jurnal stretgi

JURNAL BERAJA NITI ISSN : 2337-4608 Volume 3 Nomor 3 (2014) http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja © Copyright 2014

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEBERADAAN KENDARAAN PRIBADI YANG TIDAK MEMPUNYAI IZIN SEBAGAI ANGKUTAN UMUM

(STUDI DI KOTA SAMARINDA)

Fenny Herlambang1

([email protected]) Mahendra Putra Kurnia2

([email protected]) Erna Susanti3

([email protected]) Abstrak

Transportasi merupakan sarana yang di butuhkan banyak orang sejak

jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk

angkutan dengan demikian transportasi atau angkutan dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat

bermanfaat untuk pemindahan penumpang/pengiriman barang. Permasalahan yang diteliti adalah tentang banyaknya kendaraan pribadi serta kendala-kendala

yang dihadapi dalam upaya tanggung jawab dan optimalisasi terhadap kendaraan pribadi yang tidak mempunyai izin sebagai angkutan umum yang di tinjau dari

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan

yang sebagaimana mestinya telah di atur sesuai Undang-Undang tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan yaitu melakukan

wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan dan penelitian kepustakaan. Data-data yang terkumpul kemudian akan dianalisis dalam bentuk deskripsi

kalimat yang teratur, sistematis dan logis. Berdasarkan penelitian, penulis

menyarankan Keberadaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum di Kota Samarinda banyak didapati dikarenakan kurangnya keinginan para pemilik

kendaraan pribadi untuk mengurus izin trayek yang diperlukan sebagai syarat untuk melakukan praktek pengangkutan penumpang, hambatan-hambatan antara

lain seperti kurangnya informasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang

sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya mengenai angkutan umum dan kurangnya

kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan terdapat upaya preventif dan upaya represif yang dilakukan Dinas Lalu Lintas dan

Angkutan jalan

Kata Kunci;Kendaraan Pribadi, Izin, Angkutan Umum

1 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 3 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

JURIDICAL ANALYSIS OF EXISTENCE PERSONAL VEHICLE WITHOUT PERMISSION AS A PUBLIC TRANSPORT

(STUDY IN SAMARINDA)

Fenny Herlambang4

([email protected])

Mahendra Putra Kurnia5 ([email protected])

Erna Susanti6 ([email protected])

Abstract

Transportation is needed for many people since ancient time many

activities realized in the form of freight transport or transport the carrier generating services for people who require the transfer of passenger / freight.

The problem under study is about the number of private vehicles and obstacles

encountered in the optimization effort and responsibility on private vehicles that are unlicensed as public transport in the review of the Law Act Number 22 Year

2009 about traffic and road transport as it should has been set as the Law Act. This research uses empirical research juridical law by using two

approaches, namely research approach legislation and conceptual approaches.

Data collected by field research is conducted interviews to the parties concerned and the research literature.The data collected will then be analyzed in the form of

a sentence descriptions regular, systematic and logical. Based on research, the authors suggest existence of private vehicles as public transport in the city of

Samarinda a common sight due to the lack of desire of the owners of private vehicles to take care of route permit is required as a condition to practice

transporting passengers, among other barriers such as lack of information and

communication to the public about socialization of Law Act Number 22 Year 2009 on Road Traffic and Transportation, particularly on public transport and the lack

of ability of law enforcement agencies in carrying out the task and there are preventive measures and efforts undertaken repressive Traffic Office and road.

Keywords: Personal vehicles, Permission, Public vehicles

4 Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 5 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 6 Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman

Jurnal Beraja Niti, Volume 3 Nomor 3

2

Pendahuluan

Transportasi merupakan sarana yang dibutuhkan banyak orang sejak

jaman dahulu dalam melaksanakan kegiatannya yang diwujudkan dalam bentuk

angkutan. Pengangkutan terbagi dalam dua hal, yaitu pengangkutan orang dan /

atau barang yang peruntukannya untuk umum atau pribadi. Mengenai jalurnya

bisa melalui udara seperti pesawat terbang, laut atau perairan seperti kapal atau

perahu, dan darat seperti mobil, pedati dan sebagainya. Kegiatan dari

transportasi memindahkan barang (commodity of goods) dan penumpang dari

satu tempat (origin atau port of call) ke tempat lain atau (port of destination),

maka dengan demikian pengangkut menghasilkan jasa angkutan atau dengan

perkataan lain produksi jasa bagi masyarakat yang membutuhkan sangat

bermanfaat untuk pemindahan/ pengiriman barang-barangnya.

Pengangkutan-pengangkutan tersebut menimbulkan masalah-masalah

dalam transportasi yang makin berkembang. Salah satunya adalah mengenai

pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sejak mesin

motor ditemukan, era pengangkutan dengan kendaraan bermotor lambat laun

mulai dipergunakan dan dibutuhkan oleh banyak orang. Mengenai pengertian

kendaraan bermotor tercantum dalam Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ)

“Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan

mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel”. Dalam

perjalanannya pengangkutan darat dengan kendaraan bermotor mulai

dipergunakan untuk pelayanan umum selain digunakan untuk pribadi. Angkutan

Analisis Yuridis Terhadap Keberadaan Kendaraan (Fenny Herlambang)

3

umum untuk kendaraan bermotor roda empat di darat seperti bis kota atau antar

kota atau antar pulau, mikrolet, taksi, angguna (angkutan serba guna), angkudes

(angkutan pedesaan), dan sebagainya mulai banyak dijumpai seiring dengan

waktu. Hal tersebut akhirnya diatur oleh suatu peraturan hukum oleh pemerintah

dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan

angkutan jalan umum (UULLAJ). Yang diatur dalam izin trayek, izin usaha

angkutan, izin operasional, kelaikan angkutan untuk umum beserta persyaratan

lain yang ditentukan.

Dari uraian yang dipaparkan pada latar belakang di atas maka penulis

merumuskan masalah yang akan menjadi dasar dalam penyusunan skripsi.

Adapun perumusan masalahnya adalah Mengapa banyak kendaraan pribadi

dipergunakan sebagai angkutan umum di kota Samarinda, apa kendala-kendala

yang dihadapi oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menertibkan

mobil pribadi sebagai angkutan umum, dan apa upaya yang dilakukan Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan dalam menertibkan mobil pribadi sebagai angkutan

umum. Agar penulisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perlu

ditetapkan tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

Untuk mengetahui penyebab banyaknya kendaraan pribadi dipergunakan sebagai

angkutan umum di Kota Samarinda, untuk mengetahui kendala-kendala yang

dihadapi oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menertibkan mobil

pribadi sebagai angkutan umum, untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam menertibkan mobil pribadi sebagai

angkutan umum.


4

Metodologi dalam penelitian ini mencantumkan jenis penelitian Yuridis

Empiris, pendekatan penelitian Live Case Study, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, metode pengolahan dan analisa data terdiri dari analisa

kualitatif yaitu data yang diperoleh baik dari penelitian lapangan maupun dari

penelitian kepustakaan sehingga akan menjawab permasalahan yang ada dan

analisa kuantitatif yaitu data merupakan gejala yang terdiri dari angka-angka

yang diambil dengan metode yang cermat dan teliti yang mempunya hubungan

antar variabel yang sangat jelas.

Pembahasan

Keberadaan Kendaraan Bermotor Pribadi Yang Digunakan Sebagai

Angkutan Umum. Mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum banyak

menyalahi ketentuan UULLAJ serta merugikan masyarakan dan negara

sebenarnya menyalahi ketentuan UULLAJ, karena mobil tersebut ditujukan untuk

penggunaan pribadi, bukan sebagai angkutan umum. angkutan tersebut juga

tidak mempunyai ijin serta didaftarkan secara sah sebagai angkutan umum.

Peruntukan, persyaratan teknis dan laik jalan yang terdapat dalam angkutan

tersebut sebagai jaminan utama keselamatan bagi penumpang sangat

meragukan. Ini dikarenakan angkutan tersebut belum menjalani ketentuan-

ketentuan sebagai angkutan umum dan ijin dari DLLAJR.

Masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan tersebut sebenarnya

dirugikan selain semakin diuntungkan dengan semakin banyaknya alternatif

sarana angkutan. Merugikan bagi pengguna jasa tersebut, apabila timbul

permasalahan dari angkutan tersebut. Awak dan pemilik/ pengusaha angkutan


5

tersebut cenderung lepas tangan menghindar dari tanggung jawab bila terjadi

sesuatu pada penumpang. Dapat bertindak sewenang-wenang kepada pengguna

jasa dimana awak angkutan dapat mengabaikan tata cara pengangkutan

penumpang dan tarif penumpang yang dtentukan dalam UULLAJ.

Dalam angkutan ini awak dan pemilik/pengusaha angkutan banyak yang

tidak memberikan ganti rugi apabila pengguna jasa mengalami musibah yang

timbul dari pengangkutan tersebut. Pengguna jasa tidak mendapat asuransi,

karena angkutan tersebut tidak diakui secara sah sebagai angkutan umum resmi

oleh Jasa Raharja. Sehingga akibatnya pengguna jasa tidak dapat mengajukan

klaim ganti rugi pada Jasa Raharja, apabila awak dan pengusaha angkutan

tersebut lepas tangan dan tidak mau memberikan ganti rugi. Pada awak dan

pemilik/ pengusaha angkutan umum tidak bisa terlepas dari tanggungjawabnya

sebagai pengangkut sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUHPerdata) selain diatur dalam UULLAJ. Dalam pasal

tersebut disebutkan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa

kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya

menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan Pasal 3

PERDA Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan Tertentu menyebutkan

bahwa dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin

untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau

beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah. Dalam hal ini daerah dirugikan

karena tidak memperoleh retribusi pendapatan atas beroperasinya angkutan

umum dan juga Daerah tidak bisa memantau keberadaan jumlah angkutan umum


6

yang sebenarnya untuk pengendalian dan pengawasan bagi angkutan umum

yang diijinkan beroperasi. Sementara dari tahun ke tahun, jumlah mobil pribadi

yang dijadikan angkutan umum semakin bertambah. Apabila dibiarkan terus

menerus pengguna jasa angkutan tersebut tidak mempunyai jaminan

perlindungan hukum, karena angkutan itu tidak mengikuti ketentuan mengenai

kewajiban-kewajiban angkutan umum menurut UULLAJ. Ditambah pula tidak ada

jaminan perlindungan hukum, karena angkutan itu tidak mengikuti ketentuan

mengenai kewajiban-kewajiban yang ditentukan oleh UULLAJ. Ditambah pula

tidak ada jaminan tanggung jawab dan ganti kerugian dari awak dan pemilik/

pengusaha angkutan tersebut terhadap pengguna jasa angkutan itu.

Angkutan tersebut keberadaannya meresahkan angkutan umum resmi

berplat kuning. Akibatnya bisa timbul persengketaan dalam hal penumpang akibat

penyerobotan penumpang oleh mobil pribadi berplat hitam sebagai angkutan

umum. sehingga rawan memicu perkelahian antar awak angkutan umum resmi

berplat kuning dengan awak angkutan umum ilegal berplat hitam. Kendala-

kendala yang Dihadapi Oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam

Menertibkan Keberadaan Kendaraan (Mobil) Pribadi Sebagai Angkutan Umum di

Kota Samarinda. Dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi di bidang

angkutan umum, khusus terhadap mobil pribadi yang dipergunakan sebagai

angkutan umum tidak resmi, pihak DLLAJR dan Satuan Polisi Lalu Lintas

mengalami hambatan-hambatan, antara lain seperti kurangnya informasi dan

komunikasi kepada masyarakat mengenai mobil pribadi sebagai angkutan umum

menurut Undang-undang dan Peraturan Pemerintah mengenai lalu lintas dan


7

angkutan jalan raya (UULLAJ) dan kemampuan aparat penegak hukum dalam

melaksanakan tugas. Yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda ,

makin menjamurnya mobil pribadi yang digunakan sebagai angkutan umum yang

beroperasi di jalan raya oleh pemilik/ pengusaha angkutan tersebut, bisa jadi oleh

karena kurang genjarnya sosialisasi UULLAJ. Sosialisasi tersebut berupa

komunikasi dan informasi mengenai ketentuan-ketentuan angkutan umum

berdasarkan UULLAJ oleh pihak DLLAJR kepada pemilik/ pengusaha angkutan

umum.

Akibat kurang gencarnya sosialisasi tersebut oleh pihak DLLAJR, maka

banyak pemilik/ pengusaha yang menjalankan mobil pribadi berplat hitam sebagai

angkutan umum. mereka belum mengerti dan memahami mengenai ketentuan

dan persyaratan angkutan umum resmi beserta tindak pidana bagi yang

melanggarnya menurut UULLAJ. Sehingga pemilik/ pengusaha mobil angkutan

umum plat hitam dengan bersikap masa bodoh tetap mengoperasikan

angkutannya, berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. H. Agus Tri Sutanto, MT

alasan dari pemilik atau pengusaha mobil angkutan umum belum mendengar

sosialisasi UULLAJ mengenai angkutan umum, disamping itu bagi pemilik/

pengusaha untuk mengurus perizinan angkutan umum resmi merasa prosedur

perizinan berbelit-belit atau tidak mengerti harus kemana mereka mengurusnya.7

Karena itu perlu bagi pihak DLLAJR untuk mensosialisasikan UULLAJ mengenai

angkutan umum kepada pemilik/ pengusaha yang menjalankan mobil pribadi

sebagai angkutan umum untuk menghentikan kegiatannya. Disamping itu

7 Hasil wawancara terhadap Ir. H. Agus Tri Sutanto, MT, Hari Selasa, Tanggal 04 Pebruari

2014, Pukul 10.04 WITA.


8

mengurus perizinan angkutan umum yang sah menurut UULLAJ kepada pihak

DLLAJR. Dalam sosialisasi UULLAJ mengenai angkutan umum pihak DLLAJR dapat

bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian untuk

mensosialisasikan kepada pemilik/ pengusaha angkutan.

Dengan adanya sosialisasi UULLAJ yang gencar dan terus menerus

mengenai angkutan umum oleh aparat yang berwenang dibidang angkutan jalan

kepada pemilik/ pengusaha angkutan agar menjadi paham dan mengerti serta

mematuhi dan melaksanakannya. Mereka tidak bisa mencari alasan-asalan lagi

mengenai pelanggaran angkutan tersebut, karena sudah dianggap paham dan

mengerti mengenai ketentuan UULLAJ mengenai angkutan umum yang resmi

beserta prosedur perijinannya. Yang dilakukan Satuan Polisi Lalu Lintas Kota

Samarinda, berdasarkan penjelasan dari Kompol Didik Hariyanto, SIK kemampuan

aparat penegak hukum khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas Kota Samarinda dalam

melaksanakan tugas Untuk menanggulangi dan mencegah mobil pribadi yang

dijadikan sebagai angkutan umum, dibutuhkan aparat penegak hukum yang

berwenang dibidang angkutan jalan. Aparat yang berwenang melakukan

penyidikan dalam hal ini adalah pihak kepolisian dan DLLAJR, dimana keduanya

diberi tugas sebagai penyidik tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan

jalan oleh negara. Diatur dalam Pasal 262 ayat (1) Undang-undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang pada intinya mengatur

bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil juga berwenang untuk melakukan

pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik jalan Kendaraan

Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;


9

melakukan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan angkutan orang dan/atau

barang dengan Kendaraan Bermotor Umum; melakukan pemeriksaan atas

pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor di tempat

penimbangan yang dipasang secara tetap; melarang atau menunda

pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan

laik jalan; meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor,

atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik

jalan, pengujian Kendaraan Bermotor, dan perizinan; dan/atau melakukan

penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat izin penyelenggaraan angkutan

umum atas pelanggaran dengan membuat dan menandatangani berita acara

pemeriksaan.

Aparat tersebut adalah pihak Kepolisian untuk menindak tegas

pelanggaran tersebut karena tidak sesuai dengan UULLAJ. Tetapi pelanggaran

tersebut tetap berlangsung bahkan semakin banyak saja setiap tahun, seolah-

olah pihak Kepolisian tidak berdaya untuk mengatasinya. Ditegaskan kembali oleh

Kompol Didik Hariyanto, SIK, Masih banyaknya pelanggaran tersebut ini

merupakan bukti bahwa kemampuan aparat penegak hukum dalam

melaksanakan tugas masih kurang. Keterbatasan jumlah personel yang

berwenang dalam pengawasan dan penindakan terhadap angkutan umum tidak

resmi plat hitam menjadi kendala. Jumlah personel yang terbatas tidak maksimal

untuk memberantas angkutan tersebut secara keseluruhan. Penegakan hukum

yang tidak tegas dan tidak konsisten juga turut mengurangi kemampuan aparat

penegak hukum yang berwenang dibidang angkutan jalan dalam melaksanakan


10

tugas. Seperti razia operasi terhadap angkutan umum tersebut hanya dilakukan

pada waktu-waktu tertentu saja oleh aparat. Dimana tidak semua mobil pribadi

plat hitam digunakan untuk digunakan sebagai angkutan umum yang beroperasi

terjaring razia oleh aparat. Walaupun angkutan tersebut terjaring razia operasi,

sebagian dari mereka yang tertangkap sudah kembali beroperasi.

Seharusnya aparat yang berwenang lebih banyak membentuk pos

pengawasan di setiap titik wilayah yang sering dilalui oleh angkutan umum plat

hitam tersebut. disamping itu aparat yang berwenang seharusnya menyebarkan

intel dalam mengawasi dan menindak angkutan umum tersebut pada tiap-tiap

jalur yang sering dilalui olehnya. Selain itu oknum aparat memberikan toleransi

kepada angkutan tersebut dengan menarik pungutan-pungutan liar (pungli) di

tempat tertentu sehingga mengurangi kemampuan aparat yang berwenang dalam

melaksanakan tugas penegakan hukum. Pungli termasuk perbuatan yang

memperkaya diri sendiri tanpa hak atau tidak halal, yang dapat diklasifikasikan

sebagai korupsi. Apabila masalah pungli ini tidak ditangani secara struktural dan

bersistem, dikhawatirkan akan terus berlanjut, sehingga menjadi beban

masyarakat dan akhirnya membudaya yang sulit diberantas.8 Kemampuan aparat

penegak hukum dalam melaksanakan tugas menindak pelanggaran tersebut

harus benar-benar dimaksimalkan dan ditingkatkan lagi. Dituntut lebih pintar,

profesional, serta tangguh dalam melaksanakan tugasnya memberantas dan

menertibkan angkutan umum plat hitam. Karena itu perlu adanya pembinaan

8Abdulkadir Muhammad I. Op.Cit., hal.113.


11

mental dan keahlian tiap individu personel aparat secara kontinyu dalam

meningkatkan profesionalismenya.9

Upaya Hukum Yang Dilakukan Oleh Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Terhadap Penggunaan Keberadaan Kendaraan (mobil) Pribadi Sebagai Angkutan

Umum di Kota Samarinda. Upaya Hukum Preventif, pada perlindungan hukum

preventif ini subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan

atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang

definitive. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa, perlindungan hukum

preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada

kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif

pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang

didasarkan pada diskresi. Upaya hukum preventif yang dimaksud disini adalah

upaya yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak hukum khususnya Dinas Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan dalam penegakan atas penyimpangan yang terjadi

kendaraan pribadi yang tidak memiliki ijin sebagai angkutan umum di Kota

Samarinda seperti tidak dilengkapi dengan perijinan meliputi ijin usaha, trayek

dan operasi angkutan umum, kemudian mobil pribadi yang digunakan sebagai

angkutan umum tidak memiliki asuransi terhadap penumpangnya. Berdasarkan

hal tersebut upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh aparat-aparat penegak

hukum khususnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yakni melakukan

penyuluhan terhadap angkutan umum yang tidak resmi tentang syarat-syarat

sebagai angkutan umum sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

9 Hasil wawancara terhadap Kompol Didik hariyanto, SIK, Hari Selasa, Tanggal 04 Pebruari

2014, Pukul 14.15 WITA.


12

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pelatihan penegakan hukum bagi

aparat-aparat penegak hukum khususnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

membuat dan menerbitkan buku-buku pedoman tentang angkutan umum.

Hal lain yang harus dilakukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

adalah seperti pembuatan baliho mengenai pemberitahuan pelarangan

penggunaan mobil pribadi sebagai angkutan umum dan agar upaya penertiban

dapat berjalan secara efektif maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat

melakukan tindakan penjagaan ditempat berkumpulnya mobil pribadi sebagai

angkutan umum dan apabila hal tersebut belum efektif dapat pula dilakukan

teguran secara lisan terhadap supir-supir yang belum mematuhi aturan atau

memenuhi syarat-syarat menjadi angkutan resmi menurut Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Upaya Hukum

Represif perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan

sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan

bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak

asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang

pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada

pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah

adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan

terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak


13

asasi manusia dapat menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan

dari negara hukum.

Contoh kasus yang dapat dilihat disini, ada banyak jasa travel di

Samarinda yang belum mengantongi izin trayek resmi sehingga pada Tanggal 14

September 2013 bertempat di Pos Patwal Jembatan Mahakam dilakukan razia

taksi gelap yang mengangkut penumpang menuju Bandara Sepinggan Balikpapan

dan Satlantas Polresta Samarinda menindak langsung 42 Unit taksi liar yang

beroperasi pada saat itu. Sebagian Taksi-taksi gelap tersebut ada yang ditilang

dan sebagian lagi ditahan dikarenakan tidak memiliki surat-surat lengkap dan izin

trayek untuk mengangkut penumpang, taksi-taksi gelap yang ditilang dikenakan

denda rata-rata berkisar antara Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sampai

dengan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sesuai dengan pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan.10 Dari kasus diatas dapat disimpulkan bahwa masih

banyak taksi-taksi yang tidak resmi dan tidak memiliki izin trayek bebas

berkeliaran di Kota Samarinda untuk mengangkut penumpang dari Samarinda ke

beberapa daerah yang berada di Kalimantan Timur. Praktek pengangkutan

penumpang yang dilakukan oleh taksi liar yang tidak memiliki izin trayek sangat

meresahkan taksi resmi berplat kuning yang memiliki izin trayek karena

penumpang lebih memilih menggunakan jasa taksi gelap yang tarifnya cenderung

lebih murah dibandingkan taksi resmi. Karena hal itu juga daerah khususnya

Kalimantan Timur dirugikan sebab taksi gelap tidak memberikan retribusi kepada

10 Kaltim Post, Travel Tak Berizin = Taksi Gelap , diunduh dari

http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/26568/travel-tak-berizin-taksi-gelap.html, yang diakses pada Hari Senin, 17 Pebruari 2014 Pukul 14.02 WITA.


14

Daerah. Selain itu dapat kita lihat jika terjadi kecelakaan hak penumpang disini

untuk mendapatkan asuransi tidak terpenuhi dikarenakan taksi gelap tidak

melindungi atau menyertakan penumpangnya dalam asuransi kecelakan serta

dapat bertindak sewenang-wenang dalam hal tarif penumpang dan tata cara

pengangkutan penumpang.

Berdasarkan sanksi yang diberikan terhadap taksi-taksi gelap yang

terjaring razia yang hanya dikenakan denda tilang Rp. 100.000,- (Seratus Ribu

Rupiah) sampai dengan Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dianggap kurang

memberikan efek jera terhadap para supir taksi gelap karena nominal denda

tersebut belum memenuhi syarat menurut Pasal 308 yang berbunyi dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.

500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dan juga tidak ada parameter atau ukuran

yang menentukan besaran hukuman pidana dan denda yang diberikan terhadap

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh supir taksi gelap.

Penutup

Berdasarkan analisa terhadap permasalahan yang timbul dari keberadaan

kendaraan (mobil) pribadi sebagai angkutan umum, maka dapat diambil beberapa

kesimpulan yaitu keberadaan kendaraan pribadi sebagai angkutan umum di Kota

Samarinda banyak didapati dikarenakan kurangnya keinginan para pemilik

kendaraan pribadi untuk mengurus ijin-ijin trayek yang diperlukan sebagai syarat

untuk melakukan praktek pengangkutan penumpang seperti yang disebutkan

Berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi Perusahaan angkutan umum yang


15

menyelenggarakan angkutan orang dan / atau barang wajib memiliki ; 1. Izin

penyelenggaran angkutan orang dalam trayek, 2. Izin penyelenggaraan angkutan

orang tidak dalam trayek ;dan / atau, 3. Izin penyelenggaraan angkutan barang

khusus atau alat berat.

Bahwa Satuan Polisi lalu lintas Kota Samarinda dan Dinas Perhubungan

kota Samarinda dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi di bidang

angkutan umum, khususnya terhadap mobil pribadi yang dipergunakan sebagai

angkutan umum mengalami hambatan-hambatan antara lain seperti kurangnya

informasi dan komunikasi kepada masyarakat tentang sosialisasi Undang-undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya

mengenai angkutan umum dan kurangnya kemampuan aparat penegak hukum

dalam melaksanakan tugas menjadi hambatan oleh Dinas Perhubungan dan

Satuan polisi Lalu Lintas dalam rangka penertiban angkutan umum tersebut.

Upaya Preventif dan Upaya Represif, Upaya Preventif yakni, melakukan

penyuluhan terhadap angkutan umum yang tidak resmi tentang syarat-syarat

sebagai angkutan umum sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, memberikan pelatihan penegakan hukum bagi

aparat-aparat penegak hukum khususnya Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,

membuat dan menerbitkan buku-buku pedoman tentang angkutan umum. Hal

lain yang harus dilakukan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah seperti

pembuatan baliho mengenai pemberitahuan pelarangan penggunaan mobil

pribadi sebagai angkutan umum dan agar upaya penertiban dapat berjalan secara

efektif maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat melakukan tindakan


16

penjagaan ditempat berkumpulnya mobil pribadi sebagai angkutan umum dan

apabila hal tersebut belum efektif dapat pula dilakukan teguran secara lisan

terhadap supir-supir yang belum mematuhi aturan atau memenuhi syarat-syarat

menjadi angkutan resmi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Upaya Represif yakni memberikan sanksi apabila melanggar Pasal 308

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

berbunyi Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda

paling banyak Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Berdasarkan kenyataan-

kenyataan tersebut diatas, penulis ingin menyampaikan beberapa pemikiran

sebagai saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi pemilik/ pengusaha

angkutan, masyarakat dan pemerintah/ aparat penegak hukum dalam menyikapi

keberadaan mobil pribadi yang dijadikan angkutan umum. Adapun saran-saran

adalah Pemilik/ pengusaha angkutan plat hitam diminta segera menghentikan dan

menyadari pengoperasian angkutan tersebut bisa berdampak merugikan

masyarakat dan negara. Selain itu pemilik/ pengusaha angkutan dihimbau untuk

segera mengurus perizinan angkutan umum serta memenuhi ketentuan-

ketentuan angkutan umum menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ini dimaksudkan agar mereka tidak

terlibat masalah dikemudian hari, lalu masyarakat diharapkan tidak menggunakan

jasa angkutan tersebut, karena angkutan itu tidak mempunyai tanggung jawab

dan jaminan asuransi serta ganti kerugian apabila terjadi musibah. Boikot


17

terhadap angkutan tersebut dapat dilakukan masyarakat dalam menanggulangi

keberadaan angkutan umum plat hitam.

Pemerintah bersama aparat penegak hukum yang berwenang di bidang

lalu lintas dan angkutan jalan yaitu pihak Kepolisian dan DLLAJR harus secara

kontinyu melakukan pengawasan dan razia operasi terhadap angkutan umum plat

hitam dalam rangka penertiban angkutan umum. Selain itu pembinaan mental

dan keahlian aparat harus ditingkatkan. Bertindak konsisten terhadap peraturan

perundang-undangan yang sudah ada. Disini dibutuhkan sikap tegas aparat

khususnya dalam melakukan law enforcement terhadap pengelola sarana

transportasi ilegal sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Disamping itu mempermudah

administrasi dan menekan biaya perizinan angkutan umum semaksimal mungkin.

Daftar Pustaka

A. Buku

Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT.

Grafindo Persada, Jakarta. CST Kansil dan Christine Kansil, 2000, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka,

Jakarta. Hadjon, Philipus M., 1999, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Gadjah

Mada Universitas Press, Yogyakarta. Ichsan, Achmad, 1996, Hukum Perdata IA, Pembimbing Masa, Jakarta.

Kusuma, Haliman Hadi, 1995, Metode Pembuatan Kertas atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung.

MA, Saifudin Azwar, 2001, Metode Penelitian, Pustaka Belajar, Yogyakarta.

Machmudin, Dudu Duswara, 2001, Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa, P.T Refika Aditama, Bandung.

Muhammad, Abdul Kadir, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Nasution, AZ, 2000, Konsumen dan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.


18

Purwosujipto, 1995, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 3 Hukum Pengangkutan, Djambatan, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2006, Metedologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soejono, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas

Indonesia, Jakarta. Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Ghalia Indonesia, Jakarta. Tjakranegara, Soegijanta, 1995, Hukum Pengangkutan Barang dan

Penumpang, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan. Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang

Kendaraan dan pengemudi.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang

Angkutan Jalan.

C. Dokumen Skripsi dan Tesis

Siregar, Yovianko Salomo P, 2011, Analisa Dugaan Penerapan Tarif Bawah Taksi di Provinsi DKI Jakarta Menurut Hukum Persaingan, Skripsi,

Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Kegiatan Ekonomi,

Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok. Nursetyo, Oktaf Drajad, 2012, Penggunaan Kendaraan Perseorangan Sebagai

Angkutan Umum Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Skripsi, Universitas

Muhammadiyah Surabaya, Surabaya.

Rosinta, 2013, Tinjauan Hukum Terhadap Angkutan Taksi Gelap Di Bandara Sepinggan Balikpapan, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas

Mulawarman, Samarinda.


19

D. Artikel dan Jurnal

Balikpapan Pos, Taksi Gelap Merajalela, diunduh dari

http://www.balikpapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=95744, yang diakses tanggal 10 September 2013 Pukul 20.12 WITA.

Kaltim Post, Travel Tak Berizin = Taksi Gelap , diunduh dari http://www.kaltimpost.co.id/berita/detail/26568/travel-tak-berizin-

taksi-gelap.html, yang diakses pada hari Senin, 17 Pebruari 2014

Pukul 14.02 WITA. Terkini News, Warga Diimbau Tak Gunakan Taksi Gelap,

http://terkini.com/2013/07/31/warga-diimbau-tak-gunakan-taksi-gelap.html, yang diakses tanggal 7 Oktober 2013 pukul 17.52

WITA.

Documents

jurnal stretgi