Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PDIP Indah Kurnia mengatakan, Kementerian Keuan-gan berusaha mencari sumber pembiayaan baru dan menambah penerimaan negara di tengah pandemi Covid-19 dengan penarikan pajak digital. Dengan potensi transaksi produk digital sekitar Rp 102 triliun dan tarif PPN 10%, maka penerimaan yang akan didapat mencapai Rp 10 triliun.

“Dengan potensi transaksi Rp 102 Triliun, jika ditarik PPN 10%, maka potensi pen-erimaan mencapai 10%,” kata Indah dalam diskusi secara virtual, Rabu (11/6).

Ia merinci ada tujuh bentuk dan nilai tran-saksi barang digital yang memiliki potensi di Indonesia. Pertama, transaksi dari perang-kat lunak telepon genggam yang mencapai Rp 44,7 triliun, media sosial dan layanan over the top sebesar Rp 17,07 triliun, hak siaran atau layanan televisi berlangganan Rp 16,49 triliun, serta sistem perangkat lunak dan aplikasi sebesar Rp 14,06 triliun.

Kemudian untuk transaksi digital dari pen-jualan film sebesar Rp 7,65 triliun, perangkat lunak khusus seperti perangkat mesin dan desain sebesar Rp 1,77 triliun. Kemudian untuk transaksi game, video, dan musik digital sebesar Rp 880 miliar.

Ia mengatakan, kebutuhan pembiayaan untuk penanggulangan dampak Covid-19 juga terus meningkat. Dengan defisit fiskal tahun ini diproyeksi melebar hingga 6,34% atau setara Rp 1.039,2 triliun terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun belanja negara diproyeksi naik menjadi Rp 2.738,4 triliun sementara pendapatan turun menjadi Rp 1.699,1 triliun.

“Terkait pajak digital, saat ini saya berada di posisi diantara bagaimana merasakan betul beban pemerintah dengan adanya pandemi ini, seluruh perencanaan pemer-intah berubah, dengan penerimaan negara shortfall sangat besar, belanja negara jump-ing meningkat tajam, dan harus membuat program stimulus fiskal dan relaksasi

kredit,” tutur dia.Di sisi lain, Indah mengatakan implemen-

tasi pengenaan PPN 10% mulai 1 Juli 2020 dapat dilakukan bertahap, dengan terlebih dahulu menarik pajak digital yang bersifat konsumtif, seper ti Netflix dan Spotify. Sementara yang bersifat produktif, seperti Zoom bisa ditunda.

Ia mengatakan, apalagi pengenaan pajak untuk platform digital ini akan dibebankan ke konsumen, sehingga tidak ada pengkredi-tan atau pengurangan. Hal itu dapat mem-pengaruhi pada kemampuan masyarakat, karena sebagian masyarakat mengalami penurunan pendapatan, sementara kegiatan kerja tetap berjalan secara virtual.

“Implementasinya pun bisa bertahap, mungkin yang produktif tidak disentuh dulu. Tapi yang bersifat konsumtif, entertain, sep-erti Netflix, Spotify itu. Jadi, tidak menjadi prioritas kalau yang produktif,” ujar dia.

Indah juga menyarankan, agar pemer-intah memberikan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh mengenai pajak plat-form digital. “Saran saya, pertama, tentu kita harapkan sosialisasi dan edukasi masif kepada petugas pajak dan konsumen kita, agar mereka bisa menerima PMK 48 den-gan penuh kesadaran, petugas pajak juga edukasinya jelas,” tutur dia.

Sebagai informasi, pemerintah mengatur

pengenaan PPN pada platform digital dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2020, yang merupakan aturan turunan dari Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Pengenaan PPN produk digital merupakan upaya pemerintah untuk memberikan keset-araan antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta antara usaha konvensional dan usaha digital.

Diberi Kemudahan US-Asean Business Council (US-ABC)

berpendapat, penerapan kebijakan penge-naan pajak pertambahan nilai (PPN) atas produk digital luar negeri yang berlandas-kan pada PMK 48/2020 harus dipastikan terlaksana baik di lapangan. Oleh karena itu, perusahaan wajib pajak (WP) yang ingin taat harus diberi kemudahan.

Senior Country Representative US-ABC Angga Antagia mengatakan, dalam imple-mentasi kebijakan ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan harus memberikan kemudahan dari segi registrasi dan pelaporan dengan dokumen elektronik yang disederhanakan. Kemudian, perlu di-tentukan secara jelas ruang lingkup subjek pajaknya.

“Jadi, perhatian dari kami agar pajak digital dapat menciptakan level playing field dengan easy to comply. Sebab, setiap perusahaan memerlukan efisiensi, simpel, sederhana, serta tidak ribet dan jelimet,” tutur Angga dalam diskusi webinar Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) dengan tema Meneropong Pajak Digital Pascapandemi, Rabu (10/6).

Ia mengatakan, pemerintah juga perlu un-tuk menyelaraskan konsensus internasional dengan multitalteral seperti OECD frame-work dan menghindari unilateral measures.

Sebagai informasi, langkah unilateral measures biasanya digunakan oleh negara-negara yang tidak mencari solusi bersama, tetapi justru ada ego antarnegara untuk meningkatkan penerimaan negara.

JUMAT 12 JUNi 2020

5 MACRO ECONOMICS

Oleh Triyan Pangastuti

JAKARTA – Rencana penarikan pajak pertambahan nilai (PPN) atas transaksi barang atau jasa digital dari luar negeri secara elektronik dengan tarif 10%, memiliki potensi penerimaan hingga Rp 10 triliun. Pajak yang mulai berlaku 1 Juli 2020 ini akan menyasar transaksi produk-produk digital seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom.

JAKARTA – McKinsey dalam survei sentimen konsumen Indonesia selama terjadi pandemi Covid-19 menemukan optimisme konsumen akan pemulihan ekonomi telah menurun ke level teren-dah sejak Maret 2020.

“Bila pada akhir Maret ada sekitar 51% yang mengaku optimistis terjadi pemulihan ekonomi, maka pada akhir Mei 2020 tinggal 39% konsumen yang mengaku optimistis ekonomi akan pulih dalam 2-3 bulan dan tumbuh sama kuat atau lebih kuat dari sebelum Covid-19,” tulis McKinsey dalam laporan hasil surveinya yang diperoleh Investor Daily, Kamis (11/6).

Pada saat yang sama (akhir Mei), sekitar 52% responden melihat ekonomi akan terpengaruh selama 6-12 bulan atau lebih dan akan mandek atau menunjukkan pertumbuhan yang lambat setelahnya. Sedangkan 9% mengaku pesimistis serta menyatakan Covid-19 akan memiliki dampak jangka panjang pada ekonomi dan menunjukkan regresi/jatuh ke dalam resesi panjang.

Dalam sur veinya, McKinsey menyatakan, kebanyakan orang Indonesia berhati-hati dalam

hal pengeluaran, dan dua pertiga mengurangi. Meski begitu, konsumen membelanjakan lebih banyak untuk hal-hal yang tidak penting, termasuk makanan ringan dan hiburan.

“Konsumen berencana untuk berbelanja lebih kepada sistem online untuk sebagian besar kat-egori, dengan pengecualian tembakau dan perhi-asan,” tulis McKinsey.

Menurut McKinsey, terdapat tiga perempat penduduk Indonesia mengalami penurunan pendapatan dan tabungan, meskipun sebagian besar menghabiskan lebih banyak (pendapatan). Sedangkan lebih dari seperempat konsumen telah beralih merek dan pengecer, dan banyak yang berharap untuk melanjutkan setelah krisis.

Konsumen berharap untuk terus menghabiskan lebih banyak waktu memasak, mengkonsumsi konten video, belajar online, dan berkomuni-kasi satu sama lain secara virtual. “Kesehatan masyarakat, ketidakpastian tentang lamanya situasi, dan keselamatan keluarga masih menjadi perhatian utama bagi orang Indonesia,” tulis Mc-Kinsey. (ks)

Menkop Sidak PasarMenteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki (kanan) meninjau pedagang Pasar Cempaka Putih, Jakarta, Kamis (11/6/2020). Sidak tersebut untuk memastikan stimulus pemerintah berupa bantuan restrukturisasi pinjaman untuk koperasi dan UMKM diterapkan dan berjalan dengan baik.

SP/Joanito De Saojoao.

PENGUMUMANRINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

DAN JADWAL & TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk.

Direksi PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (“Perseroan”) yang berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (“Rapat”) Tahun Buku 2019 pada:Hari/tanggal : Kamis, 11 Juni 2020Waktu : 10:27 WIB s.d. 11:41 WIBTempat : Ruang Transformasi Gedung B, Kantor Pusat PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah Jakarta 13550I. Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:Dewan KomisarisKomisaris Utama/Komisaris Independen : Sapto Amal DamandariKomisaris Independen : Vincentius Sonny LohoDireksiDirektur Utama : Desi ArryaniDirektur Keuangan : Donny Arsal

II. Kuorum Kehadiran Para Pemegang SahamRapat dihadiri oleh para Pemegang Saham dan/atau kuasa/wakil Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili 6.237.653.409 saham termasuk di dalamnya Saham Seri A Dwiwarna atau merupakan 85,94% suara dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 7.257.871.200 saham yang terdiri dari:• 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna; dan• 7.257.871.199 (tujuh miliar, dua ratus lima puluh tujuh juta, delapan ratus tujuh puluh satu ribu, seratus sembilan puluh

sembilan) Saham Seri B.dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 19 Mei 2020 pukul 16:15 WIB, karenanya ketentuan mengenai korum kehadiran dalam Rapat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan di bidang Pasar Modal, telah terpenuhi.

III. Mata Acara RapatRapat diselenggarakan dengan Mata Acara Rapat yaitu:1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2019,

Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2019 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019.

2. Pengesahan Laporan Tahunan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2019.3. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019.4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 dan Laporan

Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2020.5. Penetapan Tantiem Tahun Buku 2019, Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi

dan Dewan Komisaris Tahun 2020.6. Laporan Direksi Mengenai Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.7. Ratifikasi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 Tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.9. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

IV. Kesempatan Tanya JawabUntuk setiap Mata Acara Rapat, kecuali Mata Acara Rapat Keenam, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam setiap Mata Acara Rapat yang dibahas.

V. Mekanisme Pengambilan KeputusanKeputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan cara menyerahkan Kartu Suara. Bagi Pemegang Saham yang tidak mengumpulkan Kartu Suara pada saat pemungutan suara, maka dianggap menyetujui. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

VI. Keputusan Rapat Dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yaitu sebagaimana dituangkan dalam Akta Risalah Rapat tertanggal 11 Juni 2020 No. 31, yang minuta aktanya dibuat oleh Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, Notaris di Jakarta, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Mata Acara Rapat Pertama

Penanya(orang)

Setuju(saham)

Tidak Setuju(saham)

Abstain(saham)

Total Suara Setuju(saham)

0 6.231.214.314 1.011.300 5.427.795 6.236.642.109(99,98%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan

Komisaris untuk tahun buku 2019, dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00702/2.1032/AU.1/06/1294-2/1/IV/2020 tanggal 17 April 2020 dengan pendapat wajar, dalam semua hal yang material.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Kedua

Penanya(orang)

Setuju(saham)

Tidak Setuju(saham)

Abstain(saham)

Total Suara Setuju(saham)

0 6.231.214.214 1.011.300 5.427.895 6.236.642.109(99,98%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk tahun

2019, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja sesuai Laporan No. 01019/2.1032/AU.2/06/1294-2/1/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material.

2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan PKBL Tahun Buku 2019.

Mata Acara Rapat Ketiga

Penanya(orang)

Setuju(saham)

Tidak Setuju(saham)

Abstain(saham)

Total Suara Setuju(saham)

0 6.225.492.535 7.609.419 4.551.455 6.230.043.990(99,88%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:1. Menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan atau Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik

Entitas Induk Tahun Buku 2019 sebesar Rp2.207.117.637.297 (dua triliun, dua ratus tujuh miliar, seratus tujuh belas juta, enam ratus tiga puluh tujuh ribu, dua ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) sebagai berikut:a. Sebesar 5% atau senilai Rp110.355.881.865 (seratus sepuluh miliar, tiga ratus lima puluh lima juta, delapan ratus

delapan puluh satu ribu, delapan ratus enam puluh lima Rupiah) ditetapkan sebagai dividen tunai dibagikan kepada pemegang saham yang akan dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:• Dividen bagian negara Republik Indonesia atas kepemilikan 70% saham atau senilai Rp77.249.117.305 (tujuh

puluh tujuh miliar, dua ratus empat puluh sembilan juta, seratus tujuh belas ribu, tiga ratus lima Rupiah) akan disetorkan ke Kas Umum Negara.

• Atas kepemilikan 30% saham publik atau senilai Rp33.106.764.559 (tiga puluh tiga miliar, seratus enam juta, tujuh ratus enam puluh empat ribu, lima ratus lima puluh sembilan Rupiah) akan diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan kepemilikannya masing-masing.

b. Sebesar 95% atau Rp2.096.761.755.432 (dua triliun, sembilan puluh enam miliar, tujuh ratus enam puluh satu juta, tujuh ratus lima puluh lima ribu, empat ratus tiga puluh dua Rupiah) sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk mengatur lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan pembagian dividen tunai tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk melakukan pembulatan ke atas untuk pembayaran dividen per saham.

Mata Acara Rapat Keempat

Penanya(orang)

Setuju(saham)

Tidak Setuju(saham)

Abstain(saham)

Total Suara Setuju(saham)

0 6.150.760.134 75.643.449 11.249.826 6.162.009.960(98,79%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:1. Menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro & Surja, sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan

mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk Tahun Buku 2020.

2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit, penambahan ruang lingkup pekerjaan yang diperlukan dan persyaratan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

3. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan KAP pengganti dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam hal KAP Purwantono, Sungkoro & Surja, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2020, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi KAP pengganti tersebut.

4. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk KAP dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2020 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

Mata Acara Rapat Kelima

Penanya(orang)

Setuju(saham)

Tidak Setuju(saham)

Abstain(saham)

Total Suara Setuju(saham)

0 6.165.894.336 66.801.518 4.957.555 6.170.851.891 (98,93%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan:1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem

untuk tahun buku 2019, serta menetapkan honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2020.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna untuk menetapkan besarnya tantiem untuk tahun buku 2019, serta menetapkan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi untuk tahun 2020.

Mata Acara Rapat KeenamMata Acara Rapat ini bersifat pelaporan, sehingga tidak dilakukan pengambilan keputusan.Direksi telah menyampaikan laporannya berkenaan dengan (i) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham (IPO) Tahun 2007 dan (ii) Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas untuk Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I Tahun 2016 Perseroan periode Tahun Buku 2019.Mata Acara Rapat Ketujuh

Penanya(orang)

Setuju(saham)

Tidak Setuju(saham)

Abstain(saham)

Total Suara Setuju(saham)

0 6.232.090.354 1.011.400 4.551.655 6.236.642.009(99,98%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: Menyetujui Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, beserta perubahannya di kemudian hari.Mata Acara Rapat Kedelapan

Penanya(orang)

Setuju(saham)

Tidak Setuju(saham)

Abstain(saham)

Total Suara Setuju(saham)

0 5.798.220.922 439.024.767 407.720 5.798.628.642(92,96%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: 1. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan

sebagaimana dimaksud pada angka 1 keputusan tersebut di atas.3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang

diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Mata Acara Rapat Kesembilan

Penanya(orang)

Setuju(saham)

Tidak Setuju(saham)

Abstain(saham)

Total Suara Setuju(saham)

0 6.137.128.816 26.126.173 74.398.420 6.211.527.236(99,58%)

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak memutuskan: 1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Alex Denni sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi, yang

diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 tanggal 05 September 2018 jo RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, terhitung sejak tanggal 03 Maret 2020, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

2. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan.1) Sdr. Desi Arryani sebagai Direktur Utama2) Sdr. Adrian Priohutomo sebagai Direktur Pengembangan Usahayang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 10 April 2018 jo Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota-anggota Direksi Perseroan.

3. Mengalihkan penugasan Sdr. Subakti Syukur yang diangkat berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2016 tanggal 30 Agustus 2016 jo Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 tanggal 06 Mei 2019, dari semula Direktur Operasi menjadi Direktur Utama, dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana Keputusan RUPS dimaksud.

4. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Direksi Perseroan:1) Sdr. Arsal Ismail sebagai Direktur Pengembangan Usaha2) Sdr. Enkky Sasono Anas Wijaya sebagai Direktur Human Capital dan Transformasi3) Sdr. Fitri Wiyanti sebagai Direktur Operasi

5. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:1) Sdr. Sapto Amal Damandari sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen2) Sdr. Muhammad Sapta Murti sebagai Komisaris3) Sdr. Vincentius Sonny Loho sebagai Komisaris Independenyang diangkat masing-masing berdasarkan Keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2018 tanggal 05 September 2018, Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2016 tanggal 30 Maret 2017, dan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tanggal 10 April 2018, terhitung sejak ditutupnya RUPS ini, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

6. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan:1) Sdr. Yuswanda Arsyad Tumenggung sebagai Komisaris Utama/Komisaris Independen2) Sdr. Zulfan Lindan sebagai Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen3) Sdr. Adriansyah Chaniago sebagai Komisaris Independen

7. Masa Jabatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di Bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

8. Dengan adanya pengukuhan pemberhentian, pemberhentian, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 maka susunan keanggotaan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:a. Dewan Komisaris

1) Komisaris Utama/Komisaris Independen : Yuswanda Arsyad Tumenggung2) Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen : Zulfan Lindan3) Komisaris : Agus Suharyono4) Komisaris : Anita Firmanti Eko S.5) Komisaris : Sugihardjo6) Komisaris Independen : Adriansyah Chaniago

b. Direksi1) Direktur Utama : Subakti Syukur2) Direktur Keuangan : Donny Arsal3) Direktur Bisnis : Mohammad Sofyan4) Direktur Pengembangan Usaha : Arsal Ismail5) Direktur Human Capital dan Transformasi : Enkky Sasono Anas Wijaya6) Direktur Operasi : Fitri Wiyanti

9. Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 6 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

10. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk Akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.

VII. Jadwal dan Tata Cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2019Selanjutnya sesuai keputusan Rapat tanggal 11 Juni 2020, telah diputuskan antara lain pembagian dividen tunai sebesar 5% dari Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yaitu Rp110.355.881.865 (seratus sepuluh miliar, tiga ratus lima puluh lima juta, delapan ratus delapan puluh satu ribu, delapan ratus enam puluh lima Rupiah) atau sebesar Rp15,204993 (lima belas Rupiah dua nol empat sembilan sembilan tiga sen) per lembar saham dengan jadwal dan tata cara pembayaran yang akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perdagangan saham yang berlaku di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai berikut:A. JADWAL

No. KETERANGAN TANGGAL

1. Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)a. Pasar Reguler dan Negosiasib. Pasar Tunai

19 Juni 202023 Juni 2020

2. Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen)a. Pasar Reguler dan Negosiasib. Pasar Tunai

22 Juni 202024 Juni 2020

3. Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date) 23 Juni 2020

4. Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2019 10 Juli 2020

B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham

Perseroan (“DPS”) atau Recording Date pada tanggal 23 Juni 2020 dan/atau pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 23 Juni 2020.

2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian selambat-lambat pada tanggal 10 Juli 2020. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.

4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk Badan Hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom (“BAE”) dengan alamat Jln. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 23 Juni 2020 pada pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.

5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham warkat diambil di kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom.

Jakarta, 12 Juni 2020PT Jasa Marga (Persero) Tbk.

Direksi