Jokowi dan Raffi Dalam Perspektif Budaya PopulerEnam belas tahun
pasca reformasi, dinamika budaya populer terus berkembang pesat di
Indonesia. Kebudayaan yang dibentuk oleh mitos sebagai sesuatu yang
dangkal, instan, serta meminggirkan wacana atau esensi yang
dikandungnya ini, perlahan-lahan merasuk ke ranah politik
nasional.Sistem politik Indonesia yang berasaskan demokrasi, tak
ubahnya seperti pisau bermata dua. Di satu sisi dapat mengangkat
kedaulatan rakyat, namun di sisi lain juga dapat merugikan rakyat
dengan adanya praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di
kalangan elit politik. Hal itulah yang sedang terjadi dewasa ini.
Pemilihan langsung sebagai mekanisme memilih wakil rakyat kerap
hanya menjadi ajang adu popularitas serta diwarnai praktik-praktik
money politik. Tak heran, banyak dari kalangan selebriti dan artis
yang kurang kompeten dan kapabel berhasil menduduki kursi lembaga
legislatif hanya karena popularitas semata.
sumpah presiden; akad nikahHal ini tentunya tak lepas dari peran
media, khususnya Televisi. Siaran TV pada dasarnya merupakan sumber
pengetahuan populer bagi suatu masyarakat untuk saling berhubungan
dalam wilayah yang tidak terbatas. TV menjadi bagian konstruksi
selektif pengetahuan sosial yang digunakan untuk mempersepsi
realitas kehidupan orang lain, dan secara imajiner mengkonstruksi
hidup kita dan mereka menjadi semacam keseluruhan dunia yang masuk
akal bagi kita (Hall dalam Irianto, 1977:140). Dengan kata lain,
tayangan TV mampu mereproduksi representasi realitas yang kemudian
terakomodasi dalam praktik sosial kita.
Sebagai media yang senantiasa mengakomodasi praktik sosial,
tayangan TV menjadi sarana interaksi dan negosiasi yang kompleks
dan dinamis dari sejumlah pelaku baik yang meproduksi maupun yang
merspons produksi yang masing-masing memiliki kepentingan, baik
politik, ekonomi maupun kepentingan lainnya. (Irianto, 2011:2)
Diasadari atau tidak, adanya tarik-menarik kepentingan dalam
industri TV berimplikasi pada program dan tayangan yang disajikan.
Kepentingan ekonomis biasanya terekspresikan dalam
tayangan-tayangan yang sifatnya menghibur atau hura-hura semata,
seperti infotaiment, gosip dan sebagainya. Sementara kepentingan
politis dapat berupa berita, talkshow dan sebagainya, yang
bertendensi menaikan elektabilitas partai atau tokoh politik
tertentu. Dari sini kemudian muncul istilah kekasih media atau
media darling.
Menyinggung soal kekasih media, agaknya nama yang pas untuk
diperbincangkan dalam kurun waktu belakangan ini ialah Joko Widodo.
Sebab pemberitaan media tentang dirinya, menurut saya. sudah di
luar batas kewajaran. Wajahnya bahkan lebih sering menyapa pemirsa
televisi maupun pembaca surat kabar dan media online dibanding SBY,
presiden RI yang menjabat saat itu.
Fenomena Jokowi sebagai kekasih media sudah terasa sejak beliau
mengikuti pilkada Jakarta 2012. Setelah resmi terpilih sebagai
gubernur ibukota, porsi pemberitaannya terus melonjak. Tidak heran
jika popularitasnya menanjak. Ujung-ujungnya elektabilitas pun
terdongkrak. Walhasil, dalam pilpres kemarin ia berhasil
menyingkirkan lawan politiknya Prabowo Subianto dan terpilih
sebagai presiden ketujuh Republik Indonesia.
Bagi media, sosok Jokowi memang memiliki news value yang tinggi.
Di kalangan jurnalis, ada adagium name make news, nama membuat
berita. Dengan mudah kita temui berita-berita seputar Jokowi baik
di televisi dan surat kabar baik cetak maupun elektronik. Semua
dilakukan demi komersialisasi sistemik yang berjalan mengikuti
logika pasar. Jokowi tak ubahnya selebriti.
Kemunculan Jokowi sebagai fenomena budaya populer bukanlah tanpa
alasan. Jika mengacu pada pandangan Yasraf Amir Piliang tentang
kebudayaan populer, bahwa budaya populer dibangun oleh imajinasi
populer secara sadar oleh orang atau sekelompok orang, untuk
membedakan mereka dengan orang-orang lainnya, dengan ciri
sifat-sifatnya yang murahan, rendah, dasar, vulgar, umum,
rata-rata, atau rakyat kebanyakan serta digunakan untuk menghimpun
massa dalam berbagai wacana massa populer. Maka, kesuksesan Jokowi
dalam mengelola opini media massa melalui kerjanya sebagai Gubernur
DKI Jakarta merupakan sebuah fenomena budaya populer.
Jika disandingkan dengan Raffi Ahmad pun, Jokowi tak kalah
populer. Terbukti dengan hasil pencarian google terhadap nama
keduanya. Setidaknya terdapat 931.000 hasil pencarian untuk
Pelantikan Jokowi- sebagai presiden. Sedangkan untuk Pernikahan
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina menghasilkan 660.000 hasil
pencarian.
Hal ini menunjukan bahwa rasa penasaran publik yang tinggi
terhadap Jokowi dan Raffi Ahmad telah menjadi katalisator news
value keduanya. Bagi pemilik media, televisi khususnya,
tayangan-tayang terkait Jokowi dan Raffi dapat dijadikan alat untuk
mencari keuntungan sebesar-besarnya. Akibatnya, para pemilki media
ini kemudian berperan menjadi perumus realitas (definer of
reality). Artinya, ideologi atau kepentingan para subjek pelaku
media akan menelusup melalui tayangan yang diproduksi dan
direproduksinya. Sebagai salah satu teks, tayangan TV bukan hasil
rangkaian realitas, melainkan representasi yang terseleksi dan
terkonstruksi serta menjadi bagian yang turut membentuk realitas.
(Irianto, 2011:3)
Sejurus dengan itu, faktanya, memang banyak media massa yang
masih memihak pada pelaku kapitalisme atau pemilik modal.
Konstruksi wacana yang ditawarkan pun lebih memilih pihak pemilik
modal. Pemberitaan menjadi tanpa arah dan seolah-olah membiarkan
demokratisasi budaya menjadi mampat. Akibatnya, lewat logika budaya
populer yang sesaat, bersifat dangkal, dan sesuai selera massa.
Maka, tak aneh, anak muda sebagai basis target paling empuk dari
budaya populer menjadi massa yang labil, inotentik, dan tanpa
identitas.
Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah, apakah ini yang
menjadi kausa mayoritas pemilih muda memilih Jokowi? Jika benar
demikian, artinya, televisi sebagai elemen budaya populer berhasil
merekonstruksi realitas sosial yang ada di masyarakat secara
terstruktur dan sistematis.
Kecemasan bukan tanpa alasan. Ketika pers dan media sebagai
pilar keempat demokrasi dikendalikan oleh sekelompok orang yang
memiliki kepentingan dan dijadikan alat untuk melanggengkan
kekuasaan, maka demokrasi yang mengantarkan rakyat menuju
kesejahteraan bisa jadi hanya utopia belaka.
