• Home

  • Documents

  • jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom...
5

jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

  • Upload
    others

  • View
    8

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Page 2: jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Page 3: jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Page 4: jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Page 5: jdih.rokanhulukab.go.id · Undang-undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

SALINAN - jdih.wonosobokab.go.id · Undang-undang Nomor 13 Ta hun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5

SALINAN - jdih.wonosobokab.go.id · Undang-undang Nomor 13 Ta hun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5

Documents
LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTAbptsp.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-daerah-daerah-khusus...Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota

LEMBARAN DAERAH KHUSUS IBUKOTAbptsp.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-daerah-daerah-khusus...Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota

Documents
LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun

LEMBARAN DAERAH 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 ... No. 6 Tahun 2011... · 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan ... Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ......Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Documents
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Documents
Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Undang Undang Pemilihan Kepala Daerah

Documents
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009sjdih.sidoarjokab.go.id/.../undang-undang/UU_PAJAK_RETRIBUSI.pdfTentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ... Jenis Pajak ... Retribusi Perizinan Tertentu

Documents
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah … file6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Documents
jdih.rokanhulukab.go.id · 3. 4. 5. 6. 8. 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Okan Hulu, Kabupaten

jdih.rokanhulukab.go.id · 3. 4. 5. 6. 8. 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Okan Hulu, Kabupaten

Documents
Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

Business
kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah

kabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.idkabbojonegoro.jdih.jatimprov.go.id/download/Peraturan Bupati/PERBUP... · Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah dalarn ... Daerah

Documents
UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Documents
TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA · Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor

TINJAUAN HUKUM TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA · Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor

Documents
jdih.rokanhulukab.go.id · Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008

jdih.rokanhulukab.go.id · Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008

Documents
Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Documents
DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · 2015. 7. 1. · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3 Pasal

DRAF RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA … · 2015. 7. 1. · UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA ... perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3 Pasal

Documents
Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

Dewan Perwakilan Rakyat - UNDANG-UNDANG REPUBLIK … · perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota,

Documents
PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)

PENYEMPURNAAN UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (UU Nomor 28 Tahun 2009)

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...- 3 - 4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA …...- 3 - 4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara

Documents
jdih.rokanhulukab.go.id · 2. 3. 4. 5. 6. Menetapkan . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan 2004 antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan

jdih.rokanhulukab.go.id · 2. 3. 4. 5. 6. Menetapkan . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan 2004 antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan

Documents
LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II … file2 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 3685) ; 5. Undang-undang

Documents
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Documents
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …dispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/Undang-Undang... · Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 …dispenda-kaltimprov.org/wp-content/uploads/2013/04/Undang-Undang... · Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat

Documents
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ... · bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ... · bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ... Undang-Undang

Documents
ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

ciamiskab.go.id€¦ · Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Ling ngan Propinsi Jawa Barat; Undang-Undang Nomor Penyelenggara Negara yang Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang

Documents
Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Documents
jdih.rokanhulukab.go.id · 2020. 1. 14. · 6. g. 9. - Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Tent Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hull], Kabupaten Rokan Hilir,Kabupaten

jdih.rokanhulukab.go.id · 2020. 1. 14. · 6. g. 9. - Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999, Tent Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hull], Kabupaten Rokan Hilir,Kabupaten

Documents
Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

Perda No 9 Tahun 2013 - Audit Board of Indonesia · Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah ... Undang-Undang Nomor 39

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEMBRANA …ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Perda... · 2. Undang-Undang Nomor ... Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah

Documents