyelenggaraan kejuaraan yang lebih tinggi di tingkat nasional.

“Saya menyambut baik diselenggarakannya Kejurda arung jeram di Desa Bedegung ini. Selain pemandangannya yang indah dan menarik karena terdapat pula Air Terjun Curup Tenang, Sungai Enim ini juga layak dan memenuhi syarat sebagai lokasi arung jeram sehingga merupakan keputusan tepat jika tahun 2013 diselenggarakan kejuaraan nasional disini. Yah anggaplah ini sebagai uji coba-nya.”, ujar Zainal.

Kejurda Arung Jeram ini berlangsung selama 2 hari, 19 sd. 20 Desember 2011 dan diikuti oleh seluruh klub kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Kategori yang dilombakan, yaitu kelas slalom, down river, head to head dan twins.

Diharapkan potensi Sungai Enim dapat dimanfaatkan sebagai lokasi arung jeram andalan Sumatera Selatan dan salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Muara Enim. Para peserta yang berasal dari luar Kabupaten Muara Enim juga mengungkapkan kegagumannya dengan keindahan Desa Bedegung.

Sebelum pertandingan dimulai, dengan di dampingi Duta Pariwisata Bujang Gadis Serasan para peserta menyempatkan diri mengunjungi Air Terjun Curup Tenang. Mereka menyatakan kekagumannya menyaksikan keindahan Curup Tenang yang merupakan air terjun tertinggi kesembilan di Indonesia. ] Zeno

MUARA ENIM TUAN RUMAH KEJURNAS ARUNG JERAM 2013

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Kadisporabudpar Drs Darmawan MM saat melepas sejumlah peserta Arung Jeram.

Acara diawali dengan laporan Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Kelompok Tani Podomoro, Singgih.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan yang diikuti 65 orang yang terdiri dari THL, penyuluh dan pembina Gapoktan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pertamina EP Pendopo dengan Pemkab Muara Enim melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim dengan tujuan mewujudkan Indonesia Hijau dengan mensukseskan One Man One Three, One Billions Indonesian Threes. Kepada para penyuluh, Singgih mengimbau agar terus mengkampanyekan Indonesia Menanam dan menjadi motivator dalam gerakan penanaman pohon.

Bupati Muara Enim, Ir. H. Muzakir Sai Sohar dalam sambutannya mengatakan, penanaman satu miliar pohon dapat diwujudkan dengan

keikutsertaan seluruh komponen masyarakat. "Berbagai pihak perlu sehati agar tercipta budaya saling mendukung demi keberlanjutan pembangunan di daerah ini khususnya bidang pertanian," kata Muzakir.

Sementara dengan berhasilnya panen perdana jamur tiram hasil budidaya

yang dilakukan Kelompok Tani Podomoro, Muzakir berharap agar para petani terus berupaya untuk meningkatkan hasil panen. Sehingga hasil panen jamur tiram dapat meningkatkan pendapatan para petani itu sendiri.

Terkait tentang masih adanya kebutuhan petani yang belum terpenuhi, Muzakir berjanji akan memenuhi hal tersebut sepanjang keuangan daerah memungkinkan.

Pada kesempatan itu pula Bupati Muara Enim memberikan bantuan kepada Kelompok Tani Podomoro berupa pembelian alat pertanian dan pembibitan sebesar Rp. 30 juta. Selain itu, untuk meningkatkan mobilitas PPL Kelompok Tani Podomora, bupati juga memberikan bantuan berupa dua unit sepeda motor. ] Wulan/Amr

Panen Perdana Jamur TiramBupati Muara Enim, Ir. H Muzakir Sai Sohar, beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Muara Enim melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Talang Ubi, Kamis (1/12). Kunjungan kerja kali ini dalam rangka menghadiri Pencanangan Gerakan Indonesia Menanam Bulan Bhakti Menanam oleh Penyuluh dan Panen Perdana Jamur Tiram.

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

Efo

to: d

ok. h

umas

dan

pro

toko

l ME

Bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar meninjau lokasi budidaya Jamur Tiram di kecamatan Talang Ubi.


DINAMIKASOROTAN

Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Sumatera Selatan bersama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

(Disbudpar) Provinsi Sumatera Selatan menggelar Kejuaraan Daerah (Kejurda) Arung Jeram se-Sumatera Selatan 2011 di aliran Sungai Enim, Kawasan Wisata Air Terjun Curup Tenang, Desa Bedegung, Kecamatan Tanjung Agung (16/12).

Kejuaraan ini juga sebagai simulasi penyelenggaraan arung jeram tingkat nasional tahun 2013 mendatang yang rencananya berlangsung di lokasi yang sama.

Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim, Drs. Darmawan MM, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kabupaten Muara Enim siap menyelenggarakan Kejurnas Arung Jeram 2013 yang diikuti oleh seluruh provinsi di Indonesia. Darmawan berjanji pihaknya akan mempersiapkan lokasi arung jeram di Desa Bedegung menjadi lebih baik.

“Saya mengucapkan selamat datang kepada para peserta arung jeram dari seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan dalam Kejuaraan Daerah tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang di Bumi Serasan Sekundang. Kabupaten Muara Enim juga siap untuk menyelenggarakan kejuaraan arung jeram tingkat nasional tahun 2013. Tentunya fasilitas dan lokasi penyelenggaraan akan kita tingkatkan lagi menjadi standar yang lebih baik,” ujar Darmawan saat membuka Kejurda Arung Jeram ini.

Sementara itu Sekretaris Disbudpar Sumatera Selatan, Zainal Arifin dalam sambutannya mengucapkan selamat atas diselenggarakannya Kejurda Arung Jeram tingkat Provinsi Sumatera Selatan 2011 di Desa

Bedegung. Menurutnya, Kejurda ini tidak lain sebagai uji coba dalam penyelenggaraan kejuaraan yang lebih tinggi di tingkat nasional.

“Saya menyambut baik diselenggarakannya Kejurda arung jeram di Desa Bedegung ini. Selain pemandangannya yang indah dan menarik karena terdapat pula Air Terjun Curup Tenang, Sungai Enim ini juga layak dan memenuhi syarat sebagai lokasi arung jeram sehingga merupakan keputusan tepat jika tahun 2013 diselenggarakan kejuaraan nasional disini. Yah anggaplah ini sebagai uji coba-nya.”, ujar Zainal.

Kejurda Arung Jeram ini berlangsung selama 2 hari, 19 sd. 20 Desember 2011 dan diikuti oleh seluruh klub kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.

Kategori yang dilombakan, yaitu kelas slalom, down river, head to head dan twins.

Diharapkan potensi Sungai Enim dapat dimanfaatkan sebagai lokasi arung jeram andalan Sumatera Selatan dan salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Muara Enim. Para peserta yang berasal dari luar Kabupaten Muara Enim juga mengungkapkan kegagumannya dengan keindahan Desa Bedegung.

Sebelum pertandingan dimulai, dengan di dampingi Duta Pariwisata Bujang Gadis Serasan para peserta menyempatkan diri mengunjungi Air Terjun Curup Tenang. Mereka menyatakan kekagumannya menyaksikan keindahan Curup Tenang yang merupakan air terjun tertinggi kesembilan di Indonesia. ] Zeno

MUARA ENIM TUAN RUMAH KEJURNAS ARUNG JERAM 2013

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Kadisporabudpar Drs Darmawan MM saat melepas sejumlah peserta Arung Jeram.

Acara diawali dengan laporan Ketua Pelaksana sekaligus Ketua Kelompok Tani Podomoro, Singgih.

Ia menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan yang diikuti 65 orang yang terdiri dari THL, penyuluh dan pembina Gapoktan. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pertamina EP Pendopo dengan Pemkab Muara Enim melalui Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan Kabupaten Muara Enim dengan tujuan mewujudkan Indonesia Hijau dengan mensukseskan One Man One Three, One Billions Indonesian Threes. Kepada para penyuluh, Singgih mengimbau agar terus mengkampanyekan Indonesia Menanam dan menjadi motivator dalam gerakan penanaman pohon.

Bupati Muara Enim, Ir. H. Muzakir Sai Sohar dalam sambutannya mengatakan, penanaman satu miliar pohon dapat diwujudkan dengan

keikutsertaan seluruh komponen masyarakat. "Berbagai pihak perlu sehati agar tercipta budaya saling mendukung demi keberlanjutan pembangunan di daerah ini khususnya bidang pertanian," kata Muzakir.

Sementara dengan berhasilnya panen perdana jamur tiram hasil budidaya

yang dilakukan Kelompok Tani Podomoro, Muzakir berharap agar para petani terus berupaya untuk meningkatkan hasil panen. Sehingga hasil panen jamur tiram dapat meningkatkan pendapatan para petani itu sendiri.

Terkait tentang masih adanya kebutuhan petani yang belum terpenuhi, Muzakir berjanji akan memenuhi hal tersebut sepanjang keuangan daerah memungkinkan.

Pada kesempatan itu pula Bupati Muara Enim memberikan bantuan kepada Kelompok Tani Podomoro berupa pembelian alat pertanian dan pembibitan sebesar Rp. 30 juta. Selain itu, untuk meningkatkan mobilitas PPL Kelompok Tani Podomora, bupati juga memberikan bantuan berupa dua unit sepeda motor. ] Wulan/Amr

Panen Perdana Jamur TiramBupati Muara Enim, Ir. H Muzakir Sai Sohar, beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Muara Enim melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Talang Ubi, Kamis (1/12). Kunjungan kerja kali ini dalam rangka menghadiri Pencanangan Gerakan Indonesia Menanam Bulan Bhakti Menanam oleh Penyuluh dan Panen Perdana Jamur Tiram.

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

Efo

to: d

ok. h

umas

dan

pro

toko

l ME

Bupati Muaraenim Ir H Muzakir Sai Sohar meninjau lokasi budidaya Jamur Tiram di kecamatan Talang Ubi.


PEMBANGUNANNASIONAL

Sumsel memang potensial untuk penanaman kelapa sawit. Menurut data Dinas Perkebunan Sumsel, hingga tahun 2010 luas perkebunan kelapa sawit di provinsi ini mencapai 818.248 hektar—lebih

cepat dari rancangan tata ruang wilayah (RTRW) semula. Seharusnya, luas kebun sawit lebih dari 800 hektar di Sumsel tersebut baru tercapai pada tahun 2012.

Namun, kepemilikan lahan sawit ini timpang. Sebanyak 55,56 persen kebun sawit di Sumsel itu merupakan kebun inti perusahaan. Sisanya sebanyak 28,89 persen merupakan kebun plasma, dan hanya 15,55 persen yang merupakan kebun sawit rakyat. Tidak itu saja yang membuat nyinyir banyak pihak. Sejumlah perkebunan sawit di Sumsel itu dimiliki perusahaan asing sehingga banyak keuntungan sawit mengalir ke luar negeri.

Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan mencatat, saat ini ada 30 lahan perkebunan yang sengketanya belum terselesaikan.

Bicara sengketa lahan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan punya data sendiri dan kasus kekerasan yang terjadi antara Desa Sodong dan pihak swasta di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, hanyalah satu dari banyak kasus perebutan lahan yang berujung konflik.

Menurut catatan Walhi Sumsel, masih ada sekitar 57 lokasi sengketa lahan di wilayah Sumsel yang berpotensi menimbulkan konflik. Ke 57 lokasi itu berada di sembilan kabupaten yakni di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Palembang, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Muara Enim, OKU Timur, dan Lubuk Linggau.

“Sengketa tanah untuk perkebunan sudah terjadi sejak 1987 seiring masuknya pihak swasta untuk membuka perkebunan dengan mengambil tanah rakyat. Dari tiga tahun terakhir ini saja, kami mencatat ada 57 kasus yang terjadi di Sumsel. Kebanyakan dari pembukaan lahan perkebunan oleh perusahaan swasta," ujar Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat, Jumat (16/12) lalu.

Menurut Anwar, konflik terjadi karena saat akan memberikan izin pembukaan lahan ke pihak swasta, pemerintah biasanya hanya melihat sisi formal kepemilikan lahan saja, tidak melihat sisi historis dan sosiologis. Akibatnya rakyat dirugikan karena kehilangan lahan sumber hidup mereka.

Dari pihak perusahaan perkebunan, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Cara-cara negosiasi dan pemberian sumbangan ditempuh untuk mencari jalan tengah penyelesaian konflik. Termasuk juga membina warga untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Tapi bicara kesejahteraan, rakyat sekitar kadang merasa lebih berhak mendapatkan keuntungan dan akhirnya mengabaikan segala bentuk aturan, menolak melepas lahan tanpa didukung bukti kepemilikan yang jelas dan kuat. Begitupun perusahaan, tak jarang—berbekal izin perluasan lahan yang mereka kantongi--mereka melakukan penggusuran, tanpa mengabaikan kepentingan hidup warga sekitar.

Karena itulah Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Singgih Himawan mengatakan, kepemilikan lahan oleh perusahaan swasta penting untuk ditata ulang untuk meredam konflik.

Menurut Singgih, salah satu upaya mengurangi potensi konflik adalah dengan menggeser kepemilikan kebun sawit menjadi 60 persen kebun masyarakat dan 40 persen perusahaan. Artinya, pemerintah kabupaten dan kota perlu membatasi pemberian izin pada perusahaan perkebunan dan lebih memprioritaskan masyarakat.

Bagaimanapun, pembukaan perkebunan sawit oleh swasta tak disangkal telah membuka dan menggerakkan ekonomi di berbagai daerah terpencil. Namun, penting pula bagi pemerintah untuk lebih bijaksana dalam memberikan izin pembukaan perkebunan. Jangan sampai kemajuan justru membuat masyarakat kian merasa terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri. ] fir

57 Sengketa Lahan di Sumsel Rawan Konflik

kasus-kasus sengketa lahan lainnya di Tanah Air, terjadi karena Undang-Undang Perkebunan memang tidak berpihak kepada rakyat lokal, jadi harus secepatnya direvisi.

Menurut Herman, ada hal yang bolong dan akan dievaluasi terutama Pasal 21 dan 47 dalam UU Perkebunan yang tidak sesuai dengan 'tradisional right' atau kearifan lokal

dan Mahkamah Konstitusi mesti mencabutnya.

Karena itu, Herman berharap kasus Mesuji hendaknya menjadi pelajaran, perusahaan dan warga sekitar tapi juga bagi pemerintah. Ada kelemahan dri sisi payung hukum tapi tak kalah penting ada cara yang salah dalam mengkomunikasikannya, antara pihak-pihak yang bersengketa.

DPR sendiri, akan merevisi UU Perkebunan, revisi mana akan dimasukkan pasal yang mengatur bahwa sebelum BPN memberikan penetapan, harus mendapat rekomendasi pihak-pihak yang memahami secara teknis soal pertanahan sehingga BPN dapat justifikasi kuat atas dasar masukan rekomendasi dari pihak yang ditunjuk. ] firAda banyak versi menyangkut

jumlah korban, kebenaran fakta yang terungkap di video rekaman yang

beredar, dan kepentingan di balik tragedi kekerasan itu. Dan tulisan ini, tak hendak memposisikan versi mana yang benar dan salah, tapi lebih bermaksud mengkaji akar masalahnya dan bagaimana peristiwa itu menjadi pelajaran, agar tak terulang, sebagai tragedi kemanusiaan yang patut disesali.

Merujuk pada hasil kunjungan Komisi III DPR ke Provinsi Lampung, Minggu (18/12) lalu, diperoleh kesimpulan bahwa sumber masalah peristiwa di dua lokasi itu ada tiga hal, yakni sengketa lahan, perizinan, dan janji perusahaan kepada warga untuk dijadikan sebagai petani plasma.

Tiga hal itulah yang menjadi akar masalah dalam konflik di Kabupaten Mesuji Lampung (antara warga register 45 Desa Pelita Jaya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Silva Inhutani dan PT Barat Selatan Makmur Investindo; PT BSMI), dan di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (antara warga Desa Sodong dengan PT Sumber Wangi Alam; PT SWA)

Ambil contoh, konflik yang terjadi di Mesuji Lampung yang mulai terjadi sejak 2009. Berawal ketika di 1996 PT Silva Inhutani mendapat penambahan Hak Guna Usaha (HGU) dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 33 ribuan hektar menjadi 42 ribuan hektar.

Hasil kunjungan Komisi III DPR ke Lampung mengungkap, warga Mesuji sudah lama hidup berpindah-pindah di tanah ulayat hutan register 45, dengan hidup berburu dan memiliki kepatuhan tidak menebang hutan, karena berstatus hutan lindung.

Pasca runtuhnya rezim orde baru, tanah kosong yang ditinggal mulai ditempati pendatang seperti transmigran, kemudian membangun rumah dan menyulap lahan kosong menjadi lahan potensial dan menjanjikan. Begitupun saat datang perusahaan perkebunan yang hendak mengelola lahan itu, warga memberikan saja dengan syarat mereka dijadikan petani plasma.

"Berawal dari masalah lahan, ada alih fungsi lahan dari SK Kehutanan, padahal itu hutan lindung yang ada larangan, di mana tidak boleh satu pohon pun ditebang. Akhirnya memang diberikan hak pengelolaan hutan ke PT Silva untuk hutan tanaman industri. Masalahnya di tempat itu juga tidak hanya tanaman industri, tapi juga ada nanas, singkong. Wargapun jadi bertanya, bila masyarakat tidak boleh menebang kenapa perusahaan boleh?" ungkap Yani, anggota Komisi III DPR dengan nada tanya.

Janji perusahaan untuk menjadikan warga asli petani plasma dengan

mitra perusahaan sebagai petani inti, juga menjadi sumber konflik ketika warga menagih janji tersebut. Warga pun meminta lahan 7 ribu hektar yang semula mereka garap untuk kembali mereka kelola sebagai petani plasma. Konflik terjadi, karena menurut perusahaan, 7 ribu hektar itu sudah dijual warga, sedang warga merasa tidak pernah menjual tanah itu. Nah, konflik terjadi, saat PT Silvani Inhutani—berbekal izin penambahan HGU dari Departemen Kehutanan di tahun 1996-- menggusur lahan dan rumah-rumah warga di areal itu.

Lampung memang menyimpan banyak riwayat konflik antara warga dengan perusahaan. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Brigjen Pol. Jodie Rooseto mengatakan, ada 11 perusahaan besar di provinsi ini yang sedang terlibat konflik tanah dengan warga setempat. Selain PT Silva Inhutani, yang lain adalah PT Barat Selatan Makmur Invesindo, PT Aruna Wijaya Sakti, dan PT Indo Lampung.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, kasus Mesuji dan

Kasus kekerasan di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumatera Selatan telah membuat heboh masyarakat di Tanah Air. Bukan saja

terkait jumlah korban jiwa yang begitu banyak tapi lebih dari itu, kekerasan yang terjadi di dua lokasi tersebut sangat mengerikan.


foto

: AN

TARA

/Yud

hi M

ahat

ma

Mayjen (Purn) Saurip Kadi dan Trubus, warga Mesuji, Lampung, di DPR.


PEMBANGUNANNASIONAL

Sumsel memang potensial untuk penanaman kelapa sawit. Menurut data Dinas Perkebunan Sumsel, hingga tahun 2010 luas perkebunan kelapa sawit di provinsi ini mencapai 818.248 hektar—lebih

cepat dari rancangan tata ruang wilayah (RTRW) semula. Seharusnya, luas kebun sawit lebih dari 800 hektar di Sumsel tersebut baru tercapai pada tahun 2012.

Namun, kepemilikan lahan sawit ini timpang. Sebanyak 55,56 persen kebun sawit di Sumsel itu merupakan kebun inti perusahaan. Sisanya sebanyak 28,89 persen merupakan kebun plasma, dan hanya 15,55 persen yang merupakan kebun sawit rakyat. Tidak itu saja yang membuat nyinyir banyak pihak. Sejumlah perkebunan sawit di Sumsel itu dimiliki perusahaan asing sehingga banyak keuntungan sawit mengalir ke luar negeri.

Badan Pertanahan Nasional Sumatera Selatan mencatat, saat ini ada 30 lahan perkebunan yang sengketanya belum terselesaikan.

Bicara sengketa lahan, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Selatan punya data sendiri dan kasus kekerasan yang terjadi antara Desa Sodong dan pihak swasta di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, hanyalah satu dari banyak kasus perebutan lahan yang berujung konflik.

Menurut catatan Walhi Sumsel, masih ada sekitar 57 lokasi sengketa lahan di wilayah Sumsel yang berpotensi menimbulkan konflik. Ke 57 lokasi itu berada di sembilan kabupaten yakni di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Palembang, Banyuasin, Musi Rawas, Musi Banyuasin, Muara Enim, OKU Timur, dan Lubuk Linggau.

“Sengketa tanah untuk perkebunan sudah terjadi sejak 1987 seiring masuknya pihak swasta untuk membuka perkebunan dengan mengambil tanah rakyat. Dari tiga tahun terakhir ini saja, kami mencatat ada 57 kasus yang terjadi di Sumsel. Kebanyakan dari pembukaan lahan perkebunan oleh perusahaan swasta," ujar Direktur Walhi Sumsel, Anwar Sadat, Jumat (16/12) lalu.

Menurut Anwar, konflik terjadi karena saat akan memberikan izin pembukaan lahan ke pihak swasta, pemerintah biasanya hanya melihat sisi formal kepemilikan lahan saja, tidak melihat sisi historis dan sosiologis. Akibatnya rakyat dirugikan karena kehilangan lahan sumber hidup mereka.

Dari pihak perusahaan perkebunan, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Cara-cara negosiasi dan pemberian sumbangan ditempuh untuk mencari jalan tengah penyelesaian konflik. Termasuk juga membina warga untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Tapi bicara kesejahteraan, rakyat sekitar kadang merasa lebih berhak mendapatkan keuntungan dan akhirnya mengabaikan segala bentuk aturan, menolak melepas lahan tanpa didukung bukti kepemilikan yang jelas dan kuat. Begitupun perusahaan, tak jarang—berbekal izin perluasan lahan yang mereka kantongi--mereka melakukan penggusuran, tanpa mengabaikan kepentingan hidup warga sekitar.

Karena itulah Kepala Dinas Perkebunan Sumsel Singgih Himawan mengatakan, kepemilikan lahan oleh perusahaan swasta penting untuk ditata ulang untuk meredam konflik.

Menurut Singgih, salah satu upaya mengurangi potensi konflik adalah dengan menggeser kepemilikan kebun sawit menjadi 60 persen kebun masyarakat dan 40 persen perusahaan. Artinya, pemerintah kabupaten dan kota perlu membatasi pemberian izin pada perusahaan perkebunan dan lebih memprioritaskan masyarakat.

Bagaimanapun, pembukaan perkebunan sawit oleh swasta tak disangkal telah membuka dan menggerakkan ekonomi di berbagai daerah terpencil. Namun, penting pula bagi pemerintah untuk lebih bijaksana dalam memberikan izin pembukaan perkebunan. Jangan sampai kemajuan justru membuat masyarakat kian merasa terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri. ] fir

57 Sengketa Lahan di Sumsel Rawan Konflik

kasus-kasus sengketa lahan lainnya di Tanah Air, terjadi karena Undang-Undang Perkebunan memang tidak berpihak kepada rakyat lokal, jadi harus secepatnya direvisi.

Menurut Herman, ada hal yang bolong dan akan dievaluasi terutama Pasal 21 dan 47 dalam UU Perkebunan yang tidak sesuai dengan 'tradisional right' atau kearifan lokal

dan Mahkamah Konstitusi mesti mencabutnya.

Karena itu, Herman berharap kasus Mesuji hendaknya menjadi pelajaran, perusahaan dan warga sekitar tapi juga bagi pemerintah. Ada kelemahan dri sisi payung hukum tapi tak kalah penting ada cara yang salah dalam mengkomunikasikannya, antara pihak-pihak yang bersengketa.

DPR sendiri, akan merevisi UU Perkebunan, revisi mana akan dimasukkan pasal yang mengatur bahwa sebelum BPN memberikan penetapan, harus mendapat rekomendasi pihak-pihak yang memahami secara teknis soal pertanahan sehingga BPN dapat justifikasi kuat atas dasar masukan rekomendasi dari pihak yang ditunjuk. ] firAda banyak versi menyangkut

jumlah korban, kebenaran fakta yang terungkap di video rekaman yang

beredar, dan kepentingan di balik tragedi kekerasan itu. Dan tulisan ini, tak hendak memposisikan versi mana yang benar dan salah, tapi lebih bermaksud mengkaji akar masalahnya dan bagaimana peristiwa itu menjadi pelajaran, agar tak terulang, sebagai tragedi kemanusiaan yang patut disesali.

Merujuk pada hasil kunjungan Komisi III DPR ke Provinsi Lampung, Minggu (18/12) lalu, diperoleh kesimpulan bahwa sumber masalah peristiwa di dua lokasi itu ada tiga hal, yakni sengketa lahan, perizinan, dan janji perusahaan kepada warga untuk dijadikan sebagai petani plasma.

Tiga hal itulah yang menjadi akar masalah dalam konflik di Kabupaten Mesuji Lampung (antara warga register 45 Desa Pelita Jaya dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Silva Inhutani dan PT Barat Selatan Makmur Investindo; PT BSMI), dan di Kecamatan Mesuji Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Sumatera Selatan (antara warga Desa Sodong dengan PT Sumber Wangi Alam; PT SWA)

Ambil contoh, konflik yang terjadi di Mesuji Lampung yang mulai terjadi sejak 2009. Berawal ketika di 1996 PT Silva Inhutani mendapat penambahan Hak Guna Usaha (HGU) dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan, 33 ribuan hektar menjadi 42 ribuan hektar.

Hasil kunjungan Komisi III DPR ke Lampung mengungkap, warga Mesuji sudah lama hidup berpindah-pindah di tanah ulayat hutan register 45, dengan hidup berburu dan memiliki kepatuhan tidak menebang hutan, karena berstatus hutan lindung.

Pasca runtuhnya rezim orde baru, tanah kosong yang ditinggal mulai ditempati pendatang seperti transmigran, kemudian membangun rumah dan menyulap lahan kosong menjadi lahan potensial dan menjanjikan. Begitupun saat datang perusahaan perkebunan yang hendak mengelola lahan itu, warga memberikan saja dengan syarat mereka dijadikan petani plasma.

"Berawal dari masalah lahan, ada alih fungsi lahan dari SK Kehutanan, padahal itu hutan lindung yang ada larangan, di mana tidak boleh satu pohon pun ditebang. Akhirnya memang diberikan hak pengelolaan hutan ke PT Silva untuk hutan tanaman industri. Masalahnya di tempat itu juga tidak hanya tanaman industri, tapi juga ada nanas, singkong. Wargapun jadi bertanya, bila masyarakat tidak boleh menebang kenapa perusahaan boleh?" ungkap Yani, anggota Komisi III DPR dengan nada tanya.

Janji perusahaan untuk menjadikan warga asli petani plasma dengan

mitra perusahaan sebagai petani inti, juga menjadi sumber konflik ketika warga menagih janji tersebut. Warga pun meminta lahan 7 ribu hektar yang semula mereka garap untuk kembali mereka kelola sebagai petani plasma. Konflik terjadi, karena menurut perusahaan, 7 ribu hektar itu sudah dijual warga, sedang warga merasa tidak pernah menjual tanah itu. Nah, konflik terjadi, saat PT Silvani Inhutani—berbekal izin penambahan HGU dari Departemen Kehutanan di tahun 1996-- menggusur lahan dan rumah-rumah warga di areal itu.

Lampung memang menyimpan banyak riwayat konflik antara warga dengan perusahaan. Kepala Kepolisian Daerah Lampung Brigjen Pol. Jodie Rooseto mengatakan, ada 11 perusahaan besar di provinsi ini yang sedang terlibat konflik tanah dengan warga setempat. Selain PT Silva Inhutani, yang lain adalah PT Barat Selatan Makmur Invesindo, PT Aruna Wijaya Sakti, dan PT Indo Lampung.

Menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, kasus Mesuji dan

Kasus kekerasan di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumatera Selatan telah membuat heboh masyarakat di Tanah Air. Bukan saja

terkait jumlah korban jiwa yang begitu banyak tapi lebih dari itu, kekerasan yang terjadi di dua lokasi tersebut sangat mengerikan.


foto

: AN

TARA

/Yud

hi M

ahat

ma

Mayjen (Purn) Saurip Kadi dan Trubus, warga Mesuji, Lampung, di DPR.


PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Enim, Drs H Fajri Erham, Kamis (16/12),

mengatakan, sekretaris desa lainnya statusnya tidak PNS, ada yang diangkat Kepala Desanya dari Kaur desa tersebut, untuk membantunya dalam melaksanakan pemerintahan

desa. Menurutnya, pihaknya telah mengusulkan solusi kepada Pemkab Muara Enim, agar para sekretaris desa tersebut tetap diisi pegawai yang telah berstatus PNS. Pegawai yang diangkat tersebut bisa berasal dari pegawai kecamatan maupun dari bagian lainnya di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dengan demikian,

seluruh sekretaris desa tersebut statusnya telah PNS.

Selain masih banyaknya sekretaris desa yang tidak PNS, dia juga mengatakan bahwa selama tahun 2011 telah menyelesaikan 69 titik patok tugu tapal batas sebanyak 6 desa di wilayah Muara Enim. Keenam desa tersebut yakni Desa Karang Sari Kecamatan Lubai, Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang, Desa Alai dan Desa Lubuk Enau kecamatan Lembak, Desa Air Keruh Kecamatan Rambang, dan Desa Menanti Selatan Kecamatan Kelekar.

Dana APBD yang dianggarkan untuk pembuatan patok tugu desa tersebut sebesar Rp 241 juta. Setiap titik patok tugu dianggarkan sebesar Rp 3,5 juta. ”Alokasi dana yang dianggarkan tersebut termasuk untuk tim survei,” jelasnya.

Untuk diketahui, 310 desa di 22 kecamatan di wilayah Muara Enim seluruhnya statusnya telah defenitif. Namun sebanyak 65 desa belum memiliki kantor Kepala Desa. Akibatnya para Kades tersebut terpaksa berkantor di rumah Kepala Desa untuk melayani masyarakatnya. “Hinggá akhir 2011 ini, seluruh desa di Muara Enim statusnya telah defenitif. Karena 23 desa yang statusnya persiapan kini sudah ditingkatkan menjadi defenitif,” Fajri Erham.

Diakuinya, meski seluruh desa tersebut statusnya telah defenitif, namun masih ada sekitar 65 desa yang belum memiliki kantor. Untuk sementara, para Kades itu berkantor di rumahnya masing-masing dalam melayani masyarakatnya.

Pada bagian lain Fajri mengungkapkan dari seluruh kantor desa yang ada di Muara Enim, sebanyak 97 desa mempunyai kantor dalam kondisi baik, kondisi rusak berat sebanyak 56 desa, dan rusak ringan sebanyak 92 desa.

”Pada tahun anggaran 2012 mendatang kita telah mengusulkan sebanyak empat kantor desa yang mengalami rusak untuk direhab dan enam kantor desa dibangun baru,” jelas Fajri. ] Sahar/Amri

Dari 310 sekretaris desa yang ada di 22 kecamatan wilayah Muara Enim, hanya 119

sekretaris desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sisanya, tidak bisa diangkat lagi

menyusul adanya peraturan pemerintah pusat melakukan moratorium pengangkatan PNS.

119 Sekdes Diangkat PNS

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Kantor Bupati Muaraenim.

Ketua DPRD, M Thamrin AZ SH, memimpin Rapat Paripurna DPRD Muara Enim dengan agenda

pembacaan hasil pembahasaan komisi-komisi di DPRD Muara Enim, Rabu (30/11). Rapat Paripurna DRPD ini membahas tentang rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2012 atas jawaban Bupati Muara Enim terhadap terhadap pemandangan umum anggota dewan atas nama Fraksi-fraksi DPRD Muara enim beberapa waktu lalu.

Pengesahan RAPBD Muara Enim tahun 2012 sebesar Rp1,3 triliun dalam rapat paripurna tersebut berlangsung cukup alot, hingga akhirnya dilakukan voting terbuka. Ketua DPRD Muara Enim, Thamrin AZ sempat menskors sidang sebanyak dua kali, hingga akhirnya diputuskan untuk melakukan voting terbuka “menerima atau menolak” RAPBD tahun 2012 yang diajukan.

Keputusan voting itu dimbil pimpinan rapat atau persetujuan anggota dewan, setelah Ketua dan Sekretaris Fraksi Gerindra H Sulaiman Alwi dan Hendri Gunawandan menyatakan tetap pada pendiriannya menolak pengesahan RAPBD tersebut. Dalam voting terbuka tersebut, sebanyak 39 orang anggota dewan dari 43 orang yang hadir atau tujuh fraksi lainnya, menyatakan menyetujui RAPBD tersebut disahkan. Sedangkan empat orang anggota lainnya, seluruhnya dari Fraksi Gerindra, menyatakan tidak setuju RAPBD tersebut disahkan.

Rapat paripurna yang dihadiri Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar, unsur Muspida, dan para pejabat Pemkab Muara Enim lainnya, diwarnai hujan interupsi oleh anggota dewan, setelah masing-masing komisi menyampaikan pandangan umumnya.

Meski telah dua kali skors, namun fraksi Gerinda tetap pada pendiriannya. Sekretaris Fraksi Gerinda Hendri Gunawan

menyampaikan, alasan penolakan RAPBD tersebut karena ada beberapa item anggaran yang dianggap tidak berpihak ke rakyat. Yakni anggaran pembelian alat berat sebesar Rp2,2 miliar oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan. Menurut Hendri, anggaran pembangunan gedung kantor Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp4,5 miliar sebaiknya dialihkan untuk pembangunan desa yang belum menikmati aliran listrik dan jalan desa yang masih rusak. Selain itu item yang dirasakan anggaran rehap gedung eks DPRD Muara Enim, sebesar Rp2,7 miliar, pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Rp5 miliar dan pembangunan jalan produksi oleh Dinas Perkebunan sebesar Rp1,7 miliar.

Terhadap beberapa item anggaran yang ditolak Fraksi Gerindra, Bupati Muara Enim menjelaskan bahwa dana rehab gedung kantor Dinas Pertambangan dan Energi bersumber dari dana alokasi khusus untuk peningkatan sarana pemerintah. ”Ini yang pertama kalinya kita mendapatkan, jika tidak direalisasikan, maka dana itu akan diambil lagi pemerintah pusat,” jelas Muzakir.

Sedangkan pembangunan gedung Diknas, lanjut bupati, karena gedung yang lama sudah tidak layak. Ada 5000 guru lebih yang harus dilayani di kantor itu, sehingga perlu gedung baru. Sedangkan gedung yang lama

akan dijadikan kantor penghijauan. Begitu juga pembangunan gedung eks DPRD dilakukan karena, kata dia, sampai sekarang Bappeda belum memiliki kantor sendiri.

Soal pembangunan jalan produksi yang dilakukan Dinas Perkebunan, masih menurut bupati, sudah mengacu pada ketentuan yang ada. Dalam pelaksanaannya akan berkordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan. Bupati juga menjelaskan akan mereview kembali anggaran pembelian alat berat bersama badan anggaran.

Meski bupati telah memberikan penjelasan, namun Ketua Fraksi Gerindra H Sulaiman Alwi tetap menolak pengesahan RAPBD tersebut. ”Karena beberapa item anggaran yang ditolak, tidak semuanya direview bupati, makanya kami tetap menolak pengesahan RAPBD tersebut dan mekanisme voting suara tetap dilakukan,” jelas Sulaiman.

Lalu pimpinan rapat menanyakan kepada anggota dewan, apakah voting suara tersebut dilakukan secara tertutup atau terbuka. Mayoritas dewan meminta dilakukan voting terbuka. Lalu pimpinan rapat melakukan voting terbuka di mana sebanyak 39 orang dari 43 orang anggota dewan yang hadir menyatakan setuju RAPBD disahkan. Sedangkan empat orang fraksi Gerindra tetap menolak disahkan. ] Sahar

RAPBD Muara Enim 2012 Akhirnya Disahkan

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Anggota DPRD Kabupaten Muaraenim.


PEMBANGUNANPEMBANGUNAN

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Muara Enim, Drs H Fajri Erham, Kamis (16/12),

mengatakan, sekretaris desa lainnya statusnya tidak PNS, ada yang diangkat Kepala Desanya dari Kaur desa tersebut, untuk membantunya dalam melaksanakan pemerintahan

desa. Menurutnya, pihaknya telah mengusulkan solusi kepada Pemkab Muara Enim, agar para sekretaris desa tersebut tetap diisi pegawai yang telah berstatus PNS. Pegawai yang diangkat tersebut bisa berasal dari pegawai kecamatan maupun dari bagian lainnya di lingkungan Pemkab Muara Enim. Dengan demikian,

seluruh sekretaris desa tersebut statusnya telah PNS.

Selain masih banyaknya sekretaris desa yang tidak PNS, dia juga mengatakan bahwa selama tahun 2011 telah menyelesaikan 69 titik patok tugu tapal batas sebanyak 6 desa di wilayah Muara Enim. Keenam desa tersebut yakni Desa Karang Sari Kecamatan Lubai, Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tanah Abang, Desa Alai dan Desa Lubuk Enau kecamatan Lembak, Desa Air Keruh Kecamatan Rambang, dan Desa Menanti Selatan Kecamatan Kelekar.

Dana APBD yang dianggarkan untuk pembuatan patok tugu desa tersebut sebesar Rp 241 juta. Setiap titik patok tugu dianggarkan sebesar Rp 3,5 juta. ”Alokasi dana yang dianggarkan tersebut termasuk untuk tim survei,” jelasnya.

Untuk diketahui, 310 desa di 22 kecamatan di wilayah Muara Enim seluruhnya statusnya telah defenitif. Namun sebanyak 65 desa belum memiliki kantor Kepala Desa. Akibatnya para Kades tersebut terpaksa berkantor di rumah Kepala Desa untuk melayani masyarakatnya. “Hinggá akhir 2011 ini, seluruh desa di Muara Enim statusnya telah defenitif. Karena 23 desa yang statusnya persiapan kini sudah ditingkatkan menjadi defenitif,” Fajri Erham.

Diakuinya, meski seluruh desa tersebut statusnya telah defenitif, namun masih ada sekitar 65 desa yang belum memiliki kantor. Untuk sementara, para Kades itu berkantor di rumahnya masing-masing dalam melayani masyarakatnya.

Pada bagian lain Fajri mengungkapkan dari seluruh kantor desa yang ada di Muara Enim, sebanyak 97 desa mempunyai kantor dalam kondisi baik, kondisi rusak berat sebanyak 56 desa, dan rusak ringan sebanyak 92 desa.

”Pada tahun anggaran 2012 mendatang kita telah mengusulkan sebanyak empat kantor desa yang mengalami rusak untuk direhab dan enam kantor desa dibangun baru,” jelas Fajri. ] Sahar/Amri

Dari 310 sekretaris desa yang ada di 22 kecamatan wilayah Muara Enim, hanya 119

sekretaris desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sisanya, tidak bisa diangkat lagi

menyusul adanya peraturan pemerintah pusat melakukan moratorium pengangkatan PNS.

119 Sekdes Diangkat PNS

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Kantor Bupati Muaraenim.

Ketua DPRD, M Thamrin AZ SH, memimpin Rapat Paripurna DPRD Muara Enim dengan agenda

pembacaan hasil pembahasaan komisi-komisi di DPRD Muara Enim, Rabu (30/11). Rapat Paripurna DRPD ini membahas tentang rancangan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muara Enim terkait perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2012 atas jawaban Bupati Muara Enim terhadap terhadap pemandangan umum anggota dewan atas nama Fraksi-fraksi DPRD Muara enim beberapa waktu lalu.

Pengesahan RAPBD Muara Enim tahun 2012 sebesar Rp1,3 triliun dalam rapat paripurna tersebut berlangsung cukup alot, hingga akhirnya dilakukan voting terbuka. Ketua DPRD Muara Enim, Thamrin AZ sempat menskors sidang sebanyak dua kali, hingga akhirnya diputuskan untuk melakukan voting terbuka “menerima atau menolak” RAPBD tahun 2012 yang diajukan.

Keputusan voting itu dimbil pimpinan rapat atau persetujuan anggota dewan, setelah Ketua dan Sekretaris Fraksi Gerindra H Sulaiman Alwi dan Hendri Gunawandan menyatakan tetap pada pendiriannya menolak pengesahan RAPBD tersebut. Dalam voting terbuka tersebut, sebanyak 39 orang anggota dewan dari 43 orang yang hadir atau tujuh fraksi lainnya, menyatakan menyetujui RAPBD tersebut disahkan. Sedangkan empat orang anggota lainnya, seluruhnya dari Fraksi Gerindra, menyatakan tidak setuju RAPBD tersebut disahkan.

Rapat paripurna yang dihadiri Bupati Muara Enim Ir H Muzakir Sai Sohar, unsur Muspida, dan para pejabat Pemkab Muara Enim lainnya, diwarnai hujan interupsi oleh anggota dewan, setelah masing-masing komisi menyampaikan pandangan umumnya.

Meski telah dua kali skors, namun fraksi Gerinda tetap pada pendiriannya. Sekretaris Fraksi Gerinda Hendri Gunawan

menyampaikan, alasan penolakan RAPBD tersebut karena ada beberapa item anggaran yang dianggap tidak berpihak ke rakyat. Yakni anggaran pembelian alat berat sebesar Rp2,2 miliar oleh Dinas PU Bina Marga dan Pengairan. Menurut Hendri, anggaran pembangunan gedung kantor Dinas Pertambangan dan Energi sebesar Rp4,5 miliar sebaiknya dialihkan untuk pembangunan desa yang belum menikmati aliran listrik dan jalan desa yang masih rusak. Selain itu item yang dirasakan anggaran rehap gedung eks DPRD Muara Enim, sebesar Rp2,7 miliar, pembangunan gedung kantor Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Rp5 miliar dan pembangunan jalan produksi oleh Dinas Perkebunan sebesar Rp1,7 miliar.

Terhadap beberapa item anggaran yang ditolak Fraksi Gerindra, Bupati Muara Enim menjelaskan bahwa dana rehab gedung kantor Dinas Pertambangan dan Energi bersumber dari dana alokasi khusus untuk peningkatan sarana pemerintah. ”Ini yang pertama kalinya kita mendapatkan, jika tidak direalisasikan, maka dana itu akan diambil lagi pemerintah pusat,” jelas Muzakir.

Sedangkan pembangunan gedung Diknas, lanjut bupati, karena gedung yang lama sudah tidak layak. Ada 5000 guru lebih yang harus dilayani di kantor itu, sehingga perlu gedung baru. Sedangkan gedung yang lama

akan dijadikan kantor penghijauan. Begitu juga pembangunan gedung eks DPRD dilakukan karena, kata dia, sampai sekarang Bappeda belum memiliki kantor sendiri.

Soal pembangunan jalan produksi yang dilakukan Dinas Perkebunan, masih menurut bupati, sudah mengacu pada ketentuan yang ada. Dalam pelaksanaannya akan berkordinasi dengan Dinas PU Bina Marga dan Pengairan. Bupati juga menjelaskan akan mereview kembali anggaran pembelian alat berat bersama badan anggaran.

Meski bupati telah memberikan penjelasan, namun Ketua Fraksi Gerindra H Sulaiman Alwi tetap menolak pengesahan RAPBD tersebut. ”Karena beberapa item anggaran yang ditolak, tidak semuanya direview bupati, makanya kami tetap menolak pengesahan RAPBD tersebut dan mekanisme voting suara tetap dilakukan,” jelas Sulaiman.

Lalu pimpinan rapat menanyakan kepada anggota dewan, apakah voting suara tersebut dilakukan secara tertutup atau terbuka. Mayoritas dewan meminta dilakukan voting terbuka. Lalu pimpinan rapat melakukan voting terbuka di mana sebanyak 39 orang dari 43 orang anggota dewan yang hadir menyatakan setuju RAPBD disahkan. Sedangkan empat orang fraksi Gerindra tetap menolak disahkan. ] Sahar

RAPBD Muara Enim 2012 Akhirnya Disahkan

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Anggota DPRD Kabupaten Muaraenim.


EKBISPEMBANGUNAN

Pemkab Ajukan 2 Raperda Penyertaan Modal BSB dan PDAM

Kedua Raperda yang diajukan yakni Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah

Kabupaten Muara Enim ke dalam Perseroan Terbatas Bank Sumsel Babel (BSB). Kemudian Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal

Pemkab Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim.

Wabup mengatakan, salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan melakukan investasi pada suatu badan usaha yang dapat mendatangkan keuntungan bagi daerah.

Menurutnya, investasi yang dilakukan Pemkab Muara Enim salah satunya dengan melakukan penyertaan modal daerah ke PT Bank Sumsel Babel. Saat ini, lanjutnya, penyertaan modal

Pemkab Muara Enim ke Bank Sumsel Babel sebesar Rp 19.430.553.462 dengan lembar saham sebanyak 17.088 lembar.

Dari penyertaan modal tersebut, Pemkab Muara Enim mendapatkan

pembagian keuntungan berupa deviden yang selalu mengalami peningkatan. Untuk tiga tahun terakhir dividen yang diperoleh tahun 2008 sebesar Rp 2.972.801.987, tahun 2009 sebesar Rp 3.668.291.716 dan tahun 2010 naik menjadi Rp 4.592.070.783.

“Pada Raperda ini, penambahan penyertaan modal yang dilakukan ke Bank Sumsel Babel sebesar Rp 15 miliar yang dilakukan pada tiga tahun anggaran mulai tahun 2011, 2012, dan 2013 masing-masing sebesar Rp 5 miliar setiap tahun anggaran,” jelas Wabup.

Dengan penambahan penyertaan modal ini, diharapkan deviden yang diterima Pemkab Muara Enim pada 2011-2013 akan semakin besar. Dan tentunya pendapatan asli daerah hasil investasi ini akan semakin besar. ] Sahar/Amri

Pemkab Muara Enim mengajukan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Muara Enim untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Pengajuan Raperda itu disampaikan Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman dalam rapat paripurna di

pimpin ketua DPRD, M Thamrin AZ SH.

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Gedung Bank Sumsel.

RUPS LB juga menetapkan jajaran direksi yang baru, Achmad Sudarto yang sebelumnya menjabat

sebagai Sekretaris Perusahaan ditetapkan sebagai Direktur Keuangan menggantikan Heri Supriyanto yang bertindak sebagai pelaksana tugas dirkeu karena Dono Boestomi mengundurkan diri.

Sementara posisi Direktur Pengembangan Usaha diisi oleh Anung Driprastio yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bukit Pembangkit Innovative yang merupakan salah satu anak perusahaan yang berbasis di Tanjung Enim, Sumatera Selatan tersebut. Untuk Direktur SDM dan Umum dijabat oleh Maizal Gazali yang sebelumnya menjabat Senior Manager Sistem Manajemen Informasi PTBA menggantikan Mahbub Iskandar. Sementara Muhammad Jamil duduk mengisi jabatan Direktur Niaga setelah sebelumnya menjadi Senior Logistik PTBA.

Selain menetapkan susunan Direksi baru RUPS LB juga menetapkan mantan Menkumham Patrialis Akbar sebagai komisaris menggantikan Supriyadi.

Keputusan penting lain yang ditetapkan dalam RUPS LB PTBA tersebut adalah persetujuan Pembelian Kembali Saham (Share Buyback) oleh perseroan sebanyak 5 persen dari total saham seri B atau saham yang dilepas kepublik atau sebanyak 115.206.592 lembar saham dengan nilai maksimal Rp 2.044,92 miliar.

Dengan dilakukannya Share Buyback ini maka jumlah saham perseroan

yang beredar dipublik akan berkurang manjadi 2,212 miliar dari total 2,304 lembar saham. Hal ini akan berdampak positif berupa kenaikan terhadap Earning per Share (EPS), Return of Asset(ROA) dan Return of Equity(ROE0 dalam jumlah yang signifikan.

Sementara Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar yang menghadiri RUPS LB PTBA mengatakan, dengan terpilihnya seluruh direksi dari internal PTBA , Pemkab Muara Enim merasa senang dan bersyukur.

Karena kata Muzakir, komunikasi dan kerjasama yang terjalin baik selama ini tinggal dilanjutkan. Kedepan, lanjut Muzakir dengan susunan direksi yang baru ini, dia mengharapkan agar PTBA lebih memikirkan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan di daerah dimana tempat perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sehingga sinergi antara Pemkab Muara Enim dan PTBA yang selama ini berjalan sangat baik bisa lebih ditingkatkan dimasa-masa mendatang. ] Amri

Susunan Direksi PTBA yang Baru:

Direktur Utama: Milawarma1. Direktur Produksi:Heri Supriyanto2. Direktur Keuangan: Achmad 3. SudartoDirektur Pengembangan Usaha: 4. Anung DiprasetioDirektur Niaga: Muhammad Jamil5. Direktur SDM dan Umum: Maizal 6. Gazali

Milawarma akhirnya terpilih menjadi Direktur Utama PT Bukit Asam (persero) Tbk (PTBA) yang baru menggantikan Sukrisno . Penetapan Milawarma yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi dan Produksi BUMN tambang tersebut melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Jakarta hari ini (Kamis,22/12).

MilawarmaDirut Baru PTBA

foto

: dok

. kab

arse

rasa

n

Mantan Dirut PTBA Sukrisno (tengah) bersama para direksi PTBA yang baru.


EKBISPEMBANGUNAN

Pemkab Ajukan 2 Raperda Penyertaan Modal BSB dan PDAM

Kedua Raperda yang diajukan yakni Raperda tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah

Kabupaten Muara Enim ke dalam Perseroan Terbatas Bank Sumsel Babel (BSB). Kemudian Raperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal

Pemkab Muara Enim pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lematang Enim.

Wabup mengatakan, salah satu upaya peningkatan pendapatan asli daerah yang dapat dilakukan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan melakukan investasi pada suatu badan usaha yang dapat mendatangkan keuntungan bagi daerah.

Menurutnya, investasi yang dilakukan Pemkab Muara Enim salah satunya dengan melakukan penyertaan modal daerah ke PT Bank Sumsel Babel. Saat ini, lanjutnya, penyertaan modal

Pemkab Muara Enim ke Bank Sumsel Babel sebesar Rp 19.430.553.462 dengan lembar saham sebanyak 17.088 lembar.

Dari penyertaan modal tersebut, Pemkab Muara Enim mendapatkan

pembagian keuntungan berupa deviden yang selalu mengalami peningkatan. Untuk tiga tahun terakhir dividen yang diperoleh tahun 2008 sebesar Rp 2.972.801.987, tahun 2009 sebesar Rp 3.668.291.716 dan tahun 2010 naik menjadi Rp 4.592.070.783.

“Pada Raperda ini, penambahan penyertaan modal yang dilakukan ke Bank Sumsel Babel sebesar Rp 15 miliar yang dilakukan pada tiga tahun anggaran mulai tahun 2011, 2012, dan 2013 masing-masing sebesar Rp 5 miliar setiap tahun anggaran,” jelas Wabup.

Dengan penambahan penyertaan modal ini, diharapkan deviden yang diterima Pemkab Muara Enim pada 2011-2013 akan semakin besar. Dan tentunya pendapatan asli daerah hasil investasi ini akan semakin besar. ] Sahar/Amri

Pemkab Muara Enim mengajukan 2 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ke DPRD Muara Enim untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah. Pengajuan Raperda itu disampaikan Wakil Bupati Muara Enim, H Nurul Aman dalam rapat paripurna di

pimpin ketua DPRD, M Thamrin AZ SH.

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Gedung Bank Sumsel.

RUPS LB juga menetapkan jajaran direksi yang baru, Achmad Sudarto yang sebelumnya menjabat

sebagai Sekretaris Perusahaan ditetapkan sebagai Direktur Keuangan menggantikan Heri Supriyanto yang bertindak sebagai pelaksana tugas dirkeu karena Dono Boestomi mengundurkan diri.

Sementara posisi Direktur Pengembangan Usaha diisi oleh Anung Driprastio yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Bukit Pembangkit Innovative yang merupakan salah satu anak perusahaan yang berbasis di Tanjung Enim, Sumatera Selatan tersebut. Untuk Direktur SDM dan Umum dijabat oleh Maizal Gazali yang sebelumnya menjabat Senior Manager Sistem Manajemen Informasi PTBA menggantikan Mahbub Iskandar. Sementara Muhammad Jamil duduk mengisi jabatan Direktur Niaga setelah sebelumnya menjadi Senior Logistik PTBA.

Selain menetapkan susunan Direksi baru RUPS LB juga menetapkan mantan Menkumham Patrialis Akbar sebagai komisaris menggantikan Supriyadi.

Keputusan penting lain yang ditetapkan dalam RUPS LB PTBA tersebut adalah persetujuan Pembelian Kembali Saham (Share Buyback) oleh perseroan sebanyak 5 persen dari total saham seri B atau saham yang dilepas kepublik atau sebanyak 115.206.592 lembar saham dengan nilai maksimal Rp 2.044,92 miliar.

Dengan dilakukannya Share Buyback ini maka jumlah saham perseroan

yang beredar dipublik akan berkurang manjadi 2,212 miliar dari total 2,304 lembar saham. Hal ini akan berdampak positif berupa kenaikan terhadap Earning per Share (EPS), Return of Asset(ROA) dan Return of Equity(ROE0 dalam jumlah yang signifikan.

Sementara Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar yang menghadiri RUPS LB PTBA mengatakan, dengan terpilihnya seluruh direksi dari internal PTBA , Pemkab Muara Enim merasa senang dan bersyukur.

Karena kata Muzakir, komunikasi dan kerjasama yang terjalin baik selama ini tinggal dilanjutkan. Kedepan, lanjut Muzakir dengan susunan direksi yang baru ini, dia mengharapkan agar PTBA lebih memikirkan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembangunan di daerah dimana tempat perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan operasionalnya. Sehingga sinergi antara Pemkab Muara Enim dan PTBA yang selama ini berjalan sangat baik bisa lebih ditingkatkan dimasa-masa mendatang. ] Amri

Susunan Direksi PTBA yang Baru:

Direktur Utama: Milawarma1. Direktur Produksi:Heri Supriyanto2. Direktur Keuangan: Achmad 3. SudartoDirektur Pengembangan Usaha: 4. Anung DiprasetioDirektur Niaga: Muhammad Jamil5. Direktur SDM dan Umum: Maizal 6. Gazali

Milawarma akhirnya terpilih menjadi Direktur Utama PT Bukit Asam (persero) Tbk (PTBA) yang baru menggantikan Sukrisno . Penetapan Milawarma yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Operasi dan Produksi BUMN tambang tersebut melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) di Jakarta hari ini (Kamis,22/12).

MilawarmaDirut Baru PTBA

foto

: dok

. kab

arse

rasa

n

Mantan Dirut PTBA Sukrisno (tengah) bersama para direksi PTBA yang baru.


EKBISEKBIS

Direktur Keuangan PGN, Riza Pahlevi dalam sambutanya menjelaskan bahwa dana CSR yang disalurkan untuk

program ini sebesar Rp2,7 miliar di luar realisasi dana pembangunan di Desa Pagar Dewa yang lain, seperti listrik masuk desa dan peningkatan kompetensi guru senilai Rp1,8 miliar, bentuk bantuan lain, berupa mobil ambulans, mobil jenazah, meubelair, dan renovasi sekolah senilai Rp4,7 miliar, dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp9,2 miliar.

"Kampung binaan ini merupakan integrasi dari beberapa sektor PKBL, seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana umum, taman bacaan, tempat ibadah, peningkatan kompetensi guru, sanitasi dan air bersih," ujar Riza.

Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar dalam sambutannya mengatakan, pemerintah, BUMN, BUMD, BUMS harus bersatu dan bersinergi demi tercapainya percepatan pembangunan. program pembangunan kampung binaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan. Muzakir juga berharap kedepannya nanti dana CSR tidak lagi banyak berjalan secara sendiri-sendiri, sehingga dalam realisasinya lebih tepat sasaran. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak dalam memberikan pengawasan bantuan, agar seluruh fasilitas yang ada di Kampung PGN ini dapat tetap baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Tentunya ke depan perlu dilakukan perbaikan, salah satunya melalui koordinasi CSR yang telah terbentuk sejak beberapa waktu lalu," ujar Muzakir.

Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian BUMN RI, Sahala Lumban Gaol, menyampaikan apresiasinya terhadap Kampung Binaan tersebut, Dia berharap, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemajuan perekonomian

masyarakat di daerah terpencil. Dalam melaksanakan kegiatan PKBL ataupun Corporate Social Responsibility, PGN harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, agar programnya benar-benar tepat sasaran.

"Kita tidak ingin bantuan yang diberikan terjadi justru tumpang tindih, mengingat di sekitar PGN ini banyak terdapat desa-desa sangat membutuhkan peran serta perusahaan untuk memajukannya," ungkap Sahala.

"Program pembentukan kampung binaan ini, sesuai dengan amanat

Undang-undang bahwa setiap BUMN tanpa terkecuali wajib ikut serta dalam upaya pembangunan ekonomi rakyat dan lingkungan sekitar, termasuk PGN," kata Sahala Lumban Gaol.

Di akhir sambutannya Sahala menilai, di bawah kepemimpinan Ir H Muzakir Sai Sohar, Pemerintah Kabupaten Muara Enim cukup mampu dalam membuat program terpadu dan mensinergikan antara BUMN dengan Pemerintah Kabupaten sehingga kampung binaan dapat diwujudkan yang tentu saja dampak nya sangat positif dan baik untuk masyarakat. ] Wulan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia meresmikan kampung binaan Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk, Kampung Binaan PGN tersebut terletak di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muaraenim. Peresmian tersebut dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian BUMN RI, Sahala Lumban Gaol, disaksikan oleh Bupati Muaraenim, Ir. H. Muzakir Sai Sohar, dan Direktur Keuangan PGN, Riza Pahlevi,dan FKPD Kabupaten Muara Enim pada medio Desember 2011 lalu.

Pagar Dewa Jadi Kampung Binaan PT PGN

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Bupati Muaraenim saat menerima bantuan untuk Kampung Binaan dari PGN yang diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian BUMN RI, Sahala Lumban Gaol.

Pembukaan tambang itu diresmikan Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar disaksikan Dirut PTBA ,

Ir Sukrisno yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, Jumat (16/12). Hadir pula GM PTBA UPTE, Ir Munandar Sai Sohar, Direktur Umum dan SDM PTBA, H Mahbub Iskandar serta Sekretaris Perusahaan PTBA, Ahmad Sudarto, para camat dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Muara Enim.

GM PTBA UPTE, Ir Munandar Sai Sohar dalam laporannya mengatakan, penambangan Banko Tengan telah mendapatkan izin usaha

penambangan operasi produksi SK Bupati Muara Enim Nomor 391/KPTS/Tamben/2010 dan Nomor 389/KPTS/Tamben/2010 tanggal 13 April 2010.

Total luas tambang tersebut 25.360 hektar dengan rincian 2.423 hektar blok barat dan 22.937 hektar blok timur. Cadangan sumber daya sebesar 1,6 miliar ton dan cadangan tertambang 886 juta ton. ”Produksi batubara tambang ini nantinya untuk dipasok ke PLTU 2x600 MW di mana PT BA telah ditunjuk membangun PLTU mulut tambang dengan kebutuhan pasokan sebesar 5,4 juta ton/tahun. Kemudian untuk proyek

pengembangan lain seperti angkutan batubara kereta api ke Palembang dan Lampung,” jelas Munandar.

Dirut PT BA Tbk Tanjung Enim, Ir Sukrisno, menambahkan, tambang Bangko Tengah cukup luas dan potensinya cukup besar. "Bangko Tengah semula direncanakan untuk pasokan PLTU 4x600 MW,namun pembangunan PLTU itu sampai sekarang belum bisa dilaksankan. PLN Sebagai off taker masih menggantung pembangunan PLTU4x600 MW itu. sebagai gantinya PLN merencanakan pembangunan PLTU 2x600 MW dan tendernya telah dilakukan,” jelas Sukrisno.

PLTU 2x600 MW nantinya membutuhkan pasokan batubara sebesar 4-5 juta ton/tahun yang diambil dari tambang Bangko Tengah. Proyek pembangunan PLTU tersebut ditargetkan dapat beroperasi antara tahun 2015 atau 2016.

Dalam pembangunan tersebut, sesuai kesepakatan PTBA dengan Pemkab Muara Enim, jika ada kegiatan pengembangan usaha di tambang, Pemkab Muara Enim mendapatkan saham sebesar 10 persen melalui Perusahaan Daerah.

Pada Kesempatan itu, Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, mengatakan, pembukaan tambang yang dibarengi dengan rencana pembangunan PLTU 2x600 MW akan menambah penerimaan daerah. ”Pembukaan tambang Bangko Tengah dan pembangunan PLTU tersebut sangat berarti bagi Pemkab Muara Enim untuk menambah penerimaan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, dalam pembangunan tersebut, sesuai kesepakatan PTBA dengan Pemkab Muara Enim, jika ada kegiatan pengembangan usaha di tambang, Pemkab Muara Enim mendapatkan saham sebesar 10 persen melalui Perusahaan Daerah.

”Sebelumnya, Pemkab Muara Enim sudah ada komitmen dan telah ada akte notarisnya,” Bupati menambahkan. ] Sahar

Manajemen PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim membuka tambang Banko Tengah Blok A dan B di Kawasan Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Muara

Enim. Pembukaan tambang itu untuk memenuhi pasokan batubara Pembangkit Listri Tenaga Uap (PLTU) mulut

tambang berkapasitas 2x600 MW di areal tersebut.

PTBA Buka Tambang Banko Tengah Untuk

Pasok PLTU 2x600 MW

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

GM PTBA UPTE, Ir Munandar Sai Sohar memberi penjelasan terkait Tambang Banko Tengah.


EKBISEKBIS

Direktur Keuangan PGN, Riza Pahlevi dalam sambutanya menjelaskan bahwa dana CSR yang disalurkan untuk

program ini sebesar Rp2,7 miliar di luar realisasi dana pembangunan di Desa Pagar Dewa yang lain, seperti listrik masuk desa dan peningkatan kompetensi guru senilai Rp1,8 miliar, bentuk bantuan lain, berupa mobil ambulans, mobil jenazah, meubelair, dan renovasi sekolah senilai Rp4,7 miliar, dengan total dana yang disalurkan mencapai Rp9,2 miliar.

"Kampung binaan ini merupakan integrasi dari beberapa sektor PKBL, seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana umum, taman bacaan, tempat ibadah, peningkatan kompetensi guru, sanitasi dan air bersih," ujar Riza.

Bupati Muaraenim Muzakir Sai Sohar dalam sambutannya mengatakan, pemerintah, BUMN, BUMD, BUMS harus bersatu dan bersinergi demi tercapainya percepatan pembangunan. program pembangunan kampung binaan bertujuan untuk meningkatkan kualitas masyarakat, khususnya yang berada di sekitar wilayah operasi perusahaan. Muzakir juga berharap kedepannya nanti dana CSR tidak lagi banyak berjalan secara sendiri-sendiri, sehingga dalam realisasinya lebih tepat sasaran. Untuk itu diperlukan kerjasama semua pihak dalam memberikan pengawasan bantuan, agar seluruh fasilitas yang ada di Kampung PGN ini dapat tetap baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Tentunya ke depan perlu dilakukan perbaikan, salah satunya melalui koordinasi CSR yang telah terbentuk sejak beberapa waktu lalu," ujar Muzakir.

Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian BUMN RI, Sahala Lumban Gaol, menyampaikan apresiasinya terhadap Kampung Binaan tersebut, Dia berharap, melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong kemajuan perekonomian

masyarakat di daerah terpencil. Dalam melaksanakan kegiatan PKBL ataupun Corporate Social Responsibility, PGN harus berkoordinasi dengan pemerintah setempat, agar programnya benar-benar tepat sasaran.

"Kita tidak ingin bantuan yang diberikan terjadi justru tumpang tindih, mengingat di sekitar PGN ini banyak terdapat desa-desa sangat membutuhkan peran serta perusahaan untuk memajukannya," ungkap Sahala.

"Program pembentukan kampung binaan ini, sesuai dengan amanat

Undang-undang bahwa setiap BUMN tanpa terkecuali wajib ikut serta dalam upaya pembangunan ekonomi rakyat dan lingkungan sekitar, termasuk PGN," kata Sahala Lumban Gaol.

Di akhir sambutannya Sahala menilai, di bawah kepemimpinan Ir H Muzakir Sai Sohar, Pemerintah Kabupaten Muara Enim cukup mampu dalam membuat program terpadu dan mensinergikan antara BUMN dengan Pemerintah Kabupaten sehingga kampung binaan dapat diwujudkan yang tentu saja dampak nya sangat positif dan baik untuk masyarakat. ] Wulan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia meresmikan kampung binaan Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk, Kampung Binaan PGN tersebut terletak di Desa Pagar Dewa, Kecamatan Lubai, Kabupaten Muaraenim. Peresmian tersebut dilakukan oleh Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian BUMN RI, Sahala Lumban Gaol, disaksikan oleh Bupati Muaraenim, Ir. H. Muzakir Sai Sohar, dan Direktur Keuangan PGN, Riza Pahlevi,dan FKPD Kabupaten Muara Enim pada medio Desember 2011 lalu.

Pagar Dewa Jadi Kampung Binaan PT PGN

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

Bupati Muaraenim saat menerima bantuan untuk Kampung Binaan dari PGN yang diserahkan oleh Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian BUMN RI, Sahala Lumban Gaol.

Pembukaan tambang itu diresmikan Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar disaksikan Dirut PTBA ,

Ir Sukrisno yang ditandai dengan penandatanganan prasasti, Jumat (16/12). Hadir pula GM PTBA UPTE, Ir Munandar Sai Sohar, Direktur Umum dan SDM PTBA, H Mahbub Iskandar serta Sekretaris Perusahaan PTBA, Ahmad Sudarto, para camat dan kepala dinas di lingkungan Pemkab Muara Enim.

GM PTBA UPTE, Ir Munandar Sai Sohar dalam laporannya mengatakan, penambangan Banko Tengan telah mendapatkan izin usaha

penambangan operasi produksi SK Bupati Muara Enim Nomor 391/KPTS/Tamben/2010 dan Nomor 389/KPTS/Tamben/2010 tanggal 13 April 2010.

Total luas tambang tersebut 25.360 hektar dengan rincian 2.423 hektar blok barat dan 22.937 hektar blok timur. Cadangan sumber daya sebesar 1,6 miliar ton dan cadangan tertambang 886 juta ton. ”Produksi batubara tambang ini nantinya untuk dipasok ke PLTU 2x600 MW di mana PT BA telah ditunjuk membangun PLTU mulut tambang dengan kebutuhan pasokan sebesar 5,4 juta ton/tahun. Kemudian untuk proyek

pengembangan lain seperti angkutan batubara kereta api ke Palembang dan Lampung,” jelas Munandar.

Dirut PT BA Tbk Tanjung Enim, Ir Sukrisno, menambahkan, tambang Bangko Tengah cukup luas dan potensinya cukup besar. "Bangko Tengah semula direncanakan untuk pasokan PLTU 4x600 MW,namun pembangunan PLTU itu sampai sekarang belum bisa dilaksankan. PLN Sebagai off taker masih menggantung pembangunan PLTU4x600 MW itu. sebagai gantinya PLN merencanakan pembangunan PLTU 2x600 MW dan tendernya telah dilakukan,” jelas Sukrisno.

PLTU 2x600 MW nantinya membutuhkan pasokan batubara sebesar 4-5 juta ton/tahun yang diambil dari tambang Bangko Tengah. Proyek pembangunan PLTU tersebut ditargetkan dapat beroperasi antara tahun 2015 atau 2016.

Dalam pembangunan tersebut, sesuai kesepakatan PTBA dengan Pemkab Muara Enim, jika ada kegiatan pengembangan usaha di tambang, Pemkab Muara Enim mendapatkan saham sebesar 10 persen melalui Perusahaan Daerah.

Pada Kesempatan itu, Bupati Muara Enim, Ir H Muzakir Sai Sohar, mengatakan, pembukaan tambang yang dibarengi dengan rencana pembangunan PLTU 2x600 MW akan menambah penerimaan daerah. ”Pembukaan tambang Bangko Tengah dan pembangunan PLTU tersebut sangat berarti bagi Pemkab Muara Enim untuk menambah penerimaan daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Bupati mengatakan, dalam pembangunan tersebut, sesuai kesepakatan PTBA dengan Pemkab Muara Enim, jika ada kegiatan pengembangan usaha di tambang, Pemkab Muara Enim mendapatkan saham sebesar 10 persen melalui Perusahaan Daerah.

”Sebelumnya, Pemkab Muara Enim sudah ada komitmen dan telah ada akte notarisnya,” Bupati menambahkan. ] Sahar

Manajemen PT Bukit Asam (Persero) Tbk Tanjung Enim membuka tambang Banko Tengah Blok A dan B di Kawasan Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Muara

Enim. Pembukaan tambang itu untuk memenuhi pasokan batubara Pembangkit Listri Tenaga Uap (PLTU) mulut

tambang berkapasitas 2x600 MW di areal tersebut.

PTBA Buka Tambang Banko Tengah Untuk

Pasok PLTU 2x600 MW

foto

: dok

. hum

as d

an p

roto

kol M

E

GM PTBA UPTE, Ir Munandar Sai Sohar memberi penjelasan terkait Tambang Banko Tengah.

Bahan I:12 lembar Kulit Lumpia siap pakai• 50 g Wortel, potong dadu• 75 g Rolade, potong kecil panjang• 30 g Daun bawang, iris halus• 2 buah Cabe merah, potong kecil panjang• 400 g Bihun jagung Pilihan Bunda, seduh, • tiriskan100 g keju parut kasar•

Bahan II:5 siung Bawang Putih, cincang• 1 sdm Kari Bubuk• 1 sdt Garam Masala• 100 ml Santan Kental• 1 sdm Kecap Ikan• 1/4 sdt Garam• 1 sdt Gula Pasir• 1/2 sdt Lada Bubuk• minyak untuk menumis•

RESEP NUSANTARA

Edisi 13 | Tahun II | Desember 2011 | KABAR SERASAN18

Cara Membuat:Tumis bawang putih hingga kekuningan.• Masukkan bahan lainnya, aduk hingga santan menyerap.• Masukkan rolado, wortel, cabe, daun bawang, masak hingga wortel cukup • matangnya, matikan api.Masukkan bihun jagung Pilihan bunda yang sudah diseduh dan keju, aduk rata.• Isi tiap kulit lumpia dengan 2 sdm penuh adonan bihun. Bungkus hingga rapih.• Goreng dengan minyak panas sedang hingga kekuningan.• Angkat, sajikan hangat.•

Camilan ringan yang gampang dibuat ini isinya padat dan lengkap. Rasanya krenyes, gurih dan sedikit pedas. Apalagi kalo masih hangat, pasti makin enak saat dimakan.

LUMPIA GORENG BASAH

CAPCAY SEAFOOD CHINESE KUAH DAN GORENG

Pelengkap:Daging ayam 100 gr, iris• Baso sapi 2 buah, iris• Otak-otak 1 buah, iris• Cumi 1 ekor, bersihkan, iris, rebus sebentar•

Cara Membuat:Campur semua bahan dalam wajan. Tumis selama 1 menit. Sajikan.•

Bahan:Kapri 6 buah, buang seratnya• Caisim 2 helai, iris• Kol 1 helai, iris• Daun bawang 1 buah, iris• Wortel 50 gr, rebus, iris• Kembang kol 100 gr, rebus, iris• Jagung muda 1 buah, iris• Jamur merang 4 buah, rebus, iris• Jamur kuping hitam 50 gr, rebus, iris•

Bumbu:Bawang putih 1 siung, memarkan• Kecap ikan ½ sdm• Saus tiram ½ sdm• Minyak wijen 1 sdt• Garam dan lada secukupnya• Tepung sagu ½ sdm dan air ½ gelas, larutkan•

Chinese food kini menjamur di mana-mana, mulai dari kaki lima sampai restoran berbintang lima.

Rasa segar dan perpaduan bumbu yang seimbang membuat masakan ini banyak digemari. Pemilihan

bahan yang baik dan segar, serta teknik memasak yang cukup praktis menjadi ciri khasnya. Meski

begitu, masakan ini pasti akan mengundang selera orang yang mencicipinya.

Ir H Muzakir Sai Sohar,Menanam Padi di Bumi

Tunggu Tubang (Semende)

LENSA SERASAN

Para peserta Kejurda Arung Jeram Sumsel 2011 yang di adakan di Kawasan Wisata Air Terjun Curup Tenang, Desa Bedegung, Kecamatan Tanjung Agung

Ketua PKK Muara Enim, Shinta Paramitha SH MHum, saat mendengarkan penjelasan petugas medis dalam acara Bebas Tumor.

Ketua TP PKK, Shinta Paramitha memberikan bantuan secara simbolis dalam rangka hari ibu.

Bupati Muara Enim melakukan shooting pada peresmian lapangan basket di Desa Pagar Dewa.

Bupati Muara Enim dan Rombongan foto bersama sesaat setelah panen perdana Jamur Tiram di Kecamatan Talang Ubi.

Bupati Muara Enim bersama istri membagikan bantuan peralatan sekolah kepada murid TK di Desa Pagar Dewa.

Bupati Muara Enim saat menandatangani prasasti peresmian Operasi Perdana Tambang Banko Tengah Blok A dan Blok B.

Kapolda Sumsel teken 5 prasasti pembangunan 1 polsek Penukal Utara dan 4 sub sektor.

Documents

Kabarserasan Edisi 13 (Desember 2011)