Sejarah Munculnya K3 di IndonesiaSejarah Munculnya K3 di Indonesia . Didasari Kemajuan perkembangan K3 yang dicapai di eropa sangat dirasakan sejak timbulnya revolusi industri, dan yang perlu anda ketahui bahwa perkembangan K3 sesungguhnya baru dirasakan beberapa tahun setelah negara kita/ Indonesia merdeka yaitu pada saat munculnya Undang-Undang Kerja dan Undang-Undang Kecelakaan, meskipun permulaannya belum berlaku, namun telah memuat pokok-pokok tentang K3.Pada tahun 1967 Departemen Perburuhan mendirikan lembaga Kesehatan Buruh yang kemudian pada tahun 1965 berubah menjadi Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh.Pada tahun 1966 didirikan Lembaga Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja di Departemen Tenaga Kerja, dan Dinas Higiene Perusahaan/ Sanitasi Umum dan Dinas Kesehatan Tenaga Kerja di Departemen Kesehatan. Disamping itu juga tumbuh organisasi swasta yaitu Yayasan Higiene Perusahaan yang berkedudukan di Surabaya. Untuk selanjutnya organisasi Hiperkes (Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja) yang ada di Pemerintah dari tahun-ketahun selalu mengalami perubahan-perubahan.Dengan Demikian Dapat dikatakan bahwa perkembangan K3 di Indonesia berjalan bersama- sama dengan pengembangan kesehatan kerja yaitu selain melalui institusi, juga dilakukan melalui upaya-upaya penerbitas buku-buku, majalah, leaflet K3, spanduk-spanduk, poster dan disebabarluaskan ke seluruh Indonesia. Kegiatan lain adalah seminar K3, konvensi, lokakarya, bimbingan terapan K3 diadakan secara berkala dan terus menerus.Organisasi K3 adalah Asosiasi Hiperkes dan Keselamatan Kerja (AHKKI) yang memiliki cabang diseluruh Provinsi Wilayah NKRI dengan pusat di Jakarta.Program pendidikan keahlian K3 dilaksanakan baik dalam bentuk mata kuliah pendidikan formal yang diberikan pada beberapa jurusan di Perguruan Tinggi, juga diberikan dalam bentuk Informasl berupa kursuskursus keahlian K3 dan salah satu keahlian yang berkembang di tahun 2004 adalah HIMU = Higiene Industri Muda.

SEJARAH PERKEMBANGAN PUSAT K3Sejak tahun 2003 Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah diakreditasi oleh Badan Standarisasi Nasional Sebagai Laboratorium penguji, dan telah mendapat sertifikasi ISO 9001:2008 sejak tahun 2009 serta memiliki berbagai fasilitas dan sarana pendukung antara lain sumber daya manusia yang kompeten, laboratorium yang terakreditasi oleh KAN Laboratorium tersebut dioperasikan oleh para tenaga ahli yang berkompeten serta memiliki sertifikat pengujian dalam bidang Keselamatan kerja dan Hiperkes.Perkembangan Higiene Industri di Indonesia tidak diketahui secara pasti kapan tepatnya, namun perkembangan Higiene Industri di Indonesia yang sesungguhnya baru dirasakan beberapa tahun setelah kita merdeka yaitu pada saat munculnya Undang-Undang Kerja dan Undang-Undang Kecelakaan. Pokok-pokok tentang higiene industri dan kesehatan kerja telah dimuat dalam undang-undang tersebut, meski tidak atau belum diberlakukan saat itu juga.Selanjutnya oleh Departemen Perburuhan (sekarang Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi) pada tahun 1957 didirikan Lembaga Kesehatan Buruh yang kemudian pada tahun 1955 berubah menjadi Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh. Dan pada tahun 1966 fungsi dan kedudukan Higiene Industri didalam aparatur pemerintahan menjadi lebih jelas lagi yaitu dengan didirikannya Lembaga Higiene Perusahaan (Higiene Industri) dari Kesehatan Kerja di Kementerian Tenaga Kerja dan Dinas Higiene Perusahaan/Sanitasi Umum serta Dinas Kesehatan Tenaga Kerja di Kementerian Kesehatan. Disamping itu juga tumbuh organisasi swasta yaitu Yayasan Higiene Perusahaan yang berkedudukan di Surabaya. Untuk selanjutnya organisasi Hiperkes yang ada dipemerintahan dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan-perubahan dengan nama-nama sebagai berikut : Pada tahun 1969 Lembaga Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja berubah menjadi Lembaga Nasional Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja.Pada tahun 1976 berubah menjadi Pusat Bina Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Pada tahun 1983 berubah lagi menjadi Pusat Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja. Pada tahun 1988 berubah menjadi Pusat Pelayanan Ergonomi, Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Selanjutnya pada tahun 1993 berubah lagi menjadi Pust Higiene Perusahaan, Kesehatan, dan Keselamatan Kerja. Pada tahun 1998 berubah lagi menjadi Pusat Hiperkes dan Keselamatan Kerja. Nama tersebut pada tahun2001 berubah pula menjadi Pusat Pengembangan Keselamatan Kerja dan Hiperkes. Pada akhir tahun 2005 menjadi Pusat Keselamatan Kerja dan Hiperkes. Dan pada awal tahun 2007 hingga sekarang menjadi Pusat Keselamatan dan Kesehatan Kerja.Jadi jelas bahwa pengembangan Higiene Perusahaan(Higiene Industri) di Indonesia berjalan bersama-sama dengan pengembangan Kesehatan Kerja yaitu melalui Institusi, juga dilakukan upaya-upaya melalui penerbitan buku-buku seperti Ilmu Kesehatan Buruh(1965), Ilmu Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja(1967), Ergonomi dan Produktifitas Kerja, Majalah Triwulan Higiene Perusahaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Jaminan Sosial juga buku-buku Pedoman Hiperkes dan Keselamatan(semacam penuntun Penerapan Hiperkes dan Keselamatan Kerja di Perusahaan) serta leaflet tentang panduan kerja di laboratorium Hiperkes dan lain-lain yang disebarluaskan ke seluruh pelosok Tanah Air. Kegiatan lain seperti Seminar, Konvensi, Lokakarya, Bimbingan Terapan Teknologi Hiperkes dan Keselamatan Kerja diadakan secara terus-menerus. Dalam pembinaan personil dilaksanakan dengan menyelenggarakan kursus dan latihan didalam negeri, disamping pendidikan formal yang diselenggarakan didalam maupun diluar negeri.Dari Segi Perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Perundangan yang menyangkut Hiperkes yang terdapat didalam Undang-undang Peraturan Menteri daln Surat Edaran Menteri telah banyak diterbitkan. Upaya pembinaan Laboratorium Hiperkes dan Keselamatan Kerja yang dimulai sejak tahun 1973 sampai dengan tahun 1993 telah berdiri 14 Laboratorium Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja yang terletak di 14 Provinsi.

BAB I PENDAHULUANIndustri dan dunia usaha saat ini sangat dipengaruhi oleh adanya proses dan perkembangan global dibidang ekonomi dan perdagangan. Globalisasi tersebut akan mempengaruhi arah dan kebijakan pembangunan dan struktur ekonomi negara-negara berkembang termasuk diantaranya adalah Indonesia.Untuk mampu melaksanakan persaingan dan kompetisi dengan tingkat keunggulan komperatif, maka dunia usaha dapat menyesuaikan tuntutan global tersebut dengan memenuhi persyaratan standar seperti ISO 9000 series tentang Manajemen Mutu, ISO 14000 series tentang Manajemen Lingkungan Hidup, SMK3 dan lain sebagainya.Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagai upaya perlindungan terhadap tenaga kerja khususnya, manusia pada umumnya dan asset perusahaan serta hasil-hasil produksinya mulai dibicarakan diberbagai kalangan untuk dapat ditetapkan secara internasional sebagai suatu persyaratan dalam perdagangan bebas, dengan diselenggarakan workshop ISO on Occupationl Healt and Safety Management System di Geneva.Hal ini membuktikan bahwa jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja akan menjadi tuntutan utama dunia usaha dan akan menggeser tuntutan jaminan sosial dan kesejahteraan pekerja lainnya. Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam pelaksanaannya ditujukan kepada program dan kegiatan untuk pencegahan kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan dan penyakit akibat kerja serta pencemaran lingkungan kerja adalah mempunyai dampak yang sangat besar bagi dunia usaha dan industri perlu mendapatkan perhatian yang serius untuk melakukan teknik pengendalian guna mencapai kondisi nihil kecelakaan (zero accident), efesiensi dan peningkatan produktivitas.

Dunia usaha atau perusahaan yang dapat mencapai prestasi dibidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah merupakan nilai tambah untuk mengembangkan usaha tehnologi, proses produksi, penggunaan bahan-bahan berbahaya yang cenderung terus meningkat intensitas dan kualitasnya.Kesadaran pengusaha dan pekerja yang saat ini belum memadai, masih menganggap bahwa pelaksanaan keselamatan kerja adalah merupakan pemborosan terhadap cost perusahaan, komposisi tenaga kerja masih dinominasi oleh pekerja dengan tingkat keterampilan dan pendidikan yang sangat rendah dan minim keterampilan (unskill), hal ini sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan standar dan norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja diperusahaan, sehingga belum mampu untuk mengantisipasi perkembangan teknologi maju yang dipergunakan dalam proses produksi, sehingga membuat sering terjadinya kasus-kasus kecelakaan kerja serta menimbulkan tingkat kerugian yang besar bagi semua pihak. Oleh karena itu tidak selamanya penerapan teknologi yang maju serta penggunaan bahan baku selaras dengan kualitas kahlian dan keterampilan tenaga kerja yang mengoperasikan peralatan dan bahan dalam proses produksi industri tersebut.Berkaitan dengan tingginya angka pengangguran telah mencapai angka 11 % lebih dari angkatan kerja dan banyaknya para pencari kerja sehingga membuat pengusaha akan lebih mudah untuk mendapatkan tenaga kerja dengan tingkat upah dan syarat-syarat kerja yang rendah, termasuk syarat keselamatan kerja, karena para pekerja tidak mementingkan hal itu yang penting ada pekerjaan dan adanya penghasilan, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan, sebagaimana yang dikatakan oleh ekonom klasik terkenal Keynes dalam Mulyadi Subri Kala tidak ada yang bekerja, daripada tidak memperoleh pendapatan sama sekali, maka mereka bersedia bekerja dengan tingkat upah yang lebih randah. Kesediaan untuk bekerja dengan tingkat upah lebih randah ini akan menarik perusahaan untuk mempekerjakan mereka lebih banyak, dengan sendirinya syarat-syarat kerja yang berkaitan dengan keselamatan kerja dengan sendirinya akan terabaikan.Kesalahan dalam penggunaan peralatan dan bahan dengan kemampuan serta keterampilan tenaga kerja yang kurang memadai atau belum memimiliki keterampilan sama sekali (unskill), ternyata dapat menimbulkan suatu kemungkinan bahaya yang besar berupa kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan kerja serta penyakit akibat kerja. Kecelakaan, kebakaran, peledakan, pencemaran lingkungan dan penyakit akibat kerja ternyata selama ini menimbulkan kerugian jiwa, materiil bagi pengusaha , pekerja, pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu untuk mengurangi faktor yang merugikan tersebut maka diperlukan langkah-langkah dan tindakan preventif yang sangat mendasar dan prinsip sebagai teknik pengendalian pencegahan dan penanggulangan.Ditempat kerja untuk melaksanakan teknik pencegahan tersebut dapat mempedomani aturan dan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja baik secara nasional maupun secara internasional yang sesuai dengan perkembangan masyarakat industrialiasi teknik dan tehnologi.Pemerintah telah banyak mengeluarkan berupa kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini, namun pada pelaksanaannya masih menemui beberpa kendala dalam aplikasinya ditempat kerja, karena belum optimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Sebagaimana dikatakan oleh Soenarko dalam Zunaidi (2005) , keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan atau program, akan banyak tergantung pada partisipasi masyarakat (citizen participation), partisipasi itu timbul apabila rakyat memberikan dukungan (support) dan dukungan itu akan terwujud apabila rakyat menyetujui kebijkan itu serta didasarkan pada adanya kepercayaan (peoples confidence) terhadap pemerintah atau birokrasi yang melaksanakan kebijakan tersebut.Lebih lanjut dikemukakan pula oleh Edward III (1980) bawa implementasi kebijakan akan berhasil apabila terdapat empat faktor kritis atau variable yang mendukung yaitu ; communication, resources, disposition or attitude and bureaucratic structureKaitan dengan kebijakan keselamatan kerja bahwa untuk tercapainya tujuan kebijakan tersebut perlu adanya dukungan melalui kegiatan komunikasi (communication) yang dilakukan oleh pihak pembuat kebijakan yaitu pemerintah sepeti yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui pembinaan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan serta melakukan pengawasan yang berkaitan dengan K3 sampai kepada Pemerintah Daerah yang paling bawah, dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi yang berkaitan dengan K3. Sedangkan perusahaan juga perlu melakukan pemberitahuan kepada seluruh pekerja/buruh yang berada diperusahaannya sebagai kegiatan mengkomunikasikan K3 kepada para pekerja, dimulai dari pekerja yang baru diterima maupun yang sudah lama untuk melaksanakan kewajiban sebagai pemenuhan UU Keselamatan kerja yang telah ditentukan yaitu kewajiban untuk memberikan pembinaan kepada semua pekerjanya.Tersedianya sumber daya (resources) seperti tenaga atau petugas pengawas atau ahli K3, baik secara kuantitas maupun kualitas, pengawasan ini adalah sangat penting untuk dapat menguji atau menentukan apakah aturan yang dibuat terlaksana atau tidak, pengawasan ini bisa saja dilakukan secara langsung ataupun tidak dengan cara seperti melalui lembaga-lembaga K3 yang ada di tingkat perusahaan. Berkaiatan dengan sumberdaya tenaga pengawasan ini sangat terbatasnya pengawas K3 ini, sebahagian daerah terutama daerah-daerah pemekaran di Kabupaten dan Kota di Indonesia pada Dinas yang menangani ketenaga kerjaan tidak ada sama sekali pengawas ini, disebabkan tidak ada lagi penambahan pengawas dari Pemerintah Pusat semenjak otonomi daerah digulirkan, disebabkan untuk mencetak tenaga-tenaga pengawas ini serta fungsi pembinaan kepada pegawai sudah berada dan tanggung jawab pimpinan daerah yang bersangkutan. Kalaupun ada tersedia pengawasan segi penmpatan dan lam kepegawaian tidak sesuai lagi dengan kompetensi yang dimilikinya kadang ditugaskan pada dinas yang lain. Disamping tersedianya sumber daya manusia maka tidak kalah penting pula untuk terlaksananya kebijakan ini perlu pula didukung oleh tersedianya sumber daya pendanaan atau anggaran yang memadai, tanpa adanya biaya maka mustahil pengawasan dapat terlaksana dengan baik. Berkaiatan dengan pengawasan terhadap K3 dibutuhkan dana dan anggaran seperti untuk penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan pengawasan K3 ini.Petugas K3 ditingkat perusahaan sangat langka sekali perusahaan yang menugaskan khusus pekerjanya guna menangani masalah-masalah K3, bagi perusahaan menengah kebawah sama sekali tidak ada menunjuk petugas bidang K3 karena masih langkanya pekerja yang mempunyai pengalaman dibidang K3, disamping itu K3 belum dianggap hal sesuatu yang mendesak atau bermanfaat serta masih menganggap hanya beban tambahan pekerjaan atau tambahan biaya.Perusahaan yang besar dan berorientasi hasil produksinya untuk eksport biasanya telah menunjuk para petugas K3 dan bahakan K3 sudah menjadi suatu kebutuhan bagi perusahaan, secara kelembagaanpun telah dibentuk unit semdiri seperti Safety Department atau bagian Keselamatan dan Lingkungan. Sikap dan kemauan (disposition or attitude) dari semua pihak baik pihak pemerintah sebagai pengawas maupun adanya komitmen yang tinggi dari pihak pengusaha adalah peranan yang sangat menentukan demikian juga pihak pekrja ikut menentukan pula terlaksananya kebijakan K3 itu dapat terlaksana. Pengalaman selama ini mennjukkan masih rendahnya komitmen perusahaan untuk melaksanakan syarat-syarat K3 ditempat kerja terutama bagi perusahaan yang berskala menengah kebawah Adanya kelembagaan yang jelas (bireaucratic structure) mulai dari tingkat pemerintahan pusat sampai ke pemerintahan daerah yang akan melakukan pengawasan kegiatan K3 tersebut. Untuk di tingkat pusat hal ini tidak menjadi masalah, namun semenjak pemerintahan otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 1999 bahwa kelembagaan ditingkat birokrasi daerah sudah menjadi kabur dan bahkan mungkin tidak ada lagi kesamaan pandangan masing-masing daerah terhadap pengawasan K3 ini , bahkan mungkin lembaga atau nomenklatur pengawasan K3 ini tidak ada sama sekali. Sedang diperusahaan sebahagian besar perusahaan belum membentuk lembaga tersedniri kalaupun ada hanya sekedar bagian kecil dan berada dibawah personalia, sebaiknya lembaga atau bagian yag mengelola K3 hendaknya berdiri sedcara tersndiri sama dengan bagian lainnya seperti bagian produksi, pemasaran dan lain sebagainya.BAB II SEJARAH DAN PERKEMBANGAN1. Keselamatan KerjaKeselalatam kerja sebenarnya jauh sebelum ulmu pengetahuan berkembang telah mulai dikanal dan dibutuhkan oleh semua orang, terbukuti dengan adanya kebiasanaan dan sudah menjadi budaya dibeberapa masyarakat.Bukti ini dapat ditemui sejak zaman dahulu hingga sekarang masih ada sebahagian masyarakat yang mempercayainya, sebagai contoh dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam mengharapkan keselamatan pada pembangunan atau pembuatan suatu bangunan atau proyek, sebelum kegiatan tersebut dilakukan terlebih dahulu diadakan seperti upara pemotongan hewan seperti kerbau, sapi, kambung . Hewan tersebut dipotong dan kepalanya ditanam pada lokasi proyek tersebut, sedangkan daging dimassak dan dimakan bersama sekelaigus upara do.a selamatan. Budaya dipulau Jawa misalnya dapat dijumpai adanya pemotongan nasi tumpen,. melakukan persembahan dilaut dan lain sebagainya ini tidak lain untuk maksud mengharapakan keselamatan dalam melakukan kegiatan, pembangunan rumah tempat tinggal misalnya juga ada suatu upacara seperti sebelum kuda-kuda rumah dipasang atau sebelum pemasangan atap dilakukang pemotongan ayam warna hitam, menggantungkan berupa bibit kelapa, pisang, tebu, memasang bendera, kain warna warni dan mungkin banyak lagi upacara-upacara yang dilakukan masyarakat untuk keselamatan, baik keselamatan para pekerja yang melakukan pembangunan tersebut maupun keselamatan pemilik bangunan tersebut.Kira-kira 180 tahun yang lalu (1829) permulaan revolusi dalam tahnik perlindungan yang dimulai dengan membuat produksi mekanis dalam ukuran besar dengan pabrik-pabrik sebagai unit produksi. Dalam revolusi tehnik perlindungan tersebut merupakan pangkal terjadinya kecelakaan dengan jumlah yang besar.Munculnya revolusi industri di Inggris berjalan sebagai orang yang memperoleh kemenangan tanpa adanya belas kasihan, sehingga menimbulkan akibat-akibat yang mengerikan serta menyebar luasnya rasa takut. Hal ini menghendaki adanya pembaharuan-pembaharuan dan penyempurnaan dalam tehnologi.Kemudian gerakan pembaharuan dan penyempurnaan tehnologi itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa bertanggung jawab moral terhadap perbaikan untuk kepentingan sesamanya dengan memperhatikan usaha pencegahan kecelakaan.Tujuan dari perubahan-perubahan dan penyempurnaan ini adalah untuk meyakinkan pemerintah agar melindungi pekerja-pekerja pabrik (termasuk pekerja anak-anak) yang sering kali hidup dan bekerja dengan rasa takut terhadap bahaya. Dengan usaha perlindungan tersebut dinilai akan dapat menurunkan tingkat kecelakaan.Pada abad ke 18 ini, sebagai hasil penemuan-penemuan baru yang menarik perhatian antara lain terciptanya mesin seperti mesin-mesin tenun pintal, menyebabkan industri tekstil berkembang pesat. Timbullah permintaan akan mendapatkan tenaga kerja dengan upah yang rendah dan sesuai dengan keperluan industri. Untuk itu pada umumnya dipekerjakan tenaga kerja anak dibawah umur dari kalangan keluarga miskin, mereka bekerja secara sembunyi-sembunyi dan tidak diberikan jaminan perlindungan. Mereka bekerja dengan tidak disediakan seperti sarana, sanitasi yang tidak memenuhi syarat dan bahkan mereka bekerja antara 14 atau 15 jam sehari. Lebih-lebih lagi setelah adanya peningkata akan kebutuhan tenaga kerja dibarengi dengan kecepatan perkembangan mekanisasi yang mengakibatkan pabrik dan industri lebih berbahaya lagi. Perkembanagan usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Indonesia belum begitu banyak dikenal oleh masyarakat. Memang disadari bahwa Indonesia sebagai salah satu negara yang baru berkembang belum mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan kegiatan secara luas dibidang keselamatan dan kesehatan kerja seperti di beberapa negara telah maju. Namun demikian kegiatan tersebut di Indonesia sebenarnya telah dimulai dari sebelum perang dunia pertama pada saat itu Indonesia masih dibawah jajahan Belanda, masalah keselamatan kerja telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Hindia Belanda.. Pemerintah Indonesia saat ini sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan program-program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.Gagasan untuk usaha Keselamatan dan Kesehatan Kerja telah dimulai pada kira-kira tahun 1847, sejalan dengan dimulainya pemakaian mesin-mesin uap untuk keperluan industri di Indonesia oleh Pemerintah Hindia Belanda. Usaha tersebut pada dasarnya bukanlah ditujukan untk perlindungan tenaga kerja, tetapi hanya ditujukan terhadap pengawasan pemakaian pesawat-pesawat uap yang pada waktu itu baru dikenal. Orang baru menyadari pada waktu itu akibat-akibat aoa yang mungkin terjadi dengan pemakaian pesawat-pesawat uap tersebut.Sesuai dengan pesatnya pertumbuhan pabrik-pabrik yang menggunakan ketel-ketel uap, Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 28 Pebruari 1852 dengan Staatsblad Nomor 20 mengeluarkan peraturan tentang penjagaan keselamatan kerja pada pemakaian pesawat-pesawat uap. Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini diserahkan kepadainstansi yang dibentuk dalam waktu yang bersamaan yaitu instansi Diens van het stoomwezenDengan adanya Dinas Stoomwezen ini, maka untuk pertama sekali di Indonesia, Pemerintah secara nyata mengadakan usaha perlindungan tenaga kerja darai bahaya kecelakaan kerja, walaupun baru sebatas pada para operator atau pelayan pesawat-pesawat uap saja, perlindungan itu belumlah dianggap penting. Hal ini sangat dimengerti karena pada waktu itu perlindungan tenaga kerja hanya ditujukan terhadap tenaga kerja terdiri dari orang-orang yang dijajah dan belum dianggap sebagai suatu kepentingan masyarakat oleh pihak pemerintah yang menjajah.Pada tahun 1888 karena pengawasan atas kereta api swasta sangat dibuthkan, maka Dinas Stoomwezen itu digabungkan dengan Dinas Kereta Api Pemerintah yang pada waktu itu dinamakan Staats Spoorwagen. Penggabungan ini ternyata tidak dapat berjalan baik, karena para insinyur harus bekerja untuk dua instansi yaitu untuk Dinas Kereta Api dan Dinas Stoomwezen, sehingga mereka tidak dapat menangani masalah yang timbul pada kedua instansi tersebut secara bersamaan, sehingga hal ini banyak membuat kesukaran. Oleh sebab itu pada tahun 1909 didirikan Dinas Stoomwezen sebagai dinas sendiri mempunyai perwakilan di Belanda.Untuk membantu kelancaran tugas pengawasan ketel-ketel uap, dirasakan perlu pada waktu itu adanya suatu unit penyelidikan bahan-bahan dan didirikan pula satu unit Laboratorium Penyelidikan Bahan yang merupakan bagian dari Dinas Stoomwezen, untuk keperluan pendidikan kira-kira tahun 1912 Laboratorium tersebut diserahkan kepada Sekolah Tehnik Tinggi di Bandung dan sekarang menjadi bagian dari Kementrian Perindustrian dengan nama Balai Penelitian Bahan-bahan.Pada akhir abad ke 19 pemakaian pesawat-pesawat berjalan sangat pesat dan disusul pula pemakaian mesin-mesin diesel, listrik di pabrik-pabrik dan industri, akan menimbulkan pula bahaya baru bagi pada tenaga kerja dan banyak terjadi kecelakaan kerja pada waktu itu. Pada tahn 1901 Pemerintah mulai memikirkan perlunya memperluas usaha pencegahan kecelakaan kerja.Pada tahun 1905 sebagai kelanjutan usaha ini dengan Staatsblad Nomor 521 oleh Pemerintah mengelarkan suatu Peraturan tentang Keselamatan Kerja dengan nama Veiligheids Reglement sering disingkat V.R kemudian diperbaharui pada Tahun 1910 dengan Staatsblad Nomor 406 yaitu Pengawasan terhadap Pelaksanaan peraturan ini diserahkan tanggung jawabnya kepada Dinas Stoomwezen.Sesudah Perang Dunia I proses mekanisasi dan elektrifikasi berjalan lebih pesat sekali. Mesin-mesin Diesel dan listrik mulai memegang peranan, jumlah kecelakan yang terjadi semakin meningkat, sehingga pengawasan terhadap pabrik-pabrik dan bengkel harus lebih ditingkatkan lagi. Pada Tahun 1925 nama Dienst Van Het Stoomwezen diganti dengan nama yaitu Dienst Van Het Veiligheids Toezicht disingkat V.T ( Pengawasan Keselamatan Kerja) untuk lebih mempunyai kewibawaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan agar lebih sesuai dengan tugas perlindungan tenaga kerja, maka Dinas V.T masuk kedalam bagian Kantor Perburuhan dibawah Departemen Van Justitie (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia).Perkembangan perlindungan atas Keselamatan Kerja terus meningkat seiring dengan perkembangan penggunaan Ketel-ketel uap dengan type dan jenis bermacam-macam dan mempunyai tekanan yang semakin tinggi, sehingga pengawasan harus ditingkatkan lagi. Pada Tahun 1930 Pemerintah mengeluarkan Stoomordonantie dan Stoomverordening dengan Staatsblad Nomor 225 dan Staatsblad Nomor 339 sampai sekarang peraturan ini masih tetap berlaku dan belum ada pengganti ataupun belum dicabut keberlakuannya.Pada Tahun 1970 Peraturan Keselamatan Kerja yang lama yaitu Veilegheids Reglement 1910 diganti dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia dengan Undang-Undang Keselamatan Kerja Nomor 1 Tahun 1970.Undang-Undang Keselamatan Kerja ini sangat berbeda dengan VR 1910 yang bersifat pengawasan represif polisionil, sedangkan UU Nomor 1 Tahun 1870 bersifat Pengawasan Preventif, edukatif dan represif pro justisia, Undang-Undang ini berlaku terhadap semua tempat kerja, bukan hanya pabrik dan perbengkelan saja, yaitu disemua tempat kerja yang mempunyai sumber-sumber bahaya, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Didalam Undang-Undang Nomor 1 than 1970 telah mengamanatkan bahwa pengawasan terhadap keselamatan kerja ini telah jelas diserahkan tanggung jawabnya kepada pemerintah dan secara operasionalnya berada dibawah tanggung jawab pegawai pengawas keselamatan kerja.Sejak pemerintahan orde baru hingga saat ini pengawasan keselamatan kerja ini berada dalam Direktorat Pembinaan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja & Hyperkes dibawah Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan pada kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Unit kerja pengawasan keselamatan kerja ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota pada saat ini berada pada seksi pembinaan Keselamatan kerja setingkat esselon IV.

2. HIPERKES Berangkat dari buku yang berjudul De Morbis Articum Diatriba yang ditulis oleh Barnardin Ramazzini (1633-1714) yaitu dapat jugalah disebut sebagai Bapak Kesehatan Kerja dan Higene Persahaan. Didalam bukunya itu diuraikan tentang berbagai-bagai penyakit dengan jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja, dialah yang telah membuat semakin jelasnya persoalan, bahwa pekerjaan dapat menimbulkan penyakit, yaitu penyakit akibat kerja, dia jugalah yang menambahkan cara diagnosa Hippocrates dengan satu hal, meminta sisakit untuk menceritakan apa pekerjaannya.Di Indonesia sebenarnya sangat sulit menentukan sejak kapan dimulainya Hiperkes ini, berkembangnya dan adanya Hiperkes ini bermula dengan adanya pekerjaan dalam hubungan keja dan hubungan pengupahan atau penggajian. Kapan dimulainya ada pekerjaan atas dasar pengupahan atau penggajian itu tidaklah dapat diketahui mulainya. Namun dapatlah dianggap mulai adanya tentara pada zaman dahulu, permulaan adanya pekerjaan dengan sistim adanya upah atau gaji yang diterima oleh tentara itu dan peperangan dapat pulalah dianggap pekerjaan yang menimbulkan korban-korban atau kecelakaan-kecelakaan akibat perang tersebut, Oleh sebab itu Hiperkes mulai berlembaga pada waktu itu. Selain dari itu pekerjaan atas dasar paksaan atau kerja paksa dan hukuman juga menjadi sebab berkembangnya Hiperkes.Pekerja-pekerja yang melakukan pekerjaan didalam tambang pada waktu itu adalah para tawanan perang dan pesakitan, yang akhirnya mereka meninggal oleh karena melakukan pekerjaan itu sendiri. Bapak ilmu kedokteran terkenal yaitu Hippocrates rupanya pada saat itu belum menaruh perhatian, ini dapat dibuktikan dari buku-bukunya, sebab mendasarkan teorinya kepada keseimbangan makanan dan latihan (exercise), tetapi latihan yang dimaksudkannya sama sekali tidak ditujukan kepada pekerja, begitu pula Hippocrates tidak memperhatikan pula penyakit kaum pekerja.Kira-kira abad ke 16 baru adanya gambaran tentang penyakit-penyakit akibat kerja tambang dan pekerja-pekerja lainnya menurut Agricola dan Paracelcus.Agricola dengan bukunya De Re Metalica (1556) sedangkan Paracelcus menulis dalam bukunya Von der Bergscht und Anderen Bergkrankheiten (1569), keduanya menulis dan menggambarkan pekerjaan-pekerjaan dalam tambang, cara mengolah biji tambang dan penyakit-penyakit yang diderita oleh para pekerja, bukan itu saja akan tetapi mereka telah mempelopori dengan gagasan bagaimana pencegahan terhadap timbulnya kecelakaan dan penyakit akibat kerja, dengan menganjurkan untuk membuat ventilasi, pemakaian tutup muka dengan daun-daunan pada saat pekerja melakukan pengecatan sebagai alat pelindung diri (APD), Paracelcus menguraikan dengan panjang lebar tentang bahan-bahan kimia, sehingga dia dapat dianggap telah memulai toksikologi moderen. namun orang yang disebut sebagai Bapak Hiperkes sebenarnya adalah Bernardine Ramazzini (1633-1714) dengan anjuranya pula yang sangat penting, mustahil belaka mendiagnosa penyakit akibat kerja tanpa mengetahui jenis pekerjaan sisakit.Perkembangan Hiperkes di Indonesia sejak zaman penjajahan hanya ditujukan untuk memberikan kesehatan sekedarnya saja kepada para pekerja-pekerja agar mereka cukup sehat sehingga mampu untuk memproduksi bahan-bahan yang diperlukan oleh negara penjajah seperti Belanda, cara pengorganisasinya pun sangat sederhana tanpa adanya aturan-aturan yang jelas. Baru pabad 20 mulai dibuat aturan mengenai kebersihan, keselamatan, kesehatan yang sangat sederhana sekali sesuai dengan keperluan pada saat itu. Pada zaman penjajahan Jepang sama sekali Hiperkes tidak ada perkembangan dan begitu juga tidak ada dorongan kearah itu.Perkembangan Hiperkes sesungguhnya baru dimulai setelah Indonesia merdeka dengan adanya Undang-Undang Kecelakaan Kerja Nomor 2 Tahun 1947 dan Undang-Undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 yang dirobah menjadi undang-undang Kerja Nomor 1 Tahun 1951 telah memuat pokok-pokok yang berkaitan dengan kesehatan dan hygiene persahaan yang dilaksanakan oleh Departemn Perburuhan waktu itu.Dengan didirikannya Lembaga Kesehatan Buruh pada tahun 1957 yang hanya berfungsi sebagai penasehat dan alat untuk meningkatkan mutu ilmiah kesehatan. Pada tahun 1965 lembaga ini dirubah menjadi Lembaga Keselamatan dan Kesehatan Buruh dengan fungsinya adalah : 1) pusat pendidikan yang ditujukan kepada calon-calon dokter atau dokter yang akan bekerja diperusahaan, pengawas-pengawas perburuhan, 2) untuk memberikan jasa dan nasehat kepada buruh/pekerja, 3) pusat riset dan penelitian untuk meningkatkan mutu keilmuan kesehatan dan keselamatan kerja, 4) pusat publikasi, baik majalah maupun buku-buku pedoman tentang keselamatan dan kesehatan kerja dan 5) penghubung dan kerjasama internasional dalam keselamatan dan kesehatan kerja.Tahun 1966 pada saat Kabinet Ampera dibentuklah secara resmi Lembaga Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja dibawah Departemen Tenaga Kerja dan terakhir dirobah menjadi Pusat Higiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja hingga saat ini untuk tingkat pusat, sedangkan untuk tingkat daerah Provisi ada Balai Hiperkes.