• Home

  • Documents

  • jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam...
15

jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung

  • Upload
    others

  • View
    11

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 2: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 3: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 4: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 5: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 6: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 7: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 8: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 9: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 10: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 11: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 12: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 13: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 14: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung
Page 15: jdih.balangankab.go.id - PERDA NO 14 THN 2013.pdf11. 12. 13. Menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung

Pemberantasan Sarang Nyamuk

Pemberantasan Sarang Nyamuk

Documents
Sarang Thakkar 10982294

Sarang Thakkar 10982294

Documents
Sarang Burung

Sarang Burung

Documents
Pengusahaan Sumber Daya Air

Pengusahaan Sumber Daya Air

Documents
BUPATI BANTUL - bkad.bantulkab.go.id · Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 8. Burung Walet adalah satwa yang

BUPATI BANTUL - bkad.bantulkab.go.id · Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. 8. Burung Walet adalah satwa yang

Documents
10. Kontrak Pengusahaan Migas

10. Kontrak Pengusahaan Migas

Documents
no 42 thn 2001.pdf · Pasal 5 Untuk mendapat izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat orang atau Badan Hukum mengajukan permohonan diatas

no 42 thn 2001.pdf · Pasal 5 Untuk mendapat izin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat orang atau Badan Hukum mengajukan permohonan diatas

Documents
Pengusahaan instalasi listrik

Pengusahaan instalasi listrik

Documents
Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

Documents
WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2014.pdfPajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. 6. Burung Walet adalah

WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT Tahun 2014.pdfPajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet. 6. Burung Walet adalah

Documents
Audit Board of Indonesia · 2013. 4. 1. · PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET. Pasal I Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2000 Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet yang

Audit Board of Indonesia · 2013. 4. 1. · PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET. Pasal I Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 13 Tahun 2000 Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet yang

Documents
jdih.balangankab.go.id - Perbup no.20...jdih.balangankab.go.id

jdih.balangankab.go.id - Perbup no.20...jdih.balangankab.go.id

Documents
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK ... · Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK ... · Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet

Documents
Sarang banubakde retail_report_bigbazaar

Sarang banubakde retail_report_bigbazaar

Retail
,ib - jdih.balangankab.go.id

,ib - jdih.balangankab.go.id

Documents
jdih.banjarbarukota.go.idjdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2013/02-2013.pdf · 2015. 10. 26. · proposal pengusahaan sarang burung walet; foto copy sertifikat atau surat kepemilikan

jdih.banjarbarukota.go.idjdih.banjarbarukota.go.id/upload/perda/2013/02-2013.pdf · 2015. 10. 26. · proposal pengusahaan sarang burung walet; foto copy sertifikat atau surat kepemilikan

Documents
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH...b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnnya yang berada di habitat alami; Pasal 4 (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH...b. Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnnya yang berada di habitat alami; Pasal 4 (1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau

Documents
Data pengusahaan hutan

Data pengusahaan hutan

Data & Analytics
Jenis kontrak pengusahaan migas

Jenis kontrak pengusahaan migas

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ......Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut dalam wilayah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet berada. BAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ......Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut dalam wilayah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet berada. BAB

Documents
CamScanner 07-17-2020 10.19jdih.pesisirselatankab.go.id/files/peraturan_27-08-2020-08-55-03.pdf · Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan

CamScanner 07-17-2020 10.19jdih.pesisirselatankab.go.id/files/peraturan_27-08-2020-08-55-03.pdf · Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/ atau pengusahaan

Documents
Karakteristik Sarang Rayap

Karakteristik Sarang Rayap

Documents
K4D%h PINGISAH&AN S.TAW BADAN PENGUSAHAAN ......1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 2. Kepala adalah Kepala Badan

K4D%h PINGISAH&AN S.TAW BADAN PENGUSAHAAN ......1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 2. Kepala adalah Kepala Badan

Documents
SALINAN NOMOR 11 TAHUN...peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 11 tahun 2013 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dengan rahmat tuhan yang maha esa

SALINAN NOMOR 11 TAHUN...peraturan daerah kabupaten lamandau nomor 11 tahun 2013 tentang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dengan rahmat tuhan yang maha esa

Documents
pangkalpinang.bpk.go.idpangkalpinang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/Perda_Kota... · bahwa penyamarataan tariffbiaya administrasi pemberian izin pengusahaan sarang burung walet

pangkalpinang.bpk.go.idpangkalpinang.bpk.go.id/wp-content/uploads/2010/10/Perda_Kota... · bahwa penyamarataan tariffbiaya administrasi pemberian izin pengusahaan sarang burung walet

Documents
balangankab.go.id...Asosiasi pengusaha sarang burung walet yang selanjutnya disebut asosiasi adalah wadah yang dibentuk oleh para pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung

balangankab.go.id...Asosiasi pengusaha sarang burung walet yang selanjutnya disebut asosiasi adalah wadah yang dibentuk oleh para pemegang izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung

Documents
TENTANG PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN ... No. 6 Thn...a. Hak Pengusahaan Hutan Alam; atau b. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman. (2) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Alam meliputi penebangan

TENTANG PENGUSAHAAN HUTAN DAN PEMUNGUTAN ... No. 6 Thn...a. Hak Pengusahaan Hutan Alam; atau b. Hak Pengusahaan Hutan Tanaman. (2) Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Alam meliputi penebangan

Documents
ppt pengusahaan batubara

ppt pengusahaan batubara

Documents
Kek Sarang Semut

Kek Sarang Semut

Documents
eJournal · Web viewDalam usaha ternak burung walet ini pengusaha wajib mengajukan berkas permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang akan diajukan kepada

eJournal · Web viewDalam usaha ternak burung walet ini pengusaha wajib mengajukan berkas permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang akan diajukan kepada

Documents