8

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 6. 3. · 14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kerniskinan; 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Download PDF Report

Upload
others
View
4
Download
0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 6. 3. · 14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kerniskinan; 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Page 2: jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 6. 3. · 14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kerniskinan; 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Page 3: jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 6. 3. · 14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kerniskinan; 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Page 4: jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 6. 3. · 14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kerniskinan; 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Page 5: jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 6. 3. · 14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kerniskinan; 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Page 6: jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 6. 3. · 14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kerniskinan; 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Page 7: jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 6. 3. · 14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kerniskinan; 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

Page 8: jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 6. 3. · 14. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Kegiatan Penanggulangan Kerniskinan; 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia

jdih.purbalinggakab.go.id · 2021. 2. 4. · Pembentukan Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

jdih.purbalinggakab.go.id · 2021. 2. 4. · Pembentukan Peraturan Perundang—Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 9. 29. · Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran ... Ketua PC Muslimat NU Purbalingga

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 9. 29. · Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran ... Ketua PC Muslimat NU Purbalingga

Documents

TENTANG - jdih.purbalinggakab.go.id · tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku; c. bah wa berdasarkan

TENTANG - jdih.purbalinggakab.go.id · tentang Retribusi Izin Gangguan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang -undangan yang berlaku; c. bah wa berdasarkan

Documents

- poltekkp-bitung.ac.idpoltekkp-bitung.ac.id/batampung/file/ren1.pdf · kerniskinan) pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan), pro- ... karang, padang lamun, hutan

- poltekkp-bitung.ac.idpoltekkp-bitung.ac.id/batampung/file/ren1.pdf · kerniskinan) pro-job (penyerapan tenaga kerja), pro-growth (pertumbuhan), pro- ... karang, padang lamun, hutan

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG

jdih.purbalinggakab.go.id · 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787); MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten Purbalingga, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

jdih.purbalinggakab.go.id · Pengurus Komisi Irigasi Kabupaten Purbalingga, dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683); MEMUTUSKAN: Menetapkan PENUGASAN GURU DI KABUPATEN PERATURAN BUPATI SEBAGAI

jdih.purbalinggakab.go.id · Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683); MEMUTUSKAN: Menetapkan PENUGASAN GURU DI KABUPATEN PERATURAN BUPATI SEBAGAI

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · Memimpin dan mengkoo rdinasikan tugas -tugas Kepanitiaan terhadap Penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRN) XVII Kabupaten Purbalingga

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · Memimpin dan mengkoo rdinasikan tugas -tugas Kepanitiaan terhadap Penyelenggaraan Perkemahan Ilmiah Remaja Nasional (PIRN) XVII Kabupaten Purbalingga

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 9. 22. · Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 9. 22. · Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian

Documents

(RP3).pdf · Program-program yang dapat melahirkan modal insan yang berkualiti, kreatif dan berinovatif; dan Program-program pembasmian kerniskinan di bandar dan luar bandar. 12

(RP3).pdf · Program-program yang dapat melahirkan modal insan yang berkualiti, kreatif dan berinovatif; dan Program-program pembasmian kerniskinan di bandar dan luar bandar. 12

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri

jdih.purbalinggakab.go.id · Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran ... Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id...BUPATI PURBALINGGA PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R

jdih.purbalinggakab.go.id...BUPATI PURBALINGGA PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. R

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id...Kelurahan Purbalingga Lor Kelurahan Purbalingga Wetan Kelurahan Purbalingga Kulon Kelurahan Kembaran Kulon Kelurahan Kandanggampang Kelurahan Kedungmenjangan

jdih.purbalinggakab.go.id...Kelurahan Purbalingga Lor Kelurahan Purbalingga Wetan Kelurahan Purbalingga Kulon Kelurahan Kembaran Kulon Kelurahan Kandanggampang Kelurahan Kedungmenjangan

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Per-tama pada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kebudayaan Purbalingga KELOMPOK KERJA PELAPORAN KEUANGAN

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · Pelaksana Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Per-tama pada Dinas Pendidikan dan Kabupaten Kebudayaan Purbalingga KELOMPOK KERJA PELAPORAN KEUANGAN

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

jdih.purbalinggakab.go.id · Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 7. 8. · 16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 7. 8. · 16. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas : a. mempersiapkan penyelenggaraan ibadah

jdih.purbalinggakab.go.id · Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas : a. mempersiapkan penyelenggaraan ibadah

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait penambahan klasifikasi belanja desa yaitu bidang belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak,

jdih.purbalinggakab.go.id · tentang Pengelolaan Keuangan Desa terkait penambahan klasifikasi belanja desa yaitu bidang belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak,

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id...DAN KECIL DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan

jdih.purbalinggakab.go.id...DAN KECIL DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020. Pasal I Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 15 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · 2 days ago · a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian,

jdih.purbalinggakab.go.id · 2 days ago · a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian,

Documents

COnnecting REpositories · imum merupakan pembatas antara keadaan miskin, dengan tidak miskin, atau sering disebut sehagai garis batas kerniskinan (Arsyad. 1992). Konsep kerniskinan

COnnecting REpositories · imum merupakan pembatas antara keadaan miskin, dengan tidak miskin, atau sering disebut sehagai garis batas kerniskinan (Arsyad. 1992). Konsep kerniskinan

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · (5) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BAKEUDA melalui Kepala Perangkat Daerah terkait yang telah mendapatkan persetujuan

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · (5) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BAKEUDA melalui Kepala Perangkat Daerah terkait yang telah mendapatkan persetujuan

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id...(2) Biaya Operasional untuk mendukung Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng dialokasikan sebesar Rp94.875.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus

jdih.purbalinggakab.go.id...(2) Biaya Operasional untuk mendukung Program Fasilitasi Purbalingga Gayeng dialokasikan sebesar Rp94.875.000,00 (sembilan puluh empat juta delapan ratus

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · BUPATI PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 12. 8. · Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 41); O. Peraturan Bupati Purbalingga 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

jdih.purbalinggakab.go.id · 2020. 12. 8. · Berbasis Akrual (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 41); O. Peraturan Bupati Purbalingga 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

jdih.purbalinggakab.go.id€¦ · Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Tengah

Documents

Eksekutif...Menugaskan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kerniskinan (TKPK) Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk memastikan dan memantau pelaksanaan PBDT 2015. 3

Eksekutif...Menugaskan Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kerniskinan (TKPK) Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk memastikan dan memantau pelaksanaan PBDT 2015. 3

Documents

bpsi.unsrat.ac.idbpsi.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/PKS-Kota-Bitung-dan-LPPM... · kerniskinan dan pengangguran, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pembenahan

bpsi.unsrat.ac.idbpsi.unsrat.ac.id/wp-content/uploads/2018/02/PKS-Kota-Bitung-dan-LPPM... · kerniskinan dan pengangguran, pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah, serta pembenahan

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id · anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024. . Masa keanggotaan

jdih.purbalinggakab.go.id · anggota Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu Desa Kalitinggar Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga Masa Keanggotaan Tahun 2018-2024. . Masa keanggotaan

Documents

jdih.purbalinggakab.go.id...Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs WEB Resmi Pemerintah

jdih.purbalinggakab.go.id...Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs WEB Resmi Pemerintah

Documents