Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183 Telp. …...4. Pipit Wahyudin 5. Arief Lukman 6. Iswadi Abdullah 7. Hendra Gunawan 8. Hari Teguh Prasetya 9. Irwan Nurjaman 10.Miftah Fahmi

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183Telp. (022) 603 2008 Fax. (022) 603 7850

Website: www.jabar.kemenag.go.id

Pengarah:A. Buchori

Ketua:Ahmad Handiman Romdony

SekretarisU. Permana

Anggota:1. Yulita Tria Hernawati2. Iwan Ridwan3. Gumilang4. Pipit Wahyudin5. Arief Lukman6. Iswadi Abdullah7. Hendra Gunawan8. Hari Teguh Prasetya9. Irwan Nurjaman10.Miftah Fahmi11.Muplih Faridz Rodjikin12.Tayubi13.Lili Ramli14.Arif Wajdi15.Hamidah Midrawati Lubis16.Grasia Setya Widiasrini17.Ema Yuliana Panggabean18.Yekti Mahanani19.Suharti

TIM PENYUSUNLAPORAN KINERJAKANWIL KEMENAG

PROV. JAWA BARATTAHUN 2019

i

LAPORAN KINERJA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT 2019

KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur senantiasa kita

panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya

sehingga Laporan Kinerja Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019 ini dapat tersusun dan

diselesaikan.

Penyusunan Laporan Kinerja Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat Tahun 2019 ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah, Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Menteri Agama

Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada

Kementerian Agama.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat selama tahun

2019 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai

upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Agama. Selain itu, laporan ini

juga merupakan upaya perbaikan serta hasil kerja keras dari seluruh

jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang selalu digaungkan saat ini

menuntut kami untuk melakukan perubahan dalam 8 area perubahan yang

telah ditetapkan untuk mempercepat implementasi Reformasi Birokrasi

pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, salah

satunya dalam penataan akuntabilitas. Dengan jumlah ASN sekitar 24.121

orang serta kondisi politik dan budaya yang dimiliki Provinsi Jawa Barat,

membuat tantangan tersendiri bagi kami dalam peningkatan kinerja dan

ii


kualitas pelayanan bagi masyarakat. Melalui laporan kinerja Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 ini

diharapkan publik dapat mengetahui kinerja yang telah kami lakukan

dengan sumber daya dan anggaran yang telah diamanahkan.

Atas diselesaikannya laporan ini, kami mengucapkan terima kasih

kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan.

Semoga Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat Tahun 2019 ini dapat memberikan gambaran/informasi kepada

seluruh pihak yang terkait, sehingga dapat memberikan umpan balik guna

peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, serta menjadi pemicu

peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah

perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang

berguna bagi masyarakat.

Bandung, Februari 2020Plt. Kepala,

Ahmad Handiman RomdonyNIP. 197011081991031002

iii


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iiiDAFTAR TABEL VDAFTAR GRAFIK ViiIKHTISAR EKSEKUTIF ViiiBAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 2

1.2 Maksud dan Tujuan 5

1.3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi 6

1.4 Struktur Organisasi 7

1.5 Aspek Strategis 8

1.6 Indikator Kinerja Utama 11

1.7 Permasalahan Utama (Strategic Issued) 13

1.8 Faktor Kunci Keberhasilan 15

1.9 Sistematika Penyajian 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA 172.1 Rencana Strategis 21

2.2 Perjanjian Kinerja 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 283.1 Capaian Kinerja Organisasi 29

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi

Tahun 2019

36

3.1.2 Perbandingan Target dan Realisasi

Tahun 2019 dengan 2018 dan 2017

49

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja

Tahun 2019 dengan Target Jangka

Menengah Sesuai dengan Renstra

53

3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja 56

iv


dengan Standar Nasional

3.1.5 Analisis Penyebab

Keberhasilan/Kegagalan

60

3.1.6 Analisis Efisiensi Penggunaan

Sumber Daya

64

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan

Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

68

3.2 Capaian Anggaran 70

BAB IV PENUTUP 744.1 Kesimpulan 75

4.2. Upaya Tindak Lanjut 76

LAMPIRAN1. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja

2. Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat

3. Tabel Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

4. Capaian Kinerja Eselon III dan IV di Lingkungan Kantor Wilayah


5. Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas

Laporan Kinerja pada Kementerian Agama

v


DAFTAR TABEL

NO NOMOR KETERANGAN HAL.

1 TABEL 1.6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kanwil


Tahun 2019

12

2 TABEL 2.2.1 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah


Tahun 2019

23

3 TABEL 2.2.2 Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah


Tahun 2019 (Revisi)

25

4 TABEL 2.2.3 Daftar Anggaran Kantor Wilayah


Tahun 2019

26

5 TABEL 2.2.4 Daftar Perubahan Pagu Anggaran Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat Tahun 2019

27

6 TABEL 3.1.1 Capaian Kinerja Kantor Wilayah


Tahun 2019

30

7 TABEL 3.1.2 Nilai Capaian Kinerja Per Sasaran

Strategis Tahun 2015 s.d. 2019

35

8 TABEL 3.1.3 Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang

Memenuhi Standar

41

9 TABEL 3.1.4 Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi

Kompetensi

43

10 TABEL 3.1.5 APM dan APM Tingkat RA s.d. MA 47

11 TABEL 3.1.6 APK Tingkat Ula s.d. Ma’had Aly 47

12 TABEL 3.1.7 APM Tingkat Ula s.d. Ma’had Aly 47

13 TABEL 3.1.8 Perbandingan Target dan Realisasi Tahun

2019 dengan 2018 dan 2017

50

vi


14 TABEL 3.1.9 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun

2019 dengan 2018 dan 2017

52

15 TABEL 3.1.10 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun

2019 dengan Target Jk. Menengah

54

16 TABEL 3.1.11 Capaian Anggaran Per Sasaran Strategis 65

17 TABEL 3.1.12 Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis 65

18 TABEL 3.1.13 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber

Daya

67

19 TABEL 3.2.1 Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2019

Satker Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat

71

20 TABEL 3.2.2 Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2019

Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat (Tingkat Wilayah)

72

vii


DAFTAR GRAFIK

NO NOMOR KETERANGAN HAL.

1 GRAFIK 3.1.1 Tren Capaian Kinerja Tahun 2019 33

2 GRAFIK 3.1.2 Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Tahun

2015 - 2018

34

3 GRAFIK 3.1.3 Jumlah Umat yang Aktif pada Rumah

Ibadah

37

4 GRAFIK 3.1.4 Jumlah Rumah Ibadah yang

Melaksanakan Kegiatan Sosial

Keagamaan

37

5 GRAFIK 3.1.5 Indeks Kerukunan Umat Beragama Per

Provinsi

39

6 GRAFIK 3.1.6 Skor Dimensi Toleransi Per Provinsi 39

7 GRAFIK 3.1.7 Skor Dimensi Kesetaraan Per Provinsi 40

8 GRAFIK 3.1.8 Skor Dimensi Kerjasama Per Provinsi 40

9 GRAFIK 3.1.9 Perbandingan Indeks Kerukunan dengan

Tingkat Nasional

57

10 GRAFIK 3.1.10 Perbandingan APK Jawa Barat dan

Capaian Nasional

58

11 GRAFIK 3.1.11 Perbandingan APM Jawa Barat dan

Capaian Nasional

58

12 GRAFIK 3.1.12 Perbandingan Rerata Nilai Ujian Sekolah 59

13 GRAFIK 3.1.13 Perbandingan Indeks Integritas Siswa 60

viii


IKHTISAR EKSEKUTIF

ebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan evaluasi kinerja

menjadi suatu issue strategis yang harus diperhatikan dan

dilaporkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin

yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan

pencapaian visi organisasi. Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting

dalam mengevaluasi pelaksanakan renstra yang akan menuntun

manajemen dan seluruh komponen organisasi pada capaian kinerja yang

diinginkan, dengan didasarkan pada perencanaan kinerja yang baik, maka

pelaksanaan kinerja juga dapat diukur tingkat pencapaiannya secara

operasional, serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif

untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi secara lebih cepat dan tepat.

Seiring dengan telah

ditetapkannya Keputusan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor

702 Tahun 2016 tentang Pedoman

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja pada Kementerian Agama,

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berusaha

membangun dan menata akuntabilitas publik yaitu dengan membuat

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik dan

dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Didasarkan pada hasil

pengukuran kinerja, nilai rata-rata capaian kinerja Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebesar 99,05% dari

target 100%.

Berdasarkan hasil analisis, hambatan/kendala dalam pencapaian

kinerja diantaranya:

S

KANWIL KEMENTERIAN AGAMAPROV. JAWA BARAT

TAHUN 2019

CAPAIAN KINERJA : 99,05%

CAPAIAN ANGGARAN: 84,57 %

ix


1. Sulitnya mencari data valid terkait jumlah umat yang

dikategorikan sebagai umat yang aktif dalam suatu majelis ta'lim

atau kajian di rumah ibadah;

2. Masih perlunya peningkatan kualitas manajemen sekolah serta

efektifitas sistem kegiatan belajar mengajar;

3. Sulitnya memperoleh data indeks kepuasan haji, hal ini

disebabkan karena belum adanya survey indeks kepuasan pada

tingkat provinsi oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian

Agama RI;

4. Khusus indikator APK Ma’had Aly, capaian kinerja indikator

tersebut sampai dengan tahun 2019 ini masih belum bernilai

signifikan karena jumlah Ma’had Aly yang baru terbentuk di

Provinsi Jawa Barat ini sebanyak 6 (enam) Ma’had Aly sehingga

jumlah peserta didiknya masih sangat minim.

Selanjutnya bila dilihat dari sisi anggaran, pada tahun 2019 ini

realisasi capaian anggaran per 3 Februari 2020 telah mencapai 84,57% dari

target realisasi anggaran sebesar 100% (pagu senilai Rp.279.751.322.000,-

dengan realisasi senilai Rp. 236.573.074.094,-). Minimnya capaian

anggaran disebabkan karena Program Pendidikan Islam masih dalam

proses revisi penyelesaian pagu minus di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan

dalam pengambilan kebijakan. Prestasi dalam kinerja yang telah berhasil

dilaksanakan merupakan hasil dari kerjasama dan semangat tim dalam

memberikan pelayanan terbaik, namun kekurangan dalam pencapaian

target kinerja semoga menjadi kekuatan dan motivasi untuk lebih baik

dalam melakukan kinerja dan pelayanan.

1


BAB IPENDAHULUAN

2


1.1. Latar Belakang

alah satu tantangan utama pembangunan saat ini adalah terkait

dengan tata kelola organisasi yaitu implementasi birokrasi yang

efektif dan efisien. Kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan

dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan

pembangunan dan peningkatan daya saing nasional. Tantangan utama

dalam hal ini yaitu meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan

efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan,

dan pelayanan publik.

Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional, Kementerian Agama

mengemban misi dalam mewujudkan masyarakat berakhlak mulia,bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafahPancasila dengan memperkuat jati diri dan karakter bangsa melalui

pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada

Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan

internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya,

mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya

bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia sebagai

landasan spiritual, moral dan etika pembangunan bangsa.

Arah kebijakan dalam mewujudkan misi yang diemban Kementerian

Agama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019 (yang disahkan melalui Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019), yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan

pengemban nilai-nilai keagamaan, sehingga agama berfungsi dan

berperan sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan,

melalui:

a. Peningkatan kapasitas dan kualitas penyuluh agama, peran

tokoh agama, lembaga sosial keagamaan dan media massa

dalam melakukan bimbingan keagamaan masyarakat;

S

3


b. Peningkatan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan umat

beragama.

2. Meningkatkan kerukunan umat beragama, melalui:

a. Penyelenggaraan dialog antarumat beragama untuk

memperoleh pemahaman agama berwawasan multikultur;

b. Pembentukan dan pemberdayaan FKUB di provinsi dan

kabupaten/kota;

c. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antara pemerintah,

pemerintah daerah, tokoh agama, lembaga sosial keagamaan,

dan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan konflik;

d. Penguatan peraturan perundang-undangan mengenai

kerukunan umat beragama.

Berdasarkan arah dan kebijakan tersebut, maka pembangunan

Bidang Agama dan Bidang Pendidikan dalam kurun waktu lima tahun

mengacu pada upaya pencapaian tujuan Kementerian Agama, mencakup 7

(tujuh) hal, yaitu:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama;

2. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;

3. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan;

4. Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama;

5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;

6. Peningkatan dan pemerataan akses dan mutu pendidikan agama

dan pendidikan keagamaan; serta

7. Peningkatan kualitas tatakelola pembangunan bidang agama.

(Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 39 Tahun 2015 tentang

Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2015-2019).

Pencapaian tujuan Kementerian Agama akan lebih mudah dicapai

jika terjalin kerjasama dari semua pihak termasuk stakeholder. Selain itu

sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, bahwa keterbukaan informasi publik dalam

4


penyelenggaraan negara atau pemerintahan merupakan perwujudan tata

pemerintahan yang baik (Good Governance), dan jaminan kepastian hukum

terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan

serta untuk turut serta dalam mengontrol penyelenggaraan negara dan

pemerintahan. Pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana,

sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan dan kemauan serta

komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan untuk

melaksanakannya, sehingga apa yang diharapkan dapat terwujud dengan

baik.

Perwujudan tata pemerintahan yang baik (Good Governance) memiliki

10 prinsip, yaitu:

1. Akuntabilitas;

2. Pengawasan;

3. Daya Tanggap;

4. Profesionalisme;

5. Efisiensi dan Efektivitas;

6. Transparansi;

7. Kesetaraan;

8. Wawasan ke Depan;

9. Partisipasi; serta

10. Penegakan Hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kementerian Agama dalam hal

ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebagai

penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk membuat suatu

pertanggungjawaban secara periodik agar pelaksanaan kegiatannya lebih

transparan, efektif dan akuntabel. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor

7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa

pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan wujud

pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan

organisasi. Selanjutnya penataan akuntabilitas diperkuat dengan

diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu

5


atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bahan acuan bagi

pimpinan satuan organisasi/kerja dan unit pelaksana teknis pada

Kementerian Agama untuk menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja,

dan melakukan Reviu atas Laporan Kinerja, maka diterbitkan Keputusan

Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang

Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu

Laporan Kinerja pada Kementerian Agama.

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, kedudukan evaluasi kinerja

menjadi suatu issue strategis yang harus diperhatikan dan dilaporkan oleh

pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan

instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi.

Evaluasi kinerja juga merupakan tahap penting dalam mengevaluasi

pelaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh

komponen organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan, dengan

didasarkan pada perencanaan kinerja yang baik, maka pelaksanaan kinerja

juga dapat diukur tingkat pencapaiannya secara operasional, serta dengan

melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan

memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat dan

tepat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat berusaha membangun dan menata akuntabilitas

publik yaitu dengan membuat Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat Tahun 2019 adalah media pertanggungjawaban Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang didalamnya termuat

informasi mengenai kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat untuk tahun 2019. Dalam laporan ini diuraikan hasil evaluasi

berupa analisis akuntabilitas kinerja sasaran dalam rangka mewujudkan

tujuan, misi dan visi yang telah ditetapkan.

6


Maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk

memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen sebagai

upaya peningkatan kinerja. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan

untuk:

1. Memberikan informasi capaian kinerja Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawab yang diembannya;

2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan

akuntabilitas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat;

3. Umpan balik (feed back) bagi peningkatan kinerja Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;

4. Peningkatan kredibilitas terhadap pemberi wewenang;

5. Mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam

melaksanakan tugas, sehingga penyelenggaraan pelayanan dapat

berlangsung lebih efektif, efisien dan responsif.

1.3. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 pasal 3,

4 dan 5, maka kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata

kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat adalah

sebagai berikut:

1. KedudukanKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

berkedudukan di Provinsi Jawa Barat, berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

2. TugasKantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian

Agama dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri

Agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7


3. FungsiDalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di

bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada

masyarakat di provinsi;

b. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan

umrah;

c. Pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan

madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;

d. Pembinaan kerukunan umat beragama;

e. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi

dan informasi;

f. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan,

dan evaluasi program; dan

g. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi

terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan

tugas kementerian di provinsi.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2012 pasal

360, susunan organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat adalah sebagai terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha;

2. Bidang Pendidikan Madrasah;

3. Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;

4. Bidang Pendidikan Agama Islam;

5. Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

6. Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;

7. Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat dan Wakaf;

8. Pembimbing Masyarakat Kristen;

9. Pembimbing Masyarakat Katolik;

8


10. Pembimbing Masyarakat Hindu;

11. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan

12. Kelompok Jabatan Fungsional.

Jika digambarkan dalam suatu bagan struktur, maka struktur

organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat adalah

sebagai berikut:

1.5. Aspek Strategis

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan

mendasar yang disusun untuk diimplementasikan dengan suatu strategi

yang mencakup sejumlah langkah yang digunakan dalam rangka

pencapaian tujuan. Dengan perencanaan strategis tersebut, Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat diharapkan mampu membangun

strategi sebagai bagian penting organisasi yang berorientasi pada hasil yang

diharapkan dimasa mendatang. Selain itu, dengan penetapan visi, misi dan

strategi yang jelas dan tepat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat diharapkan akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang

9


serta kendala yang akan dihadapi. Berikut ini adalah penjabaran visi dan

misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat:

Tujuan Kantor Wilayah Kementerian Agama mengacu pada

pencapaian tujuan Kementerian Agama, yang meliputi:

1. Peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama

serta ketersediaan bimbingan dan fasilitasi keagamaan;

2. Peningkatan kualitas kerukunan intra dan antarumat beragama;

3. Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama;

VISI

“Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Taat

Beragama, Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir

Batin dalam Rangka Mewujudkan Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”

MISI

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama di wilayah Provinsi

Jawa Barat;

2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama di wilayah Provinsi Jawa

Barat;

3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas di

wilayah Provinsi Jawa Barat;

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan

di wilayah Provinsi Jawa Barat;

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan

akuntabel di wilayah Provinsi Jawa Barat;

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan

agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan di wilayah

provinsi Jawa Barat;

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan terpercaya di

wilayah Provinsi Jawa Barat.

10


4. Peningkatan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan;

5. Peningkatan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan ibadah

haji dan umrah;

6. Peningkatan akses dan mutu pendidikan agama dan pendidikan

keagamaan; serta

7. Peningkatan kualitas tatakelola organisasi dan dukungan

manajemen Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat.

Dengan mempertimbangan kondisi, potensi dan permasalahan yang

ada serta sinergi antara visi, misi dan tujuan jangka panjang yang telah

ditetapkan, maka Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

telah menetapkan sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran strategis

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dengan sasaran strategis Kementerian Agama.

Kementerian Agama memiliki 2 (dua) bidang sasaran yaitu sasaran bidang

agama dan sasaran bidang pendidikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran stategis bidang agama terkait:

a. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan

fasilitasi keagamaan;

b. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat

beragama;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;

d. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan;

e. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan

umrah yang transparan dan akuntabel;

f. Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Sedangkan sasaran strategis bidang pendidikan terkait:

a. Meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap

Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah

melalui manfaat kartu Indonesia Pintar;

11


b. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan

menengah;

c. Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan

pendidikan;

d. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan;

e. Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan

profesional pada pendidikan umum berciri khas agama;

f. Meningkatnya proporsi guru agama yang profesional;

g. Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi

umat beragama.

1.6. Indikator Kinerja Utama

Visi dan Misi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

yang telah dirumuskan dan dijelaskan dalam tujuan serta sasarannya

tersebut perlu dipertegas dengan upaya atau cara untuk mencapainya agar

kinerja yang dilakukan sesuai dengan arah dan kebijakan untuk mencapai

visi misi yang diemban tersebut. Berkaitan dengan hal ini, Kanwil

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat perlu menetapkan suatu ukuran

keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis agar kinerja

yang dilakukan dapat dievaluasi sebagai bahan pertimbangan/pengambilan

kebijakan pimpinan.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat menetapkan

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan dari

pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta dapat dijadikan sebagai

dasar untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja

tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja,

dan evaluasi pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Agama

tidak terlepas dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Agama.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat Nomor 1510 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018

tentang Indikator Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Agama

12


Provinsi Jawa Barat, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 ini dapat

dijelaskan pada tabel berikut ini:

TABEL 1.6.1Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2019No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

1 Meningkatnya kualitas

kehidupan umat beragama

Jumlah umat beragama yang aktif

pada rumah ibadah

Orang

Jumlah rumah ibadah yang

melaksanakan kegiatan sosial

keagamaan

Lembaga

2 Meningkatnya harmoni sosial

dan kerukunan antar umat

beragama

Jumlah penyelesaian konflik antar

umat beragama

Konflik

Indeks Kerukunan Umat Beragama

Tingkat Provinsi

Angka

3 Meningkatnya kualitas

pelayanan keagamaan

Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang

memenuhi standar

Lembaga

Jumlah Penyuluh Agama yang

memenuhi kompetensi

Orang

Jumlah KUA yang memenuhi standar Lembaga

Jumlah Penghulu yang memenuhi

kompetensi

Orang

Indeks Kepuasan Layanan Jamaah

Haji Dalam Negeri Tingkat Provinsi

Angka

4 Meningkatnya akses layanan

pendidikan

APK RA/Pratama Widya Pasraman %

APK MI/Ula/SDTK/Adhi Widya

Pasraman

%

APK MTs/Wustha/SMPTK/Madyama

Widya Pasraman

%

APK MA/Ulya/Utama Widya

Pasraman

%

APM MI/Ula/SDTK/Adhi Widya %

13


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan

Pasraman

APM MTs/Wustha/SMPTK %

APM MA/Ulya/Utama Widya

Pasraman

%

APK PTK/Ma’had Aly/PTK %

5 Meningkatnya mutu

pendidikan agama dan

keagamaan

Rerata nilai ujian sekolah MTs Angka

Rerata nilai ujian sekolah MA Angka

Indeks Integritas Siswa Angka

1.7. Permasalahan Utama (Strategic Issued)

Tantangan dan permasalahan strategis yang dihadapi Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan

fungsinya tidak terlepas dari isu-isu yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa

Barat. Tantangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi

pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya yang tidak merataJawa Barat menghadapi tekanan jumlah penduduk yang semakin

tinggi. Pada tahun 2025 Jawa Barat diperkirakan memiliki jumlah

penduduk sekitar 52,7 juta jiwa. Tingginya jumlah penduduk dengan

persebarannya yang tidak merata mengakibatkan wilayah cakupan

pembinaan keagamaan menjadi lebih luas dan kuantitasnya lebih

tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.

2. Kualitas dan aksesibilitas pendidikanPersebaran penduduk yang tidak merata antara kabupaten dan kota

yang ada dapat berpengaruh juga pada aksesibilitas masyarakat

terhadap pendidikan, hal ini terlihat dari perbandingan APM dan APK

setiap jenjang pendidikan. Selain itu, angka putus sekolah pada

14


Provinsi Jawa Barat juga masih relatif tinggi. Dalam hal ini Kanwil

Kementerian Agam Provinsi Jawa Barat memiliki tanggung Jawab

untuk lebih meningkatkan akses pendidikan masyarakat melalui

lembaga-lembaga pendidikan agama dan keagamaan yang dimiliki

dengan keterbatasan tenaga pendidik, sarana dan prasarana

pendidikan di madrasah pada saat ini.

3. Masih terdapat kesenjangan antara nilai-nilai agama denganperilaku sosial masyarakatJawa Barat merupakan daerah penyangga ibu kota negara dan

lintasan Jawa Sumatera, hal ini menyebabkan tingkat kriminalitas,

kasus-kasus asusila dan pelanggaran hukum masih cukup tinggi.

Dengan jumlah penduduk yang besar dan heterogen dapat berpotensi

menimbulkan berbagai masalah/konflik sosial yang dapat mengganggu

ketentraman dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat harus berupaya

meminimalisir permasalahan-permasalahan sosial tersebut dengan

pendekatan pelayanan agama atau pendidikan agama dan keagamaan.

4. Rendahnya sumber daya manusia yang dapat mendukungprogram kerukunan dan berkembangnya kelompok yangmengganggu ketertiban umum dan kerukunan umat beragamaProtes ketidakpuasan yang berujung pada pengrusakan fasilitas umum

masih kerap terjadi, keragaman budaya dan agama serta kondisi

politik yang ada juga dapat berpotensi menimbulkan banyaknya

konflik sosial dan disintegrasi.

5. Permasalahan lembaga penyelenggaran haji dan UmrahBelum seluruhnya penyelenggaran haji dan umrah yang terbina serta

maraknya kasus penipuan terkait penyelenggara haji dan umrah di

wilayah Provinsi Jawa Barat mengakibatkan turunnya tingkat

kepercayaan masyarakat pada profesionalitas/kinerja pelayanan haji

15


dan umrah yang dilakukan oleh ASN yang ada di lingkungan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

6. Kualitas kinerja yang masih belum memadaiRendahnya penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar

Operasioanl Prosedur (SOP) dalam bidang pelayanan keagamaan, serta

kurangnya profesionalitas aparatur yang dimiliki berdampak pada

turunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

1.8. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor pendukung atau kunci keberhasilan pencapaian tujuan Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, diantaranya:

1. Keharmonisan dan kerukunan umat beragama ditengah

keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat di

lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam upaya

peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama.

3. Terbentuknya Forum Kerukunan Umat Beragama dan banyaknya

tokoh-tokoh agama yang memberikan edukasi kepada

masyarakat;

4. Optimalisasi struktur Kementerian Agama pada tingkat paling

kecil dalam pemerintahan;

5. Berkembangnya lembaga-lembaga keagamaan dan tingginya

pastisipasi masyarakat dalam mendukung pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan;

6. Berkembangnya jaringan teknologi informasi yang mempermudah

masyarakat dalam mendapatkan informasi penyelenggaraan

ibadah haji dan umrah serta tingginya peran masyarakat dalam

penyelenggaraan ibadah haji dan umrah;

16


7. Tingginya dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan

pendidikan di madrasah serta meningkatnya jumlah madrasah

yang dapat bersaing dengan sekolah umum;

8. Adanya perbaikan sistem dan penerapan teknologi informasi di

berbagai aspek dalam peningkatan kualitas tata kelola

pembangunan bidang agama.

1.9. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat ini menyampaikan capaian kinerja Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Capaian kinerja

tersebut diperbandingkan dengan perjanjian/penetapan kinerja yang

ditargetkan tahun 2019 sebagai tolok ukur keberhasilan kinerja Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Analisis capaian kinerja

terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan ini akan diketahui

masalah atau kendala demi perbaikan kinerja di masa datang.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 702 Tahun 2016

tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu Laporan Kinerja pada Kementerian Agama, maka sistematika

penyajian Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan

untuk perbaikan kinerja di masa datang

BAB III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Kantor Wilayah KementerianAgama Provinsi Jawa Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran

strategis untuk Tahun 2018 yang dikaitkan dengan dukungan anggaran/ keuangan.

BAB II Perencanaan Kinerja, menjelaskan secara ringkas Perjanjian Kinerja Tahun 2018 yang menjadidasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat Tahun 2018

BAB I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis dan strukturorganisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

17


BAB IIPERENCANAAN KINERJAPelaksanaan

PenandatangananPerjanjian Kinerja diLingkungan Kantor WilayahKementerian AgamaProvinsi Jawa Baratdilaksanakan pada tanggal06 s.d. 08 Februari 2019bertempat di Hotel LorinSentul Bogor, dan dalamrangkaian Kegiatan Ra[atKerja Kantor WilayahKementerian AgamaProvinsi Jawa Barat

Penandatanganandilakukan oleh KepalaKantor WilayahKementerian AgamaProvinsi Jawa Barat Bpk.Drs. H. A. Buchori, MMbeserta Sekretaris JenderalKementerian Agama RI Bpk.Prof. DR. Phil. Nur KholisSetiawan, MA

Kegiatan PenandatangananPerjanjian Kinerjadisaksikan oleh seluruhjajaran eselon III dan IVKantor WilayahKementerian AgamaProvinsi Jawa Barat sertaperwakilan ASN diLingkungan Kantor WilayahKementerian AgamaProvinsi Jawa Barat sertatamu undangan lainnya

18


2.1. Rencana Strategis

engacu pada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

(RPJN) Tahun 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor 2

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2015-2019, maka disusunlah Rencana Strategis

Kementerian Agama melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia

Nomor 39 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama

Tahun 2015-2019. Berpayung pada peraturan perundang-undangan

tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019 sebagai acuan dalam

penyusunan perencanaan kinerja, pengukuran serta pelaporan kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun

2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, Kementerian Agama

mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Selanjutnya pada pasal (2) disebutkan bahwa tugas kementerian

sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan upaya pencapaian

tujuan Kementerian sebagai bagian dari tujuan pembangunan nasional,

sehingga secara spesifik tugas Kementerian Agama terdistribusikan

kedalam upaya “Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Penciptaan

Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa serta Peningkatan Akses

Masyarakat terhadap Pendidikan yang Berkualitas”.

Sebagai dukungan terhadap pencapaian program yang menjadi tugas

dan fungsi Kementerian Agama, sebagaimana tercantum dalam Peraturan

Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Tata

Kerja Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara Pasal 473 menyebutkan bahwa “Kementerian

Agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan

dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan

pemerintahan negara”. Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra)

M

19


Kementerian Agama Tahun 2015-2019, visi Kementerian Agama adalah

“Terwujudnya Masyarakat Indonesia yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas,

dan Sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan Indonesia yang

Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Penentuan visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat tidak terlepas dari visi Kementerian Agama, oleh karena itu

ditetapkan visi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Barat yang Taat Beragama,Rukun, Cerdas, dan Sejahtera Lahir Batin dalam Rangka MewujudkanIndonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian BerlandaskanGotong Royong”.

Secara luas pengetian visi tersebut adalah mewujudkan masyarakat

Jawa Barat yang mampu menjalankan agamanya sesuai dengan ajaran

agama masing-masing dengan baik dan damai sehingga tercipta kerukunan

antar umat beragama dengan mengembangkan sikap toleransi antar umat

beragama, saling menghormati, bersikap gotong royong yang menjadi ciri

khas, kekuatan serta kepribadian bangsa Indonesia yang dijamin oleh

Undang-Undang negara dan perangkat regulasi lainnya.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan tujuh misi

Kementerian Agama RI Tahun 2015-2019) adalah:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama di


2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama di


3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan

berkualitas di wilayah Provinsi Jawa Barat;

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan di wilayah Provinsi Jawa Barat;

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang

berkualitas dan akuntabel di wilayah Provinsi Jawa Barat;

20


6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri

agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan

pendidikan keagamaan di wilayah provinsi Jawa Barat;

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan

terpercaya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan misi tersebut, maka ditetapkan tujuan Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama di


2. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama di


3. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan

berkualitas di wilayah Provinsi Jawa Barat;

4. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan di wilayah Provinsi Jawa Barat;

5. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang

berkualitas dan akuntabel di wilayah Provinsi Jawa Barat;

6. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri

agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan

pendidikan keagamaan di wilayah provinsi Jawa Barat;

7. Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih, akuntabel dan

terpercaya di wilayah Provinsi Jawa Barat.

Demi tercapainya visi, misi, dan tujuan tersebut diatas, maka

ditetapkan sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat sebagai berikut:

1. Sasaran stategis bidang agama terkait:

a. Meningkatnya kualitas dan ketersediaan bimbingan dan

fasilitasi keagamaan;

b. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat

beragama;

c. Meningkatnya kualitas pelayanan kehidupan beragama;

d. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pengelolaan potensi

ekonomi keagamaan;

21


e. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan

umrah yang transparan dan akuntabel;

f. Terselenggaranya tatakelola pembangunan bidang agama yang

efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2. Sedangkan sasaran strategis bidang pendidikan terkait:

a. Meningkatnya akses bagi masyarakat tidak mampu terhadap

Program Indonesia Pintar pada pendidikan dasar-menengah

melalui manfaat kartu Indonesia Pintar;

b. Meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan

menengah;

c. Menurunnya jumlah siswa yang tidak melanjutkan

pendidikan;

d. Meningkatnya jaminan kualitas pelayanan pendidikan;

e. Meningkatnya proporsi pendidik yang kompeten dan

profesional pada pendidikan umum berciri khas agama;

f. Meningkatnya proporsi guru agama yang profesional;

g. Meningkatnya akses pendidikan keagamaan sesuai aspirasi

umat beragama.

Pada pertengahan tahun 2018, Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat mendapatkan informasi terkait perubahan strategi

untuk Kantor Kementerian Agama tingkat Wilayah Povinsi menjadi 5 (lima)

sasaran strategis yang lebih sederhana namun mencakup tugas dan fungsi

Kementerian Agama, sasaran strategis yang dimaksud, yaitu:

1. Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama;

2. Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat

beragama;

3. Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan;

4. Meningkatnya akses layanan pendidikan;

5. Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Kelima sasaran tersebut yang selanjutnya diuraikan kedalam

beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 (sesuai dengan tabel 1.6.2) dan sekaligus

22


menjadi sasaran strategis dalam perjanjian kinerja serta pengukuran

kinerja.

2.2. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam

Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah. Menurut Keputusan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 702 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada

Kementerian Agama, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang

berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan

program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian

ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Sekretaris

Jenderal sebagai pemberi amanah dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat sebagai penerima amanah atas kinerja terukur

tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang

tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan

atas kegiatan tahun bersangkutan, termasuk kinerja outcome yang

seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan

demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang

dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud

kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah sebagai wujud nyata

komitmen antara Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dan Kepala

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat untuk

meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Selain itu juga menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi

kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian

keberhasilan/kegagalanpencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta

23


sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Selain itu juga, sebagai

dasar bagi Sekretaris Jenderal Kementerian Agama untuk melakukan

monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Perjanjian kinerja harus disusun oleh Kepala Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat palig lambat 35 (tiga puluh lima)

hari kalender setelah DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

diterima oleh masing-masing pimpinan Kanwil .

Di dalam perjanjian kinerja menyajikan indikator, Indikator Kinerja

Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan konsisi yang

seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk

unit eselon II dan eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan

outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan indiaktor kinerja lain yang relevan.

Pada tahun 2019 ini, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap seluruh

dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja termasuk dokumen perjanjian

kinerja yang telah disahkan pada bulan Februari tahun 2019. Adapun

perjanjian kinerja tahun 2019 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat yang ditandatangani pada Bulan Februari 2019 adalah sebagai

berikut:

TABEL 2.2.1Perjanjian Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa BaratTahun 2019

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya kualitaskehidupan umatberagama

a. Jumlah umat beragama yangaktif pada rumah ibadah

378.203 Orang

b. Jumlah rumah ibadah yangmelaksanakan kegiatan sosialkeagamaan

947 Lembaga

2 Meningkatnya harmonisosial dan kerukunanantar umat beragama

a. Jumlah penyelesaian konflikantar umat beragama

15 Konflik

b. Indeks Kerukunan UmatBeragama Tingkat Provinsi

70 Angka

24


No Sasaran Indikator Kinerja Target3 Meningkatnya kualitas

pelayanan keagamaana. Jumlah Sarana Rumah Ibadah

yang memenuhi standar89.083 Lembaga

b. Jumlah Penyuluh Agama yangmemenuhi kompetensi

6.226 Orang

c. Jumlah KUA yang memenuhistandar

626 Lembaga

d. Jumlah Penghulu yangmemenuhi kompetensi

1.878 Orang

e. Indeks Kepuasan LayananJamaah Haji Dalam NegeriTingkat Provinsi

72 Angka

4 Meningkatnya akseslayanan pendidikan

a. APK RA/Pratama WidyaPasraman

7,70 %

b. APK MI/Ula/SDTK/Adhi WidyaPasraman

13,75 %

c. APKMTs/Wustha/SMPTK/MadyamaWidya Pasraman

26,46 %

d. APK MA/Ulya/Utama WidyaPasraman

7,83 %

e. APM MI/Ula/SDTK/Adhi WidyaPasraman

10,55 %

f. APM MTs/Wustha/SMPTK 13,60 %

g. APM MA/Ulya/Utama WidyaPasraman

4,45 %

h. APK PTK/Ma’had Aly/PTK 0,1 %

5 Meningkatnya mutupendidikan agama dankeagamaan

a. Rerata nilai ujian sekolah MTs 8,02 Angka

b. Rerata nilai ujian sekolah MA 7,02 Angka

c. Indeks Integritas Siswa 63 Angka

Berdasarkan hasil rapat evaluasi triwulanan yang dilakukan oleh Tim

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, terdapat beberapa penyesuaian

indikator kinerja diantaranya indikator Jumlah Umat Beragama yang Aktif

pada Rumah Ibadah, Jumlah Rumah Ibadah yang Melaksanakan Kegiatan

Sosial Keagamaan, Jumlah Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama,

Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar serta Jumlah

25


Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi. Oleh karena itu, pada Bulan

Juli 2019 dilakukan revisi Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut:

TABEL 2.2.2Perjanjian Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa BaratTahun 2019 (Revisi)

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 Meningkatnya kualitaskehidupan umatberagama


398.568 Orang


770 Lembaga

2 Meningkatnya harmonisosial dan kerukunanantar umat beragama


2 Konflik


70 Angka

3 Meningkatnya kualitaspelayanan keagamaan

a. Jumlah Sarana Rumah Ibadahyang memenuhi standar

89.142 Lembaga


6.250 Orang

c. Jumlah KUA yang memenuhistandar

626 Lembaga

d. Jumlah Penghulu yangmemenuhi kompetensi

1.878 Orang


72 Angka



7,70 %


13,75 %


26,46 %


7,83 %


10,55 %

f. APM MTs/Wustha/SMPTK 13,60 %

26


No Sasaran Indikator Kinerja Targetg. APM MA/Ulya/Utama Widya

Pasraman4,45 %

h. APK PTK/Ma’had Aly/PTK 0,1 %

5 Meningkatnya mutupendidikan agama dankeagamaan

a. Rerata nilai ujian sekolah MTs 8,02 Angka

b. Rerata nilai ujian sekolah MA 7,02 Angka

c. Indeks Integritas Siswa 63 Angka

Dalam realisasinya pencapaian perjanjian kinerja didukung oleh

anggaran yang direalisasikan kedalam beberapa program, Daftar anggaran

sesuai dengan perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 (Revisi) adalah sebagai Berikut:

TABEL 2.2.3DAFTAR ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2019

No Program Kode Pagu Anggaran (Rp.)1 Dukungan Manajemen (Setjen) 01 18.655.080.0002 Bimbingan Masyarakat Islam 03 25.855.703.0003 Pendidikan Islam 04 281.990.534.0004 Bimbingan Masyarakat Kristen 05 8.872.090.0005 Bimbingan Masyarakat Katolik 06 8.662.386.0006 Bimbingan Masyarakat Hindu 07 4.932.124.0007 Bimbingan Masyarakat Buddha 08 6.149.095.0008 Penyelenggara Haji dan Umrah 09 25.552.965.000

Total 380.669.977.000

Pada tahun 2019, pagu anggaran Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat mengalami beberapa kali perubahan yang disebabkan

oleh adanya relokasi anggaran pada beberapa program baik relokasi

anggaran dari pusat maupun relokasi pada intern Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Perubahan pagu anggaran Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019 ini

diantaranya dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

27


TABEL 2.2.4DAFTAR PERUBAHAN PAGU ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARATTAHUN 2019

No Kode Pagu AnggaranTW I (Rp.) TW II (Rp.) TW III (Rp.) TW IV (Rp.)

1 01 16.765.680.000 18.655.080.000 18.655.080.000 19.297.118.0002 03 25.855.703.000 25.855.703.000 17.455.907.000 13.363.841.0003 04 281.990.534.000 281.990.534.000 162.330.701.000 174.439.235.0004 05 8.872.090.000 8.872.090.000 8.872.090.000 9.941.287.0005 06 8.662.386.000 8.662.386.000 8.636.386.000 8.954.663.0006 07 4.932.124.000 4.932.124.000 4.932.124.000 5.166.140.000

7 08 5.915.925.000 6.149.095.000 6.147.795.000 7.052.533.0008 09 25.552.965.000 25.552.965.000 25.552.965.000 41.536.505.000

Total 378.547.407.000 380.669.977.000 252.583.048.000 279.751.322.000

28


Evaluasi kinerja pada Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Baratdilakukan melalui mekanisme RapatEvaluasi Capaian Kinerja yang dilakukansetiap triwulanan

Rapat evaluasi capaian kinerja selamatahun 2019 dilaksanakan pada:

1. Triwulan I : 11 April 2019

2. Triwulan II : 08 Juli 2019

3. Triwulan III : 09 Oktober 2019

4. Triwulan IV : 12 Desember 2019

5. Evaluasi Tahunan : 13 Desember 2019

Rapat evaluasi dihadiri oleh pimpinandan Tim SAKIP Kantor WilayahKementerian Agama Provinsi Jawa Baratyang merupakan perwakilan darimasing-masingbidang/pembimas/subbagian

BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA

29


3.1. Capaian Kinerja Organisasi

engukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan

untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Instansi Pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai setiap pencapaian indikator kinerja

guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilanjutkan pula analisis

akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja

kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan

sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana

strategis.

Kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dapat dilihat dari

berbagai faktor berikut ini:

1. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan

memanfaatkan kesempatan pengembangan kompetensi yang

tersedia;

2. Optimalisasi pemanfaatan anggaran untuk melaksanakan

kebijakan pemerintah terhadap percepatan pemberantasan

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);

3. Terealisasinya program-program yang telah disusun dan dapat

dipertanggungjawabkan;

4. Terselenggaranya kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat

dengan baik, efektif dan efisien sesuai dengan pedoman kerja yang

tersedia didukung oleh aparatur pemerintah yang profesional dan

kompeten dibidangnya masing-masing;

5. Terciptanya kerjasama dan sinkronisasi dengan Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat dan lembaga terkait lainnya;

6. Terwujudnya tim kerja yang solid untuk mendukung partisipasi

masyarakat terhadap fungsi agama dan pendidikan keagamaan

dalam rangka mewujudkan Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat sebagai wilayah bebas korupsi.

P

30


Evaluasi kinerja bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi,

kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar

dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan

dimasa yang akan datang. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap

setiap perbedaan kinerja yang terjadi, baik dari sisi penyebab terjadinya

maupun strategi pemecahan masalah untuk masa yang akan datang.

Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat tahun 2019 tidak terlepas dari dokumen perjanjian kinerja tahun

2019 yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian

Agama. Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat tahun 2019 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1.1Capaian Kinerja

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa BaratTahun 2019

No SasaranStrategis Indikator Kinerja

Target

Satuan

RealisasiSatus

Capaian1 Tahun Tahun 2019Jumlah Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Meningkatnyakualitaskehidupanumatberagama

a. Jumlah umatberagama yangaktif pada rumahibadah

398.568 Orang 397.018 99,61% Baik

b. Jumlah rumahibadah yangmelaksanakankegiatan sosialkeagamaan

770 Lembaga 767 99,61% Baik

2 Meningkatnyaharmonisosial dankerukunanantar umatberagama

a. Jumlahpenyelesaiankonflik antarumat beragama

2 Konflik 2 100,00% Baik

b. IndeksKerukunanUmat BeragamaTingkat Provinsi

70 Angka 68,50 97,86% Baik

31



Target

Satuan

RealisasiSatus


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

3 Meningkatnyakualitaspelayanankeagamaan

a. Jumlah SaranaRumah Ibadahyang memenuhistandar

89.142 Lembaga 93.308 104,67% Sangat Baik

b. JumlahPenyuluhAgama yangmemenuhikompetensi

6.250 Orang 6.250 100,00% Baik

c. Jumlah KUAyang memenuhiStandar

626 Lembaga 596 95,21% Baik

d. Penghulu yangmemenuhikompetensi

1.878 Orang 1.430 76,14% Cukup

e. IndeksKepuasanLayananJamaah HajiDalam NegeriTingkat Provinsi

72 Angka 88,44 122,83% Sangat Baik

4 Meningkatnyaakseslayananpendidikan

a. APKRA/PratamaWidyaPasraman

7,70 % 8,17 106,10% Sangat Baik

b. APKMI/Ula/SDTK/Adhi WidyaPasraman

13,75 % 13,16 95,71% Baik

c. APKMTs/Wustha/SMPTK/MadyamaWidyaPasraman

26,46 % 25,83 97,62% Baik

d. APKMA/Ulya/Utama

7,83 % 8,33 106,39% Sangat Baik

32



Target

Satuan

RealisasiSatus


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

WidyaPasraman

e. APMMI/Ula/SDTK/Adhi WidyaPasraman

10,55 % 12,23 115,92% Sangat Baik

f. APMMTs/Wustha/SMPTK

13,60 % 20,65 151,84% Sangat Baik

g. APMMA/Ulya/UtamaWidyaPasraman

4,45 % 6,75 151,69% Sangat Baik

h. APKPTK/Ma’hadAly/PTK

0,10 % 0,000250 0,25% Kurang

5 Meningkatnyamutupendidikanagama dankeagamaan

a. Rerata nilai ujiansekolah MTs

8,0 Angka 5,42 67,58% Cukup

b. Rerata nilai ujiansekolah MA

7,0 Angka 5,60 79,77% Baik

c. Indeks IntegritasSiswa

63,0 Angka 70,70 112,22% Sangat Baik

Nilai Rata-Rata Capaian Kinerja Tahun 2019 99,05%

Secara umum, penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan pada Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berjalan dengan baik

walaupun terdapat beberapa indikator yang masih belum mencapai target

yang ditetapkan pada tahun 2019. Berdasarkan pada hasil pengukuran

kinerja, nilai rata-rata capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 sebesar 99,05% dari target 100%.

Seperti halnya pada tahun 2018, jumlah indikator pada perjanjian

kinerja tahun 2019 ini berjumlah 20 indikator dengan 8 diantaranya telah

mencapai target ≥100%, 2 indikator mencapai target 100%, sedangkan 10

33


indikator lainnya belum mencapai 100%. Berikut ini adalah Grafik Tren

Capaian Kinerja Tahun 2019 untuk masing-masing sasaran strategis:

GRAFIK 3.1.1Tren Capaian Kinerja Tahun 2019

Pada grafik tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata capaian kinerja

tertinggi adalah sasaran “Meningkatnya Akses Layanan Pendidikan”

sedangkan nilai rata-rata capaian yang paling rendah adalah sasaran

“Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan Keagamaan”. Minimnya nilai

capaian kinerja terkait mutu pendidikan agama dan keagamaan disebabkan

rendahnya nilai rata-rata hasil ujian sekolah MTs dan MA. Oleh sebab itu,

perlu adanya evaluasi dan perbaikan pada kegiatan belajar mengajar agar

dapat meningkatkan nilai mutu pendidikan agama dan keagamaan.

Nilai rata-rata capaian kinerja tahun 2019 ini mengalami penurunan

jika dibandingkan dengan nilai rata-rata capaian kinerja tahun 2018, hal

ini disebabkan adanya nilai capaian kinerja yang sangat tinggi yaitu

357,31% untuk indikator “Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang Memenuhi

Standar” pada tahun 2018. Tingginya nilai capaian tersebut diakibatkan

adanya perubahan asumsi pada jumlah rumah ibadah agama Islam

99,61%

98,93%

99,77%

103,19%

86,53%

75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00% 105,00%

Capaian Kinerja

TREN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

5 Meningkatnya mutu pendidikan agama dan keagamaan

4 Meningkatnya akses layanan pendidikan

3 Meningkatnya kualitas pelayanan keagamaan

2 Meningkatnya harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama

1 Meningkatnya kualitas kehidupan umat beragama

34


sehingga terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara target dan

realisasinya pada akhir tahun.

Sebagai sebuah organisasi, Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat berusaha melaporkan hasil capaian kinerja setiap

tahunnya. Perbandingan nilai rata-rata capaian kinerja dari tahun 2015

sampai dengan 2019 dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

GRAFIK 3.1.2Nilai Rata-rata Capaian Kinerja

Tahun 2015 s.d. 2018

Selama tahun 2015 s.d. 2019, Sasaran Strategis dan Indikator

Kinerja Utama Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan arahan dan perubahan

rencana strategis Kementerian Agama RI. Perubahan tersebut dapat terlihat

dari jumlah sasaran strategis yang ditetapkan, yaitu:

1. Tahun 2015 : 7 Sasaran Strategis





Perbandingan sasaran strategis dan nilai capaian kinerja masing-

masing sasaran tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

113,21

96,51

102,13103,53

99,05

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

2015 2016 2017 2018 2019

RAT

A-R

ATA

CAP

AIAN

TAHUN

Capaian Kinerja 2015 s.d. 2019

35


TABEL 3.1.2Nilai Capaian Kinerja Per Sasaran Stategis

Tahun 2015 s.d. 2019

No Sasaran Capaian Tahun2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatnya kualitas danketersediaan bimbingan danfasilitasi keagamaan

116,18 94,26 101,00 104,53 99,61%

2 Meningkatnya harmoni sosial dankerukunan antar umat beragama 100 97,62 100,00 95 98,93%

3 Meningkatnya kualitas pelayanankehidupan beragama 100 97,75 120,33 130,93 99,77%

4 Meningkatnya kualitas danakuntabilitas pengelolaan potensiekonomi keagamaan

95 122,17 97,84 - -

5 Meningkatnya kualitaspenyelenggaraan ibadah haji danumrah yang transparan, efisien,dan akuntabel

99,92 99,18 115,71 - -

6 Terselenggaranya tatakelolapembangunan bidang agama yangefektif, efisien, transparan, danakuntabel

108,60 103 73,21 - -

7 Meningkatnya akses masyarakattidak mampu terhadap ProgramIndonesia Pintar pada pendidikandasar-menengah melalui manfaatKartu Indonesia Pintar (KIP)

125,44 47 73,00 - -

8 Meningkatnya Angka PartisipasiPenduduk Usia Pendidikan Dasar,Menengah, dan Pendidikan Tinggi

- 108,70 121,18 106,19 103,19%

9 Menurunnya jumlah siswa yangtidak melanjutkan pendidikan - 104,72 96,44

10 Meningkatnya jaminan kualitaspelayanan pendidikan - 81,03 97,58 55,76 86,53%

11 Meningkatnya proporsi pendidikyang kompeten dan profesionalpada pendidikan umum bercirikhas agama

- 150 94,00 - -

12 Meningkatnya ketersediaan gurupendidikan agama yang telahbersertifikat

- 92,76 98,71 - -

13 Meningkatnya akses pendidikankeagamaan sesuai aspirasi umatberagama

- 92,37 99,62 - -

Rata-Rata Capaian Kinerja 113,21 96,51 102,13 103,53 99,05

Keterangan: Tanda “-“ berarti sasaran strategis yang dimaksud tidak terdapat padapenetapan IKU dalam tahun yang bersangkutan

36


Adapun rincian penjelasan capaian kinerja masing-masing sasaran

dan indikator Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut:

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target

kinerja yang ditetapkan dalam renstra dan perjanjian kinerja dengan

realisasi kinerja yang diukur per 31 Desember 2019. Perbandingan target

dan realisasi kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat BeragamaSasaran “Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umar Beragama”

memiliki 2 (dua) indikator yang menjadi alat ukur pencapaian

sasaran tersebut, yaitu Jumlah Umat

beragama yang aktif pada rumah

ibadah dan Jumlah rumah

ibadah yang melaksanakan

kegiatan sosial keagamaan.

Perhitungan jumlah

umat yang aktif pada rumah

ibadah memiliki kesulitan tersendiri dalam

pengukurannya karena sulitnya menentukan

indikator umat yang aktif. Berdasarkan hasil konfirmasi dan

evaluasi capaian kinerja, Data jumlah umat beragama yang aktif

pada rumah ibadah diasumsikan sebagai jumlah jamaah yang

aktif menghadiri majelis taklim yang dibina oleh penyuluh

dan/atau menghadiri kegiatan rumah ibadah agama Islam,

kristen, Katolik, Hindu dan Buddha.

Berdasarkan asumsi tersebut di atas, maka diperoleh data

umat yang aktif tahun 2019 sebagai berikut:

37


GRAFIK 3.1.3Jumlah Umat yang Aktif pada Rumah Ibadah

Pada awal tahun 2019 jumlah umat yang aktif pada rumah

ibadah ditargetkan 398.568 orang, namun berdasarkan hasil

evaluasi jumlah umat yang aktif sebanyak 397.018 orang,

sehingga capaian kinerja untuk indikator “Jumlah Umat

Beragama yang Aktif pada Rumah Ibadah” sebesar 99,61%.

Terkait indikator “Jumlah rumah ibadah yang melaksanakan

kegiatan sosial keagamaan” pada tahun 2019 ini berjumlah 767

rumah ibadah dari target 770 rumah ibadah, dengan rincian

sebagai berikut:

GRAFIK 3.1.4Jumlah Rumah Ibadah yang Melaksanakan

Kegiatan Sosial Keagamaan

K

287.952

51.626 46.997

5.148 5.295-

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

DATA JUMLAH UMAT YANG AKTIF

Islam Kristen Katolik Hindu Buddha

592

78 53 29 15 -

100

200

300

400

500

600

700

RUMAH IBADAH YANG MELAKSANAKANKEGIATAN SOSIAL KEAGAMAAN

Islam Kristen Katolik Hindu Buddha

38


Kegiatan sosial keagamaan yang dilaksanakan pada rumah

ibadah diantaranya pembagian zakat, infak, shodaqoh, donor

darah, pembagian sembako pada warga, seminar kesehatan, bakti

sosial, mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana, dll.

Peningkatan capaian kinerja untuk sasaran stategis ini dapat

didukung oleh adanya anggaran bantuan rehabilitasi atau sarana

dan prasarana rumah ibadah karena bantuan tersebut dapat

meningkatkan kualitas pelayanan rumah ibadah dan mendorong

keaktifan umat pada rumah ibadah itu sendiri.

b. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar UmatBeragama

Dalam mendukung peningkatan harmoni sosial dan

kerukunan antar umat beragama ditetapkan 2 (dua) indikator

untuk mengukur tingkat ketercapaiannya, yaitu Jumlah

penyelesaian konflik antar umat beragama dan Indeks kerukukan

umat beragama tingkat provinsi.

Selama tahun 2019, konflik yang terjadi berjumlah 2 konflik

dan dari keduanya telah terselesaikan karena didukung oleh

kerjasama yang baik dengan masyarakat. Konflik yang terjadi

selama tahun 2019 ini yaitu terkait konflik pendirian rumah

ibadah yang telah terselesaikan dengan adanya kesepakatan

warga dan konflik penanganan aliran sempalan keagamaan.

Berdasarkan data tersebut, maka capaian kinerja untuk indikator

“Jumlah penyelesaian konflik antar umat beragama” sebesar

100%.

Data untuk Indikator “Indeks Kerukunan Umat Beragama

Tingkat Provinsi” diperoleh dari hasil survey nasional yang

dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama pada tanggal 8-19

Mei 2019 dan 17-24 Juni 2019.

Berdasarkan hasil survey tersebut, Provinsi Jawa Barat

mendapatkan nilai indeks kerukunan umat beragama sebesar

68,5 dan berada pada kategori tinggi, namun walaupun masuk

39


dalam kategori tinggi saat ini Provinsi Jawa Barat masih

menduduki 10 Provinsi dengan skor terendah. Berikut ini grafik

indeks kerukunan umat beragama per Provinsi:

GRAFIK 3.1.5Indeks Kerukunan Umat Beragama Per Provinsi

Hasil pengukuran indeks tersebut terdiri dari 3 (tiga) dimensi

Indeks Kerukunan Umat Beragama, yaitu: Kerjasama, Toleransi,

dan Kesetaraan. Berikut ini grafik Skor masing-masing dimensi

per provinsi:

GRAFIK 3.1.6Skor Dimensi Toleransi Per Provinsi

40


GRAFIK 3.1.7Skor Dimensi Kesetaraan Per Provinsi

GRAFIK 3.1.8Skor Dimensi Kerjasama Per Provinsi

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan KeagamaanSasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keagamaan”

diukur dengan 5 (lima) indikator kinerja yaitu:

41


Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang Memenuhi StandarRumah ibadah yang

memenuhi standar diasumsikan

sebagai rumah ibadah yang

memiliki fasilitas kelengkapan

untuk melaksanakan ritual

ibadah dan fasilitas pendukung

lainnya.

Khusus untuk rumah ibadah

agama Islam, masjid dan

mushalla yang memenuhi kriteria

minimal untuk dijadikan rumah

ibadah adalah masjid dan

mushalla yang terdaftar pada

aplikasi SIMAS (Sistem Informasi

Masjid). Penginputan data aplikasi tersebut dilakukan pada

masing-masing kecamatan (KUA Kecamatan), masjid dan

mushalla yang telah terdaftar akan mendapatkan sticker

tanda daftar masjid.

Nilai capaian kinerja untuk indikator “Jumlah sarana

rumah ibadah yang memenuhi standar” mencapai 104,67%

dengan rincian jumlah rumah ibadah sebagai berikut:

TABEL 3.1.3Jumlah Sarana Rumah Ibadah yang Memenuhi Standar

NO AGAMA TARGET REALISASI1 Islam 88.679 92.8452 Kristen 336 3363 Katolik 53 534 Hindu 29 295 Buddha 45 45

TOTAL 89.142 93.308

42


Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi KompetensiPenyuluh agama harus memiliki kompetensi, khususnya

penyuluh agama Islam

sedikitnya ada 4 kompetensi

yang harus dimiliki, yaitu:

a) Kompetensi dalam ilmu

keagamaan:

- Mampu membaca

dan memahami Al-

Qur’an

- Memahami Ilmu

Fiqih

- Memahami Hadits

- Memahami Sejarah Nabi Muhammad SAW

b) Kompetensi komunikasi

- Mampu menyampaikan ceramah agama/khutbah

- Mampu memberikan konsultasi agama

c) Kompetensi Sosial

- Cakap dalam bermasyarakat

- Aktif dalam organisasi keagamaan/kemasyarakatan

d) Kompetensi Moral

- Berakhlaq mulia

- Tidak sedang terlibat dalam masalah hukum

Pada tahun 2019 ini, jumlah

penyuluh agama yang memenuhi

kompetensi berjumlah 6.250

orang sehingga capaian

kinerja untuk indikator ini

sebesar 100%. Rincian jumlah

penyuluh agama yang

memenuhi kompetensi adalah

sebagai berikut:

43


TABEL 3.1.4Jumlah Penyuluh Agama yang Memenuhi Kompetensi

NO KETERANGAN JUMLAH1 Penyuluh Agama Islam 5.9622 Penyuluh Agama Kristen 1003 Penyuluh Agama Katolik 584 Penyuluh Agama Hindu 305 Penyuluh Agama Buddha 100

TOTAL 6.250

Jumlah KUA yang Memenuhi StandarKUA merupakan penyelenggara pelayanan publik, oleh

karena itu pelayanan yang dilakukan harus berupaya untuk

meningkatkan kepuasan masyarakat. Berdasarkan

Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman

Penyusunan Survei

Kepuasan

Masyarakat Unit

Penyelenggara

Pelayanan Publik,

KUA yang memenuhi

standar dapat

diukur dari berbagai

aspek diantaranya:

- Persyaratan

- Prosedur

- Kecepatan Waktu

- Kesesuaian Layanan

- Kemampuan/Kompetensi

- Kesopanan/Keramahan

- Kondisi Sarana

- Kondisi Prasarana

- Penerapan Prinsip Kesetaraan dan Keadilan

Jumlah KUA yang memenuhi standar ditargetkan

sebanyak 626 KUA, sedangkan realisasi jumlah KUA yang

44


memenuhi standar

di lingkungan

Kantor Wilayah

Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat

tahun 2019

sebanyak 596,

sehingga capaian

kinerjanya 95,21%.

Untuk

meningkatkan

kinerja/pelayanan

KUA di seluruh

Jawa Barat, saat ini

Kantor Wilayah

Kementerian Agama

sedang menyusun buku standar pelayanan KUA Kecamatan,

sehingga tolok ukur penilaian kinerja/pelayanan KUA akan

lebih mudah dilakukan.

Penghulu yang Memenuhi KompetensiSesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penetapan

Standar Kompetensi Jabatan Penghulu, dikatakan bahwa

penghulu harus memiliki 3 kompetensi:

45


- Kompetensi Manajerial

- Kompetensi Teknis

- Kompetensi Sosial Kultural

Indikator “Jumlah Penghulu yang Memenuhi

Kompetensi” pada tahun 2019 ini ditargetkan sebanyak

1.878 orang, sedangkan realisasi jumlah penghulu yang

memenuhi kompetensi di lingkungan Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat sebanyak 1.430

orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 76,14%.

Minimnya capaian disebabkan karena adanya 120 orang

calon penghulu yang semula akan mengikuti diklat namun

tidak dapat terealisasi pada tahun 2019 karena adanya

perubahan anggaran.

Indeks Kepuasan Layanan Jamaah Haji Dalam NegeriTingkat Provinsi

Berdasarkan hasil penelitian indeks kepuasan

pelayanan haji di Indonesia tahun 1440H/2019M yang

dilakukan oleh Puslitbang Bimas Agama dan Layanan

Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama

RI, saat ini belum adanya penelitian indeks kepuasan

pelayanan haji untuk tingkat provinsi. Oleh karena itu, data

indeks kepuasan layanan jamaah haji dalam negeri tingkat

provinsi yang dijadikan data realisasi adalah data indeks

kepuasan layanan haji secara nasional karena data diambil

dari rata-rata kepuasan kabupaten/kota.

Nilai indeks kepuasan layanan haji berdasarkan hasil

penelitian adalah sebesar 88,44, sedangkan target pada awal

tahun Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat adalah 72, sehingga nilai capaian kinerjanya sebesar

122,83%.

46


d. Meningkatnya Akses Layanan PendidikanIndikator yang digunakan untuk mengukur sasaran

meningkatnya akses layanan pendidikan adalah nilai APK dan

APM untuk setiap jenjang pendidikan agama dan keagamaan di

wilayah Provinsi Jawa Barat.

APK atau Angka Partisipasi Kasar adalah rasio jumlah siswa,

berapapun usianya yang sedang sekolah di tingkat pendidikan

tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang

berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

Sedangkan APM atau Angka Partisipasi Murni adalah

perbandingan antara siswa usia sekolah tertentu pada jenjang

pendidikan dengan penduduk usia

yang sesuai dan dinyatakan

dalam persentase. Berdasarkan

hasil konfirmasi, APM dan APK

untuk sekolah Kristen dan

Hindu (Madyama Widya

Pasraman) belum dapat diperoleh

nilai APK dan APM yang signifikasi karena minimnya jumlah

sekolah formal. Target dan realisasi nilai APK dan APM untuk RA

s.d. MA berdasarkan data yang diperoleh dari

47


http://dapodik.disdik.jabarprov.go.id dan http://apkapm.data.

kemendikbud.go.id adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1.5APK dan APM tingkat RA s.d. MA

Target dan realisasi nilai APK dan APM untuk Pendidikan

Formal Ula s.d. Ma’had Aly berdasarkan hasil perhitungan adalah

sebagai berikut:

TABEL 3.1.6APK tingkat Ula s.d. Ma’had Aly

NO JENJANG

JUMLAHSANTRI/SISW

A

JUMLAHPENDUDUK

SESUAI USIA

APK

1 Ula 686 4.883.800 0,000142 Wustho 8.725 2.481.700 0,003523 Ulya 6.201 2.482.200 0,002504 Ma'had

Aly1.030 4.091.162 0,00025

TABEL 3.1.7APM tingkat Ula s.d. Ma’had Aly

Berdasarkan data hasil perhitungan tersebut terlihat bahwa

APK untuk Ma’had Aly sangat kecil, hal ini disebabkan karena

jumlah peserta didik yang masih sangat sedikit di Jawa Barat jika

diperbandingkan dengan jumlah penduduk pada usia 19-24

NO KETERANGAN TARGET REALISASI1 APK RA 7,70 8,172 APK MI 13,75 13,160143 APK MTs 26,46 25,834 APK MA 7,83 8,335 APM MI 10,55 12,236 APM MTs 13,60 20,657 APM MA 4,45 6,75

NO JENJANG JUMLAHSANTRI/SISWA

JUMLAHPENDUDUK

SESUAI USIA

APK

1 Ula 686 4.516.574 0,000152 Wustho 8.725 1.801.954 0,004843 Ulya 6.201 1.634.916 0,003794 Ma'had Aly 1.030 1.050.003 0,00098

48


tahun. Sampai dengan tahun 2019 ini, jumlah Ma’had Aly yang

terbentuk di Jawa Barat adalah 6 (enam) lembaga, diantaranya:

1. Ma’had Aly Alhikamussalafiyah, Babakan Ciwaringin

Kabupaten Cirebon;

2. Ma’had Aly Kebon Jambu, Kabupaten Cirebon;

3. Ma’had Aly Miftahul Huda, Manonjaya Kabupaten

Tasikmalaya;

4. Ma’had Aly Idrisiyah, Kabupaten Tasikmalaya;

5. Ma’had Aly At-Taqwa, Kabupaten Bekasi;

6. Ma’had Aly Radlatul Muhibbin, Kabupaten Bogor.

e. Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan KeagamaanUntuk mencapai sasaran “Meningkatnya mutu pendidikan

agama dan keagamaan” ditetapkan 3 (tiga) indikator sebagai alat

ukurnya, yaitu: rerata nilai ujian sekolah MTs, rerata nilai ujian

sekolah MA, dan Rerata nilai ujian sekolah baik tingkat MTs

maupun MA di Provinsi Jawa Barat belum dapat mencapai target

yang diharapkan. Rerata nilai ujian MTs

yang ditargetkan dinilai 8, realisasinya

hanya 5,42 sehingga capaian kinerjanya

67,58%. Sedangkan rerata nilai ujian

sekolah MA yang ditargetnya dinilai 7,

realisasinya hanya 5,60 sehingga

capaian kinerjanya 79,77%. Oleh karena

itu, perlu peningkatan mutu pendidikan

agama dan keagamaan agar nilai rerata

ujian sekolah tingkat MTs dan MA dapat meningkat ditahun-

tahun selanjutnya.

Terkait indeks integritas siswa, perhitungan indeks dilakukan

oleh Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang

dan Diklat Kementerian Agama melalui Kegiatan Survei KarakterPeserta Didik Jenjang Pendidikan Menengah. Indeks karakter

siswa merupakan indeks komposit yang merupakan gabungan

49


dari beberapa indeks, dimensi penyusunan indeks karakter siswa,

yaitu:

1. Dimensi Relijiusitas;

2. Dimensi Nasionalisme;

3. Dimensi Kemandirian;

4. Dimensi Gotong Royong;

5. Dimensi Integritas.

Dimensi integritas memiliki

beberapa aspek yang dinilai

yaitu:

1. Kejujuran;

2. Amanah;

3. Penghormatan;

4. Tanggungjawab;

5. Keadilan.

Berdasarkan hasil survei tersebut, nilai indeks integritas

siswa Provinsi Jawa Barat mencapai 70,70 dari target yang

ditetapkan sebesar 63, sehingga capaian kinerja untuk indikator

ini adalah 112,22%.

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019 dengan 2018 dan2017

Sebagai bahan evaluasi kinerja dan pengambilan keputusan perlu

dilakukan perbandingan target dan realisasi masing-masing indikator

tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan dan penurunan

capaian kinerja dapat dijadikan bahan pengambilan keputusan pimpinan

untuk menentukan langkah/program/inovasi yang akan dilakukan. Berikut

Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja dengan tahun

sebelumnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

50


TABEL 3.1.8Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2019 dengan 2018 dan 2017

No SasaranStrategis

Indikator Kinerja Target Realisasi2019 2018 2017 2019 2018 2017

1 Meningkatnyakualitaskehidupanumat beragama

a. Jumlah umatberagamayang aktifpada rumahibadah

398.568 274.240 - 397.018 311.454 -

b. Jumlahrumah ibadahyangmelaksanakankegiatansosialkeagamaan

770 732 - 767 699 -

2 Meningkatnyaharmoni sosialdan kerukunanantar umatberagama

a. Jumlahpenyelesaiankonflik antarumatberagama

2 21 - 2 21 -

b. IndeksKerukunanUmatBeragamaTingkatProvinsi

70 73 - 69 66 -

3 Meningkatnyakualitaspelayanankeagamaan

a. JumlahSaranaRumahIbadah yangmemenuhistandar

89.142 24.763 - 93.308 88.481 -

b. JumlahPenyuluhAgama yangmemenuhikompetensi

6.250 5.962 - 6.250 6.215 -

c. Jumlah KUAyangmemenuhiStandar

626 626 626 596 596 626

d. Penghuluyangmemenuhikompetensi

1.878 1.416 - 1.430 1.386 -

51


No SasaranStrategis

Indikator Kinerja Target Realisasi2019 2018 2017 2019 2018 2017

e. IndeksKepuasanLayananJamaah HajiDalam NegeriTingkatProvinsi

72 70 - 88 - -

4 Meningkatnyaakses layananpendidikan

a. APKRA/PratamaWidyaPasraman

7,70 7,69 7,68 8,17 8,10 10,75


13,75 13,64 13,63 13,16 13,61 12,84

c. APKMTs/Wustha/SMPTK/Madyama WidyaPasraman

26,46 26,19 26,18 25,83 25,94 24,68

d. APKMA/Ulya/Utama WidyaPasraman

7,83 7,61 7,60 8,33 8,34 7,94


10,55 10,53 10,52 12,23 12,37 11,75


13,60 13,39 13,38 20,65 20,94 19,98

g. APMMA/Ulya/Utama WidyaPasraman

4,45 4,28 4,27 6,75 6,93 6,59

h. APKPTK/Ma’hadAly/PTK

0,10 3,50 - 0,00 0,000196 -


a. Rerata nilaiujian sekolahMTs

8,02 8,01 8 5,42 6,68 5,77

b. Rerata nilaiujian sekolahMA

7,02 7,01 7 5,60 5,88 5,29

c. IndeksIntegritasSiswa

63,00 60 - 70,70 - -

52


TABEL 3.1.9Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019 dengan 2018 dan 2017


Capaian Kinerja2019 2018 2017

1 Meningkatnyakualitaskehidupanumatberagama


99,61% 113,57% 0,00%


99,61% 95,49% 0,00%

Rata-Rata Capaian Sasaran 1 99,61% 104,53% 0,00%2 Meningkatnya

harmonisosial dankerukunanantar umatberagama


100,00% 100,00% 0,00%


97,86% 90,00% 0,00%

Rata-Rata Capaian Sasaran 2 98,93% 95,00% 0,00%3 Meningkatnya

kualitaspelayanankeagamaan

a. Jumlah Sarana Rumah Ibadahyang memenuhi standar

104,67% 357,31% 0,00%


100,00% 104,24% 0,00%

c. Jumlah KUA yang memenuhiStandar

95,21% 95,21% 100,00%

d. Penghulu yang memenuhikompetensi

76,14% 97,88% 0,00%


122,83% 0,00% 0,00%

Rata-Rata Capaian Sasaran 3 99,77% 130,93% 20,00%

4 Meningkatnyaakseslayananpendidikan


106,10% 105,33% 139,97%


95,71% 99,78% 94,20%


97,62% 99,05% 94,27%


106,39% 109,59% 104,47%

53



Capaian Kinerja2019 2018 2017


115,92% 117,47% 111,69%

f. APM MTs/Wustha/SMPTK 151,84% 156,39% 149,33%

g. APM MA/Ulya/Utama WidyaPasraman

151,69% 161,92% 154,33%

h. APK PTK/Ma’had Aly/PTK 0,25% 0,01% 0,00%



a. Rerata nilai ujian sekolah MTs 67,58% 83,40% 72,13%

b. Rerata nilai ujian sekolah MA 79,77% 83,88% 75,57%

c. Indeks Integritas Siswa 112,22% 0,00% 0,00%


Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, beberapa indikator

mengalami penurunan capaian dibandingkan dengan tahun 2018, hal ini

disebabkan pada pertengahan tahun 2018 Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat mengalami perubahan indikator kinerja utama

sehingga mengalami kesulitan dalam penentuan target perjanjian kinerja

yang mengakibatkan penentuan target terlalu kecil untuk beberapa

indikator.

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan TargetJangka Menengah Sesuai dengan Renstra

Proses analisis laporan kinerja tidak hanya dilakukan dengan

membandingan antara target dan realisasi tahun berjalan, tetapi akan lebih

baik diperbandingkan pula dengan target jangka menengah sesuai dengan

rencana strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Hal tersebut dilakukan agar pencapaian visi misi sesuai dengan rencana

strataegis akan berjalan berkesinambungan setiap tahunnya. Berikut

54


adalah rekapitulasi perbandingan realisasi kinerja tahun 2019 dengan

target jangka menengah sesuai dengan rencana strategis (renstra):

TABEL 3.1.10Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019

dengan Target Jangka Menengah

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi2019

Target Jk.Menengah

Capaian Jk.Menengah

1 Meningkatnyakualitas kehidupanumat beragama


397.018 315.376 125,89%


767 763 100,52%

Rata-Rata Capaian Sasaran 1 113,21%

2 Meningkatnyaharmoni sosial dankerukunan antarumat beragama

a. Jumlahpenyelesaiankonflik antar umatberagama

2 21 9,52%

b. Indeks KerukunanUmat BeragamaTingkat Provinsi

69 74 92,57%


3 Meningkatnyakualitas pelayanankeagamaan


93.308 25.134 371,24%

b. Jumlah PenyuluhAgama yangmemenuhikompetensi

6.250 5.962 104,83%

c. Jumlah KUA yangmemenuhi Standar

596 626 95,21%


1.430 1.416 100,99%

e. Indeks KepuasanLayanan JamaahHaji Dalam NegeriTingkat Provinsi

88 72 122,83%


55


No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisasi2019

Target Jk.Menengah

Capaian Jk.Menengah


a. APK RA/PratamaWidya Pasraman

8,17 7,70 106,10%

b. APKMI/Ula/SDTK/AdhiWidya Pasraman

13,16 13,65 96,41%


25,83 26,20 98,59%

d. APKMA/Ulya/UtamaWidya Pasraman

8,33 7,62 109,32%

e. APMMI/Ula/SDTK/AdhiWidya Pasraman

12,23 10,54 116,03%


20,65 13,40 154,10%

g. APMMA/Ulya/UtamaWidya Pasraman

6,75 4,29 157,34%

h. APK PTK/Ma’hadAly/PTK

0,00 3,70 0,01%


5 Meningkatnya mutupendidikan agamadan keagamaan


5,42 8,02 67,58%


5,60 7,02 79,77%


70,70 63,00 112,22%


Berdasarkan data tabel tersebut, terlihat bahwa capaian kinerja telah

mencapai lebih dari 100%, kecuali untuk sasaran strategis “Meningkatnya

harmoni sosial dan kerukunan antar umat beragama” dan “Meningkatnya

mutu pendidikan agama dan keagamaan”. Sebagaimana telah dijelaskan

sebelumnya bahwa terdapat perubahan asumsi pada indikator jumlah

penyelesaian konflik anta umat beragama, sehingga pada pertengahan

tahun 2019 terdapat perubahan/revisi perjanjian kinerja. Semula jumlah

56


konflik diasumsikan total jumlah konflik sampai dengan tahun 2019,

diubah menjadi jumlah konflik yang terjadi pada tahun 2019.

Terkait sasaran strategis “Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan

Keagamaan” Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat akan

mengevaluasi lebih lanjut terkait indikator rerata nilai ujian sekolah MTs

dan MA yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Namun

demikian, Kantor Wilayah Kementerian Agama tetap harus bekerja keras

untuk dapat terus meningkatkan kompetensi guru, peningkatan kualitas

kegiatan belajar mengajar serta peningkatan fasilitas belajar mengajar.

3.1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Indikator-indikator yang ditetapkan menjadi alat ukur pencapaian

sasaran strategis Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

perlu dibandingkan dengan standar nasional atau pengukuran indikator

yang sama dengan ruang lingkup nasional. Hal ini berfungsi sebagai acuan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi jawa Barat untuk menilai

sejauh mana kinerjanya jika dibandingkan dengan standar nasional serta

berfungsi sebagai alat untuk menilai sejauh mana Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat memberikan input positif dalam

penilaian kinerja tingkat nasional. Perbandingan realisasi kinerja dengan

standar nasional adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat BeragamaKedua indikator dalam sasaran “meningkatnya kualitas

kehidupan umat beragama” belum dapat diperbandingkan dengan

standar nasional karena indikatornya merupakan jumlah yang

akan tergantung pada luasnya wilayah provinsi atau banyaknya

penduduk se-provinsi.

b. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar UmatBeragama

Indikator terkait sasaran “meningkatnya harmoni sosial dan

kerukunan antar umat beragama” yang dapat diperbandingkan

dengan standar nasional atau penilaian secara nasional adalah

indikator Indeks kerukunan umat beragama.

57


GRAFIK 3.1.9Perbandingan Indeks Kerukunan dengan Tingkat Nasional

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan KeagamaanJumlah rumah ibadah dan KUA yang memenuhi standar

serta jumlah penyuluh agama dan penghulu yang memenuhi

kompetensi tidak dapat diperbandingkan dengan tingkat nasional

karena merupakan indikator jumlah yang tergantung pada luas

wilayah dan jumlah ASN pada wilayah tersebut. Indikator indeks

kepuasan layanan jamaah haji yang digunakan saat ini juga

merupakan nilai layanan tingkat Kementerian karena belum

adanya penelitian/survey terkait indeks kepuasan layanan haji

tingkat provinsi.

d. Meningkatnya Akses Layanan PendidikanIndikator APK dan APM masing-masing jenjang pendidikan

dapat diperbandingkan dengan target/capaian nasional pada

tahun 2019, sebagai berikut:

68,50

73,83

Perbandingan Indeks KUB

Jawa Barat Nasional

58


GRAFIK 3.1.10Perbandingan APK Jawa Barat dan Capaian Nasional

GRAFIK 3.1.11Perbandingan APM Jawa Barat dan Capaian Nasional

Berdasarkan grafik tersebut di atas, terlihat bahwa nilai APK

dan APM untuk jenjang RA s.d. MA mencapai nilai diatas rata-rata

capaian nasional. Kemudahan akses layanan pendidikan dan

kesadaran masyarakat untuk mengikuti pendidikan dinilai sudah

baik.

7,91

15,43

27,78

11,33

8,66

13,54

22,50

9,41

- 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00

APK RA

APK MI

APK MTs

APK MA

APK JAWA BARAT DAN CAPAIANNASIONAL

NASIONAL JAWA BARAT

- 5,00 10,00 15,00 20,00

APM MI

APM MTs

APM MA

APM JAWA BARAT DAN CAPAIANNASIONAL

NASIONAL JAWA BARAT

59


e. Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan KeagamaanIndikator rerata nilai ujian sekolah untuk jenjang Mts dan

MA tingkat Provinsi Jawa Barat jika dibandingkan dengan rerata

nilai ujian sekola jenjang tersebut tingkat nasional masih berada

di atas rata-rata nilai nasional walaupun nilainya belum dapat

dikatakan baik. Perbandingan rerata nilai ujian sekolah tersebut

dapat dijelaskan melalui grafik berikut:

GRAFIK 3.1.12Perbandingan Rerata Nilai Ujian Sekolah

S

elain indikator tersebut di atas, sebagai bahan evaluasi indikator

indeks integritas siswa juga dapat diperbandingkan dengan

capaian nasional agar dapat diketahui sejauh mana pelaksanaan

kegiatan belajar mengajar mempengaruhi karakter siswa

khususnya dimensi integritas siswa. Perbandingan data indeks

integritas siswa dapat dapat dijelaskan sebagai berikut:

5,42

5,60

5,18

5,23

4,90

5,00

5,10

5,20

5,30

5,40

5,50

5,60

5,70

Rerata nilai ujian sekolah MTs Rerata nilai ujian sekolah MA

PERBANDINGAN RERATA NILAI UJIAN SEKOLAH

JAWA BARAT NASIONAL

60


GRAFIK 3.1.13Perbandingan Indeks Integritas Siswa

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Penyebab keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat, dapat dijelaskan

sebagai berikut:

a. Meningkatnya Kualitas Kehidupan Umat BeragamaKeberhasilan

Banyaknya jumlah umat beragama yang aktif pada rumah

ibadah dengan capaian kinerja sebesar 99.61%, didorong oleh

banyaknya penyuluh agama di masing-masing desa yang ada

di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat. Penyuluh agama Islam Non PNS yang jumlahnya

mencapai 5.068 orang bertugas memegang sedikitnya 2

majelis taklim (majelis binaan) yang masing-masing majelis

taklim biasanya beranggotakan kurang lebih 20 orang

jemaah. Penyuluh agama Islam PNS yang berjumlah 894

orang sedikitnya memegang 4 majelis taklim yang masing-

masing majelis taklim biasanya beranggotakan kurang lebih

70,70

70,14

INDEKS INTEGITAS SISWA

Perbandingan Indeks Integritas Siswa

Jawa Barat Nasional

61


20 orang jemaah. Banyaknya jumlah penyuluh tersebut

berdampak positif dan berbanding lurus dengan banyaknya

umat yang aktif mengikuti kegiatan keagamaan;

Meningkatnya bantuan fasilitas pada rumah ibadah

mendorong peningkatan pelayanan rumah ibadah dan

keaktifan umat pada rumah ibadah;

Meningkatnya kualitas peran dan pelayanan Penyuluh

Agama memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas

kehidupan umat beragama;

Dukungan pemerintah dengan adanya bantuan/hibah untuk

rumah ibadah memberikan dampak yang positif untuk

keaktifan umat.

KegagalanKeterbatasan anggaran peningkatan kompetensi penyuluh

dapat berpengaruh pada kualitas penyuluhan;

Adanya pemblokiran anggaran berpengaruh pada

terhambatnya kinerja peningkatan kualitas kehidupan umat

beragama.

b. Meningkatnya Harmoni Sosial dan Kerukunan Antar UmatBeragamaKeberhasilan

Penyelesaian masalah/pengaduan terkait konflik yang masuk

ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

sudah seluruhnya terselesaikan. Hal ini didukung dengan

adanya dialog-dialog kerukunan umat serta bantuan tokoh

kerukunan umat beragama

KegagalanIndeks kerukunan umat beragama Jawa Barat masih berada

pada nilai dibawah standar nasional, hal ini disebabkan

62


karena masih banyaknya konflik-konflik antar umat

beragama, minimnya toleransi kehidupan beragama, dll.

c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan KeagamaanKeberhasilan

Banyaknya sarana rumah ibadah yang memenuhi standar

didukung dengan banyaknya bantuan pusat/pemerintah

terhadap rumah ibadah baik berupa bantuan fasilitas rumah

ibadah, pembinaan pengurus rumah ibadah, bantuan sosial,

dll.

Banyaknya penyuluh yang berkompeten baik PNS maupun

Non PNS akan mempengaruhi keaktifan umat yang

melakukan kegiatan di rumah ibadah/melakukan kegiatan

keagamaan pada lingkungannya. Kompetensi penyuluh

tersebut didukung dengan adanya program rekrutmen yang

mempersyaratkan penyuluh memiliki beberapa kompetensi

yang telah dijelaskan sebelumnya.

Terkait masalah layanan haji, Kanwil Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat membuat inovasi-inovasi untuk

mempermudah pelayanan pada jemaah haji dan peningkatan

kualitas pembimbing ibadah haji, diantaranya sistem

pendaftaran haji terintegrasi e-KTP, Pramanifest & SPMA

online, e-Petugas haji, dll. Hal ini mendukung pelaksanaan

pelayanan ibadah haji, sehingga embarkasi haji yang dikelola

di Jawa Barat mendapatkan penghargaan sebagai pelayanan

haji terbaik pada KPHI award.

KegagalanBelum seluruh KUA di Provinsi Jawa Barat telah memenuhi

standar, hal ini disebabkan masih banyaknya fasilitas-

fasilitas KUA yang belum memadai seperti gedung KUA masih

bergabung dengan fasilitas umum lain, keadaan bangunan

yang memprihatinkan, dll. Selain itu, ASN KUA juga belum

63


seluruhnya telah melaksanakan Standar Pelayanan Minimal

yang telah itetapkan di KUA.

Pengangkatan penghulu pada KUA telah melalui proses

seleksi, namun masih ada penghulu yang belum memenuhi

standar kompetensi yang telah ditetapkan.

d. Meningkatnya Akses Layanan PendidikanKeberhasilan

Tingginya animo masyarakat dalam mengajukan izin

operasional madrasah, sehingga menambah peluang anak

untuk usia sekolah untuk dapat melanjutkan pendidikan;

Penyaluran BOS MI, MTs dan MA yang cukup efektif dalam

mendongkrak minat masyarakat untuk menyekolahkan

anaknya;

Peningkatan kualitas sarana dan Prasarana madrasah

dengan penyaluran bantuan rehab dan RKB.

KegagalanSalah satu penyebab tidak tercapainya APK RA karena

kebijakan Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan

Kebudayaan (PDSPK) yang tidak merata, dimana untuk TK

kebijakan PDSPK bisa menerbitkan Nomor Induk Siswa

Nasional (NISN), sedangkan untuk RA kebijakannya PDSPK

belum memberi NISN, sehingga mengakibatkan menurunnya

minat pendaftar ke Raudlatul Athfal.

e. Meningkatnya Mutu Pendidikan Agama dan KeagamaanKeberhasilan

Terkait integritas siswa, Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat mendorong madrasah-madrasah

maupun pondok pesantren dalam keikutsertaan siswa-siswa

mengikuti perlombaan tingkat wilayah dan nasional.

64


Keberhasilan pencapaian rerata nilai ujian MTS dan MA

didukung oleh beberapa hal:

Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di

Jawa Barat mencapai 100 %

Peningkatan sarana dan Prasarana madrasah melalui

bantuan Sarpras

Peningkatan kompetensi Guru dengan memaksimalkan

peran Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)

Peningkatan kinerja Pengawas dalam melakukan

pembinaan dan pengawasan kualitas proses belajar

mengajar di madrasa

KegagalanTerkait Rerata nilai ujian sekolah dan integritas siswa belum

dapat memenuhi target dikarenakan masih kurangnya

kualitas guru, belum baiknya sistem kegiatan belajar

mengajar di sekolah, Belum adanya visi misi yang jelas pada

sekolah-sekolah, dll.

3.1.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan sebuah kegiatan yang

dinilai berdasarkan besarnya biaya/sumber daya yang digunakan untuk

mencapai hasil yang diinginkan. Efisiensi dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mencapai suatu hasil atau tujuan sesuai dengan yang

diharapkan;

2. Untuk menghemat atau mengurangi penggunaan sumber daya

dalam melakukan kegiatan;

3. Untuk memaksimalkan penggunaan segala sumber daya yang

dimiliki sehingga tidak ada yang terbuang percuma;

4. Untuk meningkatkan kinerja suatu unit kerja sehingga output-nya

semakin maksimal;

65


Berdasarkan definisi tersebut, maka realisasi anggaran harus

diklasifikasikan kedalam masing-masing sasaran untuk mempermudah

proses analisis efisiensi penggunaan sumber daya. Rekapitulasi capaian

anggaran per sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

TABEL 3.1.11Capaian Anggaran Per Sasaran Strategis

NO SASARAN STRATEGIS PAGU REALISASI CAPAIAN1 Meningkatnya Kualitas

Kehidupan Umat Beragama2.103.770.000 2.076.685.928 98,71%

2 Meningkatnya HarmoniSosial dan Keukunan antarUmat Beragama

2.783.000.000 2.768.607.730 99,48%

3 Meningkatnya KualitasPelayanan Keagamaan

6.720.104.000 6.632.865.413 98,70%

4 Meningkatnya AksesLayanan Pendidikan

95.420.882.000 95.230.473.725 99,80%

5 Meningkatnya MutuPendidikan Agama danKeagamaan

3.095.860.000 2.877.832.290 92,96%

Capaian kinerja yang telah dijelaskan sebelumnya juga harus

diklasifikasikan per sasaran strategis agar dapat diperbandingkan dengan

biaya/anggaran yang dikeluarkan. Rekapitulasi capaian kinerja per sasaran

strategis adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1.12Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Realisasi1 Tahun

SatuanTahun 2019

Jumlah Jumlah %

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)1 Meningkatnya

kualitas kehidupanumat beragama


398.568 Orang 397.018 99,61%


770 Lembaga 767 99,61%

Rerata CapaianSasaran 1

99,61%

66




SatuanTahun 2019

Jumlah Jumlah %

2 Meningkatnyaharmoni sosial dankerukunan antarumat beragama

a. Jumlahpenyelesaiankonflik antarumat beragama

2 Konflik 2 100,00%

b. IndeksKerukunan UmatBeragama TingkatProvinsi

70 Angka 68,50 97,86%


98,93%

3 Meningkatnyakualitas pelayanankeagamaan


89.142 Lembaga 93.308 104,67%

b. Jumlah PenyuluhAgama yangmemenuhikompetensi

6.250 Orang 6.250 100,00%

c. Jumlah KUA yangmemenuhiStandar

626 Lembaga 596 95,21%


1.878 Orang 1.430 76,14%

e. Indeks KepuasanLayanan JamaahHaji Dalam NegeriTingkat Provinsi

72 Angka 88,44 122,83%


99,77%

4 Meningkatnyaakses layananpendidikan

a. APK RA/PratamaWidya Pasraman

7,70 % 8,17 106,10%


13,75 % 13,16 95,71%


26,46 % 25,83 97,62%

d. APKMA/Ulya/UtamaWidya Pasraman

7,83 % 8,33 106,39%

67




SatuanTahun 2019

Jumlah Jumlah %


10,55 % 12,23 115,92%


13,60 % 20,65 151,84%

g. APMMA/Ulya/UtamaWidya Pasraman

4,45 % 6,75 151,69%

h. APK PTK/Ma’hadAly/PTK

0,10 % 0,000250 0,25%


103,19%

5 Meningkatnyamutu pendidikanagama dankeagamaan


8,0 Angka 5,42 67,58%


7,0 Angka 5,60 79,77%


63,0 Angka 70,70 112,22%


86,53%

Berdasarkan data-data tersebut diatas, maka analisis efisiensi

penggunaan sumber daya yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat selama tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai

berikut:

TABEL 3.1.13Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO SASARAN STRATEGIS % CAPAIANKINERJA

% CAPAIANANGGARAN

% TINGKATEFISIENSI

1Meningkatnya kualitas

kehidupan umat beragama99,61 98,71 0,91

2Meningkatnya harmoni

sosial dan kerukunan antar98,93 99.48

68


NO SASARAN STRATEGIS % CAPAIANKINERJA

% CAPAIANANGGARAN

% TINGKATEFISIENSI

umat beragama

3Meningkatnya kualitas

pelayanan keagamaan99,77 98,70 1,08

4Meningkatnya akses

layanan pendidikan103,19 99,80 3,40

5

Meningkatnya mutu

pendidikan agama dan

keagamaan

86,53 92,96

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terdapat 3 (tiga) sasaran yang

dinilai telah efisien, yaitu sasaran meningkatnya kualitas kehidupan umat

beragama dengan nilai efisiensi 0,91%, sasaran meningkatnya kualitas

pelayanan keagamaan dengan nilai efisiensi sebesar 1,08%, dan sasaran

meningkatnya akses layanan pendidikan dengan nilai efisiensi sebesar

3,40%. Sedangkan sasaran lainnya belum dapat dikatakan efisien karena

dengan pengeluaran/anggaran yang direalisasikan belum diperoleh hasil

kinerja yang maksimal.

3.1.7. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil evaluasi, program/kegiatan Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang menunjang keberhasilan dari

tercapainya sasaran strategis yang telah ditentukan dalam renstra,

diantaranya:

1. Bantuan terhadap Rumah Ibadah;

2. Bantuan terhadap lembaga pendidikan agama dan keagamaan;

3. Bantuan terhadap peserta didik pada lembaga pendidikan;

69


4. Kegiatan peningkayan kompetensi penyuluh agama;

5. Pemberian tunjangan penyuluh agama;

6. Dialog kerukunan intern umat beragama;

7. Dialog kerukunan antar umat beragama;

8. Kegiatan pembinaan keluarga sakinah, keluarga hitta sukhaya,

dll;

9. Penerbitan izin operasional madrasah;

10. Penyaluran BOS MI, MTs, dan MA;

11. Penyaluran bantuan rehab dan RKB;

12. Pelatihan proktor dan helpdesk ujian nasional;

13. Pembinaan penyusunan dokumen kurikulum;

14. Pelatihan penyusunan soal untuk pengawas

Pada dasarnya kegiatan yang dilakukan tidak ada yang menunjang

kegagalan, namun kegagalan pencapaian sasaran dapat disebabkan adanya

blokir anggaran ataupun relokasi anggaran. Selain program/kegiatan yang

menunjang langsung ketercapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan,

pencapaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat juga sangat didukung oleh kegiatan dan pelayanan dukungan

manajemen, diantaranya: Layanan Perencanaan keuangan, ortala dan

kepegawaian, hukum dan kerukunan umat beragama, Informasi dan

humas serta layanan umum.

Saat ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat

sedang meningkatkan pelayanannya pada masyarakat melalui pelayanan

terpadu satu pintu dan inovasi-inovasi lainnya yang dapat mempermudah

pelayanan maupun mempermudah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Peningkatan pelayanan serta pembangunan zona integritas di lingkungan

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat ditandai dengan

keaktifan pengisian aplikasi PMPRB dan PMPZI yang diamanatkan oleh

Kementerian Agama RI. Nilai PMPRB Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat tahun 2019 ini sebesar 64,23% sedangkan nilai PMPZI

sebesar 63,74%. Data realisasi capaian kinerja dari masing-masing eselon

III dan IV sebagai program/kegiatan pendukung di lingkungan Kantor

70


Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat terlampir dalam laporan

ini.

Dengan adanya program/kegiatan penunjang keberhasilan dan

kegiatan pendukung lainnya, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat memperoleh beberapa penghargaan/prestasi diantaranya:

1. Juara Umum Pentas PAI tahun 2019

2. Juara Umum Pekan Olah Raga dan Seni antar Pondok Pesantren

(Pospenas) tahun 2019

3. Juara Umum Pekan Olahraga Santri Diniyah (Porsadin) tahun

2019

4. Lomba Robotik Tingkat Nasional

Juara 1 dan 3, MA kategori rancang bangun mesin automatic

Juara 1, MA kategori robot curve detection environment dg lost

Juara 1, MTs kategori rancang bangun mesin otomatis

Juara 1 dan 2, MTs kategori robot pemilah sampah

5. Prestasi pada Festival Seni Keagamaan Hindu Tingkat Nasional III

Tahun 2019

Juara I lomba lawak keagamaan Hindu

Juara II lomba tari kreasi keagamaan Hindu

Juara harapan II lomba tari ritual keagamaan Hindu

Juara harapan II lomba musik tradisional ritual keagamaan

Hindu

Juara III lomba Dharma Widya tingkat SMA

3.2. Capaian Anggaran

Pada bagian ini diuraikan realisasi anggaran sampai dengan 31

Desember 2019 yang telah ditetapkan berdasarkan 8 (delapan) DIPA yang

dimiliki oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,

dengan rincian:

1. Sekretariat Jenderal

2. Bimbingan Masyarakat Islam

3. Bimbingan Masyarakat Kristen

71


4. Bimbingan Masyarakat Katolik

5. Bimbingan Masyarakat Hindu

6. Bimbingan Masyarakat Buddha

7. Penyelenggaraan Haji dan Umran

8. Pendidikan Islam

Capaian anggaran untuk Satuan Kerja (Satker) Kantor Wilayah

Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun 2019 mencapai 84,57%dari target 100%. Data realisasi anggaran tersebut dapat diuraikan sebagai

berikut:

TABEL 3.2.1Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2019

Satker Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa BaratNO PROGRAM PAGU REALISASI SISA %1 Dukungan

Manajemen (Setjen)19.297.118.000 19.113.622.474 183.495.526 99,05

2 BimbinganMasyarakat Islam

13.363.841.000 11.895.253.070 1.468.587.930 89,01

3 Pendidikan Islam 174.439.235.000 133.013.738.089 41.425.496.911 76,254 Bimbingan

Masyarakat Kristen9.941.287.000 9.749.218.031 192.068.969 98,07

5 BimbinganMasyarakat Katolik

8.954.663.000 8.866.418.346 88.244.654 99,01

6 BimbinganMasyarakat Hindu

5.166.140.000 5.041.183.233 124.956.767 97,58

7 BimbinganMasyarakat Buddha

7.052.533.000 7.879.087.363 (826.554.363) 111,72

8 Penyelenggara Hajidan Umrah

41.536.505.000 41.014.553.488 521.951.512 98,74

TOTAL 279.751.322.000 236.573.074.094 43.178.247.906 84,57

Berdasarkan tabel tersebut diatas, capaian anggaran Satker Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tahun 2019 dinilai baik

karena mencapai lebih dari 80% penyerapan anggaran walaupun masih

belum mencapai 100% karena masih adanya penyelesaian proses

keuangan. Data realisasi anggaran diperoleh dari Online Monitoring SPAN

(OMSPAN) Kementerian Keuangan per tanggal 3 Februari 2020.

Capaian anggaran terkecil ada pada program Pendidikan Islam,

minimnya capaian anggaran disebabkan karena per tanggal 03 Februari

2020 anggaran Pendidikan Islam masih dalam proses revisi penyelesaian

pagu minus program Pendis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian

72


Agama Provinsi Jawa Barat, sehingga capaian anggaran masih akan terus

meningkat. Selain itu, pada tabel di atas memperlihatkan bahwa realisasi

anggaran pada Bimas Buddha lebih besar dari pagu anggarannya, hal ini

juga disebabkan karena masih dalam proses penyelesaian pagu minus.

Capaian anggaran untuk tingkat wilayah dalam hal ini capaian

anggaran seluruh satker se-Jawa Barat dapat dijelaskan pada tabel berikut

ini:

TABEL 3.2.2Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2019

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat(Tingkat Wilayah)

NO PROGRAM PAGU REALISASI SISA %1 Dukungan

Manajemen (Setjen)167.487.931.000 165.531.523.454 1.956.407.546 98,83

2 BimbinganMasyarakat Islam

849.751.019.000 835.074.402.279 14.676.616.721 98,27

3 Pendidikan Islam 5.559.633.481.000 5.592.995.714.180 (33.362.233.180) 100,604 Bimbingan

Masyarakat Kristen17.237.182.000 16.904.622.183 332.559.817 98,07

5 BimbinganMasyarakat Katolik

11.592.981.000 11.185.135.959 407.845.041 96,48

6 BimbinganMasyarakat Hindu

5.166.140.000 5.041.183.233 124.956.767 97,58

7 BimbinganMasyarakat Buddha

7.052.533.000 7.879.087.363 (826.554.363) 111,72

8 Penyelenggara Hajidan Umrah

79.474.857.000 78.406.257.299 1.068.599.701 98,66

TOTAL 6.697.396.124.000 6.713.017.925.950 (15.621.801.950) 100,23

73


BAB IVPENUTUP

74


4.1. Kesimpulan

aporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat Tahun 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran

tentang capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat pada tahun 2019. Laporan ini disamping sebagai

bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak terkait juga sebagai bahan

evaluasi internal bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa

Barat sehingga dapat diperoleh solusi yang konstruktif melalui berbagai

kebijakan untuk memprioritaskan program peningkatan pengelolaan

keuangan negara dalam rangka mendukung program Menteri Agama untuk

meningkatkan opini hasil pemeriksaan BPK menuju Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP) dan peningkatan indeks reformasi birokrasi

Kementerian Agama pada Tahun 2019.

Pada tahun 2019 ini Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Jawa Barat mencoba membuat program peningkatan akuntabilitas salah

satu langkahnya dengan melaksanakan rapat evaluasi capaian kinerja

setiap triwulan, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah koordinasi

dalam pengisian aplikasi capaian kinerja serta penyusunan laporan kinerja

triwulanan dan tahunan. Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi SAKIP yang

telah dilaksanakan bahwa harus adanya perbaikan laporan kinerja Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat berusaha untuk

memperbaiki laporan kinerja sesuai arahan yang telah diberikan.

Nilai rata-rata capaian kinerja tahun 2019 adalah 99,05%,

sedangkan capaian realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 84,57%. Jika

dilihat dari nilai capaian tersebut maka pelaksanaan kinerja di Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dinilai baik dan efisien

karena dengan anggaran yang minim menghasilkan kinerja yang maksimal.

Kiranya laporan capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Agama

Provinsi Jawa Barat ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan

sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna

peningkatan kinerja. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan

L

75


masukan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja

(Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran

(Financial Plan) dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa

mendatang.

4.2. Upaya Tindak Lanjut

Upaya tindak lanjut yang dilakukan Kantor Wilayah Kementerian

Agama Provinsi Jawa Barat untuk memperbaiki kinerjanya di tahun

mendatang, yaitu:

1. Membuat perencanaan kinerja dan perencanaan anggaran yang

lebih matang dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik;

2. Melakukan penyempurnaan rencana strategis dan perangkat

organisasi lainnya agar pelaksanaan kinerja lebih teratur dan

terarah;

3. Berupaya untuk menggunakan anggaran secara efisien;

4. Peningkatan kualitas pelayanan bidang keagamaan dan

pendidikan dilakukan melalui inovasi-inovasi yang dapat

mempermudah dan mempercepat pelayanan;

5. Berupaya lebih selektif dalam penyaluran bantuan, baik bantuan

pendidikan, rumah ibadah maupun bantuan lainnya;

6. Peningkatan kompetensi guru melalui penyelesaian tunjangan

profesi guru;

7. Peningkatan kompetensi penyuluh dan penghulu melalui seleksi,

pembinaan dan pemberian tunjangan;

8. Peningkatan nilai organisasi melalui implementasi Reformasi

Birokrasi.

Documents

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Bandung 40183 Telp. …...4. Pipit Wahyudin 5. Arief Lukman 6. Iswadi Abdullah 7. Hendra Gunawan 8. Hari Teguh Prasetya 9. Irwan Nurjaman 10.Miftah Fahmi