PAGE
BAB II
PAJAK BEA METERAI PADA ELECTRONIC PROCUREMENT SEBAGAI TRANSAKSI
ELEKTRONIK
A. Pengertian Umum Pajak
1. Pengertian Pajak dan Wajib Pajak a. Pengertian pajak
Menurut Prof.Rochmat Soemitro ,S.H., mendefinisikan bahwa pajak
adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari
sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang- undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra
prestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk
membiayai pengeluaran umum.
Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa unsur-unsur sebagai
berikut;
1). Pajak adalah suatu iuran kepada Negara (yang sifatnya
wajib)
Artinya : setiap orang yang mendapat penghasilan tertentu wajib
menyerahkan sebagian penghasilan / kekayaannya kepada Negara dan
hukumnya wajib, baik dalam bentuk badan hukum maupun
perorangan.
2). Pajak dapat dipaksakan
Artinya : yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran
tersebut berupa uang (bukan barang). Bila si wajib pajak tertentu
tidak membayar pajaknya, baik kepada pemerintah daerah maupun
kepada pemerintah pusat, maka fiskus akan menerapkan sanksi-sanksi
keras kepadanya yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi
pidana. Hukum pajak dapat dibedakan menjadi :
a). Hukuman Administratif
Hukuman administratif umumnya berupa sanksi administrasi baik
berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan
dijatuhkan oleh fiskus. Hukuman administrasi pada umumnya berkaitan
dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban, seperti tidak menyampaikan surat pemberitahuan (SPT),
atau menyampaikan SPT tetapi tidak lengkap dan tidak benar, yang
dikarenakan alpa, dan lain-lain.
b). Hukuman pidana
Hukuman pidana dapat berupa denda pidana maupun hukuman penjara
dan dijatuhkan oleh hakim. Hukuman pidana umumnya berkaitan dengan
perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan, seperi
sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP,
memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu
atau dipalsukan seolah-olah benar, dan lain-lain
Sedangkan Peradilan administrasi pajak umumnya melibatkan
minimal dua pihak yaitu pihak wajib pajak dengan aparat pajak
(fiskus). Dan peradilan administrasi pajak dapat dibagi menjadi
dua, yaitu Peradilan admistrasi tidak murni (hanya melibatkan dua
pihak saja yaitu wajib pajak dan fiskus) dan peradilan administrasi
murni (yang melibatkan tiga pihak yaitu wajib pajak, fiskus dan
hakim yang mengadili).
3). Berdasarkan Undang-Undang
Artinya : pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang
serta atuaran pelaksanaannya. Pengaturan pajak tersebut tidak boleh
berdasarkan peraturan yang beda dibawah undang-undang.
4). Tanpa imbalan (kontraprestasi)Artinya : setiap orang yang
membayar pajak tidak mendapat kontra prestasi secara langsung dari
pemerintah. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya
kontraprestasi individual oleh pemerintah.5). Untuk kepentingan
masyarakat
Artinya : penerimaan pajak Negara digunakan untuk hal-hal yang
berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat umum. Digunakan untuk
membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran yang bermanfaat
bagi masyarakat luas.
Menurut Marihot P. Siahaan (dalam buku Bea Meterai di Indonesia,
tahun 2006), pajak merupakan pungutan yang umum dilakukan oleh
pemerintah hampir diseluruh Negara di dunia sebagai salah satu
sumber penerimaan Negara/pemerintah. Suatu pungutan dari masyarakat
dapat dikatakan sebagai pajak apabila memenuhi definisi dan
kriteria tertentu yang ditentukan. Banyak Definisi yang diberikan
para ahli hukum pajak tentang pengertian pajak yang mungkin berbeda
antara ahli yang satu dengan yang lain. Namun secara umum pajak
adalah pungutan dari masyarakat kepada Negara (pemerintah)
berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan
terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi
kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, dimana
hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
Dari definisi pajak di atas dapat ditarik kesimpulan tentang
ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut
:
1). Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh Pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang aturan
pelaksanaannya.
2). Pembayaran pajak harus masuk kepada kas Negara, yaitu kas
pemerintah daerah (sesuai dengan jenis pajak yang dipungut).3).
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra
prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung
diperoleh si pembayar pajak), atau dengan kata lain tidak ada
hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontra
prestasi secara individu.
4). Penyelenggaraan pemerintahan secara umum merupakan
manipestasi kontraprestasi dari Negara kepada para pembayar.5).
Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan kejadian, dan
perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak dikenakan
pajak.
6). Pajak memiliki sifat yang dipaksakan, yang berarti apabila
wajib pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak maka
kepadanya dapat dikenakan sanksi, baik sanksi pidana maupun denda
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Wajib pajak
Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi
syarat-syarat objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dengan
kata lain setiap wajib pajak adalah subjek pajak. Subjek pajak
adalah pihak-pihak (orang maupun badan ) yang akan dikenakan pajak,
sedangkan objek pajak adalah segala sesuatu yang akan dikenakan
pajak.
Selanjutnya, sebagai suatu Negara yang berdasarkan atas hukum
yang ditujukan untuk menegakkan keadilan maka umumnya dipahami
bahwa tujuan hukum pajak adalah keadilan yang harus ditempuh dengan
mengusahakan the four maxims , yaitu asas equality,certainty
convience of payment dan efficiency.1). Asas keadilan, atau asas
equality adalah keseimbangan pembagian tekanan pajak atas kemampuan
masing-masing subjek pajak, yaitu dalam pemungutan pajak harus
seimbang penghasilan yang diterima dengan kata lain tidak ada
diskriminasi wajib pajak. Pengenaan pajak dilakukan dalam keadaan
yang sama dan dalam batas kemampuan masing-masing wajib pajak.
Dalam hal ini diperhatikan berbagai teori yang dapat memeberikan
dasar keadilan atau dasar pembenaran dari Negara untuk pemungut
pajak dari rakyatnya, teori-teori tersebut antara lain adalah :
2). Asas Yuridis, atau asas certainty yang menekankan pentingnya
kepastian ataupun kejelasan mengenai pemungutan pajak, yaitu
kepastian mengenai subjek pajak dan objek pajak serta kepastian
mengenai tata cara pemungutannya sudah jelas. Dalam hal ini,
diperlukan kejelasan dari sisi hukum agar setiap wajib pajak tidak
ragu-ragu untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.3).
Asas ekonomis, atau asas convience of payment yang menekankan
kepada pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi pembayar pajak
dalam memmenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, selain fungsi
budgeter, pajak juga berfungsi untuk menentukan politik
perekonomian, sehingga dalam pelaksanaannnya diharapkan tidak
mengganggu kehidupan ekonomis dari wajib pajak. Untuk itu harus
diusahakan agar pelaksanaannya tidak menghalangi setiap usaha
rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pemotongan pajak
pada saat wajib pajak sudah memenuhi syarat objektifnya yaitu saat
mempunyai penghasilan minimalnya dan telah menerima
penghasilannya.4). Asas Finansial, atau asas efficiency yang
menekankan agar biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemungutan
pajak tidak lebih dari jumlah pajak yang dipungut, sehingga
diusahakan biaya-biaya yang sekecil dan sehemat mungkin dan
mencukupi untuk pengeluaran Negara. Artinya pengeluaran dan
pemungutan harus sebanding dengan biaya yang sekecil-kecilnya.
Dalam menerapkan asas financial ini undang-undang pajak nasional
memberikan ketentuan keharusan bagi wajib pajak untuk datang
sendiri mengambil surat pemeberitahuan ke kantor pajak sehingga
pemerintah dapat menghemat biaya namun dengan pelayanan yang baik
pula kepada wajib pajak.
Beberapa sistem pelaksanaan pemungutan pajak yang telah dikenal,
antara lain sebagai berikut:
1). Sistem Ofisial Assessment (official assessment system),
adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada
pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.
Adapun ciri-ciri dari official assessment system adalah sebagai
berikut :
a). wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada
pada fiskus;
b). Wajib pajak bersifat pasif;
c). Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.
Negara yang menganut sistem pemungutan pajak ini adalah Belanda.
Kelemahan dari sistem pemungutan pajak ini adalah masyarakat kurang
bertanggung jawab dalam memikul beban Negara yang pada hakikatnya
adalah untuk kepentingan mereka sendiri dalam kehidupan
bermasyarakat, bernegara, dan berpemerintahan. Hal ini terjadi
disebabkan oleh ciri yang kedua yang telah disebutkan diatas yaitu
wajib pajak bersifat pasif.2). Sistem Self Assessment (Self
Assessment system), adalah suatu sistem pemungutan pajak yang
memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab wajib pajak kepada
untuk menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri besarnya
pajak yang harus dibayar. Negara yang menganut sistem ini adalah
Amerika serikat, Jepang dan Indonesia.
2. Tarif pajak
Tarif pajak adalah salah satu syarat pemungutan pajak adalah
keadilan baik keadilan dalam pelaksanaannya, dengan adanya
keadilanlah pemerintah dapat menciptakan keseimbangan sosial yang
sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
Penentuan tarif-tarif pajak merupakan salah satu cara untuk
mencapai keadilan.
Tarif yang dikenal dan ditetapkan selama ini dapat dibedakan
menjadi :
a. Tarif tetap
Merupakan tarif pajak yang jumlah nominalnya tetap walaupun
dasar pengenaan pajaknya berbeda/berubah, sehingga jumlah pajak
yang terutang selalu tetap. Contohnya : pengenaan bea meterai dalam
kuitansi atau dokumen-dokumen perjanjian. Bea meterai tidak
tergantung kepada jumlah uang yang diterimanya tetapi adakalanya
juga tarif berubah sesuai keadaan dan perkembangan waktu.
b. Tarif Proporsional /sebandingTarif Proporsional /sebanding
adalah tarif yang merupakan presentase yang tetap, tetapi jumlah
pajak terutang yang akan berubah secara proporsional /sebanding
dengan dasar pengenaan pajaknya. Contohnya : PPN tetap 10 %.
c. Tarif Progesif Tarif progresif adalah tarif pajak yang
presentasenya semakin besar jika dasar pengenaan pajaknya
meningkat. Jumlah pajak yang terutang akan berubah sesuai dengan
perubahan tarif dan perubahan dasar pengenaan pajaknya. Tarif
Progresif ini dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :1).Tarif
Progresif Proporsional
2). Tarif Progresif-Progresif
3).Tarif Progresif-DegresifB. Pajak Bea Meterai1. Pengertian Bea
Meterai dan Dokumena. Pengertian Bea Meterai
Bea Meterai merupakan pajak kebendaan, artinya sebagai titik
tolak terutangnya pajak adalah benda, yang dalam hal ini disebut
dengan dokumen. Ada dokumen berarti ada Bea Meterai. Sejuta dokumen
dikenakan sejuta Bea Meterai.Menurut Undang-Undang No.13 1985
tentang bea meterai pada pasal 1 ayat (1) menyatakan :Dengan nama
Bea Meterai dikenakan pajak atas dokumen yang disebut dalam
Undang-undang ini.
Hal ini menunjukkkan bahwa undang-undang Bea Meterai secara
tegas menyatakan bahwa Bea Meterai tidak bersifat sebagai
penggantian jasa yang disediakan oleh pemerintah. Pemerintah
mengenakan Bea Meterai atas dokumen dimana tidak ada imbalan secara
langsung diberikan oleh pemerintah kepada pembayar Bea Meterai. Hal
ini menunjukkan bahwa Bea Meterai memenuhi kriteria Pungutan yang
dimaksud dalam pajak. Seperti yang telah dijelaskan pada ciri-ciri
pajak diatas, apabila diperhatikan pemungutan Bea meterai oleh
pemerintah dari masyarakat (orang atau badan) yang membuat dokumen
memang memenuhi kriteria tentang pajak. Hal ini dapat dilihat dari
uraian berikut.
1). Bea Meterai dipungut oleh pemerintah pusat yang berwenang
menerbitkan benda meterai dan mengedarkannya sebagai alat
pembayaran Bea Meterai
yang terutang ataupun memberikan izin pelunasan Bea Meterai
dengan cara lain. Memang penerbitan dan pengedaran benda meterai
tidak ditangani secara langsung oleh pemerintah, tetapi diserahkan
kepada Perum Peruri untuk mencetak benda meterai dan menunjuk PT.
Pos Indonesia untuk mengedarkannya. Hanya tetap saja kedua hal ini
dilakukan atas nama Pemerintah Pusat.
2). Hasil penjualan benda meterai maupun pembayaran sejumlah
uang tertentu untuk mendapatkan izin pelunasan Bea meterai dengan
cara lain semuanya masuk ke kas Pemerintah pusat.
3). Orang atau badan yang membuat dokumen yang terutang Bea
Meterai dipungut Bea Meterai yang terutang oleh pemerintah tanpa
ada balas jasa (kontra Prestasi) atas pembayaran bea meterai
terutang yang dilakukannya.
4). Hasil penerimaan Bea Meterai bersama dengan hasil penerimaan
pajak pusat lainnya digunakan oleh pemerintah pusat untuk
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, yang hasilnya juga
akan dinikmati oleh pembayar bea meterai. Hal ini menunjukkan
sebenar-benarnya ada kontra prestasi yang diberikan pemerintah
kepada pembayar Bea Meterai, hanya saja secara tidak langsung dan
bersifat secara umum.5). Bea Meterai terutang apabila orang atau
badan melakukan perbuatan (yang berarti memenuhi Taatsbestand) yang
dimaksud dalam undang-undang Nomor 13 tahun 1985, yaitu membuat
dokumen yang bersifat perdata.
6). Pemungutan Bea Meterai bersifat dapat dipaksakan, dimana
apabila dokumen yang seharusnya dikenakan Bea Meterai tidak
dilunasi Bea Meterai yang terutang sebagaimana mestinya oleh pihak
yang membuat atau menerima manfaat atas dokumen tersebut, maka akan
dikenakan sanksi berupa denda sebesar 200% dari Bea Meterai yang
terutang dan dibayar dengan cara pemeteraian kemudian. Selain itu
terhadap, setiap orang atau Badan yang melakukan tindak pidana yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 akan dikenakan
sanksi pidana.b. Dokumen dan dokumen elektronik
Yang dimaksud dengan dokumen adalah kertas yang berisikan
tulisan yang mengadung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan
atau kenyataan bagi seorang dan/atau pihak yang berkepentingan.
Definisi ini memberikan pengertian dokumen secara sempit, yaitu
terbatas pada kertas yang berisikan tulisan. Dikatakan secara
sempit karena dalam kehidupan sehari-sehari dokumen tidak hanya
terbatas dalam bentuk kertas yang berisikan tulisan, tetapi juga
bentuk lain seperti film, rekaman video, kaset, dan sebagainya.
Sebagai perbandingan tentang pengertian dokumen dapat dilihat
dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh tim penyusun
Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan bahasa, departemen
Pendidikan dan Kebudayaan yang diterbitkan oleh Balai Pustaka
Jakarta tahun 1999. Dokumen memiliki tiga pengertian yaitu antara
lain :
1). Surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai
bukti keterangan (seperti akta kelahiran, surat nikah, dan surat
perjanjian);2). Barang cetakan atau naskah karangan yang dikirim
melalui pos; atau
3). Rekaman suara, gambar di film, dan sebagainya yang dapat
dijadikan bukti keterangan.
Sedangkan pengertian dari dokumen elektronik adalah setiap
informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima
atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik,
optikal atau sejenisnya. Walaupun mengenai keamanan penyimpanan
data ataupun dokumen pada media elektronik belum tentu aman, karena
dokumen tersebut kemungkinan dapat dibuka atau diakses oleh orang
atau pihak yang tidak berkepentingan, sehingga timbul
penyalahgunaan dokumen elektronik. Adapun bentuk-bentuk
penyalahgunaan tersebut diantaranya yaitu mengcopy atau menyalin,
merusak atau dibuat tidak berfungsi untuk tujuan tertentu, bahkan
mengubah isi dari dokumen tersebut, sehingga timbul kerugian bagi
pemilik asli dokumen, baik secara material maupun financial.
Ditinjau dari sudut siapa yang berwenang memungut Bea Meterai,
maka Bea Meterai termasuk pajak Negara dalam hal ini pajak umum,
yaitu sesuatu jenis pajak yang pemungutannya dikelola oleh
Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaan pemungutannya
dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak. Bea Meterai juga
merupakan biaya pengesahan atau pungutan secara hukum atas dokumen
berharga dan penting yang dilakukan oleh Negara.
2. Objek dan wajib Pajak Bea Meterai
a. Objek Pajak
Yang dimaksud dengan objek pajak, atau yang dikenakan Bea
Meterai adalah dokumen, tetapi terbatas pada dokumen yang bersifat
perdata. Oleh karena itu, Bea Meterai menurut Undang-Undang Bea
Meterai 1985 tidak bersifat sebagai pengganti jasa, karena atas
permateraian tadi tidak ada imbalan secara langsung yang diberikan
oleh pemerintah. Namun terhadap dokumen yang semula bebas Bea
Meterai, kemudian karena tujuan lain, seperti akan dipergunakan
sebagai alat bukti sehingga wajib bea meterai, mencerminkan adanya
imbalan secara langsung dari pemerintah, bahwa dokumen tersebut
akan sah menurut hukum. Apalagi bila diingat ketentuan pasal 11
yang melarang pejabat tertentu untuk melayani dokumen yang tak
bermeterai.Karena objek Bea meterai adalah dokumen yang bersifat
perdata saja maka dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelayanan
pemerintah, seperti pemberi paspor, permohonan dan pemberian surat
ijin mengemudi (SIM ), Surat Keterangan Pendaftaran Senjata Api,
Surat Izin Mendirikan Bangunan ( IMB ), dan seterusnya tidak
terutang Bea Meterai. Meskipun demikian undang-undang berusaha
menentukan dokumen-dokumen yang terutang Bea Meterai secara
limitatif. Hal ini seperti yang tertuang pada pasal 2 ayat (1) yang
menentukan dokumen yang dikenakan Bea Meterai adalah dokumen yang
berbentuk :
1). Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan,
kenyataan, atau keadaan yang bersifat perdata.
2). Akta-akta notaries termasuk salinannya.
3) Akta-akta yang dibuat oleh pejabat pembuat Akta Tanah
termasuk rangkapnya.
4). Surat yang memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000,-
(satu juta rupiah).(a). Yang menyebutkan penerimaan uang ;
(b). Yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam
rekening di Bank;
(c). Yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau
sebagian telah dilunasi atau telah diperhitungkan.
5).Surat berharga, seperti wesel, promes, aksep dan cek yang
harga nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
6).Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun sepanjang harga
nominalnya lebih dari Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah ).
7).Dokumen yang dipergunakan alat pembuktian dimuka pengadilan,
yaitu :
(a). Surat-surat biasa dan surat kerumahtanggaan
(b) surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai
berdasarkan tujuan bila digunakan untuk tujuan lain atau digunakan
oleh orang lain, lain dari maksud semula.
Untuk mempertegas penafsiran secara limitatif terhadap
dokumen-dokumen yang terutang Bea Meterai, Undang-Undang juga
menentukan adanya dokumen yang dikecualikan dari pengenaan Bea
Meterai, yaitu :
1). Dokumen yang berupa :
(a). Surat penyimpanan barang ;
(b). Konosemen ;
(c). Surat angkutan penumpang barang ;
(d). Keterangan pemindahan yang dituliskan atas dokumen sebagai
mana dimaksud pada angka 1) sampai dengan 4);
(e). Bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang ;
(f). Surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan
pengirim ;
(g). Surat-surat lain yang dapat disamakan dengan surat-surat
sebagaimana pada angka 1) sampai dengan 6). Yang dimaksud dengan
surat-surat lainnya adalah surat-surat yang tidak disebut diatas.
Namun karena isi dan kegunaannya dapat disamakan dengan surat-surat
dimaksud seperti surat titipan barang, ceel gudang, manipest
penumpang.2).Segala bentuk ijazah. Yang termasuk pengertian segala
bentuk ijazah adalah surat Tanda Tamat Belajar, Tanda lulus, surat
keterangan telah mengikuti sesuatu
pendidikan/latihan/kursus/penataran.
3).Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan dan
pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta
surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu.
4).Tanda bukti penerimaan Uang Negara, Kas Pemerintah daerah dan
Bank. Yang dimaksud dengan Bank adalah bank yang ditunjuk oleh
Pemerintah untuk meminta setoran pajak, Bea dan cukai.
5).Tanda penerima uang yang dibuat untuk keperluan intern
Organisasi.
6).Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayaran uang tabungan,
kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang
bergerak dibidang tersebut.
7).Surat gadai yang diberikan oleh jawatan Pegadaian.
8).Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek dengan nama
dan dalam bentuk apapun.b. Wajib Bea Meterai
Setelah diketahui besarnya bea atas dokumen maka perlu diuraikan
tentang siapa yang dibebani bea tersebut, atau yang disebut wajib
bea. Seperti yang tercantum dalam pasal 6 undang-undang Bea Meterai
1985, menetukan bahwa Bea Meterai terutang oleh pihak yang menerima
atau pihak yang mendapat manfaat dari dokumen itu, kecuali pihak
yang mendapat manfaat dari dokumen itu atau yang bersangkutan
menentukan lain.
Dokumen yang terutang Bea Meterai ada yang ditandatangani oleh
satu pihak saja, seperti kuitansi dimana penandatangannya hanya
oleh penerima uang, dan ada pula dokumen yang ditandatangani oleh
dua orang/pihak atau lebih, seperti surat perjanjian dibawah
tangan. Terhadap dokumen yang ditandatangani oleh satu pihak saja,
wajib bea adalah pihak yang memerlukan kuitansi. Sebaliknya
terhadap dokumen yang ditandatangani oleh dua orang/pihak atau
lebih, wajib beanya adalah masing-masing pihak atas dokumen yang
diterima. Bila surat perjanjian dibuat dengan akta notaries maka
wajib beanya adalah pihak yang mengadakan perjanjian, kecuali
ditentukan lain. Subjek pajak yang telah memenuhi syarat-syarat
objektif sehingga kepadanya diwajibkan pajak. Dengan kata lain
setiap wajib pajak itu adalah subjek pajak. Subjek pajak adalah
pihak-pihak (orang atau badan) yang akan dikenakan pajak.
C. Electronic Procurement Sebagai Transaksi Elektronik serta
hubungannya dengan hukum pajak1. Pengertian Transaksi Elektronik
dan Electronic Procurement
a. Pengertian Transaksi Elektronik
Transaksi elektronik adalah suatu kegiatan transaksi yang
menggunakan media elektronik. Kegiatan transaksi yang menggunakan
media elektronik ini, termasuk didalamnya adalah perdagangan
melalui internet atau internet commerce; perdagangan dengan
fasilitas web internet (web commerce); dan perdagangan dengan
sistem pertukaran data tersetruktur secara elektronik (Electronic
data interchange). Seperti diungkapkan oleh Arrianto Mukti Wibowo,
sistem perdagangan atau transaksi melalui media internet ini adalah
sistem perdagangan melalui media internet dimana para konsumen
berinteraksi secara langsung dengan sistem perdagangan tersebut
(consumer based internet commerce) .
Transaksi elektronik merupakan bagian dari kehidupan setiap
hari, karena revolusi teknologi telah menciptakan terobosan yang
semakin canggih untuk memberikan landasan yang lebih kokoh untuk
mengembangkan transaksi elektronik sebagai sarana perdagangan
milimenum selanjutnya. Oleh sebab itu maka terdapat faktor-faktor
yang menjadi landasan penting untuk mendorong perkembangan
transaksi elektronik, yaitu :
1) kuatnya peranan dari sektor swasta untuk berperan dan menjadi
pionir dalam pengembangan transaksi erlektronik;
2) Adanya kebijaksanaan pemerintah yang menghilangkan batasan
atau hambatan untuk menyelenggarakan transaksi elektronik;3)
Dukungan pemerintah untuk mengejewantahkan, meminimalisir,
menjalankan secara konsisten kebijaksanaan dalam mendukung
transaksi elektronik yang berdasarkan kepada ketentuan hukum lebih
umum;
4) Kebijaksanaan pemerintah haruslah dapat mencerminkan
bagaimana pemerintah memahami tentang penting transaksi elektronik
tersebut; dan
5) Transaksi elektronik haruslah berdasarkan kepada pelaksanaan
yang berdasarkan pada prinsip-prinsip yang global dan
universal.
b. Hubungan Electronic Procurement dengan hukum pajak
Electronic Procurument adalah kegiatan penyelenggaraan pengadaan
barang dan jasa melalui media elektronik (mencakup informasi dan
telekomunikasi). Pengadaan barang dan jasa mengandung pengertian
adanya transaksi, sehingga diperlukan adanya beberapa transaksi
yaitu adanya identitas, kesepakatan, pertukaran dokumen, dan
pengesahan.
Untuk itu dalam transaksi elektronik sangat diperlukan beberapa
hal, yaitu antara lain :1). Identitas, mencakup User ID dan
Password2). Pengamanan sistem terhadap registered and and
authorized client, aplikasi, manipulasi data dan kelancaran
komunikasi / transfer data.
Adapun tujuan dari electronic procurement ini yaitu untuk
meningkatkan efisiensi serta transparasi, akuntabilitas publik dan
partisipasi stakeholders didalam penyelenggaraan barang dan jasa
serta mencegah terjadinya praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(KKN) diantara para pihak. Dalam pelakanaan Electronic procurement,
segala kegiatannya tidak hanya dapat dilakukan melalui media
elektronik saja akan tetapi ada pelaksanaan electronic procurement
secara partial (semi Electronic Procurement). Yaitu Pelaksanaan
electronic procurement yang sebagian proses pelelangan dilakukan
transaksi melalui media elektronik (internet) secara interaktif
(antara Pengguna jasa dan penyedia jasa) dan sebagian lagi
dilakukan secara manual (konvensional).
Jika dihubungkan dengan hukum pajak, pelelangan secara
elektronik atau electronic procurement ini merupakan suatu kegiatan
penjualan dimuka umum dengan cara penawaran harga baik secara lisan
maupun dan / atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau
calon pembeli. Dokumen-dokumen dalam electronic procurement
termasuk dalam obyek, tarif, dan yang terhutang bea meterai, karena
dokumen-dokumen dalam elektronik procurement memuat perjanjian yang
di buat dan di sepakati oleh para pihak.
Kembali lagi pada Undang-undang bea meterai Nomor 13 tahun 1985
pasal 2 ayat (1) huruf a yang menyebutkan bahwa dikenakan bea
meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat
lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat
pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat
perdata. Electronic procurement termasuk ke dalam kegiatan yang
bersifat perdata karena didalamnya memuat berbagai perjanjian yang
bersifat mengikat, serta mempunyai objek perjanjian yang bersifat
ekonomis. Oleh karena itu dokumen dalam electronic procurement
wajib dikenakan pajak bea meterai.2. Prasyarat dapat
dilaksanakannya electronic Procurement dan perikatannyaa. Prasyarat
dilaksanakannya Electronic Procurement
Dalam Electronic Procurement terdapat beberapa syarat yang harus
dipenuhi sebelum proses electronic procurement ini dilangsungkan.
Syarat-syarat tersebut yaitu menyangkut antara lain :
1) Syarat HukumMenyangkut :
a). peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan
dalam penyelenggaraan transaksi secara elektronik.
b). Keabsahan pelaksanaan transaksi termasuk surat menyurat
melalui media elektronik.
c). legal aspek tandatangan elektronik dan bea materai untuk
berbagai dokumen.
d). Keppres perlu dilakukan revisi untuk mengatur pelaksanaan
tender /lelang secara elektronik.
e). Badan yang berhak untuk pengesahan registrasi dan para
penyedia jasaf). Siapa yang berhak mendaftarkan perusahaan yang
merugikan lelang /tender.
g). lokasi, waktu pengiriman dan penerimaan dokumen
penawaran
h). Keabsahan dalam mengaudit proses lelang / tender melalui
media elektronik (electronic Procurement).
Dalam upaya menegakkan aspek hukum, diperlukan peraturan
perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan
electronic procurement untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum
daripada pelaksanaan pelelangan secara elektronik atau electronic
procurement tersebut, termasuk surat menyurat melalui media
elektronik seperti aspek hukum tandatangan elektronik dan bea
meterai untuk berbagai dokumen.
2) Syarat Manajemen
a). Peningkatan kemampuan sumber daya manusia (seluruh
stakeholders) dalam penguasaan IT.
b). Perlu disusun SOP internal untuk mengatur pelaksanaan
electronic procurement, antara lain menyangkut penanggungjawab dari
pelaksanaan electronic Procurement, termasuk dalam data di server
dan sistem jaringan sendiri.
c). Sosialisasi ke seluruh stakeholders (proyek, swasta,
organisasi profesi, organisasi pengusaha).d). Perlunya penetapan
User ID dan Password, apakah bersifat terbuka atau tertutup.e).
Perlu dikembangkan aspek Transparansi electronic procurement secara
luas.3) Syarat teknis
a). Penyelenggaraan transaksi melalui media elektronik terdiri
dari komponen:
(1).CPE ( customer Premises Equipment ) atau terminal ( PC, PDA,
PONSEL )(2). Host (server)
(3). Aplikasi (sistem electronic Procurement)(4). Jaringan
(PSTN, LC, CABLE TV, VSAT, dll)
(5). Protokol komunikasi (TCP/IP,Frame Relay, X.25)
b). Pembangunan sistem E-Registrasi untuk penyediaan jasa.
c). kapasitas Bandwidth cukup untuk kelancaran proses pengisian
format-format pelelangan/tender, Up-load dan Down-load dokumen.
d). keamanan sistem aplikasi dan dokumen dari serangan virus
atau Hecker.Pelaksanaan electronic procurement itu memang belum
dapat dilakukan secara sepenuhnya, karena untuk electronic
procurement ini sampai saat ini masih mengacu pada keputusan
presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang / jasa pemerintah. Dimana pada pasal 1 angka 20 peraturan
presiden Nomor 8 tahun 2006 tentang perubahan keempat atas
keputusan presiden Nomor 80 tahun 2003 ini, menyebutkan bahwa
kemitraan adalah kerjasama usaha antara penyedia barang / jasa
dalam negeri maupun dengan luar negeri yang masing-masing pihak
mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas, berdasarkan
kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.
Setiap pengadaan barang / jasa yang dilakukan melalui kerjasama
dengan para pihak akan selalu dituangkan dalam sebuah kontrak, dan
menurut pasal 1 angka 17 Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2006
tentang perubahan ke empat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun
2003 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan barang/jasa menyebutkan
bahwa kontrak adalah perikatan antara pengguna barang / jasa dengan
penyedia barang / jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Dalam pengadaan barang dan jasa kontrak itu terdiri dari ketentuan
umum ( yang berlaku untuk semua jenis kontrak) dan ketentuan khusus
( berlaku untuk masing-masing kontrak sesuai dengan jenis
pekerjaan).
b. Perikatan dalam Electronic Procurement
Dalam Electronic Procurement juga para pihak yang bersangkutan
akan saling mengikatkan diri pada suatu kontrak perjanjian,
meskipun perjanjiannya dilakukan melalui media elektronik namun
perikatan tersebut tetap mengacu pada pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata.
Kontrak (perjanjian) adalah suatu "peristiwa di mana seorang
berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang itu saling
berjanji untuk melaksanakan suatu hal ". (Subekti, 1983:1). Melalui
kontrak terciptalah perikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan
hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak.
Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang
telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama
dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap
para pembuatnya saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan
berlaku melalui pengadilan. Hukum memberikan sanksi terhadap pelaku
pelanggaran kontrak atau ingkar janji (wanprestasi). Pengaturan
tentang kontrak diatur terutama di dalam KUH Perdata (BW), tepatnya
dalam Buku III, di samping mengatur mengenai perikatan yang timbul
dari perjanjian, juga mengatur perikatan yang timbul dari
undang-undang misalnya tentang perbuatan melawan hukum. Suatu asas
hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak adalah asas
kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat
kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang
belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak.
Namun, kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat
pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,
ketertiban umum, dan kesusilaan.
Aspek-aspek kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata
(BW) , yang menyiratkan adanya 3 (tiga asas) yang seyogyanya dalam
perjanjian :
1). Mengenai terjadinya perjanjian.
Asas yang disebut konsensualisme, artinya menurut BW perjanijan
hanya terjadi apabila telah adanya persetujuan kehendak antara para
pihak (consensus, consensualisme).2). Tentang akibat perjanjian
Bahwa perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat antara
pihak-pihak itu sendiri. Asas ini ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat
(1) BW yang menegaskan bahwa perjanjian dibuat secara sah diantara
para pihak, berlaku sebagai Undang-Undang bagi pihak-pihak yang
melakukan perjanjian tersebut.3). Tentang isi perjanjian
Sepenuhnya diserahkan kepada para pihak (contractsvrijheid atau
partijautonomie) yang bersangkutan. Dengan kata lain selama
perjanjian itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku,
kesusilaan, mengikat kepentingan umum dan ketertiban, maka
perjanjian itu diperbolehkan.Berlakunya asas kebebasan berkontrak
dijamin oleh oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan
bahwa :
"setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya".Jadi, semua perjanjian
atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat,
berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang-undangan.
Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan
apa saja di dalam isi sebuah kontrak, asalkan perjanjian tersebut
tidak saling merugikan antara para pihak dan pihak lain yang
bersangkutan dengan hal yang diperjanjikan.
Dari bunyi Pasal 1338 ayat (1) jelas bahwa perjanjian yang
mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan
perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUH Perdata.
Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian
yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang
diperbolehkan.96.*-1. kesepakatan.
Yang dimaksud dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa
ikhlas atau saling memberi dan menerima atau sukarela di antara
pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Kesepakatan tidak ada
apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan, penipuan atau
kekhilafan.
2. Kecakapan
Kecakapan di sini artinya para pihak yang membuat kontrak
haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek
hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap untuk membuat
kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan hukum,
yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan
(curatele), dan orang sakit jiwa.Anak-anak adalah mereka yang belum
dewasa yang menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum
berumur 18 (delapan belas) tahun, apabila seseorang telah atau
pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat
perjanjian.3. Hal tertentu.
Hal tertentu maksudnya objek yang diatur kontrak tersebut harus
jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan, jadi tidak boleh
samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau
kepastian kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.
Misalnya pengadaan barang dan jasa / tender dibidang apa, kegunaan
dan manfaatnya. Semakin jelas semakin baik. 4. sebab yang
dibolehkan.
Maksudnya isi kontrak tidak boleh bertentangan dengan
perundang-undangan yang sifatnya memaksa, ketertiban umum, dan atau
kesusilaan. Misalnya melakukan pengadaan barang dan jasa di bidang
yang bertentangan dengan norma-norma tersebut.
KUH Perdata memberikan kebebasan berkontrak kepada pihak-pihak
membuat kontrak secara tertulis maupun secara lisan. Baik tertulis
maupun lisan mengikat, asalkan memenuhi syarat-syarat yang diatur
dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jadi, kontrak tidak harus dibuat
secara tertulis.
Kesepakatan dalam electronic procurement dilaksanakan dengan
menggunakan media internet yang mengandung azas konsensualisme
yaitu adanya persetujuan kehendak antara para pihak, dan perjanjian
yang disepakati para pihak itu tercantum pada dokumen elektronik.
Tidak ada paksaan dan tidak ada sifat perjanjian sepihak di
dalamnya. Perjanjian dalam electronic procurement juga telah
memenuhi syarat- syarat sah perjanjian yang tercantum dalam
Burgerlijk wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
walaupun dilakukan dengan menggunakan media internet. Sehingga
perjanjian yang akan disepakati oleh para pihak dalam electronic
procurement dianggap telah sah. Rukiah Handoko,pengantar Hukum
Pajak Buku A,seri Buku Ajar(Diktat Kuliah),Depok,2000,hlm.3.
Santoso Brotodihardjo,Pengantar Hukum pajak, Eresco, Bandung
1995, hal. 131.
Early Suandi, Hukum Pajak, (Jakarta : penerbit Salemba Empat,
Edisi pertama, 2000), hlm 84.
Marihot P.Siahaan,Utang Pajak, Pemenuhan kewajiban,dan penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Jakarta; Rajawali Pers,2004), hlm.5.
Amin Widjaja Tunggal,Pelaksanaan Pajak Penghasilan
Perseorangan,(Jakarta; Rineka cipta, 1999),hlm.15.
Departemen Republik Keuangan Indonesia,Dasar-Dasar Perpajakan
(jakarta,1991),hlm.6.
Bohari,Pengantar Hukum
Pajak,(Jakarta:RajaGrafindo,1993),hlm.32-34.
Rukiah Handoko.Op.cit.,hlm.31-32
Rimsky K. Judisseno,Pajak dan Strategi Bisnis (suatu tinjauan
tentang kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di
Indonesia),(Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama,1999),hlm.24.
Rukiah Handoko.Op.cit.,hlm.32.
Early Suandi, Op. Cit, hlm 51.
R.Santoso Broto Dihardjo, S.H, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, (
Bandung : PT.Refika Aditama, cetakan ke-19, 1998), hlm.187.
Marihot P.Siahaan,Bea Meterai Di Indonesia,( Jakarta : PT.Raja
Grafindo Persada,2006),hlm.7
Ibid.,hlm.14
Pasal 1 angka 13 Rancangan Undang-undang Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (RUNDANG-UNDANG ITE).
B.boediono,M.Si,Drs, Perpajakan Indonesia, (Jakarta : penerbit
Diadit Media), 2000.Hlm.521
Achmad Tjahjono, Triyono Wahyudi, (Jakarta : penerbit Pt.Raja
Grafindo Persada), 2003.hlm399
B. Boediono M.Si., Op.Cit.,hal 522
Ibid.,hlm.526
Erly Suandy, Hukum Pajak, (Jakarta : Salemba Empat, Edisi
Pertama, 2000), hlm51.
Arrianto Mukti wibowo,Op. Cit..
25 HYPERLINK
"http://business.fortunecity.com/buffett/842/art080399_transelektronik.htm,
diakses"
http://business.fortunecity.com/buffett/842/art080399_transelektronik.htm,
diakses tanggal 25 oktober 2007, pukul 15.30.
Rochmat Soemantri, Pengantar dan Instruksi lelang, Bandung: PT.
Eresco, 1987, halaman 153
http://toruanaccountingtax.blogspot.com/2007/04/kontrak-perjanjian.html.
Tanggal 14 November 2007, Pukul 15.30
PAGE
