1. Jelaskan asas-asas kewarganegaraan ! Asas ius-sanguinis adalah asas keturunan dan hubungan darah,Asas ius-soli adalah asas daerah kelahiran,2. Sebutkan dan jelaskan asas-asas dalam kerjasama Internasional ! a. Asas Teritorial. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara atas daerah atau wilayahnyab. Asas Kebangsaan. Asas ini didasarkan pada kekuasaan negara pada warga negaranya.c. Asas Kepentingan Umum. Asas ini didasarkan pada kewenangan negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan bermasyrakat. Jelaskan yang diaksud dengan pancasila sebagai keperibadian bangsa Indonesia !3. Sumber-sumber hukum internasional sebutkan ! 1. Perjanjian Internasional (International Conventions)2. Kebiasaan International (International Custom)3. Prinsip Hukum Umum (General Principles of Law) yang diakui oleh negara-negara beradab.4. Keputusan Pengadilan (judicial decisions) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (Theachings of the most highly qualified publicists).4. Karya-karya hukum5. Keputusan atau ketetapan organ-organ/lembaga Internasional4. Berikan 3 contoh bahwa negara berdasarkan sistem konstitusi !5. Sebtkan pasal-pasal tentang HAM dalam UUD 1945 ! Pasal 27 UUD 1945, pasal 28 UUD 1945, Pasal 28 B, Pasal 28 C, Pasal 28 D, Pasal 28 E, Pasal 28 F, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 AYAT (1)6. Jelaskan tujuan berdirinya ASEAN ! 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan.2. Meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional.3. Meningkatkan kerja sama yang aktif serta saling membantu.4. Saling memberikan bantuan dalam bentuk sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, profesional, teknik, dan administrasi.5. Meningkatkan kerja sama yang lebih efektif6. Memelihara kerja sama yang lebih erat dan bergabung dengan organisasi internasional.

7. Nasionalisme dalam arti luas mengandung beberapa prinsip jelaskan masing-masing prinsip-prinsip tersebut;8. Ada beberapa macam-macam lembaga peradilan nasional di Indonesia jelaskan9. Jelaskan dampak positif dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM) Th. 1993 bagi penegakan HAM di Indonesia;10. Untuk mengetahui adanya perbedaan sistim politik di berbagai negara, terdapat 3 (tiga) Fungsi Politik, jelaskan11. Sengambilan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila menekankan 4 (empat) prinsip penting, jelaskan !12. Berikan penjelasan tentang pentingnya Pendidikan Politik dalam kegiatan partisipasi politik di Indonesia;13. GABRIEL ALMOND dan SIDNEY VERBA mengemukan ada 3 tipe budaya politik jelaskan;14. Apakah upaya pemerintah dalam meningkatkan dunia pendidikan agar dapat mendukung perkembangan politik di Indonesia ?15. Mengapa partai politik memiliki peran penting dalam ketatanegaraan ?16. Demokrasi berdasarkan cara penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam jelaskan !17. Pengertian bangsa menurut : a. HANS KOHN , b. F. RATZEL C. OTTO BAUER18. ke Jelaskan menurut pengertian dan pemahaman Saudara;19. Menurut MIRIAM BUDIARDJO sifat hakekat negara mencaku hal-hal sebagai berikut;20. Ada 3 teori pendekatan dalam mempelajari terjadinya negara jelaskan ke 3 teori;21. Sorang filsuf Perancis JEAN BODIN Kedaulatan negara memiliki sifat-sifat pokok;22. Pengertian undang-undang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jelaskan23. Berdasarkan isi masalah yang diatur hukum dapat dibedakan menjadi ! jelaskan,24. Dalam upaya pemberantasan tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di negara Indonesia antara lain !!25. Sebutkan upaya apa sajakah yang dapat dilakukan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalaman meminimalisir dampak Korupsi di Indonesia !!26. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 jelaskan !27. Berikan contoh hak & kewajiban warga negara Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia : a. Bidang Politik, b. Bidang Pendidikan, c. Bidang Ekonomi d. Sosial Budaya28. Jelaskan pengertian dari ke tiga nilai-nilai pada pancasila;29. Tiga contoh dalam pengamalan pancasila dalam kehidupan sehari-hari pada sila ke tiga;30. Fungsi-fungsi pancasila dalam penyerapan budaya asing ;31. Fungsi dan peranan partai politik dalam kehidupan bernegara;32. Jelaskan tipe-tipe budaya politik;33. Sebutkan isi pokok pada pelaksanaan demokrasi;34. Analisis pasal pasal pada UUD 1945 yaitu Pasal, 26, 27, 28, 29, 30;35. Fungi dan peranan pers di Indonesia;36. Dasar-dasar kebebasan pers di Indonesia;37. Peranan dan manfaat globalisasi dlam kehidupan;38. Menurut Anda, bagaimanakah gambaran demokrasi di Indonesia saat ini, jelaskan;39. Jelaskan nilai-nilai demokrasi yang terdapat dalam Pancasila;40. Sistim konstitusi dalam negara kesatuan republik indonesia;41. Prinsif keadilan dan kebenaran dalam musyawarah dan mufakat;42. Sebutkan sumber-sumber hukum internasional;43. Pengertian dan tujuan perjanjian internasional;44. Yang dimaksud dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa, jelaskan!45. Nilai-nilai pada pancasila;46. Dasar perbedaan demokrasi lansung dengan tidak langsung;47. Jaskan beberapa tahap dalam pembuatan perjanjian internasional48. Jelaskan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional !49. Sistim pemerintahan pada masa Pemerintahan Indonesia Serikat tahun 1949 !50. Ciri-ciri sistem pemerintahan Presidential !51. Ciri-ciri sistem pemerintahan Palemential !52. Beberapa fungsi dalam pers !53. Peran Pers di Indonesia sesua dengan UU pers !54. Beberapa perubahan dalam era globalisasi di Indonesia !55. Beberapa fungsi negara dalam mengatur kehidupan warga negaranya !56. Beberapa hak- hak sebagai warganegara di Indonesia !57. Bila terjadinya seseorang kehilangan hak kewarganegaraannya di Indonesia !

1. A. Prinsip kebersamaanPenerapan prinsip kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari menuntut setiap warga negara agar memiliki sikap pengendalian diri untuk mengarahkan aktivitasnya menuju kehidupan yang selaras dan seimbang. Nilai kebersamaan menuntut setiap warga negara untuk menempatkan kepentingan bangsa dn negra diatas kepentingan pribadi atau golongan.

B. Prinsip kesatuan dan kesatuanPrinsip kesatuan dan persatuan terjewatahkan dalam bentuk kesetiaan/loyalitas yang tinggi hanya untuk kepentingan negara. Untuk tetap tegaknya prinsip kesatuan dan persatuan , setiap warga negara harus mampu mengedepankan sikap : kesetiakawanan sosial , peduli terhadap sesama ,solidaritas , dan berkeadilan sosial.C. Prinsip demoratis ( demokrasi )Prinsip ini memandang bahwa setip warga negara mempunyai kedudukan,hak,dan kewajiban yang sama. Karena hakikat semangat kebangsaan adalah adanya tekad untuk hidup bersama yg mengutamakan kepentingan bangsa dan negara .2. Ada 4 macam1. Pengadilan NegeriPeradilan negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk.2. Pengadilan agama

Adalah pengadilan yg memeriksa dn memutuskan perkara-perkara yg timbul antara orang-orang islam , yg berkaitan dengan nikah , rujuk , talak , nafkh , waris , dan lain-lain

3. Pengadilan militer

Adalah pengadilan yang mengadili hanya alam lapangan pidana

4. Pengadilan tata usahaBadan yg berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama.

3. Akan adanya suatu lembaga yg diharapkan mampu menjamin penegakkan Hak Asasi Manusia di indonesia.4. 1. Sosial politik. Setiap sistem politik memiliki fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-sikap politik dikalangan penduduk umum. Fungsi ini melibatkan keluarga,sekolah,media komunikasi,lembaga keagamaan,pekerjaan, dan berbagai struktur politik.2. Rekrutmen politik. Merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan masa jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi , menjadi anggota organisasi , mencalonkan diri untuk jabatan tertentu , pendidikan ,dan ujian.

3. Komunikasi politik . merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui berbagai struktur yg ad dalam sistem politik.5. 1. Perlindungan terhadap hak asasi manusia2. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarahPeradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR atau lainnya3. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat4. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)Keseimbangan antara hak dan kewajibanPelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lainMenjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.6. Tentunya sangat penting karena untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dengan cara yang baik tanpa merugikan pihak yang lain. Dan juga Pendidikan politik diutamakan buat yang paham politik, khususnya kader parpol yang maju pemilu, pilkada. Agar saat menjabat tidak berakhir di sebuah penjara, akibat korupsi, atau tindak pidana lainnya.7. 1. Budaya politik parokialBudaya politik ini hanya terbatas pada satu wilayah atau lingkup yg kecil atau sempit. Pada umumnya budaya politik ini terdapat dalam masyarakat yg tradisional atau sederhana. Pada kebudayaan parokial masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yg luas , kecuali dalam batas tertentu ditempat mereka tinggal.

2. Budaya politik subjekBudaya ini menunjukkan pada orang-orang yg secara pasif patuh pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang , tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilu.

3. Budaya politik partisipanBudaya ini menunjukkan kepada orang-orang yg melibatkan diri dalam kegiatan voting dan memperoleh informasi yg cukup banyak tentang kehidupan politik.8. Meningkatkan atau mengembangkan pendidikan yang dapat mengembangkan potensi masyarakat, mampu menumbuhkan kemauan, serta membangkitkan semangat generasi bangsa untuk menggali berbagai potensi, dan mengembangkannya secara optimal bagi kepentingan pembangunan masyarakat secara utuh dan menyeluruh. Pendidikan demikianlah yang mampu menghasilkan sumber daya manusia (SDM) berkuaiitas serta memiliki visi, transparansi. dan pandangan jauh ke depan. yang tidak hanya mementingkan diri dan kelompoknya, tetapi senantiasa mengedepankan kepentingan bangsa dan negara dalam berbagai aspek kehidupan.9. Karena Dalam menyelenggarakan pemerintahan tidak ada satupun Negara yang tidak menggunakan Partai Politik yang didukung dengan sistem politik suatu Negara, yang tidak akan dapat dilepaskan dari sistem dan bentuk pemerintahan yang dianut oleh Negara, karena untuk menentukan bentuk dan susunan pemerintahan dalam suatu Negara yang merupakan cerminan suatu Negara adalah sistim politik suatu Negara yang bersumber dari partai politik yang ada.10. 1. Demokrasi Langsung : Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat secara langsung dalam membicarakan atau menentukan urusan negara. Hal ini terjadi pada zaman Yunani kuno karena penduduknya masih sedikit.

2. Demokrasi Tidak Langsung: Demokrasi tidak langsung/perwakilan merupakan sistem demokrasi yang untuk menyalurkan kemauannya, rakyat memilih wakil-wakilnya untuk menjabat dalam parlemen. Aspirasi rakyat diutarakan melalui wakil-wakilnya di parlemen

3. Demokrasi campuran atau demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat merupakan demokrasi yang merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan tidak langsung.Pak ini jawaban No. 1Pengertian Bangsa menurut para ahli :

Hans KohnIlmuwan dari Jerman ini berpendapat bahwa bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah.

Ernest RenanSebagai Ilmuwan Prancis, Ernest Renan berpendapat bahwa bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan kesetiakawanan yang Agung.

Otto BauerIlmuwan dari Jerman ini berpendapat bahwa pengertian bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakter atau sifat, karena adanya persamaan nasib.2. Menurut Miriam Sudiardjo, sifat hakekat negara dibagi menjadi 3 :a. Sifat memaksab. Sifat monopolic. Sifat mencangkup semua4. Berikut sifat-sifat pokok mengenai kedaulatan negara, menurut Jean Bodin :

a. Bersifat Permanen, yaitu sifat yang menyatakan kepatenan, kekonsistenan dalammenjalani sistem yang telah dibuatb. Bersifat Asli, yaitu sifat yang menunjukkan ketulenan, original, langsung, tanpaadanya rekayasa.c. Bersifat bulat, artinya apapun keputusan yang telah disepakati itu akan menjadiketekadan yang harus dilakukan bersama.d. Bersifat Tidak terbatas, artinya kedaulatan ini tidak dibatasi wilayahnya.

5. Undang-Undang dapat diartikan menjadi 2 klasifikasi, sebagai berikut :

a. Tertulis, ini merupakan peraturan yang berisikan hukum-hukum yang disamapikandalam bentuk konkret, agar dapat dijadikan pedoman yang bersifat continue darimasa ke masab. Tidak tertulis, sedangkan ini merupakan peraturan yang berisikan hukum-hukumyang disampaikan secara tak langsung / melalui kebiasaan.

6. Berikut Penggolongan atau klasifikasi hukum adalah sebagai berikut.

1. Hukum menurut wujud atau bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu:a. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui tertulis dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Misalnya, undang-undang, keputusan presiden dan lain-lain.b. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam masyarakat tertentu. Salah satu contohnya adalah hukum adat. Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut juga sebagai konvensi.2. Hukum menurut daerah berlakunya dibedakan menjadi tiga, yaitu:a. Hukum lokal merupakan hukum yang hanya berlaku di wilayah atau daerah tertentu dalan suatu wilayah negara.b. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku menyeluruh (melingkup seluruh wilayah) dalam suHukum internasional adalah yang berlaku secara internasional (dipergunakan atau disepakati oleh 2 negara atau lebih).3. Hukum menurut waktu berlakunya dibedakan menjadi dua, yaitu:a. Ius constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini. Hukum yang telahdisahkan dan berlaku disebut juga hukum positif.b. Ius constituendum adalah hukum yang masih dicita-citakan. Hukum ini belum ditetapkan sehingga masih belum bisa diberlakukan.4. Hukum menurut isinya dibedakan menjadi dua, yaitu:a. Hukum public atau hukum negara adalah hukum yang mengatur hubungan antara warga Negara dan negara dalam hal menyangkut kepentingan umum.b. Hukum privat atau hukum sipil adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih sebagai individu.5. Hukum menurut fungsinya dibedakan menjadi dua, yaitu:a. Hukum materil adalah hukum yang berisi pengaturan tentang hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan atau bisa juga dikatakan bahwa hukum materil berisi perintah dan larangan.b. Hukum formil adalah hukum yang berisi tentang tata cara melaksanakan dan mempertahankan/menegakkan hokum materil.c. Hukum menurut Hukum yang memaksa adalah hukum yang memiliki sifat harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua pihak.d. Hukum yang mengatur (pelengkap) adalah hukum yang dalam keadaan konkret dapat dikesampingankan atau tidak dijalankan.6. Hukum menurut sumbernya dibedakan menjadi empat, yaitu:a. Hukum undang-undang adalah hokum yang tercantum dalam peraturan perundangan.b. Hukum adat atau hokum kebiasaan adalah hukum yang berasal dari adat atau kebiasaan suatu daerah yang menjadi ciri khas masyarakatnya.c. Hukum traktat adalah hukum yang dibuat oleh negara-negara yang mengadakan perjanjian antar negara.d. Hukum yurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.3. Berikut beberapa teori, mengenai terbentuknya sebuah negara, sebagai berikut :

1. Teori Kedaulatan Tuhanajaran : Raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan (Jepang)

2. Teori Kedaulatan Rajaajaran : kekuasaan tertinggi terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan (Perancis)

3. Teori Kedaulatan Rakyatajaran : rakyat merupakan kesatuan yang dibentuk oleh suatu perjanjian masyarakat ( Indonesia dan AS)

4. Teori Kedaulatan Negaraajaran : kekuasaan pemerintahan berasal dari kedaulatan negara ( Jerman dan Italia)

5. Teori Kedaulatan Hukumajaran : kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi dlam negara ( Indonesia dan AS)7. Berikut, berbagai macam upaya yang dilakukkan untuk VS KKN :

a. Telah dibentuknya lembaga khusus yang terorganisir dan tegas yaitu KPKb. Semakin diperkuatnya sistem supremasi hukum, agar pelaku KKAN Taubatan Nasuhac. Berbagai kegiatan, proyek, bisnis yang dilakukan atas nama negara, maka haruslah bersifat konkret,transparan / tidak ada yang saling disembunyikand. Menyatukan aspirasi dan persepsi untuk memajukan INDONESIA agar menjadi >baik, dengan cara tidak jadi TIKUS CURUTe. Mendidik para generasi penerus bangsa, yang bukan hanya pengajaran namun juga didikan moral, etika agar ANTI KKN !8. Upaya yang dapat dilakukan baik oleh Pemerintah maupun masyarakat dalaman meminimalisir dampak Korupsi di Indonesia !!, sebagai berikut :

a. Telah dibentuknya lembaga khusus yang terorganisir dan tegas yaitu KPKb. Semakin diperkuatnya sistem supremasi hukum, agar pelaku KKAN Taubatan Nasuhac. Berbagai kegiatan, proyek, bisnis yang dilakukan atas nama negara, maka haruslah bersifat konkret,transparan / tidak ada yang saling disembunyikand. Menyatukan aspirasi dan persepsi untuk memajukan INDONESIA agar menjadi >baik, dengan cara tidak jadi TIKUS CURUTe. Mendidik para generasi penerus bangsa, yang bukan hanya pengajaran namun juga didikan moral, etika agar ANTI KKN !9. Berikut, pokok-pokok pembelajaran dari Undang-undang dasara 1945 :

1.pokok pikiran pertama ; negara melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia2.pokok pikiran kedua ;negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia3.pokok pikiran ketiga ; negara yang berkedaulatan rakyat,berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan4.pokok pikiran keempat ; negara berdasarkan atas ketuhanan yang maha esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab10. Sebelumnya kita, mesti mengingat kembali, apa pengertian dari demokrasi, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Demos = Masyarakat + *Kratos = Kekuasaan, jadi dapat diartikan bahwa Demokrasi adalah salah satu sistem pemerintahan yang memberikan kebebasan dan hak lebih,kepada rakyatnya.

CONTOHa. Bidang Politik : Setiap 5 tahun sekali di Indonesia, diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PEMILU), nah dalam hal ini masyarakat diberikan kebebasan / kekuasaan untuk menyalurkan aspirasinya dalam bentuk suara tertulis (COBLOS)

b. Bidang pendidikan : adanya hak dan kewajiban untuk menjalankan salah satu program pemerintah yang tidak memaksa namun menganjurkan bagi anak berusia pelajar agar menjalani program "WAJIB BELAJAR MINIMAL 9 TAHUN"

c. Bidang Ekonomi, dalam hal ini Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi dalam hal perdagangan terutama, karena setiap orang diberikan kebebasan untuk berjualan apa saja, selama itu baik dan berguna (seperti : WARTEG, WARTEL, WARNET dll....)

d. Bidang Budaya, Hal ini sudah lama berkembang fahamnya di Indonesia, bahwa BHINEKA TUNGGAL IKA, jadi perbedaan budaya dan menyebarkannya ke wilayah lain, itu bukanlah sebuah larangan, karena pada era ini Indonesia sudah masuk ke LINE MODERNISASINO 1

a. Nilai KetuhananNilai ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat beragama.

b. Nilai KemanusiaanNilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

c. Nilai PersatuanNilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia..

d. Nilai KerakyatanNilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan.

e. Nilai KeadilanNilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atauun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Karena sifatnya abstrak dan normatif, isinya belum dapat dioperasionalkan. Agar dapat bersifat operasional dan eksplisit, perlu dijabarkan ke dalam nilai instrumental. Contoh nilai instrumental tersebut adalah UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.NO 6

Isi pokok pelaksanaan Demokrasi Pancasila :

a.Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila sebagaimana disebut di dalam Pembukaan UUD 1945, serta penjabarannya dalam Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945

b.Demokrasi ini harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia

c.Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan. Melalui kelembagaan ini diharapkan segala sesuatunya dapat diselesaikan melalui saluran saluran tertentu.

d.Demokrasi ini harus bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam Penjelasan UUD 1945

Tipe-tipe Budaya politik

1.Budaya politik parokial yaitu budaya politik yang tingkat partisipasi politiknya sangat rendah. Budaya politik suatu masyarakat dapat di katakan Parokial apabila frekuensi orientasi mereka terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau masyarakat pedalaman di Indonesia. dalam masyarakat ini tidak ada peran politik yang bersifat khusus. Kepala suku, kepala kampung, kyai, atau dukun,yang biasanya merangkum semua peran yang ada, baik peran yang bersifat politis, ekonomis atau religius.

2.Budaya politik kaula (subjek),yaitu budaya politik yang masyarakat yang bersangkutan sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya tetapi masih bersifat pasif. Budaya politik suatu masyarakat dapat dikatakan subyek jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap pengetahuan sistem politik secara umum dan objek output atau terdapat pemahaman mengenai penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah. Namun frekuensi orientasi mengenai struktur dan peranan dalam pembuatan kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak terlalu diperhatikan. Para subyek menyadari akan otoritas pemerintah dan secara efektif mereka di arahkan pada otoritas tersebut. Sikap masyarakat terhadap sistem politik yang ada ditunjukkan melalui rasa bangga atau malah rasa tidak suka. Intinya, dalam kebudayaan politik subyek, sudah ada pengetahuan yang memadai tentang sistem politik secara umum serta proses penguatan kebijakan yang di buat oleh pemerintah.

3.Budaya politik partisipan,yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik yang sangat tinggi. Masyarakat mampu memberikan opininya dan aktif dalam kegiatan politik. Dan juga merupakan suatu bentuk budaya politik yang anggota masyarakatnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik. Mereka memiliki pengetahuan yang memadai mengenai sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik yang berlangsung. Masyarakat cenderung di arahkan pada peran pribadi yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peran tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.NO 9

- UU no 21 Tahun 1982- UU no 4 Tahun 1967- UU no 40 Tahun 1999- UUD 945 pasal 28

XII.IPS.1no.5Penggolongan menurut Pendapat Para sarjana Hukum InternasionalPara sarjana Hukum Internasional menggolongkan sumber hukum internasional yaitu, meliputi:1. Kebiasaan2. Traktat3. Keputusan Pengadilan atau Badan-badan Arbitrase4. Karya-karya Hukum5. Keputusan atau Ketetapan Organ-organ/lembaga Internasional

no.7Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia.Berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan MPR tentang P4, ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar NKRI yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

no.81.Nilai Ketuhanan Yang Maha EsaBeriman kepada tuhan yang maha esa, ini sesuai dengan agama dan keyakinan sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradap. Nilai luhur ini telah melandasi kerukunan hidup berbangsa, bermasyarakat, dan juga bernegara.

Di negara kita tepatnya di Indonesia, terdapat banyak sekali macam-maca agama yang berbeda. Masing-masing telah mempercayai agama yang telah dianutnya sehingga kerukunan diantara penganut agama tetap terpelihara. Iman dan takwa kepada tuhan yang maha Esa telah terpatri dalam hati penganut agama,2. Nilai Kemanusiaan yang Adil dan BeradabMungkin setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat, kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan yang dinamis dan selalu mengarah pada kemantapan yang telah disempurnakan.

3. Nilai Persatuan IndonesiaSetiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, kesatuan, dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi golongan. Sikap tersebut melahirkan kesanggupan dan kerelaan berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sikap positif ini telah dilandasi oleh rasa cinta dan sayang kepada tanah air ( Patriotis) dan juga rasa cinta kepada bangsa dan negara (nasionalis).

4. Nilai Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/PerwakilanSetiap warga negara pasti memiliki kedudukan yang baik. Kedudukan yang sama tersebut digunakan dengan kesadaran dan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama.

5. Nilai-nilai Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat IndonesiaKita harus mengindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan juga menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan.

Disaar terjadinya krisis nasional terjadi ancaman berat terhadap kelangsungan hidup bangsa dan bernegara, dan tindakan dari sekolompok orang-orang yang mengarah pada disintegrasi bangsa. Tapi, Pancasila selalu menjadi pegangan bersama dan juga ideologi negara tak tergoyahkan sedikit pun.

no.6Perjanjian Internasional sendiri adalah suatu persetujuan antarnegara yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakannya dan jugaPerjanjian Internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.1. Demokrasi di indonesia saat ini begitu menyenangkan untuk di simak dan di perhtikan,. karena sudah banyak perombakan, kurang memeprhatiakn hukum-hukum yg berlaku dan perundang undangan. seolah hukum itu milik sendiri dan dapat di prmainakn tanpa memikirkan lain pihak,, kurang memperhatikan kalangan bawah.. serta pemerintahan yang kurang baik dlm demokrasi saat ini..

4. Prinsip keadalian musyawarah dan mufakat, menghargai pendapat orang lain , medengarkan, mempertimbangkan seperti yang trtera di pancasila sila k 4.

7. Pancasila sebagai Ideologi Bangsa yaitu sebagai cita-cita negara atau identitas, nilai yang menjadi patokan bagi suatu pemerintahan atau kenegaraan bagi seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, serta menjadi tujuan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia.

saya dari kelas XII.IPA 2jawaban no.4Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer di antara lain :A. Eksekutif (perdana menteri,kanselir) di pilih oleh kepala negara (raja/ratu) yang telah memperoleh persetujuan dan dukungan oleh mayoritas parlemenB. Di dasarkan pada prinsip kekuasaan yang menyebar (diffusion of power)C. Kekuasaan legislatif (Dewan perwakilan rakyat) lebih kuat dari pada kekuasaan eksekutif (perdana menteri/kanselir), sehingga kabinet-kabinet (menteri-menteri) harus mempertanggung jawabkan atas semua tindakan nya kepada dewan perwakilan rakyatD. Program-program kebijakan kabinet harus sesuai dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen, jika kabinet melakukan penyimpangan terhadap program-program kebijaksanaan yang di buat, anggota parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan memberikan mosi tidak percaya kepada pemerintahE. Kedudukan kepala negara (raja,ratu,kaisar,atau pangeran) hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat di ganggu gugatCiri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :A. Di dasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (Separation of power).B. Di kepalai oleh seorang presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif (kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala negara)C. Eksekutif di pilih rakyat, baik melalui pilihan secara langsung maupun tidak langsung (melalui badan perwakilan)D. Presiden mempunyai hak prerogatif untuk mengangkat maupun memberhentikan para pembantu nya (menteri). Oleh karena itu para menteri yang bertanggung jawab kepada presidenE. Presiden beserta kabinet nya tidak bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Oleh karena itu diantara presiden dan dewan perwakilan rakyat tidak dapat saling menjatuhkan atau membubarkanjawab no.2

Sistem pemerintahan yang digunakan pada masa berlakunya Konstitusi RIS 1949 adalah sistem parlementer, sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 & 2 Konstitusi RIS. Pada ayat (1) ditegaskan bahwa 'Presiden tidak dapat diganggu gugat'. Artinya presiden tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas tugas-tugas pemerintahan, karena presiden adalah kepala negara, bukan kepala pemerintahan.

Pada pasal 118 ayat (2) ditegaskan bahwa 'Menteri-menteri bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah baik bersama sama untuk seluruhnya maupun masing-masing untu dirinya sendiri'. Dengan demikian, yang melaksanakan & bertanggung jawab terhadap tugas tugas pemerintahan adalah menteri-menteri. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri, dengan sistem pemerintahan parlementer, dimana pemerintah bertanggung jawab terhadap parlemen (DPR)

Berikut lembaga-lembaga negara menurut Konstitusi RIS :a.Presidenb.Menteri-menteric.Senatd.DPRe.MAf. Dewan Pengawas Keuangan