MANAJEMEN KRISIS PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN (APJ)

CIREBON DALAM MENYIKAPI AKSI PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP SUTET

(Crisis Management in PT.PLN (PERERO) West Java and Banten

Distribution of Cirebon’s Service and Network Area For Resolving People’s Rejection Act on SUTET)

Disusun Oleh

Nama : Indriasari Pusparini

No.Mahasiswa : 20010530085

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2009

i

MANAJEMEN KRISIS PT.PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN (APJ)

CIREBON DALAM MENYIKAPI AKSI PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP SUTET

(Crisis Management in PT.PLN (PERSERO) West Java and Banten

Distribution of Cirebon’s Service and Network Area For Resolving People’s rejection Act on SUTET)

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP)

Program Studi Ilmu Komunikasi

Disusun Oleh :

INDRIASARI PUSPARINI

NIM : 20010530085

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2009

i

ii

iii

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan skripsi yang saya buat benar-benar

merupakan hasil karya saya sendiri, dan di dalamnya tidak terdapat karya yang

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu Perguruan

Tinggi manapun. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau

pendapat orang lain yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang

secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Selanjutnya apabila dikemudian hari terdapat duplikasi dan ada pihak yang

merasa dirugikan dan menuntut, maka saya akan bertanggung jawab dan

menerima segala konsekuensi yang menyertainya.

Yogyakarta, Februari 2009

Penulis

IndriasariPusparini NIM : 20010530085

iv

MOTTO

• “Optimislah walau engkau berada ditengah-tengah angin

topan”

• “jadilah seperti pohon padi, semakin ia berisi semakin ia

merunduk”

• “Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dan

menghilangkan keresahanmu”

• “Berkatalah yang baik dan lapangkan dada untuk

sebuah kata maaf”

• “jadilah seperti pohon kurma, tinggi cita-citanya, kebal

dari penyakit & bila dilempar dengan batu, ia membalas

dengan kurmanya”

v

Persembahan

KADO KECIL INI KUPERSEMBAHKAN KEPADA :

1. Bapak & Mamah Tercinta 2. Kakak-kakakku,iparku Tersayang 3. Adikku Tersayang 4. Mas Ical, yang Tlah Memberi Warna dalam Hidup-koe 5. Ponakanku Nida Tersayang 6. Mba Endang

vi

Thank’s To : In This Special Creation, I also want to :

• Bapak dan mama “pa,ma’ Ai udah lulus, sekarang udah jadi

sarjana….Makasih ya pa, ma udah memberi ai semangat,

memberikan kebahagiaan dan pengorbanannya selama ini. Ga

usah takut, sampai kapanpun Ai sayang kalian.

Tiada satu katapun yang dapat menggambarkan pengorbanan

mereka yang telah diberikan selama ini, hanya Allah SWT yang

mampu membalas kebaikan yang sangat mulia ini.

• Kakak-koe Andri “Aa” Budi Setiawan & Ani “Teteh” Susanti,

makasih banyak atas dukungan, dan doa selama ini hingga ai

bisa lulus sekarang. Ga lupa terima kasih atas bantuannya selama

ini, semoga besok ai bisa balas, kapan kasih adek buat nida

• Rizal Is.Hi Amurang “Mas Ical” , terima kasih atas cinta, doa,

semangat dan dukungan yang udah diberikan untuk koe,

bagaikan angina yang slalu memberikan kesejukan

hati…….Thanks 4 everything, Honey.

vii

• Kakak-koe Helmi Adi Nugroho, terima kasih atas dukungan,doa,

semangat dan masukan-masukan yang membangun selama ini,

Thanx U……

• Adik-koe Enggar “adek” Satio Leksono, sekolah yang rajin yach

buat orang tua jadi bangga atas prestasimu….jangan main dan

sms-an terus

• Ponakan-koe Nida Ansaria “Nda” Andriani yang cantik &

imut…bikin tante Gemez…jangan nakal yach..

• Mb’ Endang, makasih banyak yach udah banyak membantu juga,

udah mau masakin, nyuciin baju, dll…Thanx U

• Buat Mb’ Tutik terima kasih bantuannya, semoga besok ai bisa

balas. Mas joko makasih udah mau nganter ai kemana-mana,

Thanx U smuanya…

• Almamater-koe, teman-teman KOMUNIKASI khususnya B

2001 x-an adalah teman-teman terbaik-koe

• E 3108 E, terima kasih yang udah setia mengantar aku kemana

aza..Thanx U…

• Semua pihak yang ga bisa aku sebutin satu-persatu, terima kasih

banyak atas bantuan dan dukungannya selama ini.

viii

In This Special Creation, I also want To : Satu halaman ucapan terima kasih ini sengaja aku tulis dan

kupersembahkan untuk “Rizal Ismail Amurang”. Hanya dengan ini

yang bisa aku lakukan sebagai ucapan terima kasih ku….

Mas, terima kasih banyak yang udah mau membantu menyelesaikan

skripsi ini dan dukungan mas slama ini sehingga aku bisa terus berjuang

menyelesaikan tugas dan tanggung jawab koe. Tanpa rasa lelah dan tak

pernah sedikitpun kamu mengeluh dihadapan koe,mas terus memberikan

semangat dan setia mengantarku kemana aja aku mau, walau aku tau

terkadang mas merasa lelah dan letih, namun smua itu tak pernah mas

tunjukan dihadapanku, smua itu mas lakukan agar aku bisa tetap servive

ngejalanin smua cobaan & rintangan yang menghadang. Banyak s’x

pengalaman-pengalaman hidup yang mas kasih untuk aku,sehingga

aku bisa lebih dapat menghargai hidup dan bersyukur lebih baik lagi.

Segenap pengorbanan mas tunjukan dengan penuh cinta dan kasih

sayang mas berikan untuk menjaga dan membantu aku slalu,baik susah

maupun senang mas slalu setia ada disampingku. Terima kasih banyak

aku ucapkan……….

Ayo, sekarang giliran mas untuk semangat nyelesein skripsinya, smga

tahun ini bisa lulus juga..! Ayo tunjukin ke orang tua mas…..

Gimana kerja di Bloranya…? Smoga betah dan sukses slalu, tetap

semangat dan berjuang untuk masa depan kita, Good Luck

Aku akan slalu ada untuk mas…..Love U

ix

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan hidayah-NYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan

penyusunan skripsi yang berjudul “MANAJEMEN KRISIS PT.PLN

(PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN AREA

PELAYANAN DAN JARINGN (APJ) CIREBON DALAM MENYIKAPI

AKSI PENOLAKAN MASYARAKAT TERHADAP SUTET”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat ujian guna memperoleh gelar

Sarjana Ilmu Politik (S.IP) Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas muhammadiyah Yogyakarta.

Tantangan dan halangan yang penulis alami selama penyusunan skripsi

ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat serta bantuan dari

berbagai pihak secara moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.

Akhirnya Skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini

tidak akan terwujud. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih

dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Bapak DR. H. Khoirudin Bashori, selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bapak Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP, M.Si, selaku Dekan fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

3. Bapak fajar Iqbal, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi.

x

4. Ibu Yeni Rosilawati, S.IP, SE, MM, selaku Dosen Pembimbing yang

telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan berbagai saran

dan koreksi demi perbaikan karya skripsi ini serta telah sabar dan terus

memberikan semangat kepada penulis untuk terus maju.

5. Bapak Taufiqur Rahman, S.IP, MA, selaku Dosen Penguji I yang telah

memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang dibutuhkan penulis

dalam menyusun skripsi ini.

6. Bapak Aswad Ishak, S.IP, selaku Dosen Penguji II yang telah

memberikan saran dan masukan bagi penulis untuk menyempurnakan

skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Ilmu Komunikasi UMY, terima kasih atas semua ilmu

yang telah diberikan.

8. Bapak Mujiono, selaku TU Jurusan Ilmu Komunikasi yang banyak

memberikan bantuan.

9. Bapak Suripto, selaku Ketua Tim Teknisi Penanggulangan dan

Penyelesaian SUTET.

10. Bapak Nana, selaku anggota Tim Penanggulangan dan Penyelesaian

SUTET Ciledug

11. PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan

Jaringan (APJ) Cirebon.

12. Berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah

banyak membantu peneliti dalam melaksanakan skripsi.

xi

Semoga amal baik yang ikhlas dari Bapak / Ibu dan saudara-saudara

mendapatkan imbalan yang berlipat ganda dari TUHAN YANG MAHA ESA.

Amien!

Akhir kata, penulis hanya dapat bersyukur atas terselesainya skripsi ini,

dengan segala kekurangan dan keterbatasan kemampuan yang ada sehingga

apabila masih terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, penulis

menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan semoga dapat

bermanfaat bagi semua.

Yogyakarta, Februari 2009

Penulis

INDRIASARI PUSPARINI

xii

ABSTRAKSI

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Departemen Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relations Indriasari Pusparini Manajemen Krisis PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat Dan Banten Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Cirebon Dalam Menyikapi Aksi Penolakan Masyarakat Terhadap SUTET, Analisis Studi kasus Deskriptif Tahun Skripsi : 2009.xi + 134 Halaman + 50 Halaman Lampiran + 3 Halaman Tabel + 3 Halaman Gambar Daftar Kepustakaan : 12 Buku + 2 Jurnal Dokumen Penyelesaian SUTET + 2 Sumber Media Massa ( Tahun 2003 dan 2003) Studi ini berusaha menganalisis serta mengevaluasi langkah-langkah Manajemen Krisis yang diambil oleh PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat Dan Banten Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Cirebon dalam menyikapi aksi penolakan masyarakat terhadap SUTET. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 1).Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari Manajemen Krisis PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat Dan Banten Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Cirebon, 2).Serta mendeskripsikan dan mengevaluasi langkah-langkah Manajemen Krisis yang diambil oleh Perusahaan dalam menyikapi aksi penolakan masyarakat terhadap SUTET. Kerangka teori dalam penelitian ini melihat komunikasi sebagai metode dalam menganalisis sebuah krisis yang terjadi di PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa barat Dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus deskriptif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa krisis yang terjadi di PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat Dan Banten Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Cirebon merupakan krisis yang diakibatkan oleh persepsi masyarakat tentang radiasi SUTET yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan serta nilai jual tanah dan bangunan, sehingga langkah yang diambil oleh PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Cirebon adalah dengan memenuhi tuntutan masyarakat membayar sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian antara pihak PT.PLN (PERSERO) dengan pihak Ikatan Keluarga Korban SUTET (IKKS) dalam hal ini masyarakat.

xiii

ABSTRACT Muhammadiyah University of Yogyakarta Social and Political Science Faculty Communication Science Department Public Relations Majority Indriasari Pusparini Crisis Management in PT. PLN (PERSERO) West Java and Banten Distribution of Cirebon’s Service and Network Area for Resolving People’s Rejection Act on SUTET : Descriptive Case Study Analysis Final Task Year : 2009.xi + 134 pages + 50 appendix page + 3 table pages + 3 Picture Pages Reference : 12 books + 2 Journal of SUTET-Resolving Document + 2 Mass Media Sources (in 2003 and in 2003) The study tried to analyze and to evaluate steps of Crisis Management that PT. PLN (PERSERO) West Java and Banten Distribution of Cirebon’s Service and Network Area did for Resolving People’s Rejection Act on SUTET. Objective of the research was ; 1) to indicate the supporting factor and restricting factor of Crisis Management in PT. PLN (PERSERO) West Java and Banten Distribution of Cirebon’s Service and Network Area, 2) to describe and evaluate steps of Crisis Mangement that firm did to resolve people’s rejection act on SUTET. Theoretical framework of the research considered communication as a method to analyze an ongoing crisis of PT. PLN (PERSERO) West Java and Banten Distribution of Cirebon’s Service and Network Area. Method of research used in this study was descriptive case study. Result of the research indicated that crisis happened in PT. PLN (PERSERO) West Java and Banten Distribution of Cirebon’s Service and Network Area was one due to people’s perception on SUTET’s radiation that influencing on health and land and building-selling value, so that steps that PT. PLN (PERSERO) West Java and Banten Distribution of Cirebon’s Service and Network Area did for Resolving People’s Rejection Act on SUTET took was to meet people demand to pay about Rp 1.500.000.000,- (one billion and five hundred million rupiah) suitable to General Report for Peace Agreement Between PT.PLN (PERSERO) and SUTET Victim Association, in this term of society.

xiv

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL……………………………………....................................................i

HALAMAN

PERSETUJUAN……………………………………………………………ii

HALAMAN

PENGESAHAN……………………………………………………………iii

HALAMAN

PERNYATAAN……………………………………………………………iv

MOTTO……………………………………………………………...……...v

HALAMAN

PERSEMBAHAN………………………………………………………….vi

KATA PENGANTAR……………………………..……………………….x

ABSTRAKSI…………………..…………………………………………xiii

ABSTARACT…………………………………………..………………...xiv

DAFTAR

ISI……………………………………………………………………...…..xv

DAFTAR

GAMBAR…………………………………………………………….......xix

DAFTAR

TABEL…………………………………………………………………...xix

xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah………………………………………….....1

B. Rumusan Masalah…………………………………………………...6

C. Tujuan Penelitian…………………………………………………….6

D. Manfaat Penelitian…………………………………………………..6

E. Kerangka Teori………………………………....................................7

E.1 Pengertian Krisis…………………………………………...7

1.a Tahap-Tahap Krisis…………………………………9

1.b Tipe Dan Penyebab Krisis………………………...11

1.c Penanganan Dan Pengelolaan Krisis………...……13

E.2 Manajemen Dan Public Relations………………………...16

2.a Pengertian Manajemen…………………………….16

2.b Pengertian Public Relations……………………….19

E.3 Citra Sebagai sasaran Humas……………………………..30

F. Metode Penelitian…………………………………………………..33

F.1 Jenis Penelitian……………………………………………33

F.2 Lokasi Penelitian………………………………………….34

F.3 Teknik Pengumpulan Data………………………………..34

F.4 Teknik Analisis Data……………………………………...35

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan…………………………...37

A.1 Masa Pemerintahan Hindia Belanda……………………...37

xvi

A.2 Masa Pemerintahan Jepang……………………………....38

A.3 Masa Perjuangan Fisik……………………………………38

A.4 Masa Agresi Belanda……………………………………..38

A.5 Masa Nasionalisasi Dan Sesudahnya……………………..38

B. Visi Dan Misi Perusahaan………………………………………….40

B.1 Visi Perusahaan…………………………………………...40

B.2 Misi Perusahaan…………………………………………..40

C. Kekuatan Strategi Perusahaan……………………………………..41

D. Kedudukan Status Hukum, Fungsi Dan Tugas Pokok Perusahaan..42

E. Struktur Organisasi…………………………………………………44

F. Fungsi Uraian Organisasi Dan Struktur Organisasi Perusahaan…...45

G. Lokasi Perusahaan………………………………………………....57

BAB III DATA DAN ANALISIS DATA

A. Kronologis Krisis………………………………………………….58

A.1 Pra Krisis Akibat Radiasi SUTET………………………..58

A.2 Krisis Akibat Radiasi SUTET…………………………….61

A.3 Pasca Krisis……………………………………………….71

A.4 Tanggapan Masyarakat Korban SUTET Terhadap

Penanganan Krisis Akibat Radiasi SUTET…………......78

A.5 Manajemen Krisis Perusahaan……………………………79

A.6 Faktor Pendukung Dan Penghambat……………………...99

xvii

A.6.a Faktor Pendukung………………………………99

A.6.b Faktor Penghambat……………………………..99

B. Analisis Data Manajemen Perusahaan Dalam Menyikapi Aksi

Penolakan Masyarakat Terhadap SUTET.....................................100

B.1 Tahap Krisis………………………....…………………..100

B.2 Pelaksanaan dan Pengelolaan Manajemen Krisis…....….110

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan………………………………………………………127

B. Saran……………………………………………………………..133

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xviii

DAFTAR GAMBAR Gambar 1……………………………………………………………………...34

Gambar 2……………………………………………………………………...49

Gambar3........……….…….…………………………………………………...62

DAFTAR TABEL

Tabel 1………………………………………………………………………..13

Tabel 2………………………………………………………………………..88

Tabel 3……………………....………………………………………………..89

xix

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Sebagai perusahaan yang bernaung dibawah Badan Usaha Milik Negara

(BUMN), PT. PLN (PERSERO) dalam melaksanakan fungsinya sebagai

perusahaan yang melayani dibidang jasa listrik tidak terlepas dari permasalahan

dan krisis yang berhubungan dengan masyarakat eksternal sebagai konsumen

maupun lahan masyarakat sebagai area pelintasan Saluran Udara Tegangan

Ekstra Tinggi (SUTET ).

Aksi penolakan masyarakat yang kian mencuat akibat SUTET di

Indonesia seperti yang terjadi di Bekasi juga dialami oleh PT. PLN APJ (Area

Pelayanan dan Jaringan) Cirebon dimana masyarakat yang tergabung dalam

Ikatan Keluarga Korban SUTET (IKKS) Kabupaten Cirebon melakukan aksi

unjuk rasa menuntut kepada pihak PLN agar membebaskan lahan mereka dari

SUTET. Karena dalam pandangan masyarakat bahwa radiasi yang dihasilkan

SUTET telah menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat selain

berdampak pada kesehatan masyarakat, SUTET juga telah mengakibatkan

menurunnya nilai jual tanah dan bangunan disetiap lahan yang dilintasi SUTET.

Tidak sebatas penolakan dalam bentuk penyampaian aspirasi dengan

menggelar aksi dan orasi, para pengunjuk rasa bahkan sempat menggergaji

salah satu menara SUTET yang dapat berdampak pada padamnya penyaluran

listrik Jawa-Bali, namun sejauh ini PT. PLN (PERSERO) APJ Cirebon hanya

1

meminta kepolisian Cirebon untuk mengamankan SUTET (Mitra Dialog

Cirebon tgl 23 januari 2003)

Dalam aksinya warga Kabupaten Cirebon mendatangi kantor Direktorat

Jenderal Listrik dan Pengembangan Energi tanggal 28 September 2001 yang

intinya menuntut pemberian uang kompensasi terhadap tanah dan bangunan

yang dilalui SUTET 500 KV(Kilo Volt) dapat terlaksana seperti yang diberikan

kepada warga di Kabupaten Sumedang (sesuai surat dari Dirjen LPE kepada

Dirut PLN Nomor 6382 / 40 / 600.3 / 2000 tanggal 16 Oktober 2000). Dalam

surat tersebut ditegaskan bahwa walaupun PT.PLN (PERSERO) menghadapi

kesulitan keuangan, namun diharapkan agar tuntutan kompensasi warga

Kabupaten Cirebon yang tanah dan bangunannya dilalui jalur SUTET dapat

diselesaikan sebaik-baiknya bersama institusi terkait (Dokumen penyelesaian

SUTET Kabupaten Cirebon).

Pada hari selasa Tanggal 3 Juli 2001 setelah ditanda tangani Berita

Acara Kesepakatan Musyawarah Penanganan jalur SUTET 500 KV Bandung.

Cirebon wilayah Kab.Cirebon yang mana nilai tuntutan sebesar Rp

5.300.000.000 (Lima Milyar tiga Ratus Juta Rupiah) dengan dana PUKK yang

tersedia di PT.PLN (PERSERO) pusat Jakarta sebesar Rp 500.000.000 (Lima

Ratus Juta Rupiah) akan disalurkan secepatnya, dan kekurangannya sebesar Rp

4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan ratus Juta Rupiah) akan dikonsultasikan

kembali dengan Dirjen LPE serta penyelesaian pembayarannya paling lambat

tanggal 15 September 2001 (Dokumen penyelesaian SUTET Kabupaten

Cirebon).

2

Masyarakat melalui perwakilannya tetap menuntut kekurangan dana

kompensasi sebesar Rp 4.800.000.000 (Empat Milyar Delapan Ratus Juta

Rupiah) tersebut diantaranya melalui surat No.007 / kord SUTET / 1 / 2002

tanggal 3 Januari 2002 dan surat NO.17 / koord / ST / 02 tanggal 16 Oktober

2002, dimana masyarakat mengancam akan bertindak anarkis kalau tuntutan

mereka tidak dipenuhi pihak PLN.

Sejauh ini langkah yang diambil oleh PT PLN APJ Cirebon dalam

menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan masyarakat eksternal ini selain

bekerjasama dengan pihak kepolisian Cirebon untuk mengamankan infra

struktur perusahaan seperti menara SUTET, PT PLN Cirebon juga telah

membahas tuntutan masyarakat Cirebon dengan mengadakan pertemuan tanggal

4 November 2002 di PLN Proring Jabar dan juga pertemuan yang difasilitasi

oleh DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 13 November 2002 di Ruang Rapat

DPRD Kabupaten Cirebon. Dari kedua pertemuan tersebut PLN menegaskan

bahwa untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat, sesuai dengan petunjuk dari

Direksi PLN dipersilahkan melalui jalur hukum (Dokumen penyelesaian

SUTET Kabupaten Cirebon).

3

Tanggal 27 Mei 2003 PLN diundang rapat oleh DPRD Kabupaten

Cirebon yang dihadiri pula oleh Pemda Kabupaten Cirebon dan masyarakat

Cirebon yang berjumlah lebih dari 100 orang dengan hasil :

1. Masyarakat melalui perwakilannya melakukan penekanan agar jalur

hukum tidak dilanjutkan dengan upaya Banding dari PT.PLN

(PERSERO) tetapi dilanjutkan dengan musyawarah.

2. DPRD dan Pemda Kabupaten Cirebon mendukung tuntutan masyarakat

seperti pada butir 1, dan mengharapkan PT.PLN (PERSERO) dapat

memberikan keputusan dalam waktu 10 hari.

3. Keputusan jadi atau tidaknya musyawarah tersebut ditunggu oleh

masyarakat pada pertemuan berikutnya tanggal 4 Juni 2003 yang

rencananya akan dihadiri oleh DPRD Propinsi Jawa Barat, DPRD

Kabupaten Cirebon, Pemda Kabupaten Cirebon, masyarakat serta

pihak PT.PLN Proyek Jaringan Jawa Barat dan undangan dibuat oleh

DPRD Kabupaten Cirebon.

Selain realisasi masalah ganti rugi dalam bentuk nominal (uang)

PT.PLN (PERSERO) juga melaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada

masyarakat korban SUTET yang diakibatkan radiasi tinggi, dilaksanakan :

1. Tanggal 11 Mei 2003 di Desa Beber Kecamatan Beber

2. Tanggal 18 Mei 2003 di Desa Cikancas Kecamatan Beber

3. Tanggal 24 Mei 2003 di Desa Ciledug Kecamatan Ciledug

4. Tanggal 31 Mei 2003 di Desa Pabuaran Lor Kecamatan Ciledug

4

5. Tanggal 8 Juni 2003 di Desa Ciawijapura Kecamatan Susukan

Lebak

Namun program pelayanan kesehatan gratis korban SUTET oleh PT.

PLN (PERSERO) APJ Cirebon pada beberapa Desa yakni Desa Beber dan

Cikancas ditolak oleh masyarakat karena dianggap bahwa program tersebut

merupakan pengalihan dari tuntutan masyarakat tentang ganti rugi atas kerugian

yang dialami oleh masyarakat (Tujuh Malam,TV7 tgl 3 Mei 2003).

Alasan peneliti memilih judul Strategi manajemen krisis khususnya pada

permasalahan perusahaan dengan masyarakat eksternal yang berkaitan dengan

tuntutan masyarakat terhadap PT. PLN (PERSERO) APJ Cirebon karena

merasa dirugikan dengan adanya menara SUTET. Hal ini diperlukan adanya

strategi khusus dalam menyelesaikan krisis yang dianggap mengganggu dan

mengancam perusahaan.

Sedangkan alasan peneliti memilih penelitian di PT. PLN (PERSERO)

APJ Cirebon, karena Cirebon juga merupakan satu dari beberapa wilayah yang

dilalui SUTET dan pada saat judul ini di ajukan, masyarakat yang tergabung

dalam IKKS (Ikatan Keluarga Korban SUTET) masih melakukan aksi

penolakan dan bahkan mengarah pada aksi gergaji menara SUTET yang

berdampak pada proses kerja perusahaan.

5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, penulis mencoba merumuskan masalah

dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana manajemen krisis

PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan

Jaringan (APJ) Cirebon dalam menyikapi aksi penolakan masyarakat terhadap

SUTET?

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian hakikatnya selalu dilatar belakangi oleh maksud dan

tujuan, sebab tanpa tujuan akan membawa kearah kekeliruan.

Penelitian ini bertujuan :

1. Mendeskripsikan dan mengevaluasi langkah-langkah manajemen krisis

yang diambil oleh perusahaan dalam menyikapi aksi penolakan

masyarakat terhadap SUTET.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari manajemen

krisis PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area

Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran mengenai manajemen krisis kepada

PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan

dan Jaringan (APJ) Cirebon.

2. Dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT.PLN (PERSERO) Distribusi

Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Cirebon

6

terkait dengan aksi penolakan masyarakat terhadap SUTET yang

dilakukan oleh masyarakat sekitar menara SUTET.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi ilmu

komunikasi dan menjadi sarana pengembangan wawasan tentang

manajemen krisis.

E. Kerangka Teori

E.1 Pengertian Krisis

Umumnya, krisis dilihat sebagai suatu situasi atau kejadian yang lebih

banyak punya implikasi negatif pada organisasi daripada sebaliknya. Fearn-

Banks (1996:1) mendefinisikan krisis sebagai “a major occurrence with a

potentially negative outcome affecting an organization, company, or

industry, as well as its publics, products, service,or good name”. Biasanya

sebuah krisis mengganggu transaksi normal dan kadang mengancam

kelangsungan hidup atau keberadaan organisasi. Krisis pada dasarnya

adalah sebuah situasi yang tak terduga, artinya organisasi umumnya tidak

dapat menduga bahwa akan muncul situasi yang dapat mengancam

keberadaannya. Sebagai ancaman, ia harus ditangani secara cepat agar

organisasi dapat berjalan normal kembali. Untuk itu, Holsti melihat krisis

sebagai “situations characterized by surprise, high theart to important

values, and a short decision time” (seperti dikutip Guth, 1995:125). Krisis

membawa keterkejutan dan sekaligus mengancam nilai-nilai penting

organisasi serta hanya ada waktu yang singkat untuk mengambil keputusan.

7

Krisis merupakan, suatu turning point for better or worse (titik balik

untuk makin baik atau makin buruk). Dapat juga dikatakan bahwa krisis

adalah suatu waktu yang krusial, atau momen yang menentukan (decisive

moment).

Suatu turning point yang diselesaikan dengan baik akan melahirkan

kemenangan (for better). Dan bila gagal akan menimbulkan korban (for

worse). Oleh karena itu perlu diketahui bahwa krisis tidak timbul begitu

saja. Sebelum ia mencapai turning point, ia pasti akan memberi tanda-tanda

(Khasali, Rhenald; 2000, Hal.222).

“ Pada dasarnya krisis adalah suatu kejadian, dugaan atau keadaan yang

mengancam keutuhan, reputasi, atau keberlangsungan individu atau

organisasi. Hal tersebut mengancam rasa aman, kelayakan dan nilai-nilai

sosial public, bersifat merusak baik secara aktual maupun potensial pada

organisasi, dimana organisasi itu sendiri tidak dapat segera

menyelesaikannya (Machfuds, M.Dindin; 1998, Hal.47).

8

1.a Tahap-Tahap Krisis

Fink mengidentifikasikan krisis dengan penyakit yang

menyerang manusia. Oleh karenanya Fink dalam( Khasali,Renald; 2000,

Hal.225) membagi tahapan yang dilalui suatu krisis dengan

menggunakan terminologi Kedokteran yang biasa dipakai untuk melihat

stadium suatu krisis yang menyerang manusia. Tahap-tahap itu menurut

Fink adalah sebagai berikut.

a. Tahap Prodromal

Tahap prodromal sering disebut pula warning stage karena ia

memberi sirene tanda bahaya mengenai simtom-simtom yang harus

segera diatasi.

Tahap Prodromal biasanya muncul dalam salah satu dari tiga bentuk,

sebagai berikut;

1). Jelas sekali. gejala awal kelihatan jelas sekali. Misalnya, ketika

karyawan datang pada manajemen meminta kenaikan upah.

2). Samar-samar. Gejala yang muncul tampak samar-samar karena

sulit menginterpretasikan dan menduga luasnya suatu kejadian.

Misalnya, tindakan (ucapan) pemimpin opini.

3). Sama sekali tidak kelihatan. Gejala-gejala krisis bisa tak terlihat

sama sekali. Perusahaan tidak dapat membaca gejala ini karena

kelihatannya segalanya oke-oke saja.

9

b. Tahap Akut

Inilah tahap ketika orang mengatakan: ”telah terjadi krisis”.

Meski bukan disini awal mulanya krisis, orang menganggap suatu

krisis dimulai dari sini karena gejala yang samar-samar atau sama

sekali tidak jelas itu mulai kelihatan jelas.

Krisis yang akut sering disebut juga sebagai the point of no

return. Artinya, sekali sinyal-sinyal yang muncul pada tahap

peringatan (prodromal stage) tidak digubris, ia akan masuk ketahap

akut dan tidak bisa kembali lagi.

c. Tahap Kronik

Tahap ini sering juga disebut sebagi tahap recovery atau self

analysis. Di dalam perusahaan, tahap ini ditandai dengan perubahan

struktural. Namun yang terpenting adalah keputusan perusahaan

untuk bertahan hidup atau tidak.

d. Tahap Resolusi (Penyembuhan)

Tahap ini adalah tahap penyembuhan (pulih kembali) dan

tahap terakhir dari 4 tahap krisis. Meski bencana besar dianggap

sudah berlalu, krisis manajer tetap perlu berhati-hati, karena riset

dalam kasus-kasus krisis menunjukan bahwa krisis tidak akan

berhenti begitu saja pada tahap ini. Krisis umumnya berbentuk siklus

yang akan membawa kembali keadaan semula (prodromal stage).

10

1.b Tipe dan Penyebab Krisis

Mengenali jenis atau tipe krisis penting mengingat masalah

penentuan siapa yang bersalah dan respon yang harus dibuat perusahaan

yang sedang menghadapi krisis (Sen & Egelhoff, 1991 ; Coombs, 1994).

Dari sisi manajemen, usaha pengalihan kesalahan dan tanggung jawab

tidak dapat dilakukan ketika krisis bersumber pada ketidak becusan

manajemen. Dari sisi stakeholder, jenis krisis berkaitan dengan harapan

yang muncul di kalangan stakeholders (Marcus & Goodman, 1991).

Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengenali berbagai jenis atau

tipe krisis. Sejumlah tipe krisis yang dikemukakan beberapa pakar

menggunakan berbagai dimensi, seperti misalnya, dimensi ‘violent-non-

violent’, dimensi sengaja-tak sengaja (intentional-unintentional)

(Sturges dkk, 1991; Newsom, Scott & Turk, 1993), dimensi kerusakan

yang dihasilkan (berat dan ringan), dimensi penyebab krisis dari segi

teknis dan sosial (Shrivastava & Mitoff, 1987), dimensi tingkat

kemungkinan untuk ditolak dan berdasarkan keadaan korban krisis

(Marcus & Goodman, 1991) serta berdasarkan dimensi waktu

kemunculan sebuah krisis (Linke, 1989).

Shrivastava dan Mitoff (1987) membagi krisis ke dalam empat

kategori berdasarkan penyebab krisis dikaitkan dengan tempat krisis.

Penyebab krisis dapat dikategorikan menjadi dua bagian besar. Pertama

yang terkategori dalam penyebab teknis dan ekonomis. Kedua yang

terkategori sebagai penyebab manusiawi, organisatoris dan sosial.

11

Mereka juga mengkategorikan penyebab krisis dilihat dari sudut tempat

asal atau kejadian apakah di dalam atau di luar organisasi. Berdasarkan

kategori ini mereka membuat empat sel untuk melihat tipologi krisis.

Jenis krisis tersebut adalah sebagai berikut :

Sel 1 adalah krisis yang disebabkan adanya kegagalan teknis

ekonomi di dalam organisasi.

Sel 2 adalah krisis yang disebabkan faktor teknis-ekonomis yang

terjadi di luar perusahaan.

Sel 3 adalah krisis yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial /

manusia dan manajemen yang bersumber didalam perusahaan.

Sel 4 adalah krisis yang terjadi karena faktor- faktor sosial diluar

lingkungan organisasi bereaksi secara negative terhadap perusahaan.

12

Tipologi krisis

Sel 1

• Kecelakaan kerja

• Kerusakan produk

• Kemacetan komputer

• Informasi yang rusak/ kurang

sempurna

Internal

Sel 2

• Pengrusakan lingkungan yang meluas

• Bencana alam

• Hostile Takeover

• Krisis sosial

• Kerusakan system berskala luas

Eksternal

Sel 3

• Kegagalan beradaptasi/melakukan

perubahan

• Sabotase oleh orang dalam

• Kemacetan organisasional

• On-site product tampering

• Aktivitas ilegal

• Penyakit karena pekerjaan

Sel 4

• Symbolic projection

• Sabotase orang luar

• Teroris, penculikan eksekutif

• Pemalsuan /produk tiruan

1.c Penanganan dan Pengelolaan Krisis

Pengelolaan krisis merupakan suatu wilayah dalam manajemen

di mana Humas atau pejabat yang berwenang memiliki kepentingan

tertentu dan mampu mengembangkan kemampuannya secara optimal

dalam menghadapi krisis. Betapapun krisis bisa mengubah image

perusahaan yang sudah dibangun selama bertahun-tahun dengan

derastis. Diperlukan pendekatan dan penanganan segera dengan niat

baik dan kepercayaan (good will and trust) yang sudah terbangun.

13

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengelolaan krisis

(Khasali, Renald ; 2000. hal 231-233), yaitu:

a. Identifikasi Krisis

Identifikasi dapat dilakukan melalui penelitian. Persis

seperti dokter yang melakukan diagnosis, meneliti simpton dan

melakukan set back untuk memperoleh deskripsi yang utuh. Untuk

melakukan identifikasi bisa menghubungi pihak-pihak lain diluar

perusahaan atau organisasi.

b. Analisis Krisis

Sebelum melakukan komunikasi, praktisi public relations harus

melakukan serangkaian analisis atas masukan yang diperoleh.

Analisis yang dilakukan memiliki cakupan yang luas, mulai dari

analisis parsial sampai integral yang kait mengkait.

c. Isolasi Krisis

Krisis merupakan penyakit yang bisa berarti lebih dari

sekedar penyakit biasa. Ia bisa menular dan harus ada pencegahan

agar tidak semakin meluas. Bisa melalui tindakan isolasi maupun

karantina sebelum tindakan lebih lanjut.

14

d. Pilihan Strategi

Sebelum diambil langkah-langkah komunikasi untuk

mengendalikan krisis harus dilakukan penetapan strategi generik,

(Khasali Renald; 2000.Hal 232) yaitu melalui:

1). Defensive Strategy (Strategi Defensif) yang langkah-langkah

sebagai berikut;

- Mengulur waktu,

- Tidak melakukan apa (not in action atau low profile) dan

membentengi diri dengan kuat (stone walling).

2). Adaptive Strategy (Strategi Adaptif). Langkah-langkah

mencakup hal-hal yang lebih luas, seperti;

- Mengubah kebijakan,

- Modifikasi operasional,

- Kompromi, dan

- Meluruskan citra.

3). Dynamic Strategy (Strategi Dinamis).

Starategi ini sudah bersifat agak makro dan dapat mengakibatkan

berubahnya karakter perusahaan. Pilihannya adalah sebagai

berikut;

- Merger dan akuisi,

- Investasi baru,

- Menjual saham,

15

- Meluncurkan produk baru atau menarik peredaran produk

lama,

- Menggandeng kekuasaan, Melempar isu baru untuk

mengalihkan perhatian

E. 2 Manajemen dan Public Relations

2.a Pengertian Manajemen

Dilihat dari asal katanya, kata manajemen atau management

dalam bahasa Inggris berarti dari kata Italia, maneggiare yang kurang

lebih berarti menangani atau to handle. Dalam bahasa Latin, ada kata

yang punya pengertian yang hampir sama yakni kata manus yang artinya

tangan atau menangani. Jadi, kata manajemen pada dasarnya berarti

menangani atau mengelola .(I Gusti Ngurah Putra: hal.11)

Aktivitas manajemen pada setiap lembaga atau organisasi yang

pada umumnya berkaitan dengan usaha mengembangkan dan memimpin

suatu tim kerja sama atau kelompok orang dalam satu kesatuan, dengan

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan tertentu

dalam organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya (pre determine

objective). ( Ruslan Rosady: hal.1)

Dalam penggunaan sehari-hari, kata manajemen bisa digunakan

dalam empat pengertian yang berbeda. Pertama, kata manajemen dapat

dipahami sebagai proses-proses pengorganisasian; yakni perencanaan,

pengorganisasian, pengarahan, penggiatan, dan pengevaluasian. Kedua,

16

kata manajemen juga berarti suatu karier, pekerjaan. Ketiga, kata

manajemen juga dapat berarti kelompok orang yang bertanggung jawab

dalam menjalankan sebuah organisasi, sehingga ada kata manajemen

perusahaan A dinilai gagal dalam meredam konflik internal perusahaan

tersebut. Atau pihak manajemen sedang melakukan perundingan dengan

wakil-wakil dari serikat buruh. Terakhir, kata manajemen dapat juga

berarti sebagai sebuah ilmu atau seni tentang perencanaan, pelaksanaan

dan pengevaluasian. (I Gusti Ngurah Putra: hal.11-12)

Arti manajemen, yaitu asal kata dari manage dan dalam bahasa

latin manus, yang berarti : memimpin, menangani, mengatur, atau

membimbing. Dapat dikemukakan mengenai batasan pengertian

manajemen menurut George R.Terry (1972), yang mendefinisikan

manajemen, sebagai berikut, “ Manajemen merupakan sebuah proses

yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan : perencanaan,

pengorganisasian, penggiatan dan pengawasan yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber

lainnya”.

17

Dari batasan pengertian manajemen tersebut diatas dapat ditarik

suatu kesimpulan bahwa fungsi pokok atau tahapan-tahapan dalam

manajemen, menurut Basu Swasta DH, dalam bukunya, Asas-asas

Manajemen modern, diterbitkan Liberty, Yogyakarta 1996, yaitu suatu

proses dari tindakan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :

1). Perencanaan (planning)

Yaitu fungsi perencanaan yang mencakupi ; penetapan tujuan dan

standar, penentuan aturan dan prosedur, pembuatan rencana serta

ramalan (prediksi) apa yang diperkirakan terjadi.

2). Pengorganisasian (organizing)

Fungsi pengoragnisasian di sini meliputi : pemberian tugas yang

terpisah kepada masing-masing pihak, membentuk bagian,

mendelegasikan dan menetapkan jalur suatu wewenang / tanggung

jawab dan sistem kmunikasi, serta mengkoordinir kerja setiap

karyawan di dalam suatu tim kerja yang solid dan terorganisir.

3). Penyusunan (staffing)

Fungsi ini meliputi ; penentuan dan persyaratan personel yang

dipekerjakan, menarik dan memilih calon karyawan, menentukan

job description dan persyaratan teknis suatu pekerjaan, penilaian,

pelatihan termasuk pengembangan kualitas dan kuantitas karyawan

sebagai acuan untuk penyusunan setiap fungsi dalam manjemen

organisasi.

18

4). Memimpin (leading)

Fungsi memimpin meliputi : membuat orang lain melakukan

pekerjaan, mendorong dan memotivasi bawahan, serta menciptakan

iklim atau suasana pekerjaan yang kondusif, khususnya dalam metode

komunikasi dari atas ke bawah dan sebaliknya, diharapkan timbulnya

saling pengertian dan kepercayaan yang baik. Menumbuh kembangkan

disiplin kerja dan sense of belonging pada setiap karyawannya, serta

jajaran manajemen (public internal).

5). Pengawasan (controlling)

Fungsi terakhir manajemen ini mencakupi ; persiapan suatu standar

kualitas dan kuantitas hasil kerja, baik berbentuk produk maupun jasa

yang diberikan perusahaan / organisasi dalam upaya pencapaian tujuan

kepuasan bersama, produktifitas dan terciptanya citra yang positif.

(Ruslan Rosady: hal.1-3 )

2.b. Pengertian Public Relations

Humas, yang merupakan terjemahan bebas dari istilah Public

Relation atau PR- kedua istilah ini akan dipakai secara bergantian –itu

terdiri dari semua bentuk komunikasi yang terselenggara antara

organisasi yang bersangkutan dengan siapa saja yang berkepentingan

dengannya .

Menurut definisi kamus terbitan institute of public relation

(IPRA), yakni sebuah lembaga Humas terkemuka di Inggris dan Eropa,

19

“ Humas adalah keseluruhan upaya yang dilangsungkan secara

terencana dan berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan

memelihara niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi

dengan segenap khalayaknya“. jadi Humas adalah suatu rangkaian

kegiatan yang diorganisasi sedemikian rupa sebagai suatu rangkaian

kampanye atau program terpadu, dan semua itu berlangsung secara

berkesinambungan.

Sedangkan menurut kamus Fund and wagnal, American

standard Desk Dictionary terbitan 1994, istilah Humas diartikan

sebagai segenap kegiatan dan teknik / kiat yang digunakan oleh

organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara suatu

sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan

dan sepak terjangnya. Istilah “kiat” dalam definisi ini mengindikasikan

bahwa Humas harus menggunakan metode manajemen berdasarkan

tujuan (management by objectivis) .

Pada pertemuan asosiasi Humas seluruh dunia di Mexico City, Agustus Tahun 1978, ditetapkan defenisi Humas sebagai berikut: Humas adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksi setiap kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya, memberikan masukan dan saran-saran kepada para pemimpin organisai, dan mengimplementasikan program-program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan organisasi dan atau kepetingan khalayaknya. (LINGGAR ANGGORO” 2001,HAL 1-2).

International Public Relations Association (IPRA) memberi

definisi PR karena pada tahun 1960 sudah muncul ribuan defenisi.

Jumlahnya tidak kurang dari 2000 buah defenisi yang tercatat. Justru

20

karena itu banyak definisi akan bias mengaburkan pengertian PR itu

sendiri. Pada bulan mei 1960 anggota IPRA berkumpul di Den Haag

Belanda mereka bersepakat untuk menerima rumusan definisi PR

sebagai berikut:

Definisi tersebut dapat diterjemahkan (MARIA ASSUMTA

“2002”hal 9-11) sebagai berikut, Public Relation merupakan fungsi

manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan dijalankan secara

berkesinambungan oleh organisasi-organisasi, lembaga-lembaga umum

dan pribadi dipergunakan untuk memperoleh dan membina saling

pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada hubungan dan

diduga akan ada kaitannya, dengan cara menilai opini publik mereka,

dengan tujuan sedapat mungkin menghubungkan kebijaksanaan dan

ketatalaksanaan, guna mencapai kerja sama yang lebih produktif, dan

untuk memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien, dengan

kegiatan penerangan yang terencana dan tersebar luas.

Cutlip, Center dan Broom (1985,1994:6) mendefinisikan Humas

sebagai “the management function that establishes and maintains

mutually beneficial relationship between an organization and the

publics on whom its success or failure depend”. Mereka melihat Humas

sebagai fungsi manajemen untuk membangun dan menjaga hubungan

yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai publik

yang menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi tersebut.

Definisi ini tidak menekankan cara membangun hubungan yang saling

21

menguntungkan antara organisasi dan berbagai publiknya. Sedangkan

Grunig & Hunt (1984:6) lebih memfokuskan kegiatan Humas sebagai

kegiatan komunikasi dengan mengemukakan pengertian Humas sebagai

“the management of communication between an organization and its

public”. Jadi mereka melihat Humas sebagai kegiatan pengelolaan

komunikasi antara sebuah organisasi dengan berbagai publiknya. Grunig

& Hunt tidak menjelaskan untuk apa kegiatan komunikasi antara

organisasi dengan berbagai publiknya dilakukan. Teks lain

mendefinisikan Humas dengan gambaran yang lebih detail (Baskin,

Aronof & Lattimore, 1997: 5) sebagai berikut :

Public relations is a management function that helps achieve organizational objectives, define philosophy, and facilitate organizational change. Public relations practitioners communicate with all relevant internal and external publics to develop positive relationship and to create consistency between organizational goals and societal expectations. Public relations practitioners develop, execute, and evaluate organizational programs that promote the exchange of influence and understanding among an organization’s constituent parts and publics. (Public Relation adalah suatu fungsi manajemen yang membantu mencapai tujuan-tujuan organisasi, mendefinisikan filosofi, dan memfasilitasi perubahan organisasi. Praktisi Public Relation mengkomunikasikan dengan seluruh masyarakat baik internal maupun eksternal yang terkait untuk mengembangkan hubungan yang positif dan menciptakan konsistensi antara sasaran organisasi dan harapan masyarakat. Praktisi Public Relation mengembangkan, melaksanakan dan mengevaluasi program organisasi yang mengangkat pertukaran pengaruh dan pemahaman diantara konstituen dan masyarakat organisasi).

22

Menurut Dozier, D.M. (1992), bahwa peranan praktisi public

relation dalam organisasi tersebut salah satu kunci untuk memahami

fungsi Public Relation dan komunikasi organisasi, disamping itu juga

merupakan kunci untuk pengembangan peranan praktisi PRO (pejabat

Humas) dan pencapaian professional dalam Public Relation.

Menurut Dozier & Broom (1995) bahwa peranan Public Relation

dibagi empat katagori dalam suatu organisasi, (Ruslan Rosady

2002)sebagai berikut :

a. Expert Prescriber

Sebagai praktisi ahli Public Relation yang berpengalaman dan

memiliki kemampuan tinggi dapat membantu untuk mencari solusi

dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya (public

relationship). Hubungan praktisi ahli PR dengan manajemen

organisasi seperti hubungan antara dokter dan pasiennya, sehingga

pihak manajemen bertindak pasif untuk menerima atau mempercayai

apa yang telah disarankan atau usulan dari ahli PR ( expert

prescriber) yang memiliki pengalaman dan keterampilan tinggi

dalam memecahkan serta mengatasi persoalan Public Relation yang

tengah dihadapi oleh organisasi bersangkutan.

b. Communication Fasilitator

Dalam hal ini, praktisi PR bertindak sebagai komunikator atau

mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk

mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya dari

23

organisasi bersangkutan, sekaligus harus mampu menjelaskan

kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak

publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut yang

dilaksanakan oleh PR bersangkutan dapat tercapai saling pengertian,

mempercayai, menghargai dan toleransi yang baik dari kedua belah

pihak.

c. Problem Solving Process Fasilitator

Peranan praktisi PR dalam hal proses pemecahan persoalan Public

Relation ini, merupakan bagian tim manajemen untuk membantu

pimpinan organisasi baik sebagai penasehat (adviser) hingga

mengambil tindakan eksekusi (keputusan) dalam mengatasi

persoalan atau krisis yang tengah dihadapi secara rasional dan

professional.

d. Communication technician

Berbeda dengan tiga peranan praktisi PR professional sebelum yang

terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi.

Pendapat lain yang dikemukakan oleh Moore, yang menyatakan

bahwa:

Public Relation adalah suatu filsafat sosial dari manajemen yang dinyatakan

dalam kebijaksanaan beserta pelaksanaannya, yang melalui interpretasi yang

peka mengenai peristiwa-peristiwa berdasarkan pada komunikasi dua arah

dengan publiknya, berusaha untuk memperoleh saling pengertian dan itikad

baik (Frasier moore, “2004” HAL 6).

24

Berdasarkan definisi tersebut, I. G. Ngurah Putera berpendapat

(dalam Scott M. Cutlip;1985.Hal 5) bahwa, ada dua pendekatan yang dapat

digunakan untuk memahami Public Relation. Kedua pendekatan tersebut

adalah :

1. Pendekatan Public relation sebagai fungsi Manajemen

Meliputi berbagai kegiatan, yaitu :

a. Anticipating, analyzing, and interpreting, public opinion, attitude and issue which might impacy for good or ill, the operation and plans of the organization. (Mengantisipasi, menganalisis dan mengintrepretasikan opini public,sikap dan isu-isu yang bisa berdampak bagi operasional dan rencana organisasi baik maupun buruk).

b. Counseling management at all levels in the organization with regard to policy decision, courses of action and communication taking into account their public remifications and the organization’s social or citizenship responsibilities. (Membimbing manajemen diseluruh level, dalam organisasi dalam kaitan dengan keputusan bijak, masalah tindakan dan komunikasi yang memperhitungkan penilaian publik dan tanggung jawab warga social organisasi).

c. Recearcing, conducting and evaluating, an a continuing basis, programs of action and communication to achieve informed public understanding necessary to the successary to the success of an organization’s aims. These may include marketing, finantial, fund raising, employee, community or govertment relations and other programs. (Mengarahkan, melaksanakan dan mengevaluasi suatu program aksi dan komunikasi yang berkelanjutan guna mencapai pemahaman public yang jelas yang dibutuhkan demi keberhasilan tujuan organisasi.Hal ini bisa memasukan pemasaran,financial, pengeluaran dana, karyawan, komunitas atau hubungan dengan pemerintah dan program lain).

d. Planning and implementing the organization’s efforts to influence or change public policy. (Perencanaan dan pengimplementasian upaya organisasi untuk mempengaruhi atau merubah kebijakan publik).

25

e. Setting objectives, planning, budgeting, recruiting and training staff, developing facilities-in short, managing the recources needed to perform all of the above. (Menentukan tujuan, perencanaan, anggaran, rekrutmen dan pelatihan staff, pengembangan fasilitas – dalam jangka pendek, pengelolaan sumber daya yang dibutuhkan guna menjalankan seluruh hal diatas). Dalam fungsi manajemen Public Relation merupakan kegiatan

untuk mengantisipasi, menganalisa dan menginterpretasikan opini publik

ataupun sikap yang dapat mempengaruhi organisasi. Public Relation

juga merupakan kegiatan untuk memberikan masukan organisasi dalam

pembuatan keputusan, melakukan penelitian, pengkoordinasian dan

evaluasi terhadap program organisasi dalam membentuk pengertian

bersama, serta melakukan perencanaan dan penerapan usaha organisasi

untuk melakukan perubahan kebijaksanaan publik.

Berkenaan dengan Public Relation sebagai fungsi manajemen,

Rex Harlow berpendapat :

Public Relation adalah fungsi manajemen yang khas yang

mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara

organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian,

penerimaan, dan kerjasama, membantu manajemen menjadi tahu

mengenai dan tanggap terhadap opini publik, menetapkan dan

menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan

publik, mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan

perubahan secara efektif, bertindak sebagai peringatan dini dalam

26

mengantisipasi kecenderungan, dan menggunakan penelitian serta

tekhnik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.

Menurut C. W Urwick : Sebagai fungsi khusus manajemen

Public Relation merupakan kegiatan untuk menyampaikan

kebijaksanaan manajemen, mendengarkan pendapat masyarakat , dan

menciptakan suasana saling mengerti dan hubungan yang baik diantara

manajemen dan karyawan. (S.K Bonar, 1986 , hal. 21).

2. Pendekatan Public Relation sebagai Fungsi Komunikasi

Pendekatan Public Relation sebagai fungsi komunikasi memiliki

dua pengertian , yaitu :

a. Public Relation sebagai “ method of communication “

b. Public Relation sebagai “ state of being “

Menurut Onong :

Public Relation dalam pengertian method of communication

merupakan rangkain kegiatan komunikasi yang khas ( dalam Onong

U.Effendy,hal 95) dengan ciri – ciri :

a. Komunikasi yang dilaksanakan berlangsung dua arah secara

timbal balik

b. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi

pelaksanaan persuasi dan pengkajian opini publik

c. Tujuan yang dicapai adalah tujuan organisasi itu sendiri

d. Sasaran yang dituju adalah publik yang didalam dan publik

diluar organisasi

27

e. Efek yang diharapkan adalah terjadinya hubungan yang

harmonis antara organisasi dengan publiknya.

Sedangkan Public Relations dalam pengertian state of being

adalah perwujudan kegiatan berkomunikasi sehingga melembaga.

Komunikasi dapat dilaksanakan melalui Public Relations. Karena Public

Relations merupakan upaya yang sungguh-sungguh, terencana dan

berkesinambungan untuk menciptakan dan membina saling pengertian

antara organisasi dengan publiknya.

Guna mencapai tujuan melalui program kerja dan aktifitas

Humas sebagai upaya menciptakan hubungan harmonis antara

organisasi/perusahaan yang diwakalinya dengan publiknya stakeholder-

sasaran khalayak yang terkait maka Scott M.Cutlip & Allen H.Center

(Prentice-Hall, Inc.1982:139, dalam ROSADI RUSLAN” 2002,HAL

149-150) menawarkan upaya pemecahan persoalan program kerja

tersebut melalui “proses empat tahapan atau langkah-langkah pokok”

sebagai landasan acuan untuk pelaksanaan program kerja kehumasan

selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Research-Listening (Penelitian dan Mendengarkan)

Dalam tahap ini, penelitian yang berkaitan dengan opini, sikap dan

reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan suatu organisasi.Kemudian melakukan

pengevaluasian dari fakta-fakta, dan informasi yang masuk untuk

menentukan keputusan berikutnya. Pada tahap ini akan menetapkan

28

suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan

organisasi, yaitu What’s our problem? (Apa yang menjadi problem

kita).

2. Planning-Decision (Perencanaan dan mengambil keputusan)

Tahap ini memberikan sikap, opini, ide-ide dan reaksi yang berkaitan

dengan kebijaksanaan serta termasuk menetapkan program kerja

organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan-keinginan

pihak yang berkepentingan : Here’s what we can do? (Apa yang mesti

kerjakan).

3. Commonication-Action (Mengkomunikasikan dan pelaksanaan)

Tahap ini adalah menjelaskan dan sekaligus mendramatisirkan

informasi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan, sehingga

mampu menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif untuk dapat

mempengaruhi bagi pihak-pihak yang dianggap penting dan

berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya : Here’s

what we did and why? (Apa yang telah kita lakukan dan mengapa

begitu).

4. Evaluation (Mengevaluasi)

Pada tahap ini, pihak Public Relation/Humas mengadakan penilaian

terhadap hasil-hasil dari program-program kerja atau aktivitas Humas

lainnya yang telah dilaksanakan, serta keefektivitasan dari teknik-

teknik manajemen, dan komunikasi yang telah dipergunakan : How

did we do? (Bagaimana kita telah melakukannya).

29

E.3 Citra Sebagai Sasaran Humas

Citra merupakan tujuan pokok sebuah perusahaan. Tercapainya sebuah

citra yang positif atau baik sangatlah menguntungkan perusahaan.

Pangertian citra itu abstrak, tetapi wujudnya dapat dirasakan dari penilaian

baik dan buruk serta penerimaan dan tanggapan yang positif maupun negatif

yang khususnya datang dari public dan masyarakat luas pada umumnya.

Dalam pembentukan citra positif, kehadiran Public Relation tidak

semata-mata bertujuan menangani manajemen komunikasi, melainkan juga

diharapkan mampu melaksanakan komunikasi manajemen dalam rangka

membentuk dan memelihara citra baik dan positif perusahaan. Citra

merupakan seperangkat anggapan, impresi atau gambaran seseorang atas

sekelompok orang mengenai objek tertentu.

Citra perusahaan menurut Claude Robinson dan Walter Barlow adalah

“ Gambaran mental yang ada dibenak khalayak tentang perusahaan,

gambaran ini mungkin diperoleh dari pengalaman langsung maupun tidak

langsung. Mungkin rasional ataupun irasional tergantung pada keterangan

atau isu yang tampak pada pola terbatas “.

Dengan demikian, citra perusahaan merupakan kesan atau penilaian

tentang perusahaan , ataupun pelayanan perusahaan yang ada pada diri

masyarakat sebagai hasil dari pengalaman dan informasi yang diperoleh.

Menurut Frank Jefkins, dalam bukunya hubungan masyarakat

diterbitkan oleh Intermasa,1992, ada beberapa jenis citra (image) yang

30

dikenal didunia aktivitas hubungan masyarakat ( public relations), yaitu

dibedakan sebagai berikut:

1. Citra cermin (mirror image)

Pengertian disini bahwa citra yang diyakini oleh perusahaan

bersangkutan, terutama para pimpinan yang tidak percaya terhadap

kesan orang luar terhadap perusahaan yang dipimpinnya itu tidak

selamanya selalu dalam posisi baik.setelah diadakan studi tentang

tanggapan, kesan dan citra dimasyarakat ternyata terjadi perbedaan

antara yang diharapkan dengan kenyataan citra dilapangan, bisa terjadi

justru mencerminkan “citra “ negatifnya yang muncul.

2. Citra kini (current image)

Citra merupakan kesan yang baik diperoleh dari orang lain tentang

perusahaan atau organisasi atau hal yang lain berkaitan dengan

produknya. Kemudian ada kemungkinan berdasarkan pada pengalaman

dan informasi diterima yang kurang baik, sehingga dalam posisi tersebut

pihak Humas / PR akan menghadapi resiko yang sifatnya permusuhan,

kecurigaan, prasangka buruk ( prejudice ), dan hingga muncul

kesalahpahaman ( misunderstanding ) yang menyebabkan citra kini

yang ditanggapi secara tidak adil atau bahkan kesan yang negative

diperolehnya.

31

3. Citra keinginan (wish image)

Citra keinginan ini adalah seperti apa yang ingin dan dicapai oleh pihak

manajemen terhadap lembaga perusahaan, atau produk yang ditampilkan

tersebut lebih dikenal ( good awareness ), menyenangkan dan diterima

dengan kesan yang selalu positif diberikan ( take and give ) oleh

publiknya atau masyarakat umum.

4. Citra perusahaan (corporate image)

Jenis citra ini adalah yang berkaitan dengan sosok perusahaan sebagai

tujuan utamanya, bagaimana menciptakan citra perusahaan ( corporate

image ) yang positif, lebih dikenal serta diterima oleh publiknya, mungkin

tentang sejarahnya, kualitas pelayanan prima, keberhasilan dalam bidang

marketing, dan hingga berkaitan dengan tanggung jawab sosial (social

care) sebagainya. Dalam hal ini pihak Humas / PR berupaya atau bahkan

ikut bertanggung jawab untuk mempertahankan Citra Perusahaan, agar

mampu mempengaruhi harga sahamnya tetap bernilai tinggi ( liquid )

untuk berkompetisi di pasar bursa saham.

5. Citra serbaneka (multiple image)

Citra ini merupakan pelengkap dari Citra Perusahaan diatas, misalnya

bagaimana pihak Humas / PR –nya akan menampilkan pengenalan

(awareness ) terhadap identitas, atribut logo, brand’s name, seragam

(uniform ) para front liner, sosok gedung, dekorasi lobby kantor dan

penampilan para profesionalnya, kemudian diunifikasikan atau diidentikan

32

kedalam suatu citra serbaneka ( multiple image ) yang diintegrasikan

terhadap Citra Perusahaan ( corporate image ).

6. Citra Penampilan ( performance image ).

Citra penampilan ini lebih ditujukan pada subyeknya, bagaimana kinerja

atau penampilan diri ( performance image ) para profesional pada

perusahaan bersangkutan, misalnya dalam memberikan berbagai bentuk

kualitas pelayanan, bagaimana pelaku pelaksanaan etika menyambut

telephone, tamu, dan pelanggan serta publiknya, serba menyenangkan

serta memberikan kesan yang selalu baik.(Oemi “2001”Hal 56 ).

F. Metode Penelitian

F.1. Jenis penelitian

Adapun metode yang akan digunakan untuk penelitian ini adalah metode

studi kasus deskriptif . strategi yang paling cocok bila pokok pertanyaannya

berkenaan dengan “how”atau “why”, apabila peneliti hanya memiliki sedikit

peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselediki, dan bila

mana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer dalam

kehidupannya. Didalam penelitian ini tidak menggunakan data perhitungan

statistik, tetapi hanya menggambarkan keadaan hasil ataupun kondisi objek

yang diteliti (K. Yin Robert. DR.Prof, 1995 ; 1).

33

F.2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih yaitu, PT PLN (PERSERO) distribusi Jawa Barat

dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon yang bertempat di

Jl.Tuparev No.100 Cirebon.

F.3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Yaitu mendapat informasi dengan bertanya langsung pada

responden (Masri Singarimbun ;1989, Hal 192). Pihak yang

diwawancarai terkait dengan penelitian ini adalah Humas PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon, Bagian Pelayanan Pelanggan SUTET

(Bagian Sistem dan Jaringan), dan Ketua IKKS sebagai perwakilan

masyarakat korban SUTET.

b. Studi literatur dan dokumentasi

Dilakukan dengan cara membaca, mengkliping dan mengutip

data-data dari buku-buku serta data dari perusahaan yang dapat

menunjang penelitian serta memperdalam pengetahuan tentang

masalah yang diteliti, mencari landasan teori dan menguatkan

konsep yang digunakan.

34

F.4 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pencarian dan perencanaan secara

sistematik semua data dan bahan yang telah dikumpulkan agar peneliti

mengerti benar yang telah dikemukakannya dan dapat menyajikan kepada

orang lain secara jelas (Singarimbun Masri, 1989 ; 25).

Berdasarkan jenis penelitian ini, yaitu penelitian kualitatif dengan

menggunakan metode studi kasus. Studi kasus adalah suatu inkuri empiris

(studi pengalaman) yang menyelidiki fenomena dalam kontek kehidupan

nyata bilamana, batas-batas antara fenomena dan kontek tak tampak dengan

jelas, dan dimana multi sumber dimanfaatkan ( K Yin Robert, 2000 ; 47).

Analisis data yang dilakukan adalah pengolahan data kualitatif yang

menjelaskan tentang eksistensi sebuah permasalahan dengan

menggambarkan secara sistematik terhadap elemen yang mempunyai sifat

kualitatif dan terkait dengan permasalahan yang ada (Suharsimi Kunto Ari,

1993 ; 309).

Data-data yang diperoleh, kemudian diolah dan dianalisis.

Penganalisian data hasil penelitian menggunakan metode non statistik, yaitu

analisis deskriptif kualitatif yang hanya menunjukan kualitas atau mutu dari

sesuatu yang ada berupa keadaan, proses, kejadian atau peristiwa dan

kenyataan dalam bentuk perkataan (Nawawi Hadari H & Hadari Martini

HM, 1995 ; 25).

35

Hal ini dilakukan karena analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh

gambaran khusus yang bersifat menyeluruh tentang apa yang tercakup

dalam permasalahan yang diteliti. Langkah-langkah analisis datanya, paling

awal peneliti menginventarisasi data primer dan data sekunder yang didapat

melalui hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan objek

penelitian dan komentar peneliti serta segala bentuk dokumen kemudian

diatur, diurut, dan dikategorikan untuk menyesuaikan apakah data dan fakta

yang didapat sesuai dengan teori yang digunakan. Analisis data dalam

penelitian kualitatif dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan

permasalahan, sebelum kelapangan dan berlangsung hingga penulisan hasil

penelitian. Terakhir yaitu pengambilan kesimpulan.

36

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Berdirinya Perusahaan PT. PLN ( Persero )

Distribusi Jawa Barat dan Banten

A.1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda tahun 1905 berdiri

Bandoeng Electriciteit Maatschaappij, disingkat B.E.M yang bertugas

membuat atau membangun jaringan listrik di kota Bandung dan sekitarnya.

Selanjutnya pada tahun 1913 berdiri Land Waterkracht Bedrijf disingkat

L.W.B yang bertugas dan bergerak dibidang pengusahaan pembangkitan

dan penyaluran tenaga listrik yang mempunyai wilayah kerja diseluruh

Indonesia. Pada tahun 1919 dibuat akte pendirian perusahaan pelistrikan

dihadapan Notaries Mr.Andrian Hendrik Van Phuisen di Batavia. Akta

No.231 tanggal 31 Desember 1919, kemudian B.E.M dihapus dan

digabung menjadi Geemenschapplijk Electriciteit Bedrijf Voor Bandoeng

Disingkat G.E.B.E.O Bandung. Setelah pendirian akte notaries dibuat maka

pada tahun 1931 berdiri GEBEO N.V di Bandung yaitu tepatnya 1 Januari

1921.

37

A.2. Masa Pemerintahan Jepang ( 1945 )

Pada masa ini pendistribusian tenaga listrik diusahakan oleh Djawa

Denki Djigyo Sha Bandoeng Shi Sa, sedangkan untuk pembangkit

Penyalurannya dilakukan oleh dua instansi,yaitu SIBEO DENKI DJIGYO

Pada periode tahun 1943-1945.

A.3. Masa Perjuangan Fisik

Pada masa perjuangan fisik pelistrikan dinegara kita khususnya di

Jawa Barat dilaksanakan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nama

DJAWATAN LISTRIK

A.4. Masa Agresi Belanda

Pada tahun 1948 Belanda masuk, maka pemerintahan Indonesia

hijrah ke Yogyakarta. Pengusahaan dan pendistribusian tenaga listrik

khususnya di Jawa Barat termasuk Jakarta diusahakan oleh G.E.B.E.O

kembali.

Sedangkan pembangkitan dan penyebarannya tetap dikuasai dan di

kelola oleh Pemerintah Republik Indonesia, yaitu oleh Perusahaan Negara

disingkat PENUMPETAL.

A.5. Masa Nasionalisasi dan Sesudahnya

Pada tahun 1957 terjadi nasionalisasi perusahaan milik asing, maka

G.E.B.E.O diambil alih tepatnya pada tanggal 27 Desember 1957.

Sehubungan dengan nasionalisasi ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah

No.86 Th.1958, Peraturan Pemerintah No.18 Th.1959, Peraturan Pemerintah

38

No.19 Th.1960 tentang Perusahaan Negara, maka berdasarkan Peraturan

Pemerintah No.18 Th.1959 diatas maka G.E.B.E.O di Bandung dinyatakan

menjadi Perusahaan Milik Negara dengan nama Perusahaan Listrik Negara (

PLN ).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.19 Th.1965 dan Peraturan

Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga No.01/PRT/1965 tanggal 21 Januari

1965 diadakan reorganisasi dimana BPU-PLN dihapus dan ditingkat daerah

dibentuk susunan Organisasi PLN yang disebut Perusahaan Listrik Negara

Eksploitasi, dan di Jawa Barat disebut PLN Eksploitasi XI, yang

berkedudukan di Bandung termasuk cabang-cabangnya. Dalam Peraturan

Pemerintah No.18 Th.1972 tentang Perum Listrik Negara dalam BAB I

pasal 1 ayat 1 disebutkan hal yng menyangkut status PLN antara lain :

PLN yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No.19 Th.1965 yang lalu Peraturan Pemerintah Th.1969 dan Peraturan Pemerintah No.30 Th.1970, dengan Peraturan Pemerintah ini ditegaskan statusnya menjadi Perusahaan Umum (PERUM). Sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 ayat 2 UU No.9 Th.1969 dengan nama “Listrik Negara” dengan berlakunya pemerintahan No.18 Th.1972 tersebut maka semua ketentuan dalam peraturan pemerintah No.19 Th. 1965, PP No. 11 Th.1969 dan PPNo.30 Th.19790, sepanjang mengenai anggaran dasar listrik Negara dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah PUTL No.013/PLT/1975 tanggal 19 September 1975 tentang organisasi dan tata kerja. Perusahaan Listrik Negara maka PLN mengadakan reorganisai yang menyangkut nama, tugas dan wilayah kerjanya didaerah, kemudian berdasarkan pengumuman No.05/D.III/SEk/1975 tanggal 14 Juli 1975,maka Perum Listrik Negara Eksploitasi XI diubah namanya menjadi Perum LIstrik Negara Distribusi II disingkat P.L.N Distribusi II dan berikutnya dirubah menjadi PERUM LISTRIK NEGARA DISTRIBUSI JAWA BARAT disingkat PERUM LISTRIK DISTRIBUSI JABAR. Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang baru yaitu PP No.18 Th.1972 dinyatakan masih tetap berlaku, hanya saja di dalamnya terdapat

39

beberapa pasal yang diubah dan disesuaikan. Yang berdasarkan pengumuman PLN Eksploitasi diubah namanya Perusahaan Listrik Distribusi Jawa Barat No.23 Th.1994 tanggal 16 Juni 1994 tentang pengalihan bentuk PULN menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) maka bentuk PULNDJ menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan sebutan PT.PLN Distribusi Jawa Barat sejak tanggal 30 Juli 1994 sesuai akte pendirian.

B. Visi dan Misi PT.PLN (Persero)

Sebagai salah satu perusahaan publik yang tumbuh dan berkembang

dibidang ketanagalistrikan, PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan

Banten Area Pelayanan dan Jaringan ( APJ ) Cirebon di dalam menghadapi

tuntutan perubahan dan perkembangan kelistrikan dari tahun ke tahun yang

cenderung mengalami peningkatan, maka dalam setiap kegiatan usahanya

selalu berpegang pada Visi dan Misi Perusahaan.

B.1. Visi PT. PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area

Pelayanan dan Jaringan Cirebon :

a. Mempertahankan posisi sebagai market leader.

b. Mewujudkan Perusahaan setara kalas dunia.

c. Sumber daya manusia yang professional.

d. Aktifitas usaha yang akrab lingkungan.

B.2 Misi PT. PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area

Pelayanan dan Jaringan Cirebon :

a. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional.

b. Meningkatkan kualitas kehidupan manusia.

c. Melakukan usaha sesuai kaedah ekonomi yang sehat.

40

d. Memperhatikan kepentingan stakeholder.

e. Memuaskan pelanggan.

C. Kekuatan Strategi Perusahaan PT.PLN ( Persero ) Distribusi Jawa

Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan ( APJ ) Cirebon.

Regulasi baru di sektor ketanagalistrikan yang ditandai dengan

berlakunya Undang-Undang kelistrikan Nomor : 20 Tahun 2002,

mengisyaratkan bahwa dimasa mendatang PLN bukan lagi menjadi pemain

tunggal sekaligus bukan pemegang monopoli bagi bisnis kelistrikan.

Regulasi tadi, membuka peluang bagi pemilik modal diluar PLN untuk

terjun dalam kancah penyedian tenaga listrik, dimana pada giliranya

konsumen bias memilih perusahaan dan penjual tenaga listrik yang

dianggap lebih handal, pelayanan lebih memuaskan dengan harga ekonomis.

Menghadapi situasi dan kondisi di masa mendatang, yang penuh

tantangan dan ketebatasan, maka dibutuhkan kemampuan meninvertarisir

sejumlah kekuatan yang di miliki PLN untuk bias menumbuh kembangkan

PLN menjadi Perusahaan yang berpengalaman dalam penyedian tenaga

listrik, sehat dan siap bersaing dengan Perusahaan pemasok listrik lainnya.

Adapun kekuatan itu, antara lain :

a. SDM yang berpengalaman di bidang distribusi tenaga listrik.

b. Instruktur kelistrikan yang sudah merata hingga kepelosok desa.

c. Menguasai pangsa pasar distribusi tenaga listrik.

41

d. Kepercayaan yang cukup tinggi dari segenap lapisan masyarakat dan

lembaga / instansi lainnya kepada PLN sebagai pengusaha listrik

yang berpengalaman.

Dengan sejumlah kekuatan tadi, maka disusunlah STATEGI

PERUSAHAAN yang terdiri dari :

a. Peningkatan kualitas SDM dan organisasi.

b. Peningkatan pendapatan.

c. Peningkatan Efesiensi Operasi dan investasi.

d. Peningkatan pelayanan dan penguasaan pasar.

e. Inovasi produk, jasa dan sistem .

f. Peningakatan mutu dan keandalan.

g. Peningkatan pembinaan lingkungan.

h. Memperkuat audit dan analisa evaluasi.

D. KEDUDUKAN, STATUS HUKUM, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

PT. PLN (PERSERO) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN BANTEN

AREA PELAYANAN DAN JARINGAN ( APJ ) CIREBON

1. Kedudukan PT.PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area

Pelayanan dan Jaringan ( APJ ) Cirebon.

Kedudukan PT.PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area

Pelayanan dan Jaringan ( APJ ) Cirebon sebagai Badan Usaha Milik

42

Negara (BUMN ) dibawah naungan Departemen Pertambangan dan

Energi.

2. Status Hukum PT.PLN ( Persero ) Distribusi Jaw Barat dan Banten Area

Pelayanan dan Jaringan ( APJ ) Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.23 Tahun

1994 tanggal 16 juni 1994, status hukum Perusahaan Listrik Negara (

PLN) sebagai organisasi berbentuk Perusahaan Perseroan (Persero) yang

didirikan dengan Akta Notaris Soetjipto, SH Nomor 169 Tahun 1994,

beserta perubahannya.

3. Fungsi dan Tugas Pokok PT.PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Barat dan

Banten Area Pelayanan dan Jaringan ( APJ ) Cirebon

Fungsi dari PT.PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area

Pelayanan dan Jaringan ( APJ ) Cirebon sebagai penyedia tenaga listrik.

Adapun tugas pokok dari PT.PLN ( Persero ) Distribusi Jawa Barat

dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan ( APJ ) Cirebon adalah

mendistribusikan tenaga listrik keseluruh pelanggan sampai akhirnya di

distribusikan ke konsumen terakhir.

43

44

F. URAIAN FUNGSI ORGANISASI DAN STRUKTUR ORGANISASI

PADA PT. PLN ( PERSERO ) DISTRIBUSI JAWA BARAT DAN

BANTEN AREA PELAYANAN DAN JARINGAN (APJ ) CIREBON

Struktur organisasi PT. PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten

Area Pelayanan dan Jaringan ( APJ ) Cirebon, mengacu kepada

Keputusan General Manajer Nomor: 021.K/021/GM.DJBB/2004

Tentang susunan organisasi dan uraian fungsi organisasi jenjang kedua

pada Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) dimana Area Pelayanan dan

Jaringan ( APJ ) mencakup seluruh fungsi distribusi tegangan menengah

dan tegangan rendah dengan batas sisi hulu yaitu KWH meter di gardu

induk sisi tegangan menengah dan seluruh fungsi penjualan tegangan

rendah, tegangan menengah dan tegengan tinggi dengan pelaksana

adalah unit-unit garis depan di wilayah kerjanya.

a. Manajer Area Pelayanan dan Jaringan :

1). Kinerja Utama : Rasio operasi, piutang, susut, piutang, kepuasan

pelanggan dan citra perusahaan, disamping kinerja unit lainnya.

2). Uraian fungsi Utama :

a). Mensinergikan seluruh unit garis depan dan seluruh fungsi di APJ

dalam mengoptimalkan sumber daya dan kemitraan untuk

memaksimalkan Kinerja Unit dan Citra Perusahaan berdasarkan

hukum dan ketentuan yang berlaku, termasuk pengembangan

45

sistem informasi terintegtrasi dan “online“ dan pengembangan

garis depan baru.

b). Menjalani komunikasi dan hubungan kerja internal dan eksternal

yang efektif dan mengembangkan dan memberdayakan seluruh

potensi SDM untuk meningkatkan Budaya Perusahaan (Integritas,

saling percaya, peduli dan pembelajar) dan Good Cooperate

Government (Responsibility, Acountability, Fairness, dan

Transparancy) disertai apresiasi dan pembinaan SDM.

b. Ahli :

1). Membuat rekomendasi solusi masalah dan konsep realistis untuk

memaksimalkan kinerja APJ.

2). Melaksanakan kegiatan tertentu, bekerja sama dengan unit garis

depan dan atau fungsi terkait, termasuk operasional lapangan,

untuk memaksimalkan kinerja APJ dengan persetujuan manajer

atau sistem manajer yang bersangkutan.

3). Bertanggung jawab kepada manajer APJ.

c. Asisten Manajer Niaga :

1). Fungsi utama asisten manajer niaga adalah memfasilitasi unit garis

depan dalam memaksimalkan kinerja melalui fungsi sistem

informasi, administrasi niaga, sistem pelayanan dan sistem

pemasaran.

2). Bekerja sama dengan Asisten Manajer Perencanaan dan Distribusi,

Asisten Manajer Keuangan dan Administrasi, Ahli, fungsi terkait

46

di APJ dan unit garis depan untuk memaksimalkan kinerja APJ

dan Distribusi Jawa Barat dan Banten, khususnya penekanan susut

dan tunggakan.

3). Mengkoordinasikan fungsi-fungsi supervisor, ahli, juru utama, dan

juru lingkungan AMPD dan bertanggung jawab kepada MAPJ.

d. Asisten Manajaer Perencanaan dan Distribusi :

1). Fungsi utama Asisten Manajer Perencanaan dan Distribusi adalah :

Mengelola fungsi perencanaan terpadu dan fungsi pengelolaan

sistem distribusi, bekerjasama dengan ahli dan fungsi terkait di

APJ, untuk memfasilitasi unit garis deapn dalam memaksismalkan

kinerjanya.

2). Mengkoordinasi pemanfaatan anggaran bersama Asisten Manajer

Niaga, Asisten Manajer Keuangan dan Administrasi dan unit garis

depan untuk memaksimalkan kinerja, khususnya penekanan susut

dan tunggakan.

e. Asisten Manajer Keuangan dan Administrasi :

1). Fungsi Utama Asisten Manajer Keuangan dan Administrasi adalah

:

Mengelola fungsi keuangan, fungsi SDM dan organisasi, fungsi

administrasi, hukum dan komunikasi, bekerjasama dengan ahli dan

fungsi terkait di APJ, untuk memfasilitasi, unit garis depan dalam

memaksimalkan kinerjanya.

47

2). Mengkoordinasikan penyediaan likuiditas operasional garis depan,

rekonsiliasi penerimaan pembayaran rekening listrik di rekening

Bank PLN, pengembangan “autodebet“ , program kehumasan,

pengembangan sarana, apresiasi dan promosi pegawai,

pengembangan unit garis depan baru, dll. Bersama Asisten

Manajer Niaga, Asisten Manajer Perencanaan Distribusi dan unit

garis depan yang bersangkutan.

f. Supervisor Sistem Informasi :

1). Menyusun rencana seksi sistem informasi sesuai rencana kerja

bagian sebagai pedoman kerja.

2). Membagi tugas kepada bawahan di seksi sistem informasi dalam

rangka pelaksanaan tugas.

3). Melayani proses pengelolaan data dari bagian-bagian lain, dengan

aplikasi program yang sudah ada.

4). Membuat progrom komputer untuk melayani kebutuhan pengguna /

user, untuk program aplikasi yang belum di buat wilayah /

distribusi / pusat.

5). Mengevaluasi sistem informasi yang ada untuk di modifikasi sesuai

kebutuhan

6). Mengawasi pengoperasian komputer di lingkungan seksi sistem

informasi untuk keandalan pelayanan.

7). Membuat hasil pengelolaan data untuk pembuat rekening guna

ketepatan jadwal pelaksanaannya.

48

8). Melaksanakan koordinasi dengan seksi terkait guna kelancaran

sistem informasi.

9). Mengawasi pendistribusian data dan informasi guna keamanannya.

10). Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

11). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang sesuai dengan

kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

g. Supervisor Administrasi Niaga :

1). Menyusun rencana kerja seksi administrasi niaga sesuai kerja

bagian sebagai pedoman kerja.

2). Membagi tugas kepada bawahan di seksi administrasi niaga dalam

rangka pelaksanaan tugas.

3). Mengawasi dan mengkoordinir kegiatan pelayanan pelanggan yang

ada di kantor APJ.

4). Memonitor keluhan langganan diterima untuk upaya penyelesaian.

h. Supervisor Sistem Pelayanan Pelanggan :

1). Menyusun rencana kerja seksi pelayanan pelanggan sesuai rencana

kerja bagian sebagai pedoman kerja.

2). Membagi tugas kepada bawahan diseksi pelayanan pelanggan

dalam rangka pelaksanaan tugas.

3). Memeriksa bekas-bekas permohonan penyambungan dan

penambahan daya untuk proses selanjutnya.

4). Melakukan pemeriksaan sampling hasil pembacaan meter yang

dilaksanakan UPJ.

49

5). Memeriksa SP, KPK, kwitansi, PB/UJL, untuk kesesuaianya

dengan ketentuan yang berlaku.

6). Menghitung tagihan susulan opal sesuai ketentuan yang berlaku.

7). Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.

8). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang sesuai dengan

kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

i. Supervisor Strategi Pemasaran

1). Menyusun rencana kerja seksi strategi pemasaran sesuai rencana

kerja bagian sebagai pedoman kerja.

2). Membagi tugas kepada bawahan diseksi strategi pemasaran dalam

rangka pelaksanaan tugas.

3). Melakukan pengumpulan dan evaluasi data potensi strategi

pemasaran guna informasi perluasan jaringan.

4). Menyusun target penjualan tenaga litrik untuk Unit Pelayanan dan

Jaringan ( UPJ ).

5). Memeriksa sarana pembayaran rekening secara berkala guna upaya

peningkatkan pelayanan.

6). Menyusun usulan standar kebutuhan sarana pelayanan pelanggan

untuk kantor APJ dan kantor UPJ.

7). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang sesuai dengan

kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

j. Supervisor Perencanaan dan Konstruksi :

50

1). Menyusun rencana kerja seksi perencanaan dan konstruksi sebagai

pedoman kerja

2). Memberi petunjuk kepada bawahan di seksi perencanaan dan

konstruksi untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

3). Mengkoordinasikan penyusunan rencana teknik konstruksi sarana

pendistribusian tenaga listrik dan bangunan sipil yang terkait agar

sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan.

4). Mengkoordinasikan pelaksanaan survai lokasi perolehan dan

pembebasan tanah untuk pelaksanaan pembangunan sarana

pendistribusian tenaga listrik agar sesuai dengan rencana.

5). Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pembangunan

sarana pendistribusian tenaga listrik, bangunan sipil yang terkait,

sebagai bahan evaluasi kemampuan pekerjaan.

6). Mengendalikan pelaksanaan administrasi teknik untuk menunjang

pelaksanaan pembangunan sarana pendistribusian tenaga listrik.

7). Menyusun usulan RAO dan UAI, khusus bagian distribusi dan

konstruksi sebagai bahan penyusunan usulan anggaran bagian

distribusi dan konstruksi.

8). Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.

9). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang sesuai dengan

kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

51

k. Supervisor Aset dan Logistik :

1). Menyusun rencana seksi asset dan logistik sesuai rencana kerja

bagian sebagai pedoman kerja.

2). Membagi tugas kepada bawahan seksi asset dan logistik dalam

rangka pelaksanaan tugas.

3). Memeriksa hasil kerja bawahan di kingkungan seksi asset dan logistik

sebagai bahan evaluasi.

4). Menyusun program-program perencanaan sesuai target yang telah di

tetapkan guna mendukung program perencanaan ulang maupun yang

berkait dengan pemasangan baru / perubahan daya.

5). Mengawasi pemakaian tang segel yang dipakai oleh seksi asset dan

logistik untuk menghindari penyalahgunaan pemakaiannya.

6). Mengadakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka

pengujiaan APP akibat OPAL.

7). Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.

8). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang sesuai dengan kewajiban

dan tanggung jawab pokoknya.

l. Supervisor Pemeliharaan dan Jaringan :

1). Menyususn rencana kegiatan seksi pemeliharaan dan jaringan sebagai

pedoman kerja.

2). Memberi petunjuk kepada bawahan agar dapat melaksanakan tugas-

tugas dengan baik.

52

3). Memeriksa pelaksanaan tugas bawahan untuk mengetahui

kesesuainnya dengan rencana kegiatan.

4). Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan seksi pemeliharaan

dan jaringan sebagai bahan evaluasi dan masukan ke asisten

manajer.

5). Mengevaluasi data-data dari operasi jaringan untuk di evaluasi dan

bahan pemeliharaan guna keandalan suplai listrik.

6). Membantu pelaksanaan pemeliharaan dan jaringan untuk di adakan

evaluasi-evaluasi.

7). Membuat laporan berkala sesuai dengan bidang tugasnya.

8). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang sesuai dengan

kewajiban dan tanggung jawab pokoknya.

m. Supervisor Pengendalian Anggaran dan Keungan :

1). Menyusun rencana kerja seksi pengendalian anggaran dan keuangan

sesuai rencana kerja bagian sebagai pedoman kerja.

2). Membagi tugas kepada bawahan di seksi pengendalian anggaran dan

keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas.

3). Mengklasifikasikan biaya-biaya dan pendapatan untuk memudahkan

penyusunan anggaran.

4). Mengawasi penggunaan RAO / UIA sesuai kebutuhan untuk

mendapatkan persetujuan.

5). Mengawasi penerimaan uang dengan cara membandingkan fisik

uang dengan catatan penerimaan.

53

n. Supervisor Pengendalian Pendapatan :

1). Menyusun rencana kerja seksi pengendalian pendapatan sesuai

rencana kerja bagian sebagai pedoman kerja.

2). Membagi tugas kepada bawahan di seksi pengendalian pandapatan

dalam rangka pelaksanaan tugas.

4). Membandingkan realisasi anggaran dengan pos anggaran untuk

bahan penyusunan anggaran.

5). Menyusun rencana RAO / UIA Area Pelayanan dan Jaringan (APJ )

sesuai dengan kebutuhan untuk pengusulan ke wilayah / distribusi.

6). Membuat usulan revisi RAO / UIO sesuai kebutuhan untuk

mendapatkan persetujuan.

7). Memonitor penerimaan anggaran tahunan untuk kelancaran tugas.

o. Supervisor Akuntansi :

1). Menyusun rencana kerja seksi akuntansi sesuai rencana kerja bagian

sebagai pedoman kerja.

2). Membagi tugas kepada bawahan di seksi akuntansi dalam rangka

pelaksanaan kerja.

3). Mengklasifikasikan data-data transaksi untuk pembuatan kode

pemikiran sesuai dengan fungsinya.

4). Memeriksa pencantuman kode perkiraan pada masing-masing bukti

pembayaran / penerimaan untuk kebenaran.

5). Memeriksa buku jurnal dan buku besar guna kecocokan

pencatatannya.

54

6). Memeriksa dan realisasi pembayaran atas SKK, SPK dan KPK untuk

penilaian mutasi aktiva tetap dan PDP.

7). Memeriksa formulir TUKG guna pencocokanya dengan kartu

persediaan.

8). Memeriksa laporan-laporan dibidang akuntansi baik maupun berkala

untuk kebenaran pembuatannya.

9). Memonitor pembuatan laporan-laporan dibidang akuntansi untuk

ketetapan jadwal laporannya.

10). Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.

11). Melaksakan tugas-tugas kedinasan yang sesuai kewajibannya dan

tanggung jawab pokoknya.

p. Supervisor SDM :

1). Menyususn rencana kerja seksi kepegawaian sesuai rencana kerja

bagian sebagai pedoman kerja.

2). Membagi tugas kepada bawahan di seksi kepegawaian dalam rangka

pelaksanaan tugas.

3). Mengajukan kebutuhan usulan tenaga kerja PT.PLN berdasarkan

perhitungan beban kerja dan informasi jabatan .

4). Mengajukan usulan pendidikan dan latihan yang diperlukan oleh

pegawai sesuai dengan bidangnya.

5). Mengatur pelaksanaan tata usaha penggajian dan pengupahan

pegawai serta kesejahteraan pegawai sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

55

6). Memeriksa dan mengatur pelaksanaan kegiatan yang berkaitan

dengan keselamatan kerja dan pengamanan fisik untuk mencegah

terjadinya kecelakaan kerja.

7). Memeriksa konsep usulan kenaikan pangkat / berkala untuk seluruh

pegawai APJ berdasarkan penilaian tahunan.

8). Memeriksa konsep surat keputusan mutasi pegawai dilingkungan

APJ berdasarkan kebutuhan pegawai.

9). Membuat laporan berkala sesuai dengan tugasnya.

10). Melaksanakan tugas-tugas kedinasan yang sesuai dengan kewajiban

dan tanggung jawab pokoknya.

q. Supervisor Sekertariat dan Umum :

1). Menyusun rencana kerja seksi sekertariat dan umum sesuai rencana

kerja bagian pedoman kerja.

2). Menbagi tugas kepada bawahan di seksi sekertariat dan umum dalam

rangka pelaksanaan tugas.

3). Mengatur penerimaan dan pendistribusian surat-surat sesuai dengan

jenis surat untuk proses selanjutnya.

4). Memeriksa kegiatan invetaris sarana kerja untuk kebenaran

penyajiannya.

5). Memeriksa permohonan SPPD dengan kelengkapannya untuk proses

pembayaran.

6). Menyusun rencana kebutuhan fasilitas / sarana kerja untuk

kelancaran pengajuan anggarannya.

56

7). Membuat pesanan kebutuhan fasilitas / sarana kerja untuk

pelaksanaan tugas.

8). Menyusun rencana pemeliharaan sarana kerja untuk pengajuan

anggaran.

9). Membuat konsep kontrak dengan pihak ketiga untuk hal

pemeliharaan sarana kerja.

10). Membuat laporan berkala sesuai bidang tugasnya.

57

G. LOKASI PERUSAHAAN

Lokasi tempat praktek kerja penulis di PT. PLN ( PERSERO)

Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan (APJ)

Cirebon. Kantor PT. PLN ( PERSERO ) Distribusi Jawa Barat dan

Banten Area Pelayanan dan Jaringan ( APJ ) Cirebon sendiri terletak di

jalan Tuparev No. 100 Cirebon.

GRAGE MALL

CIREBON PANIN BANK

PDAM CIREBON

PLN CIREBON

MASJID

SMA MUHAMADIYAH CIREBON

YASMI

CIREBON

58

BAB III DATA DAN ANALISIS DATA

A. KRONOLOGIS KRISIS

A.1. Pra krisis akibat radiasi SUTET

Pada masa pra krisis yang terjadi di wilayah kerja PT.

PLN APJ Cirebon, Desa Cisaat Kecamatan Waled, Desa

Karangmangu Kecamatan Susukan Lebak, Desa Kaligawe

Kecamatan Karang Sembung, Desa Ciawi Japura Kecamatan

Susukan Lebak, Desa Halimpu Kecamatan Beber, Desa Beber

Kecamatan Beber, Desa Cikancas Kecamatan Beber, Desa

Gregrd Kecamatan Beber, Desa Kamarang Lebak Kecamatan

Beber, Desa Ciledug Kecamatan Ciledug, Desa Bojong Negara

Kecamatan Ciledug, dan Desa Pabuaran Lor Kecamatan Ciledug

termasuk Desa Panongan Lor. Masyarakat mengaku bahwa tanah

maupun rumah mereka yang dilalui SUTET masih memiliki nilai

jual yang sepadan dengan nilai jual tanah disekitarnya yang tidak

dilalui SUTET sebelum isu SUTET menguak dimedia massa.

Dudung (45), salah satu warga Beber yang rumahnya dilalui

SUTET mengatakan bahwa kini nilai jual tanahnya yang mau di

jual turun pesat akibat isu SUTET selain itu panen petani

mengalami penurunan bahkan perlintasan SUTET yang melintasi

persawahan membuat petani merasa tidak aman karena sewaktu-

waktu menara bisa roboh terlebih pada musim hujan.

59

“ sebelum ada isu SUTET tanah saya pernah di tawar dengan harga yang mahal yaitu enam puluh juta tetapi dengan adanya radiasi akibat SUTET jangankan empat puluh juta, dua puluh jutapun tidak ada yang mau beli ”

Sedangkan Engkus (53) yang bekerja sebagai petani

sawah mengaku jika pada musim hujan ia lebih memilih untuk

tidak kesawah.

“ kalau pada musim hujan apalagi di barengi dengan angin kencang sering kedengaran suara bising entah karena kabelnya atau yang lain saya sendiri kurang jelas tetapi yang pasti suara itu berasal dari kabel dan menara SUTET ”

Meskipun isu radiasi akibat SUTET sudah di publikasi di

media massa lain halnya dengan Dedi (37) Kepala Desa

Panongan Lor, ia bersama warganya hingga penelitian ini di

lakukan ia belum mengetahui pasti apakah radiasi SUTET itu

berbahaya bagi kesehatan atau tidak.

“ sampai saat ini saya sendiri belum tahu jelas akibat dari dampak radiasi SUTET meskipun suara bising selalu terdengar yang di pastikan dari kabel menara SUTET yang berada di belakang perkampungan kami”

Seiring berjalannya waktu, masyarakat semakin resah

terhadap isu radiasai SUTET yang dapat merugikan masyarakat

baik dari segi kesehatan serta dampak terhadap keamanan dan

nilai jual tanah yang di lalui SUTET. Inilah menjadi alasan

mulanya terjadi Krisis.

Dengan di dukung oleh publikasi media tentang aksi

penolakan terhadap radiasai SUTET di beberapa wilayah seperti

60

Tangerang dan beberapa wilayah di Jabotabek juga menjadi satu

alasan yang memperkuat bahwa masyarakat sekitar wilayah kerja

PT.PLN APJ Cirebon ikut mengambil bagian dalam penolakan

terhadap radiasai SUTET.

Pada masa pra krisis ini atau sebelum terjadinya krisis

dapat dikatakan atau dapat dikategorikan masuk kedalam tahap

krisis yang pertama, yaitu tahap prodromal. Karena dalam pra

krisis ini gejala awal terjadinya krisis sudah sangat nampak jelas

terlihat, bukan samar-samar lagi. Ini dapat terlihat dari pihak

Ikatan Keluarga Korban SUTET (IKKS) melakukan aksi unjuk

rasa dan orasi yang merupakan bentuk protes dari masyarakat

yang meminta agar pihak PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon

untuk segera menyelesaikan segala bentuk hal yang menjadi

tuntutan masyarakat atas permintaan ganti rugi tanah dan

bangunan mereka yang dilalui SUTET, karena masyarakat

menilai atau beranggapan bahwa SUTET atau radiasi SUTET

yang berada di desa mereka sedikit banyak merugikan

masyarakat desa setempat. Karena dampak radiasi SUTET yang

menimbulkan beberapa kerugian, diantaranya bagi kesehatan dan

lahan mereka yang tidak bernilai tinggi lagi setelah adanya

SUTET berada di perkampungan mereka.

61

A.2. Krisis akibat radiasai SUTET Untuk memenuhi kebutuhan listrik Jawa Bali, pemerintah

melalui PT PLN telah membangun menara SUTET sebelum

tahun 1999 pada saat pembangunan pertama menara SUTET

masyarakat sekitar tidak mempermasalahkan masalah dampak

yang diakibatkan oleh menara SUTET, bahkan pada saat awal

pembangunan SUTET mengacu pada Peraturan Pemerintah yang

terkait dengan itu, yakni Kepmen 975.K/47/MPE/1999 tanggal

11 Mei 1999 tentang tanah dan bangunan yang telah ada

sebelumnya ( Pembangunan SUTET ) yang berada dibawah

proyeksi ruang bebas SUTET diberikan ganti rugi. Pembebasan

dan penggantian lahan itu terhitung sejak Kepmen itu berlaku,

yaitu tahun 1999.

Sedangkan untuk pembangunan SUTET sebelum tahun

1999, ganti rugi diberikan hanya untuk tanah tapak tower dan

bangunan serta tanaman yang memasuki ruang bebas. Ketentuan

ini pun diatur berdasarkan Peraturan Mentri Pertambangan dan

Energi No. 01.P/47/MPE/1992, tanah yang terletak dibawah

SUTET tidak dibebaskan dan tidak diberikan ganti rugi .

Juga, tanaman dan bangunan yang terletak di bawah

SUTET dan tidak memasuki ruang bebas tidak dibebaskan dan

tidak diberikan ganti rugi. Untuk tanah tempat mendirikan Tapak

62

penyangga termasuk bangunan dan tanaman yang berada di atas

tanah tersebut harus dibebaskan dan diberikan ganti rugi.

Sebaliknya, sebagai niat baik dan peduli terhadap

lingkungan yang terkena proyek untuk publik ini, PT.PLN

(PERSERO) pun memberikan semacam dana tali kasih kepada

warga. (Dokumen Penyelesaian SUTET, Kabupaten Cirebon)

Sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Humas PT. PLN APJ Cirebon Bapak Soekoer, bahwa “ pemberian dana tali kasih dilakukan pada tahun 1999, total dana yang diberikan oleh PT. PLN saat itu sebesar Rp. 455 Juta yang diberikan melalui Koperasai Usaha Kelompok Bersama“

Karena bagi masyarakat yang lahannya tidak masuk

dalam ruang bebas SUTET atau tidak mendapat ganti rugi atas

tanahnya namun mendapat kompensasi berupa dana tali kasih,

tetap dapat bertani di sekitar perlintasan SUTET dengan

ketentuan tidak menanam pohon di sekitar perlintasan SUTET

yang dapat mencapai batas aman radiasi SUTET atau

mengganggu kelancaran kerja SUTET, sesuai dengan hasil

penelitian penulis ke lapangan penulis menemukan banyak

petani sawah yang melakukan aktivitas menanam padi di setiap

perlintasan SUTET.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Rohim

(56), warga Panongan Lor, salah satu petani sawah, bahwa

aktivitas menanam padi dilakukan karena adanya izin dari pihak

PT.PLN (PERSERO) asalkan tidak menyalahi ketentuan yang

63

telah di sepakati sebelumnya yaitu melebihi batas aman radiasi

SUTET.

“saya sudah sejak lama menanam padai di bawah perlintasan SUTET, meskipun agak sedikit was-was dengan isu dampak radiasi SUTET , tetapi sampai saat ini saya belum merasa dampak yang begitu berarti”.

Menurut Soekoer Humas PT.PLN APJ Cirebon, bahwa

“secara hukum masyarakat berdasarkan Kepmen tersebut tidak berhak mendapat ganti rugi atas tanah dan bangunan yang dilewati jalur SUTET. Ganti rugi hanya di berikan kepada tanah yang di jadikan tapak tower dan bangunan serta tanaman yang memasuki ruang bebas sehingga sikap warga yang menuntut ganti rugi adalah tidak tepat secara hukum”.

Namun asumsi bahwa SUTET dapat membahayakan

kesehatan dan berdampak pada nilai jual tanah maka Warga

Kabupaten Cirebon mendatangi kantor Direktorat Jenderal

Listrik dan Pengembangan Energi tanggal 28 September 2001

yang intinya menuntut pemberian uang kompensasi terhadap

tanah dan bangunan yang dilalui SUTET 500 KV dapat

terlaksana seperti yang diberikan kepada warga di Kabupaten

Sumedang (sesuai surat dari Dirjen LPE kepada Dirut PLN

Nomor 6382 / 40 / 600.3/ 2000 tanggal 16 Oktober 2000). Dalam

surat tersebut ditegaskan bahwa walaupun PT.PLN (PERSERO)

menghadapi kesulitan keuangan, namun diharapkan agar

tuntutan kompensasi warga Kabupaten Cirebon yang tanah dan

bangunannya dilalui jalur SUTET dapat diselesaikan sebaik-

64

baiknya bersama instansi terkait. Disini lah awal mula terjadinya

krisis akibat radiasi SUTET.

Pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2001 telah ditanda tangani

Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Penanganan Jalur

SUTET 500 KV Bandung – Cirebon. Wilayah Kabupaten

Cirebon yang mana nilai tuntutan sebesar Rp 5.300.000.000

(Lima Milyar tiga Ratus Juta Rupiah) dengan dana PUKK yang

tersedia di PT.PLN (PERSERO) Pusat Jakarta sebesar Rp

500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) akan disalurkan

secepatnya, dan kekurangannya sebesar Rp 4.800.000.000

(Empat Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) akan dikonsultasikan

kembali dengan Dirjen LPE serta penyelesaian pembayarannya

paling lambat tanggal 15 September 2001.

Masyarakat melalui perwakilannya tetap menuntut

kekurangan dana kompensasi sebesar Rp 4.800.000.000 (Empat

Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah) tersebut diantaranya melalui

surat No.007/kord SUTET/1/2002 dan surat No. 17 /koord/ST/02

tanggal 16 Oktober 2002, dimana masyarakat mengancam akan

bertindak anarkis kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi pihak

PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon.

PT.PLN (PERSERO) telah membahas masalah tuntutan

masyarakat Cirebon tersebut dengan mengadakan pertemuan

65

tanggal 4 November 2002 di PLN Proring Jabar dan juga

pertemuan yang difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Cirebon

tanggal 13 November 2002 di ruang rapat DPRD Kabupaten

Cirebon. Dari kedua pertemuan tersebut PT.PLN (PERSERO)

menegaskan bahwa untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat,

sesuai dengan petunjuk dari Direksi PT.PLN (PERSERO)

dipersilahkan melalui jalur hukum.

Pengadilan Negeri Bandung untuk sementara telah

memenangkan gugatan masyarakat Cirebon, yang isinya antara

lain : PT.PLN (PERSERO) harus membayar Rp 4,8 Milyar yang

merupakan sisa dari uang sebesar Rp 5,3 Milyar sesuai dengan

perjanjian yang telah ditanda tangani bersama antara PT.PLN

(PERSERO) dan perwakilan masyarakat, dan PT.PLN harus

membayar 2 % setiap keterlambatan per bulan yang dihitung

sejak September 2001.

Pada prinsipnya PT.PLN (PERSERO) akan

melaksanakan semua keputusan final dari pengadilan, dimana

sampai saat ini proses hukum masih berjalan (belum final).

Tanggal 27 Mei 2003 PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon

diundang rapat oleh DPRD Kabupaten Cirebon yang dihadari

pula oleh Pemda Kabupaten Cirebon dan masyarakat Kabupaten

Cirebon yang berjumlah lebih dari 100 orang dengan hasil :

66

1. Masyarakat melalui perwakilannya melakukan penekanan

agar jalur hukum tidak dilanjutkan dengan upaya banding

dari PT.PLN (PERSERO) tetapi dilanjutkan dengan

musyawarah.

2. DPRD dan Pemda Kabupaten Cirebon mendukung tuntutan

masyarakat seperti pada butir 1, dan mengharapkan PT.PLN

(PERSERO) dapat memberikan keputusan dalam waktu 10

hari.

3. Keputusan jadi atau tidaknya musyawarah tersebut ditunggu

oleh masyarakat pada pertemuan berikutnya tanggal 4 Juni

2003 yang rencananya akan dihadiri oleh DPRD Propinsi

Jawa barat, DPRD kabupaten Cirebon, pemda Kabupaten

Cirebon, masyarakat serta pihak PT.PLN (PERSERO),

dikantor PT.PLN (PERSERO) Proyek Jaringan Jawa Barat

dan undangan dibuat oleh DPRD Kabupaten Cirebon.

(Dokumen Penyelesaian SUTET Kabupaten Cirebon).

Pertemuan tanggal 4 Juni 2003 dilaksanakan di PT.PLN

(PERSERO) Proring Jawa Barat dengan hasil :

1. PT.PLN (PERSERO) pada prinsipnya menerima upaya

musyawarah.

2. Karena dari masyarakat yang hadir cukup banyak,

PT.PLN (PERSERO) menyarankan rapat akan

dilanjutkan pada tanggal 11 Juni 2003 dengan

67

menghadirkan Tim Kecil supaya musyawarah dapat

berjalan dengan tertib dan lancar.Dokumen Penyelesaian

SUTET Kabupaten Cirebon)

Pertemuan tanggal 11 Juni 2003 dilaksanakan di PT.PLN

(PERSERO) Proring Jawa Barat dengan hasil :

1. Masyarakat menurunkan nilai tuntutannya sampai angka Rp

3 Milyar.

2. PT.PLN (PERSERO) memberikan nilai tawaran sampai

sebesar Rp 700 Juta. (Dokumen Penyelesaian SUTET

Kabupaten Cirebon)

Karena belum ada kesepakatan, maka rapat akan dilanjutkan lagi

pada tanggal 14 Juni 2003 yang merupakan rapat terakhir dan

bilamana tidak terjadi kesepakatan akan tetap mengacu kepada

proses hukum yang masih berjalan.

Pertemuan hari Sabtu Tanggal 14 Juni 2003 di PT.PLN Proring

Jawa Barat dengan hasil :

Pemimpin PT.PLN (PERESERO) PIKITRING Jawa, Bali, dan

Nusa Tenggara menguasakan kepada kepala Proyek Jaringan

Jawa Barat bahwa PT.PLN (PERSERO) sanggup memberikan

sisa uang kompensasi sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu milyar

Liam Ratus Juta Rupiah) seperti Berita Acara Kesepakatan

68

Perdamaian terlampir dan masyarakat melalui perwakilannya

dapat menerimanya keputusan tersebut dengan baik.

Keuntungan strategis bagi pihak PT.PLN (PERSERO)

memberikan uang kompensasi sesuai Berita acara Kesepakatan

Perdamaian sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus

Juta rupiah).

- Seandainya proses banding dimenangkan oleh

pihak masyarakat Cirebon, PLN harus membayar

sebesar Rp 4.800.000.000 (Empat Milyar

Delapan Ratus Juta Rupiah) ditambah biaya

sebesar 2 % setiap bulannya sejak Sepetember

2001 =

2 % x Rp 4.800.000.000 = 2.208.000.000,

sehingga total yang harus dibayar PLN

sebesar Rp 7.008.000.000

- Sedangkan kalau proses banding dimenangkan

oleh pihak PT.PLN (PERSERO), dikhawatirkan

masyarakat Cirebon akan bertindak anarkis

sehingga mengakibatkan kerugian pihak PT.PLN

(PERSERO) yang lebih besar, dikarenakan :

1. Dari pengerusakan tower setidak-tidaknya 7-

10 gawang rusak (1 section) memerlukan

waktu perbaikan kira-kira 6 bulan dengan

69

biaya + / - Rp 3.500.000.000 (Tiga Milyar

Lima Ratus Juta Rupiah).

2. Kehilangan nilai jual KWH selama pemulihan

jaringan (6 bulan) dengan rata-rata perjam

6.200 MWH sebesar 6x30x24x6.200x Rp

500.000 = Rp 13.392.000.000.000 (Tiga

belas Trilyun Tiga Ratus Sembilan puluh Dua

Juta Rupiah). (Dokumen Penyelesaian SUTET

Kabupaten Cirebon).

Pada masa krisis ini dapat dikatakan atau dapat

dikategorikan masuk kedalam tahap krisis yang kedua, yaitu

tahap akut. Karena dalam tahap krisis ini masalah atau krisis

yang gejala awalnya samar-samar sudah mulai nampak kelihatan

jelas, ini terlihat dari pihak masyarakat yang menamakan dirinya

IKKS (Ikatan Keluarga Korban SUTET) menuntut kepada pihak

Perusahaan dalam hal ini PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon

agar segera merealisasikan tuntutan mereka. Bahkan mereka

melakukan aksi unjuk rasa dan orasi bahkan sempat menggergaji

salah satu menara SUTET yang dapat berdampak pada

padamnya penyaluran listrik Jawa-Bali sebagai bentuk protes

dan ketidakpuasan mereka akan pihak PT.PLN (PERSERO)

yang tidak cepat dan sigap dalam mengatasi masalah serta

mereka beranggapan bahwa pihak PT.PLN (PERSERO) tidak

70

berpihak pada kepentingan masyarakat dalam hal ini orang kecil.

Dalam tahap ini kerusakan benar-benar sudah terjadi, jika

kemudian Perusahaan tidak dapat mengatasi masalah-masalah

yang muncul kerusakan lanjutan hanyalah masalah waktu. Tahap

inilah korban-korban mulai terlihat, bisa dalam bentuk kematian,

kerusakan properti, kerusakan lingkungan, dan sebagainya.

Pada tahap ini media komunikasi yang digunakan dalam

menangani krisis adalah Seminar dan penyuluhan. Seminar dan

penyuluhan yang dimaksud adalah membahas masalah-masalah

SUTET, seperti dampak radiasi yang ditimbulkan SUTET dan

ambang batas SUTET. Sehingga masyarakat dapat mengetahui

dengan jelas tentang SUTET. Sasaran yang dituju adalah

masyarakat korban SUTET melalui tokoh masyarakat, tokoh

agama, Aparat Pemerintah Desa yang diharapkan dapat

memberikan penjelasan pada masyarakatnya. Selain seminar dan

penyuluhan, Koran lokal seperti Radar Cirebon, Mitra Dialog dan

Jurnal Eksternal juga digunakan sebagai media publikasi dampak

radiasi SUTET, bentuknya berupa press release & artikel yang

memuat tentang kejadian-kejadian SUTET dan serta

permasalahan-permasalahan SUTET yang dihadapi oleh PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon. Sasaran yang dituju adalah masyarakat

korban SUTET.

71

A.3. Pasca Krisis

Setelah aksi masyarakat menuntut ganti rugi kepada

pihak PT.PLN dan melalui beberapa musyawarah yang

kemudian membuahkan keputusan dari pihak PT.PLN yang mau

menerima tuntutan masyarakat dengan dua pertimbangan yang

akan terjadi seperti yang telah di tulis oleh penulis pada

pembahasan sebelumnya.

Maka krisis akibat radiasi SUTET telah mencapai masa

penyembuhan karena dapat di tangani dengan baik oleh PT. PLN

melalui keputusan PLN menerima tuntutan masyarakat yaitu

mengganti kerugian sebesar Rp 1.500.000.000 ( Satu Milyar

Lima Ratus Juta Rupiah) sebagaimana yang telah di sepakati

bersama antara masyarakat dengan pihak PT.PLN melalui Akta

Kesepakatan Bersama No. 335/Pdt.G/2002/PN.Bdg. tanggal 16

Juli 2003 di Pengadilan Negeri Bandung, sebagai mana yang

tertuang dalam pasal 1.

Pasal 1

PENCABUTAN GUGATAN

1. PIHAK KEDUA mencabut banding terhadap perkara

yang tercatat dalam Register Nomor:

335/Pdt.G/2002/PN.BDG di Pengadilan Negeri

Bandung sesuai Surat Kuasa Khusus TERGUGAT

72

Nomor: 0028.Sku/020/DIR/2003 Tanggal 14 Juli

2003, Surat Kuasa Khusus TERGUGAT II Nomor:

1722/05/600.0/2003 Tanggal 15 Juli 2003, dan Surat

Kuasa Khusus TERGUGAT III Nomor: 008.Sku/

021/Proring Jabar/2003 Tanggal 15 Juli 2003.

2. PIHAK PERTAMA tidak akan menggugat kembali

PIHAK KEDUA dengan cara dan dalam bentuk

apapun juga dalam kaitannya dengan perkara

No.335/Pdt.G/2002/PN.Bdg.

3. PIHAK PERTAMA tidak akan meminta kompensasi

kepada PIHAK KEDUA sehubungan dengan

pembangunan dan pengoperasian Ketenagalistrikan.

4. PIHAK KEDUA tidak akan meminta

kompensasi/menunutut ganti kerugian kepada PIHAK

PERTAMA berkenaan dengan pencabutan banding

dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

5. PIHAK PERTAMA akan membantu PIHAK KEDUA

dalam melakukan pengawasan dilapangan yang

berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan pelanggan

apabila diperlukan oleh PIHAK KEDUA. (Dokumen

Penyelesaian SUTET Kabupaten Cirebon)

Dengan demikian krisis akibat radiasi SUTET yang

melibatkan pihak PT.PLN dengan masyarakat telah selesai dan

73

tidak ada lagi tuntutan di kemudian hari karena telah mencapai

satu kesepakatan dimana pihak PLN membayar ganti rugi berupa

pembayaran kompensasi kepada masyarakat, dengan persiapan

sebagai berikut:

a. Dibuat daftar nominatif pembayaran kompensasi

untuk :

2. Desa Cisaat, Kecamatan Waled, sebanyak 20

orang.

3. Desa Karangmangu, Kecamatan Susukan Lebak,

sebanyak 178 orang.

4. desa Kaligawe, Kecamatan Karang Sembung,

sebanyak 144 orang.

5. Desa Ciawi Japura, Kecamatan Susuka Lebak,

sebanyak 81 orang.

6. Desa Halimpu, Kecamatan Beber, sebanyak 14

orang.

7. desa Beber, Kecamatan Beber, sebanyak 43

orang.

8. Desa Cikancas, Kecamatan Beber, sebanyak 43

orang.

9. Desa Gregrd, Kecamatan Beber, sebanyak 53

orang.

74

10. desa Kamarang Lebak, Kecamatan Beber,

sebanyak 19 orang.

11. Desa Ciledug, Kecamatan Ciledug, sebanyak 27

orang.

12. Desa Bojong Negara, Kecamatan Ciledug,

sebanyak 73 orang.

13. Desa Pabuaran Lor, Kecamatan Ciledug,

sebanyak 20 orang.

Yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat

masing- masing.

b. Pembayaran uang kompensasi sebesar Rp

1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta

Rupiah), dilaksanakan pada Tanggal 18 Juli 2003

yang diterima langsung oleh saudara Saprudin

(fotocopy kwitansi terlampir), melalui check No. CU.

632625 PT.Bank Negara Indonesia (Persero) kepada

Rekening No. 6066 Bank Jabar Cabang Sumber.

c. Untuk melengkapi pelaksanaan pembayaran

kompensasi tersebut diatas, telah dibuat Berita Acara

Pembayaran yang ditanda tangani oleh kedua belah

pihak dan diketahui oleh Bupati Cirebon dan ketua

DPRD Kabupaten Cirebon.

75

d. Pelaksanaan pembayaran kepada anggota masyarakat

yang berhak, dilakukan oleh kuasa hukum (Saudara

Saprudin Cs) sesuai daftar nominatif yang telah

disiapkan. (Dokumen Penyelesaian SUTET

Kabupaten Cirebon)

Dengan demikian maka masalah tuntutan masyarakat 12 Desa di

Kabupaten Cirebon yang terkena SUTET 500 KV Ungaran-

Cirebon telah diselesaikan.

Meskipun masalah antara pihak PT.PLN dengan

masyarakat telah selesai. PT.PLN tetap melaksanakan

program bakti sosial bersama masyarakat yaitu

pemiliharaan jaringan listrik seperti menebang ranting

pohon yang dianggap mengganggu penyaluran listrik

serta pembersihan lingkungan.

Sesuai wawancara dengan Humas PT.PLN Bapak Soekoer, “program pemeliharaan jaringan sebagai program bulanan PLN juga melibatkan masyarakat setempat, dengan demikian hubungan antara PLN dengan masyarakat Pasca Krisis akan semakin baik”.

Pada masa pasca krisis ini atau setelah terjadinya krisis ini dapat

dikatakan atau dikategorikan kedalam tahap krisis yang ketiga dan

keempat, yaitu tahap kronik dan tahap resolusi. Pada tahap ini dapat

diartikan sebagai tahap pembersihan dan tahap penyembuhan (pulih

kembali).

76

Pada tahap kronik ini Perusahaan berusaha untuk menangani

atau berusaha kembali dan melakukan perubahan-perubahan penting.

Saat ini Perusahaan harus menyelesaikan masalah tuntutan masyarakat,

antara lain dapat berbentuk pemberian kompensasi, ganti rugi, dan

masalah-masalah hukum lainnya. Pada tahap ini PT.PLN (PERSERO)

untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat melalui jalur hukum atau

Pengadilan, namun Pengadilan Negeri Bandung telah memenangkan

tuntutan atau gugatan masyarakat Kabupaten Cirebon dan PT.PLN

(PERSERO) melalui kuasa hukumnya melakukan banding dengan

memori banding dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung

Nomor 335/ PDT.G/ 2002 / PN.BDG. Namun dengan pertimbangan

bahwa PT.PLN (PERSERO) akan tetap mengalami kerugian meskipun

akan menang dalam Pengadilan, karena aksi masyarakat akan mengarah

pada anarkis, yaitu aksi pengerusakan menara SUTET yang dapat

berdampak pada padamnya penyaluran listrik Jawa-Bali. Dan dalam hal

ini Humas sangat berperan penting dalam mempertahankan citra

Perusahaan terkait dengan krisis yang melanda PT.PLN (PERSEO) APJ

Cirebon, hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Humas dalam

membangun hubungan komunikasi dengan masyarakat serta media yang

menjadi acuan bagi pihak PT.PLN (PERSERO) untuk memenuhi

tuntutan masyarakat dengan berbagai pertimbangan.

Pada tahap ini resolusi ini atau biasa disebut sebagai tahap

penyembuhan (pulih kembali) ini, pihak PT.PLN (PERSERO) APJ

77

Cirebon telah mengalami penyembuhan dari krisis eksternal Perusahaan,

yakni aksi unjuk rasa dan orasi. Setelah kebijakan yang diambil oleh

pihak Perusahaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat Kabupaten

Cirebon dengan memberikan sisa uang kompensasi sebesar Rp

1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), sesuai dengan

Berita Acara Kesepakatan Perdamaian. Dengan demikian krisis yang

terjadi di PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon telah berakhir meski

Perusahaan harus tetap waspada karena krisis dalam suatu sistem

terutama Perusahaan industri akan selalu datang dan tidak selalu terlepas

dari permasalahan.

Media komunikasi yang digunakan oleh pihak PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon adalah Kotak saran, kotak saran yang

dimaksud adalah tempat dimana mengundang partisipasi masyarakat

baik korban SUTET maupun masyarakat bukan korban SUTET untuk

menyampaikan aspirasinya kepada pihak perusahaan berupa saran atau

kritik terkait dengan penanggulangan krisis akibat SUTET maupun

kinerja perusahaan. Sasaran yang dituju adalah masyarakat korban

SUTET maupun masyarakat luas.Dan Saluran telepon pelayanan

masyarakat, hal ini diperuntukan bagi masyarakat eksternal perusahaan

seperti pelanggan maupun masyarakat sekitar perusahaan dan

masyarakat korban SUTET. Serta Majalah internal perusahaan yang

diterbitkan setiap sebulan sekali tersebut diberi nama FOKUS, yang

berukuran A4 ( 297x 210 mm). isinya kebanyakan adalah artikel, feature

78

dan ilustrasi. Sasaran yang dituju adalah pegawai PLN, hal ini akan

memberikan gambaran dan pengetahuan kepada seluruh jajaran PT.PLN

Cirebon tentang SUTET sehingga ketika mereka berada ditengah

masyarakat, mereka dapat menjelaskan secara detail kepada masyarakat

dimana mereka tinggal.

A.4. Tanggapan masyarakat korban SUTET terhadap penanganan krisis akibat

radiasi SUTET

Sebagaimana di wilayah lainnya PT.PLN APJ Cirebon

juga mendapat permasalahan sama yaitu asumsi masyarakat

bahwa SUTET dapat berpengaruh terhadap kesehatan yang

kemudian dilanjutkan dengan langkah Protes baik melalui aksi

orasi maupun langkah sabotase menara SUTET.

Para pengunjuk rasa bahkan melakukan aksi gergaji salah

satu menara SUTET di Ciledug yang dapat berdampak pada

padamnya penyaluran listrik Jawa-Bali, sehingga PT. PLN

(PERSERO) APJ Cirebon meminta kepolisian Cirebon untuk

mengamankan SUTET (Mitra Dialog Cirebon tgl 23 januari

2003).

Meski demikian, setelah langkah yang dilakukan PT.PLN

Cirebon dalam menyelesaikan krisis melalui beberapa kali

musyawarah dan menghasilkan keputusan bahwa PT.PLN

bersedia memberikan ganti rugi sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu

Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Akta

79

Kesepakatan Perdamaian membuat masyarakat merasa lega

karena tuntutan mereka direalisasikan oleh pihak PT.PLN APJ

Cirebon.

Sesuai dengan hasil wawancara penulis terhadap

kordinator keluarga korban SUTET Desa Beber, Kecamatan

Beber, Dadang E Kosasih (31).

“ sebagai kordinator keluarga korban SUTET dan keluarga korban SUTET Desa Beber menyambut baik keputusan PLN yang bersedia melakukan ganti rugi sesuai tuntutan kami ”

Meskipun krisis yang terjadi antara pihak PT.PLN

dengan masyarakat telah mencapai kesepakatan, namun sebagian

masyarakat masih menilai bahwa langkah yang diambil sebagai

penyelesaian krisis oleh pihak PT.PLN masih terkesan lamban.

Sesuai hasil wawancara penulis dengan Engkus (53), salah satu petani dan keluarga korban SUTET Desa Beber : (“Iya,meskipun krisis telah berakhir dan kesepakatan telah disepakati oleh PT.PLN, namun menurut saya pihak PT.PLN masih lamban dalam penyelesaian masalah ini.”)

A.5. Manajemen Krisis PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat Dan Banten Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Cirebon

Aksi penolakan terhadap perusahaan oleh masyarakat

yang tidak puas akan pelayanan perusahaan merupakan

permasalahan yang sering terjadi pada setiap perusahaan

pelayanan publik, termasuk PT. PLN (PERSERO) APJ Cirebon

sebagai perusahaan listrik yang melayani konsumen dari pedesaan

hingga perkotaan.

80

Dalam melaksanakan tugas sebagai pelayanan jasa listrik

kepada masyarakat PT. PLN (PESERO) APJ Cirebon tidak

terlepas dari krisis baik yang muncul dari internal maupun krisis

yang diakibatkan oleh faktor eksternal perusahaan, karena krisis

merupakan suatu situasi atau kejadian yang lebih banyak memiliki

implikasi negatif pada organisasi dari pada sebaliknya, maka PT.

PLN (PERSERO) APJ Cirebon dituntut agar segera menyelesaikan

krisis yang melibatkan publik eksternal tersebut.

Dengan demikian langkah PT. PLN (PERSERO) APJ

Cirebon dalam menyikapi krisis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Membahas tuntutan masyarakat Cirebon dengan mengadakan

pertemuan pada tanggal 4 November 2002 di PLN Proring

Jabar dan juga pertemuan yang difasilitasi oleh DPRD

kabupaten Cirebon tanggal 13 November 2002 diruang rapat

DPRD Kabupaten Cirebon. Dari kedua kesepakatan tersebut

PLN menegaskan bahwa untuk menyelesaikan tuntutan

mayarakat, sesuai dengan petunjuk Direksi PLN dipersilahkan

melalui jalur hukum.

b. Menghadiri rapat yang dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten

Cirebon yang dihadiri pula oleh Pemda Kabupaten Cirebon

beserta masyarakat.

81

c. Bekerja sama dengan Kepolisian Cirebon untuk mengamankan

tower yang menjadi sasaran amukan massa (aksi

pengerusakan).

PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon meminta POLRES

Cirebon untuk mengamankan SUTET yang berada di wilayah

Kabupaten Cirebon dari gangguan orang yang tidak

bertanggung jawab. Untuk mengamankan menara SUTET

pihak kepolisian mengarahkan ratusan personil yang juga

melibatkan POLSEK setiap sektor. Operasi pengamanan

dipimpin langsung oleh Kabagops, Kompol. Wandy Rustiwan

yang melibatkan seluruh jajaran ( Mitra Dialog. Senin 23

Januari 2003).

d. Menghadirkan peneliti dari Insitut Teknologi Bandung (ITB)

guna meneliti dampak dari radiasi SUTET terhadap

masyarakat.

Untuk mengetahui besar KML (Kuat Medan Listrik) &

KMM (Kuat Medan Magnet) yang sebenarnya terjadi di

lapangan guna dibandingkan dengan ambang batas sesuai

rekomendasi IRPA dan WHO, dilakukan pengukuran KML

dan KMM disekitar SUTT / SUTET. Pengukuran antara lain

dilakukan oleh LPM ITB bekerjasama dengan FK UI.

Ruang bebas SUTT / SUTET diatur oleh Peraturan

Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01.P/47/MPE/1992

82

tentang Ruang Bebas SUTT dan SUTET untuk Penyaluran

Tenaga Listrik.Peraturan ini dipakai sebagai acuan dalam

melaksanakan pembangunan SUTT / SUTET khususnya untuk

jarak bebas minimum antara penghantar bertegangan dengan

tanah dan benda lain seperti dapat dilihat pada Tabel I. Dari

peraturan ini adalah sebagai kompromi antara kebutuhan

masyarakat untuk membangun perumahan / kegiatan disekitar

SUTT / SUTET dengan Pemerintah untuk membangun

jaringan transmisi tenaga listrik. Peraturan tersebut diperlukan

sebagai rambu-rambu disamping untuk mengamankan

masyarakat akibat beroperasinya SUTT / SUTET tetapi juga

untuk mengamankan pengoperasian SUTT / SUTET.

83

Tabel .I

Ruang Bebas SUTT & SUTET

Sesuai PERMEN PE No. 01.P/47/MPE/1992

JARAK BEBAS MINIMUM SUTT/SUTET

500 KV

LOKASI 66 KV

150 KV GANDA TUNGGAL

1 Lapangan Terbuka atau Daerah 6,5 7,5 10 11 Bangunan tidak Tahan Api 12,5 13,5 14 15

Bangunan Tahan Api 3,5 4,5 8,5 8,5 Lalulintas Jalan /Jalan Raya 8 9 15 15

Pohon –pohon Pada Umumnya, hutan, perkebunan 3,5 3,5 3,5 3,5

Lapangan Olah Raga 12,5 13,5 14 15 SUTT Lainnya, Penghantar Udara Tegangan Rendah,

Jaringan Telekomunikasi, Antena Radio, Antena Televisi dan Kereta

gantung

3 4 8,5 8,5

Rel Kereta Biasa 8 9 15 15 Jembatan Besi, Rangka Besi, Penahan Penghantar, Kereta

Listrik Terdekat dan Sebagainya 3 4 8,5 8,5

2

Daerah Dengan Keadaan Tertentu

Titik Tertinggi Tiang Kapal Pada Kedudukan Air Pasang /

Tertinggi pada Lalulintas Air 3 4 8,5 8,5

Berdasarkan hasil penelitian dari ITB dan FK UI bahwa

radiasi ML (Medan Listrik) dan MM (Medan Magnet) dari

SUTT / SUTET dengan frekuensi 50 Hz adalah bukan

termasuk ke dalam kelompok radiasi pengion yang dapat

menghancurkan ikatan molekul dan merusak sel genetik.

Energi yang dibawanya saat merambat sangat kecil sehingga

tidak pemanasan seperti halnya pada microwave apalagi

84

menimbulkan ionisasi seperti halnya pada sebagian sinar Ultra

Violet.

Aliran arus induksi dalam tubuh akibat terpajan ML &

MM dari SUTT / SUTET adalah sangat lemah, dan menurut

IRPA/INIRC/WHO Tahun 1990 rapat arus induksi tersebut

bahkan lebih kecil dari yang normal terjadi secara alamiah di

dalam tubuh manusia yaitu 10 mA/m2 , sehingga tidak

menimbulkan pengaruh yang merugikan terhadap kesehatan

tubuh manusia.

Nilai pegangan yang dapat digunakan untuk menentukan

besar kerapatan arus (S) dan arus induksi ( I ) pada permukaan

tubuh manusia akibat pejanan ML & MM pada 50 Hz adalah :

ML

S = 0.4 mA/m2 /kV/m

I = 14 s/d 15 uA/kV/m ML Eo di permukaan

tanah tidak terganggu

MM

S = 2 uA/m2/uT kerapatan fluksi Bo yang tidak

terganggu

I = 1 uA/uT kerapatan fluksi Bo yang tidak

terganggu

Sementara itu dari hasil pengukuran diketahui bahwa ML

& MM dibawah / disekitar SUTT / SUTET masih dibawah

85

ambang batas yang direkomendasikan oleh IRPA / INIRC /

WHO.

Standar aman ini diukur berdasarkan tingginya tegangan

listrik, untuk jaringan tegangan menengah dan rendah

(JTM/JTR) didaerah tersebut menggunakan rumus sederhana,

yaitu 1 kV = 1 cm. Artinya jika tegangan dikawat jaringan

sebesar 20 kV maka jarak amannya adalah 20 cm atau 0,2 m.

Untuk transmisi SUTT dan SUTET aturan jarak aman

vertikal (C) adalah untuk tegangan 70 kV adalah 4,5 m, untuk

150 kV adalah 5,5 m, untuk 275 kV adalah 7,5 m dan untuk

500 kV adalah 9,5 m. Sedangkan jarak aman horizontal dari

as/sumbu menara (D) adalah untuk tegangan 70 kV adalah 7

m, untuk 150 kV adalah 10 m, untuk 275 kV adalah 13 m dan

500 kV adalah 17 m.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Tim penanggulangan Sosialisasi SUTET, Bapak Suripto bahwa “ selama ini kami bekerja sesuai dengan standar WHO (World Health Organization) yaitu ambang batas kekuatan medan listrik dan medan magnet yang tidak membahayakan tubuh manusia sebesar 5 kV/m untuk medan listrik dan 0,1 m Tesia untuk medan magnet. Selai itu PLN sendiri telah membuat pagar pembatas untuk menjaga ruang bebas dan jarak aman serta secara periodik melakukan pengukuran kuat medan listrik dengan menggunakan alat Elektromagnetic Field Meter”.

86

Dari hasil pengukuran yang dilakukan yang sampai saat

ini, kekuatan medan listrik dan magnet diberbagai daerah

SUTT dan SUTET di Indonesia masih dibawah ambang batas

tersebut.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pejanan ML

(Medan Listrik) & MM (Medan Magnet) dari SUTT / SUTET

tidak menimbulkan gangguan / masalah kesehatan. Begitu juga

penelitian komprehensif yang dilakukan oleh FK UI dan ITB

di jalur Beber, Cikancas, Cileduk, Pabuaran Lor dan Bojong

Negara dengan melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik

serta menggunakan riset laboratorium, radiology,

elektrokardiogram, dan elektroensefalogram. Dalam hasil riset

tersebut menemukan bahwa tidak ada korelasi positif antara

jarak tempat tinggal dengan SUTET terhadap gangguan

kesehatan. Begitu juga dengan besar dan lama pamajanan

dengan derajat kelainan fungsi sistem tubuh.(laporan

penelitian: medan listrik dan magnet SUTT/SUTET, oleh tim

peneliti ITB dan FK UI, 2003).

e. Melaksanakan pengobatan gratis yang dilaksanakan di Desa

Ciledug Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Lor Kecamatan

Ciledug, Desa Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak

terhadap masyarakat yang dilewati jalur SUTET, meskipun di

beberapa Desa menolak program ini. Penolakan masyarakat

87

terhadap pelaksanakan program pelayanan pengobatan gratis

karena “adanya persepsi masyarakat bahwa program yang

dilaksanakan oleh PT.PLN (PERSERO) Cirebon tersebut

adalah strategi PT.PLN (PERSERO) Cirebon untuk menarik

simpati masyarakat serta membangun citra perusahaan yang

peduli masyarakat. Wawancara dengan Sudarto, Kepala Desa

Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak”.

Dengan demikian masyarakat secara tegas menolak

pengobatan gratis dengan mendatangi posko pengobatan gratis

dan memasang spanduk yang isinya penolakan terhadap

program pengobatan gratis sekaligus menghimbau kepada

semua masyarakat agar tidak menghadiri program PT.PLN

(PERSERO) tersebut (Tujuh Malam,TV7 tgl 4 Mei 2003).

f. Melaksanakan penyuluhan tentang analisis dampak SUTET

terhadap masyarakat. Ketika aksi masyarakat mulai mengarah

pada pengerusakan dan fasilitas perusahaan, PT.PLN

(PERSERO) Pada tahun 2003 mengadakan penyuluhan tentang

masalah SUTET yang diadakan di padepokan Kabupaten

Cirebon yang menghadirkan pakar dan peneliti SUTET dari

Insitut Teknologi Bandung (ITB), peserta penyuluhan sebagian

besar adalah Pemerintah Desa dan tokoh masyarakat yang

wilayahnya dilalui SUTET. Hasil dari penyuluhan tersebut

adalah membahas tentang standarisasi ambang batas dari

88

SUTET serta pengaruh biologis dari radiasi yang ditimbulkan

SUTET.

g. Memenuhi tuntutan masyarakat Kabupaten Cirebon untuk

memberikan sisa uang kompensasi sebesar Rp 1.500.000.000

(Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan Berita

Acara Kesepakatan Perdamaian, pada hari Sabtu Tanggal 14

Juni 2003. (Makalah Presentasi Medan Listrik & Medan

Magnet, oleh : Oce Setiyawan)

Setiap program yang dilaksanakan diharapkan dapat berjalan

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai terutama citra perusahaan,

dengan demikian dalam sebuah perencanaan program penanggulanagan

kerisis harus melalui beberapa langkah yang tepat dalam menyusun

program perencanaan, termasuk program perencanaan PT.PLN

(PERSERO) dalam menanggulangi krisis di perusahaan. Dari asumsi

ini, adapun analisis yang dapat ditemukan penulis terhadap perencanaan

program manajemen krisis PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon, sampai

pelaksanaan program dalam menanggulangi krisis akibat aksi penolakan

masyarakat terhadap SUTET yaitu sebagai berikut :

1. Research-Listening (Penelitian dan Mendengarkan)

Dalam tahap ini, penelitian yang berkaitan dengan opini, sikap dan

reaksi dari mereka yang berkepentingan dengan aksi dan

kebijaksanaan-kebijaksanaan suatu organisasi. Kemudian melakukan

pengevaluasian dari fakta-fakta, dan informasi yang masuk untuk

89

menentukan keputusan berikutnya. Pada tahap ini akan menetapkan

suatu fakta dan informasi yang berkaitan langsung dengan

kepentingan organisasi, yaitu What’s our problem? (Apa yang

menjadi problem kita).

Sebagai langkah awal untuk menyusun suatu program perencanaan

penaggulangan krisis, maka PT. PLN (PERSERO) melalui Humas

melakukan penelitian guna mengetahui secara jelas tuntutan

masyarakat korban SUTET. Dalam penelitian, Humas PT.PLN

(PERSERO) di terjunkan ke lapangan untuk melakukan observasi

terhadap masyarakat yang menolak SUTET, namun dalam

pelaksanaannya Humas yang terbatas secara personil hanya

mendatangi dua Desa untuk mengumpulkan data melalui wawancara

dengan masyarakt sekitar SUTET yaitu Desa Panongan Lor dan

Desa Cisaat sesuai dengan hasil wawancara dengan Staf Humas

PT.PLN (PERSERO) Area Cirebon Bapak Soekoer bahwa “ selain

Humas yang memiliki keterbatasan anggota, karena dari beberapa

Desa yang dianggap paling aman untuk di datangi adalah dua desa

tersebut, hal ini di karenakan situasi yang sedang memanas

sehingga dapat mengancam keselamatan TIM”.

90

2. Planning-Decision (Perencanaan dan mengambil keputusan)

Tahap ini memberikan sikap, opini, ide-ide dan reaksi yang

berkaitan dengan kebijaksanaan serta termasuk menetapkan program

kerja organisasi yang sejalan dengan kepentingan atau keinginan-

keinginan pihak yang berkepentingan : Here’s what we can do?

(Apa yang mesti di kerjakan).

Setelah langkah penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data dan

informasi maka data-data tersebut kemudian di jadikan acuan untuk

menyusun program perencanaan penanggulangan krisis yang terjadi

akibat penolakan masyarakat terhadap radiasi SUTET dengan

mempertimbangkan kondisi keuangan Perusahaan serta keputusan

PLN pusat, karena secara prosedural PT.PLN (PERSERO) APJ

Cirebon dalam pengambilan keputusan masih menunggu perintah

langsung dari pusat.

Sebagai langkah antisipasi terjadi krisis yang semakin besar karena

keputusan pusat bahwa PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon harus

tetap menyelesaikan permasalahan yang di hadapi melaui

pengadilan, maka program perencanaan yang dilakukan PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon sebagai langkah antisipasi adalah sebagai

berikut :

a. Menghadirkan Peneliti dari ITB dan FK UI , yang meneliti dan

menjelaskan tentang dampak radiasi SUTET serta ambang batas

91

normal atau standar yang telah ditetapkan oleh WHO yang dapat

berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat sekitar SUTET.

b. Pengobatan Gratis, pihak PT. PLN bekerja sama dengan FK UI

yang dilaksanakan pada Tanggal 3 - 23 Mei 2003 dengan tujuan

bahwa hasil pemeriksaan akan digunakan sebagai bahan

penelitian tentang gangguan kesehatan akibat radiasi SUTET.

pelaksanakan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat

korban SUTET yang diakibatkan radiasi tinggi, dilaksanakan :

1. Tanggal 3 Mei 2003 di Desa Beber Kecamatan Beber

2. Tanggal 8 Mei 2003 di Desa Cikancas Kecamatan Beber

3. Tanggal 13 Mei 2003 di Desa Ciledug Kecamatan Ciledug

4. Tanggal 18 Mei 2003 di Desa Pabuaran Lor Kecamatan

Ciledug

5. Tanggal 23 Mei 2003 di Desa Ciawijapura Kecamatan

Susukan Lebak.

c. Seminar, dengan materi tentang bahaya SUTET , sejauh mana

SUTET dapat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Hal

ini guna memberikan kejelasan kepada masyarakat terhadap

asumsi bahaya SUTET, sasaran yang di tuju adalah tokoh

masyarakat dan tokoh agama serta aparat pemerintah Desa.

d. Dialog dan musyawarah, dilaksanakan pada tanggal 4 dan 11

Juni 2003, dialog dilakukan guna mendengarkan secara jelas

tuntutan dan keluhan masyarakat, sasaran yang di tuju adalah

92

masyakat korban SUTET namun dialog atau musyawarah hanya

di hadiri oleh tiap –tiap perwakilan desa, hal ini guna

meminimalisir terjadi aksi kekerasan masyarakat serta dialog

dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

3. Commonication-Action (Mengkomunikasikan dan pelaksanaan)

Tahap ini adalah menjelaskan dan sekaligus mendramatisirkan

informasi mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan, sehingga

mampu menimbulkan kesan-kesan yang secara efektif untuk dapat

mempengaruhi bagi pihak-pihak yang dianggap penting dan

berpotensi dalam upaya memberikan dukungan sepenuhnya : Here’s

what we did and why? (Apa yang telah kita lakukan dan mengapa

begitu?).

Pada tahapan ini adalah langkah komunikasi dan aksi dimana semua

program yang telah direncanakan dilakasanakan dengan harapan

dapat berjalan sesuai dengan apa rencana yang telah di tetapkan.

- Menghadirkan Peneliti dari ITB dan FK UI , pelaksanaan

penelitian dilakukan pada tangal 10 Mei hingga 11 Juni 2003,

yaitu meneliti tentang radiasi SUTET di mulai dari ambang

batas aman radiasi SUTET hingga kapasitas tower dan

perlintasan SUTET di Cirebon Jawa Barat serta meneliti

radiasi medan magnet dan medan listrik dari SUTET.

- Pengobatan Gratis, dilaksakan pada tanggal 3 – 23 Mei 2003

namun pada pelaksanaan tanggal 3 Mei 2003 di Desa Beber

93

Kecamatan Beber dan pada tanggal 8 Mei 2003 di Desa

Cikancas Kecamatan Beber juga menolak program tersebut,

pada hari pertama yaitu tanggal 3 Mei 2003 program ini

mendapat reaksi keras dari masyarakat korban SUTET

setempat karena anggapan bahwa program pengobatan garatis

tersebut adalah upaya yang dilakukan oleh pihak PT.PLN

untuk meraih simpati masyarakat. Reaksi masyarakat tersebut

dengan memasang spanduk yang isinya penolakan terhadap

program pengobatan gratis serta himbauan agar masyarakat

tidak hadir untuk melakukan pengobatan secara gratis yang di

sediakan oleh PT.PLN serta beberapa kelompok masyarakat

yang datang dan berorasi menolak program tersebut.

Meski demikian ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan

untuk berobat gratis, dari beberapa masyarakat yang

melakukan pengobatan gratis tersebut kemudian di jadikan

sampel penelitian oleh FK UI ternyata tidak di temukan bahwa

penyakit yang diderita oleh masyarakat setempat tidak

diakibatkan oleh radiasi SUTET, seperti gangguan kesehatan

yang sering dikeluhkan masyarakat antara lain : pusing, nyeri

otot, gatal-gatal pada kulit, sesak nafas, susah tidur, berdebar-

debar, gangguan penglihatan, dan lain-lain, merupakan

gangguan psikosomatik yang bersifat subyektif. Yaitu ada

keluhan tetapi tidak terbukti dalam pemeriksaan fisik dan

94

penunjang. Contohnya, ada keluhan penglihatannya terganggu

dan berkunang-kunang. Tapi ketika matanya diperiksa ternyata

tidak ada kelainan.

Gangguan psikis yang sangat populer dewasa ini berhubungan

dengan SUTET disebut dengan elektromagnetik

hipersensitiviti, sebenarnya merupakan gangguan stress yang

berlebihan yang dihubungkan dengan banyak faktor yang

mempengaruhi, termasuk faktor sosial. Misalnya keluhan sakit

perut yang hebat sebenarnya karena masalah keuangan,

masalah keluarga dan lain-lain lalu diperberat dengan rasa

takut terhadap SUTET.

Karena itu program tersebut khusus Desa Beber Kecamatan

Beber di tunda pelaksanaannya setelah kesepakatan antara

pihak PT.PLN dan masyarakat mencapai titik temu dimana

PLN siap memberikan ganti rugi sedangkan di beberapa desa

yaitu Desa Cikancas Kecamatan Beber, Desa Ciledug

Kecamatan Ciledug, Desa Pabuaran Lor Kecamatan Ciledug,

Desa Ciawijapura Kecamatan Susukan Lebak berjalan sesuai

dengan yang di rencanakan.

- Seminar, dilaksanakan tepat pada tanggal yang di tentukan

yaitu tanggal 30 Mei 2003 membahas tentang dampak radiasi

SUTET terhadap kesehatan masyarakat dengan bertolak dari

hasil penelitian dari ITB dan FK UI, yang di hadiri oleh tokoh

95

masyarakat, tokoh agama, dan aparat Pemerintah Desa masing-

masing desa korban SUTET.

- Dialog dan musyawarah, dilakukan pada tanggal 4 juni 2003

dilaksanakan di PLN Proring Jawa Barat dari hasil pertemuan

PLN dengan masyarakat tersebut hanya menghasilkan

keputusan bahwa :

a. PT.PLN menerima upaya musyawarah.

b. Karena masyarakat yang hadir cukup banyak, maka PLN

menyarankan rapat akan dilanjutka pada tanggal 11 Juni

2003 dengan menghadirkan tim kecil atau perwakilan

masyarakat agar musyawarah atau dialog dapat berjala

dengan tertib dan lancar.

Pada tanggal 11 Juni 2003 dialog sebagai langkah untuk

mencapai kesepaktan kembali dilaksanakan dengan hasil :

a. Masyarakat menurunkan nilai tuntutannya dari Rp 4,8

Milyar hingga mencapai angka Rp 3 Milyar.

b. PLN memberikan nilai tawaran sampai sebesar Rp 700

Juta.

Karena belum ada kesepakatan, maka rapat akan dilanjutkan

lagi pada tanggal 14 Juni 2003 bilamana tidak terjadi

kesepakatan PT.PLN (PERSERO) tetap mengacu kepada

proses hukum yang masih berjalan.

96

Pertemuan tanggal 14 Juni 2003 di PLN PRoring Jawa Barat

dengan hasil :

Pemimpin PT.PLN (PERSERO) PIKITRING Jawa, Bali, dan

Nusa Tenggara menguasakan kepada Kepala Proyek Jaringan

Jawa barat bahwa PLN sanggup memberikan sisa uang

kompensasi sebesar Rp 1.500.000.000 (satu Milyar Lima Ratus

Juta Rupiah) seperti Berita Acara Kesepakatan Perdamaian

terlampir dan masyarakat melalui perwakilannya dapat

menerimanya dengan baik.

4. Evaluation (Mengevaluasi)

Pada tahap ini, pihak Public Relation/Humas mengadakan penilaian

terhadap hasil-hasil dari program-program kerja atau aktivitas

Humas lainnya yang telah dilaksanakan, serta keefektivitasan dari

teknik-teknik manajemen, dan komunikasi yang telah dipergunakan :

How did we do? (Bagaimana kita telah melakukannya).

Dari hasil pelaksanaan program perencanan yang telah di

rencanakan kemudian di evaluasi guna mengetahui apakah

pelaksanan program tersebut sesuai dengan apa yang direncanakan.

a. Menghadirkan Peneliti dari ITB dan FK UI , dalam

pelaksanaanya telah sesuai dengan rencana. Dengan hasil bahwa,

radiasi medan magnet dan medan listrik tidak berpengaruh

terhadap kesehatan masyarakat karena SUTET yang dibangun

oleh PT.PLN telah standar keamanan yang telah ditentukan.

97

b. Pengobatan gratis, dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan

tujuan atau yang ingin dicapai dan yang telah direncanakan oleh

pihak PT.PLN (PERSERO) karena dalam perencanaannya

program tersebut pada hari pertama program pengobatan gratis

tanggal 3 Mei 2003 mendapat reaksi keras dari masyarakat

menentang program tersebut. Masyarakat menilai bahwa aksi

program tersebut hanya ingin menarik simpati masyarakat

korban SUTET saja, sehingga program yang semula

diperuntukan masyarakat korban SUTET namun pada

kenyataannya sebagian besar masyarakat menolak program

pengobatan gratis tersebut. Sedangkan pada desa-desa yang lain

program pengobatan gratis berjalan dengan lancar.

c. Seminar, pelaksanaannya telah tepat sesuai dengan waktu yang

telah ditetapkan sesuai perencanaannya, namun tujuan yang

dicapai tidak maksimal hal ini dapat dilihat dari sikap

masyarakat yang terus melakukan penolakan terhadap SUTET

karena tujuan dari diadakan seminar adalah untuk memberikan

pengertian atau penjelasan bahwa SUTET tidak berbahaya atau

berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Sedangkan

persepsi masyarakat masih terbangun bahwa SUTET tetap

berbahaya bagi masyarakat.

d. Dialog dan musyawarah, dalam pelaksanaannya tidak sesuai

dengan yang direncanakan karena pada mulanya dialog dalam

98

perencanaannya akan dilakukan pada tanggal 4 dan 11 Juni

2003 ternyata harus berlanjut pada 14 Juni 2003. hal ini di

karenakan peserta dialog yang di tetapkan adalah PT.PLN dan

Perwakilan masyarakat korban SUTET tetapi yang hadir bukan

hanya perwakilan namun semua masyarakat korban SUTET,

Selain itu kesepakatan yang di tawarkan oleh pihak PT. PLN

tidak dapat di terima oleh masyarakat yang di wakilkan oleh

masing – masing perwakilan, sehingga waktu pelaksanaan harus

dilanjutkan pada tanggal 14 Juni 2003.

Berdasarkan tujuan dilaksanakan musyawarah bahwa PT.PLN

akan memberikan dana kompensasi hanya sebesar 700 Juta,

namun dari berbagai pertimbangan dan atas perintah Pemimpin

PT.PLN (PERSERO) PIKITRING Jawa, Bali, dan Nusa

Tenggara maka PT.PLN bersedia memberikan dana kompensasi

sebesar Rp 1.500.000.000 (satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

99

A.6. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam proses penyelesaian krisis disebuah sistem

termasuk perusahaan tentu ada dua faktor yang harus

diperhatikan, yakni :

A.6.a. Faktor pendukung :

- Program Pemerintah dengan kebutuhan tenaga listrik yang

meningkat dari tahun ketahun.

- Bank Dunia bersedia memberi bantuan pinjaman lunak dalam

jangka panjang.

- Dukungan pemerintah daerah seperti Bupati Cirebon dalam

menyelesaikan krisis yang terjadi di PT PLN (PERSERO)

APJ Cirebon.

A.6.b. Faktor penghambat :

- Masyarakat yang tanahnya dilalui SUTET menginginkan

penggantian yang tinggi diluar pagu Pemerintah.

- Adanya sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa

rumah-rumah penduduk yang dilalui SUTET menimbulkan

berbagai penyakit, dan provokasi pihak-pihak yang

berkepentingan.

100

B. Analisis data manajemen krisis PT. PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan Banten Area Pelayanan dan Jaringan Cirebon dalam Menyikapi aksi penolakan masyarakt terhadap SUTET. B.1. Tahap krisis

Berdasarkan penelitian penulis terhadap kasus yang terjadi di PT.

PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat Dan Banten Area Pelayanan

Dan Jaringan (APJ) Cirebon bahwa krisis yang terjadi di perusahaan

tersebut melalui beberapa tahap yang oleh Fink membagi tahapan

yang dilalui suatu krisis dengan menggunakan terminology

kedokteran yang bisa dipakai untuk melihat stadium suatu krisis

yang menyerang manusia.

Tahap-tahap itu menurut Fink adalah tahap prodromal, biasanya

muncul dalam salah satu dari tiga bentuk, yakni jelas sekali, samar-

samar atau sama sekali tidak kelihatan. Awal munculnya krisis di

PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon adalah sangat nampak jelas,

sesuai dengan hasil penelitian dimana masyarakat yang tanah dan

bangunannya dilalui SUTET yang tergabung dalam IKKS (Ikatan

Keluarga Korban SUTET) meminta agar pihak perusahaan dalam

hal ini PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat Dan Banten Area

Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Cirebon untuk segera menyelesaikan

hal-hal yang menjadi tuntutan masyarakat atas permintaan ganti rugi

tanah dan bangunan mereka yang dilalui SUTET. Sebagaimana yang

diungkapkan oleh kordinator IKKS Desa Beber Bapak Dadang E

101

Kosasih (31) sekaligus korban akibat radiasi SUTET yang penulis

wawancarai, mengatakan bahwa:

“Sebelum masyarakat melakukan protes melalui aksi massa, sesungguhnya kami telah melakukan koordinasi dengan pihak PT. PLN melalui surat pemberitahuan tentang permintaan warga yang merasa dirugikan akibat SUTET namun karena merasa surat tersebut tidak di tanggapi maka langkah yang harus di tempuh adalah aksi massa”.

Munculnya krisis yang sangat jelas dimana gejala awal

terlihat ketika masyarakat yang tergabung dalam IKKS

mendatangi pihak PT.PLN (PERSERO) agar memberikan ganti

rugi kepada masyarakat yang terkena dampak radiasi SUTET. Ini

merupakan awal mula terjadinya krisis dan sudah mulai disadari

pihak manajerial yang kemudian membentuk Tim penyelesaian

krisis yang terdiri dari jajaran manajerial dan Humas, sehingga

Pada tahap ini PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon melalui

Humas melakukan penelitian guna memperoleh data tentang

penolakan masyarakat akibat radiasi SUTET maka Humas yang

merupakan bagian dari Tim diterjunkan langsung kebeberapa

desa di Kabupaten Cirebon diantaranya Desa Beber Kecamatan

Beber, Desa Cileduk Kecamatam Cileduk untuk melakukan

penelitian. menurut Soekoer staf Humas PT. PLN Cirebon yang

di wawancarai oleh penulis, mengatakan bahwa:

“Dalam melakukan penelitian, Humas juga mengumpulkan data melalui wawancara kepada masyarakat, Namun penelitian Humas tidak dilakukan disemua desa yang

102

dilintasi SUTET di Kabupaten Cirebon Jawa Barat tetapi dua desa dan kemudian dijadikan sampel penelitian”.

Menurut analisis penulis bahwa langkah yang dilakukan

oleh PT.PLN pada tahap ini belum maksimal, karena Untuk

mengetahui suatu gejala-gejala krisis, Gonzales-Herrero & Part

(1995) mengusulkan praktisi Humas untuk : (1). Melakukan

pemantauan terhadap lingkungan untuk mengetahui

kecenderungan-kecenderungan yang berkembang yang mungkin

mempengaruhi organisasi, (2). Mengumpulkan data masalah

yang potensial menimbulkan kesulitan bagi organisasi, dan (3).

Mengembangkan strategi komunikasi dan berkonsentrasi untuk

mencegah munculnya krisis . Jika perusahaan dapat mengatasi

ini, maka besar kemungkinan tidak akan terjadi krisis,

sedangkan yang dilakukan oleh Humas hanya melakukan

penelitian pada dua Desa yaitu Desa Cisaat Kecamatan Walet

dan Desa Karangmangu Kecamatan Susukan Lebak, pada hal di

Cirebon Jawa Barat ada 12 desa yang di lalui SUTET yakni Desa

Cisaat Kecamatan Waled, Desa Karangmangu Kecamatan

Susukan Lebak, Desa Kaligawe Kecamatan Karang Sembung,

Desa Ciawi Japura Kecamatan Susukan Lebak, Desa Halimpu

Kecamatan Beber, Desa Beber Kecamatan Beber, Desa Cikancas

Kecamatan Beber, Desa Gregrd Kecamatan Beber, Desa

Kamarang Lebak Kecamatan Beber, Desa Ciledug Kecamatan

103

Ciledug, Desa Bojong Negara Kecamatan Ciledug, dan Desa

Pabuaran Lor Kecamatan Ciledug yang masing–masing memiliki

kecenderungan yang berbeda-beda, selain itu kurangnya

persiapan PT.PLN dalam menghadapi krisis, karena sebelum isu

SUTET berkembang di Cirebon isu ini telah muncul dibeberapa

kota, hal ini yang seharusnya dilakukan oleh PT.PLN sebagai

langkah persiapan adalah sosialisasi lebih dini tentang dampak

radiasi SUTET terkait dengan kesehatan masyarakat sekitar

perlintasan SUTET sehingga tidak menimbulkan kecemasan

yang mendalam pada masyarakat.

Tahap akut, tahap ketika orang mengatakan “telah terjadi

krisis”. meskipun bukan disini asal mula terjadinya krisis, orang

menganggap suatu krisis dimulai dari sini karena gejala yang

samar-samar atau sama sekali tidak jelas mulai kelihatan jelas.

Dalam pandangan peneliti, krisis di PT. PLN (PERSERO)

Distribusi Jawa Barat Dan Banten Area Pelayanan Dan Jaringan

(APJ) Cirebon juga melalui tahap ini karena PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon yang di tujukan kepada pihak

perusahaan,oleh masyarakat dianggap tidak menyikapi secara

serius sehingga masyarakat merasa bahwa perusahaan tidak

berpihak pada kepentingan masyarakat maka masyarakat yang

tergabung dalam IKKS (Ikatan Keluarga Korban SUTET)

menggelar aksi unjuk rasa dan orasi, para pengunjuk rasa bahkan

104

sempat menggergaji salah satu menara SUTET, menuntut agar

perusahaan segera merealisasikan tuntutan mereka. Dalam tahap

ini kerusakan benar-benar sudah terjadi. jika kemudian

perusahaan tidak dapat mengatasinya, kerusakan lanjutan

hanyalah masalah waktu, tahap inilah korban-korban mulai

terlihat. Bisa dalam bentuk kematian, kerusakan propeti,

kerusakan lingkungan dan sebagainya.

Menurut Fink Pada tahap inilah manajemen perusahaan

menghadapi ujian yang sangat berat. Penanganan dalam tahap ini

lebih sulit dibanding penanganan pada fase sebelumnya. Pada

awalnya, perusahaan mungkin mencoba menolak adanya krisis,

tetapi pada akhirnya organisasi harus menyadari dan mengakui

bahwa pada tahap ini krisis memang benar-benar telah terjadi.

Dengan demikian langkah yang dilakukan oleh Humas adalah

kerja sama dengan pihak kepolisian guna mengamankan fasilitas

distribusi listrik di wilayah yang dianggap rawan dari aksi protes

serta tindakan pengrusakan, maka Humas PT.PLN (PERSERO)

melakukan hubungan komunikasi melalui dialog dengan

masyarakat korban SUTET yang diwakili oleh tokoh masyarakat

maupun pejabat desa setempat.

Menurut analisis penulis dalam kondisi akut ini Humas

berperan aktif dalam penyelesaian masalah yang terjadi

diperusahaan. Hal ini sudah sesuai dengan pendekatan Public

105

Relation sebagai fungsi manajemen menurut I. G. Ngurah Putera

yaitu mengantisipasi, menganalisis dan menginterpretasikan

opini publik, sikap dan isu-isu yang bisa berdampak bagi

operasional dan rencana organisasi baik maupun buruk, yaitu

memudahkan dan menjamin arus opini yang bersifat mewakili

dari publik suatu organisasi, sehingga kebijaksanaan serta

operasionalisasi dapat dipelihara keharmonisannya dengan

ragam kebutuhan dan pandangan publik.

Berakhirnya tahap akut dinyatakan dengan langkah-

langkah pembersihan, tahap kronik sering juga disebut sebagai

tahap the post mortem dan dapat dikatakan sebagai tahap

recorvery atau self analisysis. Didalam perusahaan tahap ini

ditandai dengan perubahan struktural, mungkin penggantian

manajemen, penggantian pemilik, masuknya nama-nama baru

sebagai pemilik ataupun perusahaan dilikuidasi. Perusahaan

berusaha untuk menangani atau berusaha kembali dan

melakukan perubahan-perubahan penting. Saat ini perusahaan

mungkin harus menyelesaikan masalah tuntutan berbagai pihak

yang antara lain dapat berbentuk pemberian kompensasi, ganti

rugi dan masalah-masalah hukum lainnya.

106

Pada tahap ini PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon

untuk menyelesaikan tuntutan masyarakat sesuai dengan

petunjuk dari Direksi, PLN yaitu melalui jalur hukum atau

Pengadilan. Pengadilan Negeri Bandung yang telah

memenangkan gugatan masyarakat Cirebon, isinya antara lain:

PLN harus membayar Rp 4,8 Milyar yang merupakan sisa dari

uang sebesar Rp 5,3 Milyar sesuai dengan perjanjian yang telah

ditanda tangani bersama antara PLN dan perwakilan masyarakat,

dan PLN harus membayar 2 % setiap keterlambatan per bulan

yang dihitung sejak September 2001. Pada tanggal 16 Juni 2003

melalui kuasa hukumnya PT.PLN (PERSERO) D.Hari

Harsanto,SH melakukan banding dengan memori banding dalam

perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung Nomor

335/PDT.G/2002/PN.BDG, namun dengan pertimbangan bahwa

PLN akan tetap mengalami kerugian meskipun akan menang

dalam pengadilan, karena aksi masyarakat akan mengarah pada

anarkis yaitu aksi pengerusakan menara SUTET. Dengan

demikian merubah kebijakan dari penyelesaian melalui

pengadilan ke kebijakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat

dengan memberikan dana kompensasi atau ganti rugi kepada

pihak masyarakat yang tanah dan bangunannya dilalui SUTET

sesuai dengan keputusan musyawarah adalah solusi untuk

meminimalisir kerugian yang semakin besar.

107

Menurut analisis penulis pada tahap kronik ini atau bisa

juga disebut tahap pemulihan citra, yang dilakukan Humas

PT.PLN mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Frank

Jefkins bahwa bagaimana menciptakan citra perusahaan (

corporate image ) yang positif, lebih dikenal serta diterima oleh

publiknya, mungkin tentang sejarahnya, kualitas pelayanan

prima, keberhasilan dalam bidang marketing, dan hingga

berkaitan dengan tanggung jawab sosial ( social care ). Hal ini

dapat dilihat dari keberhasilan Humas dalam membangun

hubungan komunikasi dengan masyarakat beserta media yang

menjadi acuan bagi pihak PT.PLN untuk memenuhi tuntutan

masyarakat dengan berbagai pertimbangan, karena Pada

dasarnya Humas atau PR ikut bertanggung jawab untuk

mempertahankan citra perusahaan terkait dengan krisis yang

melanda PT.PLN (PERSERO) Area Pelayanan dan Jaringan

Cirebon.

Tahapan terakhir dari sebuah krisis adalah tahap resolusi

atau tahap peyembuhan (pulih kembali). Dalam pandangan

peneliti tentang krisis yang dialami oleh PT.PLN (PERSERO)

Distribsi Jawa Barat Dan Banten Area Pelayanan Dan Jaringan

(APJ) Cirebon telah mengalami penyembuhan dari krisis

eksternal perusahaan yakni aksi unjuk rasa, setelah kebijakan

yang diambil oleh pihak perusahaan adalah memenuhi tuntutan

108

masyarakat Kabupaten Cirebon dengan memberikan sisa uang

kompensasi sebesar Rp 1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus

Juta Rupiah) sesuai dengan Berita Acara Kesepakatan

Perdamaian. Dengan demikian krisis yang terjadi di PT.PLN

(PERSERO) Distribusi Jawa Barat Dan Banten Area Pelayanan

Dan Jaringan (APJ) Cirebon telah berakhir meski perusahaan

harus terus waspada karena krisis dalam suatu sistem terutama

perusahaan industri akan selalu datang dan tidak selalu terlepas

dari permasalahan. Dalam hal ini, ibarat orang sakit, perusahaan

sudah mulai sembuh jadi krisis sudah mulai mereda. Namun

demikian, krisis masih mungkin muncul bila tahap penyembuhan

tidak dibarengi dengan kehati-hatian. Pada tahap ini, perusahaan

harus melanjutkan perhatian pada berbagai publiknya,

melanjutkan pemantauan terhadap masalah sampai intensitas

masalah yang muncul berkurang, melanjutkan informasi kepada

media terutama tentang berbagai tindakan yang dilakukan

perusahaan, mengevaluasi rencana penanganan krisis, jika

memang ada, menjadikan umpan balik yang ada sebagai

masukan untuk perencanaan krisis di masa mendatang dan

mengembangkan strategi komunikasi jangka panjang untuk

mengurangi kerusakan yang disebabkan oleh krisis yang terjadi.

109

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Soekoer staf Humas

PT. PLN Cirebon yang di wawancarai oleh penulis, mengatakan

bahwa:

“langkah public relations yang dilakukan oleh PT. PLN seperti bakti sosial, berupa kerja bakti yaitu membersihkan kabel aliran listrik dari ribunnya pepohonan yang dianggap mengganggu operasional PLN, kerja bakti tersebut langsung oleh jajaran PLN Cirebon bersama dengan masyarakat, melanjutkan pengobatan gratis bagi warga korban SUTET meski tidak diakibatkan oleh radiasi SUTET”.

Soekoer juga menambahkan bahwa :

setelah yang dicapai oleh PT. PLN Cirebon dengan masyarakat korban SUTET, kami tetap menjalin hubungan dengan masyarakat hingga saat ini bakti sosial berupa kerja bakti baru empat kali di empat desa yakni Desa Beber, Cikancas, Cileduk dan Pabuaran Lor, sedangkan pengobatan gratis baru dilakukan dua kali di dua kecamatan yakni Kecamatan Cileduk dan Kecamatan Beber, selain itu penyuluhan tentang SUTET masih terus dilaksanakan.

Menurut analisis penulis bahawa langkah yang dilakukan

oleh PT. PLN Cirebon sudah tepat dan mengacu pada teori yang

dikemukakan oleh Rex Harlow tentang fungsi public relations

bahwa Public Relation adalah fungsi manajemen yang khas yang

mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara

organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian,

penerimaan, dan kerjasama. Hubungan antara PLN dan

masyarakat yang semakin membaik dan memudahkan pihak

PLN untuk terus memantau permasalahan yang kemungkinan

akan terjadi kembali, disisi lain PT.PLN telah melakukan

110

langkah-langkah publik relations dengan tepat hal ini dapat

dilihat dari didukung masyarakat sesuai dengan wawancara

penulis dengan kepala Desa, Desa Cileduk Bapak H. Sutrisna

yang mengatakan bahwa :

“kami menyambut baik program PLN karena program tersebut jelas sangat membantu masyarakat”.

B.2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Manajemen Krisis

Pada dasarnya krisis merupakan suatu masalah yang muncul

dalam kehidupan manusia terutama sistem yang berhubungan dengan

masyarakat baik langsung maupun tidak langsung, seperti PT.PLN

(PERSERO) dalam pelaksanaan program pengembangan dan pelayanan

tidak terlepas dari masyarakat, contoh riilnya adalah kasus yang saat ini

diteliti oleh penulis yakni kasus SUTET. Sesuai dengan data yang

diperoleh melalui suatu penelitian, bahwa krisis yang timbul di PT. PLN

(PERSERO) APJ Cirebon akibat penolakan masyarakat tentang radiasi

SUTET , oleh masyarakat sesuai dengan opini yang berkembang bahwa

SUTET dapat merugikan masyarakat baik dari segi kesehatan maupun

unsur materi seperti menurunya nilai jual tanah dan rumah disekitar

perlintasan SUTET.

Analisis manajemen krisis PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon

dalam menyikapi aksi penolakan masyarakat terhadap SUTET

didasarkan pada interpretasi subyektif penulis yang disesuaikan dengan

teori komunuikasi yang sudah tersedia, kemudian penulis juga

111

memberikan penilaian terhadap langkah penanganan dan pengelolaan

krisis yang dilakukan oleh PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon. Penilaian

tersebut dilihat dari tingkat keberhasilan, keefektifitasan dari

pelaksanaan penanganan dan pengelolaan krisis.

Adapun analisis yang dapat ditemukan penulis terhadap proses

pelaksanaan manajemen krisis PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon

sebagai langkah menyikapi aksi penolakan masyarakat terhadap SUTET

yaitu sebagai berikut :

a. Identifikasi Krisis yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO)

APJ Cirebon dalam menyikapi aksi penolakan masyarakat

terhadap SUTET.

Untuk menganalisis identifikasi krisis yang dilakukan

oleh PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon terhadap

penanganan dan pengelolaan krisis, maka analisis ini melihat

proses maupun langkah-langkah yang secara teknis

dilakukan oleh PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon dalam

proses penanganan dan pengelolaan krisis yang ada. Adapun

analisis terhadap proses yang dilalui serta langkah dalam

mengindentifikasi krisis yang dilakukan oleh PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon adalah Melakukan penelitian dan

pengambilan kesimpulan.

Dalam mengidentifikasi krisis yang melanda PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon dilakukan langsung oleh Humas,

112

Humas PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon memfokuskan

kepada kelompok masyarakat korban SUTET di wilayah

Cirebon beserta data dari media massa atau opini yang

berkembang tentang tanggapan masyarakat terhadap radiasai

SUTET di Cirebon. Identifikasi krisis yang dilakukan oleh

Humas PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon guna memperoleh

gambaran yang utuh tentang penolakan masyarakat akibat

SUTET sudah tepat, karena pada dasarnya Humas

merupakan bagian dari manajemen PT.PLN (PERSERO)

APJ Cirebon, maka objek yang dijadikan sasaran penelitian

untuk mengetahui penyebab terjadinya krisis adalah

masyarakat korban SUTET Cirebon beserta data media

massa yang memuat tentang penolakan masayarakat terhadap

SUTET di Cirebon.

Untuk melakukan identifikasi, maka Humas PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon diterjunkan langsung didesa-desa

yang dianggap gencar melakukan aksi penolakan dengan

mendatangi aparat desa beserta tokoh masyarakat setempat,

sedangkan dalam pengambilan kesimpulan atas penelitian

yang dilakukan oleh Humas PT.PLN (PERSERO) APJ

Cirebon, karena Humas adalah tim yang diterjunkan untuk

mengumpulkan data-data tentang sikap penolakan

masyarakat terhadap SUTET, maka kesimpulan langsung

113

diambil dan dilaporkan dalam bentuk laporan hasil penelitian

kepada jajaran manajerial melalui sekertaris.

Analisis identifikasi krisis yang dilakukan oleh Humas

PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon mengacu pada kerangka

teori menurut Scott M.Cutlip & Allen H.Center yang

menawarkan upaya pemecahan persoalan yang dihadapi oleh

setiap perusahaan yakni Research-Listening (Penelitian dan

Mendengarkan) dimana, penelitian yang berkaitan dengan

opini, sikap dan reaksi dari mereka yang berkepentingan

dengan aksi dan kebijaksanaan-kebijaksanaan suatu

organisasi.Kemudian melakukan pengevaluasian dari fakta-

fakta, dan informasi yang masuk untuk menentukan

keputusan berikutnya. serta menetapkan suatu fakta dan

informasi yang berkaitan langsung dengan kepentingan

organisasi, yaitu What’s our problem? (Apa yang menjadi

problem kita ?).

Namun dalam proses yang dilalui, tim yang

diterjunkan untuk melakukan penelitian yakni Humas

PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon ternyata memiliki

keterbatasan dalam memperoleh data-data dari hasil

penelitian di desa-desa korban SUTET, sehingga dalam

laporan penelitiannya hanya mencantumkan dua desa dan

dianggap mewakili semua desa yang dilintasi SUTET.

114

Dengan demikian pengambilan data melaui penelitian oleh

Humas kurang efisien. Asumsi penulis mengenai

keterbatasan data yang diambil melalui penelitian tersebut,

dapat dilihat dari kurangnya personil kehumasan PT.PLN

(PERSERO) yang terlibat pada waktu dilapangan, karena

yang ditunjuk sebagai tim adalah Humas, dimana Humas di

PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon hanya sebagai fungsional

yang terdiri atas dua, yakni Manajer Humas dan Staf Humas,

hal ini akan mempengaruhi kegiatan atau langkah strategi

yang akan dilakukan dalam menangani dan mengelola krisis

karena data dari kelompok masyarakat didesa lain tidak

tersentuh, walaupun pertimbangan bahwa data bisa didapat

melalui media massa, akan tetapi efektifitas dari kegiatan

kehumasan sendiri semestinya harus lebih jelas dan

maksimal sehingga kesimpulan dari penelitian tersebut dapat

menjadi acuan dalam pengambilan langkah penanganan dan

pengelolaan krisis.

b. Analisis Krisis yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO)

APJ Cirebon dalam menyikapi aksi penolakan masyarakat

terhadap SUTET.

Analisis krisis merupakan langkah yang harus dilakukan

seorang praktisi Humas setelah langkah identifikasi

dilaksanakan. Langkah analisis yang dilakukan oleh PT PLN

115

(PERSERO) mengacu pada definisi Humas yang ditetapkan

Pada pertemuan asosiasi Humas seluruh dunia di Mexico

City, ditetapkan defenisi Humas sebagai berikut: Humas

adalah suatu seni sekaligus disiplin ilmu sosial yang

menganalisis berbagai kecenderungan, memprediksi setiap

kemungkinan konsekuensi dari setiap kegiatannya,

memberikan masukan dan saran-saran kepada para

pemimpin organisai, dan mengimplementasikan program-

program tindakan yang terencana untuk melayani kebutuhan

organisasi dan atau kepetingan khalayaknya. (LINGGAR

ANGGORO” 2001,HAL 1-2)

Analisis penulis terhadap langkah analisis krisis yang

dilakukan oleh PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon dilihat

dari dua hal, yakni proses dan hasil analisis atas data yang

diperoleh, adapun analisis yang dilakukan oleh PT. PLN

(PERSERO) APJ Cirebon terhadap krisis yang melanda

perusahaan, selain melibatkan Humas juga melibatkan

jajaran Manajerial Perusahaan dimana analisis dilakukan

dengan memfokuskan pada data yang telah diperoleh melalui

suatu penelitian yang dilakukan oleh jajaran Humas, dalam

melakukan analisis PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon

terhadap penolakan masyrakat terhadap SUTET sudah tepat,

karena lebih melihat pada keterkaitan antara sikap dan opini

116

masyarakat tentang SUTET dengan radiasi yang diakibatkan

oleh SUTET serta pengetahuan masyarakat tentang SUTET

dan menganalisis berbagai kecenderungan, kemungkinan

konsekuensi dari setiap kegiatan maupun langkah berikut

yang akan dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) APJ

Cirebon.

Dari rangkaian proses menganalisis krisis yang timbul

akibat penolakan masyarakat terhadap SUTET, maka hasil

yang diperoleh dari suatu analisis krisis yang dilakukan oleh

PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon, sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang SUTET.

2. Adanya sebagian masyarakat yang beranggapan bahwa

rumah- rumah penduduk yang dilalui SUTET

menimbulkan berbagai penyakit.

3. Opini yang terlanjur membuming melalui media massa,

menciptakan penafsiran dan satu keyakinan

masyarakat bahwa SUTET benar-benar berbahaya.

4. Apabila krisis ini tidak segera ditangani maka akan

berdampak pada distribusi listrik Jawa dan Bali.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh PT.PLN

(PERSERO) dalam menganalisis krisis adalah sudah tepat,

karena ketika penulis melakukan penelitian dilapangan

ternyata sebagian besar masyarakat hingga saat ini masih

117

percaya dengan adanya radiasi akibat SUTET, masyarakat

juga percaya bahwa hal ini benar-benar berdampak terhadap

kesehatan karena informasi dari media massa yang

memberitakan tentang penolakan masyarakat Bekasi

terhadap SUTET serta uji coba radiasi SUTET di Klaten,

selain itu nilai jual tanah yang dilintasi SUTET menurun

secara drastis, hal inilah yang menjadi alasan utama mengapa

masyarakat korban SUTET Kabupaten Cirebon melakukan

aksi protes dan penolakan terhadap SUTET jika PT. PLN

(PERSERO) tidak melakukan ganti rugi atas dampak dari

radiasi SUTET.

c. Isolasi Krisis yang dilakukan oleh PT.PLN (PERSERO) APJ

Cirebon dalam menyikapi aksi penolakan masyarakat

terhadap SUTET.

Isolasi krisis yang dilakukan oleh PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon mengacu pada kerangka teori yang

dikemukakan oleh Rhenald Khasali bahwa:

“Krisis merupakan penyakit yang bisa berarti lebih dari

sekedar penyakit biasa. Ia bisa menular dan harus ada

pencegahan agar tidak semakin meluas. Bisa melalui

tindakan isolasi maupun karantina sebelum tindakan

lebih lanjut.”

118

Langkah isolasi krisis yang diambil oleh PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon dalam menyikapi aksi penolakan

masyarakat terhadap SUTET adalah melakukan pengamanan

aset-aset perusahaan yang dianggap berdampak fatal serta

berdampak pada lumpuhnya proses kerja PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon dalam penyaluran listrik Jawa-

bali. Dalam hal ini PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon

meminta kepada pihak Kepolisian untuk mengamankan

menara-menara SUTET, jika tidak diamankan maka aksi

masyarakat akan semakin anarkis dengan menggergaji

menara-menara SUTET yang berakibat pada padamnya

penyaluran listrik Jawa-Bali, juga dapat merugikan pihak

PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon sendiri secara materil.

d. Pilihan Strategi sebagai langkah menyelesaikan krisis di

PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon.

Sebelum melakukan langkah komunikasi perlu untuk

melakukan penetapan strategi sebagai upaya mengendalikan

krisis, PT.PLN (PERSERO) dalam menangani krisis lebih

cenderung pada strategi adaptif yakni mengubah kebijakan,

kompromi, meluruskan citra. Adapun analisis penulis

terhadap pilihan strategi yang dilakukan oleh PT. PLN

adalah:

119

1. Mengubah kebijakan

Kebijakan yang diambil oleh PT.PLN (PERSERO) APJ

Cirebon adalah penyelesaian krisis yang diakibatkan

oleh aksi protes masyarakat yang bermuara pada tindak

kekerasan melalui jalur hukum yang sedang berjalan

dipengadilan Bandung dengan asumsi bahwa PT. PLN (

PERSERO) akan dapat memenangkan kasus ini

dipengadilan, namun dari beberapa pertimbangan yakni

sikap masyarakat yang semakin anarkis baik ancaman

maupun sabotase menara SUTET yang dapat

merugikan PT. PLN (PERSERO) maka kebijakan yang

semula penyelesaian melalui jalur hukum berganti

dengan kebijakan yang menerima tuntutan masyarakat.

Dalam pandangan peneliti, langkah yang

dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) adalah sudah

tepat, sebab jika PT. PLN (PERSERO) tidak segera

mengubah kebijakan maka kasus ini akan semakin

melebar sehingga kerugian yang akan di tanggung oleh

PT. PLN (PERSERO) semakin besar akibat dari

sabotase menara SUTET. Tentang perubahan kebijakan

yang dilakukan oleh PT. PLN (PERSERO) sesuai

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti

dilapangan bahwa masyarakat korban SUTET

120

menyambut baik kebijakan ini yang dapat

menguntungkan kedua belah pihak seperti ganti rugi

meskipun tidak seratus persen sesuai dengan tuntutan

masyarakat.

2. Kompromi

Pada proses kompromi, pihak PT.PLN (PERSERO)

APJ Cirebon melakukan upaya-upaya perdamaian

dengan pihak masyarakat yang tergabung dalam Ikatan

Keluarga Korban SUTET (IKKS), dengan melakukan

berbagai musyawarah untuk mencapai mufakat atau

kesepakatan bersama yang dikemas dalam bentuk

dialog dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan

anggota Dewan Perwakilan Daerah ( DPD ) Cirebon

sebagai mediasi antara PT.PLN (PERSERO) dengan

masyarakat. Dialog antara PT. PLN (PERSERO)

dengan masyarakat mencapai satu kesepakatan bahwa

PT. PLN (PERSERO) siap memberikan ganti rugi

sesuai dengan tuntutan masyarakat korban SUTET

yakni sebesar Rp 1.500.000.000 ( Satu Milyar Lima

Ratus Juta Rupiah) sesuai dengan berita acara

kesepakatan perdamaian.

Pandangan penulis terhadap langkah kompromi

yang dilakukan oleh PT.PLN (PERSERO) merupakan

121

satu langkah yang dilakukan guna mendapat satu

kesepakatan yang kemudian menjadi solusi dalam

mengakhiri krisis yang menimpa perusahaan, langkah

kompromi yang dilakukan oleh PT.PLN (PERSERO)

mengacu pada kerangka teori kehumasan menurut:

Menurut C. W Urwick : Sebagai fungsi

khusus manajemen Public Relation merupakan

kegiatan untuk menyampaikan kebijaksanaan

manajemen, mendengarkan pendapat masyarakat , dan

menciptakan suasana saling mengerti dan hubungan

yang baik diantara manajemen dan karyawan. (S.K

Bonar, 1986 , hal. 21).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh

penulis bahwa langkah kompromi yang dilakukan oleh

PT.PLN (PERSERO) adalah sudah tepat, hal ini dapat

dilihat dari sikap masyarakat yang menyambut baik

hasil kesepakatan perdamaian dari pihak PT.PLN

(PERSERO), selain itu dapat juga dilihat dari sudah

tidak adanya aksi masyarakat korban SUTET dalam

melakukan tindakan-tindakan anarkis.

Meskipun demikian langkah kompromi yang

dilakukan oleh PT.PLN (PERSERO) tidak didasarkan

pada suatu perencanaan yang matang, ini dapat dilihat

122

dari kesepakatan perdamaian yang dicapai tidak

didasarkan dari pihak PT.PLN (PERSERO) sebagai

pihak yang tergugat, melainkan kesepakatan

perdamaian merupakan inisiatif dari pihak masyarakat

korban SUTET, sehingga langkah kompromi yang

diambil pihak PT.PLN (PERSERO) sendiri dianggap

masih sangat lamban dalam penanganannya. Hal ini

diakibatkan ketergantungan PT.PLN (PERSERO) APJ

Cirebon terhadap keputusan dari pusat sedangkan

situasi yang terjadi di APJ Cirebon sudah menunjukan

krisis pada tahap akut.

3. Meluruskan citra perusahaan

Dalam hal meluruskan citra perusahaan, pihak PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon mengundang dari pihak-

pihak masyarakat serta berbagai instansi pemerintah

terkait dan dari pihak media massa (cetak maupun

elektronik) guna menghadiri acara penyuluhan yang

membahas masalah SUTET yang diselenggarakan oleh

pihak PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon. Dalam

penyuluhan tersebut pihak PT.PLN (PERSERO) APJ

Cirebon bekerjasama dengan ITB (Institute Teknologi

Bandung) menjelaskan kepada para peserta penyuluhan

berbagai pengetahuan mengenai SUTET dan

123

membagikan beberapa modul-modul atau jurnal-jurnal

yang diberikan pihak ITB Bandung dan PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon, agar masyarakat dapat

membaca serta mempelajari mengenai SUTET. Tidak

hanya sebatas itu, pihak PT. PLN (PERSERO) APJ

Cirebon bekerjasama dengan pihak Fakultas

Kedokteran Universitas Indonesia (UI) jakarta,

melakukan pemeriksaan kesehatan gratis bagi

masyarakat diberbagai wilayah Kabupaten yang rumah

dan bangunannya dilalui SUTET serta bakti sosial yang

dilakukan oleh PT.PLN (PEERSERO) berupa

sumbangan untuk pembangunan jembatan. Dengan

begitu secara otomatis citra perusahaan akan kembali

berangsur membaik melalui pemuatan berita dimedia

massa serta pemahaman masyarakat tentang SUTET

setelah penyuluhan tersebut semakin mengerti.

Pandangan penulis dalam hal meluruskan citra yang

dilakukan oleh pihak perusahaan dalam hal ini PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon sudah tepat langkah yang

diambil, dengan mengundang berbagai media massa

lokal dalam guna meliput berbagai kegiatan-kegiatan

sosial yang dilakukan oleh pihak PT.PLN (PERSERO)

APJ Cirebon. Dengan begitu orang akan mengetahui

124

bahwa pihak PT.PLN (PERSERO) tidak tinggal diam

dalam penanganan kasus SUTET ini , orang akan

beranggapan bahwa PT.PLN (PERSERO) sangat peduli

dengan kehidupan sosial warga masyarakat korban

SUTET. Dengan begitu citra perusahaan akan kembali

pulih seiring berjalannya waktu.

e. Media komunikasi yang digunakan oleh PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon.

Dalam mendukung program manajemen krisis

PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon guna membantu dalam

meminimalisir krisis yang dialami oleh PT PLN Area

Cirebon serta membentuk citra perusahaan, maka PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon bekerja sama dengan beberapa

lembaga media massa, seperti Radar Cirebon dan Mitra

Dialog, PT. PLN (PERSERO) APJ Cirebon juga

menerbitkan jurnal yang merupakan hasil penyuluhan

tentang dampak SUTET, jurnal yang berisi ulasan tentang

SUTET kemudian dibagi ke setiap Desa yang dilintasi

SUTET di Cirebon melalui Pemerintah desanya masing-

masing, kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh PT. PLN

(PERSERO) APJ Cirebon dalam menyikapi aksi penolakan

masyarakat terhadap SUTET sudah tepat.

125

Analisis media komunikasi PT.PLN (PERSERO) APJ

Cirebon mengacu pada kerangka teori menurut Menurut

Onong :

Public Relation dalam pengertian method of communication

merupakan rangkain kegiatan komunikasi yang khas ( dalam

Onong U.Effendy,hal 95) dengan ciri – ciri :

f. Komunikasi yang dilaksanakan berlangsung dua arah

secara timbal balik

g. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran

informasi pelaksanaan persuasi dan pengkajian opini

publik

h. Tujuan yang dicapai adalah tujuan organisasi itu sendiri

i. Sasaran yang dituju adalah publik yang didalam dan

publik diluar organisasi

j. Efek yang diharapkan adalah terjadinya hubungan yang

harmonis antara organisasi dengan publiknya.

Hal ini bisa dilihat dari kegiatan komunikasi yang dilakukan

oleh PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon, yaitu selain

membina hubungan baik dengan pers, ternyata juga

menerbitkan jurnal eksternal yang membahas tentang

SUTET yang kemudian jurnal tersebut disebarkan pada

masyrakat perlintasan SUTET melalui Kepala Desa masing-

126

masing. Langkah komunikasi yang dilakukan oleh PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon memang sudah maksimal, namun

ketika penulis melakukan observasi kelapangan ternyata

sebagian besar masyarakat belum mendapatkan bahkan

sebagian dari mereka tidak tahu tentang jurnal tersebut,

selain itu masyarakat masih berpendapat bahwa SUTET

menimbulkan radiasi tinggi dan membahayakan meskipun

hasil penelitian telah membuktikan bahwa SUTET tidak

berbahaya. pada dasarnya media komunikasi yang

digunakan sebagai langkah manajemen krisis diharapkan

dapat mempengaruhi opini masyarakat tentang SUTET, yaitu

SUTET tidak menimbulkan ancaman kesehatan bila berada

pada batas aman yakni 5 meter dari kawat.

127

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulan bahwa krisis yang

terjadi di PT. PLN merupakan krisis yang diakibatkan oleh

presepsi masyarakat tentang radiasi SUTET yang dapat

berpengaruh terhadap kesehatan dan nilai jual tanah, sehingga

masyarakat yang menamakan diri sebagai Ikatan Keluarga

Korban SUTET (IKKS) mendatangi PT.PLN (PERSERO) APJ

Cirebon untuk meminta ganti rugi, meskipun hasil penelitian

dari ITB dan FK UI tidak membuktikan bahwa radiasi SUTET

dapat berpengaruh terhadap kesehatan bila berada pada

ambang batas radiasi SUTET yang telah di tentukan Untuk

transmisi SUTT dan SUTET aturan jarak aman vertikal (C)

adalah untuk tegangan 70 kV adalah 4,5 m, untuk 150 kV

adalah 5,5 m, untuk 275 kV adalah 7,5 m dan untuk 500 kV

adalah 9,5 m. Sedangkan jarak aman horizontal dari as/sumbu

menara (D) adalah untuk tegangan 70 kV adalah 7 m, untuk

150 kV adalah 10 m, untuk 275 kV adalah 13 m dan 500 kV

adalah 17 m, dan menara SUTET yang di bangun oleh PT.PLN

(PERSERO) sesuai dengan hasil penelitian tersebut tidak

menyalahi ketentuan yang berlaku.

128

1. - Tahap krisis yang dilalui PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon

mencakup tahap Prodromal dimana pada tahap ini pihak PT.PLN

(PERSERO) telah menyadari adanya krisis, karena munculnya

krisis sangat jelas yaitu masyarakat yang tergabung dalam Ikatan

Keluarga Korban SUTET (IKKS) melalui kordinatornya telah

melakukan kordinasi langsung dengan pihak PT.PLN

(PERSERO) terkait tuntutan masyarakat yaitu meminta ganti

rugi kepada PT.PLN (PERSERO).

Dengan demikian PT.PLN (PERSERO) dengan segera

membentuk tim yang terdiri dari jajaran manajerial dan Humas

untuk mengumpulkan data tentang penolakan masyarakat

terhadap SUTET.

- Tahap Akut, dimana pada tahap ini krisis sudah mulai kelihatan

jelas atau benar-benar sudah terjadi. Pada tahap ini masyarakat

korban SUTET menganggap bahwa pihak PT.PLN (PERSERO)

APJ Cirebon dianggap tidak menyikapi secara serius sehingga

masyarakat merasa bahwa perusahaan tidak berpihak pada

kepentingan masyarakat, maka masyarakat yang tergabung

dalam Ikatan Keluarga Korban SUTET (IKKS) menggelar aksi

unjuk rasa dan orasi. Para pengunjuk rasa bahkan sempat

menggergaji salah satu menara SUTET, menuntut agar

Perusahaan segera merealisasikan tuntutan mereka. Dengan

129

demikian langkah yang dilakukan oleh pihak PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon adalah bekerja sama dengan pihak

Kepolisian Cirebon guna mengamankan fasilitas distribusi listrik

diwilayah yang dianggap rawan dari aksi protes serta tindakan

pengerusakan, maka Humas PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon

melakukan hubungan komunikasi melalui dialog dengan

masyarakat korban SUTET yang diwakili oleh tokoh masyarakat

maupun pejabat desa setempat.

- Tahap Kronik, dimana pada tahap ini bisa disebut juga sebagai

tahap peredaan atau pemulihan citra. Pada tahap ini PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon untuk menyelesaikan tuntutan

masyarakat sesuai dengan petunjuk Direksi PLN, yaitu melalui

jalur hukum atau pengadilan. Pengadilan Negeri Bandung yang

telah memenangkan gugatan masyarakat korban SUTET

Cirebon, yang isinya antara lain : PT.PLN (PERSERO) harus

membayar Rp 4,8 Milyar yang merupakan sisa dari uang sebesar

Rp 5,3 Milyar sesuai dengan perjanjian yang telah ditanda

tangani bersama antara PT.PLN (PERSERO) dengan perwakilan

masyarakat, dan PT.PLN (PERSERO) harus membayar 2 %

setiap keterlambatan per bulan yang dihitung sejak September

2001. Pada tanggal 16 Juni 2003 melalui kuasa hukumnya

PT.PLN (PERSERO), D.Hari Harsanto,SH melakukan banding

dengan memori banding dalam perkara perdata di Pengadilan

130

Negeri Bandung Nomor 335/PDT.G /2002/PN.BDG, namun

dengan pertimbangan PT.PLN (PERSERO) akan tetap

mengalami kerugian meskipun akan menang dalam Pengadilan,

karena aksi masyarakat akan mengarah pada anarkis yaitu aksi

pengerusakan menara SUTET. Dengan demikian merubah

kebijakan dari penyelesaian melalui Pengadilan ke kebijakan

untuk memenuhi tuntutan masyarakat dengan memberikan dana

kompensasi atau ganti rugi kepada pihak masyarakat yang tanah

dan bangunannya dilalui SUTET sesuai dengan keputusan

musyawarah adalah solusi untuk meminimalisir kerugian yang

semakin besar.

- Tahap Resolusi, pada tahap ini biasa disebut penyembuhan atau

pulih kembali. Dimana krisis yang terjadi telah mengalami

penyembuhan dari krisis eksternal Perusahaan, yakni aksi unjuk

rasa dan orasi, dengan kebijakan yang diambil oleh pihak

Perusahaan adalah memenuhi tuntutan masyarakat Kabupaten

Cirebon dengan memberikan sisa uang kompensasi sebesar Rp

1.500.000.000 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) sesuai

dengan Berita Acara Kesepakatan Perdamaian.

2. Pilihan strategi yang digunakan oleh Perusahaan berkaitan

dengan aksi unjuk rasa para warga korban SUTET adalah

strategi adaptive, dimana Perusahaan dalam menyikapi aksi

unjuk rasa para korban SUTET dan menghindari berlarutnya

131

krisis ini maka Perusahaan dengan cara memenuhi dan

merealisasikan tuntutan masyarakat. Langkah-langkah yang

diambil dalam strategi adaptive adalah sebagai berikut :

- Mengubah Kebijakan, dimana Perusahaan merubah

kebijakan yang semula penyelesaian melalui jalur

hukum berganti dengan kebijakan yang menerima

tuntutan masyarakat. Karena jika pihak Perusahaan

dalam hal ini PT.PLN (PERSERO) tidak segera

mengubah kebijakan maka kasus ini akan semakin

melebar, sehingga kerugian yang akan ditanggung oleh

PT.PLN (PERSERO) semakin besar akibat dari

sabotase menara SUTET.

- Kompromi, kompromi yang dilakukan oleh Perusahaan

dengan pihak masyarakat yang tergabung dalam Ikatan

Keluarga Korban SUTET (IKKS) adalah dengan

melakukan berbagai musyawarah untuk mencapai

mufakat atau kesepakatan bersama yang dikemas dalam

bentuk dialog dengan melibatkan Pemerintah Daerah

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Cirebon

sebagai mediasi antara PT.PLN (PERSERO) APJ

Cirebon dengan masyarakat, dengan tujuan mendapat

satu kesepakatan yang kemudian menjadi solusi dalam

132

mengakhiri krisis dan dapat menekan kemungkinan

berlanjut pada aksi-aksi yang lebih besar.

- Meluruskan Citra, karena citra positif menjadi tujuan

yang ingin dicapai oleh semua Perusahaan, maka

PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon dalam meluruskan

citranya, selain menerima dan merealisasikan tuntutan

masyarakat juga dibangun melalui hubungan

komunikasi yang terbuka antara Perusahaan dengan

masyarakat dan mengadakan penyuluhan-penyuluhan,

seperti seminar yang membahas masalah SUTET

dengan mengundang dari pihak-pihak masyarakat serta

berbagai Pemerintah daerah terkait dan dari pihak

media massa (cetak maupun elektronik) yang

diselenggarakan oleh PT.PLN (PERSERO) APJ

Cirebon dengan membagikan beberapa modul-modul

atau jurnal-jurnal agar masyarakat dapat membaca serta

mempelajari mengenai SUTET.

3. Hubungan komunikasi yang dibangun oleh Perusahaan dalam

menciptakan hubungan baik dengan masyarakat adalah dengan

menggunakan komunikasi dua arah atau timbal balik. Selain

komunikasi dua arah, komunikasi juga dilakukan melalui media

komunikasi, seperti :

133

Majalah, majalah internal Perusahaan yang diberi nama

FOKUS, kotak saran, internet, saluran telephone. Pasca krisis

hubungan antara perusahaan dengan masyarakat korban SUTET

semakin baik, karena komunikasi yang dibangun antara

masyarakat dengan pihak Perusahaan sudah efektif dan

membuahkan hasil yang baik. Hal ini ditandai dengan tidak

terjadi lagi aksi unjuk rasa dan orasi masyarakat yang menuntut

hak mereka serta tidak ada indikasi terjadinya aksi unjuk rasa

dan orasi lagi yang merugikan Perusahaan.

B. Saran

1. Sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan

masyarakat, PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan

Banten Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon sangat

rentan dengan permasalahan eksternal. Seyogyanya PT.PLN

(PERSERO) menempatkan Humas dalam Devisi tersendiri yang

khusus menangani tugas-tugas Public Relations, terutama tugas-

tugas eksternal Perusahaan. Selain itu keanggotaan Humas

haruslah di tambahkan sehigga dapat mendukung kerja-kerja

kehumasan baik yang berkaitan dengan tugas internal maupun

eksternal perusahaan terutama berkaitan dengan permasalahan

yang muncul dari masyarakat.

134

2. Sebagai Perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan dan jasa

masyarakat, PT.PLN (PERSERO) Distribusi Jawa Barat dan

Banten Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Cirebon sebaiknya

lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan eksternal yang

terjadi dimasyarakat dan lebih cepat menanggapi dan

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi

sehingga tidak mengulur-ngulur waktu dalam penanganan dan

penyelesaian krisis yang terjadi

135

LAMPIRAN

136

WAWANCARA Dudung (45 Tahun), Warga beber Kecamatan Beber

Penulis : Sesuai dengan isu aksi protes masyarakat yang menuntut agar

membebaskan tanah dan bangunan yang dilintasi SUTET.

Bagaimana harga nilai jual tanah Bapak disisni yang tanahnya

dilintasi SUTET setelah adanya pembangunan SUTET serta isu

radiasi SUTET yang kian merebak ?

Jawab : Dulu tanah saya ditawar dengan harga yang lumayan tinggi Rp 60

Juta, tapi

semenjak SUTET ada diperkampungan kami boro-boro dibeli

dengan harga yang tinggi, jangankan Rp 40 Juta, Rp 20 Juta saja

gak ada yang mau

.

Engkus (53 Tahun), petani sawah dan keluarga korban SUTET Desa

Beber

Kecamatan Beber.

Penulis : Apakah Bapak suka mendengar suara atau tanda yang aneh yang

keluar dari perlintasan SUTET yang ada disini ?

Jawab : Kalau pada musim hujan apalagi dibarengi dengan angin kencang

sering kedengaran suara-suara bising, tapi saya gak tau suaranya

datang dari mana. yang jelas suaranya dari kabel dan menara

SUTET.

Penulis : Bagaimana tanggapan Bapak dengan langkah yang diambil pihak

PLN dalam menyelasaikan krisis ini ?

Jawab : Meskipun krisis telah berakhir dan kesepakatan telah disepakati oleh

PLN, namun menurut saya pihak PLN masih lamban dalam

137

penyelesaian masalah ini hingga harus berlarut-larut dan lama

penyelesaiannya.

Dedi (37 Tahun), Kepala Desa Panangon Lor

Penulis : Apakah di desa Bapak ini ada warga Bapak yang terkena dampak

radiasi SUTET, dari segi kesehatan misalnya ?

Jawab : Tidak ada sama sekali warga saya yang sakit terkena dampak

radiasi SUTET. Sampai saat ini saya sendiri belum tau yang jelas

akibat dari dampak radiasi yang ditimbulkan dari radiasi SUTET,

meskipun suara bising sering terdengar yang dipastikan dari kabel

menara SUTET yang berada dibelakang perkampungan kami.

Bapak Rohim (56 tahun), warga Panongan lor

Penulis : Apakah bapak sudah lama bertani dan bekerja dibawah perlintasan

SUTET ?

Lalu bagaimana perasaan Bapak bekerja dibawah perlintasan

SUTET ?

Jawab : saya sudah sejak lama menanam padi dibawah perlintasan SUTET,

biar kadang perasaan sedikit takut dan was-was dengan isu

dampak radiasi SUTET. Tapi sampai saat ini saya belum merasa

dampak yang berarti.

Bapak Soekoer (51 Tahun), Humas PT.PLN APJ Cirebon

Penulis : Menurut Bapak sebagai Humas di PT.PLN APJ Cirebon,

bagaimana tanggapan dari pihak PLN atas tuntutan warga yang

meminta ganti rugi atas pembangunan SUTET ?

138

Jawab : Secara hukum masyarakat berdasarkan Kepmen tersebut tidak

berhak mendapat ganti rugi atas tanah dan bangunan mereka yang

dilewati jalur SUTET. Ganti rugi hanya diberikan kepada tanah

yang dijadikan tower bangunan serta tanaman yang memasuki

ruang bebas sehingga sikap warga yang menuntut ganti rugi adalah

tidak tepat secara hukum.

Penulis : Bagaimana cara Humas PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon dalam

melakukan penelitian guna mengetahui sejauh mana krisis telah

terjadi ?

Jawab : Dalam melakukan penelitian Humas mengumpulkan data melalui

wawancara kepada masyarakat. Namun dalam melakukan

penelitian Humas tidak dilakukan disemua desa yang dilintasi

SUTET di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat tetapi dua desa dan

kemudian dijadikan sample penelitian. Selain Humas yang

memiliki keterbatasan anggota, karena dari beberapa desa yang

dianggap paling aman untuk ditanyai adalah Desa Panongan Lor

dan Desa Cisaat, hal ini dikarenakan situasi yang sedang memanas

sehingga dapat mengancam keselamatan Tim.

Penulis : Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Humas PT.PLN

(PERSERO) APJ Cirebon untuk tetap menjalin hubungan baik

dengan masyarakat pasca terjadinya krisis ?

Jawab : Langkah Humas PT.PLN (PERSERO) APJ Cirebon dalam

membangun hubungan baik dengan masyarakat, seperti bakti

sosial, berupa kerja bakti yaitu membersihkan kabel aliran listrik

dari rimbunnya pepohonan yang dianggap mengganggu

operasional PLN, yang istilah PLN dinamakan pemeliharaan.

Kerja bakti tersebut langsung oleh jajaran PLN Cirebon bersama

dengan masyarakat melanjutkan pengobatan gratis bagi warga

korban SUTET, untuk membuktikan bahwa desa-desa tersebut

aman dari radiasi SUTET, meskipun tidak diakibatkan oleh radiasi

139

SUTET. Setelah yang dicapai oleh PT.PLN (PERSERO) APJ

Cirebon dengan masyarakat korban SUTET, kami tetap menjalin

hubungan dengan masyarakat hingga saat ini bakti sosial berupa

kerja bakti baru empat kali di empat desa, yakni Desa Beber,

Cikancas, Cileduk, Pabuaran Lor, sedangkan pengobatan gratis

baru dilakukan dua kali di dua kecamatan, yakni Kecamatan

Cileduk, Kecamatan Beber selain itu penyuluhan tentang SUTET

masih terus dilaksanakan. Ada pula pemberian dana tali kasih

dilakukan pada tahun 1999, total dana yang diberikan oleh PLN

saat itu sebesar Rp 455 Juta, yang diberikan melalui Koperasi

Usaha Kelompok Bersama. Dan program pemeliharaan jaringan

sebagai program bulanan PLN, juga melibatkan masyarakat

setempat. Dengan demikian hubungan antara PLN dengan

masyarakat pasca terjadinya krisis akan semakin membaik.

Bapak dadang.E kosasih (31 tahun), Koordinator IKKS dan Kelarga

Korban

SUTET.

Penulis : Bagaimana tanggapan Bapak sebagai koordinator IKKS dan

keluarga korban SUTET atas bersedianya PLN memenuhi tuntutan

masyarakat memberikan dana ganti rugi lahan dan bangunan yang

dilintasi SUTET kepada warga ?

Jawab : Sebagai koordinator IKKS dan keluarga korban SUTET Desa Beber,

Kecamatan Beber sangat menyambut baik keputusan dari PLN

yang bersedia melakukan ganti rugi walaupun tidak sesuai dengan

tuntutan kami, walaupun harus dengan beberapi kali musyawarah

namun kami senang dengan, begitu pihak PLN telah mau

mendengar keluhan kami dan memberikan ganti rugi dari kerugian

kami, baik dari egi materi dan non materi, seperti kesehatan.

140

Sebelum masyarakat melakukan protes melalui aksi massa,

sesungguhnya kami telah melakukan koordinasi dengan pihak

PLN melalui surat pemberitahuan tentang permintaan warga yang

merasa dirugikan akibat SUTET. Namun karena merasa surat

tersebut tidak ditanggapi maka langkah yang harus ditempuh

adalah aksi massa.

Bapak Suripto (51 Tahun), Ketua Tim Penanggulangan Sosialisasi

SUTET

Penulis : Apakah pembangunan SUTET ini sudah sesuai dengan

standarisasi pembangunan SUTET yang aman ? Lalu berapa

batas amannya untuk pembangunan SUTET ?

Jawab : Selama ini kami bekerja sesuai dengan standar WHO, yaitu sesuai

dengan ambang batas kekuatan Medan Listrik dan Medan Magnet

yang tidak membahayakan tubuh manusia sebesar 5 KV / m untuk

Medan Listrik dan 0,1 m Tesia untuk Medan Magnet. Selain itu

PLN sendiri telah membuat pagar pembatas untuk menjaga ruang

bebas dan jarak aman serta secara periodik melakukan pengukuran

kuat medan listrik dengan menggunakan alat Elektromagnetic

Field Meter.

Bapak H. Sutrisna (60 tahun), Kepala Desa Cileduk

Penulis : Bagaimana tanggapan Bapak sebagai Kepala Desa dengan

program-program yang dilakukan pihak PLN setelah terjadinya

kesepakatan perdamaian dengan masyarakat ?

Jawab : Kami menyambut baik program PLN, karena program tersebut jelas

sangat Membantu masyarakat.

141