Jawahir Thontowi. Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang

Jawahir Thontowi. Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Diskriminatif: dalam Peiapektif..

Penguasaan dan PemilikanTanah yang Diskriminatif:

dalam Perspektif Hukum Internasionaldan Hukum Nasional

Jawahir Thontowi

Abstract ,

This essay reveals that indigenous people such as Indian people in Americaând Aborigine in Australia find it dificult to culturally and socially Integrate with white people whoare colonizers. Some cases ofstate conflict relating to the land dispute have placeda vitalrole in which neighbors countries are involved in the arms conflict orwars. Itis notbecause the absence ofthe law to handle dispute, rather the political interest ofcertaincountry•predominate to treat the case unjustly as demonstrated in Palestine case. Inrelation to the current situation, the Australian and Indonesian government concern verymuch to improve land reform for the interest of the people by issuing certain laws andregulations. In fact, however, the Australian government currently recognizes the NativeTrtleAct forAborigine to occupy and own their own land in conjuction with theirown beliefs'and myths. The positive development takes place in Indonesian, not only, because thepresence of the state platform ofguideline and the law No 22/1999 concerning the localautonomy, but also due to the people welfare, the government requires to implement thebasic principle ofagrarian law. It is in fact, however, uneasy to implement itbecause thepractice ofthe state oflocal autonomy ischallenged by internal problems ofprofessionalworkers and also in certain territories, such as Yogyakarta, is uneasy to fully adhere thelawbecause ofits specialtreatment.

Pendahuluan

Pentingnya tanah secara kosmologis masyarakat tradisional (berburu dandalam masyarakat bukan sekedar tempat di nomaden), lebih banyak,dipergunakan istilahmana mereka tinggal, melainkan juga tempat territoriality (kewllayahan) sebuah konsepdari mana mereka berasal dan akan ke mana ekologis yang menggambarkan adanyapula mereka pergi. Itulah sebabnya menurut penggunaan tanah dan bukan pemilikan {landElizabeth Cash bahwa perbincangan tanah di tenurey

'Elizabet Cashdan (ed.). 1989. Hanters and Gafherers; Economic Behaviour in Bands in StuartPlattherfed). EconomicAntropology Stanford Calitomia: Stanford University Press. Him. 40.

31

Jean Jacques Rousseau, telahmenempatkan persoalan pemilikan tanahrakyat sebagai bagian dari teori kontraksosialnya {socialcontracf). Da!am menentukanhak atas sebidang tanah pentingdipertlmbangkan siapa yang menghunipertama kalinya. Secara hukum kedudukanpenghuni pertama diakui sebagai pemiliknyabilamana memenuhi persyaratan. Pertama, takada seorangpun yang menempati tanahtersebut sebelumnya. Kedua, tanah itu dikuasaihanya sekedar untuk memenuhi kebutuhanbukan komoditi. Ketiga, proses pemilikan tidakditentukan oleh sekedar upacara ritual,melainkan terdapat bukti atas pemilikan yangwajib dihormati oleh orang lain.^

Prinsip penguasaan dan pemilikan atastanah di atas juga beriaku pada zaman dulu.Terutama dalam wujud kaidah-kaidahnormatif yang diperoleh dari kebiasaan suatumasyarakat tertentu. Akan tetapl, dalamkenyataannya prinsip-prinslp pemilikan yangdidasarkan kepada asas hukum siapa yangpertama kali menemukan dan menghunitampakmenjadi kurang valid. Hal Ini terutamaterjadi ketika bangsa-bangsaEropa melakukanekspansi ke beberapa benua lainnya, sepertibenua Amerika, dan Australia.

Sejarah ekspansi terltoriai bukan sajatelahmeninggalkan kesan negatif masyarakatteqajah terhadap para penjajah, melainkanjuga telah menumbuhkan terciptanya benih-benih peraturan hukum mengenai penguasaandan pemilikan tanah yang diskriminatif. Duakategori pendatang baru (Migrator andCk)nquror) dan penduduk asli sebagai pribumi

(indigeneous) dalam suatu masyarakatmenjadi persoalan menarik dalam kaitannyadengan penguasaan dan pemilikan tanah diIndonesia. Apalagi penguasaan dan pemilikantanah tampak menjadi lebih komplek ketikapemerintah pusatmember! wewenang kepadadaerah-daerah untuk melaksanakan otonomi

daerah secara luas.

Tulisan ini berusaha menjeiaskanberbagai kontradiksi peraturan hukum, dalamkaitannya dengan pemilikan dan penguasaantanah yang diskriminatif didalam masyarakat.Peristiwa disknminasi penguasaan danpemilikan tanah itu tidak saja akan dianalisismelalui fakta sejarah yang ditemui di benuaAmerika dan Australia, melainkan akandianalisis juga mengenai situasi penguasaantanah yang sering menimbulkan konflik danpeperangan antara bangsa. Persoalan itu jugamenjadi penting ketika Indonesia sedangberada di dalam kekuasaan pemerintahkolonialisme Belanda maupun setelah Indonesia merdeka. Tampaknya Daerah IstimewaYogyakarta akan menjadi salah satu daerahyang bisa menggambarkan bagaimanaperanan UU No 5Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria tidak mudah diterapkan.

Konflik antara Negara dan PenguasaanTanah.

Tidak jauh berbeda awal kolonlsasimasyarakat Eropa yang dipimpin olehChristoper Columbus sampai la menemukansaiah satu bagian di Amerika Selatan, sekitar1502-1504.3 Kedatangan Columbus temyata

^JeanJacquesRoesseau.1986.Po//tfca/Wrt/ngs.Terjemahan Frederick Watkins. Madison: The Univesityof \Wisconsln Press. Him. 22.

'Selintas mengenai Columbus bisa dilihalThe Encyclopaedia. Ibid: Vol. III. Him. 476.

32 JURNAL HUKUM. NO. 13 VOL. 1. APRIL 2000:31 - 46

Jawahir ThontowL Penguasaan dsn Pemilikan Tanah yang Diskriminafif: dalam Perspektif...

juga tidak mendapatkan periakuan yang baik.Masyarakat Indian merasa tidak menghendaki,kekuatan kolonial Eropa menduduki bum)Amerika. Masyarakat Indian yang masih primltifterbunuh dalam peperangan dengan orang-orang Eropa yang telah memiliki periengkapansenjata modem. Salah satu faktor utama sikappenolakan dari bangsa Indian tersebutadalahkarena mereka menganggap bahwa tanah itumempakan suatu bentuk harta kekayaan yangmemiliki nilai-nilai ekonomis.

Perang antara Argentina dan Inggrissekitar 1982 sebenarnya mengantarkansituasi di mana hutan yang belum terpeliharaoleh negara bekas jajahan bisa diklaim olehnegara bekas penjajah. Dalam sejarahperallhannya, pulau Malvinas tersebut telahdijual oleh Prancis kepada Spanyol setelahsebelumnya dikuasai oleh Inggris sejaktahun1765.^ Karena itu, sebagaimana dikatakanoleh Rubin, kedudukan pulau Malvinastersebut telah menjadi medan pertengkaranantara negara-negara kolonial Prancis, Inggrisdan Spanyol sejak abad ke delapan belas.

Begitu juga konfllk masyarakat Palestinamengenai status kota sue! Jerussalem yangdiduduki dan dianeksasi sejak 1948 -1967.Sejak beberapa abad kedudukan Palestinamerupakan bagian kekuasaan islam di bawahkesultanan Turki. Baru pada 1917 terutamaketika terjadinya perang dunia pertama,ditemp'atkan. Palestina di bawah mandatpenguasaan kerajaan Inggris. BerdasarkanPasal 22 Piagam Liga Bangsa-Bangsa,

keberadaan penduduk sebagai negaramerdeka dankarenanya Palestina merupakansuatu negara yang berada di bawah naungandan kedaulatan hukum intemasional.

Tugas yang diberikan Liga Bangsa-Bangsakepada Inggris dengan menempatkanPalestina sebagai negara mandat tidak pemahtercipta hingga akhir abad ini. Tidak sedikitusaha-usaha yang dilakukan dari segi hukumintemasional telah diberikan dengan maksuduntuk mellndungi kedudukan wjlayah Palestina.Misalnya, penulis perjanjlan Versailles telahmemberikan jnsplrasi kepada negara-negaratersebut untuk menentukan nasib merekaberdiri sendiri (self determination).

Pasal 181 Resolusi PBB tanggal 29 November1947 menyatakan kedudukan hukumJerusalem sebagai tempat terpisah yang secaraadministratif berbeda dibawah naungan PBB.Akan tetapi, usaha-usaha bersifat juridis dariPBB tidak lebih effektif ketimbang perjuanganpolitis negara-negara yang berkepentingan.Sebagaimana di catat oleh Henry Cattan,seorang hakim intemasional UniversitasJerusalem, melaporkan bahwa sejak Inggrisdiberi mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa,imigrasi besar-besaran orang-orang Israel kePalestina telah berlangsung cukup lama.Peningkatan penduduk Yahudi di Jerusalemdari 99,690 (sembilan puluh sembilan ribuenam ratus sembilan puluh orang) pada 1946menjadi 280,00 (dua ratus delapan puluh orang) pada 1985 dibandingkan denganpenduduk Palestina 120,00 (seratus dua

Âlfred P. 1985. Rubin Historical and Legal Background of theFalkland/Malvinas Dispute in CallandAnthonyArend (ed). TheFalklands Wariesson for Strategy. Diplomacy andinternational. Boston: GeorgeAllen&Unwin. Him. 12.

33

puluah orang) telah menunjukan cukup buktikuat adanya hubungan positif antara dominasipolitik dengan hukum.®

Dengan kata lain, peranan Inggris untukmeiindungi kedudukan Palestina telah gagaldalam mengemban tugas dan tanggung jawabsebagai negara mandat dari Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya pendudukan pengungsidan pengubahan keadaan demografis diJerusalem telah terjadi besar-besaran padamasa Inggris. Bukan hanya sekedar perananinggris. justru kaitan sejarah pertanahanperadaban yang terjadi di sekitar masyarakatArab dansekitamya tidak lepasdari peraturanhukum Romawi di Jerusalem masa lalu.

Suatu pendekatan sejarah geografisseperti dijelaskan oleh Michael Avi Yonahcukup signifikan untuk dipertimbangkandalam kaitannya dengan status hukum kotasuci Jerusalem. Relevansi tersebut antara lain,bahwa pelacakan sejarah kronologismengenai suatu wilayah bisamenjadi sumberketerangan yang penting dalam membangunsuatu hipotesis. Kedua bahwatemuan-temuanarkeologis termasuk adanya persainganantara peradabanyangsatu dengan yang lain(Jerusalem-Romawi dan negara statusnya)bisa menjadi alat bukti penting bag! suatuputusan. Ketiga, hubungan pengaruh yangterlihat dalam aspek ekonomi, geografi, danpendudukan sebenamya dapat melacaknyaterjadinya hubungan antara negara di mana

usaha-usaha hukum acapkali gagal ketimbangkepentingan politik.®

Berdasarkan beberapa kasus di atas,pendudukan Amerika maupun yang terjadi diPalestina dan Malvinas menunjukan bukti-buktl bahwa tanahsebagaitempatpemukiman(resettlement), dan kcmoditi ekonomi telahmenjadi ajang timbulnya konflik dan bahkanpeperangan antar bangsa.

Doktrin Penguasaan dan BeberapaPerubahan Penting di Australia

Terjadinya pemukiman di Austraiiadiperkirakan yaitu sekitar 25,000 sampaidengan 40,000 tahun silam merekadiperidrakan datang dari Asia Tenggara. Padasekitar abad ke deiapan belas ditemukansekitar 300,000 (tiga ratus ribu orang)penduduk yang tinggal di benua Australia.Kerajaan Inggris mengirim utusan sekitar1644, namun tidak pemah tiba hingga JamesCook mampir dalam pelayarannya di NewSouthwales 1770.Proses kolonisasi Inggris keAustralia secara keseluruhan baru dicapaisekitar tahun 1803, yaitu ketika Austraiia Baratmulai dihuni bersamaan denganditemukannyapertambangan tembaga dan emas.

Sikap masyarakat asli Aborigin tidakasimilatif dengan kedatangan bangsa EropaMasyarakat Aborigin memilih bertahandaripada melakukan kontak hubungan

®Henry Cattan. 1997. "Jerusalem and Intemasional LawDalam All Kazak (ed). The JerusalemQuestion.Canberra: general Palestine Delegation. Him. 12-13.

®Pe!acakan hubungan sejarah ekonomi, geografis dan pendudukditanah Suci Jerusalem telah dilakukanstudi mendalam oleh Michael Avi Yonah. 1977. The Holy Land:From The Persian To TheArab Conquest.(536BC.-AD 640)AHistorical Geography. Michingan: Baker Book House. Him. 188-211.

34 JURNAL HUKUM. NO. 13 VOL 7. APRIL 2000:31 - 46

Jawahir Thontowi. Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Diskriminatif: dalam Perspektif...

dengan orang-orang kulit putih. Kegagalanpemerintah kulit putih untuk mengasimiiasikanmereka berakibat timbulnya ketegangan soslalyang berkelanjutan. Usaha pembebasan tanahyang tadinya dianggap keramat oleh masyarakatAborigin tidak dihiraukan lag! oleh penguasakulit putih. Menurunnya jumlah suku Aboriginlantaran mereka telah menjadi korban darikekerasan kolonialisme tidak terhindarkan. Ini

logis sebab orang kulit putih yang dalam masaawa! pemukiman adalah bangsa sebagai paranarapidana. Sensus resmi pada 1986,menunjukkan bahwa jumlah suku Aboriginkurang dari sekltar 228,000 (dua ratus duapuluh delapan ribu orang). Jumlah itucenderung menurun lantaran mereka tergolongmasyarakat miskin, kebanyakan merekatergolong penganggur.'

Padadasamya statustanah dalam doktrinhukum inggris (the common law) menyatakanbahwa kedaulatan untuk menguasai danmenentukan tanah di Australia dikuasai oleh

raja. Penguasaan dan berbagal kepentinganatas tanah telah diyakini oleh raja sejak haripemukiman dimulai selama itu juga menjadidasar dari usaha mengelaborasi undang-undang mengenai penyewaan dan penjualantanah.

The feudal doctrine of tenure from theCrown applies in Australia, and landnotalienated by the crown, including minesreserved from a crown grant, are in theactual possession ofthecrown, so that an

information of intrusion will lie againts aperson who intnides onsuchlandwithoutconsentofthecrown.^_

Berdasarkan pemyataan di atas, pertama,bahwa feodalisme terlihat dalam kedudukanseorang raja sebagai penguasa dan pemiliktanah. Kedua, bahwa apa-apa yang terkandungdalam perut bumi berada pada penguasaanraja. Ketiga, pemihdahan penguasaan tanahtermasuk penggunaan is! kandungan tanahdemi kepentingan rakyat dilindungi oleh rajasehingga penguasa masyarakat, terhadaptanah tanpa izin raja bisa dianggap sebagaipelahgaran.

Doktrin te'rsebut tidak' selalu dapatditerapkan sebab setiap pemilikan tanah atasdasar perolehan melalui pemindahan mestinyatetap menjadi pemilik aslinya the Ancientowner, that is, of the Aboriginal inhabitants. '̂Karena Itu dalam batas tertentu, raja harusmelindungi hak pemilikan tanah bag! pribumi.

Untuk menetapkan dan mengembalikanhak pemilikan tradisional bagi masyarakatAborigin terbukti memerlukan waktu yangpanjang. Beberapa alasan mengapa hakpenguasaan tanah di suku Aborigin tidakterlepas dari kebijakan politik orang kulit putihWhite Collour Policy. Pada tahun 1970-ansehingga pemilikan tanah yang diskriminatiftetap berlangsung. Dasar hukum penempatantanah milik suku Aborigin tersebut yaituberkaitan dengan sejarah penundukan orangEropa sekltar duaabad yang lalu. Benua Aus-

'Gambaran umum bisa dllihat dalam babAustralianAborigin. 1992. The NewEncyclopaedia Britanica.Vol.! Founded 1768 (15th Edition). Chicago: Encyclopaedia Britîca Inc. Him. 714.

®W.N harrison. 1965. Coses On theLawAustralia The Law Book Company Limites. Him. 63. .W. Him. 68. • '

35

tralia dianggap sebagai tanah-tanah yang tidakada pemiliknya, (terra nulius). Jikapun Australia dianggap ada penduduknya itupun tidaklain dianggap sebagai suatu kelompok yangbelum memiliki organisasi sosial (Stateless).Sehingga mereka dianggap oleh orang Eropatidak memiliki hak pemilikan atas benda-benda yang ada.'"

Adanya penuntutan yang dilakukan ataspenggunaan tanah Aborigin oleh pengusahapertambangan tidak pemah terjadi selama 180tahun. Suatu kasus yang pertama kali timbul,yaitu ketika masyarakat Aborigin menggugatpenggunaan tanah untuk pertambanganalmunium dan bouksit. Gugatan suku Aboriginterhadap Navaico (1971), perusahaanalmunium melaiui pengadilan ditolak. HakimBlacburn dari Mahkamah Agung, Negarabaglan Darwin menolak gugatan Aboriginkarena, hukum kebiasaan Inggris tidakmengakui doktrin hukum pemilikan tanahuntuk penduduk asli.

Situasi hukum di Australia telah mengalamiperubahan yang cukup mendasar. Perubahanini terjadi terutama setelah terdapat presedenhukum atas masyarakat Aborigin yangmengklaim hak atas sebidang tanah karangdi selatan pulau Torest. Putusan hakimBlacksburn di Darwin mulai diragukanvaliditasnya. Adanya pengakuan atas hak tanahAborigin, terutama didasarkan kepadaputusan pengadilan tinggi mengenai Mabo diQueensland. Putusan kasus Mabo tersebutmerupakan preseden hukum kuat, terutamasetelah keluamya undang-undang hak milik

bagi penduduk asli yang dikeluarkan pada1993 oleh pemerintah federal.

Ada beberapa alasan yang perludikemukakan hakim untuk mengabulkantuntutan masyarakat Aborigin. Pertama,terdapat kesalahan tafsir daiam memahamiperadigma tidak ada hukum" bag! masyarakatAborigin (The absence ofLaw) dan "barbaris".Konsekuensinya, ariggapan bahwa pemerintahkolonlal memiliki kekuasaan untuk mengakuiAustralia atas prinsip res nullius tidak bisaditerapkan. Di dalam perlembagaan zamanmodern, penghuni yang berasal sebagaipenjajah, dalam kehidupan mereka tidak bisadipergunakan untuk memperkuat argumen resnufa." Dengan ditanggalkannya doktrin terranullius, maka ketiga bentuk penguasaantanah, seperti pengakuan melalui kedaulatan[acesslon to sovereign) pendudukan [con-que'sfj penyerahan dan pemukiman [cessionand settlement) bisa dipergunakan untukmenjelaskan adanya hak pemilikan atas sukuasli sebelum penjajah berkuasa.

Perdaria Menteri Paul Keating menegaskanbahwa pandangan hakim tinggi atas adanyaputusan Mabo merupakan peristiwa pentingdalam hubungan antara penduduk asli danmasyarakat Australia. Pandangan politisKeating juga didukung oleh landasan hukumyang-kuat. Setidak-tidaknya ada4 (empat) segipenting yang terdapat dalam UU Suku Asli 1993[Native Title Act).

a. Pengakuan terhadap hak-hak pemilikansuku asli.

"Kerry Mulqueen. 1996. Sue alieverand ather; Survival ofJudigenous Legal Rights (Chaper 11).Australia: Darwin Faculty ofLaw. Northern Territory University. Him. 1.

"/b/d. 1996. Him. 45.

36 JURNAL HUKUM. NO. 13 VOL 7.APRIL2000:31 - 46


b. Pengaturan terhadap kesahihan bukti,seperti jaminan atas tanah'̂ dan seberapajauh hukum bisa "membatalkanketidakabsahan adanya hak-hak sukuasli.

c. Suatu kekuasaan yang adil untuk yangakan datang tetap hams memberikanjaminan terhadap peraturan hak-hak sukuasli.

d. Pendirian.peradiian tuntutan suku asliuntuk suatu pemndingan dan pengurusanuntuk jaminan atas hak-hak tanah sukuasli, serta dibuatnya proses peradiiandengan menentukan upaya hukum naikbanding dalam kaitannya haksukuasli.

Jelaslah, bahwa doktrin peralihan kekuasaan, termasuk pengambilan melalui argu-men terra nullius tidak bisa dipertahankan lagi.

Perubahan Penguasaan Tanah di Australia

Perubaha'n pemilikan- penguasaandipengaruhi oleh beberapa faktor di luarkebijakan hukum dan pplitik Australia. Darisegi hukum Internasional, penaklukanpenyerahan dan pendudukan {occupation)terhadap suatu wilayah yang dinyatakan terranulius adaiah termasuk tiga casa yang palingefektif dalarn memperoleh kedaulatah wilayah.Dalam kaitannya dengan perijajah Eropa,mereka melakukan pengambilalihan atastanah yang penghuninya amat terbelakang.Perubahan terhadap cara penentuankedaulatah terutama dengan lahirnya gerakanmisionary orang Eropa terhadap masyarakatyang teiah berlangsung sejak abadpertengahan.

Model kedua; pehgakuan kedudukanteritorial suatu tanah sebagaimana dikatakanoleh hakini Pengadilan TIhggi, melalui carapengadilan di mana tentbiial baru bisa diklaimbilamana tanah tersebiit tIdak pernah ditanami{uncultivaled). Dalam kasus orang Australia,tanah di sekitar New South Wales, bisa

diberikan dengan model pengambilalihan!Ketika penduduk' asli tidak pemah berusahamenjadikan tanah-tanah yang tidak ditanamitersebut menjadi produktif.^^ '

Berdasarkan pada pandangan hakim diPIAustralia, dapatbanyak halyangditemukansebagai bukti atas kedudukan tanah danproses penguasaan antara orang-Orang kulitputih dan masyarakat Aborigin. Namun, yangperlu ditegaskan sebenarnya terdapat duagolongan besar. Pertama, pendatang Eropasekitar abad ke delapan belas, atas namakerajaan Inggris bisa menuntut hak peralihanatas tanah. Mai in! tentu bisa dibenarkan baik

oleh hukum intemasional maupun nasionai,bilamana tanah-tanah yang kosong, untukdipergunakan sehingga menjadi produktif.

Kedua, pengakuan negara terhadap hak-hak penguasaan dan pemilikan tanahmasyarakat Aborigin, untuk kepentinganpertanian, pemukiman atau untuk kepentingandi luaritu, karenaunsurkeramat, suci{sacral).Perubahan sikap pemerintah AustraliaterhadapsukuAborigin ini, tidak lepas karenaadanya kekuatan putusan pengadilan tinggi,termasuk MA yang membatalkan adanyadoktrin terranu/Z/us terhadap klaim masyarakatEropaatas tanah Australia.

''Ibid. Him. 7. " -' -^lebih luas lihat Report ofCases Determined in the high courtofAustralia. 1992 June CLRS. Him. 32.

37

Faktor kedua yang menekankan timbulnya imperialisme, penjajah atau kepanjangan dariperubahan sikap pemerintah Australia kedaulatan pemerintah negara persemakmuranterhadap masyarakat as!! adalah semakin UU Hak Miiik Pribumi in! membatalkanintensifnya kampanye HAM di kaiangan berbagai penalaran hukum yang selama inimasyarakat Aborigln terhadap' pemerintah. dijadikan dasar kebijakan politik pemerintahKampanye ini mulai lebih efektif terutama Australia. Misainya, pertama doktrin terraketika disepakatinya Discrimination Conven- nullius harus ditolak karena tidak sesuaition Act, dan pemerintah Australia termasuk dengan kenyataan sejarah.negara yang menandatangani konvensi Kedua, adanya sistem hukum kebiasaan

Undang-Undang dan praktik masyarakat asli Aborigin sebagaiDisknminasi Rasial, (Racial Discrimination Act landasan hukum mereka tidak bisa dikalahkant575;menjadisumberacuan hukum penegak oleh .kehadiran orang-orang Eropa.hukum dan masyarakat." Pemindahan penguasaan bisa saja tegadi ke

Memperhatikan faktor-faktor timbulnya tangan raja asalkan ada proses penyerahanpengakuan terhadap hak-hak masyarakat secara sukarela sesuai dengan adat istiadatpribumi, maka bisa dilihat dengan jelas hukum masyarakat asli.bagaimana kehendak politik pemerintah. Ketiga, Undang-Undang mengenaiMenurut suatu komentar dan penjelasan dari Diskriminasi Rasial 1975 dalam PemerintahanUU Hak Miiik Pribumi (Native Title Act) 1993, Persemakmuran terbukti besar pengaruhnya.Januari 1994, menyebutkan bahwa Putusan Misainya, Pasal 9menegaskan bahwa suatuPengadilan Tinggi di Queensland (No. 2) tindakan menjadi terlarang bagi seseorangmemiliki kepastian hukum yang jelas. Oleh yang melakukan perbuatan dan yangkarena itu, pemerintah harus mengakui hak- didasarkankepadagolongan.danberpengaruhhak dasar dari suku asli pribumi. terhadap pengaruh rasa senang akan hak-hak

Setiap hak penguasaan tanah secara adil dasardan kemerdekaannya golongan tertentu.atas masyarakat asli wajib diakui selagi Pasal 10 menyatakan bahwa seseorangtuntutan mereka disadarkan hukum adat dari berdasarkan hukum suatu golongansuku asli. menyebabkan golongan Iain merasa tidak

Suku asli tersebut adalah mereka yang senang atau terganggii, maka denganteiah memelihara hubungan atas ikatan penerapan pasal ini, seseorang yang merasaleluhur dan tanah kelahiran mereka. dirugikan harus diperiakukan secara sama.'®

Hak-hak miiik mereka tidak bisa Atas dasar kedua pasal tersebut,dimusnahkan oleh adanya kehadiran periindungan hukum masyarakat Aborigin atas

"Penjelasan Lebih Lanjut bisa dibaca di "Report of Case 1992. ibid. Him. 70.'̂ Secara lebih tuntas masalah ini diabaikan di dalam Attorney General's Departement. NATIVE.TITLE:

legislation with commentary by theAttorney General's legal practice. Australia. AN AGPS. Press Publication 1993Him. 04-05.-


JawahirThontowi. Penguasaan dan PemiUkan Tanah yang Diskriminatif: dalam Perspektif...

tanah semakin mendapat kepastian hukum.Adanya kepastian hukum tersebut bukan sajadapat membatasi kekuasaan eksekutiftermasuk raja di Inggris, melainkanbagaimana peranan pengadilan secara efektifbisa menghilangkan adanya sistem hukumyang diskriminatif terhadap masyarakatAborigin.

UUPA dan Konvens! ILO

Hukum internasional memiliki pesanterhadap pengakuan hak-hak lokalmasyarakat Indonesia. Ketentuan-ketentuanhukum seperti peraturan Menteri atau SuratEdaran Menteri yang tidak menjamin hak-hakmasyarakat lokal perlu diperbaharui/^

Dengan adanya Konvensi InternasionalNo. 169 mengenai kedudukan tanah yangdikeluarkan pada27Junl 1989, oleh OrganlsasiBuruh Internasional (ILO), makausaha kearahperbaikan status-tanah lokal makin terjamln.Akan tetapl, ketentuan Ini kurang efektif dalammenciptakan kesejahteraan masyarakatkarenasikap pemerintahan Orde Baru kurangpedull terhadap Konvensi IL0169/1989 dalammembuat kebijakan hukum tanah.^'

Yando Zakaria menegaskan bahwakeiemahan UUPA disebabkan adanyapengakuan kedudukan hak adat dan agamasecara sejajar menjadi nafas lahimyaundang-undang. Tetapl, pengakuan tersebut tidaksecara jelas dllkuti langkah-langkahoperasional. Sehlngga kekuatan pembangunan

ekonomi kapitalls dapat dengan mudahmenggeser kedudukan hak-hak adat Itu. Halini terbuktl dengan tumbuhnya kontrakdisiantara UUPA dan undang-undang atauperaturan lalnnya atas penguasaan tanahuntuk kepentlngan usaha naslonal.

Terdapat beberapa peraturan yang terllhatkontradlksl satu sama lain. Pertama, PP No.21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusaha danHak Pemungutan Hasll Hutan. Hak-hak adatyang ada di dalamnya diberlakukan meskidalam konsiderasinya, hak-hak adat diakuioleh UUD 1945.

Kedua, Keputusan Menteri Kehutanan No.251/KPTS/11/1993, ketentuan Pungutan Hasi!Hutan oleh masyarakat Hukum Adat atauanggpta dalam wilayah Hak PengusahaanHutan. Keputusan Ini, temyata hanya berlakubagi golongan suku tertentu. Berarti peraturantersebut secara substansial cacat karena

mengandung unsur diskriminasl. Atas dasarpengakuan plurallsme hukum, mestlnya negaramemberlkan perllndungan atas hak-hakmasyarakat, termasuk hak-hak adat tersebut-

Ketiga, Undang-Undang. Adanya Kontradlkslantara UU No. 5 Tahun 1960 dan UU No. 11

Tahun 1967. Sifat kesejajaran antara UU No.5 Tahun 1960dengan UU No. 11 Tahun 1967,tentang Ketentuan Pokok-Pokok PeraturanPertambangan menempatkan kedua undang-undang tidak ada yang lebih dominan.Penggunaan tanaholeh negarayang bertujuanuntuk kepentlngan umum dapat beriangsungketika pemerintah Orde Baru berkuasa, selalu

" A.P. Perllndungan. 1998. Hukum Agraria:BeberapaPemikiran dan Gagasan. Hermawan Saunl.Yamani Komar (ed). Medan: Penerbit Universitas Sumatra Utara. Him. 98.

"R. Yando Zakaria dan Djaka Soehendra. 1997. Reformasi Agraria: Perubahan Polltlk, Sengketadan Agenda Perubahan Agraria di Indonesia. Jakarta:Lembaga Ekonomi- Ul. Him. 181-186.

39

menjadi faktor yang paling efektif dalammemenangkan UU No. 11 Tahun 1967Pertambangan.

Sebaliknya di dalam era reformasiterdapat nuansa baru yang lebih demokratis.Lahlmya UU No 22 Tahun 1999 merupakanbuktl kongkrit perubahan positif tersebut. Akantetapi, lahlrnya UU No 22 Tahun 1999 tidakteriaiu mudah dalam penerapannya dikaitkandengan UUPA. Suatu peraturan yang dianggapoleh banyak faktor hukum sebagal undang-undang yang merakyat. Adanya kesesuaianantara semangat reformasi dengan perananUUPAterlihat dari ketentuan GBHN 1998 danUU No. 22 Tahun 1999.

Dalam GBHN 1998 disebutkan bahwa

pembangunan bidang pertanahan diharapkanmendukung hai-hal sebagal berikut:

a. Memperkokoh persatuan dan kesatuannasiona!

b. Pemberdayaan ekonomi masyarakatc. Memperiuas kesepakatan berusaha serta

meningkatkan lapangan kerja melaluipemerataan pemillhan tanah.

d. Penguasaan dan penggunaan tanah bag!masyarakat secara adi) yang didukurigoleh tertib dan penegakan hukum.

e. Tertib administrasi dan penggunaantanah berdasarkan keterangan RT. RW.

f. Menjamin keseimbangan pemanfaatantanah secara terpadu dengan tetapmenjaga kelestariannya.

Meskipun ketentuan GBHN tersebut diatas dianggap kondusif dalam usaha

menciptakan masyarakat yang lebih adil danberbagai tantangan mengenai realisasiotonomi daerah tidak bisa diabaikan.

Di satu pihak, otonomi daerah tersebutdirealisasikan dengan menekankan kepadaprinsip-prinsip demokrasi, peran sertamemperhatikan potensi dan keanekaragamanDaerah. Penyelenggaraan otonomi daerahdimaksudkan sebagai pemberlan wewenangyang luas, nyata, dan bertanggung jawabkepadadasar-dasarsecara proporsional yangdiwajibkan dengan pengaturan, pembagiandan pemanfaatan sumberdaya nasional, sertaPerimbangan Keuangan Pusat dan Daerahsesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.peran serta masyarakat, pemerataan dankeadilan serta potensi dan keanekaragamanDaerah, yang dilaksanakan dalam kerangkaNegara Kesatuan Republlk Indonesia.'̂

Di pihak lain, adanya kajian-kajian parsialmengenai otonomi daerah yang mengisyaratkanadanyahambatan yangbakal timbul. Misalnya,Bung Hatta menegaskan sebagai berikut:

1. Adanya kewenangan-kewenangan diDaerah paling atas, dan paling lemahpada Daerah paling bawah.

2. Belum berfungsinya Dewan PertimbanganDaerah dalam memberikan pembinaan.

3. Adanya anggapan bahwa banyaknyadaerah otonomi mengallhkan indikasitingkat demokrasi di daerah. Padahalsebenamya tidak demikian.^^

Selain itu, hambatan otonomi daerahterletak pada sistem pemerintahan yang tidak

'®Baca Dasar-dasar Pemerintah dari UU No 22Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.^®Sujamto. 1990. Otonomi Daerahyang Nyata dan Bertanggung Jawab.Jakarta; Ghalia Indonesia.

Him. 176.



mampu memainkan tiga fungsi yaitupengendali, pelaksanaan dan operasional.Kejelasan kaitan fungsi pemerintah pusatsebagai pengendalian Pemerintah DaerahTingkat I sebagai pelaksanaan, PemerintahPusat dengan Daerah Tingkat II yangmengoprasionalkan pembangunan dl daerah.Oleh karena itu, jlka ketlga fungsi itu berjalandengan baik, maka reaksi otonomi daerahtersebut yang seimbang akan segeraterlaksana. Akan tetapi, pengaturan ketlga fungsiPemerintah (Pusat, Proplnsi dan Kabupaten)tidak jelas, maka kecil kemungkinan otonomidaerah bisa diterapkan. Dengan kata lain,diskrimlnasi dalam bidang hukum, politik danekonomi akan tetap berperan bilamanapeningkatan profesionalisme bagi aparatpemerintah daerah tidak ditingkatkan.

Sejalandengan itu, hasil penelitian ErmanRajagukguk mengenai persoalan hukum agrariamasih tetapreievan untuk diperbitungkan dalamkaitannya dengan realisasi UUPA denganotonomi daerah. la menegaskan, denganmengandalkan pada pejabat-pejabat desa,yang didominasi oleh partai politik dalampelaksanaanlandreform, tanahtidak diperoieholehorangyangtidak mempunyal tanah,tetapioleh keluarga-keluarga, atau orang-orangyang dekatpada kelompok elit desa." Setidak-tidaknya, bilamana partai politik saat Ini tidakakan terlalu dominan dalam pembaglantanah-tanah justru ikatan-ikatan geneologiskesukuan dan elit-elit desa tidak mudah untuk

dikendalikan.

Akar persoalan yaitu, adanya kesulitandaerah untuk sepakat dan sepaham baikdalam arti konsep sosial maupun operasional,dalam melaksanakan titik beratotonomi padaDaerah Tingkat ' II.Termasuk aparatpemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan/pedesaan yang tidak mudah merealisasikanUndang-Undang Otonomi Daerah termasukpembagian tanah yang adil bagi peningkatankesejahteraan ekonomi rakyat

Realisasi Otonomi Daerah dl DIY

Sebenarnya bagaimana mengkritisipersoalan harnbatanyang timbul di DIY ketikaUU Otonomi Daerah direalisasikan. Bisakah

nilai-nilai diskriminatif yang melembaga padamasyarakat dihapuskan. Persoalanmelembaganya nilai-nilai diskriminatif dalamhukum baik mengenai otonomi daerahmaupun UUPA No 5 Tahun 1960 yang sukardiluruskan adalah terkait dengan beberapaDaerah yang berstatus Istimewa.

Secara khusus, persoalan otonomi daerahtimbui disebabkan oleh adanya pengakuankhusus dari UU No.22 Tahun 1999,mengenaistatus DIY dan Daerah Istimewa Aceh tetapmemillkl kekhususan dalam penyelenggaraanpemerintah Propinsi bagi DIY, kedudukanGubernur dan Wakil Gubemur dijabat olehketurunan.Sultan dan Paku Alam."

"Erman Rajagukguk. 1995. Hukum Agraria, Pada Penguasaan Tanah dan Kebutuhan Hidup.Jakarta: Chandra Pratama. Him. 17

2^H.A.W. Widjaya. 1998. Percontohan OtonomiDaerahdiIndonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.Him. 174-175.

22Pasal 122, UU No22 Tahun 1999dan penjelasannya.

41

Sebenarnya faktor-faktor apa yang bisadikategorikan bahwa suatu daerah yangmemiliki kekhususan atau keistimewaan.

Menurut Soedarisman PoerwokoesoemoDaerah Istimewa adalah daerah yangmempunyai hak asal-usul danyang mempunyaipemerintahan sendiii yang bersifat Istimewadi zaman sebelum Rl. Hak asal-usul adalah

"Daerahnya", sedangkan yang mempunyaikeistimewaan adalah "Pemerintahan"."

Pertama, hak asal-usul daerahnyadihubungkan wilayah penguasa geografis atauteritorial. Ketidakserasian antara UUPA dan

peraturan perundang-undangan lalnnya jugasecara khusus teiiihat dalam kasus pemilikantanahdi DIY. Tidak berlebihan prosesotonomidaerah di DIY, khususnya dalam bidangpertanahan akan mengalami hambatan.Dalam satu segl DIY menerapkan peraturanyang agak khusus, oleh karena tidaksepenuhnyabisamenerima UUPA. Seandainyabisa diterapkan maka diperlukan adanyamodifikasi, ini terutamaberkaitan dengan status istimewa dan adanya perbedaan statuspemilikan tanah bagi masyarakat.

Kekhususan lahimya yangrelevan dalamkaltannya dengan hukum kebiasaanYcgyakarta yang raja sebagai pemillk tanahdan penguasaan atasnya. Pengakuan dariPreslden pertama, tertanggal 19 Agustus 1945,Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan HamengkuBuwono, SInopatI ing Ngalogo, Abdurrahman

Sasldin Panotogomo Kali fatullah ingkangkaping IX ing Ngayogyckartohadiningrat."

Hak milik atas seluruh iuas tanah di

wilayah kerajaan adalah mutlak dl tangan raja.Rakyat diberi hak meminjam " jangka waktuturun temurun". Tanah yang dipakai sendiholeh Sultan. Tanah yang diserahkan kepadaBelanda dan Tionghoa sebagai hakeigondom(HGB).

Kekhususan DIY dalam persoalan tanahterlihat dalam bukti pemilikan tanah sebgaiberikut;

1. Di luar kota Praja Yogyakarta tanda buktihak miliknya dibuat model D (Perda No.12.1954).

2. Di dalam kata Sertifikat Tanahnya adalahJatno Pustoko Keraton Ngayogyakarta;(Hak milik atau apa). Untuk tanah-tanahhak Barat diberi sertifikat menurut Pasal

19 UU melambangkan Garuda Indonesia.

Secara teoritis warga negara Tionghoayang tinggal di DIY, sebenarnya berhakmemiliki sebidang tanahyang diwariskan tumntemurun asalkan mereka warga negara Rl.Sebagaimana dikatakan oleh Peraturan danPerundangan tentang keagrarian di DaerahIstimewa Yogyakarta, hak milik perseoranganturun temurun hanya dapat diberikan kepadawarga negara Rl."

"Lihat Soedarisman Poerwokcesoemo. 1984. Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta: Gajah MadaPress. Him. 266.

^*Nikmatu! Huda. 1996. Status Tanah Keraton Yogyakarta setelah berlakunya UU No. 5 tahun1960 diPropinsiDaerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta. Fakultas Hukum Ull 1996. Ni'matuI Huda 1996.Him. 32.

^^Monografi DIYTahun 1979 KantorPusatData Propinsi DIY Him. 254.


Jawahir ThontowL Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang Diskriminatif: dalam Perspektif...

' Ketentuan ini tidak diskriminatif jlkadibenarkan tanpaadanyatafsiran lain. ApakahWNI tersebut keturunan atau pribumi. Tafsiranekstensif WNI keturunan bisa jadi menjadisalah satu sumber hukum kebiasaan, yangkemudian secara diam-diam diterapkan atauimplied consent terhadap WNI keturunan.Konsekuensinya ada anggapan bahwaTionghoa tidak bisa mengklaim hak milik atastanah.

Ketentuan ini jelas diskriminatif, namundalam praktiknya terdapat cara cara yangsecara konvensionai mampu menerobosketentuan tersebut. Kedudukan WNI keturunan

yang menerima HGB (Hak Guna Bangunan)untuk masa 20-30 tahun sebenarnya bisamemanfaatkannya untuk kepentinganekonomi sekaiipun HGB bagi Tionghoasebenarnya berlaku relatif. Sebab, selainmereka bisa mewariskannya juga bisadijadikan objek jua! bell. Cara yang bisadilakukan untuk menerobos HGB di kalanganTionghoa DIY. MIsalnya; bilamana HGBtersebut habis masa berlakunya, makapengguna pertama memiliki hak prioritasuntuk memperpanjang. HGB yang diperolehseseorang bisaditingkatkan menjadi hak milikbilamana memenuhi syarat. Misalnyapembebasan tanah-tanah rakyat oieh negarauntuk perumahan dimungkinkan untukditingkatkan statusnya menjadi.hak milik. Hakseperti ini, tentu juga berlaku bagi WN!keturunan Tionghoa. Sebenarnya, jika tanahHGB milik negara, maka peningkatan statussangat tidak dimungkinkan

Kedua, istilah keistimewaan erat kaitannyadengan keberadaan pemerintahan yang dikaitkandengan semangat demokratisasi tampaknyabertentangan. Kedudukan DIY sebenarnyakurang sesuai dengan asas demokrasi.

Keistimewaan DIY, dilindungi,secarakonstitusional oieh perjanjian antarapemerintah setempat dan kolonial Belanda.Kedua, keistimewaan DIY oieh karena kontrakpolitik yang dibuat antara Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Gubernur Yogyakarta, LA.Adam tanggal 18 Maret 1940 dan disatukanoieh Gubernur Jendral Hindia Belanda, A.W.L.Tjarda Van Starkendorg.

Isi kontrak politik penting antara lainmenegaskan sebagai berikut.

1. Penegasantentang kedudukan kekuasaandaerah Kesultanan.

2. Penegasantentang pembatasankekuasaanPemerintah Belanda dengan alat-alatkekuasaannya dan Kekuasaan SriSultan.Adanya ikatan hukum atau hak istimewabagi DIY sebenamya luhur dan meningkatsebagaimana UU karena adanyaperjanjian.

Hak istimewa tersebut menjadi lebih kuatsetelah pemerintah Indonesia pada awalkemerdekaan mengakui keberadaan DIYsebagai wilayah yang secara hukum dapatdiperiakukan khusus. Menurut penjelasan UUNo 1 Tahun 1957 tentang Pokok-PokokPemerintah Daerah, kepada daerah Istimewaditegaskan bahwa dia tidak dipilih oieh dandari anggota DPR, tetapi diangkat oiehPemerintah Pusat dari keturunan keluargayang berk'uasa di daerah itu zaman sebelumitu. Ketentuan ini secara politis menguntungkansituasi DIY dalam meneiihara identitas lokal.

Namun kapan putera daerah potensial bisadipilih menjadi kepala Daerah Tingkat 1/Propinsi dan bisa memiliki'hak hukum sejajar.Otonomi daerah tidak akan efektif bila, thepricipie ofthe equality allbefore the love tidakdi terapkan. Karena itu, bilamana ketentuan

43

hukum yang tertera di dalam sejarah perundang-undangan sejak zaman Belanda hingga kinitidak menegakkan prinsip kesederajatanhukum dalam demokrasi, maka mekanismepemerintahan DIY akan tetap bersifatdiskriminatif.

Dengan demikian, bisa dipahami bahwasituasi diskriminatif di DIY memang diakuikeberadaannya. Namun, dalam praktik bukansekedar diskriminasi melainkan penyerobotanatas tanah-tanah Kraton tanpa izin telahberiangsung. Penataan pengaturan mengenaitanah di DIY yang sesuai dengan DURAmemang amat diperiukan sebab jika tidak,otonomi daerah tidak akan dapat direaiisasikansesuaidengan aspirasi masyarakaterareformasi.

Simpulan

Berdasai1(an ketentuan hukum intemasionai

maupun nasionai, pendudukan, penempatan,dan pengambilan terhadap tanah-tanah yangtidak ada pemiliknya dengan maksud untukdiambil manfaatnya bisa dibenarkankeberadaannya. Namun, cara-cara tersebutdapat menimbuikan konfiik biiamana tindakanpenguasaan tanah tersebut meienyapkan status pemiiikan bagi masyarakat pribumi.Timbuinya konfiik-konflik antara bangsasebagaimana terlihat dalam beberapa kasusmasyarakat Indian di Amerika, rnasyarakatPaiestina diJerusalem, dan kepuiauan Malvinasdi Argentina menjeiaskan fenomena bahwapenjajah cenderung diskriminatif dalammemperiakukan.penduduk asli atau pribumi.

Perlakuan diskriminasi penguasaan danpemiiikan tanah oieh penjajah terhadap kaumpribumi di berbagai negara bukanlahmerupakan preseden hukum, baru.-Fenomenadiskriminatif tersebut bukan saja terkandung

dalam ketentuan hukum material (substantif),melainkan juga karena penerapari peraturanhukum oieh penegak hukum meiaksanakantugas tidak berkesesuaian dengan peraturan •hukum. Pemiiikan tanah di Australia kebijakanpemerintah untuk menghiiangkan unsur-unsurdiskriminasinya tampak jauh iebih baikkeberadaannya. Akan tetapi, jlkapun adakenyataan bahwa Tionghoa tidak bisamemperoleh tanah dengan seratus hak miiik,maka tidak berarti bahwa kebijakan pemerintahDIY terhadap tanah bersifat diskriminatifsebagaimana di Australia.

Doktrin hukum Raja Inggris sebagaipemiiik tanah di Australia telah diakuikeberadaannya oieh sistem hukum kebiasaan{Common Law). Hal ini mengakibatkanmasyarakat sukuAborigin kehilangan hak-hakpemilikannya seiama beberapa abad atastanah-tanah yang mereka warisi dari nenekmoyangnya. Perjuangan yang diiakukan oiehmasyarakat Aborigin muiai kelihatan berhasilterutama ketika pemerintah Australia mengakuihak-hak pemiiikan atas tanah-tanah mereka.- Penguasaan dan pemiiikan tanah yang

diskriminatif diAustralia, khususnya terhadapsuku Aborigin muiai sirna sejak HakimBlackburn di PT. Queensland mengabuikangugatan mereka atas penolakan pemerintah.Keberhasilan tersebut, seiain didukung oiehpreseden hukum {jurisprudensi) pengadilan.juga tidak terlepas dari peranan IntervensiKonvensi, Lembaga intemasionai mengenaiiarangan diskriminasi antara goibngan.Kepastian hukum bagi masyarakat Aborigindalam penguasaan dan pemiiikan tanahsemakin kuat kedudukan setelah Undang-Undang Hak Milik Pribumi {Native Title Act)diundangkan tahun 1993.



Dl Indonesia khususnya di YogyakartaUUPA sebenarnya diundangkan selainmemiliki nilai unifikatif dan populis jugasebenarnya berfungsi menghilangkan adanyadiskriminasi dalam pemilikan dan penguasaanTanah. Tap! dalam perkembangannya desakanpembangunan ekomomi, khususnya di dalampemerintahan Orde Baru, begitu banyakperaturan perundang-undangan yangbertentangan dengan spirit UUPA. Beberapaketentuan yang melindungi hak-hak adattermasuk pemilikan pribadi tergeser olehkarena lahimya peraturan hukum pertambangandan penggunaan hutan yang tampak hanyamemihak kepada kepentingan penguasa danpengusaha. •

Daftar Pustaka

Cashdan, Elizabet. 1989. Hanfers and Gatherers; Economic Behaviour in Bandsin Stuart Platther (ed). EconomicAntropology Stanfood California:Stanford University Press.

Cattan, Henry. 1997. Jerusaiem andinternasionai Law in AH Kazak (ed)The Jerusalem Question. Canberra:

General Palestine Delegation.

Harrison, W.N. Coses OntHe LawAustraiiaThe Law Book Company Limites1965.

Huda, Ni'matul. 1996. Status Tanah KeratonYogyakarta seteiah beriakunya UUNo. 5 tahun 1960 di Propinsi Daerahistimewa Yogyakarta. Yogyakarta:Fakultas Hukum Ull.

Mulqueen, Kerry. 1996. Sue aliever andather: Survival ofJudigenous Legal

Rights (Chaper If). Australia: DarwinFaculty of Law. Northern Territory University.

P, Alfred. 1985. Rubin Historical and LegalBackgroundof the Faikiand/MalvinasDispute in Call and Anthony Arend(ed). TheFalklands Warlesson for Strat-

• egy. Diplomacy and International. Boston: George Allen &Unwin.

Perlindungan, A.P. 1998. Hukum Agraria:Beberapa Pemikiran dan Gagasan.Hermawan Sauni. Yamani Komar (ed).Medan: Penerbit Universltas Sumatra

Utara.

Poerwokoesoemo, Soedarisman. 1984.Daerah Istimewa Yogyakarta.Yogyakarta: Gajah Mada Press.

Roesseau, Jean Jacques. 1986. PoliticalWritings. Terjemahan FrederickWatkins. Madison: The University ofWisconsin Press.

Rajagukguk, Erman. 1995. Hukum Agraria,Pada Penguasaan Tanah danKebutuhan Hidup. Jakarta; ChandraPratama.

Sujamto. 1990. Otonomi Daerahyang Nyatadan Bertanggung Jawab. (Jakarta:Ghalia Indonesia.

Widjaya, H.A.W. 1998. Percontohan OtonomiDaerah di Indonesia. Jakarta: Penerbit

Rineka Cipta.

Yonah, Michael Avi. 1977. The Holy Land:From The Persian To The Arab Con

quest. (536BC. - AD 640) A HistoricalGeography. Michingan: Baker BookHouse.

45

Zakaria, R. Yando danDjaka Soehendra. 1997.Kemajemukan Hukum, mengapatidak?. Didafam Reformasi Agraria:Perubaban Politik, sengketa danAgenda. Perubaban Agraria di Indonesia. Jakarta: Lembaga Ekonomi- Ull.

Monografi DIY Tahun 1979 Kantor Pusat.

Report of Cases Determined in the high courtof Australia. 1992 June CLRS.

Tbe New Encyclopaedia Britanica. Vol.1Founded 1768 (15th Edition). Chicago:Encyclopaedia Britanica Inc.

* #


Documents

Jawahir Thontowi. Penguasaan dan Pemilikan Tanah yang