JURNAL ILMIAH

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM

JABATAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 374 KUHP

(PUTUSAN NOMOR 54/PID.B/2016/PN.MTR)

Oleh :

M. ALAWI PAJDUANI

D1A 014 195

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2019

Halaman Pengesahan Jurnal Ilmiah

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM

JABATAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 374 KUHP

(PUTUSAN NOMOR 54/PID.B/2016/PN.MTR)

Oleh :

M. ALAWI PAJDUANI

D1A 014 195

Menyetujui,

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM

JABATAN OLEH NOTARIS BERDASARKAN PASAL 374 KUHP

(PUTUSAN NOMOR 54/PID.B/2016/PN.MTR)

M. Alawi Pajduani

D1A 014 195

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap notaris yang melakukan penggelapan dalam jabatan

dan penerapan pidananya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan

pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Bahan hukum yang

digunakan primer, sekunder dan tersier dengan melakukan studi kepustakaan.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran. Berdasarkan hasil

penelitian Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap notaris yang

melakukan penggelapan dalam jabatan adalah Alasan yuridis dan alasan Non

Yuridis. Penerapan pidana terhadap notaris ynag melakukan penggelapan dalam

Jabatan di dalam putusan Nomor 54/PID.B/2016/PN.MTR terlalu ringan yaitu

pidana penjara selama 6 bulan, pidana tersebut jauh dari ancaman pidana yang ada

pada Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara paling lama adalah 5 tahun.

Kata Kunci : Tindak Pidana. Penggelapan. Notaris

JURIDICAL REVIEW OF CRIMINAL ACTION IN THE POSITION BY

NOTARY BASED ON ARTICLE 374 KUHP (VERDICT NUMBER

54/PID.B/2016/PN.MTR)

Abstract

This study aims to determine the consideration of judges in imposing

criminal acts against a notary who committed embezzlement in office and

criminal application This research is normative legal research with a legal,

conceptual and case approach. Legal materials used primary, secondary and

tertiary by conducting library studies. The analysis used in this study is

interpretation. Based on the results of the study The consideration of the judge in

imposing a sentence against a notary who committed embezzlement in office was

a juridical reason and a non-judicial reason. The criminal application of a notary

who commits embezzlement in a position Number 54/PID.B/2016/PN.MTR is too

low, namely imprisonment for 6 months, the crime is far from the criminal threat

contained in Article 374 of the Criminal Code, namely the longest imprisonment

is 5 years old.

Keywords: Crime. Embezzlement. Notary

i

I. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum diangkat oleh Negara, memiliki jabatan

yang bertugas dan berwenang dalam pembuatan akta autentik yang diberikan

kewenangan oleh undang-undang, namun dalam pembuatan akta autentik ada

kemungkinan notaris melakukan penggelapan. Seperti yang terjadi pada

peristiwa yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor

54/PID.B/2016/PN.MTR. Dimana dalam amar putusan hakim menyatakan

bahwa notaris tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana penggelapan karena jabatan dengan mendapatkan upah dan

menjatuhkan pidana terhadap notaris tersebut dengan pidana penjara selama 6

(enam) bulan. Dari putusan hakim tersebut seharusnya notaris dikenakan

ancaman sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 374 KUHP dengan

ancaman pidana lima tahun penjara,

Berdasarkan uarian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai

berikut: 1) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap notaris yang melakukan penggelapan dalam jabatan didalam Putusan

Nomor 54/PID.B/2016/PN.MTR ?, 2) Bagaimanakah penerapan pidana

terhadap notaris yang melakukan penggelapan dalam jabatan di dalam Putusan

Nomor 54/PID.B/2016/PN.MTR ?.

Adapun manfaat dan kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini

adalah : Manfaat Akademis, Penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat

penyelesaian studi pada Strata Satu (S1) fakltas hukum Universitas Mataram.

Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

ii

ilmu pengetahuan terhadap kejahatan hukum khususnya dibidang hukum

Kenotariatan. Manfaat Praktis, diharapkan dapat bermanfaat bagi ara praktisi

hukum atau para aparat penegak hukum, dalam rangka penanganan perkara

tindak pidan penggelapan dalam jabatan

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian

hukum noramtif yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu

permasalahan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif sering kali disebut

dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah

dokumen peraturan perundang-undangan dan bahan pustaka. Metode yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan,

konseptual dan kasus. Dalam Penelitian ini jenis bahan hukum yang dipakai

terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Tehnik/cara

memperoleh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen.

Metode analisis yang digunakan penyusun dalam penelitian ini dianalisis

dengan interpretasi atau penafsiran.

iii

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Notaris Yang

Melakukan Penggelapan Dalam Jabatan Didalam Putusan Nomor

54/PID.B/2016/PN.MTR

Proses peradilan berakhir dengan putusan (vonis) yang didalamnya

terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman), dan di dalam putusan itu

hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa

yang menjadi amar putusannya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada

tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam

menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan untuk

bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (1)

UU No. 40 tahun 2009 yaitu: “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai

pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau

norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 sebagai berikut: “Hakim dan

Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dan berkembangan dalam masyarakat.”

iv

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat digunakan

sebagai bahan analisis tentang orientasi yang dimiliki hakim dalam menjatuhkan

putusan juga sangat penting untuk melihat bagaimana putusan yang dijatuhkan itu

relevan dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan. Secara umum dapat

dikatakan, bahwa putusan hakim yang tidak didasarkan pada orientasi yang

benar, dalam arti tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang telah ditentukan,

justru akan berdampak negatif terhadap proses penanggulangan kejahatan itu

sendiri dan tidak akan membawa manfaat bagi terpidana.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu

juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.1

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan

kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil

penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah

satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim

merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur

tercapainya suatu kepastian hukum.

Apabila di lihat dari unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa,

hakim menimbang pada perkara nomor 54/PID.B/2016/PN.MTR merupakan

kasus tindak pidana penggelapan bukan pencurian. Adapun unsur-unsurnya yang

1 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka Pelajar,

Yogyakarta, 2004, hlm.140

v

ada pada Pasal 374 KUHP, penyusun akan menganalisanya sebagai berikut : a)

Unsur Barang Siapa : Dalam perkara ini yang menjadi orang selaku subyek

hukum adalah terdakwa Eti Susanti SH., MKn. b) Unsur Dengan Sengaja Dan

Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian

Adalah Kepunyaan Orang Lain Dan Barang Itu Ada Dalam Kekuasaannya Bukan

Karena Kejahatan ; Menurut penyusun kesengajaan dalam perbuatan terdakwa

dipengaruhi oleh kehendak terdakwa sendiri yang di mana dalam hal ini terdakwa

melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara terdakwa mengambil sejumlah

uang tersebut tanpa seijin atau tiada perstujuan dari para saksi yaitu salah satunya

saksi bernama Sang Made Puanya. Terdakwa telah sengaja mengambil uang

tersebut dengan alasan bahwa terdakwa belum di bayar oleh para saksi dalam

pekerjaannya, lalu terdakwa menggunakannya untuk keperluan pribadinya. Bahwa

perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dan melanggar syarat-syarat atau

ketentuan yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama antara pemilik tanah

dengan terdakwa. c) Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Memegang Barang Itu

Berhubungan Dengan Pekerjaannya Atau Jabatannya Atau Karena Mendapat

Upah : Berdasarkan putusan tersebut, bahwa terdakwa selaku Notaris/PPAT yang

dipercaya oleh saksi-saksi untuk melakukan pembuatan akta jual beli tanah

dengan mendapatkan pembayaran atau gaji, sehingga dengan demikian hubungan

terdakwa dengan para saksi ada hubungan kerja, dengan demikian unsur ini telah

tepenuhi dan terbukti kepada terdakwa.

Dalam Pasal 197 KUHAP menyebutkan syarat putusan pemidanaan,

apabila suatu putusan tidak memenuhi syarat yang ada dalam pasal 197 maka

vi

putusan tersebut batal demi hukum, dalam putusan No. 54/PID.B/2016/PN.MTR

syarat-syarat putusan yang ada dalam pasal 191 telah terpenuhi. Majelis Hakim

menjatuhkan pidana kepada terdakwa Eti Susanti terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena jabatan

dengan mendapat upah.

Dengan adanya Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman telah memberikan kebebasan untuk hakim dalam menetapkan atau

menjatuhkan putusan sesuai dengan pertimbangan hukum dan nuraninya. Hakim

selain harus mendasarkan diri pada Peraturan Perundang-undangan, tetapi juga

harus memperhatikan perasaan dan pendapat umum masyarakat. Dengan

perkataan lain sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak

perundang-undangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena

itu, dalam dasar pertimbangan menentukan berat atau ringannya pidana yang akan

diberikan kepada terdakwa, harus selalu didasarkan kepada asas keseimbangan

antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum terdakwa.

Penerapan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam

Jabatan Oleh Notaris Dalam Putusan Nomor 54/PID.B/2016/PN.MTR.

Dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar

dari dapat dipidananya seseorang adalah kesalahan, yang berarti seseorang tidak

mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak mempunyai

kesalahan. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing di sebut sebagai

“toereken-baarheid”, “criminal reponsibilty”, “criminal liability”,

pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah

vii

seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya pidana atau tidak

terhadap tindakan yang dilakukannya itu.2

Pembahasan dalam penelitian ini penyusun akan memaparkan dan

menganalisis kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan oleh notaris dalam

Putusan Nomor 54/PID.B/2016/PN.MTR., adalah sebagai berikut :

Kasus Posisi

Pada awalnya pada tanggal 27April 2012 Sdr. I GUSTI AYU PUTU

CHANDRY PUNAR, SH telah diberikan kuasa dengan akta kuasa untuk menjual

tanah dengan No. 20 dan 27 tanah milik Sang Made Puanya untuk menjual

sebidang tanah seluas 50 are yang dibagi menjadi 2 kapling dengan masing-

masing seluas 25 are yang lokasinya di Gili meno Desa Gili Indah Kec. Pemenang

Kab. Lombok Utara kepada Sdr. Maurizio dan istrinya melalui terdakwa Eti

Susanti, SH., Mkn. uang hasil pembayaran jual beli tanah yang sudah diterima

oleh terdakwa Eti Susanti, SH.M.Kn dari Maurizio melalui transfer tahap II yang

seharusnya diteruskan kepada Sang I Made Puanya uang sebesar 50.000 Euro atau

sama dengan Rp. 682.950.000,- dan terdakwa Eti Susanti, SH.M.Kn hanya

memberikan kepada I Made Puanya Sebesar Rp. 662.478.000,- dan masih ada sisa

sebesar Rp. 20,472.000,- dan selanjutnya ditransfer tahap III kerekeningnya Eti

Susanti, SH.M.Kn menerima pengiriman uang sebesar Rp. 271.025.000,- tetapi

Eti Susanti, SH.M.Kn hanya menyerahkan sebesar Rp. 212.025.000,- sehingga

masih terdapat sisa Rp. 59.000.000,- jadi uang pembayaran tahap II dan III yang

masih belum dibayarkan oleh terdakwa Eti Susanti, SH.M.Kn adalah sebesar Rp.

2 S.R Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet IV, Alumni

Ahaem-Peteheam , Jakarta, 2006, hlm .245

viii

79.472.000,- dan I Made Puanya selaku pemilik tanah terus menagih kepada

terdakwa namun terdakwa memberikan alasan bahwa rekeningnya bocor sehingga

uangnya hilang.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Putusan Nomor 54/PID.B/2016/PN.MTR terdakwa diajukan oleh

Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua : Pasal 374

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutannya yang dibacakan di

persidangan pada tanggal 27 Juli 2016 yang pada pokoknya menuntut agar

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili

perkara ini memutuskan : 1. Menyatakan terdakwa Eti Susanti SH., Mkn terbukti

bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau hubungan

kerja sebagaimana di atur dalam Pasal 374 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan; 3.

Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Amar Putusan

Berdasarkan surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta

menimbang fakta-fakta yang terjadi selama persidangan, dimana terdakwa

dikenakan dakwaan kedua, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 374

KUHP, majelis hakim mengadili : a) Menyatakan terdakwa Eti Susanti SH., Mkn.

ix

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“penggelapan karena jabatan dengan mendapat upah”; b) Menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; c)

Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali apabila di

kemudian hari dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap

diberikan perintah lain atas alasan bahwa sebelum masa percobaan selama 1 (satu)

tahun berakhir telah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana, d)

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa tersebut sebesar Rp. 2.500,00 (dua

ribu lima ratus rupiah);

Analisa Penyusun

Penggelapan dengan pemberatan dalam KUHP diatur dalam pasal 374

KUHP. Sebagaimana yang diatur dalam tindak pidana penggelapan yang lain

bahwa tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana

penggelapan dalam pokok yang karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan

ancamaman pidananya menjadi berat. Dalam tindak pidana penggelapan ini

disebut juga sebagai tindak pidana penggelapan yang dikualifikasi.

Dari ketentuan pasal di atas terlihat bahwa terhadap penggelapan dalam

pemberatan ini di ancam dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara. Jadi

sistem ancaman pidananya yaitu pidana tunggal yaitu hanya pidana penjara dari

jenis pidananya, kemudian dari segi lamanya hukuman paling lama 5 tahun

dengan minimal 1 hari. Artinya bahwa hakim mempunyai kebebasan untuk

menjatuhkan pidana antara 1 (satu) hari dan paling lama 5 (lima) tahun, ketentuan

1 hari ini dapat di lihat pada Pasal 12 Ayat 2 KUHP, yang menyatakan bahwa :

x

Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling

lama lima belas tahun berturut-turut.

Dari kasus yang telah dijelaskan di atas, jaksa penuntut umum mendakwa

terdakwa dengan pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara, hal tersebut ini

dapat dimaklumi mengingat dari ancaman pidananya adalah 5 (lima) tahun, oleh

sebab itu maka penuntut umum menuntut terdakwa dengan 2 tahun 6 bulan,

penuntutan tersebut adalah setengah dari ancaman pidana maksimum yang ada

pada Pasal 374 yaitu 5 tahun dengan mempertimbangkan hal-hal yang

memberatkan serta meringankan dari perbuatan terdakwa yaitu terdakwa

menyangkal perbuatannya, terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa belum

menerima sebagian biaya atas jasanya sebagai notaris. Melihat hal-hal yang

memberatkan serta meringankan dari perbuatan terdakwa maka menurut penyusun

adalah wajar ketika penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara 2

tahun 6 bulan.

Menurut penyusun hukuman yang dijatuhkan oleh hakim jauh lebih ringan

dari ancaman pidana yang terdapat pada Pasal 374 KUHP yaitu 5 tahun penjara.

Apabila di lihat dari perbuatannya seharusnya hakim menjatuhkan pidana sesuai

dengan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 2 tahun 6 bulan penjara atau pidana

maksimal 5 tahun penjara karena perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah

perbuatan yang menyangkut dengan penyalahgunaan jabatan yang mengancam

kredibiltas profesi dari seorang Notaris dan merugikan masyarakat yang dilayani.

Hal ini seharusnya lebih diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap pelaku penggelapan dengan pemberatan.

xi

Dengan dijatuhkannya pidana yang ringan seperti di dalam putusan hakim

ini, maka tidak ada bedanya antara pidana penggelapan biasa dengan penggelapan

dalam pemberatan, padahal pembentuk undang-undang mengancam pidana yang

lebih berat terhadap orang yang melakukan penggelapan dengan jabatan

dibandingkan dengan penggelapan biasa. Dengan dijatuhkannya pidana yang berat

terhadap pelaku penggelapan dengan pemberatan, maka orang-orang yang akan

melakukan perbuatan tersebut lebih takut dan berpikir lagi untuk melakukan

perbuatan yang sama sebab perbuatan tersebut telah diancam dan dijatuhkan

pidana yang berat.

Dengan dijatuhkannya pidana yang berat terhadap pelaku penggelapan

karena jabatan, maka tujuan dari pemidanaan berdasarkan teori relatif (teori

tujuan) bisa tercapai yaitu untuk memperbaiki terdakwa serta memberi rasa takut

terhadap masyarakat luas secara umum agar tidak melakukan tindak pidana yang

sama.

Maka dari itu, penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa tidak dimaksud

untuk pembalasan perbuatan yang dilakukan, penerapan pidana disamping bersifat

memperbaiki terdakwa agar tidak melakukan perbuatan lagi dan meyadari

kesalahan, juga dimaksudkan memberikan peringatan agar orang lain tidak

melakukan seperti yang dilakukan terdakwa.

xii

III. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian penyusun tersebut di atas, maka penyusun menarik

kesimpulan yaitu : 1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap

notaris yang melakukan penggelapan dalam jabatan didalam Putusan Nomor

54/PID.B/2016/PN.MTR. berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu berupa surat

dakwaan, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti sehingga

terbuktinya perbuatan yang didakwakan yaitu terpenuhinya semua unsur yang

terdapat di dalam Pasal 374 KUHP, serta pertimbangan non yuridis yaitu hal-hal

yang memberatkan dan meringankan terdakwa yaitu dalam keadaan yang

memberatkan terdakwa menyangkal perbuatannya dan keadaan yang meringankan

terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa belum menerima sebagian biaya atas

jasanya sebagai notaris.; 2. Penerapan pidana terhadap tindak pidana penggelapan

dalam Jabatan oleh Notaris dalam putusan Nomor 54/PID.B/2016/PN.MTR

bahwa pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa

terlah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dengan jabatan yang ada

pada unsur-unsur Pasal 374 KUHP, di mana majelis hakim menjatuhkan putusan

berdasarkan isi surat putusan pemidanaan yang ada pada Pasal 197 KUHAP serta

putusan yang dijatuhkan oleh hakim terlalu ringan yaitu pidana penjara selama 6

bulan, pidana tersebut jauh dari ancaman pidana yang ada pada Pasal 374 KUHP

yaitu pidana penjara paling lama adalah 5 tahun.

xiii

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, disarankan sebagai berikut adalah 1.

Hendaknya hakim mempertimbangakan kerugian masyarakat dan kerugian pelaku

di dalam menjatuhkan pidana terhadap Notaris yang menyalahgunakan jabatan ; 2.

Hendaknya Hakim menjatuhkan pidana yang lebih berat kepada pelaku agar

menimbulkan efek jera.

xiv

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V, Pustaka

Pelajar, Yogyakarta, 2004,

Sianturi, S.R, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapanya, Cet IV,

Alumni Ahaem-Peteheam , Jakarta, 2006,

Undang-Undang

Mahkaman Agung RI, 2006, Pedoman Perilaku Hakim (Code Of Conduct)

Kode Etik Hakim dan Makalah berkaitan, Pusdiklat MA RI.

Moeljatno, 2014. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT Bumi

Aksara, Jakarta.

Soerodibroto R. Soenarto,2003. KUHP dan KUHAP dilengkapi Yurisprudensi

Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Edisi Kelima, Raja Grafindo,

Jakarta.

Soesilo R,1994. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Serta

Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.

Undang-undang tentang Kekuasaan kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009, LN

No. 157 Tahun 2009. Citra Umbara. Bandung.