5

jdih.padang.go.id · bantuan insentif sebesar Rp. 1.500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

Download PDF Report

Upload
others
View
3
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.padang.go.id · bantuan insentif sebesar Rp. 1.500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

Page 2: jdih.padang.go.id · bantuan insentif sebesar Rp. 1.500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

Page 3: jdih.padang.go.id · bantuan insentif sebesar Rp. 1.500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

Page 4: jdih.padang.go.id · bantuan insentif sebesar Rp. 1.500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

Page 5: jdih.padang.go.id · bantuan insentif sebesar Rp. 1.500,000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per bulan. Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

Veriias. ANTARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/mou/2018/KESEPAKATAN_BERSAMA_ANTARA... · Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing

Veriias. ANTARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DENGAN …jdih.dephub.go.id/assets/uudocs/mou/2018/KESEPAKATAN_BERSAMA_ANTARA... · Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada masing-masing

Documents

jdih.padang.go.id filememberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

jdih.padang.go.id filememberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam

Documents

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/2016 TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DAU

KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SETELAH DITETAPKANNYA PMK 125/PMK.07/2016 TENTANG PENUNDAAN PENYALURAN SEBAGIAN DAU

Government & Nonprofit

Scanned by CamScannerSegala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan ... Divisi Kerohanian Divisi Humas KEDUDUKAN DALAM

Scanned by CamScannerSegala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan ... Divisi Kerohanian Divisi Humas KEDUDUKAN DALAM

Documents

Yth. SALINAN Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan ... · BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019

Yth. SALINAN Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan ... · BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019

Documents

KEBIJAKAN UMUM - jarlitbangnov.pekalongankota.go.id · dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

KEBIJAKAN UMUM - jarlitbangnov.pekalongankota.go.id · dengan penyelenggaraan Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan ditetapkannya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Documents

KHMENTERIAIT KESEITATA1N RI DIREKTORAT · PDF filebahwa dengan ditetapkannya pedoman penyelenggaraan pelayanan ... Tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian ... Dasar pengelolaan

KHMENTERIAIT KESEITATA1N RI DIREKTORAT · PDF filebahwa dengan ditetapkannya pedoman penyelenggaraan pelayanan ... Tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian ... Dasar pengelolaan

Documents

jdih.padang.go.id filePokjanal Kecamatan dan Polqia Posyandu Kelurahan, b. Membantu dan menfasllitasi kader dalajll melaksanakan kegiatan Posyandu Tim Juri

jdih.padang.go.id filePokjanal Kecamatan dan Polqia Posyandu Kelurahan, b. Membantu dan menfasllitasi kader dalajll melaksanakan kegiatan Posyandu Tim Juri

Documents

siulp.lkpp.go.idsiulp.lkpp.go.id/uploads/dul_hsn@yahoo.com... · laporan pelaksanaan kegiatan ... Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

siulp.lkpp.go.idsiulp.lkpp.go.id/uploads/[email protected]... · laporan pelaksanaan kegiatan ... Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada

Documents

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI …sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · Komprehensif (PONEK) ... Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Pelayanan

PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI …sjdih.sidoarjokab.go.id/sjdih/webadmin/webstorage/produk_hukum/... · Komprehensif (PONEK) ... Maksud ditetapkannya Pedoman Pelaksanaan Pelayanan

Documents

vedcmalang.comvedcmalang.com/pppptkboemlg/images/undangansept2017/Undanga… · B. Pembiayaan Seluruh biaya perjalanan, akomodasi, dan konsumsi selama kegiatan berlangsung dibebankan

vedcmalang.comvedcmalang.com/pppptkboemlg/images/undangansept2017/Undanga… · B. Pembiayaan Seluruh biaya perjalanan, akomodasi, dan konsumsi selama kegiatan berlangsung dibebankan

Documents

data.bmkg.go.iddata.bmkg.go.id/share/Dokumen/se_perjalanan_luar_UM103A8KBBMKG2010.pdf · negeri yang sumber pendanaanya sebagian atau seiuruhnya dibebankan kepada ... DI LINGKUNGAN

data.bmkg.go.iddata.bmkg.go.id/share/Dokumen/se_perjalanan_luar_UM103A8KBBMKG2010.pdf · negeri yang sumber pendanaanya sebagian atau seiuruhnya dibebankan kepada ... DI LINGKUNGAN

Documents

PAJAK PENGHASILAN - Universitas Brawijayasaifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/10/PAJAK-PENGHASILAN-UMUM... · Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

PAJAK PENGHASILAN - Universitas Brawijayasaifulrahman.lecture.ub.ac.id/files/2013/10/PAJAK-PENGHASILAN-UMUM... · Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai

Documents

portal.batangkab.go.idportal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201297.pdf · pe1aporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen dibebankan

portal.batangkab.go.idportal.batangkab.go.id/jdih/PERBUP/2_201297.pdf · pe1aporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, pembangunan sub sistem informasi manajemen dibebankan

Documents

jdih.padang.go.id · Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya ... d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan peninjauan kembali

jdih.padang.go.id · Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya ... d. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam seluruh rangkaian kegiatan peninjauan kembali

Documents

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2014betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/site/images/WEB_BARU/... · distribusi, aplikasi serta program pengembangan maupun tugas lain yang telah dibebankan

LAPORAN TAHUNAN TAHUN 2014betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/site/images/WEB_BARU/... · distribusi, aplikasi serta program pengembangan maupun tugas lain yang telah dibebankan

Documents

jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepEI/2020/SK_TIM_Pengawas_SIP… · Pengawas Sipencatar Jalur Non Reguler dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/kepEI/2020/SK_TIM_Pengawas_SIP… · Pengawas Sipencatar Jalur Non Reguler dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Documents

BENDA YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN ASURANSI …

BENDA YANG DIBEBANKAN HAK TANGGUNGAN DAN ASURANSI …

Documents

batangkab.go.id · 10% (sepuluh persen) dari nilai bantuan Pamsimas. Segala biaya yang timbul sebagal akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

batangkab.go.id · 10% (sepuluh persen) dari nilai bantuan Pamsimas. Segala biaya yang timbul sebagal akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Documents

karyailmiah.narotama.ac.idkaryailmiah.narotama.ac.id/files/SISTEM PEMESANAN LATIHAN... · Web viewSebagaimana telah ditetapkannya Perda Kota Surabaya nomor 13 tahun 2003 tentang pengelolaan

karyailmiah.narotama.ac.idkaryailmiah.narotama.ac.id/files/SISTEM PEMESANAN LATIHAN... · Web viewSebagaimana telah ditetapkannya Perda Kota Surabaya nomor 13 tahun 2003 tentang pengelolaan

Documents

DRAFT RENSTRA - bpbd.riau.go.idbpbd.riau.go.id/index.php/download/download_renstra/file... · Perencanaan dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

DRAFT RENSTRA - bpbd.riau.go.idbpbd.riau.go.id/index.php/download/download_renstra/file... · Perencanaan dengan ditetapkannya UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Documents

badanbahasa.kemdikbud.go.idbadanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/kerjasama... · Pasal 5 PEMBIAYAAN Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan

badanbahasa.kemdikbud.go.idbadanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/sites/default/files/kerjasama... · Pasal 5 PEMBIAYAAN Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan

Documents

jdih.banyuwangikab.go.idjdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perda/Perda_No_29_Tahun_2004.pdfBahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan ... Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan,

jdih.banyuwangikab.go.idjdih.banyuwangikab.go.id/dokumen/perda/Perda_No_29_Tahun_2004.pdfBahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan ... Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan,

Documents

· 2016. 5. 17. · Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika

· 2016. 5. 17. · Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara pada Dinas Komunikasi dan Informatika

Documents

· 2018-01-10 · 10% (sepuluh persen) dari nilai bantuan Pamsimas. Segala biaya yang timbul sebagal akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

· 2018-01-10 · 10% (sepuluh persen) dari nilai bantuan Pamsimas. Segala biaya yang timbul sebagal akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Documents

Fiqih Islam - eprints.dinus.ac.ideprints.dinus.ac.id/14349/1/BAB_9_-_HUKUM_ISLAM.pdf · Fiqih Islam ? Pemahaman manusia ... Ketentuan yg dibebankan sesuai fitrah, tdk mempersulit,

Fiqih Islam - eprints.dinus.ac.ideprints.dinus.ac.id/14349/1/BAB_9_-_HUKUM_ISLAM.pdf · Fiqih Islam ? Pemahaman manusia ... Ketentuan yg dibebankan sesuai fitrah, tdk mempersulit,

Documents

jdih.kuningankab.go.id · 2019. 8. 6. · inventarisasi penyiapan lahan relokasi dampak bencana alam. Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

jdih.kuningankab.go.id · 2019. 8. 6. · inventarisasi penyiapan lahan relokasi dampak bencana alam. Segala biaya yang diperlukan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan

Documents

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/kepka/P09201271.pdfKELIMA KEENAM Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan

jdih.bps.go.idjdih.bps.go.id/files/produk_hukum/kepka/P09201271.pdfKELIMA KEENAM Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Badan

Documents

jatengprov.go.idppid.disperakim.jatengprov.go.id/foto/1599642059256... · REALISASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DAN JARING PENGAMAN EKONOMI (JPE) ... dibebankan kepada

jatengprov.go.idppid.disperakim.jatengprov.go.id/foto/1599642059256... · REALISASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL (JPS) DAN JARING PENGAMAN EKONOMI (JPE) ... dibebankan kepada

Documents

jdih.padang.go.id file(Koordinator) (Anggota) (Anggola) (Anggota) (Koordmator) (Anggota) (Anggota) ... Karang Taruna dalam setiap rapat evaluasi kegiatan

jdih.padang.go.id file(Koordinator) (Anggota) (Anggola) (Anggota) (Koordmator) (Anggota) (Anggota) ... Karang Taruna dalam setiap rapat evaluasi kegiatan

Documents