3

jdih.lipi.go.idFungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

Download PDF Report

Upload
others
View
24
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.lipi.go.idFungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

Page 2: jdih.lipi.go.idFungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

Page 3: jdih.lipi.go.idFungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden

bptd8banten.dephub.go.id...Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

bptd8banten.dephub.go.id...Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Documents

mojokertokab.go.id · Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Urnum Republik Indonesia Nomor

mojokertokab.go.id · Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Urnum Republik Indonesia Nomor

Documents

BATANlayanan.batan.go.id/jdih/berkas/jdih/93175678607Perka_Etik_Final.pdfBATAN - 2 - Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

BATANlayanan.batan.go.id/jdih/berkas/jdih/93175678607Perka_Etik_Final.pdfBATAN - 2 - Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Documents

Directorate General of Customs and Exciserepository.beacukai.go.id/peraturan/2014/09/d3a69f55ee05175dd47… · Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan

Directorate General of Customs and Exciserepository.beacukai.go.id/peraturan/2014/09/d3a69f55ee05175dd47… · Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan

Documents

repository.beacukai.go.idrepository.beacukai.go.id/peraturan/2015/07/6661506ff2bf...Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan

repository.beacukai.go.idrepository.beacukai.go.id/peraturan/2015/07/6661506ff2bf...Keluar dan Tarif Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan

Documents

sdppi.kominfo.go.id...Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun

sdppi.kominfo.go.id...Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun

Documents

dishub.jabarprov.go.iddishub.jabarprov.go.id/doc/Permen/pm._no._18_tahun_2009.pdf · tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

dishub.jabarprov.go.iddishub.jabarprov.go.id/doc/Permen/pm._no._18_tahun_2009.pdf · tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Documents

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH ...jdih.bintankab.go.id/jdih21/assets/peraturan/18pdbintan006.pdf · beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH ...jdih.bintankab.go.id/jdih21/assets/peraturan/18pdbintan006.pdf · beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Documents

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN … · beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN PERATURAN MENTERI PERENCANAAN … · beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Documents

bondowosokab.jdih.jatimprov.go.idbondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/download... · Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

bondowosokab.jdih.jatimprov.go.idbondowosokab.jdih.jatimprov.go.id/download... · Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Documents

PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI … fileFungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

PANDUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI … fileFungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Documents

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAPjdih.cilacapkab.go.id/download/prokum/Perbup_Clp_2018_227.pdfkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI CILACAPjdih.cilacapkab.go.id/download/prokum/Perbup_Clp_2018_227.pdfkali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan

Documents

SALINAN - pendidikan.kulonprogokab.go.id · Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

SALINAN - pendidikan.kulonprogokab.go.id · Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

Documents

SALINAN - bpsdm.kemendagri.go.idbpsdm.kemendagri.go.id/download/get/6cd6d197b74f788d5dff962765c328c5... · sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ... adalah bagian wilayah

SALINAN - bpsdm.kemendagri.go.idbpsdm.kemendagri.go.id/download/get/6cd6d197b74f788d5dff962765c328c5... · sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir ... adalah bagian wilayah

Documents

SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI ...dpmpptsp.sumutprov.go.id/uploads/d7eecf69e95fd92946ee...Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

SALINAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI ...dpmpptsp.sumutprov.go.id/uploads/d7eecf69e95fd92946ee...Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

Documents

SALINAN TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN DAN … · Pembentukan dan Organisasi Kementerian „ Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ... Indonesia. 5. Lembaga

SALINAN TENTANG KERJA SAMA PENYELENGGARAAN DAN … · Pembentukan dan Organisasi Kementerian „ Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan ... Indonesia. 5. Lembaga

Documents

jdih.belitungtimurkab.go.idjdih.belitungtimurkab.go.id/sites/default/files/dokumen... · 2020. 8. 7. · Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

jdih.belitungtimurkab.go.idjdih.belitungtimurkab.go.id/sites/default/files/dokumen... · 2020. 8. 7. · Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Documents

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAjatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/yuqx...Kepegawaian Negara sebagaimana tiga kali diubah telah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARAjatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/yuqx...Kepegawaian Negara sebagaimana tiga kali diubah telah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian

Documents

· PDF filetentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir ... Karu Perawatan Perinatologi Karu Karnar Operasi

· PDF filetentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir ... Karu Perawatan Perinatologi Karu Karnar Operasi

Documents

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR · Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan ... Menentukan skala prioritas pembangunan daerah ... Prioritas dan

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR · Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan ... Menentukan skala prioritas pembangunan daerah ... Prioritas dan

Documents

I. PENDAHULUAN - dapenperhutani.comdapenperhutani.com/backup/pdf/KebijakanPengurus/PEDOMAN12... · dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang ... atau dibayarkan

I. PENDAHULUAN - dapenperhutani.comdapenperhutani.com/backup/pdf/KebijakanPengurus/PEDOMAN12... · dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir dengan Undang ... atau dibayarkan

Documents

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …€¦ · 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SALINAN …€¦ · 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Documents

I · Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13Tahun 2014tentang Perubahan kelimaatasPeraturan

I · Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13Tahun 2014tentang Perubahan kelimaatasPeraturan

Documents

EKSPOR - JDIH Kemendag RIjdih.kemendag.go.id/.../regulasi/04211249_abstraksi_11_tahun_2017.pdf · dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ... UU No. 10

EKSPOR - JDIH Kemendag RIjdih.kemendag.go.id/.../regulasi/04211249_abstraksi_11_tahun_2017.pdf · dikenakan Bea Keluar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir ... UU No. 10

Documents

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN … · Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN … · Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik

Documents

bcbogor.beacukai.go.id · fasilitas fiskal, skema persyaratan fasilitas kepabeanan, ... Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

bcbogor.beacukai.go.id · fasilitas fiskal, skema persyaratan fasilitas kepabeanan, ... Barang Impor Untuk Dipakai sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Documents

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA …dishanpan.jatengprov.go.id/files/77451866PERMENTAN_LDPM_2016.pdf · Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ... beberapa kali diubah terakhir

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA …dishanpan.jatengprov.go.id/files/77451866PERMENTAN_LDPM_2016.pdf · Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, ... beberapa kali diubah terakhir

Documents

Pemerintah Kabupaten Kuningan | Rapih Winangun Kerta …...Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati

Pemerintah Kabupaten Kuningan | Rapih Winangun Kerta …...Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati

Documents

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdih.pasuruankab.go.id/data/hukum/19f84fe260098b... · Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

BUPATI PASURUAN PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN …jdih.pasuruankab.go.id/data/hukum/19f84fe260098b... · Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

Documents

BERITA DAERAH - jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__141... · 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

BERITA DAERAH - jdih.sukabumikota.go.idjdih.sukabumikota.go.id/uploads/pdf/PERWAL_No__141... · 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Documents