Perubahan birokrasi Jepang pasca Perang Dunia II dapat ditilik dari perubahan besar

konstitusi Jepang yang dilakukan pada tahun 1947. Pada konstitusi tersebut Kaisar tidak

lagi menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan di Jepang melainkan kemudian

hanya menjadi symbol of the nation. Urusan politik pemerintahan khususnya birokrasi

kemudian diserahkan kepada Perdana Menteri yang dipilih secara demokratis. Dengan

kata lain perubahan besar birokrasi masa itu adalah berkurangnya peran kekaisaran dalam

sistem birokrasi tersebut.

Salah satu perubahan yang dapat diamati dalam sistem birokrasi di Jepang pasca

Perang Dunia II adalah proses rekruitmen birokrat khususnya sistem pemilihan staff

administrasi pemerintah yang semula bersifat sangat sentralistik. Seleksi dilakukan oleh

orang-orang khusus kerajaan (preferential treatment) yang sebagian besar berasal dari

sarjana sekolah kerajaan (Tokyo Imperial University). Dominasi tersebut meluruh pasca

perang dengan diadakannya seleksi terbuka oleh pemerintah Jepang. Dengan demikian

birokrasi dalam penerimaan staff administrasi di Jepang menjadi kurang sentralistik

walaupun kecenderungan preferential treatment masih dapat ditemukan. Latar belakang

universitas masih menjadi faktor yang sangat penting dalam sistem birokrasi di Jepang.

Referensi :

Hayes, L. D., Introduction to Japanese Politics, Marlowe & Company, New York,

1995.

Pempel, T. J., ‘Bureaucracy in Japan,’ Political Science and Politics, vol.25, no.1,

1992.