Jika Pengelolaan Keuangan & Kinerja Baik, Rakyat pun ......Mengapa gagal, karena sistemnya ada, standarnya ada, dan aturannya turun, tetapi di daerah itu SDM-nya, sangat kurang memadai

Bagi Anggota V BPK Sapto Amal Damandari, jika pengelolaan keuangan dan kinerja baik, rakyat akan merasakannya secara langsung. Kesejahteraan yang dicita-citakan Founding Fathers negara Indonesia akan

tercapai. Namun, hal itu tentu saja tidak mudah. Butuh efforts yang lebih, baik dari auditee maupun BPK sendiri.

Bagaimana seluk beluk dan kondisi pengelolaan keuangan auditee yang berada di bawah Anggota V BPK Sapto Amal Damandari, Warta BPK pada Jum’at (13/1/2012) lalu mewancarai di ruang kerjanya. Berikut petikan wawancaranya:

Bagaimana Anda melihat kondisi pengelolaan keuangan di daerah saat ini?

Alhamdulilah. Saya sudah 4 tahun 8 bulan di BPK. Pada saat 2,5 tahun pertama, saya kebetulan

memegang portofolio AKN VI, yaitu membawahi Indonesia timur, selain Jawa dan Sumatera. Pada

waktu itu, ditambah dengan Departemen Kesehatan dan Departemen Pendidikan di Pusat.

Pada periode bersama Pak Hadi

Poernomo ini, saya diminta ke AKN

V. AKN V itu adalah pemeriksaan

terhadap keuangan daerah untuk Jawa dan

Sumatera dengan sekitar 279 entitas, terdiri

dari 16 provinsi, 200 kabupaten, 63 kota, termasuk

BUMD di wilayah

Jika Pengelolaan Keuangan & Kinerja Baik,

Rakyat pun Sejahtera

Sapto Amal DamandariAnggota BPK RI

(war

ta b

pk/ f

oto-

foto

: ria

nto

praw

oto)

17Warta BPK JANUARI 2012

W A W A N C A R A

17 - 23 wawancara pak SAPTO.indd 17 2/14/2012 2:48:55 PM

barat. Nah, selama pengalaman di Indonesia timur dan

selama di sini, menurut hemat saya, sejak berlakunya UU Keuangan Negara, kemudian pada 2006, mereka mulai betul-betul membuat sistem, pencatatan, pelaporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan mengacu kepada regulasi Kementerian Dalam Negeri, yaitu Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006, dan Permendagri No. 59 tahun 2007, secara bertahap dan perlahan-lahan daerah mulai berbenah.

Dulu, yang diperiksa hanya anggaran, realisasi, dan perhitungan anggarannya. Namun, sejak diberlakukannya UU keuangan negara dan UU pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan terakhir UU BPK, tugas BPK jadi cukup berat. Selain memeriksa laporan keuangan, juga memeriksa kinerja, dan beberapa hal melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Saya akan menyoroti terlebih dulu laporan keuangannya. Laporan keuangan itu awalnya mereka gagal. Mengapa gagal, karena sistemnya ada, standarnya ada, dan aturannya turun, tetapi di daerah itu SDM-nya, sangat kurang memadai. Hal itu saya alami betul pada saat saya masuk ke BPK pada 2007.

Begitu saya masuk, saya kumpulkan, dan katakan, masa neraca, yang salah satu harus diperiksa, terutama asetnya itu tidak muncul, dan tidak pernah diperiksa BPK?’

Oke, kita periksa, yang pertama adalah, bagaimana sih mereka dari yang dulunya hanya buat anggaran, kemudian berubah menjadi laporan keuangan. Laporan tersebut berupa neraca, laporan realisasi anggaran, catatan atas laporan keuangan, dan laporan arus kas.

Untuk laporan keuangan, dulu, terutama di wilayah timur, hampir rata-rata disclaimer dan tidak wajar. Nah,

di wilayah barat sekarang ini, kalau kita lihat dalam tiga tahun terakhir sudah mulai bagus. Yang memperoleh WTP yaitu Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Timur. Adapun, kabupaten dan kota sudah mulai banyak. Ini menurut saya sudah sangat luar biasa.

Nah, ini saya mau cerita sekalian. Sewaktu Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan itu Pak Mardiasmo, kebetulan Pak Mardiasmo punya background akuntan publik, saya katakan, “Kalau laporan keuangan perusahaan disclaimer, itu pasti direksinya ‘dihajar’ oleh komisaris dan pemegang saham. Kemudian ada penalti, entah direksinya diganti, atau apa, terus untuk pemerintah apa? Pemerintah apa sih kalau laporan keuangannya seperti itu?”

Kemudian Pak Mardiasmo mengatakan bahwa mereka akan memberi reward untuk pemerintah daerah yang menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Tepat waktu dulu. Akhir Februari diserahkan dan kemudian memperoleh opini WDP ke atas, waktu itu, diberi reward. Jumlahnya saya tidak tahu, tapi terasa sekali. Sehingga, sejak itulah, pemerintah daerah berlomba-lomba ingin tepat waktu dan ingin WTP. Nah, kalau sudah saya pancing dengan itu, otomatis harapan saya adalah kinerja mereka menjadi bagus. Harapan lebih lanjut, korupsi, kolusi, nepotisme juga berkurang. Secara holistik, pikiran saya waktu itu, begitu. Dan, ini Alhamdulillah sudah mulai dilaksanakan.

Sekarang, ada koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Dirjen BAKD dan Dirjen Keuangan Daerah selalu komunikasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah. Aturan-aturan yang dulu tumpang-tindih sekarang sudah mulai dielaborasi untuk disesuaikan. Dan, ini membutuhkan proses lama. Tidak bisa cepat.

Hal yang paling penting bagi saya adalah SDM

18 Warta BPKJANUARI 2012

W A W A N C A R A


di daerah itu betul-betul orang yang kompeten. Di daerah itu pada auditee-nya. Kalau untuk BPK, saya sudah tekankan bahwa yang namanya tiga nilai dasar kita itu, integritas, independen, dan profesionalitas harus dipegang teguh. Kode etik jangan dimasukkan saku, tetapi dimasukkan di hati. Dan, Alhamdulillah, walaupun ada kasus-kasus yang sekarang muncul, tetapi itu kasus-kasus lama semua. Bukan kasus-kasus baru.

Permasalahan di daerah yang paling menonjol itu apa?Selama hampir 5 tahun ini, terutama untuk laporan

keuangan yang menjadi masalah utama, sehingga mereka belum memperoleh opini WTP adalah aset. Aset ini terutama aset-aset tetap, baik yang dari dana dekonsentrasi maupun aset tetap yang berasal dari fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Anda bisa bayangkan untuk kota-kota besar, harusnya setiap pengembang yang besar-besar, itu ada fasilitas sosial dan fasilitas umumnya. Setelah selesai diserahkan ke pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten, atau kota. Namun, kenyataannya banyak yang belum selesai masalah itu.

Masalah yang kedua adalah masalah hibah dan bantuan sosial. Terutama saat pemilukada, ada tren pemberian hibah dan bansos. Biasanya, kita cermati masalah-masalah itu. Kemudian, ketiga, kalau ada dana bergulir selalu muncul masalah.

Masalah lainnya yang tadi saya katakan adalah masalah SDM di daerah. Terutama bagi pengelola keuangan daerah dan pengawasnya, dalam hal ini adalah inspekoratnya. Awalnya memang bukan profesional, tetapi dekat dengan kepala daerah. Nah, ini selalu jadi acuan saya untuk dibetulkan. Nggak bisa seperti itu. Caranya bagaimana? Saya minta mereka berkoordinasi dengan BPKP. BPKP itu domainnya bukan pemeriksa lagi. Khusus dalam laporan keuangan daerah, itu reviewer sebetulnya. Inspektorat reviewer, BPKP reviewer. Namun, sebelum di-review oleh inspektorat, saya minta tolong ada koordinasi antara BPKP dan pemerintah daerah, dan itu sudah dilakukan, di seluruh provinsi saya lihat sudah, sementara kabupaten dan kota baru mulai.

Kebetulan hubungan saya dan Pak Moermahadi dengan kepala BPKP sekarang bagus. Hal ini selalu saya katakan supaya tidak terjadi tumpang tindih dengan kita itu domain BPKP. Jangan lagi BPKP memeriksa laporan keuangan, karena ini domain kami. Namun, kalau kinerja, silakan.

Untuk pemeriksaan kinerja BPK sendiri? BPK sendiri saya akui untuk pemeriksaan kinerja

sepotong-potong. Misalnya kinerja rumah sakit.

Itu belum semuanya. Kadang-kadang baru lihat dari sisi obatnya, dari sisi pelayanannya, dari sisi pelayanan medis. Belum rumah sakit secara keseluruhan. Apalagi kita disuruh memeriksa kinerja satu kabupaten dan kota. Jujur saya katakan, kita belum mampu, tetapi BPK berbenah terus, antara lain dengan banyaknya pendidikan-pendidikan, pelatihan-pelatihan serta magang di Australia dan beberapa tempat lain. Kemudian, mereka yang sudah dididik menjadi semacam mentor dan tutor di kita.

Untuk di perwakilan BPK di daerah, kalau mereka mau melakukan pemeriksaan kinerja, konsinyering dulu. Nanti pimpinan pusat datang ke sana untuk memberikan semacam panduan. Pada saat menyusun P2 Kinerja pun sudah kita bantu. Insya Allah ke depan, menjadi sangat utama pemeriksaan kinerja itu. Sehingga, harapan saya, kalau ada pemerintah daerah yang sudah memperoleh WTP, dan kinerja menurut kita sudah sangat efisien, efektif, dan nilai keekonomiannya sangat tinggi, masyarakat juga sudah merasakan itu, layak dia dipilih kembali.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih baik, salah satunya ada peran BPKP di situ. Tanggapan Anda?

Itu salah satunya. Itu atas dorongan kita. Apalagi coba? Masalah aset tadi, mereka melakukan


W A W A N C A R A


inventarisasi. Artinya, jika sudah diinventarisasi, keberadaannya jelas. Dicatat. Kemudian memberikan reka nilai. Kalau toh belum bisa memberikan reka nilai, sudah ada dan dicatat, minimal nilainya satu.

Ada aset-aset yang dulu dari hibah dan macam-macam itu, tidak jelas, karena tidak merasa memiliki, dicatat satu dulu, nanti nilainya belakangan. Itu, kawan-kawan BPKP saya mintakan tolong dan kementerian keuangannya pasti. Ditjen Kekayaan Negara, saya minta juga untuk memantau apa yang dilakukan kawan-kawan di BPKP, terutama masalah aset itu. Susah loh, masalah aset itu.

Beberapa waktu lalu, Walikota Surakarta Djoko Widodo mengeluhkan karena banyaknya pemeriksaan dari beberapa pihak dalam satu tahun. Padahal pihaknya sudah mendapatkan WTP, apalagi yang mau diperiksa. Bagaimana pandangan Bapak?

Mungkin maksudnya jangan tumpang tindih pemeriksaannya. Ya, itu regulasinya. Hal yang paling penting adalah regulasi. Kalau di BPK sudah jelas, undang-undang dasar dan undang-undang. Dan, kita fungsinya sebagai eksternal auditor. Ini barangkali, auditee harus mengerti bahwa BPK itu eksternal auditor. Kita melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar yang kita punya, standar pemeriksaan keuangan negara. Kita mempunyai juklak dan juknis. Kita mempunyai buku panduan. Kita mempunyai kode etik. Itu dasar yang dilakukan BPK.

Adapun yang dilakukan BPKP, inspektorat, kemudian barangkali yang lain, itu adalah internal auditor. Mereka tidak melakukan pemeriksaan, tetapi melakukan pengawasan. Jadi, tidak diperiksa sebetulnya, tetapi diawasi. Metodologinya, ya silakan. Sehingga saya pikir ini masalah regulasi.

Dan, kalau BPKP dan inspektorat melakukannya “sesuai aturan yang dipakai” PP No. 60, itu sebetulnya yang dipakai BPKP. Hanya saya lihat, PP itu sendiri juga masih banyak tumpang tindih dengan pemeriksaan. Jadi, mestinya PP. No. 60 itu disinkronkan. Harusnya, PP No. 60 itu lebih ke pengawasannya, ke inspektoratnya. Koordinasi antara inspektorat dan BPKP itu seperti apa. Ini masalah regulasi.

Kalau kita kan jelas. Kalau mereka tepat waktu, menyerahkan laporan keuangannya, maka kita mulai Maret melakukan pemeriksaannya. Dua bulan kemudian, pada bulan Mei, kita serahkan hasil laporan pemeriksaannya. Tapi, disamping itu, kita juga kan punya kewajiban untuk memeriksa kinerja mereka. Ya, BPK bisa masuk dua-tiga kali dalam suatu entitas. Tapi, kan tidak sama obyek pemeriksaannya. Suatu saat nanti, setelah pemeriksaan keuangan, kita mungkin melakukan pemeriksaan tentang pelayanan samsat, misalnya. Kinerjanya seperti apa? Ya wajar saja kita

masuk ke situ, pada saat memeriksa laporan keuangan ada sampling ke situ. Tapi, begitu kita berbicara kinerja, kan kita sampel juga pasti. Banyak lagi, pasti. Cakupan pemeriksaan kinerja lebih besar dan tujuan pemeriksaannya pasti beda. Dan, itu memang bagian dari aturan main yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau mau begitu ya diubah di regulasinya.

Respon daerah sendiri terhadap pemeriksaan BPK bagaimana?

Alhamdulillah. Kalau dulu, saat diperiksa takut. Merasa tidak enak. Tapi sekarang merasa butuh. Kenapa mereka butuh? Karena saya lihat, dari Presiden jelas, bahwa 2014, kementerian, lembaga, dan daerah kalau bisa WTP. Perkara bisa atau tidak tercapai itu urusan

lain. Hal lainnya adalah adanya reward. Sehingga mereka sudah butuh. Nah, kalau sudah butuh, berarti mereka akan lebih siap sistem pencatatannya, sistem pelaporannya, itu sudah sesuai.

Bagaimana menurut Anda kalau hasil rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti?

Itulah, kalau lihat di IHPS kita dan sebagainya, itu banyak sekali temuan-temuan BPK yang belum dan atau tidak ditindaklanjuti. Persoalannya kenapa itu terjadi?

Makanya, saya bilang kita harus introspeksi dan kontemplasi. Jangan-jangan temuan kita yang lama-lama itu yang bermasalah. Untuk itu, saya selalu mendorong pada para tortama, kalau ada temuan-temuan yang belum dan atau tidak ditindaklanjuti dalam waktu lama, itu kesalahannya ada di siapa?

Kalau memang kesalahan ada di pihak auditee, ya,


W A W A N C A R A


kita langsung bertindak seperti TGR. Namun, kalau kesalahannya ada di pihak BPK, yang dulu-dulu kan memang sangat mungkin itu, harus bagaimana. Oleh karena itu, saya bilang kepada Ditama Binbangkum, Sekjen, dan Tortama, tolong koordinasi, buat regulasi BPK khusus untuk bicara masalah itu. Dan, sampai sekarang belum selesai. Saya nggak mau langsung ralat, diputihkan oleh BPK. Nggak. Namun, kalau memang seperti itu, aturan mainnya seperti apa.

Saya sudah instruksikan untuk AKN V yang tindak lanjut yang seperti itu seperti apa solusinya. Sudah kita kumpulkan. Baru kita evaluasi lagi. Kalau kesalahan kita, ya sudah bagaimana caranya menyelesaikan ini. Namun, kalau mereka auditee yang bermasalah, ya kita investigasi, dan seterusnya.

Apa yang telah dilakukan BPK sebagai upaya untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah?

Kita punya mailing list BPK. Mailing list untuk para auditor. Mailing list ini salah satu cara berkoordinasi, jika ada masalah-masalah di daerah, kita bicarakan bersama, sehingga permasalahan yang ada di daerah bisa diselesaikan dengan baik. Terus ada SIAP LKPD, Buku Panduan Pemeriksaan Keuangan Daerah, dan rakornis.

Rakornis ini telah dimulai sejak saya di BPK tahun 2007. Awalnya, saya dapat peluang, pemeriksaan BPK tidak standar, kawan-kawan dari UGM melakukan penelitian terhadap hasil pemeriksaan kita, LHP kita. Misalnya, temuannya sama, outputnya beda. Oleh karena itu, saya minta rakornis untuk AKN V dan VI. Dulu saya berkoordinasi dengan Pak Hasan Bisri, sekarang saya di AKN V, berkoordinasi dengan Pak Rizal Djalil dan tortamanya mengadakan rapat koordinasi teknis.

Kira-kira kita masuk pemeriksaan pada Februari, jadi akhir Januari atau awal Februari, saya akan mengadakan rakornis bersama-sama dengan AKN VI untuk menyamakan persepsi sambil mengatakan ini (buku panduan pemeriksaan keuangan daerah) harus mulai dilaksanakan karena sudah dibawa ke Sidang Badan. Arahnya begitu nanti. Insya Allah, Badan sudah saya endorse. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Dan, ini harus digunakan. Nah, ini menurut saya, hal-hal yang sudah dilakukan BPK untuk menyelaraskan keinginan pemerintah yang ingin tahun 2014, semua entitas mendapat opini WTP, walau saya yakin tidak bisa mencapai itu secara keseluruhan. Namun, bisa dicapai secara bertahap dengan kondisi yang terus membaik.

Saya juga memonitor, saya tanya Kalan (Kepala BPK Perwakilan), sudah ada beberapa perbaikan action plan-nya. Jadi, setiap kita melakukan pemeriksaan, baik itu laporan keuangan, kinerja, atau PDTT, kan kita selalu meminta action plan dari auditee. Selain tindak lanjut

yang 60 hari itu, action plan untuk perbaikan mereka seperti apa. Dan, seluruh kepala perwakilan saya minta untuk selalu memonitor ini.

BPK juga sekarang tengah me-launching e-audit, mereka sudah sangat siap di daerah itu. Kita sudah ada MoU lebih dari 1.000. Mereka sudah siap, bahkan mereka sudah tanya,” setelah MoU, so what, Pak Sapto?” Ini tantangan bagi BPK. Dan, saya sudah bilang pada Biro IT, terutama untuk keuangan daerah, saya sangat siap.

Kita juga sudah mencoba apa yang disebut SIAP LKPD (Sistem Aplikasi Pemeriksaan Keuangan Daerah). Saya mencoba itu sekitar 2008. Kemudian masuk Pak Hadi Poernomo, saya masukkan itu. Dan, oleh Ditama Revbang dan Biro IT sudah dimasukkan, dan sudah piloting di beberapa daerah.

Selain SIAP LKPD, saya mempunyai buku, yang menurut saya ini adalah karya rekan-rekan saya di daerah-daerah dan di Pusat sini yang luar biasa. Buku ini adalah Buku Panduan Pemeriksaan Keuangan Daerah. Ini dibuat oleh rekan-rekan sendiri, saya hanya memberikan guidens. Dibantu Pak Trisno dan Pak Latief sebagai Tortama Keuangan Negara V dan VI.

Buku ini, Insya Allah, saya akan bawakan ke Sidang Badan untuk dijadikan buku panduan pemeriksaan LKPD untuk melegalisasikan yang katanya, oh masalahnya sama di seluruh daerah, kok BPK beda-beda. Opini di sana, disclaimer, di sana Tidak Wajar, di sana WDP, padahal masalahnya sama. Nah, di buku ini jelas sekali kita atur. Dan, ini bukan buku yang mati, tetapi buku yang hidup. Jadi, Insya Allah, nanti penerus saya, siapa pun yang meneruskan di keuangan daerah, itu bisa terus menggunakan buku ini, dengan perbaikan-perbaikan sambil jalan.


W A W A N C A R A


Insya Allah. Bayangkan, memeriksa satu entitas yang begitu besar, kita hanya terjunkan 5-6 orang. Kalau sistem pemeriksaan kita tidak jelas, panduan pemeriksaannya tidak jelas, membuat P2 akan kalang-kabut. Pelaksanaannya lebih kalang-kabut lagi. Jadi, dengan e-audit, SIAP LKPD, buku panduan ini akan kita siapkan.

Menurut saya, dengan buku ini, Insya Allah, BPK ke depan dengan buku ini, pemeriksaan keuangan daerah akan berjalan baik. Walau nanti akan diserahkan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk atas nama BPK, saya tenang. Ini bisa berjalan baik, insya Allah.

Kalau bisa sekarang yang di daerah yang katanya banyak korupsi dan sebagainya itu harus mulai kita awasi betul, kita periksa betul, sehingga KKN itu berkurang. Kalau KKN berkurang, kinerja mereka bagus, saya yakin masyarakat akan adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa. Itu tidak mudah.

Harapan Anda terhadap pengelolaan keuangan daerah?

Ya, harapan saya kalau bisa seluruh daerah laporan keuangannya mendapatkan opini WTP. Namun, itu kan tidak mudah. Kalau 2014, 50% saja sudah WTP, itu sudah luar biasa buat saya.

Kedua, pada saat kita masuk pemeriksaan kinerja nanti, betul-betul ke pelayanan, ya mereka harus melakukan itu semua. Jadi, anggaran yang telah dibicarakan dengan DPRD itu betul-betul dilaksanakan. Dana transfer dari Pusat kan cukup banyak. Saya sudah bicara ke rekan-rekan DPR kalau bisa transfer itu jangan hanya bupati saja, tetapi untuk belanja modal yang lain. Sehingga, harapan saya, kalau kinerja mereka bagus, ya imbasnya pasti rakyat lebih sejahtera dan makmur. Pendidikan dan kesehatan mungkin gratis. Guru-gurunya berkualitas, sekolah-sekolah juga layak untuk menyelenggarakan pendidikan. Kualitas pendidikan di daerah-daerah pedesan semakin tinggi. Ekonomi di pedesaan tumbuh. Itu kan kelebihan dari pemeriksaan kinerja kita nanti.

Nah, jika jalan semua, fraud control system yang ada di sana juga jalan, mudah-mudahan KKN berkurang lah. Kalau dikatakan tidak ada sama sekali, saya yakin tidak mungkin. Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-

negara maju lainnya juga masih ada. Hanya jangan seperti sekarang lah. Ini harapan saya.

Anda juga membidangi Kementerian Dalam Negeri, apakah ada hubungannya antara Kementerian Dalam Negeri dengan pemerintah daerah dalam tataran tugas BPK?

Kalau Kementerian Dalam Negeri itu kan yang membuat regulasi. Ada Permendagri No 13, yang sekarang Permendagri No. 59 tahun 2007 itu harus menjadi acuan seluruh pemerintah daerah. Jadi, BPK itu kalau bicara tentang pemeriksaan laporan keuangan kan tidak hanya menilai kewajarannya saja, tetapi juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan itu penting, yang itu tidak dilakukan oleh kantor akuntan publik.

Kalau KAP itu hanya menilai SPI. Kalau kita ya kewajaran, SPI juga kita nilai, bahkan fraud control system juga kita lihat. Ini hubungan Kemendagri dan pemerintah daerah. Jadi, setiap kali ada regulasi yang

bermasalah, mereka paling suka datang ke sini (BPK). “Ini bagaimana Pak, BPK jadi temuan begini, begini, begini”. Setelah saya baca, “Oh, ini regulasinya di Kemendagri. Silakan Anda ke Kemendagri”.

Kemendagri ini pada 2010, mendapat opini WTP dengan Paragraf Penjelasan. Sebelumnya, WDP, sebelumnya lagi disclaimer terus. Saya bilang Mendagri waktu itu, Pak Gamawan, ”Pak Gamawan, sampeyan itu, koordinator untuk daerah-daerah, bikin regulasinya untuk keuangan daerah, apa nggak malu, kalau kemendagri itu disclaimer.”

Dia bawa inspektur jenderalnya dari BPKP, beberapa inspekturnya dari BPKP juga. Kemudian bagian keuangannya diganti. Sistemnya disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan. Itu kita pantau terus. Akhirnya WTP dengan Paragraf Penjelasan. Terus saya bilang,”Harusnya paragraf penjelasannya juga harus hilang.” Mereka berusaha, tetapi tidak tahu, hasilnya belum kita lihat.

Adapun, untuk pemeriksaan kinerja sudah banyak yang kita lakukan terhadap Kemendagri. Namun, yang jelas, sedang dalam proses, dan sedang menjadi isu nasional adalah kita sedang melakukan pemeriksaan terhadap e-KTP dan nomor induk kependudukan. Ini belum selesai. Insya Allah, akhir Januari atau awal


W A W A N C A R A

Hal yang paling penting bagi saya adalah SDM di daerah itu betul-betul orang yang kompeten. Di daerah itu pada auditee-nya. Kalau untuk

BPK, saya sudah tekankan bahwa yang namanya tiga nilai dasar kita itu, integritas, independen, dan profesionalitas harus dipegang teguh


Februari kita bisa selesaikan. Dan, karena itu sensitif, nilainya untuk tahun ini Rp2 triliun lebih. Totalnya Rp5,6 triliun. Mudah-mudahan ini tidak berpengaruh terhadap opini yang sudah baik tahun kemarin.

Kalau Kondisi Kementerian Agama bagaimana?Kementerian Agama itu kementerian besar. Entitas

yang paling besar, yang pernah saya pegang sekarang ini, ya Kementerian Agama. Sebab, satkernya itu sampai ke kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan. Ini memang yang saya lihat, terutama dalam pengelolaan keuangannya, belum begitu baik ya. Namun, usaha ke arah perbaikan sudah ada. Dulu selalu memperoleh opini disclaimer. 2 tahun terakhir ini WDP. Namun, Pak Menteri kelihatannya kurang puas. Dia bawa sekjennya itu orang Kementerian Keuangan. Dan, beberapa stafnya dia rekrut akuntan, kemudian dididik supaya mengerti bisnis proses di Kementerian Agama seperti apa. Namun, tidak bisa instan ya.

Kalau mau transparan dan akuntabel pengelolaan keuangannya, ya satker-satker di daerah-daerah itulah yang perlu diperbaiki. Bisa dibayangkan, KUA-KUA di daerah-daerah itu. Kita itu kalau mengambil sampling sampai ke kecamatan-kecamatan.

Anda bisa bayangkan KUA-KUA yang daerahnya kecil-kecil begitu, yang kemarin oleh KPK dikatakan terkorup, salah satunya. Sebetulnya, saya prihatin juga, lho kenapa? Jika menikah di rumah, tarif resminya itu dari KUA sekitar Rp54.000. Apakah pihak yang menikah akan tega memberi Na’if Rp54.000? Oke, kalau dikasih Rp200.000, untuk transport dan sebagainya, kalau dua orang, so-so-lah, tetapi aturannya itu Rp54.000, jadi dia korupsi lebih dari 100%. Kasihan, kan? Oleh karena itu, regulasinya harus diperbaiki. Masalah lain, biasanya perizinan haji dan umroh.

Masalah penyelenggaraan haji itu, apa sudah ada perbaikan?

Kalau untuk laporan keuangannya, itu kita periksa. Pada 2 tahun terakhir ini disclaimer. Nah, yang sekarang masih dalam proses pemeriksaan. Namun, saya sudah berpesan kepada Direktorat Jenderal Haji dan Umroh dan dengan kementeriannya juga saya sudah berbicara banyak mengenai pengelolaan haji dan umrah, bagaimana supaya mereka yang disorot oleh DPR, disorot oleh publik, supaya mengelola keuangan haji ini benar. Sebab, menurut saya, walau uang haji ini dibayar oleh individual, tetapi setelah masuk ke rekening Menteri Agama kan sudah menjadi uang negara. Transparansi dan akuntabilitasnya harus memadai. Minimal ya WDP lah, harapan saya.

Kemudian kinerja penyelenggaraan hajinya kita periksa juga. Kalau saya lihat dari tahun ke tahun

arah perbaikan itu ada. Namun, saya sadar betul, memberangkatkan orang 220.000 dalam waktu yang relatif sama, apalagi saat di Arafah, bersama-sama, kendala itu pasti ada.

Apa yang mencuat dari kawan-kawan di DPR yang mengatakan bahwa makanan itu harusnya di dus, tetapi kok kemarin prasmanan sehingga orang-orang tua tidak bisa mengambil, itu kan hanya masalah teknis saja. Ya, karena dulu, 2 tahun yang lalu pernah dikasih dus, saya ingat betul itu, itu banyak yang sakit pencernaan. Kenapa bisa terjadi? Kondisi fisik para calon haji itu kan sudah sangat turun. Kemudian dikasih dua dus, mereka suami-istri, dimakan satu dus dulu. Dus yang satunya untuk nanti. Di sana kan lebih banyak kegiatan ibadahnya, setelah lapar dimakan lagi satu dus nasi yang disimpan itu. Dimakan ternyata sudah basi. Makan berdua, ya dua-duanya sakit pencernaan. Ini salah satu contoh masalah teknis dalam penyelenggaraan haji. Masalah-masalah teknis itu lama-lama terselesaikan.

Saya bilang ke menteri agama juga, janganlah berambisi untuk selalu menambah kuota. Sebab, kalau haji itu tidak hanya kementerian agama, tetapi kementerian agama dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan para pengelola yang ada di sana. Pengelola di sana itu maksudnya transportasi, katering, penginapan. Belum lagi masalah haji nonkuota. Tahun kemarin saja ada 3.000 calon haji nonkuota. Siapapun menterinya, untuk mengelola penyelenggaraan haji yang 100 sempurna, sepertinya sulit.

Walau begitu, untuk penanganan medis di sana sudah lebih baik. Dua tahun lalu, saya ingat betul, rekan-rekan dari medis ini kompensasinya kurang dari kementerian agama. Mereka komplain ke kita, sehingga kita jadikan temuan, akhirnya diberi kompensasi sama.

and


W A W A N C A R A



AGENDA

BerBagai kegiatan digelar oleh BPK untuk memperingati hari ulang tahunnya yang ke-65.

Momentum spesial ini diisi dengan serangkaian aktifitas seperti pemilihan satuan kerja terbaik, ziarah ke makam

para pendahulu BPK di Jakarta, Bogor, Yogyakarta, Makassar, dan Pangkalanbun. Kegiatan lainnya juga digelar seperti bakti sosial berupa khitanan masal, donor darah, dan satunan kepada anak yatim dan para janda PNS BPK.

Berbagai prestasi dan kemajuan diperoleh BPK di usianya yang ke-65 tahun ini. Kemajuan yang juga disertai upaya membentuk BPK yang profesional, independen, dan memiliki integritas yang tinggi.

Momentum Untuk Evaluasi Tugas BPK

adapun, untuk meningkatkan kebersamaan dan silaturahim para pegawai dengan pimpinan BPK, diselenggarakan family gathering yang berisi kegiatan berupa jalan santai keluarga, lomba gerak jalan, aneka perlombaan keluarga, pentas

Ketua BPK, Hadi Poernomo, berpidato di acara HUT BPK RI ke-65.

(warta bpk/ foto-foto: rianto prawoto)

24 - 28 agenda.indd 24 2/14/2012 2:50:40 PM


AGENDA

seni, dan panggung gembira . Selain itu juga digelar fun bike, dan lomba foto. Kegiatan lain berupa olah raga dan seni seperti pertandingan bola voli, futsal , tenis meja, tarik tambang, dan karakoke.

acara lain yang tidak kalah pentingnya yaitu Forum BPK Mendengar. Dalam gelaran ini BPK hanya mendengar masukan, kritik, saran yang datang dari para stakeholder. Selain itu juga ada kegiatan Jurnalism World dan Editor Forum. Tak hanya itu, BPK juga menyelenggarakan kegitan seminar

nasional yang tekait dengan topik pengelolaan dana partai politik dan topik bagaimana mendorong kinerja bank pembanguan daerah (BPD).

Puncak peringatan perayaan HUT ke-65 BPK dilaksanakan upacara bendera di halaman Kantor BPK pada 17 Januari 2012. Bertindak sebagai inspektur upacara adalah Ketua BPK Hadi Poernomo. Upacara peringatan ini juga dihadiri seluruh anggota BPK, mantan ketua dan anggota BPK , dan seluruh jajaran staf dan pelaksana badan pemeriksa negara ini.

Dalam sambutannya Ketua BPK mengingatkan bahwa peringatan HUT selalu menjadi saat yang istimewa sekaligus penuh makna.

Peringatan ini merupakan saat yang paling tepat unutk melakukan evaluasi mengenai perjalanan tugas BPK, sekaligus mencanangkan tekad untuk memperbaiki kekurangan dan kelemahaan.

Dia juga mengingatkan bahwa tugas BPK seperti yang tertuang dalam UUD 45 yakni memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Dengan tugas itu, BPK berusaha untuk menjaga agar pengelolaan keuangan ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Seiring dengan mandat konstitusi itu, BPK tidak hanya melakukan pemeriksaaan keuangan, melainkan juga melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

“Seluruh pemeriksaan tersebut, dilakukan BPK untuk mendorong terwujudnya tata kekola keuangan negara yang baik, transparan dan akuntabel,” kata Hadi Poernomo.

Selama 2011, tambahnya, BPK banyak menorehkan tinta kinerja yang positif. Salah satunya, dalam pemeriksaan terhadap laporan keuangan, rekomendasi BPK telah mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas

laporan keuangan. Untuk tahun anggaran 2010, BPK memberikan opni Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap laporan pemerintah pusat. Kenaikan opini ini juga terjadi pada laporan keuangan kementerian dan lembaga ( LKKL) dan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

“BPK juga terus mendorong pemerintah, tidak hanya mempertahankan opini yang telah dicapai tetapi juga untuk mencapai opini yang lebih baik,” kata Hadi Poernomo.

Sekalipun begitu, diakuinya, sejumlah pekerjaan rumah juga masih banyak seperti Laporan Keuangan Pemeritah Daerah (LKPD). Pasalnya, persentase LKPD yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jumlahnya masih relatif sedikit. Untuk itu, Hadi Poernomo meminta kepada Kepala Perwakilan BPK untuk lebih aktif mendorong pemerintah daerah memperbaiki kualitas laporan keuangan dan pengelolaan keuangan.

Selain itu, menurut Hadi Poernomo, rencana Strategis BPK periode 2011- 2015, BPK telah membuat kebijakan untuk meningkatkan fokus pemeriksaan pada pemeriksaan kinerja. Hal ini dilakukan karena program –program yang direncanakan entitas juga mesti dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif.

Lebih penting lagi, program-program tersebut juga juga harus dilaksanakan secara tepat sasaran dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Untuk itu pemeriksan kinerja oleh BPK menjadi hal yang penting,” tegas Hadi Poernomo.

Seiring hal terbebut, tambahnya, pada 2011, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja penyelenggaraan ibadah haji, kinerja pelayanan kesehatan, kinerja pendidikan, dan kinerja rumah sakit.

“Dari hasil pemeriksaan tersebut, BPK telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki berbagai kelemahan

Karyawan BPK tengah mengikuti upacara HUT ke-65 BPK RI di halaman Gedung BPK Pusat Jakarta.

24 - 28 agenda.indd 25 2/14/2012 2:50:41 PM


AGENDA

yang ada, ’kata Hadi Poernomo.Untuk tahun mendatang,

Ketua BPK juga telah mencangkan untuk memperbanyak jumlah pemeriksaan kinerja. Selain itu, dia juga akan memperbaiki metodologi pemeriksaan kinerja dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan. Dengan begitu melalui pemeriksaan kinerja, BPK dapat menilai suatu program, apakah telah dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif. Selain itu, pemeriksaan juga untuk menilai apakah program membawa dampak perubahan positif dalam jangka panjang.

Sementara untuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu, lanjut Hadi Poernomo, BPK telah memeriksa pengelolaan pendapatan negara dan daerah, pelaksanaan belanja

baik di pusat maupun di daerah, manajemen aset pemerintah daerah, pemeriksaan dana Otsus Provinsi Papua, pemeriksaan operasional BUMN dan BUMD.

BPK menemukan berbagai kelemahan seperti sistem pengendalian intern, adanya kekurangan penetapan dan pemungutan pajak, pengadaan barang dan jasa fiktif, pemahalan harga dan penggunaan uang atau barang untuk kepentingan pribadi.

Untuk pemeriksaan pengelolaan dana otsus di Provinsi Papua dan Papua Barat, BPK menemukan adanya penggunaan dana otsus yang tidak sesuai dengan tujuan meningkatkan harkat rakyat Papua dan Papua Barat.

“Hasil pemeriksaan BPK terhadap dana otsus ini mendapat perhatian yang besar dari pemerintah untuk menindaklanjutinya,” kata Hadi Poernomo.

Pada 2011, BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap proses pembelian 7% saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara oleh pemerintah. Selain itu, atas permintaan DPr, di tahun yang sama BPK juga telah melakukan Pemeriksaan investigasi Lanjutan terhadap kasus PT Bank Century.

Hasil, pemeriksaan BPK terhadap dua kasus itu telah banyak menimbulkan prokontra. “Hal ini menjadi bukti independensi BPK ,” tegasnya.

Menurut Hadi Poernomo, independensi BPK harus di jaga. Sebab, sesuai dengan konstitusi BPK adalah lembaga pemeriksa keuangan negara yang bebas dan mandiri.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK selalu berpedoman pada nilai dasar BPK, yakni independen, integritas, dan profesional. Untuk itu, Ketua BPK meminta kepada seluruh jajaran BPK agar memegang nilai dasar tersebut. “BPK harus tetap teguh berkarya berdasarkan fakta dan apa kata undang-undang,” katanya.

Mencegah Korupsi

Terkait dengan upaya pencegahan dan pengungkapan kasus korupsi, BPK sudah menyampaikan hasil pemeriksaan yang mengandung dugaan tindak pidana korupsi kepada aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan sebagai komitmen BPK untuk bekerja sama dengan para aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK.

Selama 2 tahun kepemimpinan Hadi Poernomo, BPK telah menyerahkan laporan yang berindikasi korupsi kepada penegak hukum. Salah satunya, hasil pemeriksaan investigasi lanjutan terhadap kasus Bank Century kepada KPK, kejaksaan, dan kepolisian.

Sekalipun begitu, tegasnya, upaya penanggulangan korupsi di indonesia tidak cukup dengan upaya melalui

Ketua BPK Hadi Poernomo dan isteri melakukan pemotongan tumpeng dalam rangka syukuran HUT ke-65 BPK RI di Jakarta, belum lama ini.

Pemberian penghargaan kepada unit kerja berprestasi pada saat HUT ke-65 BPK RI

24 - 28 agenda.indd 26 2/14/2012 2:50:48 PM


AGENDA

penyampaian hasil pemeriksaan BPK kepada penegak hukum. Upaya pencegahan juga tidak kalah penting. Oleh karena itu, BPK merencanakan akan menerapkan Fraud Control System (FCS) untuk mencegah korupsi.

Melalui FCS, BPK berencana melakukan pemeriksaan kinerja untuk menilai apakah pemerintah sudah membuat kebijakan dan sistem untuk mencegah terjadinya korupsi di pemerintah dan bagaimana implementasinya. Harapannya, melalui pemeriksaan kinerja ini dapat memberikan masukan secara komprehensif dan sistematis kepada pemerintah dalam merancang kebijakan penganggulangan korupsi secara nasional. Untuk itu, Ketua BPK meminta kepada seluruh jajaran BPK untuk menyempurnakan rencana dan progam pemeriksaan kinerja atas FCS tersebut. Piloting pemeriksaan kinerja atas FCS akan dilaksanakan pada 2012.

Keberhasilan BPK lainnya yakni pembentukan pusat data BPK. Sejak digulirkan gagasan ini di istana Bogor pada 21 Januari 2010, mendapat dukungan dari berbagai pihak. Bentuk dukungannya berupa penandatangan MOU BPK dengan lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, pemerintah daerah, dan BUMN. Hingga kini tercatat sudah ada sebanyak 1.061 nota kesepahaman yang diteken.

“Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan pusat data BPK akan memberikan manfaat, tidak hanya bagi BPK tetapi juga entitas,” kata Hadi

Poernomo. Untuk mewujudkan

gagasan tersebut, lanjutnya, BPK tengah menyiapkan infrastruktur dan penyempurnaan konsep pusat data BPK yang selanjutnya disebut dengan Sinergi Nasional Sistem informasi (SNSi). Penyiapan infrastruktur tersebut berupa penyusunan aturan tindak lanjut kesepakan antara BPK dengan entitas, penyediaan hardware dan software di bidang teknologi dan pelatihan kepada pemeriksa.

Oleh karena itu, dia mengharapkan pelaksanaan pemeriksaan e-audit dengan memanfaatkan SNSi ini nantinya menjadi bagian dari aktivitas pemeriksaan sehari-hari di BPK. Dengan begitu, pemeriksaan BPK dapat berjalan denga lebih efisien dan efektif serta dengan cakupan pemeriksaan yang lebih luas.

Ketua BPK menjelaskan, BPK juga memperoleh banyak kemajuan di bidang nonpemeriksaan. Salah satunya dalam Laporan akuntabilitas Kinerja institut Pemerintah (LaKiP) BPK Tahun 2010 memperoleh penghargaan dengan predikat B atau “Baik” dari Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (KemenPaN dan rB).

“Ke depan, semoga kita bisa

memperoleh predikat a atau “Sangat Baik”, bahkan aa atau “Memuaskan,” kata Hadi Peronomo.

Selain itu, Laporan Keuangan BPK 2009 dan 2010 yang diperiksa oleh Kantor akuntan Publik memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ketua BPK mengharapkan opini ini agar dipertahankan. Caranya, dengan melakukan praktik pengelolaan keuangan yang baik dan benar serta penyusunan laporan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Menurut dia, dalam tiga tahun terakhir anggaran BPK juga mengalami kenaikan. Hal ini memperlihatkan adanya peningkatan dukungan dan kepercayaan DPr dan pemerintah kepada BPK. “Dukungan itu diwujudkan dalam kenaikan anggaran BPK yang cukup besar,” kata

Anggota BPK memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak di antaranya wartawan, dalam rangkaian acara HUT ke-65 BPK RI di Jakarta.

Wakil Ketua BPK Hasan Bisri berfoto bersama dengan Plt. Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Gunarwanto dan Akhmad Anang Hernadi Kepala Direktorat Legislasi, Analisis dan Bantuan Hukum yang mendapat penghargaan sebagai satuan kerja dengan kinerja terbaik 2011.

24 - 28 agenda.indd 27 2/14/2012 2:50:54 PM


AGENDA

Hadi Poernomo. Untuk itu, dia mengharapkan

dukungan anggaran yang cukup besar itu agar dimanfaatkan untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang berkualitas. “Saya meminta seluruh jajaran BPK untuk menggunakan anggaran tersebut dengan benar dan sesuai dengan aturan untuk meningkatkan kinerja BPK,” tambahnya.

Meningkatkan Kinerja SDMUntuk meningkatkan kinerja,

lanjut Ketua BPK, pihaknya juga telah melakukan pembinaan SDM di antaranya mendidik personil yang memiliki berbagai keahlian di bidang pemeriksaan. Termasuk ahli di bidang Ti yang bersertifikat CiSa dan ahli dalam pemeriksaan investigasi yang bersertifikat CFe.

“Personil tersebut dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan dan memenuhi standar profesionalisme,” kata Hadi Poernomo.

Untuk meningkatkan kompetensi pemeriksa secara berkelanjutan, paparnya, BPK juga telah menerapkan Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP). Dengan penerapan itu seluruh pemeriksa BPK yang ditempatkan di unit pemeriksa telah ditetapkan perannya. Selain itu, BPK juga telah mengalihkan jabatan struktural kepala seksi sebanyak 218 orang

di unit pemeriksa menjadi jabatan fungsional pemeriksa dengan peran Ketua Tim Senior.

Selain itu, lanjut Hadi Poernomo, untuk menilai kinerja SDM, BPK juga telah menerapkan sistem Manajemen Kinerja individu. Untuk menjamin standar kompetensi SDM, BPK juga telah memiliki standar kompetensi jabatan yakni standar Perilaku Pegawai dan Standar Kompetensi Teknis Pemeriksa.

Dalam program reformasi birokrasi, menurut dia, sejak 2 tahun terakhir ini BPK juga menyempurnakan berbagai

perangkat yang diperlukan dalam program reformasi birokrasi. Bahkan, BPK telah dinilai oleh Tim Penjamin Kualitas reformasi Birokrasi Nasional. Hasilnya menunjukan bahwa BPK memperoleh nilai 85.67 dari skor maksimal 100. “Dengan begitu proses reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan termasuk kategori baik,” katanya.

Meski hasil penilaian BPK memperoleh hasil baik, tetapi masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditingkatkan untuk mencapai kondisi reformasi birokrasi yang ideal. Dia mengharapkan seluruh jajaran pelaksana BPK untuk memahami reformasi birokrasi secara utuh. Pasalnya, reformasi birokrasi pada hakekatnya merupakan perubahan pola pikir dan budaya kerja.

“Saya sedih apabila reformasi birokrasi hanya dimaknai sebagai tambahan remunerasi,” tandas Hadi Poernomo.

Tidak kalah pentingnya, di kacah international, BPK juga telah menunjukkan sejumlah prestasi. Salah satunya, BPK telah mencetak sejarah baru sebagai inisiator dan tuan rumah pendirian organisasi aSeaNSai pada pertengahan November lalu.

Selain itu, pada pertemuan Steering Committee of iNTOSai Wgea ke-11 di Buenos aires, argentina, BPK juga terpilih menjadi Ketua international Organization of Supreme audit institutions Working group on environmental auditing (iNTOSai Wgea) untuk periode 2013-2016.

“ini merupakan salah satu capaian penting BPK di tingkat international terkait dengan pemeriksaan lingkungan,” kata Hadi Poernomo.

Mengakhiri sambutannya, Ketua BPK berpesan untuk selalu menjunjung tinggi independensi, integritas, dan profesionalisme. “Saya tidak akan bosan untuk mengingatkan seluruh jajaran pelaksana BPK untuk selalu memegang integritas dalam setiap tindakan dan kegiatan yang dilakukan,” kata Hadi Poernomo. bw

Hendar Ristriawan, Sekjen BPK

Ketua BPK Hadi Poernomo memberikan santunan kepada anak yatim dalam rangka HUT ke-65 BPK RI di Jakarta.

24 - 28 agenda.indd 28 2/14/2012 2:50:57 PM


Pantau

KPK Teliti Ruang Banggar DPR RIMisteri proyek pembangunan ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR akhirnya terkuak. KPK menilai renovasi ruangan itu sebagai masalah serius.

Kalau sebelumnya perkara ini menjadi ajang saling tuding di kalangan anggota dewan dan pihak Sekjen,

kini mulai terang, menyusul langkah Badan Kehormatan (BK) DPR yang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, yakni, pimpinan BuRT, Banggar dan pihak Kesekjenan.

Hasilnya, BK melihat banyak kejanggalan dalam proyek tersebut.

untuk menghindari polemik berkepanjangan, Ketua DPR Marzuki alie, didampingi Sekjen DPR, mendatangi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, belum lama ini. Dia meminta agar KPK menelusuri proyek renovasi ruang Banggar serta

proyek lain yang perlu ditindaklanjuti oleh KPK.

“Saya tidak mau hanya menyampaikan satu proyek. Saya sampaikan proyek-proyek yang perlu ditindak lanjuti KPK sejak 2010. Supaya clear! Saya ingin DPR menjadi lembaga kredibel yang dipercaya rakyat,” ungkap Marzuki seraya menambahkan, pimpinan KPK sepakat menindaklanjuti masalah tersebut segera mungkin.

Beberapa hari sebelumnya, ketika kasus ini sedang ‘panas-

29 - 37 pantau.indd 29 2/14/2012 2:51:46 PM


Pantau

panasnya’ sejumlah anggota DPR yaitu Sarifuddin Suding (Hanura), Bambang Soesatyo (Golkar), Fahri Hamzah (PKS), lili Wahid (PKB), dan akbar Faisal (Hanura), telah lebih dulu datang dan melaporkan masalah tersebut ke pimpinan KPK.

“Kami melaporkan secara resmi ke KPK soal renovasi ruang Banggar Rp20 miliar, toilet, parkir dan sebagainya,” ujar anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding dalam jumpa pers di Gedung KPK Jakarta.

KPK menilai renovasi ruangan Banggar DPR sebagai masalah serius. “Oleh karena itu, KPK sepakat segera menelusuri kejanggalan renovasi itu,” ujar juru bicara KPK Johan Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Jakarta.

KPK, katanya, mempunyai kepentingan untuk menelaah lebih jauh proyek itu. KPK mungkin bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran Rp20,3 miliar itu.

Dengan demikian, masyarakat tinggal menunggu perkembangan kasus tersebut selanjutnya. Permintaan audit terhadap proyek itu juga telah disampaikan pada BPKP.

“Kalau ada mafia proyek, ya, usut saja. Saya sebagai ketua bidang pengawasan di BuRT, sudah meminta BPKP untuk mendalami ini. Sudah saya minta sejak hari Jumat,” kata

Marzuki Alie, Ketua DPR lensaindonesia.com

Wakil Ketua Badan urusan Rumah Tangga (BuRT) Refrizal kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Badan Kehormatan melihat banyak kejanggalan dalam proyek berbiaya ‘selangit’ itu. Kenapa harus menghamburkan uang sampai Rp20 miliar lebih. Padahal standar yang ditetapkan pemerintah hanya Rp2,7 miliar. Hal ini di luar kepatutan. Di sisi lain, dengan biaya setinggi itu, ternyata setelah BK melakukan peninjauan lapangan, yang disediakan tidak semewah yang dibayangkan. Semua biasa saja,

“Ruangannya tidak mewah. Kursi, meja biasa saja. Banyak kejanggalan. Jadi, kami menilai, ada masalah pada usulan Banggar kepada Sekjen DPR soal kebutuhan ruang rapat yang lebih kondusif. Biayanya tinggi, di luar kepatutan,” ujar Ketua BK DPR M. Prakosa kepada pers seusai meminta keterangan empat pimpinan Banggar DPR.

Dikatakannya, BK melakukan pengumpulan data guna melihat permasalahan sebenarnya. “Kami lihat banyak kejanggalan, ada hal-hal yang perlu kita cermati,” katanya.

BK, lanjutnya, sama sekali tidak mempermasalahkan permohonan Banggar DPR untuk pengadaan ruang rapat baru. Yang masalah, dengan anggaran proyek yang mencapai

Rp20 miliar, ternyata fasilitas yang disediakan biasa saja.

Dari keterangan yang didapat BK, jelas Prakosa, pada kesempatan berbeda, sebenarnya untuk renovasi hanya membutuhkan biaya Rp2,7 miliar. angka itu sesuai ketentuan standar yang ditetapkan pemerintah.

“Kalau menurut standar pemerintah Rp2,7 miliar. Namun, ada hal di luar itu yang membuat mahal,” jelasnya.

angka Rp2,7 miliar membengkak lantaran, ada tambahan berbagai barang, seperti furnitur, lampu khusus, peredam suara, sound system, CCTV, dan lainnya. atas tindakan itu, katanya, BK melihat ada ketidakpatutan.

“Sekarang kita telusuri usulan spesifikasi canggih ini dari mana. Kalau yang mengusulkan spesifikasi ini berlebihan, ini bisa kita indikasikan ada hal yang tidak patut,” tambahnya.

Anggota Terkejut Kontroversi pembangunan ruang

Banggar DPR senilai Rp20 miliar lebih ini ‘meledak’ pekan kedua Januari 2012. Banyak pihak terkejut, tak terkecuali kalangan anggota dewan ketika mengetahui ruang yang direnovasi saat masa reses DPR, menelan biaya Rp20 miliar lebih.

Proyek ini digarap oleh tiga kontraktor yakni konsultan perencanaan PT Gubah laras

“Saya tidak mau hanya menyampaikan satu

proyek. Saya sampaikan proyek-proyek yang perlu ditindak lanjuti

KPK sejak 2010. Supaya clear! Saya ingin DPR

menjadi lembaga kredibel yang dipercaya

rakyat,”

29 - 37 pantau.indd 30 2/14/2012 2:51:47 PM


Pantau

senilai Rp565,50 juta, pelaksanaan pengerjaan yang tendernya dimenangi PT Pembangunan Perumahan (Persero) senilai Rp19,99 miliar, dan konsultan pengawas yang tendernya dimenangi oleh PT Jagat Rona Semesta senilai Rp234,39 juta.

Selain itu, juga dibeli hampir 200 kursi impor, lCD TV wall selebar 2x2 meter sebanyak tiga unit, yang dipasang di tiga titik berbeda di ruang rapat baru Banggar DPR.

“anggaran yang disiapkan sesuai dengan kebutuhan. anggaran Rp20 miliar itu, ya, renovasinya, furniturnya, TI-nya, dan sebagainya. Ini ada konsultan perencana. Harga-harga sudah ada standarnya. Ini memang permintaan dari Banggar untuk ruangan yang baru, karena yang lama kapasitasnya tidak memadai,” kata Sekjen DPR Nining Indra Saleh saat jumpa pers di Gedung DPR, Jakarta.

Menurut dia, dasar renovasi tersebut adalah uu No.28 Tahun 2002 tentang gedung bangunan. Ketentuan pasal 3 ayat 2 uu No 28 Tahun 2002 menyebutkan bahwa ruang Banggar haruslah menjamin keselamatan dan kenyamanan.

Dia menambahkan anggota Banggar DPR seluruhnya ada 85 orang. Dengan kondisi ruang rapat yang sekarang, kapasitas ruang rapat tersebut sudah tidak memadai.

Ditambah tamu dari pemerintah berjumlah 100–150 orang. Jadi, memang perlu ruangan baru.

Nining mengatakan pembangunan ruang rapat Banggar atas persetujuan BuRT.

Sejumlah anggota dewan, baik dari Banggar maupun BuRT, mengaku heran dan tidak tahu akan besaran biaya renovasi yang demikian tingginya. Terjadi saling tuding dan lempar tanggung jawab tentang siapa

yang bertanggung jawab terhadap proyek heboh ini, membuat perkara ini makin ‘panas’. Sampai akhirnya BK DPR ‘turun tanggan’ untuk memeriksa pihak-pihak terkait.

awalnya beredar kabar ruang yang direnovasi berukuran 10 m x 10 m, yang artinya nilai per meter sekitar Rp200 juta. Itu sebabnya ruang Banggar hasil renovasi diibaratkan berlapis emas.

“Seperti menaruh 1 kg emas di setiap meter persegi ruang Banggar. Kalau benar Rp20 miliar, berarti bangunan baru itu dilapisi emas,” tegas Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR dari Partai amanat Nasional (PaN).Namun Ketua Banggar Melchias

Markus Mekeng mengatakan, luas ruangan yang direnovasi bukan 100 m2 tapi 780 m2. “Totalnya 780 m2, bukan 100 m2. Data ini didapat dari Setjen. Setjen yang mendesain semuanya, bukan kami,” ujar Mekeng seusai diperiksa BK DPR di Gedung DPR.

Hal yang juga terungkap adalah, ternyata proyek renovasi itu telah disetujui oleh BuRT melalui rapat pleno BuRT DPR tanggal 9 Desember 2011. Dalam surat bernomor 040/BuRT/R.PlENO/MS.II/12/2011 ini, yang ditandatangani Wakil Ketua BuRT, Pius lustrilanang, selaku pemimpin rapat, juga disebutkan, renovasi ruang badan anggaran dapat dijadikan acuan untuk renovasi ruang rapat lainnya.

Tidak semua hadir dalam rapat pleno yang berlangsung di Wisma

DPR Kopo, 9 Desember lalu. Salah satunya adalah Ketua DPR Marzuki alie yang juga Ketua BuRT. Hal ini diakui Pius, yang menyebut Marzuki alie tidak hadir dalam rapat pleno itu karena sangat sibuk.

Namun begitu, katanya, mayoritas anggota BuRT DPR hadir dalam rapat tersebut. Demikian pula dengan Sekjen DPR Nining Indra Saleh dan perangkat lainnya. “Rapat pleno BuRT sah dan keputusannya dapat dijalankan apabila dihadiri 50% plus satu anggota. Jadi ini bukan keputusan saya, tetapi keputusan pleno BuRT,” ujar Pius.

Menurut dia, dalam proses persetujuan anggaran renovasi, sudah melalui beberapa tahapan. Mulai dari hasil panitia kerja (panja) rekomendasi yang dibawa ke pleno BuRT hingga akhirnya pleno menghasilkan keputusan dan ditandatangani oleh ketua rapat pleno.

“Panja rekomendasikan dibawa ke pleno BuRT. Kalau pleno harus ditandatangani pimpinan. Jadi ini bukan keputusan saya tetapi keputusan pleno BuRT,” ujar Pius . Dalam proses itu, lanjutnya, BuRT membahas anggaran pendapatan belanja negara perubahan (aPBNP) untuk kelengkapan DPR sebesar Rp200 miliar. Dan, di dalam anggaran itu terdapat anggaran renovasi ruang banggar sebesar Rp20,3 miliar yang awalnya disetujui sebesar Rp24 miliar.

“Kemudian aPBN-P dibahas dengan Sekjen sebagai pelaksana. Banggar minta ke pimpinan DPR. Sekjen menindaklanjuti membuat usulan anggaran. Jadi yang berhubungan sama BuRT hanya sekretariat jenderal,” katanya.

Dalam pembahasan itu, tambahnya, BuRT tidak mengetahui mengenai spesifikasi apa yang terangkum dalam anggaran Rp20,3 miliar tersebut. Sebab, yang mengetahui itu adalah Sekjen dan Banggar DPR.

Bahkan, pada saat pembahasan mengenai anggaran renovasi ruang banggar, pleno BuRT sempat

Johan Budi, juru bicara KPK jurnalnusantara.com

29 - 37 pantau.indd 31 2/14/2012 2:51:48 PM


Pantau

menanyakan apakah anggaran ini terlalu besar atau tidak. Namun, pada saat itu dinyatakan jika anggaran tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi yang ada.

“Kalau ada mark up, ya,yang menyusun anggaran. Kesekjenan menyusun anggaran atas permintaan Banggar. Kami tidak ada urusan. Kalau bahan yang dibeli tidak sesuai spesifikasi, itu kan penyimpangan ya diperiksa saja. Kalau ada dugaan penyimpangan ya proses KPK,” tandas Pius.

Sekjen Minta MaafKetua DPR Marzuki alie sempat

mengeluarkan peringatan keras yang dialamatkan pada Sekjen DPR Nining Indra Saleh, sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab terhadap proyek tersebut.

Belakangan, Sekjen Nining meminta maaf kepada Marzuki alie, karena lalai tidak melaporkan proyek renovasi ruang Banggar itu. “Selama ini memang selalu dikomunikasikan dengan baik. Namun, saya mohon maaf, mengenai renovasi ruang Banggar ini, belum saya sampaikan ke Ketua. Jadi memang ada step komunikasi yang belum kita laksanakan,” tuturnya dalam jumpa pers di kantor KPK.

Berbicara tepat di samping Marzuki, Neneng mengatakan selama ini dia memang selalu mendapat perintah dari Marzuki untuk melaporkan mengenai proyek-proyek di DPR.

“Sejak menjabat sebagai Ketua DPR, kami dikumpulkan untuk diberikan arahan agar seluruh proyek-proyek betul-betul dilaporkan,” terang Nining.

Hal tersebut dibenarkan oleh Marzuki. “Selama ini memang saya dilapori, tetapi untuk yang satu itu, saya terlewat. Jadi ketika pertama kali saya ditanya mengenai proyek ini dan saya bilang tidak tahu, lantas saya dikritik. Padahal saya memang benar-benar tidak tahu,” paparnya.

Sebelumnya, banyak hal disoroti

Marzuki seputar proyek tersebut. Di antaranya soal perangkat teknologi yang digunakan, yang menurutnya tidak masuk akal.

“Sudah sering sering saya sampaikan, gunakanlah yang memang diperlukan, sesederhana mungkin tetapi bermanfaat besar. Sama dengan komputer yang hanya digunakan untuk mengetik. Tidak perlu dibeli komputer yang spesikasinya tinggi yang pasti mahal, bila perlu komputer jangkrik, rakitan Glodok sudah cukup, harga Rp3 juta,” kritik Marzuki.

Penganggaran dan pemborosan dana seperti ini, paparnya, sering menyakiti hati rakyat. Dia berharap aparat terkait mengusut pengadaan ruangan mewah ini, baik BPK maupun KPK diminta mengambil langkah konkret.

“Saya minta BPK untuk mengaudit, kalau di luar standar gedung negara, dan ada bukti mark up, segera serahkan ke KPK,” tandasnya kepada wartawan dalam kesempatan berbeda.

Komentar tak kalah pedasnya datang dari Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Bukan hanya menilai besaran proyek tersebut tidak wajar dan tak masuk akal, tetapi dia juga meminta anggota PaN tidak menggunakan ruang Banggar baru sebelum masalah tersebut benar-benar clear.

“anggota PaN jangan menggunakan ruang Banggar dulu. Itu melukai rakyat, sangat tidak realistis. PaN dalam hal ini jangan memanfaatkan ruangan baru sebelum semuanya clear,” ucap Sekjen DPP PaN itu.

Menurut dia, ruangan itu seperti menaruh 1 kg emas di setiap meter persegi. “Kalau benar Rp20 miliar, itu berarti bangunan baru itu dilapisi emas. Itu saja masih sisa. Perlu ada penelusuran,” tambahnya.

Dia menyambut baik, jika KPK ingin memeriksa kejanggalan-

kejanggalan yang ada dalam renovasi Banggar. “Dari angka saja sudah fantastis, itu sudah janggal. Saya menyambut baik jika KPK akan menangani kasus ini,” katanya.

Wakil Ketua Banggar DPR Tamsil linrung, yang dikonfirmasikan masalah ini, membenarkan proyek itu karena permintaan dari Banggar. Namun, dia tidak tahu jika anggaran proyek tersebut mencapai Rp20 miliar. Dia kaget juga ketika

mendengar alokasi anggaran untuk ruangan Banggar DPR, sebesar itu. Dia juga tidak menyangka kursi yang ada di dalamnya itu diimpor.

anggota Badan urusan Rumah Tangga (BuRT) DPR Saleh Husein, tak kurang geramnya. Gara-gara proyek tersebut BuRT menjadi sorotan publik.

“Kita nggak tahu tiba-tiba sudah dibangun. Saya sama sekali nggak tahu!” ucap politisi Hanura itu di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Dia meminta Sekjen DPR menjelaskan ke publik. Pimpinan BuRT DPR juga harus mempertanggungjawabkan ke publik. Saleh Husein juga mendorong KPK dan BPK menelusurinya. “Silakan saja diperiksa kalau memang ada indikasi,” tegasnya. dr

Nining Indra Saleh, Sekjen DPR inilah.com

29 - 37 pantau.indd 32 2/14/2012 2:51:48 PM


Pantau

HEBOH rekening jumbo pegawai negeri sipil (PNS) kembali mencuat menyusul temuan Pusat Pelaporan dan

analisis Transaksi Keuangan (PPaTK) tentang transaksi mencurigakan berindikasi korupsi, di mana 50% di antaranya (148 orang) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan rincian, 67 PNS daerah dan 86 PNS Pusat.

Yang mengejutkan lagi, dari 148 PNS tersebut, 39 di antaranya adalah PNS muda bergolongan III B dengan usia 28 tahun sampai 38 tahun. Para PNS ini dicurigai memiliki rekening miliaran.

Bagaimana cara PNS muda ini bisa menambunkan rekeningnya hingga miliaran, padahal gaji mereka hanya Rp3 juta per bulan? Dengan memainkan rekening mereka bisa menambah kekayaan Rp10 juta - Rp25 juta per bulan. “Itu tentu tidak wajar,” tegas agus Santoso,Wakil Kepala PPaTK , di Jakarta belum lama ini.

Kasus PNS muda memiliki rekening jumbo, memang bukan baru kali ini mencuat. Contoh yang paling ‘panas’ dan tentu belum dilupakan masyarakat adalah geger kasus Gayus Halomoan Tambunan. Pegawai Direktorat Pajak Kementerian Keuangan yang bergolongan IIIa ini diduga melakukan pencucian uang karena menempatkan uang hasil korupsi senilai Rp28 miliar dalam rekening bank serta Rp74 miliar dalam safe deposit box. Kasusnya kini masih disidangkan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan. Nah, belum lagi perkara itu vonis, PPaTK datang dengan laporan mencengangkan PNS muda dengan rekening mencurigakan.

Reaksi pun muncul dari berbagai penjuru. Tak terkecuali Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara. Kementerian yang dipimpin azwar abubakar ini sedang membahas tentang berbagai tindakan pencegahan salah satunya adalah semua PNS wajib melaporkan harta kekayaannya. “Ini masih bersifat usulan,” ucap azwar abubakar.

Dia menambahkan jika membuat laporan harta kekayaan, kemana

Masih Banyak Rekening Jumbo Milik PNSPPATK menemukan pegawai negeri sipil memiliki rekening dengan nilai simpanan miliaran rupiah. Bagaimana modus mereka? Apa yang akan dilakukan atas rekening jumbo itu.

laporan tersebut disampaikan, hal ini masih dalam perumusan tim.

“Butuh strategi khusus menangani laporan kekayaan jutaan pegawai negeri. apalagi melapor di satu tempat. Bisa-bisa tidak kebaca laporannya, apalagi ada angka PNS mencapai jutaan,” katanya.

ada beberapa mekanisme, misalnya, pegawai level terendah melaporkannya pada atasannya, sedang level lebih tinggi lagi wajib lapor ke inspektorat jenderal.

Selama ini sudah berjalan adalah PNS eselon satu dan dua yang melapor harta kekayaannya kepada KPK. “Jadi

temuan PPaTK bisa jadi jalan untuk mekanisme wajib lapor kekayaan semua abdi negara,” tandas azwar.

BPK tidak akan tinggal diam. Rencananya, tahun ini BPK akan melakukan audit umum terhadap penyelengaraan keuangan pemerintah, terutama rekening liar yang dibuat lembaga atau kementerian dari pusat sampai daerah.

“Baik diminta maupun tidak, BPK akan lakukan,” tegas Ketua BPK, Hadi Poernomo di kantornya, belum lama ini.

Dia mengatakan pihaknya belum bisa mengungkapkan apakah ada

Agus Santoso, Wakil Kepala PPATK vivanews.com

29 - 37 pantau.indd 33 2/14/2012 2:51:48 PM


Pantau

lonjakan rekening liar yang ada di instansi pemerintah sepanjang tahun 2011 ini. Karena audit baru akan dilakukan.

Berdasarkan data PPaTK, agus mengatakan sebanyak 42 kasus indikasi korupsi tersebut nominalnya di bawah Rp1 miliar per transaksi. adapun 70 kasus nominal Rp1 miliar sampai dengan Rp2 miliar dan nominal Rp2 miliar sampai di bawah Rp3 miliar ada 33 kasus.

“untuk nominal Rp3 miliar sampai di bawah Rp4 miliar ada 13 kasus, nominal Rp4 miliar sampai di bawah Rp5 miliar ada tujuh kasus dan Rp5 miliar ke atas ada 60 kasus,” jelas agus Santoso.

Dia menjelaskan yang digolongkan transaksi keuangan mencurigakan adalah transaksi yang menyimpang dari karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa/nasabah.

“Kalau masuk PPaTK berarti dana yang di luar kewajaran. untuk kasus perkasus kita ditelusuri satu persatu kemana saja dana haram itu mengalirnya,” katanya.

agus menambahkan ketidakwajaran itu terlihat dari jumlah uang di dalam rekening itu tidak masuk akal jika dilihat berdasarkan gaji bulanan yang diterima. Sebagai contoh, seorang pegawai yang bergaji satu bulan katakanlah Rp3 juta, kemudian dia dapat tiap bulan Rp10 juta atau Rp25 juta. “Tentu itu tidak wajar. apalagi kalau dia punya simpanan sampai miliaran,” ujarnya.

Direktur lingkar Madani untuk Indonesia (lima) Ray Rangkuti mengatakan apa yang diungkap PPaTK soal rekening gendut para PNS muda menjadi bukti reformasi birokrasi belum berjalan.

“Reformasi birokrasi sama sekali belum berhasil. Belum bisa memutus mata rantai korupsi para birokrat,” tegasnya.

Menurut dia, seharusnya justru mata rantai korupsi diputus pada para PNS muda ini. Namun indikasinya mereka diduga malah ikut terlibat. “anak muda harusnya bersih dari tindak pidana korupsi. Mereka mungkin hanya

terjebak sistem yang membuat mereka terlibat di dalamnya. Mereka hanya mengikuti tradisi birokrasi yang sudah berjalan lama,” tambahnya.

Ray berharap pemerintah lebih serius membenahi birokrat dan memutus mata rantai korupsi. Selain itu dia menilai pelayanan publik pun belum berjalan. “Ini harus dibenahi. Belum ada sama sekali peningkatan pelayanan dari birokrat,” ucapnya.

Bagaimana Modusnya?Menurut Direktur Pusat Kajian

antikorupsi (Pukat) uGM Zainal arifin Mochtar, rekening gendut para PNS muda jangan hanya dipandang berdiri sendiri. Dia yakin PNS muda itu bekerja secara kolektif.

“Rekening gendut PNS muda jangan dipandang hanya gendutnya. PNS muda itu tak punya wewenang apa-apa, yang punya kewenangan adalah atasan,” tegasnya.

Jika hendak mengusut kasus rekening gendut PNS muda, kata Zainal, KPK harus mencari tindakan kejahatan yang dilakukan secara kolektif. “Kalau ditelusuri dari PNS muda nggak bisa. anak muda itu tidak ada kewenangan, hanya operator atau penyimpanan sementara,” ujarnya.

Dia mencontohkan dalam kasus Gayus Tambunan. Mantan Pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Negara golongan III a memiliki rekening puluhan miliar karena melakukan tindakan korupsi yang merugikan negara dengan cara bekerja sama dengan sejumlah penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun sejumlah pejabat negara. “Kasus Gayus itu kolaborasi,” ujarnya.

untuk mencegah menjamurnya tren PNS muda rekening gendut, menurut Zainal, KPK dapat menggunakan kewenangan pencegahan melalui sistem internal lembaga-lembaga bersangkutan. “apabila ditemukan ada celah, bisa mengajukan ke pemerintah atau DPR untuk mengubah sistem internalnya,” katanya.

Salah satunya adalah menampung sementara uang negara dalam rekening pribadi dan yang diambil adalah bunganya. Misalnya, menempatkan dana senilai Rp8,5 miliar, mendapat bunga 10% atau Rp85 juta. Bunga inilah yang dinikmati pelaku.

Hal senada diungkap Wakil Kepala PPaTK agus Santoso. Menurut dia, pengumpulan dana mencurigakan itu banyak terjadi di akhir tahun anggaran. Praktik ini banyak dilakukan bendaharawan.

“Saya tidak bisa menjelaskan secara spesifik. Misalnya di akhir tahun banyak praktek di kalangan bendaharawan memindahkan uang ke rekening pribadi,” ujarnya.

Bagaimana pemindahan uang negara ke rekening pribadi itu bisa dilakukan dengan gampang? agus menjawab bahwa pemindahan mudah dilakukan dengan menumpang pada sistem pengelolaan keuangan negara yang berlaku. Misalnya, untuk tahun anggaran 2011, pada 18 Desember masih ada proyek yang berjalan dan proyek baru ada lagi Februari 2012.

“lalu dari pertengahan Desember sampai Februari bagaimana? Mereka ambil jalan pintas menyiasati sistem dengan cara memindahkan ke rekening pribadi. Kalau dipindahkan ke rekening pribadi kan tetap salah,” ujarnya.

“uang negara dipindahkan ke rekening pribadi itu salahnya double-double. Dari uang negara ke pribadi itu korupsi. Kedua, bunganya ke mana. Ketiga, kalau dia meninggal kena hukum perdata menjadi warisan.”

Modus lainnya adalah mereka bersama istrinya secara aktif, mencoba menyamarkan dan menyembunyikan dengan cara melalui top-up premi tunggal polis asuransi jiwa. dr

“Butuh strategi khusus menangani laporan

kekayaan jutaan pegawai negeri. Apalagi melapor di satu tempat. Bisa-bisa tidak kebaca laporannya,

apalagi ada angka PNS mencapai jutaan,”

29 - 37 pantau.indd 34 2/14/2012 2:51:48 PM


Pantau

MESKI telah menerima rekomendasi DPD, Komisi XI DPR tetap akan menggelar uji

kelayakan sendiri terhadap semua calon. Nantinya, Komisi XI akan memilih dua calon untuk ditetapkan sebagai anggota BPK, mengisi dua kursi kosong yang ditinggal alm. Herman Widyananda (wakil ketua) yang meninggal Juni 2011 lalu dan Sapto amal Damandari, anggota V BPK, yang habis masa jabatannya.

Dalam laporan Komite IV yang dibacakan oleh Wakil Ketua Komite IV DPD litha Brent disebutkan DPD melakukan serangkaian kegiatan di antaranya rapat dengar pendapat dengan pakar psikologi dan pakar statistik, menyusun mekanisme, dan kriteria penilaian dengan menggunakan kriteria kompetensi dan kecocokan.

Dia menambahkan berdasarkan hasil pemetaan, DPD merekomendasikan kepada DPR sebanyak 17 calon yang masuk dalam kuadran dengan nilai kecocokan dan kompetensi tinggi.

Sejumlah anggota DPD memberikan tanggapan seusai dibacakannya laporan itu di sidang paripurna. DPD hendaknya secara bersama-sama mengawasi proses pemilihan selanjutnya di DPR. Pasalnya, beberapa kali mengambil calon di luar pertimbangan DPD.

“Saya berharap Ketua DPD melakukan pendekatan pada DPR. Di sisi lain, kami juga mendukung

dilakukannya judicial review,” tegas salah seorang anggota DPD.

Saran ini juga disepakati oleh beberapa anggota lain. Mengomentari berbagai tanggapan dari anggota DPD, Ketua DPD Irman Gusman menyatakan persetujuannya. Menurut dia, sudah seharusnya DPR menghormati hasil kerja DPD.

“Jika tidak juga dihargai, sepertinya sudah waktunya kita mengajukan kepada lembaga yang berwenang melalui sengketa lembaga atau judicial review,” tegas Irman.

Sebetulnya keinginan mengambil langkah hukum yakni mengajukan sengketa kewenangan antarlembaga di Mahkamah Konstitusi, bukan hal yang baru. Pada Paripurna DPD agustus 2011, hal tersebut sudah

DPD Rekomendasikan 17 Calon Anggota BPKDPD merekomendasikan 17 calon anggota BPK ke DPR dari 35 calon yang ikut dalam fit and proper test. DPD kembali mempertanyakan hasil pemilihan mereka di mata DPR.

diputuskan. Namun, sampai saat itu hal tersebut belum direalisasikan. Yang baru dilakukan DPD adalah melakukan konsultasi dengan MK.

Ketua Komite IV DPD Cholid Mahmud juga berpendapat senada. Sebagaimana diungkapkannya dalam situs DPD, dia mengatakan proses uji kepatutan dan kelayakan ini merupakan tugas konstitusional DPD. Melalui mekanisme yang dijalankan oleh Komite IV diharapkan akan terpilih calon-calon terbaik untuk direkomendasikan ke DPR.

Disinggung tentang kemungkinan tidak diperhatikannya rekomendasi DPD, dia menegaskan DPD akan mengajukan sengketa kewenangan dengan terlebih dahulu meminta fatwa MK.

“Dalam undang-undang disebutkan bahwa DPR akan melakukan pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kita menafsiri (kalimat) dengan memperhatikan pertimbangan DPD akan membawa dampak tertentu. Namun, faktanya DPR belum pernah memilih calon sesuai dengan pertimbangan DPD,” jelas Cholid.

undang-undang No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Pasal 170 dan Pasal 171, serta Pasal 14 undang-undang No. 15 Tahun 2006 tentang BPK RI, menyebutkan bahwa DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD. DPD memaknai bahwa pertimbangan DPD adalah ruang bagi DPR untuk menentukan calon terpilih. Sementara DPR memaknai pertimbangan sebagai hal yang harus diperhatikan tetapi tidak harus dipilih. Dengan adanya perbedaan penafsiran ini, DPD melalui sidang paripurna telah memutuskan akan meminta fatwa MK, jika pertimbangan DPD kembali tidak diperhatikan oleh DPR.

Enam Calon dari BPKDalam fit and proper test calon

anggota BPK itu, setidaknya terdapat

Irman Gusman, Ketua DPD RI istimewa

29 - 37 pantau.indd 35 2/14/2012 2:51:49 PM


Pantau

DPD segera mengajukan judicial review terhadap UU No. 15/2006 tentang BPK dan UU No. 27/2009 tentang MD3. Hal ini terkait dengan rekomendasi calon Anggota BPK yang kerap tidak digubris oleh DPR. Bahkan, DPD baru-baru ini melakukan konsultasi dengan Mahkamah Konstitusi mengenai rencana ini. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai hal ini, berikut penuturan Anggota Komite IV DPD John Pieris kepada Warta BPK .

Bagian mana dari UU yang akan diminta uji materi di MK?

uu BPK No. 15/2006 dan uu No. 27 /2009 tentang MD3, yang terkait dengan pasal yang mengatur tentang pertimbangan DPD kepada DPR mengenai pemilihan anggota BPK. Menurut penilaian kami, itu bertentangan dengan Pasal 23F uuD 1945. Pada Pasal 14 ayat 1 uu No. 15/2006 misalnya, yang menyebutkan, “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD .” Hal senada juga ditegaskan dalam uu No. 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pada Pasal 170 tentang Pemilihan anggota BPK berbunyi,”DPR memilih anggota BPK dengan memperhatikan DPD.”

Bagaimana penjelasan lebih detilnya? Pasalnya, bunyi semua pasal dalam UU tersebut bahkan di UUD 1945 sama.

Ya, betul, bunyi pasal begitu tetapi penjelasannya tidak demikian. agak bertentangan dengan substansi pokok kalimatnya. Ke depannya, kami juga minta agar uuD 45 diamendemen. Namun sebelum itu, kami akan maju dengan judicial review atas uu BPK dan uu MD3, dengan harapan akan dilakukan revisi. Jadi nantinya mungkin akan ada klausul baru misalnya, menyebutkan, ‘Pertimbangan DPD bersifat mengikat”. apa susahnya sih? Ini tergantung consensus saja.

enam calon berlatar belakang BPK di antaranya Sapto amal Damandari, anggota V BPK, yang baru saja menyelesaikan periode pertama jabatannya. Sapto kembali mendaftarkan diri sebagai calon anggota untuk periode kedua 2012-2017.

Hal ini memang dimungkinkan dalam uu No 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pada Pasal 5 (1) disebutkan; “Anggota BPK memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Selain Sapto amal Damandari, calon lain yang juga berasal dari kalangan BPK yakni, Fajar Siahaan dan Parwito, keduanya sekarang ini menjabat sebagai Tenaga ahli BPK, serta Dharma Bhakti, mantan Sekjen BPK periode 2005-2010, Ivone Carolina Nalley, dan Syafri adnan Baharuddin.

Sebelumnya, pada seleksi 2009, Dharma Bhakti termasuk dalam tujuh calon yang lolos seleksi DPR periode 2009-2014. Namun keterpilihannya kemudian dibatalkan karena yang bersangkutan masih menjabat di BPK. Dalam uu No 15/2006 Bab IV tentang Pemilihan

17 Calon Anggota BPK yang direkomendasi DPD

1. Syafri adnan Baharuddin, 2. Sapto amal Damandari, 3. Fajar OP Siahaan, 4. Emita W astami, 5. Fontian Munzil, 6. Zaeni aboe amin, 7. Tubagus Haryono, 8. Dharma Bhakti, 9. Nursanita Nasution, 10. Porhas lumban Tobing, 11. Eddy Rasyidin, 12. Farid Prawiranegara, 13. ario Wijanarko, 14. agung Firman Sampurna, 15. Rosjidi,16. Jupri Bandang17. Hasril Muthalib

Jika tidak juga dihargai,

sepertinya sudah waktunya kita mengajukan

kepada lembaga yang berwenang melalui sengketa

lembaga atau judicial review

dan Pemberhentikan, pada bagian kesatu tentang pemilihan anggota, pada Pasal 13 (j) disebutkan, ”paling singkat telah dua tahun meninggalkan jabatan sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan Negara.” Status Dharma Bhakti sebagai Sekjen BPK dianggap sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara.

Kasus Dharma Bhakti (juga Gunawan Sidauruk—ketika itu Kepala Perwakilan Jawa Barat) menimbulkan polemik dan membingungkan di kalangan anggota dewan, khususnya Komisi XI, pada masa itu. untuk memastikan, akhirnya DPR meminta fatwa Mahkamah agung. Hasilnya, Ma menyatakan, anggota BPK dari lingkungan dalam tidak akan mengalami conflict of interest saat menjalankan tugas. Pasalnya, tidak mungkin anggota BPK melakukan tugasnya terhadap lembaga BPK sendiri. Hal itu sesuai uu No 15/2006, khususnya Pasal 32 yang menyebutkan, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik.

Meski Ma memfatwakan demikian, tetap saja DPR menggugurkan keduanya. dr

29 - 37 pantau.indd 36 2/14/2012 2:51:49 PM


Pantau

“Harusnya Komisi XI DPR Undang Kita”

Persoalannya adalah berbeda penafsiran bahasa hukum antara DPD dan DPR. DPR menganggap kata ‘mempertimbangkan’ adalah sebuah usulan. Artinya, bisa dipakai, bisa tidak. Tanggapan Anda?

Tidak bisa begitu. Frasa ‘memperhatikan’ pertimbangan DPD, itu artinya, pertimbangan kami wajib didengar dan diperhatikan. Ini berbeda dengan pasal 22D uuD 1945. Pada ayat 1 misalnya, menyebut tentang DPD ‘dapat’ mengajukan Ruu kepada DPR. Kata ‘dapat’ berarti tidak wajib. Sementara dalam semua uu yang mengatur tentang pemilihan calon anggota BPK, tidak disebutkan ‘dapat memberi mempertimbangkan’ melainkan kata ‘mempertimbangkan’. Nah, dalam penafsiran hukum, kata ‘mempertimbangkan’ itu artinya mengikat.

Dalam tataran teori hukum, kata ‘dapat’ tidak bersifat imperative atau mengharuskan/memerintah. artinya, tergantung pada DPR. Ini berbeda dengan kata ‘mempertimbangkan’ yang mengandung sifat imperatif atau mengharuskan. Karena hal itu masuk dalam tataran teori kekuasaan atau teori kewenangan yang bersifat

primer. adapun, kata ‘dapat’ , itu kewenangan yang bersifat sekunder.

Nah, teman teman di DPR, sorry saja, mereka tidak memahami ini secara mendalam. Harusnya mereka paham ini. Oleh karena itu, kita akan mengajukan uji materil.

Apakah tidak ada lobi-lobi atas lemahnya posisi DPD?

Begini ya, pada saat uuD 45 perubahan diamendemen, DPD belum terbentuk. DPD lahir pada 1 Oktober 2004. lalu, ketika uu 27/2009 dibuat, tetapi kewenangan legislasi DPD tidak seperti sekarang. Karena dalam uu No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kewenangan kita masih kecil. Di situ, kita dikunci. Jadi semua jalan dikunci.

Mengapa jumlah calon yang direkomendasi berubah dari 10 menjadi 17 nama?

Hal ini karena perhitungan yang kita lakukan menggunakan system quadran, sehingga didapat hasil 17 calon. Namun, memang perdebatan soal ini berjalan alot. Integritas dan kepemimpinan, memiliki bobot lebih tinggi karena kami menyeleksi orang yang akan duduk dalam lembaga negara karenanya integritas memegang peranan penting.

Apa tujuannya untuk memberi pilihan yang semakin banyak pada DPR?

Sama sekali tidak. Itu semata-mata karena hasil perhitungan sistem kuadran. lihat saja pada periode fit and proper test lalu, rencananya lima tetapi karena perhitungan sistem kuadran menjadi tujuh orang. Sekarang pun begitu. Bahwa, karena menggunakan kuadran hasilnya menjadi 17 dan memberi DPR banyak pilihan, ya itu hanya efek saja.

Apa langkah selanjutnya?Harusnya, tidak sampai di situ. Pimpinan DPR harusnya

mengundang kita, atau setidaknya Komisi XI mengundang Komite IV untuk membahas. Misalnya, kita pilih 17 orang calon, lalu DPD memilih dua di antaranya. Nah, kita minta dipanggil dan dilibatkan dalam prosesnya.

Namun, lebih dari itu, kami berharap agar DPR tidak mengulang kembali kejadian sebelumnya. Sekarang posisi kami hanya menunggu saja, bagaimana hasil pilihan DPR.

Kapan persisnya uji materi ke MK diajukan?Menunggu waktu yang tepat. Mungkin setelah DPR

mengumumkan hasil pemilihan anggota BPK baru. dr

John Pieris, Anggota Komite IV DPD istimewa

29 - 37 pantau.indd 37 2/14/2012 2:51:49 PM


BPK DAERAH

SElAmA dua tahun berturut-turut BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah meraih pencapaian yang besar. Pada 2010, BPK perwakilan ini mendapatkan Indikator Kinerja Utama (IKU)

terbaik, dan pada 2011, berhasil menyerahkan lHP 100% tepat waktu.

Untuk mencapai itu tentu diperlukan kerja keras dari semua unit kerja di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Perwakilan sebagai salah satu pelaksana badan,

melaksanakan semua fungsi pelaksana badan lainnya dan berhubungan langsung dengan pihak eksternal, antara lain eksekutif, legislatif, yudikatif, dan masyarakat luas. Bisa dibayangkan pekerjaan BPK Perwakilan yang begitu besar, rumit, dan punya kompleksitas pekerjaan tinggi dengan cakupan yang luas.

Di sisi lain, jumlah sumber daya manusia yang ada sebenarnya belum mencukupi untuk meng-handle seluruh cakupan pemeriksaan. Waktu juga kerap

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

“Membangun Sistem Sebagai Kunci Keberhasilan”

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berhasil meraih rekor 100% penyerahan LHP tepat waktu. BPK perwakilan ini juga termasuk berkinerja terbaik. Kunci pencapaian itu adalah membangun

sebuah sistem untuk mengakomodir pekerjaannya.

38 - 41 bpk daerah.indd 38 2/14/2012 2:52:17 PM


BPK DAERAH

membatasi ruang dan gerak pekerjaan pemeriksaan sampai ke penyusunan laporan.

Namun, bagaimanapun hambatannya, tetap bisa dikerjakan. Banyak cara untuk mencapai itu dan perlu ada kreativitas. muara dari semua itu, yakni membangun sistem yang baik dengan jalan memahami tentang organisasi, manajemen, dan leadership, yang merupakan pengejawantahan dari pengembangan sebuah institusi. Hal ini yang coba diterapkan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Ignasius Bambang Adiputranta.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sendiri memiliki cakupan pemeriksaan sebanyak 36 entitas. Untuk menangani itu semua perlu dibangun sebuah sistem yang baik.

“Bisa dbayangkan kita punya 36 entitas, kita punya tiga jenis laporan hasil pemeriksaan: Opini atas laporan Keuangan, Kepatuhan, dan SPI. Berarti di Perwakilan Provinsi Jawa Tengah setiap semester I ada 108 laporan. laporan SPI dan Kepatuhan sendiri berjumlah 72 laporan. Nah, di situ memuat rekomendasi berapa banyak,” kata Ignasius yang kerap dipanggil BAP itu.

menurut dia, jika dari 72 laporan itu rata-rata memuat 10 rekomendasi, sudah 720 rekomendasi. “Tidaklah mudah untuk melakukan review atas laporan dari aspek narasi, aritmatik, maupun substansi. Apalagi setiap temuan pemeriksaan paling tidak harus didukung dengan tiga hal, yakni analisis dari bidang teknis, analisis dalam bidang hukum, dan kebijakan pemeriksaan.

“mampu tidak seorang profesor doktor untuk melakukan koreksi dari tiga aspek yakni narasi, aritmatik dan substansi? Tentu sulit untuk melakukan koreksi dari ketiga aspek tersebut. Oleh karena itu, perlu diciptakan sistem yang mengakomodir ini,” papar BAP.

Baginya, BPK perwakilan yang

terdiri dari beberapa unit kerja itu merupakan bagian suatu pencerminan adanya pendelegasian suatu kewenangan. Sekaligus juga quality control dan quality assurance. Otoritas tertinggi di perwakilan seharusnya menggerakkan fungsi-fungsi dari unit-unit kerja ini secara maksimal. Tanpa bersifat parsial antara unit kerja penunjang dan unit kerja teknis. Keduanya merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Dari sinilah awal sistem itu bisa dibangun.

“memandang BPK perwakilan adalah memandang sebuah sistem. Apa itu sistem? Bisa dikatakan totalitas, bisa satu kesatuan yang saling berkaitan. Contoh sederhananya adalah sistem dalam sebuah struktur organisasi. Jadi,

kalau struktur organisasi ini tidak dimaksimalkan, nggak akan bisa terjadi. Penyerahan lHP tepat waktu 100% itu karena kami memaksimalkan semua unit yang ada di sini,” ungkapnya.

menurut BAP, keberhasilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang dapat menyelesaikan lHP tepat waktu dan meraih IKU terbaik, tidak bisa dilihat dari sisi sempit,

misalnya dari sisi outputnya saja. “Harus juga dilihat secara utuh, yaitu mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.”

Oleh karena itu, tambahnya, rapat, diskusi, dan konsinyering menjadi sangat penting peranannya. media tersebut sebenarnya merupakan sebuah bentuk koordinasi. Dengan kata lain, menggerakkan semua unit kerja melalui mekanisme koordinasi menjadi cara yang baik. Koordinasi ini tidak hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga pada tahapan pelaksanaan pemeriksaan dan penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Selain itu, koordinasi melalui media komunikasi dengan auditee juga perlu dilakukan. mengingat keterbatasan waktu dan

hal lainnya.Salah satu upaya yang dilakukan

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah agar pekerjaan yang dilakukan tidak bersifat parsial adalah membentuk dua tim review dalam pemeriksaan keuangan yaitu tim review untuk opini atas laporan Keuangan dan tim review untuk kepatuhan dan SPI.

Pembentukan tim review ini juga bertujuan agar pekerjaan yang

Bambang Adiputranta tengah memberikan kata sambutan pada acara penyerahan LHP LKPD Provinsi



BPK DAERAH

dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tidak hanya bergerak pada mekanisme unit kerja teknis yang ada di perwakilan.

“Selama ini, kalau konsep yang lama hanya bergerak dari tim, kemudian masuk pada pengendali teknis, terakhir kepada penanggung jawab dan posisi ini bisa dipegang oleh Kepala Perwakilan. Pola ini hanya membentuk satu garis lurus yang tidak timbal balik. Dari tim ke penanggung jawab saja.”

Dia menegaskan jika dibangun sebuah sistem yang saling berintegrasi (integrated system) akan berbeda hasilnya.

“Di Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sendiri kami menciptakan integrated system mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan terakhir pelaporan. Hal ini melibatkan banyak pihak, mulai dari tim pemeriksa yang berjumlah 36 tim, kemudian pengendali teknis, tim review opini atas hasil pemeriksaan, dan terakhir penanggung jawab.”

Semua aspek itu digerakkan dan berfungsi secara terintegrasi satu dengan lainnya, sehingga diharapkan menghasilkan output yang lebih maksimal dan berdampak positif ke semua pihak yang dilibatkan.

“Karena dari sistem seperti ini semua bisa mendengarkan, di situ ada transfer of knowledge. Audit itu kan berkembang. Dan, semua ini bisa dipertanggungjawabkan, karena semua terdokumentasi” ucap BAP.

Pencapaian prestasi itupun tidak serta-merta terjadi begitu saja. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir tren penyelesaian lHP lKPD adalah di tahun pertamanya (2009), menyelesaikan lHP 100% terlambat. Durasi keterlambatannya mencapai 172 hari. Pada tahun kedua, yaitu pemeriksaan Tahun 2010 atas lKPD TA 2009, hanya ada satu laporan hasil pemeriksaan yang tidak terlambat. Durasi keterlambatannya

turun, tetapi tidak terlalu signifikan. Pada tahun ketiga yaitu

pemeriksaan Tahun 2011 atas lKPD TA 2010, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah mampu menyelesaikan lHP tepat waktu 100%.

“Bahkan, kami juga telah menyelesaikan penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Waktu itu kami adakan pekan kertas kerja pemeriksaan yang sudah mengacu pada peraturan yang ditetapkan,” ucap BAP.

Pemeriksaan dan Opini

Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan atas 36 entitas pada 2010, hanya ada satu entitas yang mendapatkan

opini WTP yaitu Pemerintah Kota Surakarta. Sementara entitas yang mendapatkan opini WTP dengan paragraf penjelas adalah Pemerintah Kabupaten Jepara. Kabupaten Demak menjadi satu-satunya entitas yang mendapatkan opini disclaimer. Sisanya memperoleh opini WDP.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada pemeriksaan atas lKPD tahun 2011 ini akan menajamkan pada tujuh objek pemeriksaan. (lihat tabel)

“Harapan kami atas penajaman terhadap ketujuh objek pemeriksaan tersebut adalah dalam rangka persiapan menghadapi permasalahan baru terkait dengan regulasi yang terus berkembang di bidang pengelolaan keuangan negara.”

BAP mencontohkan perihal penerapan akrual basis yang mengacu pada PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan adanya pelimpahan di bidang perpajakan yaitu dari jenis pajak pusat menjadi pajak daerah. Juga beberapa tematik lokal yang kami pertajam dalam rangka mendukung pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK pusat.

“Kami akan terus menggali dan mengkaji dari segi kompleksitas dan kekomprehensifannya untuk dapat dijadikan masukan kepada BPK Pusat atas permasalahan baru di bidang pemeriksaan. Karena pemeriksaan akan terus berkembang” tegas BAP.

Dia menjelaskan hasil akhir dari pemeriksaan adalah diterbitkannya lHP. Salah satu upaya yang dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan

Bambang Adiputranta sewaktu mengahdiri sidang terbuka dengan DPD RI di Surakarta pada tanggal 17 Oktober 2011



BPK DAERAH

lHP tepat waktu adalah dengan melaksanakan konsinyering.

menurut terminologi, konsinyering adalah pengumpulan atau proses mengumpulkan pegawai di suatu tempat untuk menggarap pekerjaan secara intensif yang sifatnya mendesak, harus segera selesai dan tidak dapat dikerjakan di kantor serta dilarang meninggalkan tempat kerja selama kegiatan berlangsung.

BAP melihat bahwa konsiyering ini sangat perlu untuk menyelesaikan pekerjaan di BPK perwakilan yang dipimpinnya. Khususnya dalam hal pemeriksaan, baik pada saat perencanaan dan penyusunan hasil pemeriksaan.

“mungkin kalau ada penambahan anggaran, kami gunakan untuk konsiyering. Penting sekali itu. Jadi, konsinyering pada tataran perencanaan dan konsiyering pada penyusunan laporan itu sangat diperlukan tidak hanya untuk menyamakan persepsi atas permasalahan yang ada, tetapi juga ada unsur edukasinya,” harap BAP.

Inspektorat Pengawasan

lHP yang disusun dari hasil kegiatan konsinyering yang kemudian diserahkan secara formal kepada auditee, tentu tidak akan memberikan efek perbaikan atas pengelolaan dan penggunaan anggaran jika tidak ada pihak yang mengawasi dan menjalankan fungsi kontrol dengan baik. Untuk ini sangat dibutuhkan peran penting inspektorat pengawasan di masing-masing entitas pemeriksaan.

Dalam setiap kesempatan, BAP menekankan kepada auditee yang berada di wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, untuk meningkatkan peran Inspektorat Pengawasan. Salah satunya dalam forum evaluasi kinerja pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPK beberapa waktu lalu di Jawa Tengah.

“Isu yang kami sampaikan

adalah pentingnya penguatan peran inspektorat pengawasan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Dengan begitu, pengelolaan dan penggunaan anggaran dari APBD maupun APBN bisa lebih transparan dan akuntabel melalui mekanisme filter oleh inspektorat pengawasan ini.”

Pihaknya juga selalu menekankan bagaimana meningkatkan peran dari inspektorat pengawasan yang melekat, inherent dengan institusi itu, apakah di tingkat departemen, provinsi, kota, dan kabupaten.

menurut BAP, pentingnya peningkatan peran inspektorat pengawasan ini karena fungsi kontrol yang dilakukan oleh inspektorat pengawasan bisa berada pada tataran perencanaan, pelaksanaan, dan tataran output. Bahkan, bisa mengawal dari praperencanaan.

Tugas dan fungsi inspektorat pengawasan sendiri sudah jelas, ada aturannya. Antara lain, inspektorat pengawasan berperan dalam evaluasi lKPD sebelum laporan keuangan tersebut disampaikan kepada BPK untuk diperiksa dan setelah diterbitkan lHP oleh BPK, inspektorat pengawasan berperan dalam koordinasi tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut.

BAP menjelaskan seharusnya sumber daya manusia yang

ditempatkan memadai. memiliki tenaga pemeriksa yang dapat diandalkan. Namun, faktanya berbanding terbalik. Selama ini, Inspektorat Pengawasan itu diisi banyak orang yang kurang kompeten. Sehingga laporan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (lAPIP) yang diberikan tidak banyak mendukung pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah sendiri. Oleh karena itu, menurut BAP, perlu ada iktikad baik, kesadaran dari kepala daerah untuk mengoptimalkan fungsi inspektorat pengawasannya.

“Tinggal sekarang bagaimana kita mau mewujudkannya. Bagaimana kita membangun BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah ke depannya sekaligus mampu meningkatkan peran dan pengaruh untuk perbaikan pengelolaan dan penggunaan anggaran di masing-

masing entitas pemeriksaan.”Dia menjelaskan caranya antara

lain adalah melaksanakan konsep Total Quality Management (TQm) yakni dengan menjalankan sistem yang sudah dibangun tadi serta dengan menggerakkan semua unit kerja melalui mekanisme koordinasi ke dalam, dan koordinasi dalam bentuk komunikasi ke luar. “Semua bergerak dan semua dilibatkan,” tegas BAP di akhir wawancara. and

Tujuh Objek Penajaman Pemeriksaan LKPD 2011BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

1. Pemeriksaan laporan Keuangan dengan akrual basis2. Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)3. Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)4. Dana Bergulir5. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)6. PBB/BPHTB7. Bendahara terkait dengan kepatuhan perpajakan

Sumber : BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah


Documents

Jika Pengelolaan Keuangan & Kinerja Baik, Rakyat pun ......Mengapa gagal, karena sistemnya ada, standarnya ada, dan aturannya turun, tetapi di daerah itu SDM-nya, sangat kurang memadai