Jambore Sanitasi 2014 Sanitasi Dari Rumah Hingga Istanaciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/juni2014.pdfMenurut Djoko, sejak digelar pada 2008 dan mulai intensif pada 2010, kontribusi

Karya Cipta Infrastruktur PermukimanEdisi 06/Tahun XII/Juni 2014

LENSA CK • Pecha Kucha #11 bertema Zero Slum tanggal 13 Juni 2014

7 Days Challenge of CiKa

23

Indonesia Peduli Sanitasi Pecahkan Rekor Dunia

10

Jambore Sanitasi 2014Sanitasi Dari RumahHingga Istana

12

Edisi 064Tahun XII4Juni 2014daftar isi

2

4

9

24

20

28

Jambore Sanitasi 2014Sanitasi Dari Rumah Hingga Istana

Kementerian PU Terus Cetak Agen Perubahan Sanitasi

Duta Sanitasi Kunjungi TPST Sumur Batu Bekasi

Indonesia Peduli Sanitasi Pecahkan Rekor Dunia

Duta Sanitasi 2014 Mimpi Salwa Bersama Laskar Sanitasi

4

6

9

10

11

Berita Utama

lipUtan khUsUsIndonesia dan UN-Habitat Bermitra untuk Agenda Perkotaan Baru

12

inovasiMenteri PU Dorong Pemda Manfaatkan SWRO Tanjung Pinang


28

30

info BarU

Menuju Habitat IIIIndonesia Mulai SusunNational Report

World Cities Summit 2014 :Youth Challenge onUrban Development

World Cities Summit 2014:Designing Smart City Through Partnership

Refleksi PPIP dan RIS PNPM Proses Tanpa Henti Menuju Kemandirian Masyarakat Perdesaan

17

20

23

24

lensa ck • Pecha Kucha #11 bertema Zero Slum tanggal 13 Juni 2014

PLUS!

Edisi 064Tahun XII4Juni 2014 3

Redaksi menerima saran maupun tanggapan terkait bidang Cipta Karya ke email [email protected] atau saran dan pengaduan di www.pu.go.id

3

PelindungBudi Yuwono P

Penanggung JawabAntonius Budiono

Dewan RedaksiSusmono, Danny Sutjiono, M. Sjukrul Amin, Amwazi Idrus, Guratno Hartono, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo

Pemimpin RedaksiDian Irawati, Sudarwanto

Penyunting dan Penyelaras NaskahT.M. Hasan, Bukhori

Bagian ProduksiErwin A. Setyadhi, Djoko Karsono, Diana Kusumastuti, Bernardi Heryawan, M. Sundoro, Chandra RP. Situmorang, Fajar Santoso, Ilham Muhargiady, Sri Murni Edi K, Desrah, Wardhiana Suryaningrum, R. Julianto, Bhima Dhananjaya, Djati Waluyo Widodo, Indah Raftiarty, Danang Pidekso

Bagian Administrasi & DistribusiLuargo, Joni Santoso, Nurfathiah

KontributorDwityo A. Soeranto, Hadi Sucahyono, Nieke Nindyaputri, R. Mulana MP. Sibuea, Adjar Prajudi, Rina Farida, Didiet A. Akhdiat, RG. Eko Djuli S, Dedy Permadi, Th Srimulyatini Respati, Joerni Makmoerniati, Syamsul Hadi, Hendarko Rudi S, Iwan Dharma S, Rina Agustin, Handy B. Legowo, Dodi Krispatmadi, Rudi A. Arifin, Endang Setyaningrum, Alex A. Chalik, Djoko Mursito, N. Sardjiono, Oloan M. Simatupang, Hilwan, Kun Hidayat S, Deddy Sumantri, Halasan Sitompul, Sitti Bellafolijani, M. Aulawi Dzin Nun, Ade Syaiful Rahman, Aryananda Sihombing, Agus Achyar, Ratria Anggraini, Dian Suci Hastuti, Emah Sudjimah, Susi MDS Simanjuntak, Didik S. Fuadi, Kusumawardhani, Airyn Saputri, Budi Prastowo, Aswin G. Sukahar, Wahyu K. Susanto, Putri Intan Suri, Siti Aliyah Junaedi

Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. [email protected]

PelindungImam S. Ernawi

Penanggung JawabAntonius Budiono

Dewan RedaksiDadan Krisnandar, Danny Sutjiono, M. Maliki Moersid, Hadi Sucahyono, Adjar Prajudi, Tamin MZ. Amin, Nugroho Tri Utomo

Pemimpin RedaksiSri Murni Edi K, Sudarwanto

Penyunting RedaksiBhima Dhananjaya, Buchori

Bagian ProduksiElkana Catur H., Dian Ariani, Djati Waluyo Widodo

Bagian Administrasi & DistribusiLuargo, Joni Santoso

KontributorDwityo A. Soeranto, R. Mulana MP. Sibuea, M. Sundoro, Dian Irawati, Nieke Nindyaputri, Prasetyo, Oloan MS., Hosen Utama, Aswin G. Sukahar, TM. Hasan, Kusumawardhani, Ade Syaiful Rachman, Aryananda Sihombing, Dian Suci Hastuti.

Alamat RedaksiJl. Patimura No. 20, Kebayoran Baru 12110 Telp/Fax. 021-72796578

[email protected]

website http://ciptakarya.pu.go.id

twitter @ditjenck

Cover :Ibu Negara Ani Yudhoyono menerima peserta Jambore Sanitasi 2014 di Istana Negara(Foto : Suseno)

Ketekunan dan keteguhan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengkampanyekan sanitasi sudah merebut hati elit negeri. Sejak pertama kali digelar pada tahun 2008, Jambore Sanitasi hampir selalu membawa isu sanitasi ke Istana Negara untuk menobatkan para Duta Sanitasi oleh Ibu Negara. Tidak hanya penerimaan tamu biasa, Ibu Ani Yudhoyono kemudian menggerakkan Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Jilid I dan II untuk mengawal dan turut mengkampanyekan sanitasi dengan sayap-sayap organisasi perempuan lainnya. Bahkan, beberapa istri menteri KIB I yang tidak terpilih kembali tetap digandeng dalam jajaran SIKIB karena ada feminisme dalam sanitasi.

Suka tidak suka, ternyata feminisme sanitasi semakin diterima oleh publik karena air limbah, persampahan, dan saluran (drainase) lebih banyak digeluti perempuan. Memang jika menyebut feminisme, maka ada makna lain bahwa laki-laki menjadi tersangka utama ketidakpedulian terhadap sanitasi. Apakah nyatanya demikian? Pada bagian lainnya, pemakaian anak-anak dan perempuan menjadi bidikan para ahli strategi komunikasi dalam mengkampanyekan sanitasi. Pada awal 2009 lalu, Bank Dunia pernah merilis angka mencengangkan tentang sanitasi. Kerugian Indonesia akibat sanitasi buruk disebutnya mendekati angka Rp56 triliun per tahun. Angka mencolok tersebut diluncurkan untuk menggedor kesadaran para pemangku kebijakan untuk pro kebijakan sanitasi. Namun nyatanya tidak terlalu berdampak signifikan pada alokasi anggaran dan kebijakan pro sanitasi di daerah.

Dukungan dari Ibu Negara dan kelompok perempuan yang masif dan sinergis dengan program-program kesehatan yang melibatkan perempuan lainnya di pelosok negeri semakin membuat yakin Ditjen Cipta Karya untuk terus melanjutkan Jambore Sanitasi untuk mencetak para agen perubahan perilaku sanitasi. Sejak 2008 hingga sekaran Ditjen Cipta Karya sudah mencetak sekitar 800an Duta Sanitasi yang siap menjadi tunas-tunas pembaharu. (Teks : Buchori)

MenghadirkanPeran Kuat Perempuan dalam Sanitasi

editorial

Buletin ini menggunakan 100% kertas daur ulang (cyclus paper)

4

Ibu Negara Hj. Ani Bambang Yudhoyono mengharapkan kebiasaan hidup bersih akan menjadi gaya hidup dan budaya bangsa. Untuk itu, Ibu Negara berharap pada Duta Sanitasi sebagai agen perubahan perilaku akan mampu mengajak seluruh rakyat untuk membiasakan hidup bersih.

“Bapak Presiden SBY sedih dan prihatin setiap usai ada acara, sampah dimana-mana. Apa susahnya sih membuang sampah di tempatnya. Untuk itu saya berharap para Duta Sanitasi akan menjadi virus positif yang menularkan kebiasaan hidup bersih dan sehat kepada lingkungannya,” kata Ibu Ani saat memberikan sambutan pada acara penobatan Duta Sanitasi Nasional 2014 yang merupakan bagian dari rangkaian acara Jambore Sanitasi 2014, di Istana Negara, Jakarta, Senin (23/6). Mengingat pentingnya penanganan masalah sanitasi itu, Ibu Negara berharap presiden terpilih mendatang akan tetap melanjutkan Jambore Sanitasi ini, demi masyarakat Indonesia yang makin bersih dan sehat. “Energi positif yang dibawa anak-anak Duta Sanitasi akan membawa perubahan di masa yang akan datang. Saya dan Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendukung acara ini untuk tetap berlanjut. Semoga harapan kami didengar oleh Calon Presiden Indonesia periode berikutnya,” tutur Ani Yudhoyono. Ibu Negara bersama anggota Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) Jilid I dan II sejak digelarnya Jambore Sanitasi

Sanitasi tidak hanya menjadi urusan belakang rumah. Dengan Jambore Sanitasi, masalah ini sudah menapak tangga Istana Negara. Mampukah penghuni Istana Negara selanjutnya menjaga isu sanitasi semakin seksi dan mendapatkan perhatian lebih?

4

berita utama

Jambore Sanitasi 2014Sanitasi Dari Rumah Hingga Istana

5

pertama tahun 2008 selalu memberikan dukungan penuh. Jambore Sanitasi menurutnya sejalan dengan program-program SIKIB, yaitu Indonesa BerSeRri (Bersih, Sehat, Ramah Lingkungan, Rapih, dan Indah). “Perilaku Hidup Bersih dan Sehat harus anak-anak kampanyekan agar menjadi gaya hidup dan budaya masyarakat Indonesia. Kami berharap banyak kepada para Duta Sanitasi untuk mewujudkannya dengan pesan-pesan kreatif sesuai yang kalian dapatkan dari pembekalan yang komprehensif selama Jambore Sanitasi,” tambah Ani Yudhoyono. Ibu Negara menambahkan, saat ini Indonesia masih menghadapi masalah permukiman, ditandai dengan hidup yang berdesakan, lingkungan kotor, kurangnya air bersih, dan itu semua ciri lingkungan kumuh. Tantangan yang dihadapi dalam lingkungan kumuh tidaklah ringan, salah satunya sanitasi, banyak masyarakat yang tidak peduli dengan membuang air besar sembarangan (BABS), membuang sampah sembarangan, dan seterusnya. “Padahal kelalaian kita pada sanitasi menyebabkan kualitas air baku menurun, merebaknya penyakit, menurunnya kualitas

Selain itu, Duta Sanitasi juga telah meningkatkan kegiatan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), 37% diantaranya praktik memilah sampah, 53% melalui penyuluhan. Jumlah anak-anak yang terpapar oleh penyuluhan tersebut sudah mencapai 15 ribu orang. Duta Sanitasi juga telah berpartisipasi pada forum-forum internasional, seperti

5

berita utama

Edisi 064Tahun XII4Juni 2014

Sumber Daya Manusia (SDM), dan pada gilirannya menurunkan produktivitas bangsa,” ujar Ani. Ani Yudhoyono menambahkan, untuk menyampaikan pesan sanitasi tersebut Duta Sanitasi dapat menjadi mitra kepala daerah setempat dan secara aktif mengajak masyarakat peduli sanitasi dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman,” tutupnya. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto sebelumnya me-nyampaikan kepada Ibu Negara dan para peserta tentang evaluasi peran Duta Sanitasi yang hingga saat ini berjumlah 818 orang. Menurut Djoko, sejak digelar pada 2008 dan mulai intensif pada 2010, kontribusi Duta Sanitasi diantaranya telah meningkatkan kesadaran lingkungan, dari teman sekolah, keluarga, dan ma-syarakat untuk tidak BABS.

Asia Pacific Landfill Forum, World Toilet Summit, hingga yang terakhir adalah Stakeholder’s Forum of Indonesia International Water Week 2014. Pada kesempatan tersebut Djoko Kirmanto juga menobatkan Ibu Negara Ani Yudhoyono sebagai Ibu Peduli Sanitasi karena perhatiannya atas permasalahan sanitasi bersama SIKIB dan program-programnya yang sinergis dengan program Kementerian PU. Menanggapi penobatan itu, Ani mengatakan bahwa sebutan tersebut layak disematkan kepada semua pihak, bukan dia seorang.

Penobatan Duta sanitasi nasional 2014Pada kesempatan yang sama, Ibu Negara didampingi Herawati Boediono dan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto serta Ketua SIKIB Ratna Djoko Suyanto menobatkan Sabrina Salwa Sabila sebagai Duta Sanitasi Nasional 2014. Siswi SMPN 1 Sampit Kalimantan Tengah ini berhak memegang tongkat Duta setelah dianggap terbaik dari 198 peserta Jambore Sanitasi 2014 yang dilaksanakan di Hotel Mercure, Ancol, 15-23 Juni 2014. Ibu Negara juga mendapuk Juara Kedua Putu Dea Indah Kartini dari SMPN 1 Denpasar Bali, Juara Ketiga Siti Nur Rahmawati dari Banten, Juara Harapan 1 Joel Dolovart Pesiwarissa dari Maluku, dan Juara Harapan 2 Belinda Phelia dari Kalimantan Barat. Para pemenang diumumkan oleh Ketua SIKIB Ratna Djoko Suyanto di Istana Negara, Senin (23/6), saat bersilaturhami dengan Ibu Ani. Ketua SIKIB Ratna Djoko Suyanto mengumumkan para pe-menang lomba slogan Indonesia BerSerRi. Dari wilayah barat, Juara 1 dimenangkan oleh Muhammad Hambali dari Sumatera Utara, Juara 2 Yuli Kemalasari dari DIY, Juara 3 Pocut Nurulia Zuliza dari Aceh, Juara Harapan 1 Afif Nauval Luthfi dari Riau, dan Juara Harapan 2 Mardiana Sari dari Aceh. Sedangkan dari wilayah timur, Juara 1 dimenangkan oleh Putu Karin Prataya Larasati dari Bali, Juara 2 Azzahra Aisyiah F., dari Kalimantan Timur, Juara 3 Nayen Gita Ayodya Ayunda dari NTB, Juara Harapan 1 Syahrul Ramadhan dari Sulawesi Tengah, dan Juara Harapan 2 Chairunnisa dari Papua. (Teks : Buchori)

6

berita utama

Indonesia mentargetkan akses sanitasi layak bagi 100% penduduk pada 2019.

Target berat tersebut selain memerlukan berbagai upaya terobosan untuk

meningkatkan penyediaan prasarana dan sarana sanitasi, juga menggalakkan

perubahan perilaku buruk sanitasi di tengah masyarakat.

Melalui ajang Jambore Sanitasi 2014 Kementerian Pekerjaan Umum kembali mencetak Duta Sanitasi sebagai agen perubahan perilaku sanitasi.Jambore Sanitasi 2014 secara resmi dibuka oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Ahmad Hermanto

Dardak, di Hotel Mercure, Ancol Jakarta (16/6). Kegiatan yang berlangsung sejak 16 - 23 Juni 2014 ini diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan melibatkan 198 siswa-siswi SLTP sebagai Duta Sanitasi Provinsi dan 66 Pendamping dari 33 Provinsi di seluruh Indonesia. “Kita mengkampanyekan perilaku peduli sanitasi sejak dini melalui peran anak-anak sebagai agen perubahan. Perlu kepedulian bersama untuk mengamankan masa depan air dan penggunaan energi melalui penangan sanitasi yang baik,” tutur Hermanto Dardak.

Jambore Sanitasi 2014

Kementerian PU Terus Cetak Agen Perubahan Sanitasi

berita utama

77Edisi 064Tahun XII4Juni 2014

Turut membuka acara yaitu Dirjen Cipta Karya Imam S Ernawi, Ketua II SIKIB Ratna Djoko Suyanto, Direktur Permukiman dan Perumahan Bappenas Nugroho Tri Utomo, Direktur Penyehatan Lingkungan Kemenkes Wilfried Purba dan Deputy Perlindungan Anak, Kementerian PPPA Wahyu Hartomo. Tahun ini Jambore Sanitasi mengambil tema “Sanitasi Men-dukung Air dan Energi yang Berkelanjutan”, yang bertujuan untuk menyiapkan Duta Sanitasi yang berkualitas dan mampu menyampaikan pesan-pesan sanitasi untuk meningkatkan ke-

Gema Indonesia Peduli Sanitasi (GIPS) yang kali ini memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) tidak hanya tingkat nasional namun juga tingkat dunia untuk kategori Peragaan Payung Daur Ulang Terbanyak. “Masalah sanitasi bukanlah semata membangun infrastruktur, namun juga sangat bergantung pada pola hidup dan perilaku hidup sehat. Sebanyak apapun prasarana dan sarana yang di-bangun oleh pemerintah, jika tidak didukung oleh perilaku yang positif dari masyarakat, maka keberadaan prasarana dan sarana tersebut menjadi kurang optimal,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto.

Rangkaian acaraSelaku penyelenggara, Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan 10 agenda. Agenda tersebut adalah workshop dan talkshow, pemilihan duta sanitasi nasional, sila-turahmi dengan Ibu Negara, kunjungan ke Kemendikbud, ker-ja lapangan ke Desa Tanjung Pasir, pentas kesenian daerah, aksi simpatik, Gema Indonesia Peduli Sanitasi (GIPS), dan pameran sani tasi. Peserta juga mengikuti kunjungan kerja lapangan ke TPST Sumurbatu, Bantar Gebang, Kota Bekasi. Kerja lapangan itu merupakan kali kedua setelah pada Jambore Sanitasi 2013 di Kampung Binaan SIKIB di Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang. Pembekalan materi tidak hanya diwarnai tema-tema berbobot dan sulit dipahami. Ini terlihat dalam sesi kedua pada hari kedua, Selasa (17/6) Jambore yang mengenalkan aplikasi hemat air. Sesi ini didahului dengan pemahaman tentang kondisi air

pedulian serta perubahan perilaku hidup sehat. Tema tersebut sejalan dengan tema Hari Air Sedunia 2014, yaitu Water & Energy, dalam rangka mengingatkan masyarakat terhadap tanggung jawab bersama untuk mengamankan masa depan air dan peng-gunaan energi. Acara ini turut dihadiri oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Peranan Pe-rem puan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) dan 6 Organisasi Perempuan Indonesia, Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK), Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, Bhayangkari, KOWANI, dan Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutam (APPB). Jambore Sanitasi 2014 merupakan kali keenam sejak di-cetuskannya Tahun Sanitasi Internasional pada tahun 2008. Kegiatan ini dinilai positif dalam mengkampanyekan Gerakan Peduli Sanitasi sejak dini, dengan telah mencetak sebanyak 818 agen perubahan perilaku bidang air minum dan penyehatan lingkungan yang dikenal dengan Duta Sanitasi. Kementerian Pekerjaan Umum terus berupaya melakukan berbagai upaya terobosan peningkatan penyediaan prasarana dan sarana dasar sanitasi dan air minum di seluruh Indonesia. Namun, upaya penyediaan prasarana dan sarana permukiman yang layak tersebut, harus mendapatkan dukungan yang efektif dari berbagai pihak, terutama berupa kebijakan yang pro-sanitasi dari para pengambil keputusan di tingkat daerah dan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu acara dalam gelaran Jambore Sanitasi ini adalah

dan tantangan perubahan iklim. Penyajinya adalah Kasubdit Perencanaan Teknis Direktorat Pengembangan Air Minum Ditjen Cipta Karya, Oloan M. Simatupang. Sesi ini dipandu oleh mantan Direktur Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Susmono. Selanjutnya, enam peserta yag mewakili Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku diminta memainkan aplikasi yang sudah disiapkan. Aplikasi tersebut

berita utama

8

diantaranya mengandung pertanyaan berapa kali mandi, men-cuci, bagaimana cara mandi, anggota keluarga, dan pertanyaan terkaitannya. Usai melakukan simulasi, panitia membagikan CD copy aplikasi untuk diterapkan di sekolah, di rumah, dan di ling-kungan sekitarnya. Upaya ini menjadi salah satu media efektif untuk merubah perilaku masyarakat dalam memanfaatkan air. Sesi selanjutnya disampaikan oleh Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum, Djoko Mursito tentang me ngemas pesan kreatif. Pesan-pesan seperti ‘Jangan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)’, ‘buang sampah pada tempatnya’, ‘pilah sampah dan kurangi dari sumbernya’, dan seterusnya adalah pesan-pesan sanitasi yang terus dikampanyekan, namun harus disampaikan dengan kreatif. “Jika pesan tersebut disampaikan lisan biasanya akan ada resistensi. Karena itu harus dikemas kreatif melalui berbagai media, contohnya dengan video,” ujar Pada sesi tersebut peserta juga mempraktikkan pembuatan video sederhana menggunakan fasilitas video dalam gadget yang dibawa masing-masing kelompok. Tidak diduga, pesan sanitasi yang terkesan umum tersebut mampu diterjemahkan peserta dengan ide kreatif yang lekat dengan keseharian mereka. Para Duta juga diminta aktif merangkul stakeholder daerah guna meningkatkan kepedulian di bidang sanitasi. Mereka juga bisa berkomunikasi dengan kepala daerah masing-masing untuk meningkatkan anggaran dan kebijakan pro sanitasi. Seperti yang disampaikan pemberi pembekalan sebelumnya, yaitu Kasubdit Kerjasama Luar Negeri Ditjen Cipta Karya, Dwityo A. Soeranto, Pemerintah mentargetkan akses sanitasi layak untuk 100% penduduk Indonesia. Target ini membutuhkan dana yang besar sekitar Rp 380 Triliun. Dana tersebut tidak cukup dari APBN dan APBD tapi juga dari masyarakat, swasta, dan pinjaman luar negeri. Karena itu Dwityo mengharapkan para Duta Sanitasi untuk mengingatkan Kepala Daerahnya untuk meningkatkan ke-peduliannya di bidang sanitasi. Selain diisi dengan pembekalan tersebut di atas, dan pengem-bangan diri, para Duta Sanitasi juga berkesempatan unjuk kebolehan pada pentas seni sepanjang malam rangkaian jambore. Dengan variasi kegiatan yang fancy maupun serius, para Duta dapat memanfaatkan wadah ekspresi yang tepat melalui media sosial yang dirancang Direktorat Jenderal Cipta Karya. Varian sosmed yang sudah diaplikasikan Ditjen Cipta Karya untuk para Duta Sanitasi berinteraksi secara user friendly diantaranya website Pojok Duta Sanitasi, twitter, dan facebook. Kasubdit Data dan Informasi Ditjen Cipta Karya Sri Murni Edi K, menjelaskan media interaktif tersebut bertujuan agar para duta dapat berinteraksi mengenai sanitasi yang dipublikasikan pada portal http://ciptakarya.pu.go.id dan twitter @duta_sanitasi. “Para duta dapat mengunggah dokumen kegiatan, karya tulis, dan poster. Mereka juga dapat berselencar melihat halaman

duta lainnya dan saling memberi komentar. Dalam situs web tersebut terkandung menu berita, peta sebaran profil duta, galeri foto, galeri buku kenangan, search engine, halaman para duta, twitter, dan facebook,” kata Sri Murni. “Website ini didesain dengan sangat menarik dan user “friendly” agar dapat mudah dioperasionalisasikan oleh para duta maupun pengelola,” tutup Sri Murni.

PenjurianSetelah melalui penjurian marathon terhadap 33 karya tulis dan 33 karya poster Duta Sanitasi Provinsi 2014, akhirnya Tim Juri Lomba Poster dan Karya Tulis Duta Sanitasi Nasional menetapkan 20 semifinalis yang terdiri dari 10 poster dan 10 karya tulis terbaik. Keduapuluh nama-nama itu disampaikan Ketua Tim Juri Endang Setyaningrum pada hari kedua rangkaian Jambore Sanitasi 2014 di Hotel Mercure Ancol, Selasa malam (17/6). Dari 10 terbaik karya poster ditetapkan dari provinsi yaitu Sumatera Utara, Aceh, Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Bali, Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan 10 terbaik karya tulis yang dinilai berdasarkan karya dan presentasinya berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Bengkulu, NTB, Banten, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Selanjutnya, keduapuluh semifinalis ini berlomba membuat karya baru, baik poster maupun karya tulis, pada Rabu (18/6) pagi. Karya tersebut kemudian dipresentasikan di hadapan seluruh peserta Jambore Sanitasi 2014 pada sorenya. Lima besar pemenang poster dan 5 juara karya tulis pun diumumkan. Duta Sanitasi Provinsi Maluku Yoel Dolovart Pesiwarissa men-dapatkan sambutan meriah dari peserta lain karena menjadi satu-satunya laki-laki dari lima kandidat. Selain Yoel dari kategori karya tulis, tercatat ada Sabrina Salwa Sabila (Kalteng). Sedangkan tiga lainnya dari kategori karya poster, yaitu Belinda Phelia dari Kalimantan Barat, Putu Dea Indah Kartini dari Bali, dan Siti Nur Rahmawati dari Banten. Kelimanya selanjunya dinobatkan sebagai Duta Sanitasi Nasional 2014 dengan Juara Pertama diraih oleh Sabrina Salwa Sabila dari Kalimantan Tengah, Juara Kedua Putu Dea Indah Kartini dari Provinsi Bali, Juara Ketiga Siti Nur Rahmawati dari Banten, Juara Harapan 1 Joel Dolovart Pesiwarissa dari Maluku, dan Juara Harapan 2 Belinda Phelia dari Kalimantan Barat. Para pemenang diumumkan oleh Ketua SIKIB Ratna Djoko Suyanto di Istana Negara, Senin (23/6), dan dinobatkan oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono. (Teks : Buchori)

berita utama


Mereka terlihat antusias untuk mengetahui tentang tata cara pengolahan sampah disana.Sampah di TPST Sumur Batu diolah menjadi se-suatu yang lebih bermanfaat dengan cara me-ng upayakan dan mengurangi emisi gas metan

dengan mengolahnya menjadi energi listrik. Meski masih sedikit, namun melihat kurangnya pasokan energi listrik di negeri ini, maka hal ini sangat patut di acungi jempol. Sekilas profil tersebut didapat para Duta Sanitasi dari salah seorang pengelola TPST Sumur Batu. Bahkan lebih jauh tentang prospeknya, Lurah Sumur Batu, Taufik, menambahkan bahwa jika dilihat dari luas tanah TPST tersebut, selain pengolahan limbah, energi pusat listrik tenaga surya juga dapat dikembangkan. Di atas hamparan sampah yang menggunung itu hanya ada beberapa tumbuhan. Dengan demikian sinar matahari bisa menjadi energi yang sangat menjanjikan. “Bahkan mungkin selain untuk memeras metan hingga menjadi energi listrik, panas matahari itu sendiri harus dimanfaatkan secara maksimal. Jangan sampai energi pa-nas matahari terbuang sia-sia. Jadikan TPST Sumur Batu sebagai ladang energi alternatif paling bermanfaat,” tukas Taufik. Menyimak paparan tersebut, Duta Santasi Nasional 2013, Bella Puspita, yang juga hadir sebagai undangan menilai in-formasi tersebut sangat membuka cakrawalanya. “Senang se-kali bisa mendapatkan ilmu baru yang bermanfaat dari tempat pembuangan sampah di daerah Sumur Batu ini. Ternyata sampah disini bisa diolah menjadi energi listrik,” tutur Bella. Bella mengungkapkan, dirinya tidak merasa risih walaupun harus bergelut dengan sampah di TPST Sumur Batu. Ilmu yang dia dapatkan dari sana akan disampaikan kepada teman-teman dan masyarakat daerah asalnya Kota Kediri. Bella termotivasi untuk menjadikan sampah menjadi sesuatu yang berguna di masyarakat.Kasubdit Pengaturan dan Pembinaan Kelembagaan Direktorat PPLP Ditjen Cipta Karya, Susi MD Simanjuntak mengutarakan, tujuan dari kunjungan lapangan adalah untuk menambah kemampuan anak-anak sebagai agen perubahan untuk men-jadikan masyarakat Indonesia lebih peduli terhadap sanitasi. Kun-jungan tersebut merupakan rangkaian dari Jambore Sanitasi yang diadakan di Ancol.

Bau menyengat dan gunungan tumpukan sampah yang terlihat di Tempat

Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Sumur Batu, Bekasi, Jawa Barat, tidak

membuat surut langkah para Duta Sanitasi untuk memasuki kawasan yang kotor

tersebut

Duta Sanitasi Kunjungi TPST Sumur Batu

Bekasi

“Sanitasi tidak hanya menyangkut permasalahan persampahan dan penanganan 3R, namun juga diharapkan para Duta Sanitasi juga dapat memahami penanganan air limbah rumah tangga seperti air dari toilet atau kamar mandi serta juga mengajarkan mereka menangani drainase perkotaannya, agar airnya tidak ter-genang” ungkap Susi. Selain melakukan kunjungan ke TPST Sumur Batu, para duta juga melakukan kunjungan lapangan ke rumah-rumah warga dan kantor Kelurahan Sumur Batu yang jaraknya tidak jauh dari TPST. Para Duta Sanitasi berkunjung ke rumah para warga Sumur Batu untuk menggali informasi tentang pengetahuan warga mengenai sanitasi. Banyak warga yang tinggal di Sumur Batu ternyata tidak mengerti akan pentingnya sanitasi. Pemukiman tempat tinggal yang berupa rumah petak di salah satu bagian kecil di TPST Sumur Batu sangat jauh dari standar kebersihan. Tumpukan sampah plastik yang membentuk sebuah kolam besar menempati sebagian lahan di depan rumah petak mereka. Berdasarkan hasil kunjungan lapangan, MCK penduduk masih jauh dari kriteria sehat karena jarak sumur sebagai sumber air dan kakus cukup dekat. Air yang mengalir juga sangat sedikit dan keruh, jadi tidak bisa digunakan sebagai air minum. Keadaan ini memperparah kondisi lingkungan TPST yang ditandai dengan banyaknya keluhan penyakit yang dialami penduduk. Kemiskinan dan ku rangnya pengetahuan membuat masyarakat ini tidak sempat mem-perhatikan kesehatannya. “Besar harapan saya terhadap para Duta Sanitasi bisa mem-berikan informasi yang banyak tentang sanitasi kepada masya-rakatnya, dan mereka bisa melakukan perubahan terhadap lingkungan di wilayah Sumur Batu,” ungkap Lurah Sumur Batu, Taufik. (Teks: ari Iswanti)

berita utama

Adapun berbagai kegiatan melibatkan anak-anak tersebut meliputi konfigurasi gerakan, perkusi, angklung, dan disemarakkan pula oleh penampilan artis Nugie melalui lagu–lagu mengenai peduli sanitasi. Gema Indonesia Peduli Sanitasi kali ini juga

memecahkan rekor MURI tidak hanya tingkat Nasional namun juga tingkat dunia untuk kategori Peragaan Payung Daur Ulang Terbanyak yang langsung diserahkan oleh Wakil Direktur MURI Osmar Semesta Susilo. GIPS Jambore Sanitasi 2014 ini merupakan kedua kalinya. Pada GIPS pertama menampilkan aksi 2.500 anak-anak menggunakan topi daur ulang dalam orkestra gerak dan lagu yang diiringi oleh musisi Nugie yang sekaligus masuk dalam rekor MURI. Alat-alat yang digunkan dalam orkestra tesebut terbuat dari plastik bekas, tong bekas dan juga barang bekas lainnya. Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan apabila anak-anak Indonesia yang hadir disini sebanyak kurang lebih 1500 orang dapat menjadi contoh bagi anak-anak lain di Indonesia, dan bahkan memberikan contoh kepada orang-orang yang lebih tua untuk berperilaku hidup bersih dan sehat, maka cita-cita menuju Indonesia bersih dan sehat dapat semakin cepat diwujudkan. “Masih ada masyarakat yang belum peduli akan pentingnya sanitasi, sementara bersamaan dengan Pemerintah membuat infrastruktur sanitasi, masyarakat juga harus menciptakan kesadaran terhadap sanitasi yang baik. Oleh karena itu, diadakannya pemilihan Duta Sanitasi ini,” harap Djoko.Gema Indonesia Peduli Sanitasi adalah salah satu rangkaian kegiatan Jambore Sanitasi 2014 bertemakan “Sanitasi Mendukung Air dan Energi yang Berkelanjutan”, yang diselenggarakan pada tanggal 15 – 23 Juni 2014. Jambore Sanitasi 2014 merupakan kegiatan yang bertujuan untuk melatih anak-anak sejak dini tentang kesadaran dan kepeduliannya terhadap sanitasi yang

10

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan Gema Indonesia Peduli Sanitasi (GIPS) di Lapangan D Senayan, Sabtu (21/06). Acara ini merupakan upaya untuk menggerakkan kepedulian sanitasi mulai dari anak-anak, yang diikuti oleh seluruh peserta Jambore Sanitasi yang juga melibatkan 1500 anak SD dari Jakarta dan sekitarnya.

Indonesia Peduli Sanitasi

Pecahkan Rekor Dunia

baik serta air yang bersih dan lestari. Acara ini melibatkan 198 siswa SMP dari 33 provinsi seluruh Indonesia yang merupakan pemenang Lomba Poster dan Lomba Karya Tulis bidang sanitasi tingkat provinsi. (Teks: ari Iswanti)

berita utama


Salwa adalah sapaan akrab Sabrina Salwa Sabila, Duta Sanitasi (Dusan) 2014 Provinsi Kalimantan Tengah yang baru saja dinobatkan sebagai juara I Duta Sanitasi Nasional 2014 pada acara Jambore Sanitasi di Jakarta 15-24 Juni 2014. Penobatan tersebut

dilakukan langsung oleh Ibu Negara Ani Yudhoyono di Istana Negara. Selain sebagai juara I nasional, Duta Sanitasi Kalteng juga membawa pulang piala juara II Duta Seni 2014 dan kelompok kerja terbaik. Salah satu poin penting para Dewan Juri memenangkan juara adalah program kerja lima besar Dusan 2014. Salwa tidak sedang berfantasi mengkomandoi Laskar Sanitasi. Baginya, Duta Sanitasi dengan jejaringnya adalah modal kuat untuk mewujudkannya. Bagi Salwa, Duta Sanitasi saja tidak cukup, tapi dia ingin semua pelajar menjadi laskar. Selain itu, Salwa juga dalam jangka satu tahun ini akan gencar mensosialisasikan sanitasi kepada masyarakat saat di tempat umum, kapan saja. Kedengarannya agak normatif. Tapi lihatlah program kerja berikutnya, yakni melakukan PuSAT atau Pungut Sampah yang Terlihat setelah berlangsungnya sebuah acara. “Bersama Laskar Pelangi, kami akan menggelar pameran karya daur ulang ciptaan seluruh pelajar, dan membuat film pendek atau komik karya para Duta Sanitasi 204 untuk dibagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia,” sambung gadis keturunan Sunda ini. Tidak cukup sampai di situ, Salwa dan timnya akan mensosialisasikan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) ke seluruh sekolah di wilayahnya, tempat perbelanjaan, rumah sakit, dan tempat umum lainnya. Jangan salah, Salwa juga akan segera membuat buku Aksi Duta Sanitasi Jilid II setelah sebelumnya buku jilid I sudah beredar. Pelajar kelas 2 SMPN-1 Sampit itu berhasil mengalahkan 198 Duta Sanitasi dari 33 provinsi di tanah air. Pada jambore yang dibuka Wakil Menteri PU Hermanto Dardak itu, Salwa hadir bersama lima rekannya sesama Duta Sanitasi Kalteng 2014 yaitu

Terinsipirasi dengan Laskar Pelangi, Salwa berkeinginan membentuk Laskar Sanitasi seluruh Indonesia yang beranggotakan seluruh pelajar sekolah. Kelompok ini dikelola dalam sebuah situs internet yang pengelolaan partisipasinya dengan sistem poin. Hmmm…menarik bukan?

Joko Hendy H.*)

Chika Anastasya H dari Kabupaten Kotim, Arifah Masruroh dari Kabupaten Kobar, Ahmad Rizali dari Kota Palangka Raya, Yolanda Tasya A Kota Palangka Raya dan Christian Leonard dari Kabupaten Katingan. “Setelah masuk 20 besar, kami diminta membuat karya tulis dan poster selama satu jam. Temanya mengenai air dan energi, sedangkan sub temanya ditentukan panitia dengan cara diundi. Sub tema tersebut tentang persampahan, air limbah, dan drainase. Saya mendapatkan sub tema persampahan, yaitu 3R. Kemudian saya presentasikan di hadapan juri dan peserta Jambore Sanitasi yang lain selama lima menit,” cerita Salwa. Pada tahap selanjutnya, Salwa merupakan salah satu yang lolos menjadi lima besar. Kelima besar finalis tersebut berasal dari Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Banten dan Bali. Untuk menjadi juara, 5 besar finalis harus membuat program kerja selama setahun kedepan dan kembali mempresentasikannya dihadapan juri dan undangan. “Saat finalis lima besar berlomba, peserta lainnya mengikuti lomba membuat slogan SIKIB, lomba membuat pantun Asosiasi Toilet Indonesia (ATI) dan lomba dari Kementerian Kesehatan. Di 20 besar, saya mendapat giliran pertama, di lima besar dapat giliran terakhir,” kenang Salwa yang hobi menulis di blog, hobi jurnalistik sekolah dan juara 2 Nasional storytelling. “Saya sangat senang,

setelah terpilih menjadi Duta Sanitasi Nasional saya memiliki tugas dan tanggung jawab yang

sangat besar yaitu mensosialisasikan tentang sanitasi dimulai dari keluarga, teman, dan lingkungan sekitar,” ungkap Salwa.

*) Staf Satker Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Provinsi

Kalimantan Tengah

Duta Sanitasi 2014 Mimpi Salwa Bersama Laskar Sanitasi

liputan khusus

12

Pemerintah Indonesia tengah serius menyiapkan Konferensi Habitat III tahun 2016, salah satunya dengan mengundang Direktur Eksekutif UN-Habitat, Dr. Joan Clos, untuk menjalin Kemitraan Agenda Habitat (Habitat Agenda Partners) Indonesia.

Fokus utama kemitraan tersebut adalah membahas ‘agenda perkotaan baru’ (New Urban Agenda) di Indonesia sekaligus sebagai forum strategis bagi seluruh pemangku kepentingan dalam rangka me-wu judkan visi permukiman yang layak huni dan ber-

kelanjutan di Indonesia. Kunjungan Dr. Joan Clos di Indonesia pada 19-22 Juni 2014 juga dimaksudkan untuk menjalin kelanjutan hubungan kemitraan Indonesia dengan UN-Habitat yang telah berjalan dengan baik dan dalam waktu yang cukup lama. Kesempatan tersebut juga sebagai upaya kolaborasi bersama dengan Pemerintah Indonesia, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum, dalam Persiapan Konferensi Habitat III yang akan diselenggarakan pada tahun 2016. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum Agoes

Indonesia dan UN-Habitat Bermitra untuk Agenda Perkotaan Baru

liputan khusus


Widjanarko saat bersama Joan Clos menjadi narasumber konferensi pers mengungkapkan, pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan merupakan salah satu sek-tor yang sangat penting untuk diperhatikan karena langsung berhubungan dengan masyarakat. “Pemerintah Indonesia sangat mendukung upaya-upaya untuk memajukan sektor tersebut dengan kemitraan dari dalam negeri maupun secara global, salah satunya dilakukan dengan pelaksanaan Konferensi Habitat III,” ungkap Agoes kepada media di Jakarta, Jumat (20/6), usai me-nandatangani MoU dengan Direktur Eksekutif UN Habitat Dr. Joan Clos. Sementara Dr. Joan Clos menambahkan, negara anggota harus mampu mengenali bahwa urbanisasi yang baik, yang berdasar pada efisiensi positif, terjadi karena adanya perencanaan. “Konferensi Habitat III akan menjadi kesempatan baik bagi negara anggota dan rekan di seluruh dunia untuk mendorong pem-bangunan berkelanjutan,” tambah Clos. Dalam agenda kunjungan Dr. Joan Clos ke Indonesia pada Jumat (20/6), diantaranya melakukan pertemuan dengan Wakil Presiden Republik Indonesia, penandatanganan MoU bersama dengan Kementerian PU, serta menjadi pembicara dalam kuliah umum di kantor Kementerian PU yang dihadiri oleh para pe-mangku kepentingan dan bertema “Peran Kunci Urbanisasi Ber-kelanjutan dalam Pembangunan”. Kuliah umum juga digelar di kampus ITS Surabaya pada Sabtu (21/6) di sela-sela mengunjungi program Kampung Hijau

di Surabaya. Dr. Clos mengakhiri agenda kerjanya di Indonesia dengan berpidato di Balai Kota Surabaya dengan tema “Jalan Kota dan Ruang Publik sebagai Penggerak Kesejahteraan Perkotaan”. Dalam kuliah umumnya di kantor Kementerian PU, Dr. Joan Clos berpesan agar Indonesia dapat meningkatkan kapasitas pemerintah dalam perencanaan kota dan wilayah, sehingga ter-cipta kota yang layak huni bagi seluruh masyarakat. “Urbanisasi bukan merupakan akibat dari pembangunan, tetapi lebih sebagai sumber dari pembangunan. Maka dari itu, sangat penting bahwa Agenda Pembangunan Pasca-2015 membahas tantangan bagaimana kota-kota dapat menjadi lebih terencana dan dikelola dengan baik, sehingga kota dapat berperan sebagai penggerak pembangunan berkelanjutan,” kata Dr. Clos. Dr. Clos juga menyambut baik niat Indonesia menjadi pemeran utama dalam mendorong New Urban Agenda secara nasional dan di kawasan Asia-Pasifik, dengan menjadi pimpinan regional dalam persiapan Habitat III dan promosi pembangunan perkotaan yang inklusif dan berkelanjutan. UN-Habitat, lanjut Clos, mengakui bahwa Indonesia telah mengembangkan program pemberdayaan masyarakat berskala nasional yang luar biasa, dengan mengarusutamakan partisipasi masyarakat dalam berbagai kebijakan pengembangan kota. Maka dari itu, tujuan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Indonesia pada 2019 menjadi suatu target yang dimungkinkan. Namun, menjembatani peren-canaan tata ruang yang inovatif dengan perencanaan pem-

liputan khusus

bangunan partisipatif di kawasan perkotaan masih menjadi suatu tantangan dalam pembangunan perkotaan.

Deklarasi kemitraan agenda Habitat IndonesiaSejumlah kalangan yang difasilitasi Kementerian Pekerjaan Umum mendeklarasikan Kemitraan Agenda Habitat (Habitat Agenda Partners) Indonesia untuk menjawab tantangan di bidang pe-ngembangan kawasan permukiman perkotaan dan per desaan dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan ber ke-lanjutan. Deklarasi dilaksanakan di kantor Kementerian Pekerjaan Umum Jakarta, Jumat (20/6), dan disaksikan oleh Dr. Joan Clos dan peserta Kuliah Umum bertema “Sustainable Urbanization for Development”. Deklarator terdiri dari unsur perguruan tinggi, asosiasi, lembaga swadaya masyarakat, badan usaha, organisasi wanita, generasi muda, profesional, serta Pemerintah dan pe-merintah daerah. Mereka diantaranya Agoes Widjanarko (Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum), M. Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Ahmad Dahlan (Walikota Batam), Bima Arya (Walikota Bogor), Erna Witoelar, Ismet Belgawan (Institut Teknologi Bandung), Sutedja Sidarta Darmono (Direktur Kawasan Industri Jababeka), Eddy Hussy (Ketua Umum Real Estate Indonesia/REI), Herlily (Universitas Indonesia), Muhammad Sulaiman (Universitas Gadjah Mada), Zakie Muttaqien (Wakil Sekretaris Jenderal I), Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), Bernardus Djonoputro (Ketua Ikatan

Ahli Perencana/IAP), Ignesjz Kemalawarta (Direktur Sinarmas Land), Himawan Arief Sugoto (Direktur Utama Perumnas), Wahyu Mulyana (Managing Director Urban And Regional Development Institute/URDI), Dodo Juliman (Chairman COMBINE Resource Institution), M. Sjukrul Amien, Yayat Supriyatna, Endy Subijono, M. Lukman (Bandung Creative City Forum), dan Bella Puspita (Duta Sanitasi 2013). Selain itu ada Lana Winayanti (Ketua Harian Sekretariat Nasional Habitat Indonesia), Nirwono Joga (Koordinator Sustainable Urban Development Forum Indonesia/SUD-FI), Daliana Suryawinata (The Indonesian Diaspora Network), Suhadi (Koordinator Forum Perumahan dan Permukiman/Forkim), dan Andi Hakradewi Muchtar (Ketua Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Ber ke-lanjutan (APPB). Direktur Jenderal Cipta Karya Imam S. Ernawi mengungkapkan, kemitraan tersebut merupakan salah satu rekomendasi pertemuan 12th Committee of Permanent Representatives (CPR) Subcommittee on World Urban Forum 7 (WUF7) di Medellin, Kolombia pada tanggal 5-11 April 2014. “Kemitraan tersebut sangat penting untuk menjawab tantangan dalam mewujudkan pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di Indonesia, yaitu pencapaian program jangka menengah yang dikenal dengan target 100-0-100,” ujar Imam. Target-target yang dimaksud Imam adalah pencapaian akses aman air minum 100%, permukiman kumuh 0%, dan akses sanitasi layak 100% pada akhir tahun 2019. Tantangan tersebut jelas

14

liputan khusus


cukup berat mengingat saat ini kondisi akses aman air minum, permukiman kumuh, dan akses sanitasi layak baru mencapai 67%, 12%, dan 59%. Selanjutnya Imam menyebutkan enam program kerja ke-mitraan, yaitu pertama, memberikan masukan kepada Peme rintah dalam menyusun peta jalan untuk pencapaian target 100-0-100. Kedua, membantu mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD. Ketiga, mendukung pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis. Keempat, memfasilitasi hubungan stakeholders untuk sharing dan kerjasama. Kelima, mempublikasikan ide-ide, hasil pertemuan, dan penelitian seperti jurnal, buku, artikel dan lainnya. Keenam, mendorong implementasi hasil penelitian. Menuju konferensi Habitat IIIImam menambahkan, upaya-upaya seperti kemitraan seperti itu terkait dengan akan dilaksanakannya Konferensi Habitat III. Indonesia memenuhi harapan UN-Habitat untuk dapat menjadi focal point di Kawasan Asia Pasifik dan menyatakan siap menjadi tuan rumah penyelenggaraan Asia-Pacific Preparatory Meeting for Habitat III (Ministerial Meeting) pada tahun 2015. Konferensi Habitat III akan menjadi pertemuan global per-tama yang digelar oleh United Nations melanjutkan Post - 2015 Development Goals yang diharapkan akan menjadi kesepakatan iklim baru di COP21 di Paris. Konferensi Habitat III tahun 2016 akan menjadi kesempatan baik bagi negara - negara anggota, walikota- walikota, dan rekan-rekan di seluruh dunia untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.

“Konferensi Habitat III akan menyepakati ‘agenda perkotaan baru’ yang merepresentasikan perubahan paradigma menuju model baru urbanisasi, untuk merespon tantangan-tantangan masa kini, mengoptimalkan sumber daya untuk meraih potensi-potensi di masa yang akan datang,” tutur Imam.

Dukungan Presiden dan Wapres Wakil Presiden Boediono memberikan dukungan penuh atas ren-cana penyelenggaraan Asia Pacific Regional Preparatory Meeting for Habitat III (Ministerial Meeting) yang akan digelar di Indonesia pada April 2015. Lewat forum ini Indonesia berupaya memenuhi harapan UN-Habitat untuk dapat menjadi focal point di Kawasan Asia Pasifik dalam menyongsong Konferensi Habitat III tahun 2016. Dukungan tersebut diberikan saat menerima kunjungan Executive Director of UN-Habitat, Dr. Joan Clos, di Istana Wapres, Jumat (20/6). Joan Clos didampingi Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU Imam S. Ernawi, perwakilan Sekretariat Nasional Habitat Lana Winayanti, dan beberapa pejabat Kementerian Luar Negeri. “Saya mendukung Kementerian PU menjalin kemitraan dengan UN-Habitat untuk Agenda Habitat di Indonesia. Apalagi ker jasama Indonesia dengan UN Habitat sudah berlangsung lama, dan urbanisasi pun juga merupakan isu lama. Selain di dalamnya membahas transportasi dan public space, juga penting dibahas tentang vertical housing,” ujar Boediono. Kepada Wapres, Dr. Clos menjelaskan tentang agenda habitat dan tantangan pembangunan perkotaan. Dr. Clos mengatakan

liputan khusus

16

bahwa negara anggota UN Habitat harus mampu mengenali bahwa urbanisasi yang baik dapat terwujud dengan perencanaan, peraturan, dan pendanaan yang baik. Konferensi Habitat III menurutnya akan menjadi kesempatan baik bagi negara anggota dan rekan di seluruh dunia untuk mendorong pembangunan berkelanjutan. Pada bagian terpisah, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto juga mendapatkan dukungan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang disampaikan kepadanya saat kunjungan kerja ke Republik Fiji. “Kita harus menangkap esensi dari urbanisasi

dalam pembangunan yang berkelanjutan dan menerapkannya dalam penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan per-mukiman untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan,” katanya kepada media usai menutup Kuliah Umum Dr. Clos di kampus PU, Jumat (20/6). Djoko juga mengajak untuk merubah mindset tentang urbanisasi yang menurutnya akan selalu muncul dalam pem ba-ngunan perkotaan. “Urbanisasi merupakan akar dan sumber dari pembangunan, bukan produk dari pembangunan,” imbuh Djoko. (Teks : Buchori)

Sebagai bentuk persiapan menuju Konferensi Habitat III, UN-Habitat meminta negara-negara anggota untuk menyiapkan National Report yang memuat capaian serta implementasi agenda Habitat II yang telah disepakati pada tahun 1996 dengan

tema “Sustainable Human Settlements in an Urbanizing World” (Permukiman yang Berkelanjutan dalam Dunia yang Semakin Mengkota). National Report tersebut memuat tantangan, isu-isu serta peluang pembangunan perkotaan di masa depan sebagai masukan dalam perumusan New Urban Agenda yang merupakan goal utama dari Konferensi Habitat III.

17

info baru

Konferensi Habitat III merupakan sebuah forum bersama yang mengajak negara-negara di dunia untuk bersama-sama berbagi pengalaman dan mencari solusi penanganan permasalahan perkotaan yang akan diselenggarakan pada tahun 2016.

Menuju Habitat III Indonesia Mulai SusunNational Report


anastasia carolina *)

18

info baru

Penyusunan National Report perlu dilakukan secara inklusif (melibatkan semua sektor terkait) dan melalui proses diskusi untuk menggali pengalaman permasalahan perkotaan serta ide, inspirasi, inovasi dan solusi terhadap permasalahan perkotaan tersebut. Sebagai salah satu bentuk diskusi dalam penyiapan Indonesia National Report, pada tanggal 21-22 Mei 2014 Direktorat Jenderal Cipta Karya beserta Sekretariat Nasional Habitat Indonesia mengadakan “Forum Kemitraan untuk Pembangunan Per mukiman yang Berkelanjutan” di Surabaya yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, yaitu Kementerian Perumahan Rakyat dan Bappenas serta para pakar untuk membahas kesiapan Indonesia dalam menuju Konferensi Habitat III, khususnya dalam pe nyiapan National Report. Sesuai dengan guidelines dari UN Habitat, National Report akan memuat 6 tema utama sesuai isu-isu perkotaan yang berkembang saat ini, yaitu Urban Demographic, Land and Urban Planning, Environment and Urbanization, Urban Governance and Legislation, Urban Economy, dan Housing and Basic Services. Masing-masing

tema tersebut akan disusun dengan bekerjasama dengan para pakar selaku koordinator per tema yaitu Dr. Rudy P. Tambunan, Prof. Tommy Firman, Dr. Jo Santoso, Dr. Ir. Wicaksono Sarosa, Komara Djaja, PhD, dan Prof. Johan Silas. Untuk bisa mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai aspek, para pakar dibantu oleh tim penanggap Drs. Yayat Supriyatna, MSP, Dr. Ir. Acha Sugandhi, Ir. Putu Rudy Setyawan, MSc, Ir. Dodo Juliman, dst; serta Direktorat Jenderal Cipta Karya (selaku counterpart).

Tema 1 : Urban DemographicKondisi demografi perkotaan sangat dipengaruhi oleh urbanisasi, oleh karena itu diperlukan adanya strategi untuk mengelola dan mengatasi tantangan terhadap kondisi demografi di Indonesia yaitu : pemerataan distribusi penduduk Indonesia dan keterkaitan antara kota-desa (urban-rural linkage). Inti dari urbanisasi bukanlah memindahkan kemiskinan ke kota tetapi menjadikan kaum migran sebagai inovator (agent of change) yang dapat menjadi penggerak pembangunan perkotaan. Pembangunan perkotaan yang berkelanjutan perlu konsep pembangunan inklusif dimana struktur, kultur dan proses sosial dapat memberi pengaruh terhadap proses urbanisasi. Poin pen-ting untuk diperhatikan terkait kondisi demografi adalah kaum muda (youth), perempuan (gender), lansia dan kondisi bonus demografi di Indonesia serta bagaimana strategi yang tepat untuk memanfaatkan bonus demografi tersebut.

Tema 2 : Land and Urban PlanningSalah satu permasalahan utama dalam di bidang pertanahan

dalam perencanaan pembangunan perkotaan adalah pengadaan lahan. Oleh karena itu perlu adanya solusi terhadap pengadaan lahan melalui land banking (lembaga pelaksana, regulasi serta mekanismenya), yang juga sangat terkait dengan pemenuhan aspek urban mobility (pengadaan lahan untuk pembangunan infrastruktur transportasi dapat dilakukan melalui land banking).Selain berfokus pada pembangunan perkotaan, kawasan pinggir kota (peri-urban) juga perlu menjadi perhatian khusus karena merupakan kawasan penyangga kota. Dalam perkembangan

19

info baru


di masa depan, kawasan peri-urban yang memiliki potensi agrikultural perlu dipertahankan untuk menjaga ketahanan pangan di perkotaan.

Tema 3 : Environment and UrbanizationTema Environment and Urbanization perlu mengakomodir isu perubahan iklim, polusi serta bencana yang terjadi di Indonesia baik bencara antropogenik (disebabkan oleh manusia) maupun bencana alam. Pemantauan kualitas lingkungan hidup perlu dilakukan terkait dengan perlunya menghadapi tantangan akan ketahanan air, ketahanan pangan, serta ketahanan energi. Dalam

Inovasi dari Pemerintah Daerah sudah mulai bermunculan salah satunya yaitu dari Pemerintah kota Surabaya dan Bandung. Hal tersebut dapat dijadikan percontohan bagi Pemerintah Kota lainnya. Dengan adanya inovasi dari Pemerintah Daerah diharap-kan dapat mengurangi adanya kesenjangan pembangunan diluar pulau Jawa.

Tema 6 : Housing and Basic ServicesUpaya pengendalian urbanisasi dapat dilakukan dengan men do-rong pembangunan kota-kota sedang dan kecil yang penduduk mayoritasnya adalah masyarakat kelas menengah. Penguatan terhadap masyarakat kelas menengah menjadi penting dalam kon teks pembangunan saat ini karena masyarakat kelas menengah me rupakan modal penggerak pembangunan perkotaan. Tantangan yang perlu dijawab dalam tema Housing and Basic Services adalah bagaimana mewujudkan liveable cities (sejalan dengan kebijakan dalam KSPPN). Dalam kaitannya dengan penyediaan perumahan dan per-mukiman bagi masyarakat, khususnya masyarakat kelas menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), diperlukan strategi peningkatan akses terhadap rumah yang layak huni (adequate housing) yang terdiri dari akses pembiayaan, akses infrastruktur dasar permukiman (basic services), dan akses energi yang layak (clean domestic energy). Diperlukan upaya bersama untuk menyiapkan National Report yang didalamnya memuat capaian pembangunan perkotaan di Indonesia dalam kurun waktu 20 tahun dan rencana tindak lanjut untuk 20 tahun ke depan berupa roadmap yang mengakomodir rekomendasi global. Secara garis besar National Report ini memuat posisi dan kesiapan Indonesia dalam menyikapi New Urban Agenda yang mengangkat isu urbanisasi berkelanjutan. Pada tahun 2014, diharapkan terlah tersusun Draft National Report yang akan dibahas dalam Sidang Preparatory Comitte pertama (bulan September 2014 di New York). Draft National Report akan terus disempurnakan dalam Sidang Preparatory Comitte kedua (2015) dan ketiga (2016) untuk dapat menghasilkan dokumen final National Report yang akan dibahas dalam Konferensi Habitat III.

*) Staf Subdit Pengembangan Permukiman Baru, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

konteks pembangunan berkelanjutan, integrasi pembangunan infrastruktur perkotaan dapat dilakukan dengan memperhatikan lingkungan hidup sebagai salah satu aspek penting selain aspek sosial dan ekonomi.

Tema 4 : Urban Governance and LegislationTata kelola pemerintahan perkotaan yang baik (good urban governance) dapat dicapai melalui konsep “local wisdom to inspiring global solution”. Untuk dapat mewujudkan good urban governance diperlukan adanya perbaikan legislasi terkait tata kelola perkotaan yang memperhatikan aspek urban safety and security. Pada konteks yang lebih luas, dalam kaitannya untuk menghadapi tantangan urbanisasi berkelanjutan diperlukan adanya kebijakan terkait kerjasama antar kota.

Tema 5 : Urban EconomyPerkembangan perekonomian di Indonesia saat ini masih ter-konsentrasi di Pulau Jawa, hal tersebut menyebabkan terjadinya ke senjangan pembangunan. Dilihat dari aspek pembiayaan pem bangunan, alokasi dana pembangunan di Indonesia masih didominasi oleh dana dari Pusat (APBN). Oleh karena itu, diper-lukan perubahan paradigma (paradigm shift) dalam pelak sa-naan pembangunan dengan konsep desentralisasi yang men-do rong keterlibatan serta tanggung jawab yang lebih besar dari Pemerintah Daerah serta membuka peluang bagi keterlibatan private sector.

World Cities Summit (WCS) merupakan sebuah ajang pertemuan eksklusif bagi Pemerintah dari selaku penentu kebijakan, praktisi, expert serta para pelaku industri untuk membahas tantangan dalam mewujudkan liveable and sustainable cities yang diselenggarakan oleh Pemerintah Singapura setiap 2 tahun sekali.

WCS juga merupakan forum bersama untuk berbagi pengalaman tentang penanganan permasalahan perkotaan, dimana salah satu isu penting yang diangkat adalah pemberdayaan generasi muda perkotaan (youth).

Sebagai salah satu bentuk upaya melatih generasi muda yang peka terhadap perkotaan, sebagai bagian dari penyelenggaraan WCS, sejak tahun 2009 Pemerintah Singapura mengadakan kompetisi “Planning a Clean and Green Township”. Target sasaran dari kompetisi tersebut adalah para pelajar usia 14-26 tahun. Bekerjasama dengan para praktisi, akademisi (perguruan ting gi, institut, dan sekolah menengah umum) serta berbagai organisasi seperti Singapore Environment Council, National Library Board Singapore, dsb; Pemerintah mengajak generasi muda untuk berpartisipasi dalam kompetisi tersebut dengan tujuan me num-buhkan kepedulian terhadap kota sedini mungkin untuk me-mahami konsep kota masa depan yang layak huni. Kompetisi ini dirancang dengan konsep fun, interactive and innovative untuk menarik minat dari generasi muda dimana para peserta diberikan kebebasan untuk menuangkan ide kreatifnya dalam perencanaan kota. Tujuan dari kompetisi ini adalah melatih kemampuan generasi muda untuk mampu berpikir visioner, kritis dan sistemik. Selain itu, kompetisi ini juga mengasah kemampuan kepemimpinan (leadership) generasi muda untuk dapat beker-jasama dengan tim dalam membuat keputusan (decision making), serta meningkatkan teknik presentasi yang ditunjukkan dengan

20

info baru

hasil akhir berupa maket kawasan perkotaan dengan elemen-elemen yang bercirikan karakter generasi muda. Para peserta memiliki kebebasan dalam memilih material dalam membuat maket perkotaannya, dimana desain maket tersebut diarahkan untuk terdiri dari elemen perkotaan yang terpadu, yaitu perumahan, sarana transportasi, sarana kesehatan, pendidikan, rekreasi dan sosial, serta infrastruktur pendukungnya (jalan, sanitasi dan air minum). Kompetisi ini mengajak generasi muda untuk merasakan bagaimana menjadi walikota dan menata kota dengan ide-ide mereka. Sesuai dengan misinya untuk memperkenalkan generasi muda dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari multidisiplin ilmu, Pemerintah Singapura mengakui bahwa kegiatan ini merupakan cara yang natural, efektif, holistic dan mudah dipahami untuk mendorong generasi muda turut peduli dan menjaga kota sebagai habitat tempatnya bermukim. Kompetisi tersebut dapat menjadi salah satu contoh/studi kasus untuk rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia (bekerjasama dengan praktisi, akademisi dan organisasi terkait) khususnya dalam menginisiasi program/kegiatan terkait pemberdayaan dan pendayagunaan generasi muda untuk mewujudkan liveable and sustainable cities. Kegiatan serupa diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang handal karena masa depan perkotaan ada di tangan para generasi muda. Sejalan dengan konsep pembangunan yang berbasis masyarakat (community-based

World Cities Summit 2014 : Youth Challenge on Urban Developmentanastasia caroline *)

21

info baru


development), program-program pemberdayaan / peningkatan kapasitas masyarakat dapat diperkaya dengan jenis program yang sasarannya adalah generasi muda (youth) pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama hingga Perguruan Tinggi (usia 13-25 tahun).

Pemrakarsa(Bekerjasama sebagai partner)

Pemrasanan/Mediator

Target Sasaran

Penerima Manfaat

Bentuk kegiatan dapat berupa :1. Kompetisi “Modelling Perencanaan Kota” (Township

Planning) Kompetisi Modelling perencanaan kota (township planning)

dapat mengangkat lingkup wilayah kawasan permukiman tematik (kumuh, bantaran sungai, pinggir pantai, bantaran rel kereta api) serta kawasan perkotaan lainnya. Tujuan dari kompetisi ini adalah melatih kemampuan manajerial generasi muda sedari dini (mempelajari leadership, bekerjasama dan berorganisasi, dan membuat keputusan) serta melatih kepekaan generasi muda terhadap permasalahan perkotaan yang terjadi di sekelilingnya.

2. Kompetisi Fotografi Dengan mengangkat tema “Neighborhood” yang menyentuh

aspek kehidupan sehari-hari dan membidik aktivitas komu-nitas dalam neighborhood tersebut melalui lensa kamera diharapkan dapat membentuk generasi muda yang peduli lingkungan.

3. Kompetisi Menggambar / Melukis Kompetisi yang mengangkat tema “Rumah Kita” bertujuan

untuk melatih generasi muda untuk peka terhadap kon-disi lingkungan huniannya, mampu menggambarkan per-

YOUTHkOTa

k/lterkait

(kemendikbud, dsb )

WalIkOTaterkait

DJck

sekolah &Perguruan

Tinggi

csO /aktivis Masy

GenerasiMudah

22

masalahan apa yang terjadi di dalamnya dan menuang kan ide serta harapannya di masa depan akan kondisi hunian yang ideal.

4. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dengan menyediakan alternatif lokasi pelaksanaan Kegiatan Study Visit

Lingkup wilayah yang dapat dijadikan alternatif pelaksanaan study visit bagi peserta adalah kawasan permukiman yang mewakili definisi penyelenggaraan permukiman melalui pembangunan baru, pengembangan yang telah ada dan pembangunan kembali (sesuai UU Nomor 1 Tahun 2011). Tu-juan dari kegiatan tersebut adalah mengajak generasi muda untuk memahami kondisi riil di lapangan serta memahami aspek legal dalam pembangunan, khususnya penye leng-garaan permukiman sesuai UU Nomor 1 Tahun 2011 dan im-ple mentasinya di lapangan.

Hasil akhir yang diharapkan adalah para peserta dapat memahami kondisi, peluang, tantangan dan hambatannya serta menyusun solusi maupun inovasi bagi para pelaku pembangunan dalam penyelenggaraan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

5. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi dalam penyelenggaraan Hari Habitat Dunia dan agenda Habitat lainnya

Kerjasama dapat berupa pelibatan peserta (mahasiswa) untuk berperan aktif sebagai LO (Liaison Officer) dan event ambassador. Tujuan dari kegiatan tersebut adalah mem-perkenalkan generasi muda secara dini terhadap fo rum Habitat yang didalamnya memuat isu dan informasi perkembangan dunia di bidang pembangunan perkotaan serta melatih kemampuan generasi muda teknik komunikasi da lam forum nasional maupun internasional.

Mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan dengan tema “youth” tersebut dapat terlaksana melalui kerjasama antar K/L yang minimal melibatkan empat unsur, pertama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk dapat melakukan koor-dinasi dengan pihak Sekolah dan Perguruan Tinggi untuk men-sosialisasikan program tersebut dan menjaring minat para peserta). Kedua, walikota, sebagai role model / tokoh panutan pemimpin kota yang berperan dalam pembangunan kota. Ketiga, Internal Direktorat Jenderal Cipta Karya, bekerjasama dengan Direktorat lain yang terkait melalui kegiatan Jambore Sanitasi, Duta Sanitasi, dll; dan dikemas dalam sebuah kegiatan yang holistic dengan tema permukiman berkelanjutan. Keempat, Civil Society Organization (CSO) atau aktivis masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan sebagai penyambung lidah Pemerintah dan masyarakat, khususnya generasi muda. Program peningkatan kapasitas dan pelibatan generasi muda (youth) dapat dilaksanakan setiap tahun anggaran dimana hasil/pemenang dari setiap kegiatan kompetisi dapat menjadi salah satu materi pameran dalam penyelenggaraan Hari Habitat Dunia setiap tahunnya dengan tujuan sebagai media penyebarluasan informasi dan menjaring minat yang lebih luas dari para generasi muda. Program peningkatan kapasitas dan pelibatan generasi muda (youth) dalam program pembangunan perkotaan merupakan hal penting yang harus diinisiasi sejak dini oleh Pemerintah dimana penerima manfaat terbesar dari kegiatan tersebut adalah kota, karena dalam jangka waktu menengah dan panjang generasi muda merupakan ujung tombak pelaksanaan pembangunan perkotaan.

*) Staf Subdit Pengembangan Permukiman Baru, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

info baru

23

info baru


Inovasi kerjasama atau partnership antara pembuat kebijakan, dunia bisnis dan masyarakat perkotaan salah satunya dengan pendekatan ‘people first approach to urban innovation’. Smart City membutuhkan partnership yang dapat mengem-bangkan infrastruktur dan operasionalisasi yang membuat kota lebih terintegrasi, terhubung, efektif dan efisien. Partnership yang dapat menjembatani penduduk dan dunia bisnis melalui informasi dan pelayanan publik yang tersaji real-time, serta partnership yang mendorong terbukanya kesempatan pemikiran yang luas dari setiap masyarakat perkotaan. Inovasi yang dapat dicapai di bidang energi salah satunya adalah proses electrolysis dan methanation yang merubah energi listrik menjadi energi gas (valorisation of green electricity into chemical) dari GDF-Suez, smart mobility untuk mengurangi pe-makaian kendaraan pribadi (private vehicle) melalui pengenaan biaya pada jalur tol dan jalur kemacetan (toll and congestion charging) dari Schneider Electric. Di bidang Governance salah satunya adalah document and record management seperti OSISOFT yang menjembatani data hardware dan software agar dapat diakses semua orang dan menciptakan citizen awareness dan intelligence di waktu yang sama dari Microsoft. Di bidang transportasi, yaitu mengembangkan efisiensi da-lam operasional (operational efficiency), keamanan transportasi (transport safety), memperhatikan kepuasan pelanggan (passenger satisfaction), kapasitas jaringan transportasi (network capacity), dan integrasi sistem transportasi (seamless journey) dari Thales. Sebagai pembuat kebijakan, Pemerintah perlu membuka kesempatan seluas-luasnya terhadap segala bentuk partnership. Inovasi dari dunia usaha dan masyarakat perkotaan untuk menuju Jakarta sebagai Smart City akan terus berevolusi. Mampukah Pemerintah turut berperan aktif mewujudkan melalui partnership?

*) Staf Subdit Peningkatan Permukiman Wilayah 2, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum

World Cities Summit 2014 mendukung pengembangan kualitas lingkungan perkotaan untuk menjadi kota layak huni dan berkelanjutan (livable and sustainable city).

Tantangan yang dihadapi kota-kota di Indonesia, seperti Jakarta, salah satunya adalah tantangan terhadap pertumbuhan populasi yang membuat la-han perkotaan menjadi semakin padat. Kesiapan kota Jakarta untuk menjadi kotal ayak huni salah satunya

adalah menjadi Smart City. Smart City diharapkan mampu memberikan solusi dari tan-tangan seperti, bagaimana menciptakan smart building, sistem pengolahan air limbah dan pengelolaan air minum yang baik, kontrol terhadap tata guna lahan, dan bagaimana menjadi kota yang rendah pemakaian energinya. Smart City di saat yang sama mendukung pemakaian energi terbarukan dan mengurangi energi berbahan bakar fosil. Cita-cita Jakarta menjadi Smart City harus didukung oleh pembangunan fisik perkotaan seperti infrastruktur untuk menjadi kota yang terintegrasi dan pembangunan non fisik. Contohnya penerapan e-governance berupa sistem manajemen perkotaan yang transparan. Fokus pada pembangunan fisik saja tanpa dibarengi pembangunan non fisik akan mempengaruhi kinerja kota Jakarta menjadi Smart City. Sebagai Smart City, Jakarta akan ditantang untuk mempunyai pelayanan publik handal yang dapat memenuhi keinginan penduduknya yang tumbuh dengan cepat.

Rekyan Puruhita *)

World Cities Summit 2014: Designing Smart City Through Partnership

Desa Besmarak NTT 2012

Desa Babulu Darat Kab Penajam Paser Utara

24

info baru

Setelah lebih dari 9 tahun Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dan Rural Infrastruktur Support to PNPM (RIS-PNPM) ini dilaksanakan, terbersit pertanyaan apakah program tersebut memiliki dampak dan manfaat yang sepadan dengan jumlah anggaran yang telah digulirkan.

Refleksi PPIP dan RIS PNPMProses Tanpa Henti Menuju Kemandirian Masyarakat Perdesaan

Faktanya, dari hasil studi Impact Evaluation Study on RIS To PNPM Mandiri Project II TA. 2013 untuk program RIS di 4 provinsi dari segi pendapatan masyarakat terdapat peningkatan sebesar 15%. Sedangkan studi Penilaian Kinerja Outcome dan Impact PPIP dalam

Pemenuhan Infrastruktur Perdesaan Dasar TA.2013 untuk program PPIP keberadaan infrstruktur jalan secara signifikan menurunkan biaya transportasi sebesar 46,3% dari pengeluaran sebelum ada infrastruktur terbangun. Hal ini menggambarkan bahwa program ini memberikan kontribusi positif bagi pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia. Tujuan utama digulirkannya PPIP adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Data menyebutkan bahwa persentase jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih tinggi dari di perkotaan dengan angka 14,42 % di perdesaan dan 8,52 % di perkotaan. Proporsi penduduk perdesaan adalah 50,21% dan perkotaan 49,79%-SP 2010 (BPS,2014). Angka tersebut memperlihatkan bahwa perdesaan membutuhkan penanganan yang tidak kalah pentingnya dengan perkotaan. Permasalahan di perdesaan memang tidak serumit di perkotaan, tapi tidak membuat per-

Gina leonita *)

desaan menjadi terabaikan dan tidak tersentuh penanganan pemerintah. Permasalahan kemiskinan utama di perdesaan yang lebih banyak disebabkan makanan memperlihatkan bahwa ketidakmampuan masyarakat membeli kebutuhan pangan. Sedangkan hal lain seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan menjadi faktor berikutnya. Karena hal itulah program yang paling sesuai untuk mengentaskan kemiskinan di perdesaan adalah program padat karya yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal

Desa Towale Palu Sulteng


info baru

Cipta Karya telah melaksanakan serangkaian program dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrastruktur permukiman di perdesaan, yaitu Program Kompensasi Pengurangan Subsidi-Bahan Bakar Mi-nyak di bidang Infrastruktur Perdesaan (PKPS-BBM IP) pada Tahun 2005, Rural Infrastructure Support (RISP) pada Tahun 2006, Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang telah dimulai sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 termasuk di dalamnya Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Permukiman (P4IP Perdesaan) yang merupakan salah satu Program Kompensasi BBM Pasca Kenaikan BBM 1 Juni 2013 pada Tahun 2013. Strategi yang dikedepankan dalam program ini adalah Pemberdayaan dan Gender. Pemberdayaan dalam program ini yaitu semua pelaksanaan pekerjaan mulai dari pengorganisasian masyarakat, penyusunan rencana program, penentuan jenis kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan, serta rencana pemeliharaannya dilakukan oleh masyarakat sendiri. Prinsip Gender yang dimaksud adalah dalam proses pelaksanaan kegiatan, baik dalam perencanaan ataupun dalam pelaksanaan kegiatan harus melibatkan perempuan dan kaum minoritas. Harapannya dengan prinsip pemberdayaan dan gender dapat mendorong terwujudnya kemandirian Pemerintah Daerah, stakeholders, terutama masyarakat. Kemandirian tersebut dalam penyelenggaraan pembangunan partisipatif, khususnya penanganan permasalahan kemiskinan dan juga khususnya

kelompok miskin, kaum perempuan serta kelompok minoritas. Mereka dapat diberikan kesempatan untuk terlibat secara aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pe-meliharaan dan pemanfaatan. Sedangkan pemilihan lokasi program adalah di lokasi daerah tertinggal dan desa-desa miskin berdasarkan data Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Daerah-daerah itu jarang tersentuh pembangunan. Beberapa penyebabnya antara lain karena letak Geografis yang relatif sulit dijangkau, atau karena faktor geomorfologis lainnya sehingga sulit dijangkau oleh jaringan baik transportasi maupun media komunikasi, sumberdaya manusianya pun pada umumnya mempunyai tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang relatif rendah serta kelembagaan adat yang belum berkembang, atau merupakan daerah terisolasi, rawan konflik dan rawan bencana. Karena hal-hal tersebut di atas maka penanganannya sesuai dengan Teori Pembangunan daerah tertinggal [1] yang lebih membutuhkan pada “daya dorong yang besar” yang bisa diartikan modal dan infrastruktur.

Fakta dan angkaPada saat ini jumlah desa di Indonesia adalah sebanyak 79.702 [2] desa di Indonesia, 72.600 [3] di antaranya masih dalam kategori miskin, dengan jumlah penduduk miskin 17.919,46 [4] ribu jiwa. Dengan kata lain hanya 7.102 desa yang tergolong tidak miskin. Sementara bisa kita lihat dari tabel program PPIP dan RIS dari tahun 2005-2014 baru bisa menangani 59.123 desa. Dengan jumlah anggaran lebih dari 14 Triliun rupiah

Dampak dan ManfaatSecara detil tentang manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai hasil PPIP berdasarkan hasil studi (Penilaian Kinerja Outcome dan Impact PPIP dalam Pemenuhan Infrastruktur Perdesaan Dasar TA.2013) yang menggunakan pembanding antara kelompok masyarakat yang mendapatkan program dengan yang tidak dalam satu kawasan, untuk program RIS yang dilaksanakan di 4 provinsi (Jambi, Sumatera Selatan, Riau dan Lampung) dari segi pendapatan masyarakat terdapat peningkatan sebesar 15%, dengan peningkatan yang berbeda-beda di tiap provinsi. Peningkatan tertinggi terjadi di Sumatera Selatan yang rata-rata masyarakatnya berpenghasilan Rp 2 juta-Rp 2,5 juta dengan

Tabel 1.1 rekap jumlah desa PPIP(sumber: sk Desa PPIP dan RIs)

PROGRaMTaHUn anGGaRan JUMlaH Desa TOTal

sasaRan2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2005 - 2014

PKPS BBM - IP 12.834 12.834RSIP 1.840 1.840PPIP 2.289 2.050 1.900 2.200 2.000 5.000 6.040 4.200 25.679RIS 1.700 1.700

RIS-PNPM 1.500 1.500 600 600 600 4.800

PPIP* 2.400 2.400P4IP 9.870 9.870TOTAL 12.834 1.840 2.289 2.050 3.600 3.700 5.900 5.600 16.510 4.800 59.123

info baru

Desa Gayamharjo-DIY- Talud

Desa Handiwung Kalteng

26

perbedaan sebesar 19,94% pendapatan dibandingkan kelompok masyarakat yang tidak mendapatkan program. Selanjutnya Provinsi Jambi dengan perbedaan sebesar 17,62%. Sedangkan di Provinsi Lampung yang masyarakatnya berpenghasilan Rp 1,5 juta-Rp 2 juta mengalami perbedaan penghasilan sebesar 15,49% dan Provinsi Riau mengalami perbedaan tingkat pendapatan sebesar 10,17%. Di bidang pendidikan, program RIS berhasil menurunkan angka putus sekolah. Peningkatan pendidikan yang signifikan terjadi di Provinsi Sumatera Selatan, dimana dari 210 responden hanya terdapat 15 anak putus sekolah. Jika dibandingkan dengan kelompok yang tidak terkena program, terdapat selisih sebesar 13,07%. Angka anak putus sekolah masih cukup tinggi terjadi di Riau, dengan temuan 35 anak dari 260 responden. Dibandingkan dengan kelompok yang tidak terkena program hanya terjadi selisih sebesar 7,69%. Di bidang kesehatan, implementasi RIS-PNPM Mandiri telah berhasil menekan angka insiden penyakit di empat provinsi, sebagian besar dikarenakan akses terhadap air bersih di perdesaan menjadi mudah. Masyarakat tidak lagi menggunakan air sungai untuk segala aktivitasnya. Akibatnya, angka terjangkitnya pe-nyakit/insiden pada masyarakat akibat kualitas air yang buruk atau penyakit umum pun berkurang. Di Sumatera Selatan, sejak digulirkannya RIS-PNPM Mandiri, masyarakatnya tidak pernah mengalami sakit/insiden yang disebabkan kualitas air yang buruk. Dibandingkan dengan kelompok yang tidak terkena program, terdapat perbedaan sebesar 10,34%. Di Provinsi Jambi, masyarakat perdesaannya rata-rata mengalami sakit/insiden 1-2 kali dalam setahun akibat kualitas air yang buruk atau penyakit umum dengan perbedaan sebesar 8,68% dibanding kelompok yang tidak mendapatkan program. Hal serupa terjadi di Provinsi Lampung. Angka insiden cukup tinggi masih terjadi di Provinsi Riau, meskipun masyarakat perdesaannya hanya mengalami sakit/insiden 1-2 kali dalam setahun akibat kualitas air yang buruk atau penyakit umum, perbedaan dengan kelompok yang tidak mendapatkan program hanya sebesar 6,76%. Dalam indikator gender, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah prasarana yang paling dibutuhkan kaum perempuan, kaum perempuan pun telah berpartisipasi aktif dengan menjadi anggota KPP atau OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) hingga aparat desa. Di Sumatera Selatan, lebih dari 3 prasarana telah dibangun untuk kebutuhan kaum perempuan. Dibandingkan

dengan kelompok yang tidak mendapatkan program, terdapat selisih 15,84%. Di Jambi dan Lampung, rata-rata jumlah prasarana yang dibutuhkan kaum perempuan terbangun sebanyak 2—3 prasarana. Dengan jumlah tersebut, terdapat perbedaan dengan kelompok yang tidak mendapatkan program sebesar 13,60% (Lampung) dan 12% (Lampung). Sedangkan di Riau, terbangun kurang dari 2 prasarana yang dibutuhkan kaum perempuan dengan perbedaan sebesar 11% dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan program. Dalam segi pemberdayaan, dampak program RIS bisa dilihat dari berfungsinya Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat

(KPP) sebagai pemelihara dan keberlanjutan program ataupun OMS yang bertambah kapasitasnya dalam perencanaan dan pelaksanaan program. KPP bisa berfungsi secara maksimal di Provinsi Sumatera Selatan sehingga perbedaan dengan kelompok yang tidak mendapatkan program sebesar 14,30%. Di Jambi, rata-rata KPP hanya berfungsi sebagai pemelihara dan tidak berfungsi untuk keberlanjutan program. Sementara di Lampung dan Riau, KPP kurang berfungsi sebagai pemelihara dan tidak berfungsi untuk keberlanjutan program. Untuk indikator tata kelola pemda, dampak yang terjadi adalah meningkatnya usulan dari RPJM Pronangkis dan pengembangan infrastruktur direalisasikan dari dana Pemerintah (desa, kecamatan, kabupaten). Di Sumatra Selatan dan Jambi cukup banyak PJM Pronangkis dan pengembangan infrastruktur yang direalisasikan dengan perbedaan sebesar masing-masing 11,19% dan 9,30% dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan program. Sedangkan di Lampung dan Riau, sedikit PJM Pronangkis dan pengembangan infrastruktur yang direalisasikan. Dibandingkan kelompok yang tidak mendapatkan program, masing-masing provinsi terdapat perbedaan sebesar 6% dan 4,51%. Untuk program PPIP, dari hasil studi impact dan outcome yang telah dilakukan pada tahun 2013, 84,7% responden berpendapat bahwa infrastruktur yang dibangun sangat bermanfaat,

tingkatan, sangat diharapkan proses pemberdayaan yang berjalan selama tujuh bulan tersebut dapat memberi manfaat pada masyarakat. Diharapkan masyarakat miskin di desa yang menerima program PPIP maupun RIS bisa mengembangkan dirinya sehingga lebih berdaya. Berdaya dalam hal mengaplikasikan pembelajaran cara merencana dan mengimplementasikan pembangunan, ber-daya meningkatkan pendapatannya dan berdaya dalam me me-lihara keberlanjutan program ini.

*) Staf Subdit. Peningkatan Permukiman Wilayah 2, Direktorat Pengembangan Permukiman, Ditjen Cipta Karya

sumber:[1] Paul Narcyz Rosenstein-Rodan, 1943 (Problems of

Industrialisation of Eastern and South-Eastern Europe)[2] BPS, 2012 (Tabel jumlah desa menurut provinsi, http://www.

bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=101&notab=2 )

[3] PPLS, 2011 [4] BPS 2013 (Tabel jumlah dan persentase penduduk miskin,

garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan menurut provinsi, http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1%20&daftar=1&id_subyek=23&notab=1)

Desa Nmuara Badak Ulu, Kab Kutai Kartanugara

Musdes 1 Kab Tulungagung

27

info baru

Keberadaan infrstruktur Jalan secara signifikan menurunkan biaya transport sebesar 46,3% dari pengeluaran sebelum ada infrastruktur terbangun. Rata-rata perubahan produksi hasil pertanian sebesar 39,6% dari kondisi sebelum memanfaatkan infrastruktur irigasi sederhana. Ada pengurangan waktu pengam-bilan air bersih sebesar 74,7% dari waktu sebelum sarana terbangun. Terkait dengan pengurangan biaya berobat, terjadi penurunan biaya sebesar 64,9% dari sebelum ada sarana air bersih. Dari segi fisik yang dibangun, sebanyak 86,27% responden menyatakan bahwa sarana fisik terbangun memiliki mutu yang tinggi, sebanyak 89,3% menyatakan puas atas terbangunnya infrastruktur di desanya, sebanyak 62,2% responden menyatakan bahwa kondisinya masih bagus, sebanyak 75,30% responden menyatakan paham cara memelihara infrastruktur terbangun di wilayahnya. sebanyak 69,77% pengurus KPP menyatakan memperoleh pelatihan pemeliharaan infrastruktur berbasis ma-sya rakat. Dari segi pemberdayaan, sebanyak 65,9% responden memilih masyarakat yang diorganisir oleh KPP sebagai pihak yang seharusnya bertanggung jawab utk pemeliharaan dan pe-ningkatan sarana. Sebanyak 76,2% mengatakan tidak ada iuran/sumbangan rutin untuk biaya pemeliharaan dan peningkatan sarana terbangun. Dari segi prinsip dan pendekatan, sebanyak 75% responden menyatakan bahwa pemilihan lokasi, jenis, penentuan cara pelaksanaan kegiatan dan pengadaan serta penetapan lainnya dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan perwakilan anggota masyarakat. Sebanyak 82,4% menyebutkan bahwa ting-kat partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan program sa ngat tinggi. Dan hanya sebanyak 64,4% responden menyebut kan bah-wa partisipasi perempuan dalam setiap tahapan sangat tinggi.

Permasalahan PelaksanaanDalam pelaksanaannya dari tahun 2005 sampai 2014, program PPIP dan RIS tidak berjalan mulus tanpa hambatan. Diantaranya adalah banyaknya oknum-oknum memanfaatkan program ini dengan tidak bertanggung jawab, misalnya ada oknum yang mengaku pemerintah pusat dan meminta uang kepada masyarakat agar desanya mendapat program PPIP/RIS. Kurangnya sumber daya manusia khususnya fasilitator masyarakat yang mau bekerja di desa dalam mendampingi masyarakat juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program ini. Ditambah lagi partisipasi kaum perempuan dan minoritas masih kurang dalam perencanaan dan

pelaksanaan, bisa dikarenakan tidak tahu bahwa kaum perempuan harus dilibatkan, ataupun ibu-ibu di desa tersebut tidak mau ikut berpartisipasi. Disamping itu ada juga hambatan dari KPP (Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat) yang tidak melaksanakan program pemeliharaan terhadap infrastruktur yang telah dibangun. Be-berapa desa juga sangat terpencil, transportasi sangat sulit untuk mencapai desa tersebut, sehingga kesulitan dalam pengadaan material dan monitoring terhadap pelaksanaan program.

Tantangan ke depanTerlepas dari berbagai permasalahan yang muncul pada berbagai

inovasi

Menteri PU Dorong Pemda Manfaatkan SWRO Tanjung Pinang

28

Instalasi Sea Water Reserve Osmosis (SWRO) Tanjung Pinang yang terletak di sebelah Pangkalan Utama TNI-AL (Lantamal) IV Tanjung Pinang ini memiliki kapasitas produksi 50 liter/detik.

Saat ini sudah siap memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat Tanjung Pinang, namun belum dapat beroperasi karena belum adanya sumber daya listrik.“Air merupakan hal yang sangat penting, saya akan

mendorong Pemerintah Daerah agar menyediakan sumber daya listrik sehingga SWRO dapat segera dioperasikan untuk melayani kebutuhan Air Minum masyarakat sekitar,” tutur Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto saat mengunjungi lokasi instalasi SWRO Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (6/6). Djoko berharap pembangunan SRWO ini dapat meningkatkan pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang dengan sumber air baku dari air laut. Penyulingan air laut menjadi air minum dengan teknologi Reverse Osmosis (RO) bukan semata masalah teknologi. “Apapun teknologinya, yang paling penting adalah komitmen Pemerintah Daerah dan kemauan masyarakat menerima tarif air minum hasil olahannya,” kata Djoko.

inovasi

29

Program penyulingan air laut atau Sea Water Reserve Osmosis (SWRO) merupakan salah satu program percontohan nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Program tersebut salah satu upaya Pemerintah untuk mengatasi kelangkaan air baku untuk penyediaan air minum, khususnya di daerah terpencil atau rawan sumber air baku. Hal serupa disampaikan Direktur Utama PDAM Tirta Kepri Abdul Kholik. Abdul mengatakan kendala SWRO belum di-operasikan sejak tahun 2013 dikarenakan gangguan penyediaan daya dari PLN, karena PLTU yang selama ini melayani Kota Tanjung Pinang mengalami kerusakan. “Dengan beroperasinya SWRO da-pat melayani 4000 pelanggan di Kota Tanjung Pinang,” ungkap Abdul. Abdul menambahkan, beberapa rencana pengembangan Zona RO/Zona Air Minum antara lain mengganti jaringan distribusi utama, penggantian jaringan distribusi dan pipa pelanggan, alat monitoring kualitas air, kran umum air siap minum, dan pembentukan sub zona. “Jika SWRO ini sudah beroperasi, karena ini merupakan air yang layak minum, maka Pemerintah harus mengganti pipa jaringan distribusi utama, pipa sekunder, tersier. Sehingga 4.000 pelanggan yang sudah siap dialiri melalui pengelolaan air minum SWRO ini dapat menikmati air dengan kualitas air yang baik karena didukung dengan perpipaan yang baik pula,” tutur Abdul. Sementara untuk tarif, lebih lanjut Abdul menjelaskan, Di-rektorat PAM beserta Pemerintah provinsi sedang menyusun per-hitungan harga pokok produksinya, setelah itu baru ditetapkan


berapa tarif untuk masyarakat dan akan disosialisasikan. “Pada saat sosialisasi, kami harap dengan kualitas dan kuantitas air yang baik, masyarakat akan menerima tarif tersebut,” terangnya. (Teks : Bramanti nawangsari)

inovasi

Eksis di sosial media dengan Selfie dan lainnya bisa dilakukan siapa saja dengan objek apa saja. Bahkan untuk mengarungi tujuh hari dengan aktivitas peduli lingkungan permukiman pun bisa dicoba. Anda berani terima tantangan 7 Days Challenge of Cika?

Kaum urban mana yang saat ini tidak mengenal teknologi internet? Berdasarkan data survey Markplus Insight, jumlah pengguna internet di Indonesia di tahun 2013 adalah sebesar 74 juta dimana se-tengahnya berusia di bawah 30 tahun. Rata-rata

mereka menghabiskan waktunya untuk mengakses media sosial (social media). Satu orang tidak hanya menggunakan satu jenis media sosial, tetapi bahkan bisa empat jenis sekaligus, misalnya facebook, path, twitter, dan instagram. Sehingga tidak heran jika Indonesia masuk dalam 5 negara terbesar pengguna facebook dan twitter di antara USA, Brazil, dan India.


30

Pengguna media sosial pun tidak hanya orang awam tetapi mulai dari artis, politisi, hingga pejabat negara yang memanfaatkan media sosial sebagai platform kuliah umum, contohnya melalui kultwit di twitter, hingga kampanye politik, sebagai wadah fans atau followers atau sekedar ajang narsis. Contohnya Ibu Negara kita, Ibu Ani Yudhoyono yang memiliki follower Instagram 481 ribu, Dian Sastro 228 ribu, atau Aa Gym yang memiliki follower di twitter 1,1 juta. Angka-angka tersebut adalah potensi yang sangat besar un-tuk menggerakkan massa dan sebagai wadah kampanye berba-gai macam isu. Sudah banyak pengalaman di beberapa di negara termasuk di Indonesia di mana penggerakan massa melalui sosial media dan internet memberikan dampak besar pada kehidupan sosial dan politik di suatu Negara. Contohnya gerakan “Selamatkan Babakan Siliwangi” di Bandung hingga demonstrasi massa di Thailand dan Filipina. Mengapa kita juga tidak memanfaatkan potensi besar ini untuk kampanye social untuk menuju pem ba-ngunan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Salah satu prinsip pembangunan yang berkelanjutan adalah pendekatan pemberdayaan masyarakat atau empowerment. Pem-berdayaan masyarakat ini biasanya dilaksanakan melalui sosialisasi secara komunal di suatu komunitas lokal, baik oleh pemerintah atau organisasi non pemerintah, dan atau pun sosialisasi indivi-dual melalui iklan layanan masyarakat atau semacamnya. Saat ini sudah waktunya menggunakan cara lain yang lebih popular dan menarik di dalam menarik perhatian dan kepedulian individu, apalagi individu kaum urban yang ruang dan waktu untuk saling bertemu orang banyak di tempat publik sudah sangat terbatas. Salah satu trend media sosial yang menginspirasi adalah daily photo challenge atau tantangan foto harian di Instagram.

kurniati Widyastuti*)

inovasi


Aturannya sangat mudah, yaitu mengambil foto sesuai dengan daftar aktivitas yang sudah ditentukan sebelumnya dan tidak lupa diberi tanda hashtag (#) untuk menandakan nama kegiatan yang telah dilakukan. Seven Days Challenge of ChiKa berupaya menantang individu kaum urban untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif kecipta-karyaan dalam 7 hari. Daftar aktivitasnya adalah sebagai berikut:

l Hari ke-1: Menggunakan kendaraan/angkutan umum ke kantor

Tujuannya tidak sekedar mengurangi volume kendaraan dan polusi tetapi agar kita dapat memperhatikan lingkungan sepanjang kita berkendara yang mungkin sebelumnya terlewati begitu saja saat menggunakan kendaraan pribadi, baik fisik maupun kehidupan sosialnya, seperti sarana publik yang rusak, permukiman kumuh sepanjang bantaran sungai, sampah yang menumpuk dan sebagainya. Hal-hal menarik yang kita temui kemudian disampaikan di caption picture-nya.

l Hari ke-2: Bebas kemasan minuman plastik seharian Dalam sehari kita menahan diri untuk tidak membeli atau

mengkonsumsi minuman dalam kemasan plastik komersial. Pasang foto selfie saat kita minum dari tumbler sendiri isi kopi atau teh kesukaan, misalnya.

l Hari ke-3: Memilah sampah di rumah Selfi dengan hasil sampah pilahan di rumah, misalnya sampah

sisa makanan, sampah plastik, dan sampah kertas.l Hari ke-4: Belanja dengan kantong belanja sendiri Dalam satu hari diet kantong plastik atau tolak plastik dari

penjual dan mulai menggunakan kantong belanja sendiri.l Hari ke-5: Hemat air Selfie diri saat cuci kendaraan dengan ember bukan dengan

selang seperti biasanya, atau menyiram tanaman dengan air hasil cucian beras misalnya. Ditambahkan di dalam caption picture-nya kampanye mengenai hemat air dan fakta bahwa terdapat daerah di Indonesia yang masyarakatnya harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan seember air bersih atau besarnya biaya yang diperlukan untuk mengolah sejum-lah air bersih.

l Hari ke-6: Kurangi volume sampah Tunjukkan timbulan sampah harian di rumah dan menahan

diri untuk memperoduksi sampah harian, baik di rumah dan kantor. Tambahkan caption tentang timbulan sampah harian Jakarta, hasil penjaringan sampah harian di Sungai Ciliwung, atau success story kerajinan bekas bungkus plastik.

l Hari ke-7: Pelihara sarana umum Ambil foto saat bekerja bakti RT/RW membersihkan saluran

drainase atau taman warga dan sebarkan informasi tentang jumlah taman warga di daerah kita serta manfaat-manfaatnya.

Jika ini dilakukan serentak, bersama, dan didukung user-user media sosial yang memiliki banyak follower, bukan tidak mungkin kegiatan ini bias menjadi trending topic dan goes viral. Impian terbesarnya adalah ini bias tersebar secara global dan mengundang perhatian individu lain di berbagai Negara dan bukan tidak mungkin nantinya bisa saling mendukung baik dukungan ilmu, pengalaman maupun dana.

Dampaknya mungkin tidak sebesar dan sesingkat sosialisasi komunal, tetapi ini merupakan hal termudah yang bias dilaksana-kan oleh individu. Untuk melakukan perubahan di lingkungan, kita harus mengubah diri sendiri karena setiap individu adalah agent of change. Untuk membangun permukiman yang layak huni dan berkelanjutan kita bias memulai dari lingkungan lokal yang kemudian menularkan hasil positifnya ke lingkungan global.

(Konsep ini telah dipresentasikan dalam Pecha Kucha Cipta Karya sebagai bentuk inovasi dalam mewujudkan kepedulian masyarakat akan pentingnya pembangunan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan)

*) Staf Subdit Perencanaan Teknis, Direktorat Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya.

lensa ck

32

Foto-foto : Manti dan Aji

Dharma Wanita Persatuan Ditjen Cipta Karya Memberikan Santunan dalam Rangka Menyambut Ramadhan 1435 H tanggal 13 Juni 2014

lensa ck

33

Foto-foto : Manti dan Aji

Pecha Kucha #11 bertema Zero Slum tanggal 13 Juni 2014


34

Kementerian PU Ingatkan Pemda Segera Miliki Data Kawasan Kumuh

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengingatkan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memiliki data kawasan permukiman kumuh. Jika tidak,

Ditjen Cipta Karya menunjukkan hasil nyata dalam program mendukung semua sektor, dalam hal ini terlihat dari sektor pariwisata di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. Salah satu infrastruktur yang di bangun Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten Agam adalah Revitalisasi Kawasan Wisata Ambun Tanai, kawasan wisata yang terletak di Kecamatan Matur ini merupakan lokasi wisata yang menyuguhkan panorama indah Danau Maninjau. Selasa (10/6/2014), kawasan wisata Ambun Tanai menjadi lokasi finish balap sepeda Tour de Singkarak etape empat. Pada etape ini pembalap disambut oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bupati Agam, Kepala Dinas Prasarana Jalan Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Ditjen Cipta Karya, dan segenap Muspida Provinsi Sumatera Barat.

Cipta Karya Dukung Event Tour de Singkarak 2014

Cipta Karya Jaring Ide Kreatif Wujudkan Kumuh 0% Melalui

Pecha Kucha 11Dirjen Cipta Karya Imam S. Ernawi mengatakan Pecha Kucha merupakan ajang penjaringan kreasi baru dan inovasi yang out of the box. “Pecha Kucha ini diadakan untuk melihat potensi yang dimiliki oleh Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Cipta Karya dan menggali ide-ide baru yang inovatif sehingga dapat langsung diaplikasikan,” tutur Imam. Pada Pecha Kucha kali ini menghadirkan susasana kumuh dan praktek-praktek penanganan kumuh oleh Ditjen Cipta Karya. Seperti sebelumnya terdapat 7 penyaji yang memaparkan tentang permukiman kumuh.

seputar kita

mereka tidak akan mendapatkan program penanganan kawasan kumuh dari APBN. Upaya tersebut dalam rangka menghilangkan kawasan permukiman kumuh sampai 0% hingga 2019. Peringatan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Cipta Karya, Imam S. Ernawi, saat memberikan arahan kepada seluruh Satuan Kerja Pengembangan Permukiman dalam Diseminasi Koordinasi Bantuan Teknis Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh, di Jakarta (24/6). Identifikasi kawasan permukiman kumuh di kabupaten/kota untuk adalah upaya pemerintah menghasilkan baseline data. Imam mengungkapkan, dari Rancangan Rencana Pem-ba ngunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 di bidang Cipta Karya harus mencapai 100% pelayanan akses air minum, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Saat ini kawasan permukiman kumuh di Indonesia menyisakan 12%.

Kunjungi Kami di :website :

http://ciptakarya.pu.go.id

twitter :@ditjenck

karya Poster Duta sanitasi 2014 Provinsi sumatera Utara

naomi laksita laras

Documents

Jambore Sanitasi 2014 Sanitasi Dari Rumah Hingga Istanaciptakarya.pu.go.id/dok/bulletin/juni2014.pdfMenurut Djoko, sejak digelar pada 2008 dan mulai intensif pada 2010, kontribusi