Upload
yunika-p-gunantoro
View
247
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
1/36
i
PETUNJUK PELAKSANAANPENANGANAN
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)PROVINSI JAWA TENGAH
Nomor : 425.2/ 1494
BUKUIDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANGPROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2016
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
2/36
i
KATA PENGANTAR
Upaya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakatdalam mewujudkan Rumah Layak Huni, perlu melibatkanmasyarakat sejak proses pengusulan, perencanaan danpelaksanaan. Dalam rangka usaha untuk mempercepat terwujudnyarumah layak huni, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupayamembantu melalui dana Bantuan Sosial terhadap rumah yang tidaklayak huni. Dana Bantuan Sosial tersebut bersifat stimulan yangmemerlukan peran serta masyarakat untuk swadaya dan gotong – royong.
Sebagai tindak lanjut dari penyaluran Dana Bansos RTLHtersebut di atas, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan PenangananRumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah gunamenjabarkan pokok –pokok upaya di lapangan bagi para pelaksana.Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi acuandalam melaksanakan identifikasi dan verifikasi calon penerimaBansos RTLH, yang pada akhirnya akan didapat sasaran penerimaBansos RTLH sesuai kriteria yang disyaratkan.
Harapan kami dengan tersusunnya Petunjuk PelaksanaanPenanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi JawaTengah
ini dapat bermanfaat dan membantu dalam pelaksanaanProgram Penanggulangan Kemiskinan. Petunjuk Pelaksanaan inibersifat garis besar dan hanya bersifat pengarahan, apabila terdapatkekeliruan akan dilakukan pembetulan.
Selanjutnya atas perhatian, bantuan dan peran serta semuapihak yang terkait, disampaikan terima kasih.
Semarang, April 2016
Kepala DinasCipta Karya Dan Tata Ruang
Provinsi Jawa Tengah
Ir. MALADIYANTO, M.TPembina Utama Madya
NIP. 19580520 198603 1 011
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
3/36
ii
DAFTAR ISI
1. Kata Pengantar ..................................................................... i2. Daftar Isi ............................................................................... ii3. Daftar Lampiran ................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ............................................................... 1B. DASAR HUKUM ..................................................................... 2C. MAKSUD DAN TUJUAN ........................................................ 3D. RUANG LINGKUP .................................................................. 4E. PENGERTIAN ........................................................................ 4
BAB II. KEBIJAKAN DAN STRATEGI A. KEBIJAKAN ........................................................................... 6B. STRATEGI ............................................................................. 8
BAB III. POKOK-POKOK KEGIATAN IDENTIFIKASI DANVERIFIKASI BANTUAN SOSIAL RTLH
A. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN .....................12B. SOSIALISASI/ MUSYAWARAH ............................................12C. PEMBENTUKAN POKMAS ...................................................12D. PENYUSUNAN PROPOSAL .................................................13
BAB IV. PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN
A. PENGORGANISASIAN .........................................................14B. PELAKSANAAN ....................................................................17
BAB V. PENUTUP
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
4/36
iii
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota DiProvinsi Jawa Tengah (September 2011)
Lampiran 2 Mekanisme Bantuan Sosial Stimulan PemugaranRumah Tidak Layak Huni
Lampiran 3 Formulir Rencana Penggunaan Dana (RPD) BansosRTLH
Lampiran 4 Contoh Gambar Teknis Sederhana
Lampiran 5 Posisi Foto Nol Persen
Lampiran 6 Lembar Identifikasi RTLH Tahun 2016
Lampiran 7 Lembar Identifikasi RTLH Tahun 2017
Lampiran 8 Hasil Verifikasi RTLH
Lampiran 9 Rekap RTLH Yang Lulus Verifikasi
Lampiran 10 Daftar Penerima Bantuan Sosial Rumah Tidak LayakHuni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah
Lampiran 11 Lampiran Peraturan Gubernur
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
5/36
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Rumah termasuk kebutuhan pokok di dalam urutan
prioritas kebutuhan manusia/ masyarakat. Setiap bagian
dari rumah berperan dan saling berkaitan untuk bersama-
sama memenuhi fungsi sebenarnya sesuai kebutuhan
penghuninya. Sesuai Pasal 129 huruf a Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan danPermukiman bahwa dalam penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman, setiap orang berhak
menempati, menikmati, dan/ atau memiliki/ memperoleh
rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman,
serasi, dan teratur.
Pemerintah beranggapan bahwa masalah
perumahan merupakan tanggung jawab bersama, namun
kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan rumah tersebutpada hakekatnya merupakan tanggung jawab individual
dalam hal ini dilaksanakan secara swadaya oleh masing-
masing rumah tangga.
Upaya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya
masyarakat dalam mewujudkan Rumah Layak Huni, perlu
melibatkan masyarakat sejak proses pengusulan,
perencanaan dan pelaksanaan. Dalam rangka usaha
untuk mempercepat terwujudnya rumah layak huni, makaPemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya membantu
melalui dana Bantuan Sosial terhadap rumah yang tidak
layak huni. Dana Bantuan Sosial tersebut bersifat
stimulan yang memerlukan peran serta masyarakat untuk
swadaya dan gotong-royong.
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
6/36
2
Di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana Data PPLS
Tahun 2011 terdapat 1.723.500 unit Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) yang terdiri dari 5.066 unit Prioritas 1,474.889 unit Prioritas 2 dan 1.243.545 unit Prioritas 3.
Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak
masyarakat yang tinggal di Rumah Tidak Layak Huni
yang perlu mendapatkan bantuan untuk memperbaiki
rumah mereka. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah melalui kegiatan Bantuan Sosial Rumah Tidak
Layak Huni (Bansos RTLH) memberikan bantuan
stimulant untuk pemugaran rumah bagi masyarakat yangmemenuhi kriteria yang telah ditentukan. Dengan Bansos
RTLH diharapkan jumlah RTLH di Provinsi Jawa Tengah
akan berkurang.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 32
Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1Tahun 2011 tentang Perumahan Dan Kawasan
Permukiman.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
7/36
3
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentangPedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
7. Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomr 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;8. Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah.
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55 Tahun
2015 tentang Perubahan atas Peraturan GubernurJawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah.
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun
2015 tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran
berjalan.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
1. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah
dimaksudkan sebagai landasan pemberian bantuan
dalam melakukan identifikasidan verifikasi.
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
8/36
4
2. Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah
bertujuan
sebagai dasar penentuan sasaran penerima danaBansos RTLH.
D. RUANG LINGKUP
Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah mempunyai ruang
lingkup untuk peningkatan kualitas rumah/ pemugaran
rumah.
E. PENGERTIAN
Dalam Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah ini yang
dimaksud dengan :
a. Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi
persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan
minimal bangunan.
b. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atasprakarsa dan upaya masyarakat.
c. Pendanaan adalah penyediaan sumber daya
keuangan yang berasal dari anggaran pendapatan
dan belanja Negara, anggaran pendapatan dan
belanja daerah, dan/ atau sumber dana lain yang
dibelanjakan untuk penyelenggaraan perumahan
dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.d. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/
Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
e. Pemugaran rumah adalah kegiatan tanpa
perombakan yang mendasar, bersifat parsial dan
memerlukan peran serta masyarakat yang
dilaksanakan secara bertahap.
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
9/36
5
f. Bansos RTLH adalah pemberian bantuan stimulanberupa uang untuk pembelian bahan bangunan
guna pemugaran Rumah Tidak Layak Huni daripemerintah daerah kepada individu, keluarga,kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidaksecara terus menerus dan selektif yang bertujuanuntuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resikososial.
g. Penyedia Jasa adalah Badan Usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan barang/ pekerjaan/
jasa lainnya.
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
10/36
6
BAB II
KEBIJAKAN DAN STRATEGI
A. KEBIJAKAN
Kebijakan pemberian Bantuan Sosial Stimulan untuk
Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Jawa Tengah
diberikan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat
sasaran pada lokasi-lokasi yang saling berdekatan (5-20
penerima bantuan) untuk mengoptimalkan proses
gotong-royong dan swadaya, diarahakan sebagai berikut:
1. Pemberian Bantuan Sosial RTLH untuk Tahun 2016diberikan berdasarkan Basis Data PPLS 2011
dengan kriteria:
a. Prioritas Pemberian Bantuan diarahkan kepada
15 (lima belas) Kabupaten dengan tingkat
kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa
Tengah, disebut zona merah (Lampiran 1) yaitu:
a) Kabupaten Demak
b) Kabupaten Groboganc) Kabupaten Rembang
d) Kabupaten Klaten
e) Kabupaten Purworejo
f) Kabupaten Kebumen
g) Kabupaten Banyumas
h) Kabupaten Purbalingga
i) Kabupaten Wonosobo
j) Kabupaten Pemalangk) Kabupaten Brebes
l) Kabupaten Sragen
m) Kabupaten Cilacap
n) Kabupaten Banjarnegara
o) Kabupaten Blora
b. Prioritas desa sasaran pada 15 (lima belas)
Kabupaten zona merah adalah desa yang
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
11/36
7
masuk dalam kategori desa miskin dengan
prioritas tinggi (desa merah);
c. Seluruh data yang diusulkan harusmencantumkan by name by addres dan
diverifikasi lapangan;
d. Bantuan Sosial RTLH Tahun 2016 hanya
diarahkan pada 15 (lima belas) Kabupaten zona
merah.
2. Pemberian Bantuan Sosial RTLH untuk Tahun 2017
diberikan berdasarkan kriteria:
a. Seluruh data yang diusulkan adalah data byname by addres yang diperoleh dari
Pemutahiran Basis Data Terpadu/ PBDT 2015;
b. Penetapan penerima Bansos RTLH dibuat
setelah data diverifikasi lapangan;
c. Sasaran desa/ kelurahan penerima Bansos
RTLH adalah desa/ kelurahan yang masuk
dalam kategori desa/ kelurahan miskin dengan
prioritas tinggi (desa/ kelurahan merah);d. Pengecualian desa sasaran diluar desa
diberikan sesuai dengan kebijakan yang
berlaku, seperti desa berdikari atau ditentukan
lain;
3. Penerima Bantuan Sosial RTLH yang diusulkan
adalah nama-nama sesuai dengan kriteria yang
telah disetujui dan ditetapkan dalam Musyawarah
Desa (Musdes)/ Musyawarah Kelurahan dandiketahui oleh Camat.
4. Pengecualian bagi Calon Penerima Bantuan yang
telah terverifikasi pada kegiatan Pembangunan
Stimulan Perumahan Swadaya Bagi Rumah Tangga
Miskin (RTM) Tahun 2015, apabila tidak masuk
dalam daftar PPLS 2011 dan PBDT 2015 tetap
mendapatkan Bansos RTLH selama memenuhi
kriteria yang telah ditentukan.
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
12/36
8
B. STRATEGI
1. PRIORITAS PELAKSANAAN
Jumlah target sasaran RTLH Jawa Tengah baikmenurut PPLS 2011 (1.723.500 unit) ataupun data
PBDT 2015 (1.682.723 unit) merupakan jumlah yang
sangat besar. Diperlukan strategi dan upaya untuk
penanganan agar dapat dilaksanakan sesuai
dengan target sasaran.
Secara umum upaya untuk penanganan RTLH akan
dilaksanakan dengan mensinergikan program dari
Pusat, Pemerinatah Provinsi dan PemerintahKabupaten/ Kota. Strategi tersebut meliputi:
a. Penanganan RTLH adalah penanganan dengan
prioritas 100.000/ tahun di Jawa Tengah;
b. Pembagian tugas dan tanggung jawab
penanganan tahunan diupayakan dengan
perbandingan 20% Pemerintah Pusat, 30%
Pemerintah Provinsi dan 50% Pemerinatah
Kabupaten Kota, sebagai berikut:a) 20.000 unit oleh Pemerintah Pusat;
b) 30.000 unit oleh Pemerintah Provinsi;
c) 50.000 unit oleh Pemerintah Kabupaten/
Kota.
c. Penetapan Prioritas Penanganan Bansos RTLH
Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Lokasi Prioritas adalah desa dengan tingkat
kemiskinan tinggi (zona merah) yang berada dikecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi
(zona merah) dan berada di kabupaten dengan
tingkat kemiskinan tinggi (zona merah),
dikecualikan bagi kabupaten yang tidak memiliki
kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi
(zona merah) dapat berada di kecamatan
dengan tingkat kemiskinan sedang (zona
kuning), antar lain :
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
13/36
9
a) Kabupaten Demak
b) Kabupaten Grobogan
c) Kabupaten Rembangd) Kabupaten Klaten
e) Kabupaten Purworejo
f) Kabupaten Kebumen
g) Kabupaten Banyumas
h) Kabupaten Purbalingga
i) Kabupaten Wonosobo
j) Kabupaten Pemalang
k) Kabupaten Brebesl) Kabupaten Sragen
m) Kabupaten Cilacap
n) Kabupaten Banjarnegara
o) Kabupaten Blora
d. Penanganan Bansos RTLH Tahun 2017
dilaksanakan menyebar dan bertahap sesuai
dengan tingkat kemiskinan:
a) Prioritas Pertama Desa/ Kelurahan Merah;b) Prioritas Kedua Desa/ Kelurahan Kuning;
c) Prioritas Ketiga Desa/ Kelurahan Hijau.
2. KRITERIA PENERIMA BANTUAN
Penerima Bantuan Sosial RTLH harus memenuhi 3
(tiga) kriteria, yaitu:
a. KONDISI RUMAH
a) Bahan atap berupa daun/ rumbia dangenteng yang sudah lapuk/rangka atap
kondisi lapuk (harus dibongkar).
b) Bahan lantai berupa tanah atau plesteran/
ubin yang sudah rusak ;
c) Bahan dinding berupa bilik bambu/ kayu
kualitas jelek/ rotan atau dinding bata yang
sudah rapuh/ retak-retak (harus
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
14/36
10
dibongkar),dinding bata luasan tidak
melebihi 25% dari luasan dinding luar.
b. PEMILIK RUMAH
a) Berdomisili tetap (penduduk) dilokasi
kegiatan dan rumah ditempati sendiri;
b) Memiliki Kartu GAKIN atau Surat
Keterangan Miskin dari Kepala Desa/
Lurah;
c) Belum Pernah mendapatkan bantuan
pemugaran rumah;d) Bersedia untuk berswadaya dan
bergotong-royong;
e) Pengecualian bagi Janda Tua/ Duda Tua/
Hidup Sendiri tidak mampu berswadaya
maka diperbolehkan mengambil nilai
bantuan untuk ongkos tukang maksimal
15%.
c. STATUS DAN LETAK RUMAH
a) Memiliki Bukti Kepemilikan Tanah berupa
Sertifikat Hak Atas tanah atau Surat
Keterangan Kepala Desa memiliki tanah;
b) Rumah milik sendiri, bukan kontrakan,
tidak dalam sengketa (misal tanah/
bangunan rumah warisan yang belum
dibagi), tidak berdiri di lahan milik oranglain (yayasan pemerintah, perusahaan,
dsb);
c) Rumah calon terpugar bukan masuk dalam
asrama milik suatu instansi;
d) Rumah calon terpugar bukan termasuk
rumah masih dalam waktu kredit
perbankan;
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
15/36
11
e) Rumah tidak berdiri pada kawasan
larangan pemerintah misal: bantaran/
tanggul, sungai, waduk, tanah kas desa,pemakaman, trotoar, ruang milik jalan.
d. PEMENUHAN KRITERIA
Dalam Pemenuhan Kriteria bagi Calon
Penerima Bansos RTLH adalah:
a) Kondisi Rumah minimal memenuhi 2 (dua)
kriteria;
b) Pemilik Rumah harus memenuhi semuakriteria;
c) Status dan Letak Rumah harus memenuhi
semua kriteria.
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
16/36
12
BAB III
POKOK-POKOK KEGIATAN IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
BANTUAN SOSIAL RTLH
A. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI LAPANGAN
Identifikasi dan Verifikasi lapangan dapat dilaksanakan oleh:
1. Penyedia Jasa;
2. Perangkat Desa/ Aparat Kelurahan;
3. Aparat Teknis Kecamatan;
4. Aparat Teknis Kabupaten/ Kota;
5. Aparat Teknis Provinsi.
B. SOSIALISASI/ MUSYAWARAH
Sosialisasi/ Musyawarah dilakukan dalam rangka Rembug
Warga pembentukan pokmas, penetapan sasaran/ kelompok
sasaran penerima Bansos RTLH dan melengkapi dokumen
administrasi sesuai dengan ketentuan.
C. PEMBENTUKAN POKMASPokmas RTLH dibentuk dengan Surat Kepala Desa/ Lurah,dengan ketentuan sebagai berikut :1. Beranggotakan 5 (lima) sampai dengan 20 (dua puluh)
calon penerima;2. Kepengurusan Pokmas RTLH berasal dari anggota-
anggota warga terpugar atau dari tokoh masyarakat;3. Susunan kepengurusan Pokmas RTLH sekurang-
kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara;
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
17/36
13
4. Pembentukan Kepengurusan Pokmas RTLH berdasarkanmusyawarah melalui kegiatan rembug warga terpugar,
yang dilengkapi dengan :a. Berita Acara Musyawarah
b. Daftar Hadir Kegiatan Musyawarah
5. Dalam hal terdapat jumlah Pokmas RTLH di suatu desa/kelurahan lebih dari 1 (satu), maka diberikan penamaandengan penomoran sesuai jumlah Pokmas RTLH (misalPokmas RTLH -1, Pokmas RTLH - 2, dan seterusnyaatau nama lainnya).
D. PENYUSUNAN PROPOSALProposal disusun sebagai kelengkapan pengajuan Bansos
RTLH, dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang ditentukan
sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 55
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah (Lampiran 2).
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
18/36
14
BAB IV
PENGORGANISASIAN DAN PELAKSANAAN
IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI
BANTUAN SOSIAL RTLH
A. PENGORGANISASIAN
Pelaksanaan Identifikasi dan Verifikasi Tahun 2016
secara umum pengorganisasiannya dilaksanakan
berdasarkan dua pengelompokan yaitu sisi pemerintah,
sisi penyedia jasa dan sisi masyarakat.
1. PemerintahPemerintah dalam pelaksanaan Kegiatan Identifikasi
dan Verifikasi meliputi:
a. Tim Teknis Provins i
Tim Teknis Provinsi terdiri dari:
a) SKPD/ Badan yang membidangi perumahan;
b) SKPD/ Badan yang membidangi
perencanaan;
c) SKPD/ Badan yang membidangipemberdayaan.
Tugas/ peran Tim Teknis Provinsi antara lain:
a) Memonitor proses identifikasi dan verifikasi
calon penerima Bansos RTLH di Kabupaten/
Kota;
b) Melaporkan hasil monitoring proses
identifikasi dan verifikasi kepada Gubernur.
b. Tim Teknis Kabupaten/ Kota
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
19/36
15
Tim Teknis Kabupaten/ Kota didukung oleh
Lurah/ Kepala Desa serta Camat sebagi
pengampu wilayah. Tim Teknis Kabupaten/Kota dibentuk dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Jawa Tengah, beranggotakan :
a) SKPD/ Badan yang membidangi
perumahan;
b) SKPD/ Badan yang membidangi
perencanaan;
c) SKPD/ Badan yang membidangipemberdayaan;
Tugas/ peran Tim Teknis Kabupaten/ Kota
antara lain :
a) Memonitor proses identifikasi dan
verifikasi calon penerima Bansos RTLH
di wilayah Kabupaten/ Kota yang
bersangkutan;
b) Melaporkan hasil monitoring prosesidentifikasi dan verifikasi kepada Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi
Jawa Tengah.
c) Menghimpun dan merekap hasil
Musyawarah Desa/ Musyawarah
Kelurahan, terkait penetapan Usulan
Penerima bansos RTLH.
c. Perangkat Teknis Desa/ Aparat Teknis
Kelurahan dan Aparat Teknis Kecamatan
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
Perangkat Teknis Desa/ Aparat Teknis
Kelurahan dan Aparat Teknis Kecamatan yang
membidangi RTLH dapat melakukan Identifikasi
dan Verifikasi Calon Penerima Bansos RTLH.
2. Penyedia Jasa
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
20/36
16
Penyedia Jasa adalah Konsultan yang ditunjuk
untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi sesuai
dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Konsultandibantu oleh Koordinator Fasilitator dan Fasilitator.
a. Koordinator Fasilitator
Tugas dan peran Koordinator Fasilitator :
a) Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis
Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan
identifikasi dan verifikasi calon penerimaBansos RTLH;
b) Mengkoordinasikan Fasilitator sesuai
wilayah tugasnya;
c) Menandatangani hasil identifikasi dan
verifikasi setelah ditetapkan oleh musdes;
d) Melaporkan progres pelaksanaan
identifikasi dan verifikasi kepada Tim
Teknis Provinsi.
b. Fasilitator
Tugas dan peran Fasilitator :
a) Melakukan koordinasi dengan Kepala
Desa/ Lurah;
b) Melakukan identifikasi dan verifikasi
calon penerima Bansos RTLH;
c) Melakukan pendampingan kepada calonpenerima Bansos RTLH dalam
pembentukan Pokmas RTLH;
d) Melakukan pendampingan kepada calon
penerima Bansos RTLH dalam
menyusun Proposal;
e) Menandatangani hasil identifikasi dan
verifikasi.
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
21/36
17
3. Masyarakat
Masyarakat dalam pelaksanaan Kegiatan Identifikasi
dan Verifikasi meliputi:a. Forum Musyawarah Desa (Musdes)/ Forum
Musyawarah Kelurahan adalah Musyawarah
yang dilaksanakan dalam penentuan calon
penerima Bansos RTLH sesuai kriteria yang
sudah ditentukan.
Peran Forum Musdes/ Muskel adalah:
Menetapkan usulan Calon Penerima Bansos
RTLH berdasarkan hasil verifikasi;b. Kelompok Masyarakat/ Pokmas adalah
Kelompok yang beranggotakan Calon Penerima
Bansos RTLH yang dibentuk dengan Surat
Keputusan Kepala Desa/ Lurah.
Tugas dan Peran Pokmas adalah:
a) Membuat usulan permohonan Bansos
RTLH;
b) Mengkoordinir kelengkapan administrasicalon penerima Bansos RTLH sesuai
ketentuan;
c) Menyusun Proposal permohonan Bansos
RTLH.
B. PELAKSANAAN
Beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada proses
Identifikasi dan Verifikasi RTLH meliputi:1. Sosialisasi/ Koordinasi
Sosialisasi/ Koordinasi dilaksanakan secara
berjenjang meliputi Sosialisasi/ Koordinasi dengan
Kabupaten/ Kota, Sosialisasi/ Koordinasi dengan
Aparatus di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan
serta kepada masyarakat Calon Penerima Bantuan.
Ditingkat Desa/ Kelurahan kegiatan Sosialisasi/
Koordinasi secara langsung akan melibatkan
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
22/36
18
Fasilitator yang merupakan bagian dari penugasan
Konsultan.
2. Identifikasi dan VerifikasiIdentifikasi dan Verifikasi Calon Penerima Bantuan
dilakukan dengan cara mendatangi rumah Calon
Penerima Bantuan, selanjutnya melakukan penilaian
apakah sesuai dengan kriteria penerima bantuan.
Identifikasi dan Verifikasi dilakukan oleh Tenaga
Fasilitator dapat dibantu Perangkat Desa/ Aparat
Kelurahan.
3. MusyawarahMusyawarah adalah Rembug Warga Calon Penerima
Bantuan yang sudah ditetapkan dalam Musyawarah
Desa/ Musyawarah Kelurahan untuk membahas hal -
hal yang berkaitan dengan kebutuhan Pokmas,
dilengkapi dengan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Rembug Warga dilakukan dalam rangka:
a. Pemilihan dan Penyusunan Pengurus Pokmas
RTLHPengurus Pokmas dipilih dan disepakati bersama
yang terdiri dari : Ketua, Sekretaris dan Bendahara
Pokmas. Diterbitkannya Surat Keputusan Kepala
Desa Pembentukan Pokmas RTLH;
b. Penyusunan RAB dan Swadaya Penerima Bansos
RTLH
Tersusunnya Kuantitas dan Kualitas bahan
bangunan yang dibiayai dengan Dana BansosRTLH dan yang dibiayai swadaya masyarakat.
c. Melengkapi Dokumen Administrasi calon penerima
Bansos RTLH yaitu :
a) Foto copy KTP dan Foto Copy KK
b) Foto copy Bukti Kepemilikan Tanah
c) Surat Keterangan Miskin dari Kepala Desa/
Kartu Kemiskinan
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
23/36
19
4. Penyusunan Proposal
Proposal disusun berdasarkan hasil identifikasi dan
verifikasi dan hasil sosialisasi rembug warga sebagaidasar usulan calon penerima Dana Bansos RTLH
dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Proposal disertai surat permohonan yang ditujukan
kepada Gubernur Jawa Tengah Up. Dinas Cipta
Karya dan Tata Ruang Provinsi Jateng
ditandatangani oleh Ketua Pokmas dan diketahui
oleh Kepala Desa/ Lurah, Camat dan Badan/
Dinas/ Kantor yang membidangi RTLH dengantembusan Bupati/ Walikota.
b. Kelengkapan Proposal antara lain :
a) Daftar Penerima Dana Bansos RTLH
dilengkapi Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dan Foto Copy Kartu Keluarga (KK);
b) Surat Keputusan pembentukan Pokmas RTLH
oleh Kepala Desa/ Lurah;
c) Rencana Anggaran Biaya (RAB) atauRencana Penggunaan Dana (RPD) dan
dukungan swadaya gotong - royong;
d) Foto 0% rumah yang akan dipugar;
e) Foto copy KTP Ketua, Sekretaris dan
Bendahara Pokmas RTLH;
f) Berita Acara Hasil Musyawarah dilengkapi
Daftar Hadir;
g) Gambar Teknis Sederhana (denah rumah).
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
24/36
20
BAB V
P E N U T U P
Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) merupakan upaya Pemerintah untuk mengurangi tingkat
kemiskinan. Hal tersebut diupayakan salah satunya denganmengurangi biaya pengeluaran bagi masyarakat miskin khususnya
pengeluaran untuk rumah tinggal.
Provinsi Jawa Tengah memiliki komitmen yang kuat untuk
mengentaskan kemiskinan tersebut melalui sinergi antara
Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/ Kota. Secara nyata upaya tersebut akan sulit untuk
dapat dilaksanakan karena jumlah keseluruhan Rumah Tidak
Layak Huni sangatlah besar.Walaupun upaya tersebut sulit untuk direalisasikan,
Pemerintah Provinsi akan terus mendorong karena hal tersebut
merupakan kewajiban yang sudah diamanatkan dalam Undang-
Undang Dasar 1945 Pasal 28 (h) setiap orang berhak bertempat
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat.
Komitmen tersebut menjadi kebijakan yang akan terus
dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih makmur.
Kondisi diatas akan dapat lebih mudah diwujudkan apabilapengentasan kemiskinan tersebut disengkuyung tidak hanya oleh
Pemerintah tetapi melibatkan seluruh pemangku kepentingan
termasuk masyarakat.
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
25/36
21
L a m p i r a n 1
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
26/36
22
Lampiran 2
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
27/36
23
Lampiran 3
Nama Penerima Bantuan :
Alamat :
Desa/ Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/ Kota :
HARGA SATUAN TOTAL HARGA
DANA TUNAIMEMAKAI BAHAN
BANGUNAN LAMA
I PEKERJAAN PERSIAPAN
Bongkar Rumah lama ls Gotong-royong
II PEKERJAAN ATAP
Asbes Gelombang lembar
Bubungan Asbes m'
Kayu 5/ 10 - 3m batang
III PEKERJAAN DINDING
Pondasi Batu Umpak buah
Besi Ø 10 batang
Semen zak
Batu Pecah m³
Pasir Beton m³
Batu Bata buah
Kayu 4/ 6 - 3m batang
Kalsiboard lembar
Kusen Jendela Jadi buah
Daun Pintu/ Jendela buah
IV PEKERJAAN LANTAI
Semen zak
Pasir Pasang m³
V UPAH KERJA
Tukang hari
Pembantu Tukang hari
Makan Siang dan Minum ls
VII LAIN-LAIN
Kloset Jongkok buah
Pipa Paralon batang
Rp Rp Rp
……………, ……………………. 20….
Diajukan Oleh,
Penerima Bansos RTLHKetua Pokmas RTLHDiketahui Oleh,
Kepala Desa/ Lurah
( ………………………….. ) ( ………………………….. ) ( ………………………….. )
URAIAN PEKERJAANNO
JUMLAH
FORMULIR
RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD) BANSOS RTLH
BANSOS RTLH
SWADAYA
SUMBER DANA/ BAHAN
(Rp)(Rp)VOLUME
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
28/36
24
Lampiran 4
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
29/36
25 Lampiran 5
CONTOH GAMBAR TEKNIK SEDERHANA
(Denah Rumah)
Nama :
Alamat : :
Ukuran : type 36 (4 x 9)
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
30/36
26 Lampiran 6
POSISI FOTO 0 (NOL) PERSEN
Nama :Alamat :
Tampak Depan Samping Kanan (45 Derajat)
Tampak Depan Samping Kiri (45 Derajat)
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
31/36
27
Lampiran 7
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
32/36
28
Lampiran 8
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
33/36
29
Lampiran 9
DESA : ....................................................................
KECAMATAN : ....................................................................
KABUPATEN : ....................................................................
KONDISI
RUMAH
PEMILIK
RUMAH
STATUS &
LETAK RUMAHDAPAT TIDAK
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Mengetahui, Yang Melakukan Verifikasi,
Kepala Desa/ Lurah 1. Fasilitator
Nama : .......................................
Tanda Tangan :
( ...........................................) .......................................
2. Koordinator Fasilitator
Nama : .......................................
Tanda Tangan :
.......................................
HASIL VERIFIKASI RTLH
KRITERIA RTLH
ALAMATNAMANO KETERANGAN
REKOMENDASI
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
34/36
30
Lampiran 10
DESA : ...................... ......................... .....................
KECAMATAN : ...................... ......................... .....................
KABUPATEN : ...................... ......................... .....................
1 2 3 5
Mengetahui, Yang Melakukan Verifikasi,
Camat Kepala Desa/ Lurah 1. Fasilitator
Nama : .......................................
Tanda Tangan :
( ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ) ( . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
2. Koordinator Fasilitator
Nama : .......................................
Tanda Tangan :
.......................................
REKAP RTLH YANG LULUS VERIFIKASI
4
NO NAMA ALAMAT ANGGOTA POKMAS KETERANGAN
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
35/36
31
Lampiran 11
NO NAMA PENERIMA NIK ALAMAT PENERIMA TITIK KOORDINAT KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
I. KABUPATEN : ………………………..
1
2
3
4
5
II. KABUPATEN : ………………………..
1
2
3
4
5
III. KABUPATEN : ………………………..
1
2
3
4
5
dst..
JUMLAH TOTAL
DAFTAR REKAP PENERIMA
BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN …………….
8/15/2019 Juknis Buku 1 PDF
36/36
LAMPIRAN ……………………………………..
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR : ……………………. TAHUN …………
TENTANG PENJABARAN APBD PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN …………….
NO NAMA PENERIMA NIK ALAMAT PENERIMA TITIK KOORDINAT KETERANGAN
1 2 3 4 5 6
I. KABUPATEN : ………………………..
1
2
3
4
5
II. KABUPATEN : ………………………..
1
2
3
4
5
III. KABUPATEN : ………………………..
1
2
3
4
5
dst..
GUBERNUR JAWA TENGAH
………………………………..
DAFTAR REKAP PENERIMA
BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
JUMLAH TOTAL
BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT
I. BANTUAN SOSIAL KEPADA INDIVIDU, KELUARGA DAN MASYARAKAT YANG DIRENCAKAN